Beranda blog Halaman 586

15 Sapi di Loteng Terpapar PMK

0
Sejumlah sapi di kandang milik peternak di Desa Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Sebanyak 15 sapi warga di Kabupaten Lombok Tengah terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Terjangkitnya 15 sapi ini menjadi perhatian sebab menjelang lebaran qurban.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Masyhuri membenarkan adanya 15 sapi warga yang terjangkit virus PMK. Namun, 12 di antaranya telah sembuh, tinggal sisa tiga sapi yang masih terjangkit.

“Memang di Loteng sekitar dua tiga minggu lalu ada laporan PMK menjangkit 15 ekor. Tapi sudah ditangani dua hari lalu,” ujarnya, Kamis, 15 Mei 2025.

Ia menghimbau, masyarakat tak perlu khawatir dengan virus ini, sebab, penanganan sudah mulai dimasifkan. “12 sudah mulai membaik,” sambungnya.

Gejala PMK yang menyerang 15 sapi warga dikatakan mengalami panas, dan flu, kendati terkesan penyakit ringan, namun penularan virus PMK sangat cepat, sehingga mudah sekali menyebar. Untuk itu, petugas telah memberikan obat, dan vaksinasi agar penyakit ini tidak menjangkit ternak lainnya.

Untuk ketersediaan vaksinasi, Pemerintah Pusat ujar Masyhuri telah memberikan sekitar 140 ribu vaksin kepada NTB. Seluruhnya telah dibagikan kepada 10 kabupaten/kota yang ada di provinsi ini.

Sementara, NTB membutuhkan sekitar 280 ribu vaksin untuk mengantisipasi penjangkitan PMK kepada sapi peternak. Sehingga, provinsi ini masih membutuhkan sekitar 140 ribu vaksin lagi. “Nanti sekitar bulan Oktober lagi didropkan dari pusat, Insya Allah,” katanya.

Menyinggung soal vaksinasi PMK yang berbayar, Kepala Dinas Koperasi dan UKM ini mengaku kurang mengetahui hal tersebut, sehingga ia akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. “Saya cek lagi,” ucapnya.

Adapun menjelang Idul Adha, tim Disnakkeswan NTB, lanjut Masyhuri rutin melakukan pengecekan di lapangan untuk memastikan tidak ada sapi yang terkena PMK. Termasuk dengan memastikan tidak ada sapi yang terjangkit PMK diperjual belikan untuk kebutuhan Kurban.

“Kita sampling model pengawasannya. Tapi tetap kita melakukan pengawasan. Kita mengusulkan juga ke teman-teman kabupaten/kota supaya sama-sama. Kan republik ini milik bersama. Jadi harus semua dong,” jelasnya.

Pun karena kasus PMK ini ditemukan di Lombok Tengah, Masyhuri meminta Pemda Loteng untuk mengintensifkan pengawasan, termasuk dengan segera memastikan penanganan 15 sapi yang terjangkit. (era)

Pengiriman Ternak ke Pulau Lombok Terkendala Status Penyakit

0
H. Junaidi(ekbisntb.com/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Sumbawa, mengaku proses pengiriman ternak dari pulau Sumbawa ke pulau Lombok masih terkendala status penyakit khususnya penyakit mulut dan kuku (PMK) masih ditemukan di pulau Lombok.

“Kalau untuk pengiriman ternak ke luar NTB saat ini lancar saja karena memang permintaan masih cukup tinggi, hanya untuk ke pulau Lombok saja yang terkendala karena status penyakit tersebut,” kata Kepala DPKH Sumbawa, H. Junaidi, kepada wartawan, Kamis 15 Mei 2025.

Haji Jun melanjutkan, status penyakit antara pulau Lombok dan Sumbawa masih ada perbedaan sebelum terbitnya analisa resiko dari daerah tujuan. Hal tersebut mengakibatkan ternak-ternak dari pulau Sumbawa belum bisa masuk ke pulau Lombok.

“Kalau untuk pengiriman ternak ke luar NTB semuanya siap dan tidak ada masalah apalagi permintaan saat ini masih cukup tinggi,” ujarnya.

Dia melanjutkan, berdasarkan data ternak keluar daerah per 15 mei 2025 khususnya Lampung, Jabodetabek, Sulawesi, dan Kalimantan mencapai   5.237 ekor untuk sapi dan 1.087 untuk kerbau. Jumlah tersebut juga diperkirakan akan terus bertambah karena permintaan masih terus terjadi.

