Beranda blog Halaman 598

Loker Terbatas, Picu Pengangguran Terdidik Terus Bertambah

0
Job fair yang digelar Universitas Mataram beberapa waktu lalu. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya mencarikan pekerjaan bagi alumni yang belum mendapatkan pekerjaan. (ekbisntb.com/unram)

MENCARI kerja belakangan ini tampaknya semakin sulit. Lowongan pekerjaan (Loker) semakin terbatas dan sulit dicari di sektor-sektor tertentu. Sekalinya ada, syarat kerja yang mesti dipenuhi tidak masuk akal. Tidak hanya itu, di sejumlah grup WhatsApp (WA) beredar informasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari sejumlah grup korporasi nasional dan dimiliki oleh orang yang masuk dalam 50 orang terkaya di Indonesia.

Ansori, lulusan Fakultas Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) Mataram yang diwisuda tahun 2024 lalu membaca sebuah lowongan pekerjaan di salah satu media sosial (medsos) perusahaan yang bergerak pada sektor teknologi komputer di Mataram.

Ansori kemudian mencoba untuk mendaftar dan mengirim persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi salah satu tenaga desain grafis lewat nomor WA yang tertera di medsos perusahaan tersebut. Tidak menunggu lama. Pagi atau siang mengirim lamaran tiba-tiba pukul 22.00 Wita menerima sebuah notifikasi di WA-nya untuk langsung mengikuti tes malam itu juga.

Dikirimi beberapa hasil desain grafis terkait produk laptop, komputer portabel hingga alat permainan game harus diubah malam itu juga. Besoknya, jam 10.00 Wita hasil materi seleksi dengan mengubah warna hingga materi desain grafis harus sudah dikirim ke penguji.

‘’Dikirimi jam 10 malam. Terus langsung saya kerjakan di laptop yang sudah ada aplikasi untuk desain grafis. Jam 3 pagi saya tidur,’’ ungkapnya pada Ekbis NTB belum lama ini.

Sebagai orang yang bekerja sambil kuliah di salah satu perusahaan advertising, Ansori mengakui, jika sekarang ini, perusahaan tempatnya bekerja minim orderan. Ansori dari Lombok Tengah menuju kantor yang berada di Desa Rumak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat hanya habis untuk membeli bahan bakar sepeda motor.

Dari informasi pimpinannya yang berada di Yogyakarta, jika sebelumnya banyak menerima pesanan pembuatan aplikasi website dari salah satu kementerian, kini sudah minim, bahkan sudah dialihkan untuk program lain.

‘’Katanya ada anggaran Rp750 juta selama setahun. Tapi saya tidak tahu tiba-tiba oleh pimpinan cabang dialihkan ke kegiatan lain. Ini yang membuat, perusahaan tidak bisa menggaji kami. Jika sebelumnya, dikasih Rp2 juta, sekarang dikasih Cuma Rp750 ribu sebulan. Itu dibagi berdua sama teman,’’ keluhnya.

Meski demikian, ungkapnya, dia  hingga sekarang ini belum dipanggil untuk bekerja. ‘’Siapa tahu sudah ada yang lulus dan diterima,’’ tambahnya.

Ansori tidak putus asa. Tidak diterima bekerja di perusahaan yang berbasis di Cakranegara. Dirinya kemudian mencoba melamar sebagai desain grafis pada perusahaan yang menjual alat-alat kosmetik di Selagalas. Atas usahanya, ia kemudian sudah diterima bekerja dan sedang masa uji coba. Ansori berharap uji coba di perusahaan ini bisa memberikan pendapatan lebih baik dibandingkan dengan tempat sebelumnya.

Namun, ia juga sudah mempersiapkan diri bisa mandiri dengan mendirikan usaha sendiri. Paling tidak dengan kemampuan mendesain di komputer, bisa dipergunakan nanti membuat usaha stempel, termasuk usaha jasa konveksi, khususnya sablon.

Hal senada dialami Nada, lulusan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mataram juga berusaha mencari pekerjaan setelah tamat kuliah. Namun, minimnya lapangan pekerjaan dan tidak ada rekrutmen tenaga honorer baru di instansi pemerintah, khususnya sekolah membuatnya rela bekerja apa saja.

Pamannya yang memiliki biro perjalanan haji dan umrah dijadikan sebagai tempat bekerja sementara sambil menunggu pembukaan CPNS. Meski sekarang menjadi tenaga honorer di salah satu SMP, namanya tidak masuk dalam database, karena belum dua tahun sebagai honorer.

