Beranda blog Halaman 533

Tenun NTB Terpilih Mewakili Indonesia pada Ajang World Expo Osaka

0
Ketua Dekranasda Provinsi NTB Sinta Agathia Soedjoko menerima audiensi perwakilan Salimah NTB dan Sri Lestari selaku owner Riles Lestary, Selasa (1/7). (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com)– Tenun NTB karya brand lokal Riles Lestary di bawah naungan Salimah NTB  terpilih mewakili Indonesia pada ajang World Expo Osaka, Jepang, pada 7-13 Juli 2025. Ketua Dekranasda Provinsi NTB Sinta Agathia Soedjoko mendukung penuh hadirnya tenun NTB pada acara yang akan dihadiri oleh 161 negara dan 9 organisasi internasional tersebut.

Dalam pertemuannya dengan perwakilan Salimah NTB dan Sri Lestari selaku owner Riles Lestary, Sinta  berharap tenun NTB akan semakin mendunia melalui event World Expo Osaka Jepang ini. Karena itu, ia berpesan agar karakter tenun NTB yang ramah lingkungan (suistanable fashion) dapat dipertahankan di kancah nasional maupun internasional.

“Ini adalan misi mengenalkan wastra NTB pada dunia,” ujarnya, Selasa 1 Juli 2025 di Pendopo Gubernur.

Selain itu, Sinta juga menyarankan agar ke depannya pemasaran tenun NTB bisa lebih masif lagi dilakukan secara online. Hal ini agar masyarakat dunia semakin mudah dalam mengenali sekaligus membeli wastra yang ditenun langsung oleh para penenun di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa.

Sementara itu, Sri Lestari menjelaskan dalam World Expo Osaka Jepang itu, IKM Riles Lestary akan menampilkan Tenun Songket Lombok – Sumbawa, termasuk Tenunan Muna Pa’a yang berbahan pewarna alami yang ramah lingkungan.

Sri juga menjelaskan tenun yang dibawa akan merefleksikan filosofi pembangunan Indonesia yang tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada harmonisasi antara alam, budaya, dan masa depan. Riles Lestary, menekankan melalui keindahan tenun Lombok dan Sumbawa yang dibawa ada  perempuan-perempuan hebat, gigih, ikhlas, dan tulus melalui benang dan sehelai lembar kain yang turut membantu perekonomian keluarga mereka.

“Ini menjadi representasi nyata dari semangat keberlanjutan dan keharmonisan. Siap menarik investasi dan meyakinkan dunia akan potensi pariwisata, ekonomi digital, serta ekonomi hijau dan biru Indonesia,’’ ujarnya.(r)

 

Rupiah Menguat Dipengaruhi Surplus Neraca Perdagangan Indonesia

0
Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi mengatakan penguatan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi Neraca Perdagangan Indonesia yang surplus 4,3 miliar dolar Amerika Serikat (AS) pada Mei 2025.

“Neraca Perdagangan Indonesia telah mencatat surplus selama 61 bulan berturut turut sejak Mei 2020,” kata Ibrahim dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), surplus Neraca Perdagangan disumbang oleh komoditas non migas, yakni lemak dan minyak hewani atau nabati, bahan bakar mineral, serta besi dan baja.

Surplus komoditas non migas mencapai 5,83 miliar dolar AS, sedangkan komoditas migas tercatat defisit 1,53 miliar dolar AS dengan komoditas penyumbang defisit adalah hasil minyak dan minyak mentah.

Secara kumulatif, neraca perdagangan Januari-Mei 2025 mencatat surplus sebesar 15,38 miliar dolar AS. Surplus tersebut ditopang oleh komoditas nonmigas yang sebesar 23,10 miliar dolar AS, sedangkan migas masih mengalami defisit 7,72 miliar dolar AS.

Sentimen lainnya berasal dari kekhawatiran investor terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) pajak Amerika Serikat (AS) yang baru. RUU tersebut berpotensi meningkatkan defisit fiskal 3,8 triliun dolar AS.

