Beranda blog Halaman 674

Sumbawa Jamin Anggaran Pengentasan Kemiskinan Tak Kena Efisiensi

0
E. S. Adi Nusantara(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa, memastikan anggaran program pengentasan kemiskinan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak terdampak efisiensi anggaran yang saat ini tengah dilakukan pemerintah.

“Kami pastikan tidak ada masalah untuk anggaran pengentasan kemiskinan, karena itu merupakan salah satu program prioritas daerah,” kata Kepala Bappeda Sumbawa, E. S. Adi Nusantara kepada Ekbis NTB, Selasa 25 Februari 2025.

Adi menyebutkan, penurunan angka kemiskinan yang ditetapkan di RKPD tahun 2025 ditargetkan sebesar 1 persen. Di tahun 2024 data terakhir untuk angka kemiskinan berada di angka 12,81 persen dari tahun sebelumnya sebesar 13,91 persen.

“Jadi, data penduduk miskin pada Maret 2024 turun 1,04 persen terhadap Maret 2023 dan kami juga menargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar 1 persen,” ucapnya.

Adi melanjutkan, berdasarkan data pemetaan yang dilakukan ada beberapa kantong kemiskinan di Sumbawa yang perlu dilakukan intervensi lebih lanjut. Beberapa kantong kemiskinan tersebut yakni di kecamatan Utan, Alas, Plampang, Empang dan kecamatan yang memiliki penduduk terbesar.

“Anggaran pengentasan kemiskinan di OPD tidak kita efisiensi, sehingga apa yang menjadi target yang kita tetapkan bisa terealisasi,” ujarnya.

Pemerintah pun menargetkan di akhir periode RPJMD angka kemiskinan bisa turun minimal di angka 5 persen. Jika tersebut bisa terealisasi maka angka kemiskinan di Sumbawa minimal bisa dibawa satu digit atau sekitar 8 persen.

“Jika tidak perubahan dan anggarannya tetap sama maka kami tetap optimis target penurunan sebesar satu digit bisa terealisasi sesuai dengan RPJMD,” jelasnya.

Ia menambahkan, fenomena naik atau turunnya angka kemiskinan di Sumbawa dipengaruhi oleh beberapa faktor  dan bukan kemiskinan berlarut atau kemiskinan yang akut. Akan tetapi kemiskinan itu terjadi karena faktor-faktor eksternal termasuk kejadian bencana alam.

“Salah satu contoh penyebab utama yakni inflasi, sehingga banyak masyarakat yang tidak bisa membeli kebutuhan pokok salah satunya beras,” sebutnya.

Adi pun meyakinkan, sebenarnya orang-orang tidak miskin, tetapi karena mahalnya harga barang sehingga mereka masuk dalam kategori miskin. Apalagi garis kemiskinan di Sumbawa juga naik dari Rp404 ribu menjadi Rp441 ribu di tahun 2023.

“Garis kemiskinan kita yang cukup tinggi juga menjadi faktor lain sehingga angka kemiskinan masih cukup tinggi dan penurunan nya belum mencapai satu digit,” tukasnya. (ils)

Jumlah Rumah Tangga Miskin di Sumbawa Tembus 295.298 Jiwa

0
Syarifah(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Sosial (Disos) Sumbawa, mencatat ada sekitar 108.295 kepala keluarga (KK) atau 295.298 jiwa rumah tangga miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2024 yang tersebar di seluruh kecamatan.

“Jadi, dari jumlah itu kita belum bisa melakukan klarifikasi lebih lanjut keluarga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem atau tidak, karena kita berbasis penerima bantuan sosial,” kata Kabid perlindungan dan jaminan sosial (Linjamsos) Syarifah kepada wartawan, Selasa 25 Februari 2025.

Dikatakannya, terhadap rumah tanggal miskin tersebut, pemerintah sudah menyiapkan program khusus. Salah satunya bantuan PKH, BPNT, dan PBI APBN serta APBD, BLT dan juga bantuan sosial lainnya.

“Mereka semua (masyarakat miskin) sudah tercover bantuan sosial yang sudah ditetapkan Pemerintah dengan harapan mereka bisa keluar dari kategori miskin,” ucapnya.