Nada menjadi bingung kemana harus mencari pekerjaan. Karena setiap tahun lulusan terbaru perguruan tinggi dan SMK terus bertambah. Dalam hal ini, ia ingin mempraktikkan ilmu yang diperoleh saat kuliah bisa bermanfaat. Termasuk mendapatkan penghasilan yang layak dari pekerjaan yang ditekuninya. Namun, jika peluang kerja dan lowongan sangat sedikit bagi lulusan pendidikan, kecuali di sekolah, maka pengangguran terdidik akan semakin banyak.  (ham)

Akibat Ketidakseimbangan Jumlah Lulusan dengan Lapangan Kerja  

0
Sulman Haris (ekbisntb.com/sib)

KETIDAKSEIMBANGAN antara jumlah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan lapangan kerja yang tersedia dianggap sebagai alasan kenapa jumlah lulusan SMK banyak yang menganggur.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) NTB per Agustus 2024, tercatat SMK menyumbang Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sekitar 4,73 persen per Agustus 2024. Meski demikian, jumlah tersebut tergolong menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 8,24 persen per Agustus 2023.

Kemudian lulusan SMA sebesar 4,26 persen, lukisan universitas atau PT sebesar 3,54 persen, lulusan SMP 2,01 persen, lulusan SD ke bawah 1,67 persen dan lulusan Diploma I/II/III sebesar 1,03 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2024 di NTB sebesar 2,73 persen.

Kepala SMKN 3 Mataram, Sulman Haris ditemui di Mataram mengatakan, dirinya tidak memungkiri jumlah lulusan SMK sebagai penyumbang terbesar angka pengangguran. Sebab, data tersebut berasal dari BPS. Tetapi, dirinya meminta supaya berimbang dalam melihat jumlah tersebut.

“Dipetakan juga jumlah industri yang akan menyerap. Boleh saja tenaganya banyak tapi kan kapasitas dan peluang untuk bekerjanya mereka juga tidak tersedia itu salah satu faktor,” katanya, Jumat 25 April 2025. “Bukan semata-mata karena SMK mungkin dianggap kurang kompeten,” imbuhnya.

Menurutnya, siswa SMK itu mempunyai tiga peluang yang dapat dilakukan setelah lulus. Pertama bekerja, kedua melanjutkan studi, dan wirausaha. “Dia tidak bekerja, tapi dia kuliah, dalam data mungkin belum tercatat bahwa dia kuliah. Dia kalau tidak bekerja kan dianggap menganggur,” terangnya.

Selain bekerja, lulusan SMK juga dapat berwirausaha. Hal itu menurut Sulman harus mendapat nilai lebih dari yang lain. “Dia menjadi buruh saja dapat hijau. Ini dia menarik tenaga kerja harusnya poinnya banyak,” jelasnya.

Sulman mengatakan, persoalan lulusan SMK sebagai penyumbang angka pengangguran itu harus dilihat secara komprehensif. Menurutnya, kurangnya lapangan kerja juga harus dilihat sebagai faktor kenapa lulusan usia produktif banyak yang tidak bekerja. “Lalu, lapangan kerja tugas siapa, tugas pemerintah. Jangan lupa juga ada swasta,” ujarnya.

Selain, persoalan lapangan pekerjaan, pihaknya secara khusus tengah mengalami kesulitan terkait guru produktif. “Kami kesulitan sekarang secara umum itu adalah kesinambungan tenaga pendidik yang produktif. Kami tahun ini tujuh pensiun untuk guru,” ungkapnya.

Meski demikian, kata Sulman, pihaknya telah menambal kekurangan tersebut dengan menghadirkan guru tamu dari industri.

Selain guru tamu, pihaknya juga telah merancang kurikulum berbasis industri. “Pertama apa yang diminta industri itu kurikulumnya kita harus insert (memasukkan) di kurikulum kita. Sehingga belajarnya berbasis industri,” ujarnya.

Sulman berharap, pemerintah daerah dapat mendukung semua lini untuk menunjang sistem yang baik dalam dunia kerja bagi lulusan SMK dan lulusan kelompok usia produktif lainnya. “Bukan hanya pendidikan karena itu ada keterkaitan, termasuk investor, UMKM karena nanti di situ kan akan masuk anak-anak SMK,” pungkasnya.

