Beranda blog Halaman 584

Wagub NTB Dukung Pendampingan BTPN Syariah bagi Masyarakat Inklusi Lewat Festival Si Tepat

0
Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri (Tengah) bersama Direktur BTPN Syariah, Dwiyono Bayu Winantio, Kepala OJK NTB, Rudi Sulistyo, dan Corporate & Marketing Communication Head BTPN Syariah Ainul Yaqin menyerahkan kejutan umrah kepada nasabah-nasabah inspiratif BTPN Syariah pada kegiatan Festival Si Tepat di Taman Budaya(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com)-Dalam rangka selebrasi pemberdayaan masyarakat inklusi, BTPN Syariah berkolaborasi dengan Forum Wartawan Ekonomi (FWE) NTB menyelenggarakan Festival Si Tepat di Taman Budaya Provinsi NTB, Jumat 18 Mei 2025.

Berbagai rangkaian acara dilakukan mulai dari dana kebajikan sebesar Rp25 juta untuk pemanfaatan sarana kebersihan pengelolaan sampah Desa Labuan Jambu di Pulau Sumbawa sebagai destinasi wisata hiu paus, dan renovasi taman pendidikan Qur’an Miftahul Jannah Desa Terang Tawah di Kabupaten Lombok Barat.

Selain itu, ada juga penyerahan hadiah umrah gratis untuk nasabah inspiratif BTPN Syariah di Sentra Rerot Baru di Kabupaten Lombok Barat, dialog pemberdayaan perempuan, dan bazar nasabah BTPN Syariah maupun bagi pelaku UMKM lainnnya yang bukan merupakan nasabah BTPN Syariah.

Dalam memberdayakan masyarakat inklusi, bank menyadari butuh keterlibatan dari berbagai pihak (stakeholders), seperti regulator, pemerintah setempat, organisasi keagaamaan, dan lainnya, agar dampaknya lebih optimal dalam jangka panjang.

“Mewakili BTPN Syariah, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemerintah Provinsi NTB, OJK, Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) NTB, komunitas UMKM, tokoh masyarakat, media, dan berbagai pihak lainnya yang telah mendukung model bisnis Bank dalam memberdayakan masyarakat inklusi, khususnya perempuan,” ujar Direktur BTPN Syariah, Dwiyono Bayu Winantio dalam acara Festival Si Tepat.

Bank melihat perempuan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan ekonomi. Oleh karena itu, perempuan perlu mendapatkan akses keuangan hingga pengetahuan yang optimal karena memberikan efek jangka panjang.

“Kami percaya perempuan berdaya, keluarga akan ikut berdaya, para perempuan tangguh akan melahirkan generasi yang baik dan berkualitas, yang akan ikut memengaruhi perekonomian dalam jangka panjang,” tutur Dwiyono.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri (IDP) mengatakan pihaknya memiliki pandangan yang sama bahwa perempuan adalah ujung tombak dalam mendorong kesejahteraan keluarga dan ekonomi bangsa. Jika semakin banyak perempuan yang berdaya, memiliki literasi yang tinggi, maka akan melahirkan generasi yang cerdas dan mendorong kemajuan bangsa.

“Saya apresiasi dan mendukung BTPN Syariah atas komitmen berkelanjutan dalam mendampingi perempuan inklusi di berbagai daerah. Alhamdulillah, kehadiran BTPN Syariah membuat NTB semakin maju dalam hal literasi keuangan,” tutur Indah.

Sementara, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB Rudi Sulistyo mengatakan jika semakin banyak perempuan yang maju, maka dapat mendorong perekonomian keluarga.

“Karena perempuan itu kebanyakan menjadi menteri keuangan di keluarga, sehingga jika perempuan semakin berdaya, mandiri, cerdas, maka akan berdampak baik bagi keluarga dan ujung-ujungnya terhadap ekonomi,” ungkap Rudi.

Ia pun mengapresiasi upaya BTPN Syariah dalam memberdayakan dan mendampingi masyarakat inklusi, khususnya perempuan, secara keberlanjutan.

“Kami dukung program BTPN Syariah agar perempuan lebih maju dan mendapatkan akses keuangan,” jelas Rudi.

