Beranda blog Halaman 634

Kemnaker Terima 1.407 Aduan Terkait THR hingga H-5 Lebaran

0
Posko pengaduan THR kemennaker(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Sunardi Manampiar Sinaga mengatakan, pihaknya telah menerima sebanyak 1.407 aduan terkait dengan pembayaran tunjangan hari raya (THR) keagamaan bagi pekerja, per Rabu 26 Maret 2026.

“Hingga tanggal 26 Maret pukul 12.00 melalui posko pengaduan THR, jumlah pengaduan 1.407 aduan,” kata Sunardi saat dihubungi ANTARA di Jakarta.

Dari 1.407 aduan tersebut, 806 di antaranya merupakan aduan THR belum dibayar dari perusahaan, lalu 300 aduan terkait sudah dibayar tetapi tidak sesuai ketentuan, dan 301 laporan terlambat membayar karena sudah terkonfirmasi.

“Hingga saat ini jumlah perusahaan yang diadukan sebanyak 903 perusahaan,” kata Sunardi.

Untuk itu, ia menegaskan bahwa Kemnaker akan terus melakukan pemantauan proses pembayaran THR pekerja.

“Pemerintah yang dalam hal ini Kemnaker akan memantau terus proses pembayaran THR bagi para pekerja dan kita minta kepada seluruh perusahaan untuk mematuhi ketentuan terkait pembayaran THR,” katanya.

Lebih lanjut, Kemnaker juga telah membuka Posko THR 2025 yang tersebar di kantor kementerian dan dinas ketenagakerjaan (disnaker) di Indonesia guna menerima aduan masyarakat terkait hak tunjangan keagamaan tersebut.

Posko ini dibuka untuk menerima konsultasi penghitungan THR yang berhak untuk pekerja, hingga aduan terkait kepatuhan perusahaan.

Dia mengatakan, terdapat beberapa kendala yang biasanya dilaporkan para pekerja kepada Kemnaker terkait dengan distribusi THR.

“Kita tetap membuka layanan pengaduan melalui Posko THR hingga H+7 Lebaran,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa pembayaran THR merupakan tanggung jawab perusahaan kepada para pegawainya demi menjaga hubungan industrial yang sehat.

“THR merupakan salah satu bentuk perhatian penting oleh perusahaan kepada para pekerjanya dalam memperkuat hubungan emosional antara perusahaan dan pekerja, dalam menjaga hubungan industrial yang positif,” demikian Sunardi. (ant)

Enam Negara Butuh 671.845 Tenaga Kesehatan

0
Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI), Christina Aryani(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Peluang kerja bagi tenaga kesehatan Indonesia di luar negeri terus meningkat. Berdasarkan data terbaru yang dirilis pada 14 Maret 2025, skema Private to Private (P to P) mencatat total 671.845 pekerja yang berpeluang bekerja di berbagai negara tujuan.

Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI), Christina Aryani, MH, di Mataram, Rabu, 26 Maret 2025 mengungkapkan bahwa sektor kesehatan menjadi salah satu bidang yang banyak menyerap tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

“Permintaan tenaga kesehatan terus meningkat, terutama di negara-negara seperti Taiwan, Arab Saudi, Jepang, dan Singapura. Ini menjadi peluang besar bagi tenaga medis kita untuk berkarir di luar negeri,” ujar Christina.

Dari data yang dihimpun, Taiwan menjadi negara dengan jumlah permintaan tertinggi, yakni sebanyak 602.889 tenaga caregiver, 700 care taker, dan 64.870 tenaga di panti jompo. Sementara itu, Arab Saudi juga membuka peluang bagi berbagai profesi kesehatan, mulai dari perawat (550), nurse technician (398), hingga specialist nursing (27).

Di Jepang, tersedia 110 posisi untuk caregiver dan 23 untuk perawat. Sedangkan Singapura membutuhkan 300 caregiver serta 200 nurse assistant. Negara lain seperti Selandia Baru dan Kroasia juga membuka kesempatan bagi tenaga kesehatan Indonesia, dengan total permintaan masing-masing 100 dan 440 pekerja di berbagai kategori.

