Wednesday, April 15, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 579

Kekeringan Pengaruhi Produksi Pangan, Ratusan Hektar Tanaman Padi di Lobar Puso

0
Tanaman padi petani di Lobar alami gagal panen dampak kekeringan. Pemerintah mesti segera turun tangan mengatasi dampak kekeringan. (ekbisntb.com/ist)

Di tengah kondisi iklim atau cuaca kemarau yang menyebabkan kekeringan lumayan parah di berbagai wilayah di Lombok Barat (Lobar). Tidak saja menyebabkan warga mengalami krisis air, namun mempengaruhi hasil produksi pertanian Lobar akibat gagal panen. Mengantisipasi dampak yang lebih besar, Pemkab Lobar pun telah melakukan berbagai langkah.

PETANI di wilayah Dusun Gumesa Desa Giri Tembesi Kecamatan Gerung, Wayan Suarjana mengaku di wilayahnya ada sekitar 30 hektar lahan padi yang gagal tumbuh akibat kekeringan. “Ada sekitar 30 hektar kalau di dusun kami,” katanya.

Kalau bicara cakupan desa, maka luas lahan terdampak lebih luas lagi, bisa mencapai 100 hektar. Pada musim tanam 1, tanaman padi petani bisa panen.  Pada musim tanam kedua, padi hasil semai tidak bisa ditanam, sehingga petani pun gagal tanam.

“Tidak saja padi, tanaman jagung pun terpaksa disambit untuk pakan ternak. Terpaksa kami sabit, karena kalau tidak maka tidak bisa hidup karena tidak ada air,”ujarnya.

Berhubung daerah ini tadah hujan, maka petani berharap agar dibantu program sumur bor. “Kami butuh sumur bor,” harap Wayan Suarjana.

Sementara dari data Dinas Pertanian, sekitar 106 hektar lahan tanaman padi milik petani terkena puso. Ratusan hektar padi ini tersebar di beberapa kecamatan di antaranya Kuripan, Lembar, Sekotong. Dari 106 hektar tersebut  terdapat 56 hektar mendapat bantuan melalui asuransi usaha tani, sedangkan sisanya 50 hektar lagi tidak mendapatkan asuransi.

Kepala Dinas Pertanian Lobar, Damayanti Widyaningrum mengatakan dampak kekeringan yang melanda daerah Lobar, terjadi puso di sejumlah Daerah.

Seperti di wilayah Sekotong, Lembar dan Kuripan. Para petani gagal panen karena kekeringan tersebut. Dari luas lahan pertanian yang terdampak kekeringan seluas 106 hektar, sudah proses klaim asuransi usaha tani 57 hektar. Wilayah yang banyak mengajukan klaim asuransi berasal dari Kuripan.“106 sudah puso (gagal panen), yang dibantu melalui asuransi usaha tani, itu ada sekitar 56 hektar,”sebut Damayanti.

Sementara wilayah yang banyak tak mendapat asuransi di Kuripan mencapai 50 hektar, sehingga petani pun merugi. Kalau dihitung kerugian per hektar Rp7 juta (biaya produksi) kemudian dikalikan 50 hektar, maka kerugiannya Rp350 jutaan.

Menurutnya hal ini sekaligus menjadi pelajaran bagi petani di Lobar, terutama yang ada di wilayah gagal panen akibat kekeringan, harus ikut asuransi usaha tani tersebut. Sebab diakui sejauh ini belum banyak petani yang ikut asuransi tersebut. “Kita terus imbau petani ikut asuransi, karena sangat bermanfaat,’’ ujarnya.

Pihaknya lebih gencar melakukan sosialisasi ke warga melalui petugas penyuluh. Karena bayarnya murah, Rp36 ribu per musim tanam per hektar. “Tapi ketika terjadi gagal, kembali diganti semua biaya yang dikeluarkan petani,” imbuhnya.

Sejauh ini pihaknya mengantisipasi lahan pertanian tedampak kekeringan akibat cuaca ekstrem melalui berbagai upaya. Pihaknya telah meminta penyuluh lapangan untuk turun mengecek wilayah-wilayah yang rawan kekeringan. Hasil turun tersebut langsung dilaporkan penyuluh ke dinas untuk ditindaklanjuti.

“Kami tindaklanjuti dengan turun action memberikan pompanisasi, beberapa daerah sudah kita tangani,” katanya.

Disebutkan, beberapa wilayah yang dilaporkan alami kekeringan, langsung dibantu pompanisasi. Di antaranya, 61 hektar lahan di Gerung yang dilaporkan petugas sudah diairi melalui pompa, sehingga tidak jadi mengalami kekeringan. Di Sekotong, ada 8 hektar sudah diatasi.

Kemudian di Lembar ada 139 hektar terancam kekeringan, dengan bantuan pompanisasi bisa diatasi. Selanjutnya ada lagi laporan 197 hektar juga terancam kekeringan sedang di Kuripan. Bahkan ia bersama jajarannya turun langsung melaksanakan pompanisasi ke sawah warga terrdampak. “Kami turun langsung, Alhamdulillah sudah bisa terairi melalui pompanisasi. Jadi kami sudah antisipasi sejauh itu,” ujarnya.

Kalau dihitung total luasan areal lahan pertanian yang telah mampu ditangani dan diatasi mencapai 405 hektar. Jika dihitung hasil produksi per hektar rata-rata 5,6 ton, maka dari luasan 405 hektar tersebut mampu diselamatkan 2.268 ton hasil produksi. “Itu sudah yang bisa diselamatkan, kita berupaya Sigap sesuai jargon Pemda (Pak Pj bupati),”ujarnya.