Hal senada disampaikan Kepala SMKN 7 Mataram Drs. Artawan. Menurutnya, pihaknya tetap menjadikan data BPS dalam upaya meningkatkan kemampuan dari siswa yang belajar di SMKN 7 Mataram. Hal ini menjadi evaluasi bagi pihaknya dalam menyediakan sarana dan prasarana praktik bagi siswa agar setelah selesai menamatkan studinya bisa diterima di perusahaan yang sesuai dengan keahliannya. Tidak hanya itu, siswa mampu mandiri menciptakan lapangan pekerjaan sendiri tanpa harus bergantung pada perusahaan atau orang lain.

‘’Hanya saja mungkin perlu dipertanyakan juga apakah lulusan yang berwirausaha atau buka usaha sendiri dikatagorikan tidak bekerja karena memang bukan sebagai pekerja di sektor formal,’’ ujarnya pada Ekbis NTB, Minggu 4 Mei 2025.

Pihaknya juga mengharapkan Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Hj. Indah Dhamayanti Putri lebih memperhatikan tata kelola bidang SMK, baik pemenuhan sarana prasarana maupun terkait sumberdaya manusianya.

‘’Seperti peningkatan kompetensi guru menjadi perhatian beliau. Termasuk menempatkan kepala SMK yang sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya,’’ harapnya. (sib/ham)

Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Indonesia Meningkat di Tahun 2025

0
Friderica Widyasari Dewi (OJK) dan Ateng Hartono (BPS)(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang menunjukkan peningkatan signifikan. Indeks literasi keuangan tercatat naik menjadi 66,46 persen, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 80,51 persen. Angka ini meningkat dibandingkan SNLIK 2024 yang mencatatkan literasi 65,43 persen dan inklusi 75,02 persen.

Pengumuman disampaikan oleh Friderica Widyasari Dewi (OJK) dan Ateng Hartono (BPS) di Jakarta, Jumat. SNLIK 2025 merupakan hasil kerja sama kedua antara OJK dan BPS untuk mengukur dan mengevaluasi program peningkatan literasi dan inklusi keuangan.

Survei ini menggunakan dua metode perhitungan. Metode Keberlanjutan fokus pada sembilan sektor jasa keuangan, menghasilkan indeks literasi 66,46 persen dan inklusi 80,51 persen. Metode Cakupan DNKI memperluas cakupan dengan memasukkan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan lembaga keuangan lain, menghasilkan indeks literasi 66,64 persen dan inklusi 92,74 persen. Literasi keuangan syariah tercatat 43,42 persen dan inklusi keuangan syariah 13,41 persen.

SNLIK 2025 melibatkan 10.800 responden berusia 15-79 tahun di 34 provinsi. Hasil survei menunjukkan disparitas berdasarkan wilayah (kota lebih tinggi dari desa), gender (laki-laki sedikit lebih tinggi dari perempuan dalam literasi), usia (kelompok usia produktif lebih tinggi), pendidikan (semakin tinggi pendidikan semakin tinggi indeks), dan pekerjaan (pegawai/profesional, pensiunan, pengusaha lebih tinggi). Sektor perbankan masih mendominasi indeks literasi dan inklusi.

OJK akan fokus meningkatkan literasi dan inklusi pada kelompok masyarakat dengan tingkat yang lebih rendah, seperti perempuan, penduduk desa, usia muda dan lanjut, berpendidikan rendah, serta pekerja sektor informal. Upaya ini tertuang dalam peta jalan OJK, RPJMN 2025-2029, dan RPJPN 2025-2045.(bul)

BGN dan Anggota Komisi IX DPRRI Sosialisasikan MBG di Kecamatan Keruak Lombok Timur

0
Sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG)(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Komisi IX DPR RI hadir di Kecamatan Keuak sosialisasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Jumat, 2 Mei 2025. Sosialisasi ini merupakan bentuk edukasi pemerintah kepada masyarakat untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis.

Kegiatan sosialisasi dengan tema bersama mewujudkan generasi sehat Indonesia ini berlangsung di Kantor Kecamatan Keruak, Lombok Timur. Sekitar 300-an peserta yang merupakan warga setempat menghadiri kegiatan sosialisasi program MBG.

Acara sosialisasi program MBG dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar, Sesdep Prokerma BGN Lalu Muhammad Iwan, serta Camat Keuak Azhar.