Corporate & Marketing Communication Head BTPN Syariah Ainul Yaqin menjelaskan BTPN Syariah merupakan satu-satunya bank syariah yang fokus memberdayakan masyarakat inklusi dengan memberikan akses keuangan, menyediakan layanan perbankan yang tepat sesuai kebutuhan masyarakat, dan juga akses pengetahuan melalui program pemberdayaan yang berguna untuk mengembangkan usaha dan mencapai kehidupan yang lebih berarti.

Bank juga membangun empat perilaku unggul nasabah, yakni Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Saling Bantu (BDKS) agar mereka dapat bertahan dalam berbagai situasi.

“Bank berkomitmen untuk terus memberdayakan dan mendampingi perempuan inklusi secara berkelajutan karena kami percaya jika perempuan berdaya, maka akan mendorong kesejahteraan keluarga dan ekonomi bangsa. Melalui akses keuangan dan pengetahuan yang diberikan, serta upaya membangun empat perilaku unggul nasabah, Bank berharap semakin bannyak perempuan yang mandiri dan terus tumbuh dalam berbagai situasi,” ungkap Ain.

Sebagai informasi, BTPN Syariah telah melayani masyarakat inklusi di Nusa Tenggara Barat (NTB) sejak 2013. Hingga kuartal I 2025, Bank telah menyalurkan pembiayaan sekitar Rp328 miliar kepada lebih dari 90 ribu nasabah.(bul)

Telkom Berpotensi Genjot Danantara Lewat Perbaikan Kinerja

0
Logo Telkom di gedung PT Telkom Indonesia Tbk.(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dinilai memiliki potensi untuk mendukung pencapaian tujuan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) dengan memperbaiki kinerja keuangan.

Peneliti Center for Indonesia Reform (CIR) Subhan Akbar menyoroti kinerja keuangan Telkom yang cenderung mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir.

Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, Subhan merinci pendapatan konsolidasi Telkom mencapai Rp36,6 triliun pada kuartal I-2025, dengan earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) sebesar Rp18,2 triliun dan margin margin 49,8 persen. Sementara laba bersih tercatat sebesar Rp5,8 triliun.

“Data-data itu menurun bila dibandingkan kuartal I pada tahun-tahun sebelumnya,” kata Subhan.

Pada kuartal I-2024, misalnya, Telkom membukukan pendapatan konsolidasi sebesar Rp37,4 triliun, EBITDA tercatat Rp19,4 triliun (margin kisaran 51,9 persen), dan laba bersih Rp6,3 triliun.

Sedangkan pada kuartal I-2023, EBITDA dan laba bersih tercatat lebih tinggi dari kuartal I tahun ini, masing-masing Rp18,9 triliun dan Rp6,42 triliun. Hanya pendapatan konsolidasi yang tercatat lebih rendah, yakni Rp36,09 triliun.

Sementara itu, Danantara ditargetkan menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia di mata global.

Danantara ditujukan untuk mengoptimalkan kekayaan negara, mengkonsolidasi aset dan kekuatan ekonomi BUMN, meningkatkan kinerja dan nilai tambah BUMN bagi perekonomian Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan nasional.

Maka dari itu, Subhan menyarankan Telkom untuk mengevaluasi performa dan melakukan transformasi agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

“Tujuannya supaya Telkom dapat menjadi salah satu perseroan yang menopang Danantara untuk meningkatkan ekonomi Indonesia,” tutur Subhan.

Sebelumnya, Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah menyatakan laporan keuangan Telkom pada kuartal I-2025 membuktikan resiliensi dalam menghadapi berbagai dinamika, seperti kondisi ekonomi yang kian menantang dan pelemahan daya beli masyarakat.

Ririek mengatakan, kini perseroan fokus pada pengembangan infrastruktur dan bisnis digital, penyediaan solusi yang relevan, serta simplifikasi produk guna meningkatkan pengalaman terbaik bagi pelanggan.

Menurutnya, hal ini menjadi kunci dalam menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan bagi perseroan.