Dia melanjutkan, persoalan data angka kemiskinan yang cukup tinggi tersebut diakuinya belum bisa terdeteksi apakah masuk kemiskinan ekstrem atau tidak. Mengingat data tersebut disusun berdasarkan data penerima bantuan termasuk saat penyaluran bantuan Covid-19.

“Memang angka tersebut sangat tinggi karena hanya berbasis data penerima bantuan saja, kalau untuk data kemiskinan ekstrem datanya kita tidak punya karena berada di Bappeda,” sebutnya.

Terhadap data tersebut, pihaknya sebenarnya sudah meminta ke Desa untuk melakukan verifikasi lapangan. Hal itu dilakukan untuk memastikan orang-orang yang masuk dalam DTKS tersebut apakah baik-baik saja atau tidak.

“Kita sudah minta untuk melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kondisi real di lapangan terhadap data tersebut apakah sudah sejahtera atau belum,” tambahnya.

Verifikasi lapangan perlu dilakukan untuk menekan adanya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Namun untuk melakukan verifikasi tersebut tidak bisa dilakukan hanya Dinas Sosial saja karena jumlah tenaga yang dimiliki sangat terbatas.

“Kita hanya memiliki 80 orang petugas PKH saja, sehingga tidak bisa mengcover untuk pelaksanaan verifikasi ke 24 Kecamatan. Makanya kita minta desa untuk membantu proses verifikasi penerima bantuan sosial tersebut,” tukasnya(ils)

Stok Sembako Dipastikan Aman, Masyarakat Diingatkan Tidak Panik

0
Uun Pujianto (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Perdagangan Kota Mataram, memastikan stok kebutuhan pokok aman selama bulan Ramadhan. Masyarakat diingatkan tidak panik sehingga menimbulkan kegaduhan.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Uun Pujianto dikonfirmasi pada, Selasa 25 Februari 2025 mengatakan, pihaknya telah mengecek ketersediaan barang di distributor dan dipastikan ketersediaan aman selama bulan Ramadhan. Masyarakat diminta tidak punic buying karena akan berdampak terhadap gejolak harga. “Insya Allah, aman stok kita selama Ramadhan,” terangnya.

Harga kebutuhan pokok akan mengalami kenaikan. Hal ini dinilai wajar karena tingginya permintaan masyarakat. Uun menyebutkan, harga cabai rawit Rp65 ribu per kilogram, harga cabai merah besar kisaran Rp60 ribu-Rp70 ribu perkilogram. Pihaknya berkoordinasi berkoordinasi dengan Badan Urusan Logistik dan Bank Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk mengajak binaan mereka mengikuti pasar rakyat. “Kita sudah berkoordinasi dengan Bulog supaya mengajak binaan mereka untuk ikut pasar rakyat,” pungkasnya.

Pasar rakyat tambahnya, akan digelar selama sepuluh kali selama bulan Ramadhan. Tujuannya guna memastikan keterjangkauan dan stabilisasi harga sampai lebaran.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Mataram, TGH. Mujiburrahman memastikan ketersediaan kebutuhan pokok tetap aman selama Ramadhan. Ketersediaan stok akan dipastikan dengan turun ke pasar tradisional bersama tim pengendali inflasi daerah. “Kita akan rapatkan khusus bersama TPID,” jelasnya.

Selain itu, keterjangkauan harga juga dipastikan aman. Jangan sampai masyarakat kesulitan membeli barang pokok karena harga yang mahal. Wawali memastikan pasar rakyat tetap digelar selama bulan Ramadhan, meskipun ada efisiensi anggaran sesuai kebijakan pemerintah pusat. “Pasar murah tetap ada,” jawabnya.

Ia mengimbau masyarakat tetap tenang atau tidak panik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena stok masih aman. (cem)

CFD Selama Ramadhan Ditiadakan

0
Masyarakat tumpah ruah mengikuti car free day di Taman Udayana belum lama ini. Pemkot Mataram meniadakan CFD selama bulan ramadhan(ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram meniadakan car free day atau hari bebas kendaraan di Taman Udayana selama bulan Ramadhan. Tujuannya agar masyarakat lebih fokus menjalankan ibadah.