Christina Aryani menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendukung peningkatan kompetensi tenaga kerja kesehatan agar memenuhi standar internasional.

“Kami akan memastikan bahwa tenaga medis kita mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan standar global, sehingga dapat bersaing dan memberikan pelayanan terbaik di negara tujuan,” tambahnya.

Dengan semakin luasnya peluang kerja di sektor kesehatan internasional, diharapkan tenaga medis Indonesia dapat mengambil manfaat dari kesempatan ini dan berkontribusi lebih luas dalam dunia kesehatan global.(bul)

Digigit Ular Saat Menginap di Novotel, Wisatawan Dubai Melapor ke BPSK

0
Muna`im(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Wisatawan asal Dubai yang menginap di Hotel Novotel Lombok di Kute, Lombok Tengah mengadu ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), setelah ditimpa kejadian digigit ular di halaman hotel.

Diketahui, wisatan tersebut Bernama Ahmed Samy Niazy Elgharably. Pengaduan melalui kuasa hukumnya ke BPSK ini sudah dibukukan untuk disidangkan.

“Nanti selesai lebaran disidangkan,” kata Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Muna`im, SE.,M.Si di ruang kerjanya, Rabu, 26 Maret 2025.

Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Provinsi NTB sendiri adalah pengampu dari BPSK yang ada di NTB.

BPSK Kota Mataram sedang menangani 12 kasus pengaduan yang masuk. Salah satunya adalah pengaduan dari pengacara korban. Informasi yang diterima dari pengacara korban, tamu ini digigit saat beraktivitas di dalam kawasan hotel.

Dari kejadian ini, manajemen Novotel sudah membawa korban ke rumah sakit Mandalika. Namun selama dua minggu penanganan, tidak juga ada perubahan kesehatan korban.

“Kakinya bengkak. Kemudian di rekomendasikan ke rumah sakit Siloam, namun di rumah sakit Siloam juga tidak ada perubahan menurut pengacaranya, tidak juga sembuh dan semakin bengkak. Sehingga korban pulang ke negaranya,” terang Muna`im.

Di negaranya di Dubai, korban menjalani pengobatan. Namun hingga saat ini, belum juga korban sembuh. Bahkan menurut informasi yang diterimanya, korban mengalami risiko kelumpuhan.

“Dari surat gugatan yang dimasukkan ke BPSK, bagaimana biaya pengobatan selama di Dubai itu tetap menjadi tanggungjawab pihak Novotel. Kendati dari pihak korban juga mengakui selama pengobatan di rumah sakit di Mandalika maupun Siloam, ditanggung biayanya oleh manajemen Novotel. Namun setelah di Dubai, rupanya ada putus komunikasi. Sehingga ditunjuklah 12 pengacara yang berpusat di Bali,” terang Muna`im.

Laporan itulah yang saat ini ditangani dan akan proses mediasi selesai lebaran. Kasus ini termasuk dalam pengaduan konsumen. Persiapan mediasi menurut Muna`im diproses dan dijadwalkan selesai lebaran Idul Fitri ini.(bul)

Libur Lebaran dan Nyepi, Pemerintah Hapus Sanksi Terlambat Bayar dan Lapor SPT Tahunan

0
Ilustrasi bayar SPT(ekbisntb.com/jenius.com)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Kepdirjen Pajak) Nomor 79/PJ/2025 tentang Kebijakan Penghapusan Sanksi Administratif atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 yang Terutang dan/atau Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2024. Sehubungan dengan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Dalam Rangka Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947) dan Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah tanggal 25 Maret 2025.