Ia menjelaskan, pompanisasi ini merupakan langkah jangka panjang, sehingga pihaknya sudah menginventarisir petani dan kawasan yang akan diberikan bantuan pompanisasi. Yakni kawasan yang punya sumber air, baik sungai, embung, air sumur tanah dangkal dan air permukaan.

Pihaknya mengusulkan 576 pompa,  yang sudah didrop baru sebagian oleh pemerintah pusat. Diakui pompanisasi lahan pertanian ini terkendala sumber air yang disedot yang tidak ada di wilayah tersebut, karena lahannya tadah hujan. Pihaknya pun akan mencoba untuk antisipasi tahun-tahun ke depan dengan membangun sumur bor dan irigasi tanah dangkal, sehingga nanti ketika kekeringan, bisa ambil air dari sumur bor tersebut menggunakan pompa.”Kita akan bangun sumur bor dan irigasi tanah dangkal, begitu kering kita ambil air dari sana untuk airi sawah,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Lobar H. Khalid mengatakan kekeringan yang terjadi hampir merata di seluruh daerah Lobar tentu berpengaruh terhadap produksi pangan daerah. Kendati diakui, soal produksi itu kewenangan ada di Distan. “Ya berpengaruh, karena ini (kekeringan) terjadi hampir di semua daerah,”katanya.

Hal ini terlihat dari hasil panen yang didroping petani. Namun syukurnya kata Khalid, ada beras SPHD dari Bulog yang didroping ke masing-masing desa. “Mudah-mudahan di Oktober bisa terdroping sehingga kami berharap bisa ter-cover,”imbuhnya. (her)

Meski Kekeringan, Produksi Pertanian Pangan NTB Tetap Surplus

0
Lalu Mirza Amir Hamzah (ekbisntb.com/dok)

PEMPROV NTB melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) telah melakukan pemetaan daerah – daerah yang bisa didorong untuk tetap melakukan produksi komoditas pertanian pangan untuk menanggulangi dampak kekeringan ekstrem yang masih terjadi saat ini.

Kepala Bidang Pertanian Pangan Distanbun Provinsi NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah B., SP,., M.Si., menyebut pemetaan sudah dilakukan sejak tahun 2023, ketika el nino berkepanjangan. Pemetaan dimaksud adalah, daerah-daerah yang ketersediaan airnya mencukupi, didorong terus untuk berproduksi.

“Di mana tempat-tempat yang masih bagus ketersediaan sumber airnya kita push (dorong) terus untuk menanam padi,” katanya.

Selain itu, perawatan jaringan irigasi teknis tetap dilakukan untuk mengoptimalkan distribusi air ke sawah-sawah petani. Lalu Mirza mengatakan, dalam hal ini, Distanbun Provinsi NTB juga bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I.

“Dan distribusi air juga dilakukan cukup baik oleh BWS selaku pengelola bendungan, untuk mengoptimalkan ketersediaan air di bendungan dapat dimanfaatkan oleh petani ketentuan dari BWS,” tambahnya.

Sehingga, produksi pertanian di Provinsi NTB tetap terjaga dengan baik, bahkan surplus.  Disampaikannya, data potensi luas panen dan produksi padi untuk Provinsi NTB dari bulan Januari hingga November 2024 sesuai Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik yaitu, luas panen mencapai l270.464 hektar, produksi  mencapai 1.370.523 ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara dengan 780.581 ton beras

Sementara itu, kebutuhan beras penduduk NTB dari Januari hingga November 2024 sekitar 614.856 ton beras. Sehingga dari produksi 780.581 ton dikurangi kebutuhan 614.856, masih surplus 165.725 ton beras. “Alhamdulillah untuk NTB, tidak ada kerawanan pangan. Produksi kita masih tetap terjaga,” demikian Lalu Mirza.(bul)

Stok Tersedia, Tinggal Jaga Harga

0
Foto : Wahyudin (Ekbis NTB/bul)

BADAN Pusat Statistik (BPS) NTB memastikan ketersediaan stok pangan di daerah ini masih aman meski tengah menghadapi musim kemarau yang panjang. Bahkan cuaca ekstrem.

“Memang saat ini kondisi cuaca ekstrem, musim kemarau panjang, namun hasil panen di beberapa daerah masih ada. Kondisi ini tidak terlalu berdampak signifikan terhadap stok pangan kita,” ungkap Kepala BPS NTB, Drs. Wahyudin, M.M., pada Ekbis NTB pekan kemarin.

Berdasarkan data yang disampaikan Bulog sebelumnya, tambahnya, stok pangan NTB saat ini masih mencukupi hingga delapan bulan ke depan.  “Artinya, kita masih memiliki waktu yang cukup untuk melakukan serapan juga,” imbuhnya.

Kendati demikian, Wahyudin mengakui bahwa proses serapan saat ini sedikit terkendala oleh harga padi dan gabah yang sedang tinggi. “Harga yang tinggi ini membuat proses serapan menjadi agak sulit dilakukan secara maksimal memang,” ujarnya.

Meski demikian, Wahyudin menekankan masyarakat tidak perlu khawatir akan terjadinya kekurangan pangan. “Walaupun cuaca ekstrem, kita masih aman karena stok pangan kita masih tersedia,” ujarnya meyakinkan.

Namun, Wahyudin juga mengingatkan pentingnya menjaga agar harga beras tidak terus merangkak naik. “Berdasarkan rilis bulan lalu, ada indikasi kenaikan harga beras. Meskipun belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap inflasi secara keseluruhan, namun kenaikan harga beras ini tetap perlu diwaspadai,” jelasnya.

Untuk mengantisipasi lonjakan harga beras yang lebih tinggi, BPS NTB akan terus memantau perkembangan harga pangan. “Kita akan lihat apakah kenaikan harga beras ini akan terus berlanjut dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap inflasi,” katanya.

Sebagai gambaran, produksi padi di Provinsi NTB sepanjang Januari hingga Desember 2023 mencapai sekitar 1,54 juta ton GKG, atau mengalami kenaikan sebanyak 85,59 ribu ton GKG (5,89 persen) dibandingkan 2022 yang sebesar 1,45 juta ton GKG.

Peningkatan produksi padi yang cukup besar pada 2023 terjadi di beberapa wilayah potensi penghasil padi seperti Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Dompu. Hanya Kota Mataram yang mengalami penurunan produksi. Tiga kabupaten/kota dengan total produksi padi (GKG) tertinggi pada 2023 adalah Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Lombok Timur. Sementara itu, tiga kabupaten/kota dengan produksi padi terendah yaitu Kabupaten Lombok Utara, Kota Mataram, dan Kota Bima.

Berdasarkan potensi produksi padi pada awal tahun 2024, beberapa kabupaten/kota dengan potensi produksi padi (GKG) tertinggi pada Januari hingga April 2024 adalah Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Sumbawa. Sementara itu, tiga kabupaten/kota dengan potensi produksi padi terendah pada periode yang sama yaitu Kabupaten Lombok Utara, Kota Mataram, dan Kota Bima.(bul)

Emas Antam Senin Naik Rp3.000 jadi Rp1,464 juta per gram

0
Ilustrasi Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang dipantau dari laman Logam Mulia, Senin pagi naik Rp3.000, sehingga harga emas per gram kini menjadi Rp1.464.000.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan pada Senin 30 September 2024, menjadi Rp1.304.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Senin:

  • Harga emas 0,5 gram: Rp782.000
  • Harga emas 1 gram: Rp1.464.000
  • Harga emas 2 gram: Rp2.868.000
  • Harga emas 3 gram: Rp4.277.000
  • Harga emas 5 gram: Rp7.095.000
  • Harga emas 10 gram: Rp14.135.000
  • Harga emas 25 gram: Rp35.212.000
  • Harga emas 50 gram: Rp70.345.000
  • Harga emas 100 gram: Rp140.612.000
  • Harga emas 250 gram: Rp351.265.000
  • Harga emas 500 gram: Rp702.320.000
  • Harga emas 1.000 gram: Rp1.404.600.000

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

12 IKM Kota Mataram Lolos Kurasi MotoGP

0
Salah satu lapak IKM yang lolos kurasi untuk menjual produk mereka pada penyelenggaran MotoGP di Sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah pada 27-29 September. (ekbisntb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram mengirim 100 pelaku industri kecil dan menengah untuk dikurasi oleh Pemprov Nusa Tenggara Barat, pada penyelenggaraan MotoGP di Sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. Tetapi, hanya 12 IKM yang lolos dan menjual produk mereka pada event balap motor kelas dunia tersebut.

Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Mataram, H. Muhammad Ramadhani dikonfirmasi akhir kemarin menerangkan, pihaknya mengirim 100 pelaku industri kecil dan menengah untuk dikurasi oleh Dinas Perindustrian dan Koperasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Setelah proses seleksi hanya 12 IKM yang lolos kurasi untuk menjual produk mereka pada penyelenggaraan MotoGP di Sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah.

Diantaranya, PT. Yant Sorghum Indonesia, CV. Tri Utami Jaya,IKM Sate Rembiga Goyang Lidah, CV. Safir Indo Raya, CV. Wihdah Berkas Sejahtera, Kita’s Pizza, Dapuraisyah, UD. Berkah Alam, Ares Instan,Mina Sari Jaya, PT. Moerad Bersaudara Sejahtera, dan UD. Depot Taliwang. “Dari 100 IKM yang dikurasi hanya 12 yang lolos,” sebutnya.

Selain itu, 12 pelaku usaha mikro,kecil,dan menengah Kota Mataram yang dikurasi. Diantara, Chalaqi, Catering Tiga Putra, FKBC, Tahu Bakso Lombok, Heffa Kitchen, Brinchiz Lombok, d Chile Fried Chicken, Omeyaki, Neng Wulan,Risol Mamiyo,Dapur Mitutu, dan Zatu Rizka.

Mantan Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Mataram, ini tidak menyebutkan detail berapa omset yang diperoleh oleh pedagang. Sebab, hasilnya baru dilaporkan saat penyelenggaraan MotoGP berakhir pada, Minggu (29/9) kemarin.

Kendati demikian, ia berharap dengan adanya UMKM bisa mengakses event skala internasional seperti MotoGP dapat meningkatkan kelas UMKM asal Kota Mataram. Disamping itu, menjadi simbol bahwa MotoGP memberi multiplier effect kepada ekonomi lokal yang perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu. (cem)

Pangan NTB Dipastikan Aman Sampai Musim Panen 

0
H. Abdul Aziz (ekbisntb.com/dok)

KEPALA Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, H. Abdul Azis, S.H., M.H., mengatakan stok pangan NTB aman  sampai dengan musim panen. Meski di tengah-tengah musim kemarau, ia mengatakan NTB tidak mengalami kekurangan stok pangan.

“Stok kita itu 43.720 ton. Ini cukup untuk beberapa bulan ke depan. Kan beberapa bulan lagi mau panen, di tahun 2025 panen,” ujar Penjabat Sementara Bupati Lombok Tengah ini saat dihubungi Ekbis NTB, Sabtu (28/9).

Stok beras sebanyak 43.720 ton ini dikatakan untuk seluruh masyarakat NTB, artinya stok ini merupakan gabungan dari stok yang dimiliki oleh kabupaten/kota. Selain itu, ia mengatakan adapula stok yang dimiliki bulog dan para pelaku usaha pangan.

Meski diyakini stok pangan aman sampai dengan musim panen selanjutnya. Namun, Aziz mengatakan NTB akan kekurangan tambahan stok, karena musim kemarau agak panjang.

Saat ditanya mengenai apakah akan ada lonjakan harga beras seperti awal tahun lalu, ia mengatakan pihaknya tidak mengetahui hal tersebut. “Kita lihat nanti, kalau ada indikasi mau naik ya kita keluarkan stok dan beras SPHP,” lanjutnya.

Di Bulog, stok beras dikatakan masih cukup, begitupun dengan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dijual lebih murah dibanding beras biasa.

 Selain itu, saat ini dikatakan tidak ada panic buying atau pembelian dalam jumlah besar dari masyarakat.

Dinas Ketahanan Pangan juga rutin melakukan operasi Gerakan Pasar Murah untuk membantu masyarakat mendapatkan pangan dengan harga standar.  “Gerakan Pangan Murah rutin kita laksanakan. Kita terus lakukan secara berkala,” katanya.

Begitu juga saat dikonfirmasi berapa persen kekuatan pangan NTB, pihaknya mengaku tak mengetaui perihal tersebut. Karena menurutnya, perlu mengetahui koordinator pengukur terlebih dahulu sebelum mengetahui seberapa kuat cadangan stok pangan NTB. (era)

SMF bersama ADB Siapkan Pembiayaan Rumah untuk Pekerja Informal

0
Sejumlah anak-anak bermain di kompleks perumahan di Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. SMF Bersama ADB Siapkan Pembiayaan Rumah untuk Pekerja Informal. (ekbisntb.com/cem)

Lampung (ekbisntb.com) – Kepala Divisi Riset Ekonomi/Chief Economist PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF Martin Daniel Siyaranamual menyatakan bahwa pihaknya kini tengah mempersiapkan pembiayaan rumah murah bagi pekerja informal melalui kolaborasi dengan Asian Development Bank (ADB).

“Apa yang kami kerja samakan dengan ADB itu produk keuangan dimana masa cicilnya, proses mencicilnya itu fleksibel,” kata Martin Daniel Siyaranamual di Pesawaran, Lampung, Minggu malam 29 September 2024.

Ia mengatakan bahwa produk serupa sudah dikembangkan di sejumlah negara di Afrika dan Amerika Latin yang juga memiliki jumlah pekerja informal yang besar, seperti di Indonesia.

Tidak hanya memberikan pembiayaan yang terjangkau, ia mengatakan bahwa upaya tersebut merupakan salah satu cara untuk menjaga agar jumlah masyarakat kelas menengah tidak semakin tergerus.

Badan Pusat Statistik mencatat bahwa jumlah masyarakat kelas menengah mengalami penurunan sejak pandemi COVID-19 pada 2019, dari 57,33 juta (21,45 persen) pada 2019 menjadi 47,85 juta (17,13 persen) pada 2024.

Martin menyampaikan bahwa sebagian besar masyarakat kelas menengah adalah pekerja informal, sementara selama ini belum banyak produk pembiayaan yang dapat memfasilitasi kelompok pekerja tersebut.

“Pekerja informal di Indonesia itu, yang mayoritas itu adalah kelas menengah ke bawah, itu mencapai hampir 60 persen dari total seluruh pekerja, tapi pada saat yang sama produk-produk keuangan untuk pekerja informal Itu relatif tidak ada,” ujarnya.

Selain produk pembiayaan yang tengah dikembangkan bersama ADB tersebut, ia mengatakan bahwa pihaknya juga telah memiliki dua produk lainnya yang ditunjukkan untuk kelompok pekerja informal, yakni microfinance dan rent to own.

Martin menuturkan bahwa pihaknya mengembangkan kedua produk pembiayaan tersebut karena mempertimbangkan bahwa ada kelompok-kelompok masyarakat yang masih sulit untuk mengakses pembiayaan formal, terutama pekerja informal yang seringkali terganjal persyaratan terkait bukti pendapatan.

Untuk memastikan program pembiayaan tersebut berjalan dengan baik, pihaknya pun melakukan audiensi dengan para regulator agar terbentuk payung hukum bagi program-program tersebut.

“Sebelum ada berita soal kelas menengah itu turun, kami sudah melihat bahwa ada kelompok-kelompok masyarakat yang belum terlayani dengan baik dan, itu besar jumlahnya, dan sekarang makin tambah besar. Nah, kami sudah menyiapkan program-program tersebut,” imbuhnya. (ant)

Kekeringan, Lobar Klaim Surplus Beras

0
Kepala Distan Lobar Damayanti Widyaningrum bersama tim turun menangani tanaman padi yang terdampak kekeringan belum lama ini.(ekbisntb.com/ist)

PEMKAB Lombok Barat (Lobar) mengklaim surplus produksi beras di akhir tahun 2024 ini, meski sekarang ini sedang dalam musim kemarau, sehingga mampu menyokong kebutuhan nasional. Berbagai upaya yang dilakukan meningkatkan produksi beras. D iantaranya melalui program perluasan areal tanam dan Kesatria (kelapa tumpang sari dengan tanaman pangan).

Kepala Dinas Pertanian (Distan) Lobar Damayanti Widyaningrum menyebutkan, surplus beras hingga mencapai 25 ribu ton. Kebutuhan beras pun aman selama enam bulan ke depan, sehingga masyarakat diimbau tak perlu khawatir dengan kebutuhan pasokan beras yang akhir-akhir ini harganya sempat naik.

Ditambah lagi dengan stok beras di Gudang Bulog mencapai 3.500 ton, ketersediaan beras yang ada pun mencapai 28 ribu ton lebih. Produktivitas hasil pertanian khusus padi ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 5,4 ton per hektar. Terdapat peningkatan produktivitas sekitar 0,3 ton per hektarnya. Kendati, terjadi alih fungsi lahan yang menggerus lahan pertanian produktif.

Diakuinya, rata-rata selama tiga tahun terakhir (2021-2023) terdapat 220 hektar lahan pertanian baik irigasi, perkebunan dan jenis lainnya yang dialihfungsikan untuk perumahan, infrastruktur publik serta lainnya. Alih fungsi lahan ini, ujarnya, mempengaruhi produksi pangan. Akan tetapi, sementara ini masih bisa disiasati melalui produktivitas hasil panen tersebut. “Karena itu kita berupaya melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian,” ujarnya pada Ekbis NTB pekan kemarin.

Sejauh ini Lobar telah menambah areal tanam sekitar 3.714 hektar. “Penambahan luas areal tanam kita  3.352 hektar ditambah 362 hektar dari program Kesatria,” terangnya.

Pihaknya meminta masyarakat tidak perlu khawatir terkait produksi beras, sebab pihaknya juga melaksanakan progam perluasan areal tanam melalui meningkatkan Indeks penanaman (IP).

Yang tadinya lahan pertanian IP 100 menjadi IP200 atau satu kali tanam menjadi di kali. Yang tadinya tidak bisa tanam menjadi sekali tanam, dua kali tanam menjadi tiga kali tanam dan seterusnya. Pihaknya juga melakukan program Kesatria (kelapa tumpang sari dengan tanaman pangan).

“Sehingga dengan progam ini diharapkan lebih banyak lagi hasil produksi sehingga surplus lebih banyak lagi,” imbuhnya.

Peningkatan IP ini dilakukan salah satunya dengan progam pompanisasi yang tengah berjalan. Menurutnya dengan luasan areal yang ada, produksi Lobar sudah surplus. Namun pemerintah minta daerah untuk meningkatkan produksi agar tidak melakukan impor. Sebaliknya, pemerintah melakukan ekspor hasil pertanian. (her)

Kekeringan, Petani Tak Bisa Tanam Komoditi Pangan

0
Petani di Desa Perigi terlihat mencangkul lahan pertaniannya dengan harapan segera ada air mengalir. Petani mengharapkan ada distribusi air bersih atau ada solusi permanen dalam mengatasi masalah kekeringan di Desa Perigi. (ekbisntb.com/rus)

KEKERINGAN yang terjadi di NTB, khususnya di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tahun 2024 ini terasa sangat berat dirasakan masyarakat, khususnya kalangan petani. Tidak sedikit petani mengalami gagal panen, karena tak bisa menyesuaikan kehendak alam.

Fakta itu dirasakan betul oleh petani di Dusun Kuang Selimun, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lotim. Muhammad Suhirjan, salah satu petani kepada Ekbis NTB, Sabtu 28 September 2024 lalu menceritakan wilayahnya sekarang mengalami dampak kekeringan yang cukup parah.

Istilah paceklik katanya cukup tepat disematkan bagi petani di wilayah Perigi ini. Tidak ada produksi komoditi pangan satupun yang bisa dilakukan petani. Daerah yang sebagian besar tadah hujan ini pernah mencoba menanam jagung, karena sempat ada air hujan mengguyur. Namun naas, jagung yang ditanam tak dapat air yang dibutuhkan, sehingga berakibat gagal total.

Selama musim paceklik ini, belum ada solusi yang bisa dilakukan untuk petani. Faktanya, jangankan untuk petani. Kebutuhan paling dasar, ketersediaan air bersih bagi warga pun masih menjadi persoalan pelik di Desa Perigi ini.

Terlihat lahan-lahan persawahan yang cukup luas membentang di kaki Gunung Rinjani ini mengering. Tak ada tanaman hijau yang terlihat dapat ditanam oleh para petani.

Beberapa embung juga saat ini mengering. Begitupun sungai-sungai yang airnya dari Gunung Rinjani juga ikut mengering. Tidak heran juga disebut tahun ini sebagai kekeringan terparah jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Kepala Desa Perigi, Darmawan yang dikonfirmasi membenarkan fakta kekeringan yang terjadi di desanya. Khusus di pertanian ini katanya sudah terjadi sejak tiga bulan terakhir. Sedangkan untuk air bersih sudah cukup lama.