“Kami optimis bahwa langkah strategis ini dapat memberikan hasil positif yang mendukung pertumbuhan jangka panjang dan keberlanjutan perusahaan,” ujar Ririek. (ant)

Dukung UMKM Kreatif, Disperinkop Mataram Siapkan 10 Tenda Semi Permanen

0
Area sebelah utara bangunan MCC yang akan diisi oleh 10 tenda semi permanen, Jumat, 16 Mei 2025.(ekbisntb.com/hir)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperinkop UKM) Kota Mataram akan membangun 10 unit tenda semi permanen untuk mendukung komunitas pelaku UMKM yang tergabung dalam Food and Craft Center.

Kebijakan ini menjadi bentuk perhatian pemerintah kota terhadap keberlangsungan aktivitas usaha mikro yang kini tengah menghadapi tantangan prasarana.

Para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bernaung di bawah komunitas tersebut sebelumnya telah mendapatkan fasilitas area usaha di sebelah utara bangunan Mataram Craft Center (MCC), yang juga merupakan kantor Dinas Disperinkop UKM Kota Mataram. Area tersebut dihias dengan konsep yang unik dan ramah lingkungan, terutama melalui penggunaan atap dari kain-kain bekas bermotif dan berwarna-warni.

Namun dalam beberapa waktu terakhir, kondisi cuaca yang tidak menentu dan cenderung sering hujan menyebabkan atap kain tersebut rusak. Hal ini berdampak langsung pada konsistensi aktivitas jual beli yang dilakukan para pelaku UMKM. Banyak di antara mereka kesulitan menjaga kontinuitas usaha akibat tidak adanya perlindungan memadai dari cuaca.

Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kota Mataram, H. Muhammad Ramadhani, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan solusi yang tidak hanya memperhatikan sisi teknis, tetapi juga mempertahankan nilai estetika dari kawasan tersebut.

“Itu kan test case ya, sudah launching, kemudian mereka berusaha eksis, tetapi terkendala cuaca memang. Kendala teknis. Akhirnya saya menjanjikan sebagai bentuk dukungan untuk sarana prasarana mereka. Kami mencoba menganggarkan bagaimana mendesain atapnya itu bisa unik, tetapi juga secara bahan bisa bertahan gitu loh, nggak gampang kena hujan,” ungkapnya saat diwawancarai, Kamis 15 Mei 2025.

Dhani, sapaan akrabnya, menuturkan bahwa 10 unit tenda semi permanen akan disiapkan di sisi utara MCC. Tenda-tenda ini akan menjadi solusi jangka menengah untuk melindungi aktivitas UMKM dari gangguan cuaca, sembari tetap mempertahankan karakter visual yang menarik.

Selain fokus pada MCC, Disperinkop UKM juga mulai menjajaki beberapa titik alternatif untuk mengembangkan ruang promosi UMKM di Kota Mataram. Salah satu yang sedang dikaji adalah area eks Pelabuhan Ampenan.

“Kami sedang koordinasi dengan Dinas Pariwisata agar bisa diberikan ruang di sana. Tentunya kami tidak akan bersaing dengan pedagang yang sudah ada. Justru kami hadir dengan konsep berbeda, menjual keunikan dan memberi edukasi tentang UMKM yang rapi dan bersih,” tutupnya. (hir)

Tanaman Tembakau Terendam, Petani di Sekotong Khawatir Rugi Besar

0
Tanaman tembakau milik petani di Dusun Telaga Lebur Kebon Desa Sekotong Tengah terendam air yang membutuhkan perhatian pemerintah. (ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Petani tembakau di wilayah Sekotong Lombok Barat (Lobar), persisinya di Dusun Telaga Lebur Kebon khawatir mengalami rugi besar. Akibat kondisi cuaca yang tak bersahabat menyebabkan tanaman mereka terancam. Hujan lebat yang melanda sejak beberapa hari terakhir merendam lahan tanaman tembakau mereka. Mengakibatkan tembakau mereka rebah dan layu.