Kepdirjen Pajak ini memberikan relaksasi bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dengan menghapuskan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 dan penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP untuk Tahun Pajak 2024, meskipun dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 31 Maret 2025 sampai paling lambat tanggal 11 April 2025. Penghapusan sanksi administratif tersebut diberikan dengan tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Dwi Astuti menyampaikan, yang menjadi latar belakang diterbitkannya aturan tersebut adalah batas akhir pembayaran PPh Pasal 29 dan penyampaian SPT Tahunan WP OP untuk Tahun Pajak 2024 pada tanggal 31 Maret 2025 bertepatan dengan libur nasional dan cuti bersama dalam rangka Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947) dan Hari Raya Idulfitiri 1446 Hijriah yang cukup panjang, yaitu sampai dengan tanggal 7 April 2025.

Kondisi libur nasional dan cuti bersama tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran pajak PPh Pasal 29 dan pelaporan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2024, mengingat jumlah hari kerja pada bulan Maret menjadi lebih sedikit.

“Pertimbangan lainnya adalah bahwa pemerintah ingin berlaku adil dan memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dengan cara menghapus sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran PPh Pasal 29 sekaligus pelaporannya, dalam hal ini hanya untuk SPT Tahunan WP OP untuk Tahun Pajak 2024,” tandasnya.(bul)

Wamen P2MI Paparkan Peluang Tenaga Kesehatan Bekerja di Luar Negeri di Poltekkes Mataram

0
Wamen P2MI Berikan Kuliah Umum Peluang Tenaga Kesehatan Bekerja di Luar Negeri di Poltekkes Mataram(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI), Christina Aryani, MH, memberikan kuliah umum di Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Mataram, Rabu, 26 Maret 2025. Kuliah ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada mahasiswa mengenai peluang kerja tenaga kesehatan di luar negeri.

Dalam kesempatan ini, Wamen didampingi Abri Danar Prabawa dari Direktorat Pembinaan Kelembagaan Vokasi Kementerian P2MI. Diyah Rejekiningrum dari Direktorat Penempatan Pemerintah Kementerian P2MI. Kepala BP3MI NTB, Noerman Adhiguna dan jajaran. Serta diikuti mahasiswa dan civitas akademik Poltekkes Mataram.

Dalam paparannya, Wamen P2MI mengungkapkan bahwa tren tenaga kesehatan Indonesia yang bekerja di luar negeri semakin meningkat dari tahun ke tahun.

“Kami melihat bahwa tren ini terus meningkat. Tahun lalu saja sudah lebih dari 234 tenaga kesehatan yang berangkat ke luar negeri. Antusiasme mahasiswa juga sangat tinggi dan mereka ingin mengetahui lebih lanjut mengenai peluang ini,” ujar Christina.

Christina menekankan bahwa peluang kerja tenaga kesehatan tidak hanya terbuka di Jepang, tetapi juga di Jerman, Amerika Serikat, dan berbagai negara lainnya. Ia menambahkan bahwa penting bagi mahasiswa untuk mempersiapkan diri sejak dini, terutama dalam hal penguasaan bahasa asing. “Poltekkes Mataram sudah memiliki kelas pembelajaran Bahasa Jepang, dan ini merupakan langkah yang baik. Namun, kami juga mendorong agar pembelajaran Bahasa Jerman dan bahasa lainnya juga dibuka,” jelasnya.

Selain aspek bahasa, Christina juga menyoroti pentingnya penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan masing-masing negara tujuan.

“Setiap negara memiliki spesialisasi dan standar kompetensi yang berbeda. Oleh karena itu, kampus harus melakukan penyesuaian agar lulusan dapat bersaing di pasar kerja internasional,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Christina juga mengingatkan mahasiswa agar berhati-hati dalam mencari informasi mengenai rekrutmen tenaga kerja ke luar negeri.

“Banyak iklan rekrutmen di media sosial yang menawarkan syarat mudah, pendidikan tidak penting, dan gaji besar. Ini harus diwaspadai karena bisa jadi itu adalah modus penipuan. Oleh karena itu, pastikan semua informasi diverifikasi melalui BP3MI dan platform resmi seperti sisco P2MI,” tegasnya.