Penghentian sementara kegiatan hari bebas kendaraan bermotor sesuai surat edaran Pemkot Mataram Nomor : 100.3.4/1004/SETDA/II/2025.

Surat edaran yang ditanda tangani Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Muhammad Ramayoga berisi tiga poin.

Pertama, penghentian sementara hari bebas berkendaraan atau dikenal car free day berlaku mulai awal ramadhan sampai akhir ramadhan 1446 hijriah.

Kedua, selama periode tersebut, Jalan Udayana akan dibuka untuk lalu lintas kendaraan bermotor seperti biasa.

Ketiga, setelah bulan ramadhan, kegiatan car free day akan kembali dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang berlaku.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi dikonfirmasi pada, Selasa 25 Februari 2025 membenarkan bahwa hari bebas kendaraan bermotor atau car free day ditiadakan selama bulan ramadhan. Tujuannya agar masyarakat khususnya umat muslim lebih khusyu’ dan khidmat menjalankan ibadah puasa.”Iya, biar tidak ada pedagang makanan dan segala macamnya di Taman Udayana. Masyarakat bisa khusyu’ beribadah,” katanya.

Meskipun ditiadakan CFD lanjut Denny, Pemkot Mataram akan mengganti dengan takjil khasanah ramadhan pada sore hari. Masyarakat bisa mencari atau berburu makanan menu berbuka puasa. Konsep ini sedang dipersiapkan oleh Dinas Pariwisata Kota Mataram. “Leading sektornya di Dispar nantinya,” jawabnya.

Pengawasan terhadap aktifitas masyarakat tetap dilakukan di Taman Udayana. Satgas akan dioptimalkan mengawasi pada pagi dan malam hari.

Mantan Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram mengimbau, masyarakat tetap mematuhi aturan yang dikeluarkan Pemkot Mataram. Diharapkan pelaksanaan ibadah ramadhan berjalan lancar dan tertib.

Aulia, warga Kota Mataram mendukung kebijakan pemerintah untuk meniadakan car free day selama bulan Ramadhan. Jika tetap diselenggarakan dikhawatirkan masyarakat tidak fokus menjalankan ibadah puasa serta berpotensi terjadinya perang petasan. “Saya kira bagus dan kita dukung,” jawabnya.

Akan tetapi, pemerintah juga perlu menyelenggarakan agenda lain untuk menyemarakan bulan Ramadhan. Diantaranya, khazanah ramadhan, festival takjil, atau kegiatan keagamaan lainnya.(cem)

Kinerja Fiskal NTB Alami Dinamika di Awal Tahun, Dampak SEB dan Inpres  Efisinesi Belanja

0
Ratih Hapsari Kusumawardani (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Membuka tahun anggaran 2025, kinerja fiskal regional lingkup NTB sampai dengan bulan Januari mengalami dinamika yang cukup besar. Penerimaan negara menghadapi berbagai tantangan dan dinamika perekonomian.

Kemudian, belanja pemerintah ikut mengalami fluktuasi sejalan dengan tindak lanjut atas instruksi untuk menunda perikatan/kontrak barang/jasa pada Surat Edaran Bersama (SEB) Mendagri dan Menteri Keuangan (Menkeu) yang disusul oleh Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan, pada sisi penerimaan, penerimaan perpajakan berhasil dikumpulkan Rp270,68 miliar, terkumpul sebesar 7,61 persen dari target pada tahun 2025.

“Kinerja ini terkontraksi 51,28 persen yoy, ditenggarai kontraksi pada berbagai komponen pajak, antara lain bea keluar, cukai, pajak penghasilan, PBB, dan bea materai,” kata Ratih Hapsari Kusumawardani dalam keterangannya, Selasa 25 Februari 2025.

Berdasarkan keterangan Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Bali, NTB, NTT, komponen bea keluar pada tahun ini tidak ditetapkan target sehubungan dengan pengalihan konsentrat tembaga pada proses commissioning smelter PT AMMAN. Kanwil Ditjen Pajak Nusa Tenggara mencatat komponen PPN dan PPnBM tetap mampu mencatat pertumbuhan positif yang didorong peningkatan kegiatan ekonomi dan penurunan jumlah restitusi dibanding tahun lalu.