Program MBG merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya peserta didik usia dini di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Dalam kesempatan ini, Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar menegaskan bahwa program MBG selain gizi, juga dapat melahirkan kebiasaan baru dalam menjalankan pola hidup yang lebih sehat.

“Program MBG, bukan hanya sekadar menyediakan makanan bergizi, tetapi juga menanamkan kebiasaan hidup sehat sejak dini,” tutur Muazzim.

Ia juga menyampaikan bahwa program ini memberi dampak ekonomi positif bagi masyarakat, dengan melibatkan warga lokal sebagai staf dapur, yang rata-rata berjumlah 47 orang per dapur.

“Bahan makanan yang digunakan dalam program ini diambil dari petani dan peternak lokal, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,’ ungkap Muazzim.

Perwakilan BGN, Lalu Muhammad Iwan memaparkan bahwa program MBG merupakan bagian dari visi besar BGN untuk menciptakan masyarakat sehat secara fisik dan mental melalui pemenuhan gizi.

“Dalam upayanya, BGN menargetkan pembangunan 400 dapur SPPG di seluruh NTB, dengan 30 dapur telah beroperasi sejauh ini. Namun, di Lombok Timur baru terdapat 5 dapur aktif, dan Kecamatan Keruak belum memiliki dapur MBG sama sekali,” imbuhnya.

“Oleh karena itu, direncanakan pembangunan 5 hingga 6 dapur MBG di Keruak, dengan dua calon lokasi yang tengah dipersiapkan. Saat ini, terdapat sekitar 13.500 peserta didik di wilayah tersebut yang menjadi sasaran program ini,” lanjutnya.

Camat Keruak, Azhar, menyampaikan bahwa program MBG telah menjadi perhatian masyarakat, khususnya para orang tua peserta didik. Namun, ia menekankan pentingnya aksi nyata untuk merealisasikan program ini secara luas.

“Kolaborasi antara pemerintah daerah, pihak sekolah, masyarakat, serta BGN sangat dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan program dan menciptakan dampak nyata bagi peningkatan gizi anak-anak serta penurunan angka stunting di wilayah Keruak,” ucap Azhar.

Setelah sosialisasi program MBG ini, pemerintah dan BGN akan melanjutkan pendirian dapur MBG di Kecamatan Keruak sebanyak 5–6 unit untuk melayani kebutuhan gizi peserta didik dan kelompok rentan lainnya.

Dengan dukungan penuh dari DPR RI dan berbagai pihak, diharapkan program ini segera dapat berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Lombok Timur, khususnya di Kecamatan Keruak.(r)

Panitia Seleksi, Lembaga Profesional dan Bank NTB Syariah

0
Prof. Dr. Riduan Mas’ud, M.Ag(ekbisntb.com/ist)

oleh. Riduan Mas’ud

Dekan FEBI UIN Mataram/Sekretaris Tim Seleksi Calon Pengurus Bank NTB Syariah

Bank NTB Syariah, sebagai lembaga keuangan daerah berbasis syariah, terus menunjukkan komitmennya dalam membangun tata kelola perusahaan yang sehat dan profesional.

Salah satu pilar penting dalam menjaga integritas dan keberlanjutan lembaga ini adalah pemilihan pengurus yang kompeten, amanah, dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk memastikan proses tersebut berjalan dengan baik, dibentuklah Panitia Seleksi Pengurus Bank NTB Syariahyang terdiri dari para profesional dan lembaga kredibel. Sesuai dengan surat keputusan Gubernur Nusa Tenggra Barat Nomor: .3.3./-/197 Tahun 2025 Tentang Panitia Seleksi Calon Pengurus Bank NTB Syariah.

Panitia seleksi ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan perpanjangan tangan dari Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan para pemegang saham lainnya yang memikul tanggung jawab besar dalam memastikan terselenggaranya proses seleksi yang kredibel.

Mereka bertugas memilih calon pengurus yang tidak hanya memenuhi syarat teknis dan legal, tetapi juga memiliki komitmen tinggi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai syariah yang diemban oleh Bank NTB Syariah. Dengan demikian, keberadaan tim seleksi mencerminkan kesungguhan para pemilik saham dalam menjaga kesinambungan kepemimpinan yang amanah, profesional, dan selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Dengan adanya Tim Seleksi Pengurus Bank NTB Syariah, diharapkan lembaga ini dapat terus berkembang dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabahnya.