Terkait biaya keberangkatan, Christina menjelaskan bahwa program penyaluran tenaga kerja ke luar negeri melalui skema Government to Government (G to G) memiliki sistem pendanaan yang lebih terstruktur dan aman.

“Dalam skema G to G, biaya sudah terpetakan dengan baik dan ada dukungan, seperti kursus bahasa yang diberikan secara gratis atau dengan biaya yang lebih ringan,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga sedang menyiapkan skema pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bagi calon pekerja migran dengan total anggaran sebesar Rp200 miliar.

“Saat ini, kami masih menunggu regulasi dari Menko Perekonomian. Namun, yang pasti, bunga KUR ini akan ditetapkan sebesar 6% tanpa tambahan biaya lainnya, sehingga lebih terjangkau bagi calon pekerja migran,” paparnya.

Christina menjelaskan bahwa pemerintah terus mendorong penempatan tenaga kerja di luar negeri sebagai salah satu solusi bagi masyarakat dalam mencari penghidupan yang lebih baik.

“Tidak ada yang salah dengan mencari penghidupan di luar negeri, asalkan dilakukan secara legal dan sesuai prosedur agar tenaga kerja kita terlindungi. Ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan di dalam negeri,” pungkasnya.

Dengan adanya kuliah umum ini, diharapkan mahasiswa Poltekkes Mataram lebih memahami peluang dan tantangan bekerja di luar negeri serta dapat mempersiapkan diri dengan baik agar sukses di pasar kerja internasional.(bul)

Wabup KSB Salurkan Bansos Bagi Lansia, Penyandang Disabilitas dan Warga Miskin Ekstrem

0
Wabup KSB, Hj Hanipah menyerahkan bantuan kepada salah satu warga penerima bantuan program Lansia(ekbisntb.com/ist)

Taliwang (ekbisntb.com) – Wakil Bupati Sumbawa Barat, Hj Hanipah menyerahkan secara simbolis program bantuan sosial (Bansos) pemerintah anggaran 2025.

Kegiatan tersebut berlangsung di pendopo Bupati Sumba Barat, Selasa 25 Maret 2025 kemarin. Dimana pada program Bansos itu menyasar penerima warga Lanjut Usia (Lansia), Penyandang Disabilitas dan warga miskin ekstrem.

Pada kegiatan tersebut Wabup didampingi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah KSB, Mulyadi, kepala Dinas Sosial, Ferial, Camat Taliwang dan seluruh Lurah se-kecamatan Taliwang.

Dalam laporannya, kepala Dinas Sosial KSB, Ferial menyampaikan bahwa kegiatan tersebut terlaksana atas kerja sama Pemda KSB, PKK, LKKS, Bank NTB Syariah, dan Bank BNI KCP Sumbawa Barat. Adapun jenis batuan yang diserahkan pada kesempatan tersebut yaitu bantuan tahap 1 kepada Lansia sebanyak 1.720 orang, dan penyandang disabilitas sebanyak 1.365 orang penerima dengan jumlah anggaran senilai 2.313.750.000. Untuk bantuan kemiskinan ekstrem tahap 1 tahun 2025 ditujukan kepada 1.581 orang penerima dengan jumlah uang senilai 2.845.800.000.

“Kepada semua pihak yang berpartisipasi kami sampaikan ucapan terima kasih. Terutama kepada pihak Bank karena memperlancar proses pencariannya,” kata Ferial.

Sementara itu, Wakil Bupati KSB, Hj Hanipah dalam sambutannya menyampaikan, ucapan terima kasihnya kepada seluruh perangkat OPD dan stakeholder yang telah berkoordinasi dalam mensukseskan acara penyaluran Bansos tersebut. “Tahun sebelumnya memang kegiatan ini dilaksanakan oleh LKKS KSB, yang pada saat itu saya selaku istri bupati sebagai ketua. LKKS kerja sama dengan semua dinas,” ujarnya.

