Tuesday, April 7, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 635

Dishub Mataram Siapkan Layanan Retribusi Parkir Berlangganan

By
ekbisntb.com
-
0
Sejumlah kendaraan parkir di pinggir jalan di Kota Mataram(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Perhubungan Kota Mataram, menyiapkan sistem layanan pembayaran retribusi parkir tepi jalan berlangganan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.

“Fasilitas layanan pembayaran retribusi parkir tepi jalan berlangganan saat ini sedang kami siapkan seperti pencetakan stiker hologram sebagai bukti parkir berlangganan,” kata Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram Lalu Mohammad Sopandi di Mataram, Kamis.

Menurut dia, layanan pembayaran retribusi parkir berlangganan ini hanya berlaku untuk kendaraan usaha seperti pariwisata, sewa mobil (rent car), bis, pikup dan lainnya.

Sementara layanan parkir berlangganan ini tidak berlaku untuk kendaraan pribadi baik roda dua dan roda empat.

“Kalau kendaraan pribadi setiap pelayanan parkir di kantong-kantong retribusi langsung bisa bayar,” katanya.

Dalam ketentuannya, untuk kendaraan dengan nomor polisi di luar daerah dengan tarif berlangganan parkir Rp120 ribu per enam bulan.
Termasuk untuk mobil pariwisata, “rent car”, bis dan pikup.

“Sementara untuk untuk kendaraan dengan nomor polisi dalam kota atau DR dikenakan tarif Rp60 ribu untuk enam bulan,” katanya.

Sopandi mengatakan, proses pencetakan stiker hologram tanda parkir berlangganan yang saat ini disiapkan tidak main-main sebab untuk mencetak karena Dishub Kota Mataram bekerjasama dengan Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) yang merupakan salah satu BUMN.

Hal itu bertujuan sebagai langkah antisipasi kemungkinan stiker hologram parkir berlangganan dipalsukan oleh pihak tidak bertanggungjawab.

“Itulah tujuan kita mencetak stiker hologram di PERURI untuk menghindari pemalsuan,” katanya.

Dikatakan, stiker hologram parkir berlangganan akan ditawarkan pada kendaraan yang sedang melakukan uji KIR di Kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dishub Kota Mataram.

“Kendaraan yang wajib kita tawarkan itu kendaraan dari luar umumnya untuk berlangganan agar bisa bayar di Kantor UPTD PKB sekaligus diberikan kartu berlangganan dan pemasangan stiker hologram,” katanya.

Di sisi lain, lanjutnya, sebagai persiapan pemberlakuan parkir berlanggan ini, Dihub juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan para juru parkir.

Hal itu dimaksudkan agar juru parkir juga tahu kendaraan roda empat yang berstiker dan berhologram tidak boleh ditarik bayaran parkir karena sudah berlangganan.

“Untuk pelaksanaan layanan pembayaran retribusi parkir berlanggan ini, kita targetkan sesegera mungkin setelah sosialisasi dan stiker hologram selesai dicetak,” katanya. (ant)

Realisasi Investasi Semester I, Kota Mataram Nomor Dua Tertinggi di NTB

By
ekbisntb.com
-
0
Bimbingan Teknis Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bagi Pelaku Usaha di Fave Hotel Mataram, Kamis 8 Agustus 2024. (ekbisntb.com/ham)

Lombok (ekbisntb.com) – Investor akan berinvestasi ke satu daerah jika kondisi keamanan daerah itu dalam kondisi aman dan nyaman. Tidak hanya itu, keberadaan daerah itu kondusif untuk berinvestasi. Sebagai contoh, Kota Mataram merupakan daerah yang tertinggi kedua realisasi investasinya  pada semester I tahun 2024 setelah Kabupaten Sumbawa Barat.

Demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB Wahyu Hidayat, S.STP., M.AP., belum lama ini. Menurutnya, realisasi investasi tertinggi di Kota Mataram pada semester I tahun 20224 sebesar Rp654 miliar. Investasi ini terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri dengan nilai investasi Rp595 miliar dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp59 miliar.

Sedangkan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), tambahnya, realisasi investasi sebesar Rp21,94 triliun lebih. Investasi ini terdiri dari PMDN sebesar Rp19,759 triliun dan PMA sebesar Rp2,184 triliun. Sebagian besar realisasi investasi ini dengan investasi tambang, bahkan sekarang ini, PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) sedang membangun smelter dan dalam proses penyelesaian.