Mengutip Xinhua, Senat AS telah meloloskan RUU pemotongan pajak besar Presiden AS Donald Trump yang menandai langkah prosedural utama menuju pengesahan aturan tersebut sebelum reses pada 4 Juli mendatang.

RUU itu yang setebal 940 halaman dengan judul “One Big Beautiful Bill Act”, disetujui dalam pemungutan suara dengan skor 51-49.

Aturan baru ini untuk memperpanjang pemotongan pajak 2017, memotong pajak lainnya, serta meningkatkan pengeluaran militer dan keamanan perbatasan, sekaligus mengimbangi kerugian pendapatan melalui pemotongan besar-besaran pada Medicaid, kupon makanan, energi terbarukan, hingga program kesejahteraan sosial lainnya.

Setelah pemungutan suara, para senator kemungkinan akan menghadapi debat dan proses amandemen yang panjang di hari-hari mendatang.

Setelah RUU tersebut lolos di Senat, maka RUU tersebut akan kembali ke DPR AS untuk pemungutan suara terakhir sebelum menuju Gedung Putih.

“Investor khawatir bahwa pemotongan pajak yang agresif, yang dipasangkan dengan pengurangan belanja pemerintah, dapat mengikis disiplin fiskal dan memicu inflasi jangka panjang,” ujar Ibrahim.

Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Selasa di Jakarta menguat sebesar 39 poin atau 0,24 persen menjadi Rp16.200 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.238 per dolar AS.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga menguat ke level Rp16.192 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.231 per dolar AS. (ant)

IHSG Menguat Seiring Optimisme Stabilitas Data Ekonomi Domestik

0
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI)(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa pagi bergerak menguat seiring optimisme pelaku pasar terhadap stabilitas data perekonomian domestik.

IHSG dibuka menguat 24,00 poin atau 0,35 persen ke posisi 6.951,68. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 3,82 poin atau 0,49 persen ke posisi 776,47.

“Sepanjang IHSG masih bertahan di atas 6.900, IHSG masih akan melanjutkan penguatannya,” ujar Head of Retail Research BNI Sekuritas Fanny Suherman di Jakarta, Selasa.

Dari dalam negeri, pelaku pasar akan menantikan data neraca perdagangan bulan Mei 2025 yang diperkirakan surplus sebesar 2,53 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya 0,15 miliar dolar AS pada April 2025.

Selain itu, akan ada dirilis data inflasi Juni 2025 yang diperkirakan sebesar 1,83 persen year on year (yoy) dari sebelumnya 1,6 persen (yoy) di Mei 2025.

Untuk inflasi inti diperkirakan sebesar 2,44 persen (yoy) dari sebelumnya 2,4 persen (yoy) di Mei 2025.

Selain itu, pelaku pasar menyambut daftar antrean penawaran saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) yang semakin padat, yang mana total ada delapan emiten yang akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Juli 2025.

Dari mancanegara, pelaku pasar menantikan apakah AS akan menyepakati kesepakatan dagang baru dengan negara mitra, mengingat masa berlaku penangguhan tarif selama 90 hari akan berakhir pekan depan.

Menteri Keuangan AS Scott Bessen menyebut sejumlah negara mitra dagang tengah ‘bernegosiasi dengan itikad baik’.

Namun, Trump mengingatkan, apabila negosiasi gagal, tarif akan kembali seperti pengumuman awal pada 2 April 2025.

Dari kawasan Asia, Biro Statistik Nasional (NBS) China melaporkan indeks manajer pembelian (PMI) manufaktur tercatat di angka 49,7 pada Juni 2025, naik dari 49,5 pada Mei 2025.

Pada perdagangan Senin (30/06), bursa saham Eropa masih bergerak melemah, diantaranya indeks FTSE 100 Inggris menguat 0,43 persen, Euro Stoxx 50 menguat 0,38 persen, indeks DAX Jerman naik 0,51 persen, dan index CAC Prancis naik 0,33 persen.

Sementara itu, pasar saham AS di Wall Street kembali menguat dan mencetak rekor pada perdagangan Senin. Indeks S&P 500 naik 0,52 persen dan mencetak rekor penutupan baru di 6.204,95.

Indeks Nasdaq menguat 0,47 persen juga mencapai level tertinggi sepanjang masa ditutup di 20.369,73. Indeks Dow Jones Industrial Average melonjak 275,50 poin atau 0,63 persen berakhir di 44.094,77.

Bursa saham regional Asia pagi ini, antara lain indeks Nikkei melemah 416,44 poin atau 1,02 persen ke 40.075,50, indeks Shanghai menguat 7,10 poin atau 0,21 persen ke 3.451,76, indeks Hang Seng turub 211,87 poin atau 0,85 persen ke 24.072,00, dan indeks Strait Times menguat 27,24 poin atau 0,58 persen ke 3.991,33. (ant)

Harga Emas Antam Merangkak Naik ke Rp1,896 Juta Per gram

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Selasa (1/7), mulai merangkak naik setelah lima hari berturut-turut turun.

Kini emas Antam dibanderol di harga Rp1.896.000 dari semula Rp1.880.000 per gram atau naik Rp16.000. Sedangkan Harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik ke Rp1.740.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017. Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Selasa:

– Harga emas 0,5 gram: Rp998.000.

– ⁠Harga emas 1 gram: Rp1.896.000.

– ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.732.000.

– ⁠Harga emas 3 gram: Rp5.573.000.

– ⁠Harga emas 5 gram: Rp9.255.000.

– ⁠Harga emas 10 gram: Rp18.455.000.

– ⁠Harga emas 25 gram: Rp46.012.000.

– ⁠Harga emas 50 gram: Rp91.945.000.

– ⁠Harga emas 100 gram: Rp183.812.000.

– ⁠Harga emas 250 gram: Rp459.265.000.

– ⁠Harga emas 500 gram: Rp918.320.000.

– ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.836.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Permintaan Kopi Meningkat, Petani Sembalun Makin Tergiur Menanam Kopi

0
Kelompok Tani Lunaco(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Meningkatnya permintaan kopi, baik dari wisatawan lokal maupun pasar ekspor, membuat warga Sembalun, Kabupaten Lombok Timur semakin tergiur untuk beralih menanam kopi. Hal ini menjadi tren baru di tengah penurunan harga komoditas hortikultura seperti bawang yang selama ini menjadi andalan pertanian di kawasan kaki Gunung Rinjani.

Menurut Moh Roli Wahyudi, Sekretaris Kelompok Tani Kopi Lunaco (Lunaco Agro Kopi), antusiasme masyarakat terhadap budidaya kopi terus meningkat. Hal ini didorong oleh nilai jual kopi yang menjanjikan, baik untuk biji kering maupun green bean.

“Harga kopi saat ini sangat bagus, bisa menyentuh Rp20.000 untuk biji kering, bahkan green bean bisa mencapai Rp250.000 sampai Rp300.000 per kilogram,” ujarnya, Selasa, 1 Juli 2025.

Ia mengungkapkan bahwa kondisi ini mulai mengubah pola pikir masyarakat, yang semula lebih fokus pada hortikultura, kini mulai serius melirik komoditas kopi.

Dengan peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Sembalun, kebutuhan akan kopi lokal pun meningkat pesat.
Namun, meski permintaan tinggi, produksi kopi di Sembalun masih terbatas. Saat ini luas lahan kopi yang telah ditanami warga baru mencapai sekitar 100 hektare dari total luas wilayah Desa Sembalun yang mencapai 5.000 hektare.

“Itu sudah tertanami dan mulai berproduksi. Tapi untuk memenuhi kebutuhan lokal saja kami masih sangat kekurangan,” tambah Roli.

Kelompok Tani Lunaco sendiri mulai aktif sejak tahun 2022 didukung Pertamina Patra Niaga, dan memulai program penanaman kopi pada 2023. Dari 65 anggota yang tergabung, mereka sudah mulai panen perdana dan hasilnya dipasarkan secara lokal.

Roli menambahkan, pihaknya masih membutuhkan dukungan berbagai pihak agar budidaya kopi ini bisa berkembang lebih pesat, terutama dari sisi pembibitan. Kelompoknya saat ini dalam pendampingan dari program CSR Pertamina Patra Niaga dari hulu hingga hilir.

“Harapannya, ke depan bantuan pembibitan bisa ditingkatkan lagi agar lebih banyak masyarakat yang bisa menanam kopi. Ini peluang besar untuk meningkatkan perekonomian warga,” jelasnya.

Dengan potensi alam yang cocok untuk budidaya kopi dan dukungan berbagai pihak, kopi Sembalun diprediksi akan menjadi komoditas andalan baru yang mampu mengangkat kesejahteraan petani di daerah subur ini.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi menegaskan komitmen Pertamina dalam mendukung pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program Corporate Social Responsibility (CSR) di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Ahad menyampaikan bahwa kehadiran Pertamina Patra Niaga tidak hanya sebatas distribusi energi, tetapi juga menyertakan peran sosial yang nyata di tengah masyarakat.

“Kami tidak hanya fokus pada bisnis distribusi energi, tetapi juga melakukan peranan lebih melalui pemberdayaan masyarakat. Ini adalah bentuk keberpihakan kami,” ujarnya.

Contoh konkretnya salah satunya dengan dukungan untuk mengembangkan petani kopi di Sembalun dan NTT, termasuk pembangunan sumur bor air bersih.

Pertamina Patra Niaga juga aktif dalam menyusun program-program CSR berdasarkan pemetaan sosial dan potensi lokal di berbagai wilayah.

“Kami ingin memberikan energi bukan hanya secara fisik, tapi juga energi semangat agar masyarakat tetap percaya diri dan terus berkembang,” tandasnya.(bul)

KPPU Jatuhkan Denda Rp12 Miliar Atas Dugaan Persekongkolan Tender Air Bersih di Lombok Utara

0
Sidang pembacaan putusan yang digelar di Kantor KPPU Jakarta(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi tegas terhadap dua pelaku usaha yang terbukti melakukan persekongkolan dalam pengadaan penyediaan air bersih di Kabupaten Lombok Utara. Total denda yang dikenakan mencapai Rp12 miliar. Putusan ini diambil dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di Kantor KPPU Jakarta pada Senin 30 Juni 2025, dipimpin oleh Ketua Majelis Rhido Jusmadi bersama dua Anggota Majelis, M. Fanshurullah Asa dan Moh. Noor Rofieq.

Dua pihak yang terbukti melanggar adalah Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Amerta Dayan Gunung (sebelumnya bernama PDAM Kabupaten Lombok Utara) sebagai Terlapor I, dan PT Tiara Cipta Nirwana sebagai Terlapor II. Perumda dikenakan denda sebesar Rp 8 miliar, sementara PT Tiara Cipta Nirwana didenda Rp 4 miliar.

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran dalam Tender Pengadaan Badan Usaha Penyedia Air Bersih dengan Teknologi SWRO (Sea Water Reverse Osmosis) oleh PDAM Kabupaten Lombok Utara untuk Tahun Anggaran 2017. Tender tersebut dilaksanakan melalui skema prakarsa badan usaha. Berdasarkan hasil persidangan yang dimulai sejak 1 November 2024, Majelis Komisi menemukan adanya praktik tidak sehat yang mengarah pada pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Tindakan yang dilakukan kedua terlapor antara lain berupa kerja sama yang melanggar hukum dalam mengatur pemenang tender, pemberian peluang eksklusif kepada PT Tiara Cipta Nirwana, serta penetapan perusahaan tersebut sebagai pemrakarsa tanpa memenuhi prosedur dan dokumen yang sah. Hal ini menyebabkan berkurangnya partisipasi pelaku usaha lain dalam proses tender, dan secara langsung merusak iklim persaingan yang sehat.

Selain itu, pengadaan tersebut juga ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 19 Tahun 2015.

Setelah melalui berbagai proses persidangan, Majelis Komisi memutuskan bahwa kedua terlapor secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, yang melarang pelaku usaha bersekongkol dalam menentukan pemenang tender.

Kedua terlapor diwajibkan membayar denda tersebut ke kas negara dalam waktu maksimal 30 hari setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht). Jika mengajukan keberatan, masingmasing terlapor wajib menyampaikan jaminan bank sebesar 20% dari nilai denda ke KPPU dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan.

Lebih lanjut, KPPU juga memberikan rekomendasi kepada Bupati Lombok Utara agar menyelesaikan masalah perizinan dan administrasi teknis yang terkait pengadaan tersebut, serta kepada Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang di Lombok Utara untuk memberikan pembinaan kompetensi dan profesionalisme dalam proses pengadaan barang dan jasa.(r/bul)

Tinggi, Antusiasme Peserta Ikuti Event Fornas VIII 2025 di NTB

0
Plh Sekda NTB H. Lalu Moh. Faozal (tengah), Deputi 1 Bidang Sport Mihra Dildari (dua dari kiri) saat memberikan keterangan terkait kesiapan pelaksanaan Fornas VIII 2025 di Mataram, Senin 30 Juni 2025. (ekbisntb.com/ham)

Lombok(ekbisntb.com) –Minat peserta dari 72 Induk Organisasi Olahraga (Inorga) mengikuti event Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) VIII 2025 di NTB, tanggal 26 Juli hingga 1 Agustus 2025 mendatang cukup tinggi. Hal ini bisa dilihat dari jumlah pendaftar sementara hingga Senin, 30 Juni 2025 yang mencapai 2.000 orang.

“Hingga saat ini, tercatat sebanyak 2.000 peserta dan masih berjalan. Di antaranya 15.000 atlet dan ofisial telah mendaftar dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Partisipasi dari provinsi-provinsi ini menandakan antusiasme tinggi terhadap olahraga masyarakat berbasis komunitas dan budaya,” ungkap Deputi 1 Bidang Sport Panitia Fornas VIII 2025 Mihra Dildari dalam keterangannya di Mataram, Senin, 30 Juni 2026. Hadir juga pada kesempatan ini, Pelaksana Harian (Plh) Sekda NTB H. Lalu Moh. Faozal, S.Sos., M.Si.

Menurutnya, Fornas VIII NTB 2025 merupakan panggung olahraga rakyat dan budaya Nusantara mengusung tema: “Kalah Menang, Semua Senang” dengan tagline “NTB Makmur Mendunia”. Hal ini sebagai semangat membumikan olahraga di tengah masyarakat dan mempromosikan kekayaan budaya serta potensi pariwisata NTB ke level nasional bahkan internasional.

Selain itu sebanyak 72 + 2/3 Inorga, akan dipertandingkan dalam Fornas VIII. Dan, terdapat 3 olahraga tradisional negara ASEAN yang akan tampil sebagai bagian dari pengenalan dan pengembangan cabang olahraga masyarakat baru.

“Beberapa inorga yang populer antara lain Senam Tera Indonesia, panco, egrang dan gasing tradisional. street soccer, barongsai, dan lainnya,” terangnya.

Ajang ini juga diikuti perwakilan dari sejumlah negara ASEAN dan negara dari Turki untuk kegiatan ekshibisi budaya dan olahraga. “Seperti dari Turki (yakni memanah – berkuda). Ada juga SUP-kelas OPEN (partisipasi internasional) dan olahraga tradisional negara ASEAN,” ujarnya.

Mengenai venue dan pendukung, diakuinya, panitia telah mempersiapkan 40 venue utama dan pendukung yang tersebar di Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara dan Pulau Sumbawa. Tahap uji coba venue (test event) telah dilakukan sejak awal Juli 2025, dan akan terus dilakukan simulasi teknis hingga hari H penyelenggaraan.  ‘’Atlet dan ofisial, dijadwalkan mulai tiba tanggal 24 Juli 2025,’’ tambahnya.

 Mengutip pesan Ketua Panitia Pelaksana Fornas VIII 2025, Nauvar Furqony Farinduan, jika Fornas VIII bukan hanya ajang olahraga, tapi juga momentum strategis membangun persatuan, budaya, dan kebangkitan ekonomi lokal.

Hal senada disampaikan Plh Sekda NTB H. Lalu Moh. Faozal. Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) Setda NTB ini menegaskan, komitmen Pemprov NTB dalam mendukung pelaksanaan Fornas VIII 2025 di NTB. Pihaknya juga mengingatkan jajaran panitia tingkat nasional dan daerah merapatkan barisan dan mempersiapkan dengan baik event Fornas.

tak hanya menjadi ajang olahraga masyarakat terbesar, tapi juga diharapkan menjadi pemicu kebangkitan ekonomi lokal.

Dengan estimasi kehadiran lebih dari 15.000 peserta dan ofisial dari seluruh provinsi di Indonesia serta delegasi dari negara ASEAN, NTB dipastikan akan mengalami lonjakan aktivitas ekonomi di berbagai sektor.

Diakuinya, event ini akan menciptakan multiplier effect yang signifikan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor akomodasi, transportasi, serta industri kreatif lokal. Peserta akan menginap di  lebih dari 38 titik penginapan yang ada di daerah ini. Belum lagi kebutuhan logistik, makanan, transportasi, hingga suvenir, semuanya akan memberdayakan pelaku usaha lokal.

Pihaknya juga menargetkan 90 persen kebutuhan logistik dan perlengkapan untuk Fornas VIII 2025 disediakan oleh pelaku usaha dari dalam daerah, mulai dari tenda, konsumsi, kaos, hingga cetakan materi promosi seluruhnya dikerjakan oleh vendor lokal. Begitu juga dari sisi transportasi dan penyedia jasa lainnya di NTB akan merasakan dampak dari pelaksanaan event ini.

Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sekitar Rp 38 miliar untuk mendukung penyelenggaraan event ini dan menggandeng influencer (selebriti internet) dalam mempromosikan venue atau kegiatan pertandingan nanti. (ham)

Pelaku Wisata Akui Jalur Treking Rinjani Belum Memenuhi Standar Keselamatan Pendaki

0
Jalur treking ke Gunung Rinjani yang disebut masih belum memenuhi standar keselamatan pendaki. (ekbisntb.com/tngr)

Lombok (ekbisntb.com) – Ketua Forum Ketua Forum Wisata Lingkar Rinjani, Royal Simbahulun mendorong untuk peningkatan standar kualitas keselamatan jalur pendakian ke Gunung Rinjani Rinjani. Pasalnya sejauh ini, jalur treking belum memenuhi standar kesehatan. Masih sangat minim fasilitas kesehatan dan minimnya tenaga penyelamatan.

Menjawab media di Selong, Senin 30 Juni 2025, Royal, menyebut kasus jatuhnya wisatawan asal Brasil, Juliana Marins, meninggal harus jadi pelajaran besar. Standar Operasional Prosedur pendakian harus dibuat lebih baik dan memenuhi standar penyelamatan.

Rencana teknis, kata Ketua Forum ini empat wisatawan akan didampingi satu pendamping baik guide ataupun porter. Kalaupun rombongan sudah lima, maka bisa saja dua guide yang mendampingi.

“Mulai perbaiki dari hulu, ke depan syarat jadi guide dan porter bisa memiliki sertifikat rescuer atau setidaknya memiliki sertifikat dasar soal penyelamatan,” ungkapnya.

Saat ini di sekitar kawasan Rinjani terdapat 750 guide dan 1.700 porter. Soal profesionaliame para guide dan porter ini diakui selama ini hanya dalam hal melayani tamu, sedangkan untuk teknik penyelamatan ketika terjadi masalah masih lemah.

Mestinya dari regulasi dari TNGR sebagai pemilik kawasan untuk melatih. “Makanya perlu dilakukan pemerintah, Rinjani kan mau masuk kelas dunia,” imbuhnya.

Royal menambahkan tamu yang datang ke Rinjani adalah tamu-tamu berduit dan berkualitas. Peralatan memang harus disediakan. Kasus Juliana yang jatuh jam 5 Subuh, tapi tim yang datang sore hari. “Kita ingin siapkan tim penyelamat bukan tim mengambil mayat orang,” paparnya.

Ke depan Rinjani diyakini banyak peminatnya. Kalau tidak memiliki standar keselamatan, khawatir yang datang merupakan tamu yang tidak berduit. (rus)

Wacana Tambang Sekotong Dilegalkan, Walhi NTB Ingatkan Pemkab Perlu Kajian Mendalam dan Komprehensif

0
Wabup Lobar Hj. Nurul Adha saat mendampingi Wakil Kepala I BP Taskin RI Nanik Sudaryati Deyang meninjau lokasi tambang emas di wilayah Sekotong belum lama ini. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Munculnya wacana melegalkan pertimbangan emas di Sekotong dari Pemkab Lombok Barat (Lobar) mendapatkan respons dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB. Kendati tujuannya untuk memberikan kesejahteraan yang merata bagi warga di daerah itu, WALHI mengingatkan Pemkab jangan buru-buru memberikan izin legalitas. Perlu ada kajian mendalam dan komprehensif terkait dampaknya.

Ketua Walhi NTB, Amri Nuryadin meminta agar Pemkab Lobar tidak serta merta atau ujug-ujug memberikan izin tanpa melihat daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang sampai hari ini sebenarnya sudah mengalami kerusakan.

“Hari ini wilayah Sekotong banyak tempat yang sudah mengalami kerusakan yang tentunya membutuhkan pemulihan terlebih dahulu,” ujarnya terkait adanya wacana Pemkab Lobar untuk melegalkan aktivitas pertambangan rakyat di Kawasan Sekotong, Senin 30 Juni 2025.

Kalau konteksnya untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, kata dia, banyak pilihan-pilihan yang sebenarnya bisa dilakukan Pemkab Lobar. Kalau pun pemberian izin itu tetap dilakukan, itu harus berdasarkan kepada bahwa pemberian izin itu tidak pada semua tempat atau lokasi dan pada semua orang.

”Itu prinsip izin. Kenapa ? karena operasional pertambangan itu pasti memiliki daya rusak, sehingga perlu mengkaji lebih dalam tentang pemberian izin itu,” lanjutnya.

Menurut Amri Nuryadin, ada kajian ekologi yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Seperti bagaimana kemudian limbahnya seperti apa dikelola, yang menggunakan (zat kimia) apa nantinya. Itu tidak serta merta karena alasan mencari keuntungan, tapi tidak memikirkan kerugian yang akan dirasakan nanti ke depan,” tegasnya.

 Sebelumnya Wabup Lobar Hj. Nurul Adha belum lama ini mengatakan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Lobar sebesar 12,6 persen, dan kemudian angka kemiskinan ekstrem 1,57 persen. Kecamatan Sekotong menjadi menyumbang angka kemiskinan tertinggi. Padahal secara potensi, kawasan Sekotong memiliki begitu banyak potensi yang menjanjikan seperti pertambangan, pariwisata, pertanian hingga kelautan.

Sebagai salah satu daerah yang kaya akan potensi alam, pemerintah pun mulai mencoba mencari formula untuk menekam angka kemiskinan di kawasan Sekotong. Salah satu upaya yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melegalkan aktivitas pertambangan masyarakat yang ada di kawasan Sekotong.

”Kantong kemiskinan tertinggi di Lobar itu Sekotong.  Karena dasar itu, kemudian bapak Kapolda NTB sesuai keterangan Ibu Wakil Kepala I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) RI Nanik Sudaryati Deyang menyampaikan ada pertambangan di Sekotong, tapi masyarakat sekitar miskin, kemudian Beliau datang untuk survei,”  ungkapnya.

Atas dasar itulah muncul harapan agar Pertambangan rakyat itu bisa dilegalkan, kemudian membentuk bentuk koperasi, sehingga masyarakat betul-betul menikmati hasilnya. ”Supaya Pertambangan kita aman secara kesehatan lingkungan, tidak lagi memakai mercury, tetapi ada alternatif lain dan teknologi yang tepat juga dipakai untuk pertambangan yang ramah lingkungan,” jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Kepala I BP Taskin RI Nanik Sudaryati Deyang menyampaikan bahwa saat ini pertambangan masih digarap dalam “iegal” dan belum digarap dengan pola-pola yang modern. Bahkan untuk pemurnian masih menggunakan merkuri yang sangat berbahaya. “Ini kan ironis, bagaimana kekayaan alam kita dibawa ke luar dengan secara ilegal. Bapak Kapolda NTB mengusulkan akan dibuat yang mengelola ini adalah seperti koperasi. Dan akan dibuat sekitar 60 koperasi dan beranggotakan satu koperasi 500 orang,” jelasnya.

Ditambahkan Nanik, bahwa nanti BP Taskin RI akan memperjuangkan agar koperasi itu diusulkan dan mendapatkan izin baik dari Kementerian Koperasi dan izin tambang dari Kementerian ESDM.  (her)

Rencana Pajak E-Commerce Digodok, UMKM di Mataram Masih di Bawah Ambang Kena Pajak

0
M. Ramadhani(ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah pusat tengah membahas rencana pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi digital, termasuk e-commerce dan marketplace. Menanggapi wacana ini, Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM (Disperinkop dan UKM) Kota Mataram menyatakan bahwa mayoritas pelaku UMKM di Kota Mataram belum mencapai ambang penghasilan yang dikenai pajak.

Kepala Disperinkop dan UKM Kota Mataram, M. Ramadhani, mengungkapkan bahwa pelaku UMKM yang aktif berjualan di platform e-commerce masih sangat terbatas.

“UMKM yang jualan di e-commerce itu ada, tapi kira-kira hanya 10 persen yang benar-benar aktif di sana. Untuk penghasilannya, saat ini belum terdata secara rinci,” sebutnya saat dikonfirmasi Ekbis NTB, Senin, 30 Juni 2025.

Ia meyakini bahwa sebagian besar UMKM digital di Mataram belum memiliki omzet yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak.

“Saya yakin, untuk e-commerce UMKM di Kota Mataram belum ada yang mencapai penghasilan Rp500 juta per tahun. Biasanya mereka berada di kisaran di bawah Rp300 juta. Jadi saya yakin mereka belum ada yang memenuhi syarat untuk pembayaran pajak,” tegasnya.

Meski demikian, Ramadhani menegaskan bahwa jika kebijakan tersebut resmi diberlakukan, pihaknya akan mendukung pelaksanaannya sesuai regulasi. Pihaknya juga akan melakukan pendataan lebih rinci terhadap UMKM digital.

“Kalau nanti aturan itu berlaku, saya pikir akan berjalan sesuai regulasinya. Kalau memang UMKM kita memiliki omzet tinggi (Rp500 juta per tahun) dan sesuai pada aturan, pasti mereka akan mengikuti regulasi, karena sudah proporsional dengan omzetnya. Dan tentu akan ada pendataan lebih rinci kepada UMKM-UMKM yang berjualan di e-commerce,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mataram, I Nyoman Suwandiasa, menyebut tren digitalisasi di kalangan UMKM Mataram terus berkembang. Menurutnya, sebagian pelaku usaha sudah mulai aktif memanfaatkan platform digital, terutama media sosial, untuk memasarkan produk.

“Beberapa UMKM yang ada sudah mulai aktif dalam dunia digital, terutama di media sosial. Untuk e-commerce, memang beberapa sudah mulai masuk ke ranah tersebut, khususnya yang bergerak di kuliner seperti kripik, jajanan, hingga kopi,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa pertumbuhan dunia digital menjadi peluang besar yang harus terus didorong. “Dunia digital berkembang sangat pesat. UMKM mulai aktif di dunia digital. Ini perlu terus didorong,” tambahnya.

Bagi Pemerintah Kota Mataram, rencana kebijakan ini menjadi momentum untuk memperkuat basis data dan pendampingan terhadap pelaku UMKM, sekaligus mendorong kesadaran pentingnya pencatatan usaha yang rapi dan transparan di tengah era ekonomi digital yang semakin kompetitif.(hir)