Menurut Wabup, momen penyaluran Bansos kali ini sangat tepat mengingat bertepatan dengan bulan ramadan. Dimana masyarakat di waktu ini kebutuhannnya meningkat. “Baik itu untuk puasa maupun untuk lebaran kebutuhan masyarakat meningkat. Sehingga mudah-mudahan bantuan ini bisa sedikit meringankan beban masyarakat kita,” imbuh Wabup. (bug)

Pemkab Dompu Tertibkan Lapak PKL

0
Penertiban lapak PKL di Karijawa oleh Sat Pol PP Bersama timnya(ekbisntb.com/ist)

Dompu (ekbisntb.com) – Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kabupaten Dompu Bersama tim gabungan belakangan cukup intens menertibkan lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitaran kota. Namun penertiban itu dilakukan agar Kota Dompu terlihat lebih indah dan asri. Pejalan kaki juga tidak terganggu oleh keberadaan lapak yang dibangun semi permanen.

Kepala Bagian Prokopim Setda Dompu, Agus Miswara Sugiarto, SSTP kepada Ekbis NTB, Selasa 25 Maret 2025 kemarin mengatakan, penertiban dan pembongkaran Lapak PKL yang dilakukan Sat Pol PP Bersama tim gabungannya beberapa waktu terakhir bukan karena pemerintah daerah (Pemda) tidak mendukung Usaha Kecil Menengah (UKM). Pemerintah ingin, usaha yang dijalankan pelaku UMKM tetap menjaga keindahan kota dan menghormati hak-hak warga lain seperti pejalan kaki.

“Pemerintah tidak melarang PKL jualan. Hanya saja, setelah jualan malam hari, meja dan lapaknya dibawa pulang agar tidak terlihat kumuh dan menyempitkan bahu jalan di siang hari. Yang dibongkar itu, lapak yang dibangun permanen atau semi permanen di atas trotoar,” tegas Agus Miswara.

Upaya persuasive sudah dilakukan Pemda Dompu sebelum pembongkaran Lapak dilakukan tim. Baik secara tertulis maupun pendekatan secara langsung oleh petugas. Para pedagang yang ingin berjualan di pinggir jalan saat malam, didorong untuk menggunakan gerobak yang bisa dipindah-pindah. Setelah berjualan, gerobaknya bisa ikut dibawa pulang.

Penertiban Lapak ini tidak hanya akan dilakukan di dalam kota. Tapi juga diharapkan hingga ke kecamatan dan desa, agar ruas jalan, trotoar, dan saluran bisa berfungsi maksimal. Tidak justru dipersempit oleh keberadaan bangunan Lapak semi permanen atau bangunan permanen. “Kita akan lakukan secara bertahap. Tapi kita berharap, kita semua bisa saling bahu membahu mewujudkan Dompu maju dengan kita jaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekitar,” harapnya.

Sebagai bagian dari mewujudkan itu, Pemda Dompu juga akan melakukan revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan rencana detailnya. Sehingga Pembangunan kota dan daerah bisa tetap konsisten dengan perencanaan pengembangan wilayah. (ula)

Rekomendasi  Penutupan Usaha Angkutan Jangan Sembarangan

0
Foto : Junaidi Kasum (Ekbis NTB/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Organisasi Angkutan Darat (Organda) Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta kepala daerah lebih berhati-hati dalam memberikan rekomendasi penutupan usaha angkutan. Ketua Organda NTB, Junaidi Kasum, menyoroti dugaan intervensi pemerintah daerah dalam persaingan usaha angkutan di wilayah Lombok-Sumbawa, menyusul laporan yang menuding PT Idola Trans Samawa beroperasi tanpa izin.

Menurut Junaidi, PT Idola Trans Samawa telah memiliki legalitas sebagai perusahaan berbadan hukum (PT) dan sedang dalam proses mengurus izin operasional di Dinas Perhubungan (Dishub) NTB. Oleh karena itu, ia menilai bahwa laporan dari pihak tertentu tidak dapat dijadikan dasar untuk menutup usaha angkutan tersebut tanpa kajian mendalam.

