Sunday, April 19, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 587

Harga Emas Antam Jumat Tetap Rp1,461 Juta per gram

By
ekbisntb.com
-
0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang dipantau dari laman Logam Mulia, Jumat pagi tetap berada pada angka Rp1.461.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan pada Jumat 27 September 2024, tetap Rp1.301.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Jumat:

  • Harga emas 0,5 gram: Rp780.500
  • Harga emas 1 gram: Rp1.461.000
  • Harga emas 2 gram: Rp2.862.000
  • Harga emas 3 gram: Rp4.268.000
  • Harga emas 5 gram: Rp7.080.000
  • Harga emas 10 gram: Rp14.105.000
  • Harga emas 25 gram: Rp35.137.000
  • Harga emas 50 gram: Rp70.195.000
  • Harga emas 100 gram: Rp140.312.000
  • Harga emas 250 gram: Rp350.515.000
  • Harga emas 500 gram: Rp700.820.000
  • Harga emas 1.000 gram: Rp1.401.600.000

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22 (ant)

Kementerian ESDM Masih Dalami Mekanisme Pembatasan BBM Subsidi

By
ekbisntb.com
-
0
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan masih melakukan pendalaman terkait mekanisme pembatasan penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran, yang awalnya beleid tersebut direncanakan mulai diterapkan pada 1 Oktober mendatang.

“Sedang didalami untuk melihat seperti apa, tujuan pemerintahkan agar BBM ini diterima oleh yang berhak, sesuai dengan kebutuhannya. Untuk menuju ke sana sedang dicari mekanisme yang pas,” ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi di Jakarta, Jumat.

Dirinya menyampaikan pendalaman mekanisme pembatasan tersebut dilakukan supaya pada saat proses penyaluran BBM bersubsidi benar-benar terdistribusi kepada masyarakat yang berhak.

“Biar pendistribusiannya rapi di lapangan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan apabila pembahasan terkait mekanisme penyaluran BBM subsidi tersebut telah selesai, pihaknya bisa menerapkan kebijakan tersebut di masa pemerintahan yang sedang berjalan.

“Kalau kita selesai evaluasinya dan semua sepakat ya bisa aja. Jadi intinya itu sampai kesiapannya,” ujarnya.

Sebelumnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pengetatan bahan bakar minyak (BBM) subsidi supaya lebih tepat sasaran yang direncanakan mulai diterapkan pada 1 Oktober, belum siap.

“Feeling saya belum,” ujar Bahlil di Jakarta, Jumat 20 September 2024.

Dirinya mengatakan, pemerintah saat ini masih membahas terkait aturan pengetatan tersebut agar lebih tepat sasaran, dan mencerminkan keadilan.

“Masih bahas agar betul-betul aturan yang dikeluarkan itu mencerminkan keadilan. Apa yang saya maksudkan keadilan? Targetnya adalah bagaimana subsidi yang diturunkan BBM itu tepat sasaran. Jangan sampai tidak tepat sasaran,” kata Bahlil.

Di sisi lain, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyebut, aturan baru terkait bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi diharapkan dapat selesai pada 1 September 2024.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengatakan bahwa aturan tersebut awalnya dijadwalkan dapat diimplementasikan pada 17 Agustus 2024. Namun terpaksa mundur lantaran masih proses finalisasi.

Rachmat menekankan bahwa aturan baru ini bukan membatasi pembelian BBM bersubsidi.

Ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memastikan bahwa BBM bersubsidi diterima oleh yang membutuhkan atau tepat sasaran. (ant)

Wamentan Sudaryono Usul Pupuk Indonesia dan Bulog di Bawah Kementan

By
ekbisntb.com
-
0
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengusulkan Pupuk Indonesia dan Badan Urusan Logistik (Bulog) berada di bawah Kementerian Pertanian (Kementan).

Menurutnya, hal ini diperlukan guna memudahkan koordinasi dalam rangka mengakselerasi pembangunan pertanian nasional.