Semua proses seleksi dilakukan secara transparan dan profesional untuk memastikan bahwa pengurus yang terpilih benar-benar mampu menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan prinsip syariah. (QuillBot) komitmen Bank NTB Syariah dalam menerapkan prinsip good corporate governance (GCG). Keberadaan tim ini memastikan bahwa proses pemilihan pengurus — baik Direksi maupun Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)— dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Anggota tim seleksi berasal dari unsur pemerintah daerah selaku pemegang saham, kalangan akademisi, praktisi perbankan syariah, serta profesional independen dari lembaga-lembaga terpercaya. Hal ini menunjukkan bahwa proses seleksi tidak hanya melibatkan unsur internal, tetapi juga memperhatikan masukan dari pihak-pihak yang berkompeten di luar struktur bank itu sendiri.

Partisipasi lembaga profesional dalam seleksi khusus jajaran Direksi memberikan nilai tambah yang signifikan. Mereka membawa standar dan perspektif yang lebih luas dalam menilai kapabilitas calon pengurus, baik dari sisi manajerial, kepemimpinan, integritas, maupun pemahaman terhadap sistem keuangan syariah. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan hasil akhir dari proses seleksi adalah figur-figur yang tidak hanya layak secara administratif, tetapi juga memiliki visi kuat untuk memajukan Bank NTB Syariah sebagai regional champion dalam perbankan syariah.

Dengan demikian, partisipasi lembaga profesional dalam seleksi Direksi Bank NTB Syariah sangat penting untuk memastikan bahwa calon pengurus yang dipilih benar-benar memiliki kualifikasi yang sesuai dengan tuntutan industri perbankan syariah saat ini. Selain itu, kehadiran lembaga profesional juga dapat memberikan legitimasi dan transparansi dalam proses seleksi, sehingga hasil akhirnya dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan.

Dengan demikian, kolaborasi antara lembaga profesional dan Bank NTB Syariah dalam proses seleksi Direksi merupakan langkah yang strategis untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan perusahaan ke depannya.

Dengan adanya proses seleksi yang transparan dan objektif, Bank NTB Syariah dapat memastikan bahwa para pengurus yang dipilih memiliki kompetensi dan integritas yang dibutuhkan untuk mengelola perusahaan dengan baik.

Selain itu, kolaborasi dengan lembaga profesional juga dapat membantu Bank NTB Syariah untuk terus meningkatkan standar kualitas dalam pengelolaan perusahaan, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, Bank NTB Syariah dapat terus berkembang dan menjadi salah satu bank syariah terkemuka di Indonesia. Dengan demikian, Bank NTB Syariah dapat terus berkembang dan menjadi salah satu bank syariah terkemuka.

Bank NTB Syariah sendiri telah mencatatkan sejumlah pencapaian positif sejak bertransformasi dari sistem konvensional ke sistem syariah; jumlah aset bank ntb syariah terus tubuh dan berkembang per Bulan Maret Rp16,1 teriliun lebih dengan jumlah nasbah satu juta lebih, tentu ini bukti kepercayaan masyarak terus meningkat Namun, tantangan ke depan tidak ringan. Perubahan regulasi, dinamika persaingan industri keuangan, serta tuntutan digitalisasi memerlukan kepemimpinan yang tangguh, adaptif, dan inovatif. Oleh karena itu, keberhasilan tim seleksi dalam menempatkan figur yang tepat akan sangat menentukan arah dan keberlanjutan Bank NTB Syariah di masa mendatang.

Karena itu, Bank NTB Syariah perlu terus melakukan inovasi dan adaptasi terhadap perkembangan industri keuangan dan teknologi. Dengan menjaga keberlanjutan pertumbuhan aset dan kepercayaan masyarakat, Bank NTB Syariah akan mampu menghadapi tantangan dan menjaga posisinya sebagai bank yang terkemuka dalam industri perbankan syariah.

Dengan kepemimpinan yang kuat dan visi yang jelas, Bank NTB Syariah dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah maupun nasional. Sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab dan berkomitmen pada prinsip-prinsip syariah.

Sebagai lembaga milik daerah yang mengemban amanah umat, Bank NTB Syariah memiliki tanggung jawab besar — tidak hanya dalam aspek bisnis, tetapi juga dalam mengedepankan nilai-nilai etika dan keberpihakan terhadap pembangunan ekonomi masyarakat.

Dalam konteks ini, sinergi antara tim seleksi, lembaga profesional, dan Bank NTB Syariah menjadi kunci penting dalam menjaga marwah dan masa depan institusi keuangan syariah yang berbasis lokal namun berdaya saing nasional.

Penutup

Melalui proses seleksi yang kredibel dan melibatkan berbagai pihak profesional, Bank NTB Syariah menunjukkan bahwa transformasi tidak hanya terjadi pada sistem operasional, tetapi juga dalam aspek tata kelola dan kepemimpinan.

Tim seleksi bukan sekadar panitia, melainkan representasi dari kesungguhan daerah dan lembaga dalam menghadirkan pengurus terbaik demi kemaslahatan bersama. Bank NTB Syariah mampu mempertahankan reputasi sebagai institusi keuangan syariah yang berkualitas dan terpercaya. Keberhasilan dalam menjaga marwah dan masa depan institusi tersebut tidak terlepas dari peran lembaga profesional serta proses seleksi yang transparan dan akuntabel.

Sebagai bagian dari industri keuangan syariah yang berkembang pesat, Bank NTB Syariah telah memberikan contoh bagi institusi sejenis dalam upaya meningkatkan standar pelayanan dan tata kelola yang baik.

Bank NTB Syariah juga terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan perekonomian daerah.(*)

Harga Daging Sapi Melonjak Jelang Iduladha

0
Sri Wahyunida (ekbisntb.com/pan)

Lombok (ekbisntb.com) – Tingginya pengiriman hewan ternak terutama sapi ke luar daerah jelang Iduladha berdampak terhadap kenaikan harga daging sapi di Kota Mataram. Harga daging sapi di pasar tradisional naik mencapai Rp140 per kilogram.

Kepada Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida mengatakan, harga normal daging sapi di pasar tradisional biasanya di kisaran Rp120 ribu-Rp125 ribu per kilogram. Namun, menjelang lebaran Iduladha pengiriman sapi ke luar daerah berdampak pada kenaikan harga di Kota Mataram. “Di masing-masing pasar pantauan itu seperti di Pasar Pagutan dan Dasan Agung rata-rata harganya sudah Rp140 ribu perkilogram,” sebutnya saat dikonfirmasi pada Jumat, 2 Mei 2025.

Ia menjelaskan, lonjakan harga daging sapi di Kota Mataram terjadi hampir dua pekan terakhir. Akan tetapi, kenaikan harga ini secara bertahap mulai dari harga Rp130 ribu hingga Rp140 ribu per kilogram. “Kenaikannya tidak tiba-tiba. Tapi mulai merangkak dari Rp130 ribu terus Rp132 ribu sampai Rp140 ribu,” sebutnya.

Kata Nida, untuk menindak lanjuti penyebab utama kenaikan harga daging sapi ini, ia akan turun ke pasar untuk melakukan survei langsung ke para pedagang. “Memang pengakuan dari pedagang yang kita tanyakan kenaikan ini disebabkan karena sapi nya di kirim ke luar daerah, Tapi kita perlu turun juga,” ucapnya.

Dengan kondisi kenaikan harga daging sapi tersebut, Pemerintah Kota Mataram akan segera melakukan koordinasi dengan Pemprov NTB khususnya Dinas Perdagangan NTB. Hal demikian dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga ke depannya. “Kita juga akan koordinasi dengan provinsi terkait harga daging, apakah karena musim haji, ini yang perlu kita ketahui juga,” jelasnya.

Sebagai langkah antisipasi menyikapi harga daging sapi yang naik lanjut Nida, ia juga berkoordinasi dengan distributor daging beku untuk menyiasati daging segar yang harganya melambung tinggi. “Tentu kita akan berkoordinasi bersama distributor di Kota Mataram untuk stok daging bekunya,” katanya.

Nida menyebutkan, terkait dengan harga daging beku  rata-rata harganya mencapai Rp85.000-Rp90.000 per kilogram. “Kalau daging beku harganya di bawah harga daging segar,” sebutnya. Stok daging beku diharapkan bisa membantu kebutuhan masyarakat Kota Mataram. Untuk daging beku diprediksi harganya tetap stabil di pasaran. (pan)

Kritis, Beras Cadangan Pangan Pemerintah Tersisa 24 Kilogram

0
Ilustrasi Beras. (Ekbis NTB/ist)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Sumbawa, menyebutkan bahwa beras cadangan pangan pemerintah tersisa hanya 24 kilogram terhitung sejak awal tahun 2025 dan sudah masuk dalam kategori kritis.

“Jadi cadangan pangan kita khususnya beras hanya 24 kilogram dari jumlah yang harus disiapkan pemerintah sebesar 25 ton sesuai dengan instruksi pemerintah pusat,” kata Plt kepala DKP Sumbawa, Syaihuddin kepada Ekbis NTB, Jumat 2 Mei 2025.

Menipisnya cadangan pangan daerah tersebut lanjut Syaihu, karena ada beberapa bencana yang terjadi di Sumbawa. Apalagi sifat dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) baru bisa disalurkan ketika ada bencana seperti banjir, tanah longsor, paceklik, hingga kebakaran.

“Ada beberapa kejadian yang terjadi di Sumbawa, sehingga beras CPP kita menipis tetapi kami juga akan mengupayakan agar CPP bisa kembali terpenuhi,” ucapnya.

Berdasarkan data dalam membantu penanggulangan bencana dan keadaan darurat banjir dan kebakaran pemerintah telah menyalurkan CPP dalam bentuk beras sejumlah 1.092 kilogram. Bantuan tersebut juga telah didistribusikan di kecamatan Alas Barat, kecamatan Tarano kecamatan Alas dan kecamatan Lantung.

“Beberapa kecamatan yang terdampak bencana sudah kita distribusikan untuk CPP beras dalam rangka meringankan beban masyarakat,” sebutnya.

Irin pun merincikan,  dari 1.092 kilogram tersebut sebanyak 500 kilogram untuk bencana banjir bandang di kecamatan Alas Barat, 340 kilogram untuk korban banjir bandang di desa Labuhan Jambu, Kecamatan Tarano. 198 kilogram untuk korban kebakaran di desa Padesa Lantung dan 54 kilogram untuk korban kebakaran di desa Usar Mapin, Kecamatan Alas Barat.

“Karena CPP kita sudah menipis, sebagai antisipasi kami akan kembali mengajukan tambahan CPP sebanyak 23 ton dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan seperti terjadinya bencana,” tambahnya.

Ia menambahkan, saat ini pemerintah telah memiliki sistem khusus untuk kejadian bencana alam. Dimana proses bantuan pangan beras dimulai dari desa yang harus bersurat ke BPBD dalam kurun waktu 1 kali 24 jam dan selanjutnya data dari BPBD menjadi acuan penyaluran bantuan pangan beras untuk bencana alam.

“Pola demikian kami lakukan untuk menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan nantinya terutama penyimpangan beras bantuan,” tukasnya. (ils)

Kapal Kandas Kembali Beroperasi, 397 Truk Pengangkut Sapi Diberangkatkan dari Gilimas

0
Antrean truk pengangkut sapi kurban di Pelabuhan Gilimas(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Sebanyak 397 unit truk tronton pengangkut sapi asal Bima telah diseberangkan dari Pelabuhan Gilimas, Lembar, menuju Pulau Jawa sejak 18 April 2025. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah, seiring dengan terus dikirimnya ternak dari Bima.

DBM Pendukung Operasi PT Pelindo Multi Terminal, Roby Dwi, menyampaikan bahwa kapal pengangkut truk yang sempat kandas di perairan Tanjung Wangi kini telah kembali beroperasi secara normal.

“Tidak ada dampak signifikan dari kejadian tersebut terhadap operasional di Pelabuhan Gilimas. Aktivitas penyeberangan tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya, Jumat 2 Mei 2025.

Meski tidak merinci jumlah pasti sapi yang dikirim, Roby memastikan bahwa total truk yang telah diseberangkan hingga 30 April mencapai 397 unit.

Ia menambahkan, selama proses penyeberangan truk pengangkut ternak, tidak ditemukan kendala berarti di sisi operasional pelabuhan. Namun, ia berharap ke depan diperlukan pengaturan arus kendaraan yang masuk ke Terminal Gilimas untuk mendukung kelancaran pengiriman.

“Hal ini tentu membutuhkan kerja sama berbagai instansi sesuai tugas dan fungsinya masing-masing,” ujarnya.

Untuk saat ini, penyeberangan truk pengangkut ternak dari Gilimas dilayani oleh tiga kapal milik PT Atosim Lampung Pelayaran dengan rute Gilimas – Tanjung Wangi. (her)

Harga Emas Penyumbang Inflasi di NTB

0
Foto : Wahyudin (Ekbis NTB/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Kenaikan harga emas yang terus meningkat, bahkan hampir menembus Rp2 juta per gram, turut berkontribusi terhadap inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Wahyudin, dalam keterangan resminya, Jumat, 2 Mei 2025.