“Kami di Organda tidak membela pihak tertentu, tetapi membela seluruh anggota yang berusaha secara legal. Seharusnya pemerintah tidak mengambil keputusan sepihak tanpa mendengar klarifikasi dari kedua belah pihak,” ujar Junaidi, Selasa, 25 Maret 2025.

Junaidi juga menyoroti meningkatnya kebutuhan transportasi menjelang arus mudik Lebaran. Menurutnya, kebijakan yang tidak mempertimbangkan kondisi di lapangan berpotensi merugikan masyarakat dan pelaku usaha.

“Pemerintah harus mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat yang sedang bersiap mudik. Jangan sampai keputusan sepihak justru merugikan penumpang dan pengusaha yang telah berupaya memenuhi prosedur perizinan,” tambahnya.

Selain itu, Junaidi menegaskan bahwa banyak pengusaha angkutan yang belum melengkapi izin mereka. Oleh karena itu, ia meminta agar kebijakan yang diambil bersifat adil dan tidak hanya menyasar satu pihak.

“Kami berharap pemerintah provinsi dan kepala daerah melakukan verifikasi sebelum mengambil tindakan. Jika ada pelanggaran, maka harus ditindak sesuai prosedur hukum, bukan berdasarkan laporan sepihak,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa sektor transportasi memiliki peran penting dalam perekonomian daerah, terutama setelah sektor pertanian. Oleh sebab itu, regulasi dan kebijakan terkait transportasi harus dikelola dengan baik agar tidak merugikan masyarakat maupun pelaku usaha.

Organda NTB menyatakan kesiapannya untuk mendukung pemerintah dalam menjaga ketertiban dan kelancaran sektor transportasi, termasuk dalam pengawasan izin usaha. Namun, mereka menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, pengusaha, dan asosiasi terkait agar kebijakan yang diambil bersifat adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh pengusaha transportasi mendapatkan keadilan dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Organda siap bekerja sama dengan pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini secara bijak dan adil,” pungkas Junaidi.

Diketahui, pada Selasa, 25 Maret 2025, jajaran Dishub NTB mendatangi pool PT Idola Trans Samawa di Jalan Airlangga, Mataram, dan meminta agar operasional perusahaan tersebut dihentikan. Namun, pemilik Idola Trans Samawa menegaskan bahwa pihaknya telah mengantongi akta perusahaan dan tengah mengurus izin operasional lebih lanjut.

“Kami sedang mengurus izin-izin lanjutannya, termasuk izin trayek. Izin PT kami ada. Kami ini rakyat yang berusaha secara baik-baik,” ujar pemilik PT Idola Trans Samawa. (bul)

Pengaduan Pembayaran THR Pekerja di Mataram Masih Nihil

0
H. Rudi Suryawan(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menyebutkan pengaduan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2025 bagi pekerja/buruh perusahaan, pengemudi, dan kurir layanan angkutan berbasis aplikasi, di pos pengaduan THR masih nihil.

“Sejak pos dibuka pada Senin 17 Maret 2025 sampai hari ini kami belum menerima pengaduan pekerja terkait pembayaran THR,” kata Kepala Disnaker Kota Mataram Rudi Suryawan di Mataram, Selasa.

Ia berharap kondisi tersebut bisa bertahan sampai penutupan pos pengaduan THR pada tanggal 27 Maret 2025 yang merupakan hari terakhir masuk kerja.

Apabila sampai penutupan pos pengaduan THR tidak ada pekerja yang datang melapor, kata dia, Disnaker dapat menyimpulkan sementara bahwa pekerja sudah menerima hak THR mereka sesuai ketentuan.

“Begitu juga perusahaan sudah mematuhi apa yang menjadi kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam regulasi,seperti membayar THR pekerja satu kali gaji secara penuh, tidak boleh dicicil,” katanya.

Data Disnaker Mataram menyebutkan selama pembukaan pos THR dari tahun ke tahun, Disnaker telah menerima pengaduan pekerja sebanyak dua orang pada tahun 2022, dan tiga orang pada tahun 2023, dan semua dapat diselesaikan setelah dilakukan mediasi.