Hal senada disampaikan Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Drs. H. Azhar, M.M. Sekarang ini pemerintah sedang gencar menawarkan investasi di berbagai bidang dan sektor. Meski demikian, ujarnya, untuk berinvestasi atau berusaha harus mengacu kepada aturan, khususnya dengan penyelenggaraan perizinan.

Namun, investasi yang dilakukan di satu daerah tidak ada akan artinya, ketika kondisi daerah tersebut tidak kondusif, Sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan daya beli masyarakat. Dengan peningkatan kesejahteraan, diharapkan gejala sosial dapat berkurang. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mencapai target investasi yang melebihi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi NTB.

 ‘’Investasi apapun, pemerintah berkewajiban menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kemudahan berusaha,’’ terangnya ketika membuka Bimbingan Teknis Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku Usaha di Fave Hotel, Kamis 8 Agustus 2024.

Dijelaskannya, jika sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sudah memenuhi target, namun secara RPJMN baru 95 persen dari target 26,9 triliun. Realisasi investasi semester I ditargetkan sebesar Rp25,4 triliun. Namun, target ini berhasil terlampaui dengan realisasi sebesar Rp25,54 triliun.

Untuk itu, pihaknya berharap pada sisa pertengahan tahun ini akan ada investor yang akan menanamkan investasinya. Apalagi NTB memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan.

Terkait pemberian bimbingan teknis pada pelaku usaha di daerah ini, harapnya, mampu memberikan informasi kepada pelaku usaha mengenai berbagai macam kebijakan pemerintah, khususnya dalam proses perizinan. Dalam bimbingan teknis ini langsung diberikan pihak berkompeten dari Dinas Perindustrian dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB. (ham)

Selain Urus Pangan, Bulog Dukung Pengembangan Olahraga Melalui Turnamen Nasional Bulog Next Tennis Open 2K24

By
ekbisntb.com
-
0
Selain Urus Pangan, Bulog Dukung Pengembangan Olahraga Melalui, Turnamen Nasional Bulog Next Tennis Open 2K24(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Perum Bulog, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibidang pangan secara resmi menggelar Bulog Next Tennis Open 2K24, Kamis, 8 Agustus 2024 di Kota Mataram.

Ajang olahraga ini tidak hanya menjadi wadah bagi pecinta tenis, tetapi juga menjadi langkah nyata Bulog dalam mengembangkan bakat-bakat muda di Nusa Tenggara Barat.

Perum Bulog selama ini diketahui sebagai penyedia kebutuhan pangan bagi masyarakat. Namun tidak hanya itu saja, Bulog juga mempunyai kegiatan lainnya yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah satunya melalui event olahraga nasional Bulog Next Tennis Open 2K24.

Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Raden Guna Dharma mengatakan, tujuan Bulog Next 2K24 ini utamanya mencari bibit unggul, khusus bagi atlet-atlet NTB agar bisa bersaing di kancah nasional. Artinya untuk persiapan PON 2028 nanti, atlet NTB sudah siap merebut juara.

“Kegiatan ini setiap tahun kita laksanakan dan NTB ini termasuk yang paling besar, tujuannya adalah silaturahmi antar petenis nasional kita,” ujarnya.

Bulog Next 2K24 ini diikuti puluhan petenis dari kelompok umur 20 tahun sampai senior, hingga mantan atlit nasional. Selain itu, beberapa petenis luar negeri juga turut ambil bagian. Diantaranya WNA dari Spanyol dan German.

“Total peserta 215 orang, vanue yang kita gunakan ada lapangan tenis Bulog NTB, lapangan tenis PLN, kejaksaan dan Bank Indonesia. mudah mudahan semua bisa terlaksana dengan sukses sampai final,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Satuan pengawas intern Perum Bulog, Langgeng Wisnu Adi Nugroho mengatakan, yang pasti bahwa Bulog itu tidak hanya terfokus sebagai perusahaan negara penyedia pangan saja.

Tetapi melaksanakan kegiatan lain, seperti event olahraga tenis lapangan yang sebelumnya sempat vakum kini kembali aktif lagi. Tidak hanya di NTB saja, tetapi hampir di seluruh Indonesia dilaksanakan event olahraga ini. Apalagi tenis menjadi olahraga yang tengah boming belakangan ini. Diharapkan dengan event ini bisa menciptakan atlet baru , dan Bulog bisa menjadi bapak asuh untuk para atlet tenis lapangan.