Tidak ada hujan, maka warga tidak akan bisa melakukan aktivitas apapun di ladang. Untuk saat ini, tidak saja komoditas pangan, komoditi lainnya pun sudah tak bisa ditanam. Air sebagai sumber kehidupan tanaman tidak ada yang mengalir.

Produksi pangan tahun ini di Perigi nyaris tak bisa dilakukan petani. Apalagi tanaman padi yang notabenenya paling banyak membutuhkan air. Tanaman jagung saja banyak tak berani tanam karena pernah gagal panen.

Saat masih ada ketersediaan stok air, petani kemudian banyak memilih komoditas tembakau. Kades ini mengaku sangat bersyukur dengan adanya komoditas tembakau yang bisa ditanam di lahan pertanian. Beberapa waktu lalu sudah panen tembakau dan harganya cukup menggembirakan petani. Tembakau menjadi penyelamat ekonomi rakyat Perigi.

Besar harapannya untuk mengatasi masalah krisis air di Perigi ini, pemerintah di level atas bisa turun tangan. Pasalnya, kalau menggunakan dana desa tidak mampu untuk menghadirkan sumber air. Apalagi untuk pertanian, untuk kebutuhan rumah tangga saja saat ini Desa Perigi ini mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. “Tidak ada sumber air yang bisa kita ambil,” ungkapnya.

Menurutnya, dibutuhkan biaya yang cukup besar agar masyarakat petani di Desa Perigi ini bisa melakukan aktivitas bercocok tanam sepanjang tahun. Tidak seperti sekarang. Ada sejumlah lahan sebelumnya bisa irigasi teknis. Akan tetapi sekarang sudah tidak bisa sama sekali karena tak ada air yang dialirkan. “Kalau pemerintah pusat atau provinsi yang bisa berikan kita bantuan. Bangun bendungan atau bak penampungan air yang besar agar bisa buat stok air.

Kondisi serupa juga dialami 240 jiwa atau 80 Kepala Keluarga di Lendang Belo Dusun Batutinja Desa Selaparang, Kecamatan Suela. Warga yang bertahun-tahun krisis air bersih ini berharap bisa terus dapat bantuan air bersih.

Amaq Rodi alias Asim selaku ketua RT di Lendang Belo ini menuturkan kampungnya ini mengalami krisis air bersih cukup lama, yakni sejak 1985 silam. Situasi terparah dirasakan setiap memasuki musim kemarau seperti dua bulan  terakhir ini.

Saluran air bersih yang terlihat berjubel melintasi perkampungan Dusun Belo selama dua bulan terakhir lebih sering kosong. Air hanya menetes. “Ada air, tapi sangat kecil,” ucap Amaq Rodi. Ia mengaku butuh waktu berjam-jam lamanya untuk bisa dapat satu bak air bersih.

Ia berharap pemerintah dan donatur sosial ini bisa terus berbagi dengan masyarakat Lendang Belo yang terbilang cukup lama mendambakan air bersih. Air bersih yang mengalir ke rumah-rumah warga saat ini katanya hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan masak. Sedangkan untuk mandi, cuci dan kakus sebagian besar warga lendang Belo ini terpaksa harus pergi ke sungai yang jaraknya 5 km. Apalagi untuk mengairi tanaman, nyaris tidak ada.

Keterbatasan air  yang dimiliki warga ini jelas sangat berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat yang  notabenenya sebagian besar merupakan petani, sehingga diperlukan ada solusi dalam mengatasi masalah ini. Selain mampu mengatasi masalah air bersih, juga mampu mengairi tanaman milik petani yang ada di desa ini.

Sementara Pemkab Lotim seperti disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, Lalu Muliadi, jika pihaknya lebih fokus mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang dilanda kekeringan. Menurutnya, pihaknya merespon permintaan masyarakat untuk mendistribusikan air bersih. Begitu BPBD mengetahui ada warga yang mengalami kekurangan air bersih langsung menyalurkan bantuan yang menjadi kebutuhan mendasar dari warga tersebut.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lotim, Sahri mengatakan  kekeringan merupakan kehendak yang maha Kuasa. Dinas Pertanian Lotim sejauh ini hanya menyampaikan imbauan kepada petani yang tidak memiliki sumber air agar tidak memaksakan diri untuk menanam.

Terhadap tanaman-tanaman yang masih bisa diselamatkan terus coba dilakukan langkah penyelamatan. Salah satunya dengan mengoptimalkan bantuan pompa air di wilayah yang paling rentan terkena kekeringan. Hal ini diharapkan dapat membantu mempertahankan ketersediaan air di lahan pertanian.

Tidak hanya itu, upaya juga diberikan pada optimalisasi prasarana pertanian seperti embung, irigasi perpipaan, irigasi perpompaan, serta penggunaan sumur air tanah dangkal dan dalam (sumur bor). Dengan dukungan infrastruktur yang baik, distribusi air ke lahan pertanian akan lebih terjamin, mengurangi risiko kekeringan.

Selain menjaga tanaman, Dinas Pertanian juga turut mengajak para petani untuk mengasuransikan tanaman padi mereka melalui program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Melalui program ini, para petani dapat merasa lebih aman dalam menghadapi risiko gagal panen akibat kekeringan. Dengan premi swadaya yang terjangkau, para petani dapat menerima ganti rugi maksimal hingga Rp 6 juta per hektar jika tanaman mereka mengalami kerusakan akibat bencana kekeringan atau serangan hama.