“Bea masuk juga tetap mencatatkan kinerja positif, didukung oleh adanya beberapa aktivitas importasi beras untuk mendukung kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pun juga sudah mulai mencatatkan realisasi, berhasil dikumpulkan Rp32,67 miliar, mencapai target 6,59 persen pada tahun 2025. Kinerja ini terkontraksi 66,9 persen dibanding tahun lalu.

Penurunan terjadi pada komponen penerimaan layanan BLU (terkontraksi 96,07 persen yoy) maupun layanan nonBLU (terkontraksi 26,25 persen yoy). Meskipun demikian, Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara mencatat PNBP dari pengoptimalan aset/BMN tetap mampu tumbuh 39,4 persen dari tahun lalu telah, mencapai Rp798,7 juta per Januari 2025.

Selanjutnya, neraca perdagangan regional melanjutkan tren defisit yang telah berlangsung sejak bulan November 2024, imbas tidak adanya eksportasi barang tambang mineral logam.  Pada bulan Januari 2025, tercatat neraca perdagangan defisit sebesar 38,28 juta Dolar AS (terkontraksi 572,25 persen).

Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Bali, NTB, NTT mencatat devisa ekspor terkontraksi sebesar USD181,87 juta (y-o-y), dengan nilai USD14,93 ribu per 31 Januari 2025. Devisa impor pun ikut mengalami kontraksi sebesar 135,49 juta Dolar AS (y-o-y) dikarenakan turunnya importasi mesin sehubungan dengan selesainya pembangunan smelter oleh PT AMMAN. Tercatat, nilai devisa impor sebesar 38,29 juta Dolar AS per 31 Januari 2025.

Ratih mengatakan, secara kumulatif belanja APBN telah direalisasikan sebesar Rp2,58 triliun, mencapai 9,74 persen pagu dan tetap mampu tumbuh 20,84 persen (y-o-y), didorong peningkatan kinerja penyaluran TKD dibanding tahun sebelumnya.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB mencatat belanja satker K/L mencapai 4,33 persen dari pagu dan terkontraksi 17,35 persen dibanding tahun lalu. Belanja barang dan belanja modal terkontraksi cukup dalam, dengan kontraksi masing-masing sebesar 53,6 persen yoy dan 98,5 persen yoy. Di sisi lain kinerja belanja pegawai mampu tetap tumbuh positif, dengan pertumbuhan sebesar 38,9 persen yoy.

“APBN sebagai alat mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, terus dioptimalkan untuk mendukung berbagai sektor kehidupan masyarakat,” ujarnya.(ris)

Damri Beri Diskon 10 Persen untuk Seluruh Rute Selama Lebaran 2025

0
Direktur Utama Damri Setia N Milatia Moemin(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Perum Damri menyediakan potongan harga atau diskon tiket sebesar 10 persen di seluruh rute selama periode Lebaran 2025.

Direktur Utama Damri Setia N Milatia Moemin mengatakan penerapan diskon ini hanya berlaku untuk pembelian melalui aplikasi Damri atau DAMRI Apps.

“Ada diskon di seluruh rute, tapi tadi pembeliannya hanya melalui DAMRI Apps,” kata Setia di Jakarta, Selasa.

Setia memaparkan, diskon 10 persen akan berlangsung selama arus mudik yakni pada 17-20 Maret 2025 di seluruh rute. Namun, pada masa Idul Fitri yakni 30 Maret dan 1 April 2025, tarif tiket diberlakukan normal.

Selanjutnya, pada arus balik yakni 2-4 April 2025 kembali diberlakukan diskon 10 persen.

“Jadi memang pada saat ini kami menerapkan tarif fleksibel, tapi kami usahakan tidak ada kenaikan yang signifikan, kecuali pada arus hari-hari puncak. Kami juga menerapkan diskon sebanyak 10 persen,” ujarnya.

Tahun ini, Damri juga akan ikut serta dalam program Mudik Bersama BUMN. Ditargetkan akan ada 14.400 pemudik gratis dengan 300 armada.