“Mungkin harapan seperti itu kedepan, serta didukung direksi, Bulog pusat akan bisa jadi kawasan tenis,” ujarnya.

Lebih lanjut, dengan banyak atlet-atlet dibawah binaan Bulog. Tentunya diharapkan suatu saat semoga bisa lebih banyak atlet yang terjaring dan bisa ditingkatkan kemampuannya. Mengingat, Bulog juga setiap merekrut karyawan menyertakan keterampilan dalam olahraga.

“Suatu saat semoga bisa, Bulog secara koorporasi semakin kuat, semakin besar. Karena disetiap CSR ada yang bisa diarahkan kesana (olahraga,red),” demikian Langgeng.(bul)

Jadikan Gili Mas Pelabuhan Ekspor-Impor, Dishub Minta Siapkan Komoditas NTB

By
ekbisntb.com
-
0
Kadishub NTB, H. Lalu Muhammad Faozal(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) provinsi NTB, H. Lalu Mohamad Faozal mengatakan selain difungsikan sebagai tempat berlabuh kapal pesiar, Pelabuhan Gili Mas juga difungsikan sebagai pelabuhan perdagangan ekspor-impor.

Fasilitas untuk pariwisata Gili Mas dinilai sudah sangat cukup. Namun, untuk peti kemas masih bertahap. Hal ini karena fasilitas untuk ekspor maupun impor perlu melihat sejauh mana kapasitas ekspor-impor yang bisa dilakukan oleh provinsi NTB.

“Yang belum peti kemas, sekarang kita masih fokus pada kebutuhan untuk kapal pesiar. Itu sudah sangat cukup, baik ruang tunggu, kemudian parkir kapal, tinggal untuk petikemas nya yang belum,” ujarnya, Kamis, 8 Agustus 2024.

Mantan Kadis Pariwisata ini meminta kepada Dinas Perdagangan NTB untuk menyiapkan komoditi yang akan di ekspor keluar daerah. Sehingga, pihaknya bisa mengetahui apa saja kebutuhan yang dibutuhkan untuk membangun pelabuhan perdagangan ini.

“Disesuaikan dulu kebutuhannya dengan perkembangan kebutuhan, kalau misalnya komoditi kita siap untuk di ekspor, akan kita siapkan,” lanjutnya.

Faozal memastikan akan segera menyiapkan kapal apabila NTB sudah siap untuk mengirim komoditinya keluar negeri atau daerah. Untuk saat ini, dinilai NTB belum mampu melakukan ekspor dalam jumlah besar karena tidak ada industry raksasa di daerah ini.

“Barang harus ada dulu. Kapal masuk tapi barang belum ada. Industri kita mana, pastikan dong. Skalanya skala apa, apakah skala ekspor, skala domestik. Kalau domestik cukup dengan kapal tol laut kita,” imbuhnya.

Kepala Dinas Perdagangan provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP.,M.Si sebelumnya pernah mengeluhkan pelabuhan Gili Mas sebagai pelabuhan ekspor namun belum memiliki sarana, prasarana atau fasilitas ekspor barang.

“Kan Pelabuhan Gili Mas sudah tu pelabuhan ekspor, tapi ndak ada sarana pelengkapnya, pelabuhan sudah ada, tinggal sarana,” katanya. (era)

BPKH : Bank NTB Syariah Sukses Kelola Dana Haji

By
ekbisntb.com
-
0
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Republik Indonesia(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Republik Indonesia memastikan pengelolaan dana haji di Bank NTB Syariah dalam beberapa tahun terakhir ini sudah berjalan sukses. Pengelolaan yang dilakukan juga sudah menghasilkan keuntungan yang sepenuhnya digunakan untuk menyubsidi jemaah calon haji.

Harry Alexander, Anggota Bidang Penghimpunan dan Teknologi Informasi BPKH RI mengatakan, BPKH menginvestasikan dana sebesar Rp1 triliun di Bank NTB Syariah. Dana tersebut selanjutnya digunakan untuk pembiayaan yang sudah ditentukan.

Menurutnya, pengelolaan dana haji secara profesional belakangan ini berdampak terhadap kinerja Bank NTB Syariah yang lebih baik. Selain itu berkontribusi besar terhadap pengembangan ekonomi syariah di daerah ini.