Penerapan metode pertanian yang berkelanjutan juga menjadi fokus dalam mengatasi dampak kekeringan terhadap lahan. Penggunaan pupuk organik atau kompos telah diterapkan untuk meningkatkan daya simpan air di lahan, menjaga kualitas tanah, dan mendukung pertumbuhan tanaman yang lebih baik. (rus)

517 Ribu Warga Terdampak Kekeringan, Pemerintah Harus Responsif

0
Ahmadi (ekbisntb.com/dok) dan H.Ahsanul Khalik (ekbisntb.com/dok)

Kekeringan semakin meluas, sebagai dampak dari memuncaknya musim kemarau yang diprediksi BMKG berlangsung akhir September hingga awal Oktober. Kekeringan tidak saja berdampak kepada kebutuhan sumber daya air, lebih dari itu, produksi pangan juga otomatis terganggu. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB jumlah warga yang terdampak kekeringan tahun 2024 ini sebanyak 140.079 KK dan 517.433 jiwa.

KEKERINGAN tidak hanya terjadi di bagian Selatan Pulau Lombok atau Pulau Sumbawa. Bagian utara Pulau Lombok, seperti Bayan hingga Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU). Begitu juga di bagian Selatan Lombok Timur (Lotim) yang dekat dengan Gunung Rinjani juga dihadapkan dengan persoalan air bersih atau air untuk mengairi tanaman.

Belum lagi di bagian Selatan Pulau Lombok, seperti Lombok Tengah (Loteng), Lombok Barat (Lobar), kecuali Kota Mataram selalu dihadapkan dengan masalah air bersih. Antisipasi terhadap persoalan kekeringan ini harus menjadi fokus perhatian pemerintah, baik provinsi dan kabupaten/kota dalam mengatasi masalah kekeringan ini.

Jangan sampai masalah kekeringan ini berdampak terhadap ketersediaan bahan pokok, seperti beras dan kebutuhan palawija lainnya.  Pemprov NTB telah menetapkan status siaga darurat kekeringan sejak Juli 2024. Jika melihat status kabupaten/kota di NTB, hingga 20 September 2024 terdapat tujuh kabupaten/kota sudah menetapkan siaga darurat kekeringan serta tiga kabupaten telah menetapkan tanggap darurat 2024.

Meski demikian, pemerintah lebih mengedepankan penyaluran air bersih pada masyarakat untuk keperluan sehari-hari daripada mengairi tanaman atau areal yang dilanda kekeringan.

Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB Ir. Ahmadi, SP-1., mengatakan, dari hasil monitoring di Provinsi NTB terdapat potensi terdampak bencana kekeringan sementara di 73 kecamatan, 276 desa. Adapun jumlah warga yang terdampak kekeringan tahun 2024 ini sebanyak 140.079 KK dan 517.433 jiwa.

Menurutnya, dalam lima tahun terakhir, sembilan kabupaten/kota di NTB rutin terdampak kekeringan, kecuali di Kota Mataram. Jika dilihat lebih terperinci, jumlah kecamatan dan desa yang terdampak kekeringan fluktuatif setiap tahun. Begitu pula dengan jumlah KK dan jiwa yang terdampak jumlahnya berbeda-beda tiap tahun.

Tahun 2023 kemarin sebanyak 331 desa terdampak kekeringan, tahun 2022 sebanyak 296 desa terdampak kekeringan dan di tahun 2021 lalu sebanyak 298 desa yang terdampak. Namun yang cukup banyak desa mengalami kekeringan di tahun 2020 yaitu sebanyak 370 desa.

“Kekeringan menjadi salah satu dari beberapa potensi bencana di NTB seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, cuaca ekstrem, karhutla dan lainnya,” kata Ahmadi kepada Ekbis NTB akhir pekan kemarin.

Untuk menanggulangi kasus kekeringan di wilayah NTB pihak BPBD NTB, BPBD Kabupaten/Kota di NTB bersama stakeholder terus melakukan distribusi air bersih ke masyarakat yang membutuhkan. Khusus dari BPBD Provinsi NTB, sebanyak 100 tangki air bersih sudah didistribusikan dari rencana distribusi sebanyak 700 tangki.

Untuk diketahui, di periode 1 Januari hingga 20 September 2024, bencana di NTB sebanyak 82 kejadian. Dari jumlah tersebut, bencana yang paling banyak terjadi yaitu banjir/banjir bandang sebanyak 26 kejadian, kemudian cuaca ekstrem/angin puting beliung 28 kajdian, tanah longsor sebanyak tujuh kajadian, gempa bumi dua kejadian, kekeringan sembilan kejadian di kabupaten/kota terdampak, kebakaran hutan dan lahan enam kejadian, serta banjir rob empat kejadian.

Di sisi lain, Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi NTB tetap konsisten mendistribusikan air bersih ke pelosok-pelosok desa yang membutuhkan air di musim kemarau ini. Selama bulan September 2024 saja, Dinsos NTB mendistribusikan sebanyak 255 ribu liter bersih.

Kepala Dinsos NTB Dr. H.Ahsanul Khalik, S.Sos., M.H., mengatakan, selama bulan September ini, air didistribusikan ke sejumlah wilayah di NTB. Misalnya ke Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Lombok Timur terutama di Dusun Toroh, Toroh Selatan, Kampung Tengah, dan Kampung Baru.

Kemudian air bersih juga didistribusikan ke Desa Seriwe Kecamatan Jerowaru, Desa Giri Sasak, Kecamatan Kuripan dan Desa Puncak Jeringo, Kecamatan Suwela. Jika melihat data distribusi air bersih di bulan sebelumnya yaitu di Agustus, pengantaran air bersih dilakukan di sejumlah desa yang sangat membutuhkan air seperti Desa Giri Sasak dan Kuripan Selatan Kabupaten Lombok Barat, Desa Jeropuri, Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah, Desa Wakan dan Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru, Desa Medana dan Gumantar Kabupaten Lombok Utara, Desa Selaparang Kecamatan Suela Lombok Timur serta Desa Bilalando Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah.

Dari 255 ribu liter air bersih yang sudah didistribusikan bulan September ini, masyarakat penerima manfaat sebanyak 3.047 KK dan 10.564 jiwa yang tersebar di enam dusun, enam desa dan dua kecamatan.

Doktor Aka mengatakan pihaknya secara rutin melakukan kegiatan distribusi air bersih dengan tujuan agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhan air bersih untuk minum, memasak, mencuci, mandi dan lain sebagainya. Distribusi dilakukan ke wilayah-wilayah yang terdampak bencana kekeringan di tahun 2024 ini.

“Distribusi air bersih merupakan kegiatan penting yang berkaitan dengan kesehatan, ekonomi dan keberlanjutan lingkungan,” kata Dr. Aka akhir pekan kemarin.

Mulai Bulan September ini kata Dr. Aka, Dinsos NTB tak hanya melakukan distribusi air bersih berdasarkan permintaan warga, namun tim dinas sudah membuat jadwal pendistribusian ke wilayah-wilayah yang terdampak musim kemarau secara bergiliran.

Ia mengaku tetap optimis bisa memenuhi permintaan masyarakat karena distribusi air bersih ini bukan hanya tugas dari Dinsos saja. Namun ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB serta lembaga lain seperti PMI, LAZ Dasi NTB serta sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat ikut ambil bagian dalam proses pendistribusian air bersih ini.

“Nanti permintaan masyarakat itu akan sampai pada awal Februari 2025. Meskipun musim hujan sudah turun, tetap dilakukan distribusi, karena meski hujan turun belum tentu sudah ada air,” katanya.

Ia menambahkan, armada pengangkut air bersih yang dimiliki Dinsos NTB sebanyak empat unit mobil tangki dengan kapasitas masing-masing 5000 liter. Seluruh mobil ini ada di gudang Dinsos NTB. Sebenarnya ada satu mobil tangki lagi yang dimiliki oleh Dinsos NTB, namun ditempatkan di Dinsos Kabupaten Dompu untuk bisa membantu pelayanan di kabupaten tersebut, karena Dinsos Dompu tidak memiliki mobil tangki.

Begitu juga di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD KLU, H. M. Zaldy Rahadian, S.T., menyampaikan jika musim kemarau tahun ini dirasakan cukup ekstrem oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari permintaan akan air bersih berdatangan dari warga di 5 kecamatan ke pemerintah daerah.

“Permintaan air setiap hari terus masuk. Kita tetap berupaya maksimal melayani menggunakan armada yang ada, meskipun terbatas,” ujarnya.

Ia menjelaskan pelayanan air bersih dilakukan menggunakan armada yang ada. Saat ini, BPBD memiliki dua unit mobil tangki yang masih beroperasi.

BPBD membutuhkan minimal dua unit armada tambahan. Armada tambahan ke depan akan sangat membantu kelancaran proses distribusi maupun volume penyaluran harian. Saat ini, mobil tangki air milik BPBD memiliki kapasitas masing-masing 5.000 liter. Jika BPBD memiliki tambahan dua unit mobil tangki lagi, diperkirakan 20.000 liter atau bahkan lebih jika volume ditambah.

“Idealnya, penambahan armada sangat diperlukan jika ingin pelayanan maksimal. Namun, kami juga memahami kondisi keuangan daerah, sehingga kami tetap menjalankan tugas dengan armada yang ada,” ucap Zaldy.

Sebagai langkah antisipatif mengatasi kekurangan armada, BPBD tidak jarang berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain seperti Dinas Sosial, PDAM, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) KLU. Dalam situasi mendesak, mobil tangki milik OPD lain turut dimanfaatkan untuk membantu distribusi air bersih ke masyarakat.

“Biasanya, jika permintaan sangat tinggi, kami bekerja sama dengan OPD lain agar mobil tangki mereka juga dapat digunakan untuk menyuplai air bersih,” tambah Zaldy.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Lombok Utara mengenai penetapan status siaga darurat bencana kekeringan di KLU tahun 2024, BPBD telah menetapkan 48 titik lokasi kekeringan yang perlu diintervensi. Namun jumlah ini bertambah seiring kondisi di lapangan. Di mana titik-titik yang mulanya dianggap tidak rawan, justru mengalami kekurangan air bersih.

Ia mencontohkan, salah satu wilayah di Desa Menggala, tahun sebelumnya tidak masuk dalam daftar titik lokasi kekeringan. Namun tahun ini menjadi salah satu wilayah yang terdampak dan rutin meminta asupan air bersih. “Jumlah titik kekeringan tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Misalnya, Kecamatan Pemenang yang pada tahun lalu tidak banyak mengalami kekeringan, tahun ini justru mengalami peningkatan jumlah dusun yang terdampak,” ujarnya.  (ris/ari)