Hujan lebat mengguyur daerah sekitarnya sejak beberapa hari terakhir, menggenangi lahan tanaman tembakau warga. Genangan air bahkan hingga menutupi tanaman tembakau yang baru ditanam beberapa Minggu terakhir. Ada juga tanaman tembakau petani yang ditanam lebih dulu lebih parah terdampak. Tanaman tembakau rebah akibat diterjang angin dan hujan.

“Ini ujian bagi kami petani tembakau. Dampak hujan kemarin tembakau kami teredam, ada juga yang rebah dan layu,” kata Mahun Pengurus Poktan Beriuk Kemos yang juga Kadus Telaga Lebur Kebon, kemarin.

Tanaman tembakau yang terendam perlu masa pemulihan. Kondisi tanaman layu akibat terendam air. Pemulihan pun memakan waktu beberapa hari, itupun kalau tidak terjadi hujan.

“Kalau panas bisa cepat pulih tapi kalau hujan, ya bisa-bisa Tamanan kami mati, itu yang sekarang dikhawatirkan petani,”imbuhnya.

Tanaman tembakau yang terdampak parah lumayan banyak, terutama yang ditanam lebih dulu. Sedangkan yang baru ditanam tidak terlalu terdampak, namun jika tetap hujan petani tetap khawatir merugi karena tanaman Tembakaunya rusak.

Lebih-lebih pada Selasa 13 Mei 2025, hujan kembali melanda daerah itu, sehingga petani sudah sangat khawatir dan mulai kebingungan. Di daerah itu, terdapat 50 petani yang menggarap 44 hektare tanaman tembakau. Ia berharap ada Intervensi dari pemerintah daerah sebab petani tembakau berkontribusi besar terhadap DBHCHT yang diperoleh daerah. “Kami butuh intervensi, mesin penyedot air, atau alat apa biar air tidak terlalu lama menggenangi lahan warga,”harap dia.

Ia juga berharap agar ada program bantuan melindungi petani tembakau yang selama ini semangat menanam tembakau. Daerah ini menjadi salah satu pusat pengembangan tanaman tembakau di wilayah Sekotong. Dusun ini memiliki kontur tanah yang cocok untuk pengembangan tanaman yang menjanjikan ini.

Sejak beberapa tahun terakhir, sejumlah petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Beriuk Kemos di wilayah ini menanam Tembakau. Dimana sebelumnya, hampir tiap musim tanam petani menanam padi, kacang dan jagung. Namun semenjak adanya petani yang menjalin kerja sama dengan perusahaan dan melihat hasil yang menjanjikan, sejumlah petani pun ikut menanam tembakau. Alhasil, dibanding dengan hasil padi dan lainnya, tembakau lebih menjanjikan.

Lambat laun dengan hasil yang diperoleh petani tembakau, petani lain pun mulai ikut menanam. Pada hasil panen tahun lalu misalnya, petani mendapatkan hasil yang lumayan besar. Sekali panen mereka bisa menghasilkan 4 ton. Hasil jual pun lumayan, karena harga per kilogram tembakau musim ini dibeli perusahaan dengan harga 40-50 ribu tergantung kualitas tembakau.

Disebutkan, hasil jual yang diperoleh petani pada pengiriman kedua ini bervariasi dengan kisaran 9 juta-Rp32 juta tergantung luas lahan dan kualitas daun tembakau. Ada yang memperoleh penjualan Rp9 juta, Rp19 juta, Rp22 juta, Rp25 juta dan Rp32 juta. Kalau ditotal dengan pengiriman pertama, petani bisa memperoleh hingga puluhan bahkan seratusan juta. (her)

Antisipasi Wabah PMK, Pemkot Mataram Lakukan Pemeriksaan Rutin Jelang Iduladha

0
Irwan Harimansyah (ekbisntb.com/pan)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram melakukan pemeriksaan rutin kondisi kesehatan ternak, guna mengantisipasi wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) menjelang Iduladha.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Irwan Harimansyah mengatakan,  bahwa petugas kesehatan hewan, dalam hal ini dari dokter hewan telah melakukan pemeriksaan rutin terhadap hewan yang masuk di Kota Mataram yang akan dijual ke masyarakat. “Dari dokter hewan selalu memeriksa hewan-hewan khususnya sapi dan hewan lainnya yang masuk ke Mataram tetap dilakukan pemeriksaan,” jelasnya saat dikonfirmasi pada Jumat, 16 Mei 2025.