“Bank NTB syariah bagi kami memiliki peranan penting, bank ini bekerja dengan baik dan hasil dari usaha ini keuntungannya 100 persen untuk mensubsidi jamaah calon haji untuk berangkat haji,” Kata Harry pada acara safari haji BPKH RI di Lantai 6 Gedung Bank NTB Syariah Jalan Udayana Mataram, Kamis, 8 Agustus 2024.

Keberhasilan Bank NTB Syariah dalam mengelola dana haji juga disampaikan Harry Alexander dalam pertemuan BPKH dengan Islamic Development Bank (IDB) beberapa waktu lalu. Harapannya, dana yang diinvestasikan IDB selanjutnya mengarah pada bank daerah tersebut.

“Saya sampaikan pada saat ini, bank syariah yang kredibel untuk investasi itu di Bank NTB Syariah,” katanya.

Harry mengatakan, besarnya dana yang ditaruh BPKH di Bank NTB Syariah juga diharapkan berimbas terhadap tingginya animo masyarakat untuk mendaftar setoran awal haji melalui Bank NTB Syariah. Apalagi potensi jamaah calon haji dari NTB sangat besar hingga 450 ribu orang. Bahkan, BPKH menginginkan agar Bank NTB Syariah menjadikan haji sebagai bisnis utama dalam mendongkrak pendapatan.

Besarnya dana yang ditaruh BPKH di bank syariah juga tergantung dari sejauh mana performa bank tersebut dalam menarik jamaah calon haji. Bahkan bisa saja, BPKH melakukan penarikan dana jika performa bank syariah tersebut tidak sesuai harapan. Untuk itu, ikhtiar dan semangat Bank NTB Syariah ini harus mendapat dukungan dari seluruh stakholder terkait.

“Saya mengajak seluruh stakholder, ayo dukung ikhtiar Bank NTB Syariah. Saya yakin bank ini akan mampu mengalahkan BSI,” ujar Harry.

Sementara itu, Direktur Utama Bank NTB Syariah H Kukuh Raharjo mengakui, BPKH menjadi mitra setrategis dalam menjalankan bisnisnya selama ini. Penempatan dana BPKH di Bank NTB Syariah juga berpengaruh besar terhadap performa bisnis yang dikembangkan.

“Kami harus akui BPKH adalah mitra setrategis kami. Semoga semua stakholder haji di NTB akan melakukan kerjasama dengan kami,” demikian Kukuh.(bul)

Bantuan RLH NTB Segera Disalurkan

By
ekbisntb.com
-
0
Kadis Perkim, Sadimin (ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) provinsi NTB, Sadimin mengatakan bahwa pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) kepada masyarakat akan mulai dibangun dalam waktu dekat.

Ia mengatakan bahwa pengusulan nama masyarakat yang akan mendapatkan bantuan telah diverifikasi dan ditetapkan oleh gubernur. Sehingga tinggal menunggu data tersebut ditanda tangani oleh Pj Gubernur NTB. Kontruksi direncanakan bulan Agustus, atau September 2024 ini.

“Dibuatkan SK, kan datanya usulan dari kabupaten baru kita validasi. Setelah validasi, memenuhi syarat baru ditetapkan oleh Gubernur. Setelah itu baru ditanda tangani, saat ini baru penetapan Gubernur, belum ditanda tangani,” katanya, Kamis, 8 Agustus 2024.

Anggaran yang diberikan oleh provinsi untuk RLH ini senilai Rp150 juta. Angka ini dinilai sedikit mengingat masih banyak masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni.

“Alokasi Rp150 juta di bidang perumahan. Kebijakan kita hanya dikasih segitu, karena tugas provinsi yang wajib itu Standar Biaya Masukan (SBM),” lanjutnya.

Standar Biaya Masukan untuk bantuan RLH ini dikatakan sesuai dengan Permendagri No.9 yang berisi bahwa bantuan diberikan hanya kepada rumah yang terdampak bencana dalam skala provinsi, misalnya pada waktu gempa Lombok tahun 2018. Oleh sebab itu anggaran untuk bantuan ini tidak begitu tinggi.

“Jadi kalau enggak ada bencana ya provinsi tidak memberikan bantuan, karena memang itu kewajiban kabupaten. Yang jadi kewajiban kita ya untuk penanganan SBM itu, tapi SBM itu dikhususkan untuk rumah pasca bencana, jadi kalau ndak ada bencana walaupun dianggarkan ya tidak bisa di eksekusi,” ujarnya.