Sudaryono mengatakan usulan itu tidak mengubah organisasi perusahaan plat merah tersebut. Namun, Kementan perlu menjadi leading sector pangan, mulai dari hulu hingga ke hilir.

“Kita ingin bagaimana, ini kita tidak mengubah organisasi. Intinya organisasi tetap ada di situ semua tapi ‘Ketua Kelasnya’ adalah Menteri Pertanian. Karena selama ini pupuknya yang ngurus Menteri BUMN, perdagangan pupuknya Menteri Perdagangan, kemudian si petani yang ngurus pertanian,” ujar Sudaryono melalui keterangan di Jakarta, Jumat.

Sudaryono mengatakan usulan tersebut rencananya bakal diajukan melalui Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengelolaan pertanian yang akan dilakukan pada tahun depan.

Melalui Perpres tersebut, diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian nasional. Sementara di hilir, stabilitas harga dan pasokan pangan dapat terjaga dengan baik.

“Tahun depan kita coba mengajukan Peraturan Presiden di mana nanti Pupuk Indonesia, termasuk Bulog dan Kementerian Pertanian menjadi satu (perintah di bawah Kementan),” katanya.

Sudaryono berharap Pupuk Indonesia sebagai perusahaan negara tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga bertanggungjawab dalam menggenjot produktivitas pertanian nasional.

Lebih lanjut, ia menyebut, saat ini alokasi kuota pupuk subsidi di 2024 telah ditambah dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton, sehingga hal ini akan memberikan rasa optimistis dalam mewujudkan swasembada pangan.

“Tanggung jawab Pupuk Indonesia tidak hanya cari untung, tapi bagaimana juga tanggung jawab produktivitas pertanian kita naik,” ucapnya. (ant)

MyPertamina Dukung UMKM Go Digital di Pertamina Grand Prix

By
ekbisntb.com
-
0
Aplikasi MyPertamina turut mendukung UMKM menggunakan transaksi secara digital (go digital) dalam ajang balap internasional Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024 di Pertamina Mandalika International Circuit(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Aplikasi MyPertamina turut mendukung UMKM menggunakan transaksi secara digital (go digital) dalam ajang balap internasional Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024 di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, NTB, pada 27-29 September 2024.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan puluhan UMKM binaan Pertamina dari Rumah BUMN Lombok Timur tersebut akan menggunakan aplikasi MyPertamina untuk kemudahan bertransaksi selama ajang berlangsung.

Menurut dia, UMKM binaan Pertamina memiliki kualitas produk yang unik dan berkualitas.

Pada ajang internasional, produk UMKM yang umumnya terdiri atas produk makanan minuman dan kerajinan khas Indonesia itu banyak dicari oleh masyarakat maupun wisatawan.

“Dengan banyaknya konsumen pada UMKM ini, penggunaan MyPertamina akan bermanfaat untuk mempermudah dan mempercepat transaksi,” jelas Fadjar.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menambahkan seluruh transaksi di area Pertamina Mandalika International Circuit wajib menggunakan MyPertamina.

“Melalui pemanfaatan MyPertamina, hal ini akan memudahkan pencatatan penjualan dan pengelolaan stok bagi UMKM secara otomatis,” jelasnya.

Pengguna aplikasi MyPertamina juga akan mendapatkan promo potongan lima persen untuk setiap transaksi selama ajang MotoGP berlangsung.

“Ini memberikan keuntungan lebih bagi pembeli dan UMKM yang berpartisipasi,” tambah Heppy.

Pada sosialisasi penggunaan MyPertamina yang dilakukan di Rumah BUMN Lombok Timur, Rabu 25 September 2024, Agus Hartadi, pemilik usaha Loyok Kreatif, menyambut baik inisiatif tersebut.

“Peran teknologi sangat penting, terutama dalam ajang internasional seperti ini,” ujarnya.