Ia memastikan, hewan sapi dan kerbau yang dijual di daerah Kota dinilai sudah aman. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak panik. Pemerintah Kota Mataram berkomitmen untuk memastikan bahwa hewan kurban yang dijual dan dikonsumsi selama Iduladha dalam kondisi sehat dan aman. “Insyaallah aman. Kita persilakan bagi warga Kota Mataram untuk melaksanakan kurban,” pesannya.

Kata Irwan, Pemkot Mataram juga mengizinkan ternak dari Pulau Sumbawa masuk ke Kota Mataram. Akan tetapi, dengan syarat surat izin kesehatan dari daerah asal ternak dilampirkan. Selain itu lanjut Irwan, hewan ternak yang dijual di pasar hewan di Selagalas dipastikan sudah melakukan pemeriksaan dari petugas puskesmas hewan.

Ia menyebutkan, potensi dampak kasus PMK di Kota Mataram belum ada alias nihil. Hal tersebut dilakukan setelah melakukan analisis risiko mengenai virus tersebut. Sehingga Kota Mataram menjadi salah satu daerah dengan nol kasus. “Kita di Kota Mataram tidak terdampak PMK tidak ada,” ungkap Irwan.

Sementara itu, terkait dengan pembentukan tim kesehatan hewan kurban kata Irwan, tim tersebut akan segera dibentuk paling lambat 10 hari sebelum Iduladha. “Untuk petugas kesehatan reguler sudah ada, tapi kalau khusus saat hari raya kurban pasti kita akan bentuk,” pungkasnya.

Diketahui, untuk kebutuhan daging sapi di Kota Mataram setiap tahunnya mencapai 3.500 ekor sapi dan kerbau. Kebutuhan ini termasuk untuk pasokan di pasar tradisional dan kebutuhan lainnya. (pan)

Sumbawa Percepat Pembentukan Koperasi Merah Putih

0
H. Khaeruddin(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemkab Sumbawa, terus berupaya mempercepat pembentukan koperasi merah putih berdasarkan instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih.

“Pembentukan koperasi ini sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mendorong kemandirian melalui swasembada pangan berkelanjutan dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi,” Kata Kabag Ekonomi Setda Sumbawa, H. Khaeruddin kepada wartawan, kemarin.

Haji Her melanjutkan, di Sumbawa ada 165 desa dan kelurahan, itu artinya koperasinya juga harus terbentuk sesuai jumlah tersebut. Pihaknya pun berupaya di tanggal 12 yang merupakan hari koperasi semua desa/kelurahan sudah terbentuk.

“Jika asusmsi normal 1 hari 1 koperasi untuk mencapai terget tersebut sehingga tepat tanggal 12 nanti sudah tercapai, sampai dangan terbit aktenya,” jelasnya.

Ia pun menargetkan sesuai dengan ininstruksi Bupati dan Wakil Bupati ingin Kabupaten Sumbawa menjadi percontohan dalam pembentukan Koperasi Merah Putih ini. “Semua desa dan kelurahan harus siap. Sumbawa sebanyak 165 harus terbentuk, itu yang kita targetkan. Bupati dan wakil bupati ingin Kabupaten Sumbawa menjadi contoh,” ungkapnya.

Terkait banyaknya Bumdes yang tidak sehat tambahnya, pembentukan Koperasi Merah Putih tidak terpengaruh oleh hal tersebut. Sebab, sistem kerja dan badan hukumnya berbeda. “Sesuai amanat Perpres nomor 9 2025 Koperasi Merah Putih harus terbentuk,” pungkasnya. (ils)

PLN NTB Pastikan Keandalan Listrik Asrama Haji Lombok Selama Musim Haji 2025

0
PT PLN (Persero) UIW NTB memastikan keandalan pasokan listrik di Asrama Haji Embarkasi Lombok selama musim haji 1446 H/2025 M(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) memastikan keandalan pasokan listrik di Asrama Haji Embarkasi Lombok selama musim haji 1446 H/2025 M. Keandalan pasokan listrik menjadi faktor penting dalam mendukung kenyamanan lebih dari 4.500 jemaah haji asal NTB yang akan berangkat ke Tanah Suci.

Asrama Haji Lombok, yang terletak di Jalan Lingkar Selatan, Mataram, menjadi titik awal pemberangkatan jemaah haji asal NTB. Untuk memastikan kelancaran pasokan listrik, PLN telah menurunkan tim khusus yang akan bersiaga dan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh infrastruktur kelistrikan di area asrama.

“Pasokan listrik ke Asrama Haji kami pastikan dalam kondisi andal. PLN telah melakukan langkah preventif seperti pemangkasan jaringan, penggantian material penunjang, serta pengecekan sistem kelistrikan secara menyeluruh,” kata Adrian Sitompul, Manager PLN UP3 Mataram.

Asrama Haji Lombok memperoleh pasokan utama dari Gardu Induk Jeranjang. PLN juga menyiagakan dua jalur penyulang, yakni Penyulang Pagutan sebagai jalur utama dan Penyulang Lingkar sebagai cadangan. Sistem ini dirancang untuk menghindari potensi gangguan listrik selama proses pemberangkatan jemaah.

Proses pemberangkatan jemaah dijadwalkan berlangsung sejak 2 Mei hingga 17 Mei 2025. Selama periode tersebut, PLN akan siap merespons cepat jika terjadi gangguan.

General Manager PLN UIW NTB, Sudjarwo, menegaskan bahwa dukungan kelistrikan ini merupakan bagian dari komitmen pelayanan PLN kepada masyarakat. “Kami ingin memastikan seluruh jemaah berangkat dengan tenang, tanpa kendala kelistrikan. Ini bukan hanya soal teknis, tetapi juga bentuk pelayanan kami terhadap kegiatan ibadah yang sakral,” ujar Sudjarwo.

Menurut Sudjarwo, keandalan pasokan listrik tidak hanya difokuskan pada ruang inap, tetapi juga mencakup area penting lainnya seperti aula pelepasan, masjid, dan dapur umum. PLN juga menyiagakan layanan cepat tanggap melalui aplikasi PLN Mobile dan contact center 123.

“Kenyamanan dan keselamatan jemaah menjadi prioritas kami. Insya Allah, dengan dukungan listrik yang andal, seluruh proses keberangkatan jemaah haji tahun ini berjalan lancar,” tambahnya.

PLN berharap keandalan kelistrikan dapat mendukung kelancaran ibadah haji tahun ini. “Mari kita doakan agar seluruh jemaah dapat berangkat dan kembali dalam keadaan sehat, serta meraih predikat haji yang mabrur,” tutup Sudjarwo. (bul)

Pemprov NTB Validasi Ribuan Kendaraan Dinas Penunggak Pajak

0
H. Fathurahman(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah melakukan verifikasi terhadap 2.900 unit kendaraan dinas yang terindikasi memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Langkah ini bertujuan untuk menyelaraskan data kendaraan dinas dalam sistem dengan data inventaris Barang Milik Daerah (BMD) yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB.

Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) NTB sekaligus Plt. Kepala Bappenda NTB, H. Fathurahman, menjelaskan bahwa proses verifikasi dilakukan dengan membandingkan data Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan basis data BPKAD.

“Setelah diverifikasi, teridentifikasi sekitar 2.900 unit kendaraan. Data KIB sudah sesuai dengan data BPKAD. Tahap selanjutnya adalah validasi,” ujar Fathurahman, Jumat 16 Mei 2025.

Fathurahman menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh kendaraan dinas, baik roda dua maupun roda empat, memenuhi kewajiban pajaknya. Proses validasi akan menilai status setiap kendaraan, termasuk usia, kondisi fisik, dan lamanya tunggakan pajak.

“Dalam sistem, beberapa kendaraan tercatat sudah dihibahkan, rusak berat, atau dinyatakan tidak layak jalan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur. Ini yang sedang kita validasi untuk mengetahui secara pasti berapa tahun tunggakan pajaknya,” jelasnya.

Saat ini, Pemprov NTB masih dalam tahap penghitungan total potensi tunggakan pajak dari seluruh kendaraan tersebut. Setelah proses validasi 2.900 unit selesai, nominal tunggakan pajak dapat dihitung secara akurat.

Terkait pembayaran, Fathurahman memastikan bahwa Pemprov NTB akan menanggung seluruh tunggakan pajak kendaraan dinas setelah proses validasi selesai. “Pasti akan dibayar. Ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dan Insya Allah sudah dianggarkan,” tegasnya.

Hasil inventarisasi awal menunjukkan variasi masa tunggakan, mulai dari satu hingga lima tahun, bahkan ada yang lebih dari lima tahun. Pemerintah berkomitmen untuk melakukan penataan menyeluruh terhadap kendaraan dinas, baik dari segi administrasi maupun kondisi fisik di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Ke depan, penataan akan kita lakukan secara komprehensif, termasuk kondisi fisik kendaraan di masing-masing OPD,” katanya.

Fathurahman juga menyoroti pentingnya reformasi pengelolaan kendaraan dinas, termasuk penentuan unit yang bertanggung jawab atas pembayaran PKB, apakah BPKAD, Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), atau unit pengelola aset lainnya. Hal ini mengingat pengecekan berkala belum pernah dilakukan sebelumnya.

“Inilah yang ingin kita benahi dengan mengintegrasikan basis data PKB dan keberadaan fisik kendaraan di OPD,” imbuhnya.

Fathurahman menambahkan, kendaraan dinas akan diperlakukan setara dengan kendaraan masyarakat umum, termasuk potensi penahanan jika terbukti menunggak pajak. “Oleh karena itu, pembayaran ini akan kita percepat,” ujarnya.

Terkait anggaran pembayaran pajak, Fathurahman menjelaskan bahwa nominal pastinya akan diketahui setelah validasi data rampung. Pembayaran dapat dialokasikan melalui APBD Perubahan atau APBD murni, dan akan dipusatkan di Bidang BMD BPKAD sebagai pemegang basis data kendaraan dinas untuk memudahkan verifikasi.

“Intinya, kita ingin memastikan kendaraan dinas milik pemerintah taat pajak. Validasi ini menjadi langkah awal yang krusial untuk pembenahan ke depan,” pungkas Fathurahman. (bul)

Wagub NTB Harap Konsep Pemberdayaan BTPN Syariah Jadi Contoh bagi Perbankan Lain

0
Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, bersama Direktur BTPN Syariah, Dwiyono Bayu Winantio dan Kepala OJK NTB, Rudi Sulistyo saat memberikan penghargaan kepada nasabah-nasabah inspirasi BTPN Syariah untuk umrah gratis(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, khususnya bagi perempuan. Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, mengapresiasi langkah BTPN Syariah dalam mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pendekatan yang berfokus pada nasabah perempuan pelaku usaha mikro.

“Alhamdulillah, kehadiran BTPN Syariah membuat NTB semakin maju dalam hal literasi keuangan,” ujarnya dalam sebuah acara di Mataram.

Wagub menyebut bahwa mayoritas nasabah BTPN Syariah di NTB merupakan perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, termasuk ibu rumah tangga dan kepala keluarga. Mereka dinilai mampu menjaga kepercayaan serta meningkatkan kapasitas pinjaman secara berkelanjutan. Saat ini, jaringan nasabah BTPN Syariah telah tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTB.

Ia berharap konsep pemberdayaan yang diterapkan BTPN Syariah dapat menjadi inspirasi bagi perbankan lain. Menurutnya, Pemerintah Provinsi NTB juga telah lama menekankan pentingnya pengarusutamaan gender dalam program pembangunan daerah.

“Sejak awal pemerintahan, kami mewajibkan semua OPD untuk merancang program yang berpihak kepada perempuan, bukan hanya OPD yang khusus menangani urusan perempuan dan anak,” tegasnya.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, Rudy Sulistyo, menambahkan bahwa tingkat literasi keuangan secara nasional terus mengalami peningkatan, dari 65% menjadi 66%. Ia mengungkapkan bahwa pada tahun ini, literasi keuangan perempuan secara nasional tercatat lebih tinggi dibanding laki-laki, sebuah tren positif yang juga mulai tampak di NTB berdasarkan survei terbaru bersama BPS.