Persyaratan untuk mendapatkan bantuan ini dinilai sangat ketat yang mana tanah harus hak milik yang mendapat bantuan, pun luas lahan minimal 7,2 meter persegi dengan tinggi ruang minimal 2,8 meter. Selain itu, rumah harus dilengkapi dengan sanitasi yang layak.

Harus ada air bersih, sirkulasi, dan sebagainya,” katanya.

Adapun bantuan untuk RLH perbaikan senilai Rp20 juta, dan untuk bantuan RLH baru senilai Rp50 juta per rumah. Sadimin mengatakan bantuan tersebut berbentuk surat kelola, yang mana rumah dibangun terlebih dahulu, setelah pembangunan selesai, baru proses pencairan dana bantuan.

“Jadi yang kerja langsung masyarakat, penerima bantuan nanti yang Rp17,5 juta diberikan bahan, yang Rp2,5 juta untuk ongkos perbaikannya. Setelah ini terealisasi semua, berdasarkan bukti yang diajukan baru kita bayar disitu,” tutupnya. (era)

Disperin NTB Gandeng LPPOM, FKIP UNW, dan UBG untuk Penguatan Daya Saing IKM

By
ekbisntb.com
-
0
Penandatanganan kerjasama antara Disperin NTB dengan beberapa stakeholder untuk peningkatan kapasitas IKM NTB(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Dalam upaya meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional dan internasional, Dinas Perindustrian (Disperin) NTB mengadakan kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Halal kepada 40 pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) binaannya.

Kegiatan sertifikasi halal ini dilaksanakan di Kantor Dinas Perindustrian NTB, 7 Agustus 2024. Dihadiri juga oleh Direktur LPPOM NTB, Ferry Zulaikha Muslim, ST. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Nahdhatul Wathan (UNW) Mataram, Lale Yaqutunnafis, S.Sos., MM. Ketua Program Studi Bisnis Digital Universitas Bumigora (UBG) Mataram, Juliana Palid. Dan dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Dinas Perindustrian NTB dengan LPPOM serta institusi pendidikan Fakultas FKIP UNW dan Prodi Bisnis Digital UBG. Kerja sama ini mencakup berbagai aspek seperti pendidikan, penelitian, kegiatan praktik kerja lapangan, dan pendampingan sertifikasi produk.

Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Hj. Nuryanti.,SE.,ME dalam kesempatan ini menyampaikan, pentingnya fasilitasi ini untuk membantu IKM dalam pengajuan sertifikasi halal, sehingga produk lokal dapat bersaing di pasar nasional dan internasional.

“Dengan adanya fasilitasi sertifikasi halal ini, kami berharap produk-produk lokal dari IKM dapat lebih mudah menembus pasar yang lebih luas dan meningkatkan kualitasnya,” ujar Nuryanti.

“Ini adalah langkah penting untuk memastikan produk kita tidak hanya memenuhi standar nasional tetapi juga internasional,” tambahnya.

Pada kegiatan ini, para peserta mendapat pemaparan mengenai prosedur pendaftaran sertifikasi halal dari Direktur LPPOM NTB, yang diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai proses sertifikasi halal.
Diharapkan IKM di NTB semakin termotivasi dan terfasilitasi untuk memperoleh sertifikasi halal, sehingga dapat memperluas pangsa pasar dan meningkatkan kualitas produk mereka. Langkah ini juga memberikan inspirasi bagi daerah lain di Indonesia untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar.(bul)

26.000 Kendaraan di NTB Sudah Terdaftar jadi Penerima Subsidi Pertalite

By
ekbisntb.com
-
0
Penyaluran pertalite subsidi(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat, Mayjen (Purn) Hassanudin mengajak warga segera mendaftarkan kendaraannya untuk mendapatkan QR Code bagi pengguna kendaraan roda empat yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite.

“Saya Hassanudin, Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat mengajak masyarakat NTB utamanya kendaraan roda empat pengguna Pertalite Subsidi untuk mendaftarkan kendaraannya melalui website subsiditepat.mypertamina.id.,” terang Hassanudin pada kegiatan audiensi Pertamina di Lombok, Kamis, 1 Agustus 2024.