Wahyudin menjelaskan, pada April 2025, NTB mengalami inflasi tahunan (year on year/y-o-y) sebesar 1,8 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 108,72. Salah satu faktor utama yang menyumbang inflasi adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, yang tercatat mengalami kenaikan harga signifikan sebesar 12,78 persen.

“Kenaikan harga emas yang terus meningkat mendorong masyarakat untuk berinvestasi pada logam mulia ini. Permintaan yang tinggi tersebut berdampak pada kenaikan harga di kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, yang mencakup perhiasan emas,” ujar Wahyudin.

Selain itu, BPS NTB juga mencatatkan kenaikan indeks harga pada beberapa kelompok pengeluaran lainnya, di antaranya pendidikan (3,82 persen), kesehatan (2,86 persen), rekreasi, olahraga, dan budaya (1,88 persen), serta makanan, minuman, dan restoran (1,74 persen).

Tingkat inflasi bulanan (month to month/m-t-m) NTB pada April 2025 tercatat sebesar 0,69 persen, sementara tingkat inflasi tahun berjalan (year to date/y-t-d) hingga April 2025 mencapai 1,57 persen.

Fenomena kenaikan harga emas yang berkontribusi pada inflasi ini menjadi perhatian serius. Masyarakat NTB yang tergiur potensi keuntungan dari investasi emas diharapkan dapat mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas harga secara keseluruhan. Pemerintah daerah diharapkan terus mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga inflasi tetap terkendali di tengah tren kenaikan harga komoditas global, termasuk emas. (bul)

Kekosongan Jabatan Kadis Nakeswan NTB Hambat Pengiriman 3.000 Ekor Sapi Kurban ke Jabodetabek

0
Furkan Sangiang(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) — Kekosongan jabatan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Nakeswan) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dinilai menghambat proses perizinan pengangkutan ribuan ekor sapi kurban ke luar daerah, menjelang Iduladha 2025.

Ketua Asosiasi Peternak dan Pedagang Sapi Bima Indonesia (APPSBI), Furkan Sangiang, mengungkapkan bahwa lebih dari 3.000 ekor sapi asal Bima tertahan pengirimannya ke Jakarta dan wilayah Jabodetabek akibat belum terbitnya izin resmi. Hal ini terjadi setelah Kepala Dinas sebelumnya, Muhammad Riyadi, dimutasi menjadi Kepala Biro Umum Pemprov NTB pada 30 April 2025.

“Ini kondisi darurat bagi kami peternak. Waktu penjualan sapi kurban hanya sekitar 30 hari sebelum Iduladha. Jika izin tertahan, kerugian besar pasti terjadi,” kata Furkan, Jumat, 2 Mei 2025.

Selain itu, ratusan truk tronton di wilayah Bima dan Dompu juga terdampak karena belum memperoleh dokumen izin keluar daerah. Para sopir terpaksa tinggal di dalam kendaraan selama berhari-hari, sementara pemilik perusahaan pengangkutan menanggung biaya operasional tambahan.

“Ada truk yang sudah menunggu 8 sampai 10 hari. Pemilik CV harus menanggung biaya tambahan, dan beberapa bahkan dikejar peternak karena merasa dirugikan. Ini sangat tidak adil,” lanjut Furkan.

Ia meminta Sekretaris Dinas Peternakan segera mengambil inisiatif menandatangani dokumen yang telah siap tanpa harus menunggu pejabat definitif. Gubernur NTB juga didesak segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kadis untuk menghindari stagnasi layanan publik.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Nakeswan NTB, Lalu Amjad, menyatakan bahwa penunjukan Plt Kadis telah dilakukan dan pihaknya telah menyiapkan surat rekomendasi untuk pengiriman sapi.

“Hari ini sudah ada penunjukan Plt. Saya sudah siapkan dokumen yang akan ditandatangani Plt untuk rekomendasi pengiriman sapi. Ada 10 CV hari ini,” ujarnya.

Amjad juga memastikan bahwa kebutuhan teknis peternak tetap menjadi prioritas meskipun dirinya baru dilantik. “Peternak tidak usah khawatir. Semua tetap menjadi perhatian,” tandasnya. (bul)