“Kalau untuk kuota pengiriman ternak kita di tahun 2025 mencapai 16.000 ekor ke luar NTB, kalau untuk kuota NTB kita tidak alokasikan,” sebutnya.

Ia pun sangat optimis target pengiriman ternak tersebut bisa tercapai karena permintaannya masih ada. Tentu dengan banyaknya pengiriman ternak ke luar daerah tersebut dirinya menjamin tidak akan berpengaruh terhadap kebutuhan daging dalam daerah.

“Populasi kita saat ini khususnya sapi mencapai 324 ribu ekor termasuk bibit, sehingga kami siap kapanpun ketika ada permintaan ternak pasti akan kita penuhi,” jelasnya.

Ia menyebutkan, khusus untuk pengiriman ternak ke pulau lombok saat ini masih terkendala untuk mendapatkan hasil tes Polymerase Chain Reaction (PCR). Karena daerah-daerah tertentu mewajibkan adanya uji  PCR terhadap penyakit tertentu salah satunya PMK.

“Untuk tes PCR masih kita lakukan di provinsi Bali, sehingga hal itu menjadi kendala dalam proses pengiriman ternak dari Sumbawa,” tukasnya. (ils)

Warga Miskin Ekstrem Bertambah, Kemiskinan Lobar Lebih Rendah Dibanding Provinsi

0
Warga kurang mampu di Lobar yang menerima bantuan dari pihak desa. (ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Jumlah penduduk miskin di Lombok Barat (Lobar) mengalami penurunan tahun 2024, dibanding tahun 2023. Penurunannya mencapai di atas 1 persen. Di mana angka kemiskinan mencapai 96.570 atau 12,65 persen. Dengan capaian ini, penurunan kemiskinan melampaui target dan lebih rendah dibandingkan tingkat provinsi.

Namun angka ini masih terbilang tinggi. Dibanding daerah lain, Lobar pada posisi 6 penyumbang kemiskinan di NTB. Di samping itu, jumlah warga miskin ekstrem di Lobar bertambah. “Kemiskinan tahun 2024 Lobar menempati peringkat ke 6 dari 10 kabupaten/kota se NTB sebesar 12,65 persen, capaian ini turun signifikan sebesar 1,02 persen dibanding angka kemiskinan tahun 2023 sebesar 13,67 persen,”kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lobar H. Akhmad Saikhu, Kamis 15 Mei 2025.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) Lobar terbaru, kemiskinan 10 kabupaten/kota dan provinsi, paling tinggi angka kemiskinannya Kabupaten Lombok Utara dengan 23,96 persen, Lotim 14,51 Persen, Bima 13,88 persen, NTB 12,91 persen, kemudian Sumbawa 12,87 persen barulah Lobar 12,65 persen. Angka kemiskinan Lobar ini berada di bawah rata-rata atau lebih rendah dibandingkan capaian provinsi.

Jumlah penduduk miskin di Lobar pada tahun 2024 terjadi penurunan hingga 96.570 orang atau 12,65 persen. Jumlah kemiskinan menurun 6.140 orang atau 1,02 persen orang, dibanding tahun 2023 angka kemiskinan mencapai 102.710 ribu jiwa atau 13,67 persen. Kemudian kalau dilihat angka kemiskinan tahun 2022, terdapat 99.010 jiwa atau 13,39 persen. Dibanding tahun 2024, jauh menurun jumlah penduduk miskin.

Kendati terdapat peningkatan dari sisi indikator garis kemiskinan terjadi peningkatan 5,5 persen dibanding tahun 2023. Namun jumlah penduduk miskin bisa ditekan. Di mana tahun ini garis kemiskinan untuk penghasilan mencapai Rp576.478 per kapita per bulan. Sedangkan standar tahun 2023 lebih rendah, Rp546.421 per kapita per bulan. Namun yang menjadi atensi dari sisi kedalaman kemiskinan, meningkat dari 1,78 tahun 2023 menjadi 1,84 tahun 2024.

Menurutnya, penurunan kemiskinan ini dipengaruhi oleh program intervensi yang dilakukan Pemkab Lobar. Salah satunya program bantuan, dengan memperhatikan timing (waktu). Artinya pemberian bantuan dilakukan Pemkab Lobar, karena pengukuran BPS sesuai timing, sehingga di sana baru terlihat program kerja OPD.

Selain itu, Pemkab berupaya memperbaiki data sasaran intervensi bantuan, baik itu data P4KE dan DTKS, karena dari hasil pertemuan membahas UHC yang dilakukan bersama OPD, ditemukan masih banyak warga yang sudah meninggal  namun masih dibayarkan premi atau mendapatkan bantuan sosial. “Ini yang harus kita tertibkan,” ujarnya.

Akan tetapi kalau dilihat dari angka penduduk miskin ekstrem terdapat peningkatan. Tahun 2023 terdapat 1,17 persen atau 8.820 orang yang berstatus kemiskinan ekstrem, meningkat menjadi 8.950 orang atau sebesar 1,57 persen. (her)

Pengangguran di Lobar Berhasil Ditekan hingga 5.361 Orang

0
Car Free Night yang diadakan Pemkab Lobar sebagai upaya meningkatkan ekonomi warga dan menurunkan kemiskinan serta pengangguran. (ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com)  – Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT di Lombok Barat (Lobar) berhasil ditekan tahun 2024. Dibanding tahun 2023 bisa diturunkan hingga 2,75 atau 5.361 orang dari angkatan kerja. Begitu pula dari sisi Gini Ratio atau pendapatan penduduk, Lobar terbilang terlalu timpang, karena angkanya pada 0,36 poin. Namun masih belum merata dinikmati oleh masyarakat.

Kepala Bappeda Lobar H Akhmad Saikhu mengatakan dilihat dari jumlah penduduk usia kerja tahun 2023 meningkat dibanding tahun 2024. Usia kerja tahun 2023 mencapai 548.110 orang, meningkat 10.940 orang menjadi 559.050 orang tahun 2024.

Penduduk usia kerja, terbagi menjadi jumlah angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Jumlah angkat kerja meningkat  20.479 orang tahun 2024 dibanding tahun 2023. Tahun 2023 jumlah angkat kerja mencapai 405.601 orang, bertambah menjadi 436.080 orang.

Sedangkan yang bukan angkatan kerja mencapai 142.509 orang tahun 2023. Jumlah ini menurun dibanding tahun 2024 mencapai 132.970 orang. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, yang sudah bekerja naik hingga 25.840 orang. Artinya yang bekerja dari angkatan kerja tersebut naik mencapai 25.840 orang. Sehingga pengangguran atau TPT berhasil diturunkan hingga 5.361 orang atau sebesar 0,37 persen tahun 2024.

“TPT tahun 2024 ditekan hingga 2,75 persen tahun 2024 dibanding tahun 2023 sebesar 3,12 persen,” ujarnya, kemarin.

Berdasarkan data, TPT dari tahun 2022 sebesar 4,16 persen diturunkan menjadi tahun 3,11 persen. Namun kalau dibanding TPT provinsi NTB, Lobar terbilang masih lebih tinggi. Di mana angka TPT provinsi pada angka 2,73 persen hanya beda 0,2 persen.

Lebih lanjut dikatakan, untuk penurunan TPT, pihak Pemkab Lobar sudah melakukan berbagai langkah. Termasuk pada tahun 2026, telah menjadi isu strategis yang ditangani Pemkab melalui berbagai program dimana Pemkab telah menyiapkan 9 Aksi Prioritas dan 56 Intervensi Prioritas di bawah kepemimpinan Bupati dan Wabup Lobar baru. Termasuk melalui program Satu Miliar Per Desa di dalamnya Rp100 juta per dusun.

Di samping itu melalui program- program lain, salah satunya bantuan modal usaha tanpa bunga dan agunan ditarget bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga kemiskinan dan pengangguran pun ditekan. Sementara mengacu gini ratio yakni ukuran untuk mengukur ketimpangan pendapatan di suatu wilayah atau populasi, Lobar terbilang tidak terlalu timpang.

Karena dari gini ratio pada angka 0,36. Jika gini ratio 0, artinya ketimpangan pendapatan merata sempurna. Artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. Sedangkan kalau gini ratio 1, itu artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna hanya diterima oleh satu atau beberapa orang atau kelompok saja.

Melihat angka gini ratio, berhasil ditekan Pemkab Lobar tahun 2024. Di mana angkanya pada 0,365 poin, bisa diturunkan dari 0,421 poin tahun 2023. Capaian gini ratio Lobar ini pun cukup bagus dibandingkan provinsi dengan angka 0,375 pada tahun 2024. (her)

PT DLU Kembali Raih Penghargaan Pelayanan Prima Tertinggi dari Kemenhub

0
PT. DLU, operator kapal penyeberangan nasional, kembali meraih penghargaan Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik Sektor Transportasi Tahun 2024 dari Kementerian Perhubungan(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – PT Dharma Lautan Utama (DLU), operator kapal penyeberangan nasional, kembali meraih penghargaan Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik Sektor Transportasi Tahun 2024 dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Penghargaan ini merupakan predikat tertinggi, yaitu kategori Prima Utama, dalam evaluasi pelayanan publik sektor transportasi.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Pusat Pengelola Transportasi Berkelanjutan Kementerian Perhubungan RI, Pandu Yunianto, kepada Direktur Utama PT DLU, Erwin H. Poedjono, SE, dalam acara yang berlangsung di Jakarta, Rabu, 14 Mei 2025.

Ini merupakan kali keenam secara berturut-turut sejak 2012 PT DLU menerima penghargaan tersebut, menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga konsistensi dan mutu layanan kepada masyarakat, khususnya di sektor transportasi laut dan penyeberangan.

Pada penganugerahan tahun ini, PT DLU mencatat prestasi membanggakan dengan meraih 10 penghargaan sekaligus dari 10 unit kerja yang dinilai, semuanya memperoleh predikat Prima Utama. Unit kerja tersebut terdiri atas layanan angkutan penyeberangan dan angkutan laut sebagai berikut:

Angkutan Penyeberangan : KMP Kirana IX, KMP Dharma Kencana IX, KMP Dharma Kartika VIII, KMP Dharma Ferry VIII. Angkutan Laut: KM Dharma Kartika II, KM Dharma Kartika V, KM Dharma Kartika VII, KM Dharma Kencana V, Dharma Rucitra VIII, KM Kirana VII

Manajemen PT Dharma Lautan Utama menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan atas penghargaan ini. Mereka menegaskan bahwa pencapaian ini akan menjadi pemacu untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan di seluruh rute yang dilayani.

Dengan penghargaan ini, PT Dharma Lautan Utama semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu pelaku utama industri transportasi laut dan penyeberangan nasional yang mengedepankan standar pelayanan prima. (bul)

Diduga Jadi Korban Prostitusi, Pemkot Mataram akan Fasilitasi Kesehatan Mental Korban

0
Lalu Samsul Adnan dan H. Emirald Isfihan (ekbisntb.com/pan)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemkota Mataram akan memfasilitasi siswi sekolah dasar (SD) yang diduga menjadi korban prostitusi open booking order (BO) oleh kakak kandungnya sendiri.

Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Lalu Samsul Adnan mengatakan, terkait dengan kasus anak di bawah umur yang menjadi korban eksploitasi seksual anak oleh kakak kandungnya, ia akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi NTB untuk layanan trauma center serta penerbitan Adminduk bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Mataram.

‘’Kami dengan Dinas Kesehatan Kota Mataram akan memfasilitasi pemeriksaan kesehatan ibu dan bayi,” jelasnya saat dikonfirmasi pada Kamis, 15 Mei 2025.

Setelah penanganan kesehatan dilakukan lanjut Samsul, pihaknya juga akan melakukan pembinaan mental spiritual terhadap korban dan keluarga. Pasalnya, korban mengalami trauma berat akibat dijual kakak kandungnya sendiri hingga melahirkan. “Kita juga memberikan pelayanan bantuan pemeriksaan mental psikologi untuk yang bersangkutan,” ucapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. Emirald Isfihan menyampaikan, ia bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Mataram melakukan upaya pemulihan terhadap ibu dan bayi. Oleh karena itu, ia akan menyiapkan tenaga medis untuk menangani hal tersebut.

“Beberapa hari yang lalu kita mengunjunginya ke rumah sakit bersama tim dari DP3AKB dan dari Dikes mengecek kondisi kesehatan mereka,’’ katanya.

Untuk bantuan kesehatan seperti BPJS kata Emirald, selama dia (korban, red) berdomisili dan menjadi penduduk Kota Mataram, pihaknya akan memberikan pelayanan kesehatan secara gratis. “Pasti kita akan cover dengan BPJS kalau pelayanan kesehatan mengharuskan,” katanya.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua LPA Kota Mataram, Joko Jumadi mencatat, bahwa secara umum, kasus kekerasan seksual terhadap anak di tahun 2025 ini jauh lebih beragam dan berat dibandingkan tahun sebelumnya.

Salah satu kasus yang kini tengah ditangani LPA adalah eksploitasi seksual terhadap anak SD oleh kakak kandungnya sendiri. Kasus ini kini dalam proses pendalaman oleh pihak kepolisian, dan LPA fokus pada pendampingan para korban.

“Korbannya ada dua. Yang pertama adalah bayi, yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Kondisinya masih dalam tahap terapi pemulihan. Kemudian yang kedua adalah ibu dari bayi tersebut. Kondisi psikologisnya juga masih dalam tahap pemulihan, dan saat ini sedang berada di rumah aman. Kami terus dampingi dan berikan support agar bisa pulih secara menyeluruh,” jelas Joko. (pan)

Koperasi Merah Putih Tahap Sosialisasi

0
Lalu Heru Nuryadin(ekbisntb.com/dok)

PEMERINTAH Kelurahan Mandalika ikut menjadi peserta sosialisasi pembentukan koperasi merah putih, guna memahami mekanisme pendirian dari aspek hukum dan lainnya.

Lurah Mandalika, Lalu Heru Nuryadin menyampaikan, sosialisasi pembentukan koperasi merah putih masih dalam aspek hukum. Kegiatan ini secara langsung disampaikan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia bersama sejumlah lembaga organisasi notaris.    “Kemarin kita diundang bersama 30 lurah dan kepala desa se Kabupaten Lombok Barat yang ikut sosialisasi itu,” jelasnya saat dikonfirmasi pada Kamis, 15 Mei 2025.

Ia menjelaskan, sosialisasi ini fokus mengenai bagaimana mekanisme dasar hukum pendidikannya. Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk memperkenalkan visi, misi, dan manfaat koperasi kepada warga setempat sebagai langkah awal membangun partisipasi aktif masyarakat dalam sistem ekonomi berbasis komunitas. “Sementara ini kita diberikan pemahaman masih tahap aspek hukum pembentukan koperasinya saja,” ujarnya.

Kata Heru, setelah sosialisasi ini laksanakan, selanjutnya akan ada tahap pembinaan dari Kementerian Koperasi, dan UKM Republik Indonesia melalui Dinas Koperasi Provinsi NTB maupun Kota Mataram. “Kemungkinan ada tahap berikutnya dari pemerintah daerah untuk pembinaan,” ungkapnya.

Menurutnya, keberadaan koperasi merah putih akan sama seperti koperasi pada umumnya. Namun kehadiran koperasi tersebut diharapkan mampu membangkitkan kembali semangat perkoperasi di desa dan kelurahan.  “Pada intinya sama-sama koperasi, cuma ini langsung program pemerintah pusat,” terangnya.

Terkait dengan mekanisme kerja dari program koperasi merah putih, ia mengaku belum mengetahui semuanya, hanya saja gambar umum yang diberikan pada saat sosialisasi. “Selebihnya kami belum tau ini cuma sosialisasi saja,” demikian kata Heru (pan)

Gubernur Iqbal-Menko AHY Bahas Port to Port Hingga Jalur Logistik Lewat Laut

0
Dari kiri Ketua DPD Partai Demokrat NTB Indra Jaya Usman, Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal usai pertemuan. (ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Pembangunan di NTB ke depan memerlukan dukungan pusat. Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal  bertemu Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membahas sejumlah pembangunan strategis. ‘’Diantara yang saya bahas dengan Pak Menteri, jalan port to port yang paling efisien untuk memperlancar arus penumpang dan logistik,” katanya, Kamis 15 Mei 2025 melalui keterangan persnya.

Dijelaskan Gubernur,  jalan port to port ini dibutuhkan untuk pengembangan kawasan. Akses jalur transportasi menjadi salah satu yang kerap dikeluhkan. ‘’Perlu ada jalur alternatif yang kemudian membuat arus logistik dan penumpang lebih cepat dan murah,’’ terangnya.

Hal lain, sambung Iqbal, ia juga membahas rencana pengembangan jalur logistik laut yang lebih murah. “Jalur laut ini berbasis barge-container atau bulk. Saat kami di NTB akan mulai kajian bersama Istitut Sepuluh November Surabaya,” terangnya.

Lebih lanjut, kepada Menko AHY, ia juga mengupayakan memasukkan NTB dalam daftar daerah yang mendapatkan prioritas untuk pengolahan sampah menjadi energi di dalam Perpres 35 tahun 2018. Di dalamnya mengatur mengenai harga beli listrik PLN dan subsidi dari pemerintah terkait tipping fee sampah.

“Sesuai dengan kewenangan beliau, kami minta  dukungan. Karena saya tahu beliau memberikan perhatian khusus kepada NTB,” tandasnya.

Menko AHY menyambut positif pemikiran  inovatif dari Gubernur NTB. Ia pun berjanji akan memberikan atensi khusus. “Karena banyak persoalan di Indonesia yang butuh solusi yang out of the box, khususnya terkait dengan konektivitas dan arus logistik,” katanya.

Untuk diketahui, Perpres 35 tahun 2018 terkait daerah yang mendapat dukungan pusat dalam pengolahan sampah hanya ada 12 yaitu Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Makassar, Denpasar, Palembang, dan Manado. (r)

Pembiayaan BSI Tumbuh 15,46 Persen Sejak Merger

0
Pelayanan Bank Syariah Indonesia(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Pembiayaan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) tumbuh 15,46 persen secara compounded annual growth rate/CAGR, sejak awal merger hingga Desember 2024.

Sebagian besar pembiayaan tersebut didistribusikan ke segmen ritel dan UMKM serta segmen konsumen yang mengomposisi sekitar 72 persen.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama BSI Bob T Ananta mengatakan, merger yang diinisiasi pemerintah dan dilakukan pada 1 Februari 2021 terbukti berdampak pada percepatan pertumbuhan perseroan.

‘’Aset BSI tumbuh agresif di mana dalam empat tahun tumbuh mencapai 14,28 persen (CAGR) semula Rp239,58 triliun pada akhir 2020 menjadi Rp408,61 triliun pada akhir 2024. Total aset tersebut mendongkrak BSI masuk ke peringkat enam,” kata Bob dalam siaran pers perseroan di Jakarta, Kamis.

Bob menjelaskan, pertumbuhan aset antara lain ditopang jumlah jaringan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara merger total kantor cabang BSI mencapai outlet sehingga dengan branding yang baru, cabang BSI lebih terlihat. Jumlah nasabah pun telah mencapai di atas 21 juta dibanding sebesar 14 juta saat merger terjadi.

Sementara total DPK per Desember 2024 mencapai Rp327,45 triliun saat sebelum merger. BSI juga konsisten menumbuhkan komposisi dana murah (CASA) sebesar 12,20 persen (CAGR) sejak awal merger hingga Desember 2024.

Konsistensi fokus pada dana murah ditambah terus mengoptimalkan efisiensi biaya menjadikan BSI juga berhasil mempertahankan pertumbuhan laba double digit hingga Desember 2024.

Hingga Desember 2024, kata Bob, laba BSI tumbuh 33,77 persen secara CAGR semula Rp2,19 triliun pada akhir 2020 menjadi Rp7,01 triliun. Dampak dari pertumbuhan laba adalah naiknya Return on Equity (ROE) secara impresif.

Pada Desember 2020 ROE BSI 11,18 persen dan naik menjadi 17,77 persen pada Desember 2024.

Dengan kinerja yang solid, katanya pula, kepercayaan investor terhadap kinerja BSI pun bertumbuh, saat ini investor pemegang saham perusahaan dengan kode ticker saham BRIS ini telah diisi oleh investor-investor global.

Berkaitan dengan rencana PT Bank Syariah Indonesia Tbk menggelar RUPS tahunan pada 16 Mei 2025, Bob menyatakan, manajemen BSI akan konsisten melanjutkan transformasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

‘’Kami tentu akan terus menjaga kinerja positif ini ke depan’’ kata Bob, kendati kondisi ekonomi cukup menantang ditandai dengan menurunnya daya beli masyarakat dan mulai berdampak pada kinerja bank secara umum.

BSI juga terus memperbaiki infrastruktur teknologi dan digitalisasi yang telah diinisiasi pada 2024.

BSI membangun Islamic ecosystem yang menjadi ciri khas BSI di dalam melayani masyarakat sekaligus menumbuhkan bisnis. Islamic ecosystem di dalamnya mencapai ekosistem bisnis haji dan umrah, zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), pesantren, masjid dan sekolah Islam.

‘’Kami berharap terus dapat menggali bisnis terutama dari ekosistem haji dan umrah yang saat ini memiliki potensi yang sangat besar terutama seiring visi 2030 pemerintah Kerajaan Saudi Arabia yang berharap melayani 30 juta jamaah haji dan umrah dalam satu tahun,” katanya lagi.

Potensi menumbuhkan bisnis bertambah dengan diresmikannya Layanan Bank Emas oleh Presiden Prabowo Subianto pada 26 Februari 2025.

BSI memiliki dua layanan bank emas yang tumbuh sangat signifikan sejak diresmikan, yakni Perdagangan Emas dan Penitipan Emas. Layanan bank emas melengkapi produk di BSI di antaranya layanan gadai emas, cicil emas dan BSI Emas (Tabungan Emas). (ant)

IHSG Menguat di tengah “Wait and See” Data Neraca Perdagangan Domestik

0
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI)(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis pagi bergerak menguat di tengah pelaku pasar bersikap wait and see terhadap data neraca perdagangan Indonesia periode April 2025.

IHSG dibuka menguat 23,27 poin atau 0,33 persen ke posisi 7.003,15. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 2,31 poin atau 0,29 persen ke posisi 789,39.

“IHSG diperkirakan menguji level psikologis 7.000 pada perdagangan Kamis (15/5),” ujar Senior Equity Research Analyst Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan di Jakarta, Kamis.

Dari dalam negeri, pelaku pasar mengantisipasi data neraca perdagangan Indonesia periode April 2025 yang diperkirakan turun menjadi 2,5 miliar dolar Amerika Serikat (AS), dari sebelumnya 4,33 miliar dolar AS pada Maret 2025.

Kondisi ini seiring dengan perkiraan pertumbuhan nilai impor yang lebih tinggi dibandingkan nilai ekspor pada April 2025.

Dari mancanegara, pelaku pasar mengantisipasi rilis data The Producer Price Index (PPI) AS periode April 2025, yang diperkirakan naik menjadi 0,2 persen month to month (mtm) dari terkontraksi 0,4 persen (mtm) pada Maret 2025, yang mengindikasikan pemulihan sektor produksi atau manufaktur.

Pelaku pasar juga masih memantau perkembangan perdagangan global, yang mana Presiden AS Donald Trump melakukan tur ke negara-negara Teluk dan mengamankan komitmen investasi senilai 600 miliar dolar AS dari Arab Saudi.

Ketua The Fed Jerome Powell akan berbicara di Konferensi Riset Thomas Laubach, Washington, D.C dengan tema Framework Review (Tinjauan Kerangka Kebijakan) pada Kamis (15/05) waktu Washington DC. Investor menantikan pernyataan Powell terutama setelah meredanya perang dagang antara China dan AS.

Dari kawasan Eropa, pelaku pasar mengantisipasi rilis data GDP Growth Rate Prelimenary periode kuartal I 2025 di Inggris, yang diperkirakan tumbuh 1,2 persen (yoy), atau lebih rendah dari 1,5 persen (yoy) pada kuartal IV 2024.

Sementara itu, bursa Wall Street ditutup beragam pada perdagangan Rabu (14/5), indeks S&P 500 ditutup naik tipis sebesar 0,1 persen menjadi 5.892,58, sementara Nasdaq Composite menguat 0,7 persen ke 19.146,81. Sebaliknya, Dow Jones Industrial Average turun 0,2 persen ke 42.051,06.

Bursa saham regional Asia pagi ini antara lain, indeks Nikkei melemah 451,83 poin atau 1,19 persen ke level 37.676,30 indeks Shanghai melemah 10,69 poin atau 0,31 persen ke posisi 3,393,46, indeks Kuala Lumpur melemah 1,97 poin atau 0,12 persen ke posisi 1.584,33, dan indeks Straits Times menguat 9,85 poin atau 0,25 persen ke 3.880,90. (ant)