Dia mengatakan hal ini untuk mendukung program pemerintah menyalurkan BBM bersubsidi agar tepat sasaran.

“Pemerintah Provinsi NTB mendukung pelaksanaan subsidi tepat Pertalite agar konsumen yang berhak mendapatkan subsidi dilindungi dan mendapatkan kepastian serta bertanggung jawab dalam menggunakan BBM dengan anggaran negara di dalamnya,” ujar Hassanudin.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus), Aji Anom Purwasakti, saat melaksanakan audiensi kepada Pj. Gubernur NTB mengatakan, untuk melanjutkan keberhasilan pelaksanaan program QR Code Biosolar yang telah dilakukan secara merata, dalam upaya memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran dan tepat kuota, Pertamina Patra Niaga saat ini melanjutkan perluasan proses pendataan transaksi pengguna Pertalite berbasis QR. Penerapan full QR ini akan dilakukan secara bertahap dan saat ini dalam tahap sosialisasi dan pendaftaran registran.

“Masyarakat silahkan mendaftar secara online dan jika terkendala, dapat menghubungi call center kami (135) atau datang mengunjungi helpdesk di SPBU yang tersedia,” jelas Aji Anom.

Lebih lanjut, Aji Anom menambahkan bahwa saat ini proses yang berjalan adalah tahapan sosialisasi dan pendaftaran.
Program Subsidi Tepat Pertalite ini bertujuan untuk melindungi konsumen yang berhak. Dukungan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, menunjukkan komitmen pemerintah daerah ikut mengawasi dan mensukseskan program Subsidi Tepat agar peruntukan BBM subsidi lebih tepat sasaran kepada masyarakat.

“Dengan adanya data yang akurat tentang pengguna bahan bakar bersubsidi, pemerintah daerah dapat mengalokasikan penyaluran BBM subsidi secara tepat sasaran,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Area Manager Comm., Rel. & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi menyampaikan, saat ini pendaftaran Program Subsidi Tepat masih terus dibuka.

“Konsumen perlu menyiapkan dokumen yang nantinya akan diupload melalui website yaitu Foto KTP, Foto Diri, Foto STNK (tampak depan dan belakang), Foto Kendaraan tampak keseluruhan, Foto Kendaraan tampak depan Nomor Polisi dan foto KIR bagi kendaraan pengguna KIR,” terang Ahad.

“Saat ini jumlah pendaftar kendaraan roda empat untuk Program Subsidi Tepat Pertalite tercatat sudah sekitar 26.000 kendaraan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Progress ini akan terus bertambah, seiring dengan perluasan pendataan QR Code Pertalite yang akan dilakukan secara bertahap”, katanya.

Untuk diketahui, sesuai Kepmen ESDM No. 37.K/HK.02/MEM.M/2022 Pertalite ditetapkan sebagai BBM Penugasan oleh Pemerintah. Informasi lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran subsidi tepat sasaran menggunakan sistem MyPertamina, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135 serta sosial media resmi @mypertamina, @ptpertaminapatraniaga dan @patraniaga.jatimbalinus.(bul)

50 Persen Pemilik Kendaraan Bermotor Belum Lunasi PKB

By
ekbisntb.com
-
0
Hj. Eva Dewiyani (ekbisntb.com/ham)

Lombok (ekbisntb.com) – Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pembayaran pajak kendaraan bermotor terus dilakukan Pemprov NTB melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda). Apalagi dari 1,9 juta lebih kendaraan bermotor yang terdaftar di Bappenda, 50 persen kendaraan bermotor belum dibayarkan pajaknya.

“Yang menunda pembayaran pajak cukup besar, yakni 50 persen lebih dari 1,9 juta kendaraan yang terdaftar di Bappenda NTB,” ujar Kepala Bappenda Provinsi NTB Hj. Eva Dewiyani saat dikonfirmasi wartawan di Mataram, Rabu 7 Agustus 2024.

Untuk itu, dalam meningkatkan pembayaran pajak kendaraan bermotor, Bappenda Provinsi NTB memberikan Insentif Pajak (Periode 1 Agustus – 30 September) bagi pemilik kendaraan bermotor. Hal ini sesuai dengan Pergub Nomor 30 Tahun 2024.

Diakuinya, semenjak pemberian insentif ini diberikan, animo pemilik kendaraan cukup tknggi. “Wajib pajak datang membeludak untuk membayar PKB yang sudah tertunggak beberapa tahun. Apalagi di unit-unit layanan pembayaran pajak. Memang selalu ditunggu karena ada keringanan,” terangnya.