“Untuk tahun 2024 kami tidak ada menerima pengaduan. Semoga tahun 2025 ini juga tidak ada, yang artinya semua pekerja/buruh sudah mendapatkan THR sesuai hak mereka,” katanya.

Di sisi lain, Rudi mengatakan meskipun pos pengaduan sudah ditutup pada 27 Maret 2025, namun pihaknya tetap menerima layanan pengaduan selama masuk libur dan cuti bersama Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 yakni mulai 28 Maret sampai 7 April 2025.

Pengaduan bisa dilakukan melalui email: DisnakerMataram@gamil.com atau layanan telepon (0370) 7504440 dan Handphone 085 337 902 114.

“Pengaduan yang masuk, segera kami tindaklanjuti setelah libur dan cuti bersama selesai,” katanya.

Lebih jauh Rudi mengatakan kendati pihaknya tidak menerima layanan pengaduan THR dari pekerja, Disnaker menerima tiga perusahaan yang melakukan konsultasi terkait pembayaran THR melalui telpon seluler.

“Namun tiga perusahaan itu bertanya tentang teknis pembayaran THR, namun setelah diminta untuk datang langsung konsultasi lebih lanjut hingga kini belum ada datang,” katanya. (ant)

Tak Khawatir Kekurangan Stok Bapok

0
Baiq Nelly Yuniarti. (ekbisntb.com/era)

PEMPROV NTB tak khawatir dengan ketersediaan stok bahan pokok (Bapok) di momentum mudik lebaran tahun ini. Meskipun ada kebijakan pembatasan angkutan barang selama mudik, namun stok logistik terutama yang berasal dari Pulau Jawa masih tetap terpenuhi dengan baik.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB,  Baiq Nelly Yuniarti mengatakan, biasanya para distributor akan menyetok logistik sampai lebaran Idul Fitri guna memenuhi kebutuhan konsumen. Harga bapok juga diupayakan terus bisa dikontrol di tengah naikknya permintaan masyarakat.

“Kalau untuk NTB, terkait dengan logistik bapok, distributor menyetok logistik Ramadan sampai hari raya. Jadi stoknya tidak per hari ya. Namun jauh-jauh hari sudah stok, karena sudah diprediksi. Itu yang membuat kami yakin ga akan terhambat (ditribusi bapok-red) dengan kegiatan mudik,” kata Baiq Nelly Yuniarti kepada wartawan, Selasa 25 Maret 2025.

Ia mengatakan, kebijakan pembatasan kendaraan logistik dari pemerintah pusat untuk memberi ruang kepada para pemudik. Artinya tak ada pelarangan di dalam proses pengangkutan logistik dari Jawa ke daerah.

Logistik yang datang dari Jawa ke NTB biasanya berupa produk-produk non pertanian seperti hasil aneka industri, mulai dari minyak goreng, makanan ringan, air mineral hingga semen. “Kalau untuk produk pertanian seperti beras, sayur mayur, daging dan lain sebagainya kan kita daerah penghasil, sehingga tak didatangkan dari luar,” katanya.

Nelly mengatakan, pihaknya bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus berupaya menjaga pasokan dan harga barang di pasar. Jika pun terjadi kenaikan harga jelang Lebaran dan Nyepi, kemungkinan besar akan naik pada komoditas daging sapi karena permintaan akan naik.

Untuk diketahui, pembatasan operasional angkutan barang selama periode Lebaran 2025 di ruas jalan tol dan non tol resmi diberlakukan muali Senin 24 Maret 2025. Pembatasan kendaraan angkutan barang dilakukan pada mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang dan bahan bangunan.

Sementara itu, untuk kendaraan angkutan barang yang tetap bisa beroperasi yakni yang mengangkut BBM/BBG, Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), barang ekspor/impor dari/ke pelabuhan laut, hantaran uang, penanganan bencana, hewan dan pakan ternak, pupuk, serta barang pokok.(ris)