Loyok Kreatif merupakan seni kerajinan menggunakan bambu dan sudah menjadi warisan leluhur turun-temurun di Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Agus kini telah menjadi salah satu penggerak ekonomi di Loyok yang menjadikan anyaman bambu sebagai komoditas diperhitungkan di pasar global.

Sementara, Ni Ketut Wiryaningsih, pemilik UD Seribu Sukur, juga merasakan manfaat digitalisasi.

“MyPertamina sangat membantu kami dalam pencatatan transaksi dan memudahkan usaha untuk berkembang,” katanya.

Pertamina berharap kehadiran MyPertamina dapat meningkatkan daya saing UMKM lokal dan memperkenalkan produk mereka di pasar global.

Untuk menikmati kemudahan bertransaksi dan promo menarik, masyarakat dapat mengunduh aplikasi MyPertamina dengan mudah di Play Store atau App Store. (ant)

Dana Calon Jemaah Haji NTB di BPKH Mencapai Lebih dari Rp3, 6 Triliun

By
ekbisntb.com
-
0
Ahmad zak(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Antrean calon jemaah haji di Provinsi NTB terbilang cukup tinggi. Jika dilihat dari dana yang masuk ke Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH), nilainya sudah mencapai lebih dari Rp3,6 triliun.

Nilai dana calon jemaah Haji ini dihitung dari jumlah calon jemaah haji asal Provinsi NTB yang sudah masuk dalam daftar antre sebanyak 147.932 orang.

Dengan asumsi jika dihitung rata rata untuk mendapatkan kursi haji harus menempatkan dana Rp25 juta. Dikalikan 147.932 calon jemaah haji yang sudah terdaftar, sehingga total nilai dananya Rp3.698.300.000.000 (Rp3,6 triliun lebih).

Sekretaris Badan BPKH, Ahmad Zak di Mataram, 26 September 2024 mengatakan, secara nasional, BPKH sampai Maret 2024 mengelola dana haji Rp163, 17 triliun. Dengan jumlah calon jemaah yang masuk daftar tunggu mencapai 5.442.053 orang.

Zak menegaskan, dana haji yang dikelola BPKH dijamin aman dan tidak dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur apapun. Bahkan dipastikan tidak ada celah dana haji digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan dan mekanisme BPKH.

BPKH juga dalam menjaga integritas para pegawainya, secara berkala melakukan beberapa program. Seperti untuk SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) yang sudah dikerjasamakan dengan KPK, hal ini sebagai salah usaha mitigasi dan pencegahan keamananya.

“Total dana yang dikelola BPKH saat ini sebesar Rp169 triliun, semoga kita bisa mencapai Rp170 triliun sampai akhir tahun. Dan dijamin tidak ada dana haji yang dipakai untuk infrastruktur, IKN, TOL dan lainnya,” ujarnya.

Dari total dana haji yang dikelola saat ini, dirinci Rp122,49 triliun atau sebesar 75% untuk investasi berupa Surat Berharga, Emas dan Surat Berharga lainnya sebesar Rp118,06 triliun. Investasi langsung Rp4,03 triliun dan investasi lainnya Rp0,4 triliun.

Sementara untuk penempatan dana di Bank Syariah nilainya sebesar Rp40,67 triliun untuk giro, tabungan dan deposito syariah lainnya.

“Instrument Investasinya seluruh kinerjanya bagus semua, mungkin ratenya yang berbeda beda. Tapi secara garis besarnya diatas 6 persen, hasilnya setahun itu bisa lebih dari Rp1 triliun (investasi dan bank),” jelasnya.(bul)

Usaha di NTB Tumbuh Positif, Penerimaan Pajak Sudah Mencapai Rp2,7 Triliun

By
ekbisntb.com
-
0
Samingun(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Hingga 31 Agustus 2024, Kanwil DJP Nusa Tenggara telah mencapai penerimaan Rp4.4 triliun lebih. Diantaranya Rp2.7 triliun lebih merupakan realisasi atas penerimaan pajak di Provinsi NTB. Nominal tersebut memiliki capaian sebesar 61,27% dan bertumbuh positif 31,63%.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara, Samingun menyampaikan, kinerja pertumbuhan penerimaan per jenis pajak tertinggi dari periode Januari sampai dengan 31 Agustus 2024 yaitu didominasi oleh jenis pajak penghasilan sebesar Rp 1.7 triliun lebih dengan capaian 59,04% dari target penerimaan per jenis pajak penghasilan dan mengalami pertumbuhan positif 37,42%.