Menurutnya, pemilik kendaraan mencari kebijakan pemberian insentif untuk 5 tahun, karena bebas denda. Hal ini sesuai Pergub 30 2024, yakni bebas denda untuk wajib pajak yang belum membayar kewajibannya 5 tahun ke atas  “BBN (Bea Balik Nama dinolkan. Bebas denda juga dari 1 Agustus sampai 30 September 2024. Kita juga memberikan insentif pajak pada yang aktif dalam bentuk 17 hadiah, 3 umrah sama 14 hadiah motor. Diundi sampai 14 Desember 2024,” tambahnya.

Diakuinya, pemutihan denda ini ditunggu tunggu setiap tahunnya. Alasannya, peningkatan pendapatan lewat pajak kendaraan bermotor menjadi pekerjaan rumah besar bagi Bappenda, khususnya pada masyarakat yang masih rendah membayar pajak kendaraan bermotor.

“Tapi kadang kadang ada kendaraan yang sudah hilang, sudah dijadikan jaminan. Itu yang menyebabkan pemilik tidak membayar pajak tahunan. Termasuk kendaraan dinas juga banyak yang belum bayar pajak. Bahkan ada yang tidak dianggarkan di APBD, khususnya kabupaten,” ungkapnya.

Pihaknya juga sudah bersurat ke pemerintah kabupaten atau OPD yang memiliki kendaraan dinas dan belum membayar pajak agar melunasi kewajibannya. Termasuk  sudah melakukan teguran atau mendatangi pemilik kendaraan yang menunggak dari rumah ke rumah.

 “Kami efektif jemput bola dengan  memanfaatkan agen Samsat (tenaga non ASN) ditargetkan mencari pemilik kendaraan yang belum bayar pajak segera melunasi kewajibannya. Target ada yang 50 juta, 20 juta per hari, tergantung wilayah kerjanya. Itu efektif,” klaimnya. (ham)

Budi Daya Udang di Sumbawa Belum Optimal

By
ekbisntb.com
-
0
Rahmat Hidayat(ekbisntb.com/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan)  Sumbawa, menyebutkan potensi lahan untuk pengembangan budi daya udang baru mencapai 3. 735 hektare dari total luas lahan potensial yang dimiliki mencapai sekitar 6. 640 hektar.

“Masih cukup besar lahan potensial yang kita miliki, yang sudah termanfaatkan paling di angka 40 sampai 50 persen saja,” kata Kadis Lutkan Sumbawa, Rahmat Hidayat, kepada Ekbis NTB, Rabu 7 Agustus 2024.

Dikatakannya, banyak lahan potensial belum dimanfaatkan karena untuk budi daya udang membutuhkan biaya yang cukup besar. Kendati demikian, pihaknya tengah berupaya untuk mencari investor dalam pengembangan potensi udang yang cukup sangat luas di Sumbawa.

“Karena keterbatasan modal, sehingga masih banyak lahan potensial yang belum bisa kita garap secara maksimal. Kami juga masih terus berupaya untuk mencari investor baru untuk melakukan penanaman modal di Sumbawa,” ucapnya.

Dia pun menyebutkan, salah satu lokasi yang menjadi unggulan budi daya udang yang cukup besar hanya berada di Kecamatan Labangka dan Plampang. Bahkan di tahun 2022 produksi udang di Kecamatan Labangka 44, 579, 02 ton dan kecamatan Plampang 26, 471. 73 ton.

“Baru dua lokasi yang sudah tergarap maksimal di Sumbawa untuk budi daya udang, kalau untuk daerah lainnya masih minim dan kami akan terus mendorong agar terus dikembangkan,” ujarnya.

Dia pun meyakinkan, meski lahan potensial yang belum tergarap masih banyak, tetapi untuk produksi udang selalu meningkat setiap tahunnya. Bahkan di tahun 2017, 89. 918. 11 ton, tahun 2018 menjadi 112. 256. 83 ton di tahun 2019 126, 105. 93 ton di tahun 2020 130, 000. 00 ton.

“Tahun 2021 127, 000. 00 ton tahun 2022 135, 038. 00 ton dan tahun 2023 139, 201. 35 ton,” tambahnya. (ils)

1...634635636...797Page 635 of 797

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami