Beranda blog Halaman 534

RUPS, Pemegang Saham Setujui LPJ Direksi Bank NTB Syariah Tahun Buku 2024

0
Para pemegang saham foto bersama usai RUPS Tahunan Bank NTB Syariah untuk Tahun Buku 2024, Senin, 30 Juni 2025 di Kantor Pusat Bank NTB Syariah.(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Bank NTB Syariah untuk Tahun Buku 2024 dilaksanakan pada Senin, 30 Juni 2025 di Kantor Pusat Bank NTB Syariah, Jalan Udayana, Mataram. Dalam forum ini, para pemegang saham menyetujui laporan pertanggungjawaban direksi, sekaligus menetapkan sejumlah usulan penting terkait susunan direksi dan komisaris baru yang diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

RUPS yang dihadiri oleh para pemegang saham dari seluruh kabupaten/kota di NTB serta Pemerintah Provinsi NTB ini berlangsung dinamis dan penuh masukan konstruktif.

Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal selaku pemegang saham pengendali menyampaikan bahwa laporan keuangan Bank NTB Syariah tahun 2024 telah disetujui dalam rapat, meskipun dengan sejumlah catatan penting yang harus ditindaklanjuti pengurus ke depan.

“RUPS sudah selesai dan laporan keuangan disetujui dengan catatan. Catatan ini penting untuk diperhatikan oleh pengurus baru agar kinerja bank lebih baik ke depan. Penetapan direksi yang akan diajukan ke OJK juga sudah clear,” tegas Gubernur.

Gubernur Iqbal menyampaikan akan segera mengusulkan enam nama calon Direksi Bank NTB Syariah ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selanjutnya ke enam nama yang diusulkan ini, akan mengikuti fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatuhan.

Iqbal mengatakan, poin penting pembenahan Bank NTB Syariah saat ini adalah menyelesaikan seleksi jajaran direksi BUMD tersebut. Dipastikan, enam nama tersebut sudah dipilih oleh Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan disetujui oleh 10 kabupaten/kota.

“Bukan sudah mengerucut, sudah diputuskan, sudah ditetapkan sebagai direksi. Susunannya sudah ditetapkan dan nanti tinggal diteruskan, dimandatkan kepada Bank NTB untuk diteruskan ke OJK untuk memintakan fit and proper test,” terangnya.

Sementara itu, menyinggung soal adanya usulan dari Bupati Sumbawa terkait pengajuan mantan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W. Musyafirin sebagai komisaris independen Bank NTB Syariah? Mantan Dubes RI untuk Turki ini mengatakan bahwa ia memberikan satu alokasi calon komisaris untuk Pulau Sumbawa.

Proses pemilihan jajaran direksi, lanjut Iqbal tidak dilakukan oleh satu pihak, yaitu dirinya sebagai pemegang saham pengendali. Namun, dilakukan dengan berbagai proses, mulai dari rekomendasi dan keputusan kabupaten/kota, serta melalui seleksi.

“Itu kesepakatan kita, proses RUPS ini pembahasan berlangsung cair. Saya tahu saya sebagai PSP bisa saja mengambil keputusan sendiri, tapi saya tidak ingin melakukan itu. Saya ingin memberikan kesempatan kepada para pemegang saham lain untuk didengarkan,’’ jelasnya.

Hal senada disampaikan oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., yang menekankan bahwa RUPS telah menghasilkan keputusan penting, termasuk penetapan calon direksi dan komisaris independen yang berasal dari Pulau Sumbawa.

“Alhamdulillah kami menyetujui hasil audit keuangan. Kami menerima laporan keuangan tahun 2024 dengan catatan khusus, antara lain evaluasi pembenahan Good Corporate Governance (GCG), kepatuhan terhadap regulasi, serta pemanfaatan CSR oleh pengurus baru,” ujar Jarot.

Ia juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Sumbawa telah menyepakati dan mengusulkan satu nama, yakni Firin, sebagai perwakilan dari Pulau Sumbawa untuk menduduki jabatan komisaris independen. Nama tersebut telah melalui proses seleksi dan akan diajukan ke OJK.

“Ada tiga nama direksi yang diajukan, termasuk cadangan (back-up). Kami berharap ke depan pengawasan lebih ketat, dan aspek kepatuhan tidak diabaikan,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menyoroti perlunya efisiensi pengelolaan dana, termasuk pengeluaran sponsorship yang dinilai cukup besar pada tahun sebelumnya.

“Ke depan kami berharap pengelolaan bank lebih efisien. Sponsorship tahun 2024 sangat tinggi. Bank ini jangan hanya melayani ASN atau guru, tapi juga harus mendukung UKM dan sektor usaha masyarakat luas,” katanya.

Haerul juga menyinggung kurangnya keterwakilan putra daerah dalam jajaran calon direksi. “Memang Pansel sudah melakukan tugasnya. Tapi dari enam nama, hanya satu orang yang berasal dari NTB. Ini menjadi perhatian, karena pemahaman terhadap kondisi lokal sangat penting,” tegasnya. (bul/era)

Jadi Pelajaran Tata Wisata Lebih Nyaman

0
Hj. Baiq Isvie Rupaeda (ekbisntb.com/dok)

KETUA DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda berharap tragedi kematian WNA Brasil Juliana Marins akibat terjatuh di Gunung Rinjani hendaknya menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk menata pariwisata setempat menjadi lebih aman dan nyaman.

‘’Semoga ini menjadi pembelajaran buat kita untuk menata lebih baik lagi tempat wisata yang kini menjadi perhatian masyarakat, baik nasional maupun internasional,’’ kata Baiq Isvie Rupaeda di Mataram, Senin 30 Juni 2025.

Isvie menyampaikan dukacita mendalam atas insiden tersebut. Ia mengapresiasi kinerja sejumlah pihak yang turut terlibat aktif untuk membantu pencarian dan evakuasi Juliana meski tim evakuasi sempat mengalami kendala adanya cuaca buruk, termasuk kabut tebal dan badai.

Kendati demikian, lokasi Juliana baru berhasil ditemukan pada hari Senin 23 Juni 2025 di kedalaman sekitar 600 meter. “Atas nama pimpinan DPRD NTB kami berterima kasih kepada tim SAR gabungan mulai Basarnas, TNI/Polri, Pemprov NTB, dokter forensik RS Bali Mandara Bali, serta dua pendaki profesional menggunakan helikopter dan drone thermal untuk mencari korban hingga diketemukan,” katanya.

Isvie membenarkan bahwa selama pencarian, warganet Brasil mendesak Pemerintah Indonesia untuk mempercepat upaya penyelamatan melalui media sosial, mengungkapkan kekhawatiran atas keselamatan Juliana.

Untuk itu, pihaknya menyampaikan permohonan maaf atas nama DPRD Provinsi NTB kepada Presiden dan pemerintah serta masyarakat Brasil atas insiden tersebut. Atas kejadian tersebut, DPRD akan meminta Pemprov NTB untuk lebih meningkatkan upaya perlindungan dan keamanan bagi setiap wisatawan yang berkunjung ke provinsi ini.

Selanjutnya, kata Isvie, keberadaan tim SAR yang terlatih yang terus siaga jika dibutuhkan dengan cepat. Untuk wisatawan yang ke Gunung Rinjani, dia meminta agar lebih berhati-hati dan memperhatikan kondisi dan cuaca gunung tersebut setiap harinya.

“Jajaran pemprov dan pemkab juga harus berkolaborasi untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan wisatawan selama berada di NTB,” katanya. (ant)

Mengunjungi Peruri, Menembus Ketatnya Ruang Pencetak Uang Rupiah

0
Bulkaino, Wartawan Suara NTB Group mendapat kesempatan berkunjung ke Peruri di Karawang, menyaksikan betapa rahasianya mencetak dan memproses uang rupiah(ekbisntb.com/bul)

Karawang (ekbisntb.com) – Suasana Karawang hangat, ketika saya dan teman-teman rombongan Forum Wartawan Ekonomi (FWE) Nusa Tenggara Barat bersama tim dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Barat memasuki salah satu wilayah paling tertutup di republik ini, komplek Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri), tempat seluruh fisik rupiah yang beredar di negeri ini diproduksi.

Mengunjungi Peruri Karawang bukan perkara sederhana. Tak cukup hanya menunjukkan identitas pers atau surat tugas dari lembaga resmi. Bahkan pegawai Bank Indonesia pun tidak serta-merta bisa masuk ke komplek pencetakan uang ini tanpa izin khusus. Akses ke area ini begitu terbatas, sangat eksklusif dan penuh protokol. Inilah jantung dari kedaulatan ekonomi Indonesia, tempat lahirnya simbol kedaulatan bangsa.

Katanya, tidak banyak pihak yang bisa mendapatkan kesempatan mengunjungi Peruri. Menyaksikan uang dicetak. Bahkan orang Bank Indonesia sekalipun. Karenanya, bagi saya, bisa berkunjung ke tempat ini adalah momentum sejarah.

Keinginan berkunjung ke Peruri adalah keinginan lama. Karena rasanya penasaran, selama ini hanya menulis dan memberitakan tentang uang rupiah sebagai simbol kedaulatan bangsa. Baru tercapai, 26 Juni 2025. Itupun, kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat harus mengajukan jadwal lama untuk disediakan jadwal oleh Peruri.

Beroperasi di lahan seluas 320 hektare, Peruri Karawang adalah satu-satunya tempat pencetakan uang rupiah, baik kertas maupun logam. Termasuk tempat dicetaknya dokumen negara seperti paspor dan materai. Kantor Peruri yang lain berada di Jakarta, tetapi hanya untuk kegiatan administratif. Proses produksi uang hanya dilakukan di Karawang.

Peruri dijuluki “BUMN rasa Bank Indonesia.” Meskipun berstatus Badan Usaha Milik Negara, seluruh proses produksi diatur, diawasi, dan ditentukan oleh Bank Indonesia. Bahkan bahan baku kertas uang, jumlah cetakan uang, harus dari Bank Indonesia.

Tiba di Peruri, Kamis pagi, 26 Juni 2025, kami disambut Kepala Departemen Perencanaan dan Produksi Kontrol Peruri, Uswatun Hasanah beserta tim. Rombongan kami dipimpin oleh Deputy Kepala Kantor Bank Indonesia Nusa Tenggara Barat, Andhy Wahyu Riyadno. Sebelum diperkenankan masuk ke area vital, kami terlebih dulu dikumpulkan di Gedung Serbaguna Wahju Hagono untuk briefing. Di sana kami diberi penjelasan panjang lebar mengenai aturan dan etika selama mengunjungi gedung pencetakan uang.

Aturannya dijelaskan lengkap. Semua benda pribadi harus ditinggalkan. Tak ada kompromi, ponsel, dompet, uang, jam tangan, kamera, semua harus dikeluarkan. Tak ada ruang untuk pelanggaran sekecil apa pun. Setelah dipastikan tidak ada lagi barang-barang lain terbawa, kami diberikan ID Card VVIP, yang sekaligus berfungsi sebagai akses elektronik melewati pintu besi gedung pencetakan uang.

Jarak gedung pencetakan uang ini sekitar 100 meter dari Gedung Serba Guna, kami diarahkan memasuki jalur khusus pengunjung. Setiba di dalam gedung, aroma khas uang kertas baru menyergap hidung begitu pintu terbuka. Rasanya seperti memasuki dunia lain, steril, dan aktivitas di seperti sunyi, dan tertib.

Pengunjung akan melewati gallery seluruh uang yang sudah dicetak oleh Peruri dari semua Tahun Emisi, logam, maupun kertas. Semuanya dipajang di dalam lemari kaca. Hanya bisa dilihat, tak bisa dipegang. Gallery cetakan uang ini adalah cerita panjang perjalanan rupiah di Republik Indonesia.

Kami kemudian diarahkan melalui jalur khusus. Pengunjung tidak diperbolehkan bersinggungan langsung dengan proses pencetakan. Jalur pgawai tidak boleh sama dengan jalur tamu. Pegawai diperiksa saat masuk dan keluar. Mereka mengenakan pakaian kerja khusus dan diawasi oleh sistem keamanan berlapis sebagai SOP di dalam gedung pencetakan uang ini.

Pengunjung hanya punya akses menuju lantai II. Dari sanalah, kita menyusuri ruangan kaca, yang dibawahnya bisa dilihat pegawai Peruri dengan seluruh tahapan proses produksi uang rupiah, layaknya melihat ikan dalam akuarium.

Uang tidak dicetak sembarangan. Prosesnya dimulai dari ruang desain, tempat para pendesain uang bekerja menciptakan gambar, angka, hingga hologram yang menyulitkan pemalsuan. Desain yang sudah disetujui Bank Indonesia kemudian masuk tahap pemelatan sebelum dicetak.

Kami menyaksikan bagaimana mesin-mesin raksasa buatan Jerman dan Jepang bekerja, mencetak uang. Dari tumpukan kertas kosong berselimut pengamanan tinggi ditransformasi menjadi lembaran rupiah. Setiap ruang adalah setiap tahapan hingga ke ruang terakhir yang memastikan seluruh pencetakan uang. Semua proses ini diawasi ketat.

Satu lembar kertas khusus bisa memuat 45 lembar uang. Dan setiap lembar harus sesuai jumlah lembaran uang yang tercetak — tak boleh lebih, apalagi kurang. Hasil cetakan yang cacat sedikit pun, meski hampir tak kasat mata, diberi tanda untuk diserahkan kembali ke Bank Indonesia untuk dimusnahkan.

“Misalnya ada gambar atau garis kecil yang tidak tercetak sempurna, itu tetap dianggap gagal. Semua jumlahnya yang tercetak sempurna dan tidak sempurna dicatat dan dilaporkan ke Bank Indonesia,” ujar Uswatun Hasanah.

Proses pencetakan uang memakan waktu 21 hari hingga benar-benar diserahkan ke Bank Indonesia untuk diedarkan. Bukan hanya karena teknis mesin, tetapi karena tinta yang digunakan pun sangat spesifik. Pewarnanya tidak dijual bebas, hanya dipasok oleh vendor luar negeri yang ditunjuk.

Ketahanan warnanya telah teruji tak luntur dan tahan suhu ekstrem.

Ini menjadikan rupiah sebagai salah satu mata uang dengan tingkat keamanan tertinggi di dunia. Bahkan desain rupiah masuk daftar mata uang terumit secara artistik dan teknis.

Uniknya, semua pekerja Peruri harus Warga Negara Indonesia. Tak satu pun pekerja asing diperbolehkan terlibat, meskipun bidang pekerjaannya termasuk sangat teknis dan kompleks. Sebab mencetak uang bukan sekadar soal produksi, ini soal kedaulatan bangsa.

Peruri bukan museum atau tempat wisata. Menginjakkan kaki di dalamnya adalah pengalaman yang langka, nyaris mustahil bagi masyarakat umum. Tapi begitu masuk, melihat dari dekat bagaimana uang dilahirkan, kita akan faham, setiap lembar rupiah yang ada di kantong kita menyimpan kisah panjang, kerahasiaan tinggi, dan pengawasan ekstra ketat.

Maka, saat mengeluarkan selembar uang, ingatlah, itu bukan sekadar alat tukar. Itu adalah simbol kedaulatan bangsa yang dihasilkan dari proses panjang dan tidak sederhana. Dan rasanya beruntung, kami menjadi saksi mata dari proses paling rahasia di republik ini.

Terimakasih Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Barat, Berry A Harahap, beserta jajaran, dan terimakasih Peruri atas pengalaman berharganya.(bul)

Pemprov NTB Bentuk Institusi Juliana Buntut Meninggalnya WNA Brasil di Rinjani

0
Rapat evaluasi pengamanan gunung rinjani oleh Basarnas, TNGR, dan Sekda NTB, Senin, 30 Juni 2025 di Mataram. (ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi NTB berencana membangun institusi Juliana. Pembangunan ini menyusul Jatuhnya Warga Negara Asing (WNA) asal Brasil, Juliana Marins (27) di kawasan Cemara Nunggal menuju Puncak Rinjani pada Sabtu, 21 Juni 2025 lalu.

Plh Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Mohammad Faozal menyampaikan Institusi Juliana adalah sebuah lembaga yang akan fokus pada peningkatan keselamatan dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di kawasan wisata alam Gunung Rinjani.

“Dia menawarkan apa yang dilihat soal safety dan peralatan, minimnya alat keselamatan di pendakian. Ini yang akan kita bahas dengan taman nasional, tali aja tidak ada, penunjuk arah aja tidak ada,” ujarnya, Senin, 30 Juni 2025.

Ia mengatakan, lembaga-lembaga terkait seperti TNGR, Basarnas bisa berkoordinasi lebih lanjut terkait rencana tersebut dengan Duta Besar Brasil. Rencana ini dinilai bukan asal-asalan atau tanpa alasan melainkan pembentukan lembaga ini sudah dipertimbangan.

“Ini tidak asal-asalan tapi memang sudah dipertimbangkan untuk membentuk Juliana institute,” tegasnya.

Pembentukan Institusi Juliana dikatakan permintaan khusus dari orang tua Juliana, bertujuan agar hal yang sama tidak terjadi kepada pendaki-pendaki lain. Komitmen ini sudah disampaikan secara langsung dengan nama Juliana Institut.

“Ini kan mereka yang minta menjadi momentum dari Juliana itu bagi keluarganya,” ungkapnya.

Institusi Juliana dirancang untuk memberikan pelatihan kepada pemandu wisata, tim SAR, serta pelaku wisata alam lainnya, dengan mengedepankan penggunaan peralatan keselamatan standar internasional dan protokol penyelamatan darurat.

Saat ini, Pemprov NTB tengah meminta Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) untuk menyusun proposal pembangunan Institusi Juliana untuk segera dikirim ke Duta Besar Brasil.

“Yang paling penting kita akan membahas satu proposal resmi ke Dubes Brazil untuk tindak lanjut dari diskusi kita soal Juliana Institut yang akan banyak membantu soal safety dan peningkatan SDM terutama Rescue di Rinjani. Terakhir pertemuan hari ini menjadi flashback bagimana pengelolaan rinjani ke depan,” jelasnya.

Selain pembahasan soal institusi Juliana, rapat evaluasi juga mencatat sembilan isu penting lain yang harus segera dibenahi, antara lain penyusunan ulang SOP pendakian, pengelolaan sampah, sistem asuransi, regulasi e-Rinjani, pembatasan kuota, serta lisensi dan sertifikasi untuk tour organizer dan pemandu wisata. Salah satu temuan penting adalah, dari sekitar 600 pelaku wisata di Rinjani, hanya separuh yang memiliki sertifikat resmi.

“SOP ini penting untuk kita pastikan apakah sudah berkesesuaian atau belum dengan orang yang ke rinjani. Usulan tadi bagus, misalnya orang yang ke Rinjani adalah orang yang punya kualifikasi khusus. Kalau yang pemula jangan naik ke Rinjani dulu, sangat beresiko. Mungkin taman nasional harus selektif memberikan orang yang memang punya kualifikasi khusus,“ pungkasnya. (era)

Berkendara Lebih Aman Kuasai Teknik Pengereman Kombinasi pada Motor Sport

0
Tutorial Teknik Pengereman Kombinasi pada Motor Sport(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Keselamatan berkendara bukan hanya soal kelengkapan atribut seperti helm dan jaket, tetapi juga kemampuan teknis dalam mengendalikan sepeda motor, khususnya saat melakukan pengereman. Bagi pengendara motor sport, salah satu teknik paling krusial adalah pengereman kombinasi. Pengereman kombinasi adalah teknik di mana pengendara menggunakan rem depan dan belakang secara bersamaan, dengan komposisi tertentu, guna memperoleh pengereman yang stabil, aman, dan efektif.

Berikut adalah langkah-langkah pengereman kombinasi yang tepat untuk pengendara motor sport:

1. Tutup Gas Terlebih Dahulu
Saat hendak melakukan pengereman, langkah pertama adalah menutup putaran gas dengan cara mendorong grip gas ke depan. Ini penting agar suplai tenaga dari mesin ke roda berhenti, sehingga tidak terjadi dorongan ke depan saat motor mengerem.

2. Tarik Rem Depan dengan 4 Jari
Gunakan empat jari penuh untuk meremas tuas rem depan secara halus tapi mantap. Rem depan memiliki peran dominan dalam menghentikan laju kendaraan, sehingga penggunaannya harus dikontrol dan tidak mendadak.

3. Injak Rem Belakang Secara Bersamaan
Gunakan rem belakang sebagai penyeimbang. Tekanan rem belakang membantu menstabilkan posisi motor, terutama saat pengereman mendadak atau di jalan menurun.

4. Tarik Kopling Saat Motor Hampir Berhenti
Setelah motor hampir berhenti, baru tarik tuas kopling. Menarik kopling terlalu awal dapat mengurangi efek engine brake, yang justru dibutuhkan saat proses perlambatan.

5. Turunkan Kaki Kiri untuk Menyangga
Saat motor benar-benar berhenti, gunakan kaki kiri untuk menyangga motordan tetap jaga keseimbangan. Ini adalah prosedur standar saat berhenti total di persimpangan atau kemacetan.

“Yang paling penting adalah komposisi pengereman. Rem depan harus lebih dominan daripada rem belakang boleh 60 Depan 40 Belakang atau 70 Depan 30 Belakang, karena memiliki daya henti yang lebih besar. Tapi rem belakang tetap harus digunakan sebagai penyeimbang agar motor tidak goyah. Untuk komposisi rem juga harus di sesuaikan dengan situasi dan kondisi jalan” jelas Satria Wiman Jaya, Instruktur Safety Riding Astra Motor NTB.

Dengan menerapkan teknik pengereman kombinasi yang benar, pengendara tidak hanya dapat menjaga kestabilan motor, tetapi juga meminimalkan risiko terjadinya selip atau kecelakaan saat melakukan pengereman mendadak.(bul)

Pemkab Lobar Diminta Serius Dorong “Investor Akan” Membangun

0
Rochidi (Suara NTB/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) diminta serius mendorong pihak perusahaan atau “investor akan”untuk segera membangun di kawasan pariwisata salah satunya Sekotong. Label “Investor atau PT Akan” ini sendiri disematkan, lantaran lahan yang sudah dibeli dan dikuasai tak kunjung dibangun oleh investor. Sehingga hal ini menghambat pengembangan pariwisata.

Kepala Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Rochidi mengatakan pihak desa selama ini tidak pernah tidak respons terhadap siapapun investor yang masuk ke wilayahnya. “Cuma selama ini kan, hanya beli tanah, terus dibiarkan bahkan terindikasi telantarkan lanan,”terangnya, kemarin.

Ia berharap Investor luar negeri yang diinformasikan berbagai media mau berinvestasi di desanya agar serius berinvestasi.

Lebih lanjut kawasan Desanya itu merupakan penyangga KEK, namun kendalanya selain jalan rusak. “Investor akan” juga jadi persoalan, sehingga sebagai bagian Pemdes mendorong Pemda agar intensifkan komunikasi dengan investor agar segera membangun. Sebab persoalan klasik di kawasan pariwisata Lobar, selain Sengigigi aset Wisata Lobar adalah Sekotong. “Kan selama ini masih sebatas wacana atau apa, ndak ada gereget untuk mewujudkan itu sementara dari potensi perlu segera dibangun, apalagi kaitannya dengan penyangga KEK Mandalika,”imbuhnya.

Pihaknya juga berharap Pemkab memfasilitasi dan mempermudah setiap Investor ini. Pemkab harus aware dan ramah terhadap investasi. Jangan sampai terjadi seperti di Pengasing, di satu sisi pembangunan direalisasikan walupun masih bertahap. Namun secara regulasi terkesan seolah dipersulit. “Ini juga satu sisi kendala investor ini, ketika benar-benar bangun tapi ketika bicara regulasi dan administrasi ya itu (kesulitan mereka),”ujarnya.

Ke depan ia berharap Pemkab juga bagaimana ntar kawasan wisata di Lobar ini harus terhubung, baik antara Senggigi, Sekotong dan KEK Mandalika. Lebih-lebih di Gili Gede ada Marina dan pembangunan Hotel Kempinski di kawasan Mekaki. (her)

Pemdes Sambut Baik Rencana Investasi “Marina Bay City”  

0
Ilustrasi Mariana bay city (ekbisntb.mavink.com)

Lombok(ekbisntb.com) -Plang rencana investasi Smart City “Marina Bay City” terpasang di Pengantap Desa Persiapan Pengantap Kecamatan Sekotong, Lombok Barat (Lobar). Investasi Marina Bay City yang disebut dirancang sebagai kota masa depan ini menurut informasi konon bernilai Rp90 triliun. Rencana investasi oleh investor Australia ini pun disambut baik oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Buwun Mas setempat.

Pemasangan baliho rencana investasi dengan berbagai fasilitas premium ini dibenarkan oleh Kades Buwun Rochidi.

Pemasangan baliho itu diketahui dari warga yang memberitahu ke dirinya bahwa ada pihak yang mau memasang. “Saya dikasih tahu warga, kami persilakan. Saya pada prinsipnya kalau benar-benar (berinvestasi) kita dukung. Pasti kita sambut baik,” kata Rochidi, Minggu (29/6).

Ia pun mengizinkan pemasangan baliho sebab pihak desa mendukung setiap investor yang mau berinvestasi di wilayahnya. Pemdes pasti menyambut baik dan mendukung Investasi. Sebab diharapkannya kalau ini terealisasi akan diikuti oleh investor lainnya. Pihaknya sangat berharap agar investasi ini benar-benar terealisasi. Kalau Investor ini benar-benar membangun pihaknya dengan semua pihak siap akan pasang badan untuk mengawal.

Namun demikian ia ingin sebelum berinvestasi ada komitmen dari investor agar memberdayakan dan menyerap warga lokal. Kaitan soal dukungan dari sisi keamanan, hal ini harus dipastikannya bahwa keamanan menjadi prioritas. Sebab ketika membangun faktor keamanan menjadi perhatian utamanya.  Tentu dengan pelibatan warga dengan sendirinya warga akan sadar tentang semua hal ini.

Diakui Rochidi, komunikasi formal pihak investor ke desa belum ada namun dari informasi yang diterima dari Bupati Lobar bahwa memang ada rencana Investor mau berinvestasi di Buwun Mas. “Secara formal (resmi) belum ada dengan desa, justru saya dapat informasi dari Pak Bupati langsung,”kata dia. Ketika itu ia menghadap Bupati Lobar untuk koordinasi kaitan dengan reklamasi di Pangsing.

Saat menemui Bupati, ia diceritakan terkait investor yang masuk ke Buwun Mas. Dari Informasi itu juga, investor sedang mengurus izin. Namun ia sempat menyampaikan ke Bupati bahwa belum ada koordinasi atau komunikasi dengan Pemdes. Ia pun diminta menunggu, pada waktunya akan diajak koordinasi oleh pihak investor tersebut. “Sebatas itu yang saya tahu dari Pak Bupati,’’ imbuhnya.

Lebih lanjut, dari pihak Kadis PU pun ketika itu memberitahunya soal rencana Investasi Smart City itu. Bahkan ia ditunjukkan lahan yang akan dipergunakan investor. “Cuma memang ada rencana kita mau koordinasi dengan pihak desa baik Buwun Mas maupun Desa Persiapan Pengantap, katanya dalam waktu dekat ini,”terangnya.

Informasi yang diperoleh, investornya dari Australia. Dari informasi yang diperolehnya bahwa luas lahan yang dibebaskan seluas 7 hektare.

Sebagai informasi dari berbagai media, bahwa dalam investasi ini berkonsep “next Dubai meets Bali,” proyek ini menawarkan vila mewah, resor pantai, rumah sakit swasta, pusat kesehatan, area digital nomad, kawasan edukasi, hingga marina eksklusif. Seiring jenuhnya Bali, Lombok tumbuh sebagai primadona baru dengan pantai berpasir putih dan infrastruktur yang terus berkembang. Marina Bay City dirancang sebagai kawasan bagi ekspatriat barat yang menginginkan kebebasan, keamanan, dan kualitas hidup tinggi, di tengah tren migrasi dari negara-negara dengan biaya hidup dan pembatasan yang makin tinggi.

Dalam beberapa tahun ke depan, Marina Bay City diprediksi menjadi pusat bisnis, pariwisata, dan hunian elite di kawasan selatan Lombok, dengan nilai total pembangunan yang terus tumbuh dari waktu ke waktu. Marina Bay City berada di lokasi strategis, dekat dari Sirkuit MotoGP Mandalika, pantai berpasir putih, dan teluk dengan terumbu karang yang belum terjamah. Lokasi ini menjadikan Marina Bay City sebagai titik awal bagi ekspatriat dari Australia, Eropa, dan Amerika untuk menikmati gaya hidup tropis yang berpadu dengan teknologi dan infrastruktur modern.(her)

Pengelolaan Parkir dan Pasar, Pemkot Mataram akan Bentuk Perusahaan Daerah

0
H. Lalu Alwan Basri(ekbistntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram akan membentuk perusahaan daerah untuk pengelolaan retribusi parkir dan pasar. Pembentukan perusahaan daerah diharapkan parkir dan pasar dikelola secara profesional.

Sekda Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri dikonfirmasi akhir pekan menerangkan, pengelolaan parkir dan pasar masih dikelola unit pengelola teknis dinas (UPTD) Perparkiran dan UPTD Pasar. Pengelolaan diserahkan ke UPTD dinilai tidak maksimal, sehingga banyak usulan atau masukan dari legislative untuk pembentukan perusahaan daerah parkir dan pasar.

Pembentukan perusahaan daerah perlu dilihat dari aspek kepentingan dan kajian. Perusahaan daerah ini dibutuhkan secara keberlanjutan. “Kita tidak butuhkan hari ini saja, tetapi ke depannya. Lembaga ini harus berusaha bergerak di bidang itu tidak satu-dua hari,” terangnya.

Sekda mengakui, pengelolaan retribusi parkir dan pasar tidak pernah melampui target dari tahun ke tahun. Salah satu terobosan bukan hanya pembentukan badan layanan umum daerah sebagai alternatif pengelolaan retribusi pasar dan parkir, melainkan pembentukan PD.

Pembentukan PD juga harus realistis, apakah lahirnya perusahaan lebih bagus atau lebih maksimal. Pembentukan PD diharapkan parkir dan pasar dikelola secara maksimal. “Kami harus realistis juga dengan pembentukan PD ini, apakah dengan itu lebih bagus atau lebih maksimal,” ujarnya.

Konsep PD sedang dikaji oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah. Mantan Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram menegaskan, perusahaan daerah dibentuk bukan semata-mata mengejar keuntungan melainkan mengutamakan pelayanan. Jika pelayanan dirasakan maksimal oleh masyarakat maka berdampak pada pendapatan daerah. “Kalau urusan uang itu nomor dua. Paling penting adalah pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya. (cem).

Dewan Minta Bapenda NTB Optimalkan Sosialisasi Program Insentif Pajak Bermotor

0
Anggota Komisi III DPRD NTB M Nashib Ikroman(ekbisntb.com/ris)

Lombok (ekbisntb.com) – Anggota Komisi III DPRD NTB M Nashib Ikroman mendorong Pemprov NTB mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan insentif pajak bermotor yang diberikan kepada masyarakat.

“Kebijakan ini sangat membantu masyarakat menengah ke bawah. Perlu disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat,” ungkap politisi Partai Perindo ini pada wartawan, Minggu 29 Juni 2025.

Ia menilai, tanpa adanya sosialisasi yang optimal, maka kebijakan penting berupa insentif pajak bermotorini tidak akan diketahui secara luas oleh masyarakat, sehingga tak optimal pula dirasakan masyarakat.

“Karena, ketika masyarakat tidak mengetahui kebijakan ini. Maka, tidak memiliki impact optimal kepada masyarakat. Dan salah satu evaluasi dari kebijakan diskon pajak pada periode-periode sebelumnya, adalah terkait sosialisasi yang belum optimal. Kalau masyarakat tidak tahu, tentu akan minim respon,” jelas Acip, sapaan akrabnya.

Kata Acip, Pemda Kabupaten/Kota juga harus membantu melakukan sosialisasi kepada kepada masyarakat. Apalagi saat ini, Pemda Kabupaten/Kota sudah mendapatkan opsen pajak yang besar.

“Pemda kabupaten/kota jangan hanya tunggu bagian saja, harus optimal membantu agar kebijakan ini memiliki dampak nyata,” tegasnya.

Salah satu hal yang bisa dilakukan kabupaten/kota, kata Acip, adalah turut melibatkan pemerintah desa dalam sosialisasi kebijakan insentif pajak ini. “Ini ruang yang bisa dimanfaatkan bupati/walikota, mereka juga miliki sistem penagihan pajak bumi dan bangunan (PBB), ini bisa disinergikan,” tandasnya.

Kebijakan ini dinilai lebih baik daripada kebijakan Pemprov Jabar, sebab justru juga memberikan insentif bagi pembayar pajak yang patuh. Pemprov Jabar justru hanya memberikan insentif bagi penunggak pajak.

“Kebijakan ini lebih memiliki rasa keadilan,” sebutnya.

Untuk diketahui, Bapenda NTB meluncurkan program Gebyar Diskon Pajak Kendaraan Bermotor sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat dan strategi peningkatan pendapatan daerah.

Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB, Fathurrahman, mengatakan program ini memberikan berbagai bentuk keringanan dan insentif pajak kendaraan bermotor, baik untuk wajib pajak yang patuh maupun kelompok masyarakat kurang mampu.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur NTB Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Selain pembebasan pajak bagi kelompok tertentu, insentif khusus juga diberikan bagi pemilik kendaraan yang menunggak atau tidak melakukan daftar ulang (TMDU), serta kendaraan berpelat luar daerah yang melakukan mutasi masuk ke NTB dan mengganti ke pelat DR atau EA.

“Tujuan utama program ini adalah menjaring kembali potensi kendaraan aktif di NTB yang saat ini masih di bawah 50 persen dari total kendaraan terdaftar,” ungkap Fathurrahman. Ia menambahkan bahwa jumlah kendaraan yang menunggak pajak masih lebih besar dibandingkan yang aktif membayar.

Insentif PKB ini berlaku mulai 1 Juli 2025 hingga 30 September 2025. Insentif ini berupa pembebasan denda PKB, bebas tunggakan di atas 5 tahun, dan diskon PKB hingga 50%. Selain itu, ada juga pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan dari luar daerah yang balik nama ke pelat lokal NTB.(ris)

Pengelolaan Parkir Butuh Perbaikan Besar-besaran

0
Seorang jukir mengatur kendaraan di kawasan pertokoaan di Kota Mataram. Pengelolaan parkir perlu dilakukan perbaikan besar-besaran. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Capaian retribusi parkir belum optimal dari tahun ke tahun. Buruknya pelayanan serta pengawasan lemah terhadap juru parkir dinilai menjadi pemicu. Salah satu potensi retribusi daerah ini, dibutuhkan perbaikan besar-besaran.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin ditemui pekan kemarin membenarkan, pengelolaan parkir butuh perbaikan menyeluruh. Perbaikan utama adalah membangun kesadaran juru parkir menyetor retribusi ke kas daerah. Juru parkir banyak kurang setor bahkan tidak menyetor pendapatan harian mereka.

Paling mendesak adalah uji petik. Uji petik tidak bisa dilakukan serta merta di semua titik, karena dibutuhkan proses dan melibatkan pihak ketiga supaya hasilnya diterima oleh jukir. “Kenapa uji petik penting karena banyak laporan dari jukir titik parkirnya sepi. Titik parkir sepi membuat mereka tidak bisa nyetor dan kurang nyetor. Padahal, tidak mungkin mereka mengaku ramai,” terangnya.

Koordinator lapangan diminta bekerja tiga kali lipat dari semestinya. Jukir ini harus diawasi atau didatangi setiap hari, supaya mereka merasa diawasi dan mempunyai kewajiban membayar retribusi.

Sebagai contoh kata Zulkarwin, jika jukir menyetor Rp100 ribu, maka hak diperoleh Rp50 ribu. “Padahal sudah jelas penghasilan diperoleh kalau mereka nyetor Rp100 ribu, berarti mereka dapat Rp50 ribu,” sebutnya.

Banyak inovasi dilakukan Dishub melalui qris, memperbanyak korlap, dan penindakan. Kenapa targetnya tidak pernah terpenuhi? Mantan Camat Selaparang mengatakan, pengelolaan parkir tidak sederhana karena berhadapan dengan masyarakat berpenghasilan rendah dan uang harian. Jika tidak diperketat pengawasan dan sering turun, maka uang dibawa pulang sehingga mengakibatkan kurang setor. “Kurang setor dimaklumi, tetapi jadi perhatian adalah tidak mau setor,” pungkasnya.

Pihaknya mencari alasan kenapa jukir tidak nyetor. Padahal, pelanggan tetap membayar parkir. Seandainya sepi solusinya jukir menyarankan pelanggan menyetor menggunakan quick respons Indonesian standar (Qris), sehingga jukir terbebas dari tanggungjawab.

Ia menyebutkan, realisasi parkir sampai bulan Juni baru mencapai Rp4,7 miliar atau 26 persen dari target Rp18 miliar. “Masih sangat rendah sekali,” sebutnya.

Rendahnya realisasi parkir di triwulan II, ia mengingatkan kepala UPTD Perparkiran dan korlap turun mengawasi jukir. Apabila jukir enggan menyetor sebaiknya diberhentikan. (cem)