Untuk penerimaan pajak berdasarkan sektor usaha, mayoritas sektor utama di Provinsi NTB mengalami pertumbuhan positif. Sektor usaha yang penerimaannya paling tinggi yaitu berada pada sektor Administrasi Pemerintahan dengan penerimaan pajak Rp 799,49 miliar atau dengan peranan 29,36%.

Kemudian sektor usaha yang penerimaan tertinggi kedua yaitu sektor pertambangan dengan penerimaan pajak Rp 495,76 Miliar atau dengan peranan 18,20%. Pada posisi ketiga yang mempunyai penerimaan pajak tertinggi yaitu sektor jasa keuangan dengan penerimaan pajak Rp 352,57 miliar atau dengan peranan 12,95%.

Ditambmahkan, sektor pariwisata memiliki peran penting di Provinsi NTB. Kontribusinya mengalami kenaikan dari tahun 2022 sampai dengan sekarang. Sehingga pada periode Januari sampai dengan 31 Agustus 2024, penerimaan pajak dari sektor pariwisata mencapai Rp 155,32 miliar dengan pertumbuhan positif 109,7%.

Direktorat Pajak RI melakukan upaya untuk membantu perekonomian di Provinsi NTB. Diantaranya, Bagi pelaku UMKM, Pemerintah memberikan insentif perpajakan dengan tidak mengenakan pajak penghasilan bagi pelaku UMKM yang memiliki omset sampai dengan Rp 500 juta dalam setahun.

Insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun pada bulan September 2024 sampai dengan bulan Desember 2024 atas Penyerahan pembelian rumah tapak atau satuan rumah susun dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar.

Bagi Pelaku usaha di Khawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, diatur tentang tatacara pemberian fasilitas di bidang perpajakan (PPh, PPN dan PPnBM) terhadap Badan Usaha dan Pelaku usaha KEK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus.(bul)

Perluas Jaringan Pasar, IKM Ayam Rarang Dipertemukan dengan Mitra Potensial

By
ekbisntb.com
-
0
Ketua TP PKK sekaligus Ketua Dekranasda Provinsi NTB, Dessy Hassanudin bersama Kepala Dinas Perindustrian NTB Hj. Nuryanti, ME, melakukan kunjungan kerja ke Industri Kecil Menengah RM Ayam Rarang, Lombok Timur, Kamis, 26 September 2024.(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Ketua TP PKK sekaligus Ketua Dekranasda Provinsi NTB, Dessy Hassanudin bersama Kepala Dinas Perindustrian NTB Hj. Nuryanti, ME, melakukan kunjungan kerja ke Industri Kecil Menengah RM Ayam Rarang, Lombok Timur, Kamis, 26 September 2024.

Kunjungan ini dalam rangka meninjau langsung pelaksanaan kegiatan bisnis matching antara pelaku IKM lokal dengan mitra potensial. Pada kesempatan ini, Dessy mengapresiasi perkembangan IKM RM Ayam Rarang yang mampu menghadirkan cita rasa lokal Lombok Timur dengan sentuhan modern, sekaligus membuka peluang kerjasama dengan mitra-mitra di bidang kuliner dan industri terkait.

“IKM seperti ini memiliki peran strategis dalam memperkenalkan produk unggulan daerah sekaligus mendorong perekonomian lokal,” ungkapnya.