“Kami juga Insya Allah akan melaksanakan mudik bersama. Cuma kami belum tahu temanya sekarang apa, kita tunggu dari BUMN,” ucap Setia.

Pada masa angkutan Lebaran 2025, Damri menyiapkan 1.220 bus komersial yang melayani 69.000 perjalanan dengan kapasitas 1,5 juta kursi.

Setia memprediksi puncak arus mudik akan berlangsung pada 27-28 Maret 2025 dan puncak arus balik pada 6-7 April 2025. (ant)

PLN Uji Coba PLTGH Pertama di Indonesia

0
Uji coba pengoperasian pembangkit listrik tenaga gas hidrogen (PLTGH)uji coba pengoperasian pembangkit listrik tenaga gas hidrogen (PLTGH)(ekbisntb.com/ant)

Surabaya (ekbisntb.com) – PT PLN (Persero) unit induk distribusi (UID) Jawa Timur melakukan uji coba pengoperasian pembangkit listrik tenaga gas hidrogen (PLTGH) pertama di Indonesia yang berlokasi di Gili Ketapang, Kabupaten Probolinggo, Jatim.

General Manager PLN UID Jawa Timur, Ahmad Mustaqir dalam keterangan di Surabaya, Selasa menyampaikan bahwa uji coba ini merupakan langkah strategis untuk mendukung pencapaian target bauran energi bersih di Jawa Timur yang saat ini mencapai 59,2 MW.

“PLTD yang ada menghadapi tantangan emisi karbon dan kebisingan. Oleh karena itu, diperlukan solusi energi yang bersih, andal, dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Ahmad.

Inisiatif ini merupakan bagian dari program dedieselisasi menuju energi bersih yang diinisiasi oleh PLN Kantor Pusat Divisi BKI, bekerja sama dengan PLN Nusantara Power dan PLN Suku Cadang (SC).

Program ini juga berada di bawah pengawasan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Sebelumnya, kebutuhan listrik di Gili Ketapang dipenuhi oleh Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan kapasitas 2 x 470 kW. Saat ini, jaringan listrik di pulau tersebut melayani sekitar 1.800 pelanggan dengan beban puncak mencapai 317 kW pada siang hari dan 425 kW pada malam hari.

Ahmad menjelaskan pengoperasian perdana Hydrogen Fuel Cell Generator (HFCG) berkapasitas 100 kVA ini menjadi solusi inovatif untuk diversifikasi energi di sistem kelistrikan terisolasi Pulau Gili Ketapang.

Program ini juga mencerminkan penerapan nilai AKHLAK PLN, khususnya kolaborasi, dengan dukungan interkoneksi dari subholding PLN Nusantara Power UP Gresik dan UP Paiton yang menyuplai hidrogen.

Staf Ahli Bupati Probolinggo Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Saniwar, mengapresiasi hadirnya pembangkit listrik tenaga hidrogen yang diharapkan dapat membawa manfaat besar bagi masyarakat setempat.

“Diharapkan kehadiran energi bersih ini dapat mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat Gili Ketapang di masa depan,” katanya.

Uji coba ini menjadi tonggak penting dalam upaya transisi energi nasional dan mendukung target pemerintah untuk mencapai net zero emission pada 2060. (ant)

Ratusan Warga Kecamatan Ampenan Ikuti Sosialisasi MBG dari DPR RI dan BGN

0
Sosialisasi MBG dari DPR RI dan BGN(skbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Badan Gizi Nasional (BGN) gelar sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Sabtu, 22 Februari 2025. Program ini resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025 lalu dan secara bertahap akan menjangkau berbagai wilayah di Indonesia.

Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan Lembaga Negara non-Kementerian yang berdedikasi untuk pemenuhan gizi nasional. BGN fokus dalam mendukung penuh program Makan Bergizi Nasional (MBG) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kegiatan sosialisasi MBG ini dilaksanakan di Pondok Aspirasi, Lingkungan Udayana, Kota Mataram. Sosialisasi program MBG diikuti oleh kurang lebih 300-an peserta.

Sosialisasi MBG dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar, Lurah Perjarakan Karya Mulhakim, dan perwakilan BGN Nurjaeni.

Anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar dalam sosialisasi ini menyampaikan pemahaman kepada masyarakat mengenai Program MBG serta peran strategis Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mewujudkan visi besar Presiden Prabowo Subianto melalui Program Asta Cita.

“Salah satu fokus utama adalah pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan,” tutur Muazzim Akbar.


Program MBG akan menjamin makanan yang disediakan sudah mengikuti standar gizi yang ditetapkan, termasuk kebutuhan akan protein, vitamin, mineral, dan energi yang mencukupi.

“Dalam konteks ini, Program MBG diharapkan berdampak besar dalam 20-30 tahun ke depan dengan meningkatkan kualitas fisik, kecerdasan, kreativitas, dan produktivitas generasi muda Indonesia, sejalan dengan visi menuju Indonesia Emas 2045,” sambungnya.

Sebagai perwakilan BGN, Nurjaeni yang adalah Direktur Pemenuhan Gizi (Badan Gizi Nasional) menjelaskan bahwa Program MBG memiliki peran penting dalam mendukung target ambisius Indonesia, yaitu swasembada pangan pada 2027.

“Dengan tercapainya swasembada pangan, Indonesia akan menjadi negara mandiri dan berdaulat secara ekonomi, belajar dari Jepang yang telah berhasil menjalankan program makan bergizi selama 100 tahun, Indonesia berharap generasi mudanya akan tumbuh sehat, cerdas, dan unggul di kancah global,” ungkapnya.

Nurjaeni juga menyoroti bahwa Program MBG sering disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan BGN. Oleh karena itu, sosialisasi ini menjadi kunci untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap penawaran dari mitra yang tidak bertanggung jawab.

Program Makan Bergizi Gratis jadi salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan pemenuhan gizi dan mengurangi kasus stunting di Indonesia.

Berdasarkan riset, Indonesia diproyeksikan akan memiliki populasi muda yang besar pada tahun 2045 dan program ini dapat menjadi pilar penting dalam mendukung generasi muda yang sehat, produktif, dan siap bersaing di masa depan.(*)

KADIN Dukung NTB Wujudkan Rp100 Triliun Investasi

0
H. Faurani, Ketua Kadin NTB (dua dari kiri) saat bersama rombongan Presiden Prabowo berkunjung ke India. Kesempatan ini sekaligus untuk mempromosikan potensi investasi di NTB(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Nusa Tenggara Barat (NTB) siap mendukung target investasi Rp 100 triliun yang dicanangkan oleh Gubernur NTB, Lalu Muh. Iqbal, dalam lima tahun ke depan. Ketua KADIN NTB, H. Faurani, optimis bahwa target ambisius ini dapat tercapai jika semua pihak bekerja sama dan berinovasi dalam menarik investor.

“Pak Gubernur mencanangkan investasi di NTB sebesar Rp 100 triliun selama lima tahun kepemimpinannya. Insya Allah, jika kita bersama-sama mengupayakannya dengan seluruh stakeholder dan berinovasi, ini bisa tercapai dalam lima tahun ke depan,” ujar H. Faurani saat mengikuti Musda VII IWAPI NTB, Selasa, 25 Februari 2025 di Hotel Golden Palace.

Dalam upaya menarik investasi, KADIN NTB telah melakukan kunjungan ke berbagai daerah di Indonesia serta menjalin komunikasi dengan pengusaha nasional hingga internasional, termasuk ikut dalam kunjungan ke India belum lama ini. Hasil dari pertemuan ini menunjukkan bahwa NTB memiliki potensi besar yang menarik minat investor asing, terutama di sektor perikanan dan kelautan.

“Kami berbicara dengan para pengusaha luar, termasuk di India, dan ternyata banyak sektor yang sangat menarik bagi mereka. Contohnya, sektor mutiara dan rumput laut sangat diminati. Hal ini semakin menguatkan optimisme kami terhadap masa depan investasi di NTB,” ungkap H. Faurani.