Sementara itu, Direktur BTPN Syariah, Dwiyono Bayu Winantio, menjelaskan bahwa strategi perbankan yang menyasar perempuan bukan semata-mata soal pembiayaan, namun juga pemberdayaan. Perempuan dianggap lebih taat dalam menjalankan rencana usaha, serta memiliki impian dan tekad kuat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

“Perempuan adalah ujung tombak keluarga. Karena itu, kami fokus pada pemberdayaan mereka, tidak hanya memberi akses keuangan, tetapi juga akses pemberdayaan dan pasar,” jelasnya.

Dwiyono juga mengungkapkan bahwa sekitar 92% nasabah BTPN Syariah di NTB tergolong sebagai nasabah produktif. Mereka secara konsisten menunjukkan peningkatan dalam indikator kesejahteraan, yang diukur dari berbagai aspek seperti pendidikan anak, kondisi tempat tinggal, hingga kepemilikan kendaraan.

“Setiap tahun, kami melakukan pengukuran terhadap kemapanan keluarga nasabah dari sepuluh indikator utama. Hasilnya menunjukkan bahwa para ibu nasabah terus berkembang,” pungkasnya. (bul)

Disnaker Mataram Siapkan Pelatihan Kerja bagi Warga Miskin

0
H. Rudi Suryawan (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, telah menyiapkan kegiatan pelatihan kerja bagi masyarakat miskin sebagai upaya percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem di kota ini.

“Untuk tahap pertama pelatihan kerja yang kami akan laksanakan adalah pelatihan perbaikan mesin pendingin atau AC, dan bengkel las,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram, H. Rudi Suryawan, di Mataram, Jumat 16 Mei 2025.

Untuk dua pelatihan tersebut dijadwalkan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Juni 2025 atau setelah Hari Raya Iduladha 1446 Hijriah/2025, direncanakan dilaksanakan dalam waktu bersamaan.

Kegiatan pelatihan tersebut bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) selama 14 hari, dengan menyasar 64 orang warga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem. ‘’Satu jenis pelatihan kuota masing-masing 32 orang,’’ katanya.

Sementara saat ini, pihaknya sedang membuka tahap pendaftaran sampai tanggal 28 Mei 2025, bagi masyarakat Kota Mataram yang tersebar di enam kecamatan.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi calon pelatihan antara lain, berusia 18-45 tahun, ber-KTP (Kartu Tanda Penduduk) Kota Mataram, belum bekerja atau menganggur, belum pernah mengikuti pelatihan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Mataram, dan terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Berdasarkan data terakhir pada Rabu 14 Mei 2025, katanya, masyarakat yang sudah mendaftar untuk dua jenis pelatihan itu sebanyak 151 orang. Terdiri atas, 107 pendaftar untuk pelatihan AC dan 44 orang pendaftar pelatihan las.

Rudi mengatakan, dengan banyaknya animo masyarakat mengikuti pelatihan tersebut, Disnaker Kota Mataram akan melakukan seleksi terhadap pendaftar agar kegiatan bisa tepat sasaran. ‘’Biasanya, saat seleksi banyak pendaftar yang mundur karena tidak sesuai dengan kriteria,’’ katanya.

Misalnya, ketika diberikan penjelasan pelatihan berlangsung 14 hari secara terus menerus, yang sudah bekerja mengundurkan diri karena tentu tidak bisa izin sampai 14 hari. ‘’Mereka kira pelatihan hanya 2-3 hari, sehingga bisa disambil kerja agar mendapatkan peralatan setelah pelatihan,’’ katanya.

Dia mengatakan, penambahan waktu pelatihan dari 10 hari menjadi 14 hari tersebut bertujuan agar peserta benar-benar paham baik secara teori maupun praktik.

Dengan demikian, diharapkan setelah pelatihan mereka bisa siap kerja atau membuka usaha sendiri dengan modal peralatan yang akan diberikan setelah pelatihan. (ant)