Bisnis matching yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian NTB di IKM RM Ayam Rarang bertujuan untuk mempertemukan pelaku usaha kecil dan menengah dengan investor maupun pembeli dari berbagai daerah.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperluas jaringan distribusi produk-produk kuliner lokal, termasuk Ayam Rarang yang sudah dikenal sebagai salah satu kuliner khas Lombok Timur.

Kepala Dinas Perindustrian NTB, Ibu Yanti menambahkan bahwa program ini sejalan dengan visi industrialisasi NTB, di mana kolaborasi antara IKM dan mitra bisnis menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Dengan memperkuat rantai pasok lokal melalui kegiatan bisnis matching, kami optimis industri kecil dan menengah di NTB akan semakin kompetitif di tingkat nasional bahkan internasional,” ujarnya.

Selain itu, kunjungan ini juga merupakan bagian dari upaya Dekranasda NTB dalam mempromosikan dan memperluas pasar produk-produk unggulan lokal, termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh para pelaku IKM di bidang kuliner, kerajinan tangan, dan fashion.(bul)

H-1 MotoGP, 70.000 Tiket Ludes Terjual

By
ekbisntb.com
-
0
Samsul Purba(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Sehari jelang MotoGP Mandalika 2024, sudah 70.000 tiket yang terjual. Meski, penjualan tiket ini belum sesuai target, namun, baik pihak Pemprov NTB maupun Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) optimis bahwa tahun ini target penjualan tiket dapat terlampaui.

Sekretaris Daerah NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi., M.Si mengatakan pihaknya percaya bahwa tiket MotoGP tahun ini dapat terjual lebih dari 100 ribu tiket.

“Kalau tadi karcis saja sudah terjual 70.000, itu di hari puncak, ditambah kira-kira 50 persen pada hari Sabtu, kira-kira 25 persen pada hari pertama. Bisa diatas 100 ribu nanti yang menonton di KEK Mandalika,” ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh Wakil Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA), Samsul Purba bahwa tiket mandalika yang sudah terjual berada di angka 70.000 tiket. “Tiket kita sudah hampir habis. Kota lihat sudah banyak yang berburu tiket,” ujar Samsul.

Tiket MotoGP yang masih tersedia hingga saat ini ialah tipe festival atau general admission. Sementara untuk VIP, dan Premium Grand Stand sudah habis terjual.

Samsul mengatakan biasanya, penjualan atau kedatangan penonton akan membludak pada saat puncak perhelatan MotoGP, yaitu pada Minggu, 29 Agustus 2024. Kehadiran penonton di waktu ini bisa mencapai 90-95 persen, sedangkan pada Sabtu, jumlah penonton biasanya setengahnya, atau 50 persen, dan hari pertama hanya berkisar 20 persen saja penonton yang menonton MotoGP. (era)

Disperkim Akui Anggaran Pembangunan RTLH Tidak Banyak

By
ekbisntb.com
-
0
Sadimin (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) di NTB masih menjadi prioritas pemerintah untuk diselesaikan. Pembangunan RTLH tidak hanya lewat APBD, APBN, juga lewat anggaran pokok -pokok pikiran (pokir) anggota DPRD. Meski demikian, anggaran pembangunan RTLH ini tidak banyak, sehingga penyelesaian pembangunan RTLH butuh waktu lama.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Provinsi NTB Sadimin, S.T, M.T., mengakui jumlah RTLH yang bisa dibangun dalam setahun sangat kecil, yakni sebanyak 139 unit. Pembangunan RTLH ini berasal dari dana pokir anggota DPRD, APBD dan juga APBN.

“Kita dikasih anggaran segitu. Sementara kita ngusulkan banyak -banyak,” ujarnya menjawab Ekbis NTB, kemarin.

Dari 139 unit ini, ujarnya, anggaran pembangunan RTLH bervariasi. Ada RTLH yang dibangun dengan dana sebesar Rp 50 juta untuk yang baru, sementara yang sifatnya rehab dianggarkan sebesar Rp 20 juta. Pembangunan RTLH ini tersebar di seluruh wilayah Provinsi NTB dengan jumlah bervariasi di masing-masing kabupaten/kota.