Dengan kekayaan alam yang melimpah serta keunikan produk lokal, NTB dinilai memiliki daya saing tinggi di pasar global. Selain sektor kelautan, peluang investasi juga terbuka luas di bidang pariwisata, pertambangan, pertanian, dan energi terbarukan.

Namun, untuk mencapai target investasi Rp 100 triliun, H. Faurani menekankan perlunya pembenahan regulasi guna mempercepat proses investasi. Menurutnya, kemudahan birokrasi dan jaminan keamanan menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan investasi di NTB.

“Ke depan, kita harus bersama-sama membenahi regulasi agar investasi lebih lancar dan menarik bagi investor. Keamanan juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan agar para pengusaha merasa nyaman dalam berinvestasi di NTB,” tambahnya.

Sejalan dengan hal tersebut, KADIN NTB berkomitmen untuk bersinergi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, diharapkan NTB dapat menjadi destinasi investasi yang menjanjikan, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga global.

Melihat tren investasi yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, optimisme terhadap pencapaian target Rp 100 triliun semakin menguat. KADIN NTB berharap seluruh elemen masyarakat turut mendukung upaya ini dengan menciptakan lingkungan yang ramah investasi.

“Kita harus bahu-membahu dalam mewujudkan NTB sebagai daerah tujuan investasi unggulan. Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat, saya yakin NTB bisa mencapai target ini,” pungkas H. Faurani.

Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, NTB kini berada di jalur yang tepat untuk menarik lebih banyak investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif serta berkelanjutan.

Sebegai informasi, Provinsi NTB mencatat pencapaian investasi yang signifikan sepanjang tahun 2024, dengan total realisasi mencapai Rp54,5 triliun. Angka ini melampaui target yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebesar Rp26,9 triliun dan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebesar Rp25,4 triliun.

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi kontributor terbesar dengan nilai investasi Rp37,95 triliun. Sektor perindustrian menyusul dengan Rp10,03 triliun, dan sektor pariwisata dengan Rp4,07 triliun.

Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menjadi daerah dengan realisasi investasi tertinggi, mencapai Rp44,9 triliun pada tahun 2024. Hal ini terutama didorong oleh proyek strategis nasional seperti pembangunan smelter atau industri pemurnian mineral. Kabupaten Dompu dan Kabupaten Sumbawa mengikuti dengan realisasi investasi masing-masing sebesar Rp1,96 triliun dan Rp1,69 triliun.

Selain itu, Kota Mataram juga menunjukkan kinerja investasi yang menonjol. Pada semester pertama tahun 2024, realisasi investasi di kota ini mencapai Rp654 miliar, terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp595 miliar dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp59 miliar. Capaian ini menempatkan Kota Mataram sebagai daerah dengan realisasi investasi tertinggi kedua di NTB pada periode tersebut, setelah KSB.

Untuk tahun 2025, Kementerian Investasi menetapkan target realisasi investasi bagi NTB sebesar Rp61,09 triliun. Meskipun target ini lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelumnya, pemerintah daerah optimis dapat mencapainya dengan terus mendorong sektor-sektor potensial dan memperbaiki iklim investasi di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, pencapaian investasi di NTB sepanjang tahun 2024 menunjukkan potensi besar daerah ini sebagai tujuan investasi. Dengan komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki layanan perizinan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, diharapkan tren positif ini dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi perekonomian serta kesejahteraan masyarakat setempat.(bul)

dr. Rita Gantikan Ratu Ganefi jadi Ketua IWAPI NTB, Wagub Beri Apresiasi

0
Pengukuhan Ketua DPD IWAPI terpilih, dr. Hj. Rita Siswanti, oleh Ketua DPP IWAPI, didampingi Ketua KADIN NTB, H. Faurani(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – dr. Hj. Rita Siswanti terpilih secara aklamasi menjadi Ketua DPD Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Provinsi NTB masa bakti 2024-2029, menggantikan Hj. Baiq. Diyah Ratu Ganefi, setelah melalui rangkaian singkat Musyawarah Daerah (Musda) ke-VII yang dilaksanakan di Hotel Golden Palace, Mataram, Selasa 25 Februari 2025.

Wakil Gubernur NTB, Indah Putri Damayanti (IDP) memberikan apresiasi kepada IWAPI atas kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Provinsi NTB selama ini.

IDP menegaskan, pergantian kepemimpinan menjadi momentum untuk mengingat kembali langkah dalam membangun organisasi yang memiliki manfaat untuk masyarakat.

“IWAPI adalah organisasi yang sudah lama terbentuk dan kita yakin pengurusnya mewakili banyak pengusaha. Harapannya, IWAPI dapat terus mendorong UMKM agar naik kelas dan memiliki peluang yang sama seperti pengusaha wanita yang sudah lebih dulu berkembang,” ujarnya.

Ia juga menjawab soal tantangan ekonomi saat ini efisiensi anggaran oleh pemerintah, menurutnya, para pengusaha yang tergabung di IWAPI sudah memiliki pasar yang jelas dan dapat menyesuaikan diri dengan tantangan yang ada. Ia optimis IWAPI NTB mampu terus berkembang dengan strategi yang tepat.

Ketua DPP IWAPI, Ir. Nita Yudi, MBA, yang hadir pada kegiatan Musda ini juga mengungkapkan rasa bangganya terhadap perkembangan IWAPI NTTB di bawah kepemimpinan sebelumnya.

“Selama dipimpin oleh Ibu Diyah, IWAPI mengalami kemajuan signifikan. Kini, 10 DPC telah terbentuk dengan pengurus dan anggota yang luar biasa. Artinya, beliau memiliki kepemimpinan yang kuat,” katanya.

IWAPI harus mampu naik kelas dengan memperkuat kemitraan bersama pemerintah dan sektor swasta.

“Sebanyak 80 persen anggota IWAPI merupakan pelaku UMKM dan 20 persen lainnya pengusaha besar. Kebanyakan bergerak di bidang kuliner, tetapi di NTB juga banyak yang terlibat dalam sektor pertambangan, peternakan ikan, perdagangan ikan, dan budidaya rumput laut,” jelasnya.

Namun, ia menegaskan bahwa tidak ada tantangan yang terlalu besar bagi IWAPI NTB, karena fondasi yang sudah dibangun cukup kokoh.

“Ketua baru tinggal melanjutkan estafet kepemimpinan dengan tetap menjaga kerja sama strategis. IWAPI tidak bisa berjalan sendiri, perlu mitra yang strategis untuk berkembang lebih jauh,” tambahnya.

Sebagai bukti eksistensi IWAPI di tingkat internasional, organisasi ini telah dipercaya sebagai vocal point dari ASEAN Women Entrepreneurs Network (AWEN).

“Kami pernah menjadi ketuanya dan saat Indonesia menjadi tuan rumah G21, IWAPI ditunjuk sebagai advocate dan counselor,” ungkap Nita Yudi.

Sementara itu, Hj. Baiq. Diyah Ratu Ganefi, menegaskan bahwa Musda ke-7 menjadi momen bersejarah, menandai perjalanan 35 tahun IWAPI NTB.

“Saya telah 30 tahun berkiprah di IWAPI. Bukan soal sedih meninggalkan jabatan, tetapi karena memang sudah lama mengabdi,” ujarnya.

Dalam Musda kali ini, seluruh DPC sepakat memilih dr. Hj. Rita Siswati sebagai Ketua IWAPI NTB yang baru.

“Dulu dokter Rita adalah Wakil Ketua atau Sekjen saya. Kenapa hanya satu kandidat? Karena kita ingin proses kaderisasi berjalan dengan baik. Ketua IWAPI harus memiliki pengalaman dan merintis dari bawah di organisasi ini,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa menjadi seorang pemimpin di IWAPI bukanlah hal instan. Minimal seseorang harus berproses selama enam tahun, menjadi Wakil Ketua Umum atau memiliki interaksi aktif di IWAPI sebelum maju sebagai Ketua.

“Pemimpin itu harus memiliki tiga O: Otak, Otot, dan Ongkos,” tandasnya. Dengan kepemimpinan baru ini, diharapkan IWAPI NTB semakin maju dalam mendukung UMKM dan menjalin kemitraan strategis, sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.(bul)