 Meski demikian, tambahnya, masyarakat yang rumahnya akan dibangun RTLH harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Salah satunya, masyarakat tersebut harus terdata dalam kemiskinan ekstrem. Artinya, jika ada masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni dan belum terdata dalam kemiskinan ekstrem akan diupayakan. Apalagi rumah yang masuk dalam kategori rumah layak huni baru 66,31 persen. “Berarti ada 500 ribu lebih rumah yang tidak layak,” ujarnya.

Berdasarkan data terakhir Dinas Perkim NTB tahun 2023, keluarga yang tinggal di RTLH Kota Mataram sebanyak 24.437 keluarga, di Lombok Barat sebanyak 86.872 keluarga. Lombok Tengah 142. 470 keluarga Lombok Timur 143.075. Kabupaten Lombok Utara 31.563, Sumbawa sebanyak 46. 744 keluarga, Kabupaten Sumbawa Barat 8.392 Kabupaten Dompu sebanyak 20.278 keluarga, Kabupaten Bima sebanyak 36. 391 keluarga dan kota Bima sebanyak 6.984 keluarga. (ham)

Berharap Penuh saat Puncak MotoGP, Pesanan Kamar Homestay di Lingkar Sirkuit Baru 65 Persen

By
ekbisntb.com
-
0
Aziz Junaidi (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Jumat 27 September 2024, event MotoGP dimulai. Pembalap MotoGP, Moto3 dan Moto2 sudah mulai mencoba lintasan sirkuit sebelum akhirnya memasuki puncak pertandingan, Minggu 29 September 2024. Meski demikian, belum semua akomodasi penginapan, khususnya homestay sudah dipesan (booking).

Ketua Indonesian Homestay Association (IHSA) Provinsi NTB Aziz Junaidi, mengakui hingga Kamis 26 September 2024, persentase kamar homestay yang sudah dipesan di lingkar atau kawasan Mandalika sebesar 65 persen. Pihaknya yakin pada puncak pelaksanaan MotoGP, kamar-kamar homestay di kawasan Mandalika akan penuh terisi.

“Itu di lingkar sirkuit. Kalau di luar lingkar sirkuit, jumlah pesanan kamar homestay baru 30 persen,” ujarnya saat dikonfirmasi Ekbis NTB, Kamis 26 September 2024.

Diakuinya belum penuhnya pesanan kamar homestay di kawasan Mandalika akibat minimnya promosi pariwisata ke luar daerah. Pihaknya mengharapkan dalam penyelenggaraan event MotoGP berikutnya, pengelola homestay diajak ikut promosi, sehingga saat ada event, kamar hotel atau homestay di kawasan Mandalika penuh terisi.

Aziz mengakui jika pada event MotoGP sebelumnya, pihaknya diajak Dinas Pariwisata Provinsi NTB melakukan promosi pariwisata ke luar daerah. Dari hasil promosi yang dilakukan itu, ujarnya, sebelum event MotoGP digelar, kamar hotel dan homestay di kawasan Mandalika sudah full booking. “Itu yang kami harapkan. Pada event tahun berikutnya, jika ada promosi ke luar daerah, kami (IHSA, red) bisa diajak,” sarannya.

Sebelumnya Ketua Mandalika Hotel Association (MHA) Samsul Bahri menegaskan hotel -hotel di kawasan Mandalika sudah full booking. Menurutnya, hotel -hotel yang ada di kawasan Mandalika diperuntukkan bagi kru, pembalap dan panitia penyelenggara MotoGP. Mereka sudah memesan kamar sejak beberapa minggu sebelum event digelar. Bahkan ada yang pesan kamar selama 10 malam hingga 15 malam.

Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada masyarakat atau penggemar MotoGP mencari hotel di luar kawasan Mandalika atau mencari alternatif penginapan lain, seperti homestay dan rumah warga. (ham)

1...586587588...812Page 587 of 812

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami