Beranda blog Halaman 535

PKL Berjualan di Bahu Jalan akan Ditertibkan, Dewan Dorong Solusi Humanis

0
Hj. Sinta Primasari(ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Ratusan pedagang kaki lima (PKL) masih nekat berjualan di bahu dan badan jalan di sejumlah titik di Kota Mataram. Aktivitas ini dinilai tidak hanya melanggar aturan ketertiban umum dan lalu lintas, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.

Merespons kondisi tersebut, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan sejumlah pemangku kepentingan (stakeholder) kini tengah menyiapkan langkah tegas untuk melakukan penertiban. Kegiatan pengawasan dan penataan kawasan lalu lintas ini akan menyasar seluruh hambatan samping, termasuk pedagang yang berjualan di trotoar, di badan jalan, maupun di bahu jalan.

Namun, langkah tegas ini menuai sorotan dari kalangan legislatif. Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Hj. Shinta Primasari, ST., mengkritisi rencana penertiban tersebut jika dilakukan tanpa solusi yang jelas bagi para pedagang kecil.

“Ini membingungkan. Sebelumnya Pemkot menyampaikan komitmen menciptakan 1.000 UMKM baru, baik secara online maupun offline. Hal ini tentu bertentangan jika kemudian eksekutif justru menggunakan pendekatan tangan besi untuk menertibkan mereka,” ujar Shinta saat diwawancarai Ekbis NTB, Minggu 29 Juni 2025.

Ia menegaskan, sebelum tindakan penertiban dilakukan oleh tim gabungan, seharusnya pemerintah menyediakan solusi terlebih dahulu bagi para pelaku UMKM, minimal berupa lahan alternatif untuk mereka berjualan dan tetap bisa melanjutkan mata pencaharian.

“Berikan mereka tanggung jawab, misalnya soal pengelolaan sampah secara mandiri. Tapi jangan langsung digusur begitu saja tanpa ada solusi,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat ini.

Shinta juga mempertanyakan mengapa penindakan baru dilakukan setelah aktivitas perdagangan menjadi ramai dan menimbulkan persoalan. Menurutnya, tugas pengawasan seharusnya sudah dilakukan sejak awal oleh Satpol PP dan Dishub.

“Kenapa baru sekarang? Jangan pas sudah ramai baru ditertibkan. Dari awal dong. Kalau dibiarkan dulu, lalu tiba-tiba ditindak, wajar jika pedagang merasa dizalimi,” imbuhnya.

Ia mengingatkan agar kebijakan penataan kota tidak justru menindas masyarakat kecil. “Jangan sampai masyarakat lemah jadi korban. Siapkan dulu lapaknya, buatkan zona kolektif. Mereka pasti enggan kalau harus pindah ke tempat yang jauh tanpa fasilitas memadai,” demikian Shinta. (fit)

Konsumen Diimbau Waspadai Onderdil Palsu, Ini Ciri-ciri Sparepart Asli Honda

0
Penting bagi konsumen untuk mengenali ciri-ciri suku cadang asli, khususnya produk Honda Genuine Parts(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Peredaran onderdil atau suku cadang sepeda motor palsu kian marak di pasaran. Konsumen diimbau lebih waspada agar tidak tertipu, karena selain merugikan secara ekonomi, penggunaan suku cadang palsu juga berisiko membahayakan keselamatan berkendara serta merusak komponen lain kendaraan.

Sparepart Manager Astra Motor NTB, Nyoman Purnama Jaya, mengatakan penting bagi konsumen untuk mengenali ciri-ciri suku cadang asli, khususnya produk Honda Genuine Parts (HGP). Ia mengimbau agar konsumen lebih cermat dan teliti sebelum membeli.

“Cek kode atau barcode, cek kondisi kemasan, cek harga barang apakah sesuai dengan harga di pasaran atau marketplace, dan pastikan memiliki garansi,” ujarnya, Jumat, 28 Juni 2025.

Berikut enam ciri utama yang bisa dikenali pada onderdil asli Honda:

  1. Memiliki Kode dan Nomor Seri Suku cadang asli selalu disertai kode dan nomor seri yang dicetak presisi, tidak mudah pudar, dan dapat diverifikasi melalui katalog atau website resmi. Produk palsu sering meniru, namun cetakan biasanya buram, tidak rapi, dan mudah hilang saat digosok.

  1. Kemasan Berkualitas Kemasan produk asli terbuat dari bahan kardus tebal, halus, dengan warna tajam, dan dilengkapi stiker hologram pabrikan yang sulit dilepas tanpa merusak kemasan. Sebaliknya, kemasan produk palsu biasanya tipis, mudah rusak, dengan tulisan dan warna yang pudar.

  1. Dilengkapi Garansi Resmi Produk asli disertai garansi resmi dari pabrikan atau bengkel rekanan, dengan masa berlaku antara 6 hingga 12 bulan. Garansi ini menjamin pertanggungjawaban jika terjadi kerusakan. Sparepart palsu umumnya tidak memiliki garansi atau hanya berupa garansi toko.

  1. Spesifikasi Sesuai Standar Sparepart asli memiliki ukuran, berat, dan material sesuai standar pabrikan. Komponen terasa kokoh dan presisi saat dipasang. Sebaliknya, produk palsu biasanya lebih ringan, kurang presisi, dan mudah menimbulkan suara asing saat digunakan.

  1. Harga Sesuai Pasaran Resmi Produk palsu bisa dijual lebih murah maupun lebih mahal untuk mengecoh konsumen. Oleh karena itu, penting untuk membandingkan harga dari beberapa sumber resmi. Harga sparepart asli umumnya konsisten dan masuk akal sesuai standar pabrikan.

  1. Tersedia di Kanal Resmi Sparepart asli dapat dibeli melalui website resmi pabrikan atau marketplace terpercaya yang ditunjuk. Untuk produk Honda, konsumen dapat mengakses website Astra Motor atau toko resminya di platform e-commerce seperti Tokopedia.

“Pastikan keaslian produk Honda Genuine Parts dengan melakukan penggantian di bengkel AHASS. Produk HGP memberikan jaminan keaslian, jaminan harga, dan jaminan garansi,” tutup Purnama. (bul)

Proyek Kereta Gantung Rinjani Terkendala di Kementerian

0
Ilustrasi Kereta Gantung(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Proyek pembangunan kereta gantung rinjani yang telah ground breaking sejak tahun 2023 seakan tanpa kejelasan. Bahkan, baru-baru ini beredar informasi proyek tersebut dibatalkan sebab investor utama proyek ini menghilang. Menanggapi hal ini, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan proyek tersebut masih berjalan, saat ini masih dalam proses perizinan di pemerintah pusat, yang dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Eva Dewiyani. Ia memastikan, proyek tersebut masih berjalan. Bahkan, beberapa pekan lalu investor asal China, PT Indonesia Lombok Resort (ILR) berkunjung ke kantor DPMPTSP.

“Sampai sekarang belum keluar izin dari pusat. Mereka sempat ke kantor DPMPTSP awal bulan (Juni, red),” ujarnya kepada Suara NTB, Sabtu, 28 Juni 2025.

Asisten III Setda NTB ini membeberkan, pengerjaan proyek senilai Rp6,5 Triliun masih terkendala izin di pemerintah pusat berkaitan dengan izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

“Masih ada beberapa catatan dari Kementerian LHK yang harus disesuaikan dalam dokumen AMDAL PT ILR,” katanya.

Begitupun dengan Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPJWLA) yang masih dalam proses migrasi atau proses menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kementerian yang sama.

Sebelumnya, Sekdis DPMPTSP NTB, Wahyu Hidayat mengaku khawatir proyek pembangunan kereta gantung Rinjani tak terealisasi. Pasalnya, hingga saat ini, proyek tersebut masih terkendala perizinan. Padahal, pembangunan proyek ini awalnya direncanakan akan dibangun tahun 2024. Namun, sampai dengan pertengahan tahun 2025, eksekusi untuk membangun proyek sepanjang 9 kilometer tersebut tak terendus.

Mantan Plt Kepala DPMPTSP NTB ini mengatakan dirinya masih mendorong dan mendampingi setiap langkah perizinan proyek tersebut agar realisasi proyek ini tidak hanya wacana.

Sebab, rumitnya perizinan pembangunan proyek kereta gantung yang dirancang akan dibangun di Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah tersebut akan berdampak pada investor dan investasi. Wahyu menyatakan, alotnya perizinan ini bersebrangan dengan tupoksinya sebagai Dinas Penanaman Modal.

Adapun dengan lambannya perizinan ini menurutnya dapat berdampak pada citra NTB, yang mana Pemprov NTB hanya memberikan janji manis kepada investor. Tetapi proses untuk mendapatkan izin sangat rumit dan berbelit. Sehingga, ia berharap seluruh OPD teknis tidak hanya memberikan ruang kepada investor, tetapi juga mendampingi seluruh rangkaian untuk mendapatkan perizinan.

“Kita sudah suruh investor masuk. Tetapi konsekuensi kita suruh orang masuk yaa kita harus back up juga. Tetapi back up bukan hanya di DPMPTSP. Karena DPMPTSP fungsinya legalitas. Jadi yang kami harapkan perlunya sinegritas dari berbagai OPD tekhnis yang gabung kerjaannya yang hampir sama, satu garis dengan DPMPTSP,” jelasnya. (era)

Pemprov NTB Akui Tak Tahu Pembangunan Marina Bay Rp90 Triliun di Lombok

0
Ilustrasi Pulau Buatan Marina Bay(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengaku tak mengetahui adanya proyek Marina Bay mirip Dubai yang akan dibangun di Selatan Lombok.

Plh Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Mohammad Faozal menegaskan bahwa dirinya belum mengetahui informasi pembangunan mega proyek dengan nilai fantastis mencapai Rp90 triliun.

“Nah saya belum ada info,” katanya kepada Suara NTB, Sabtu, 28 Juni 2025.

Menyinggung soal adakah koordinasi antara Pemprov NTB bersama dengan pengusaha asal Australia yang akan menjadi investor pada proyek ini, Asisten II Setda NTB ini mengaku belum mendapatkan informasi mengenai hal tersebut.

“Saya belum tahu ya,” katanya singkat.

Hal serupa disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Eva Dewiyani. Asisten III Setda NTB ini mengatakan belum bisa membeberkan apapun sebab tidak mengetahui informasi pembangunan “Marina Bay City” setara Dubai dan Bali di Lombok.

“Kalo ini kami tidak ada info, jadi tidak bisa berkomentar apa-apa,” ujarnya.

Ramai di media sosial rencana pembangunan proyek smart city atau kota pintas di pesisir bagian Selatan Lombok, dekat dengan Mandalika. Proyek ini digadang-gadang akan dibangun oleh dua investor asal Australia, Jamie Mclntyre dan Adrian Campbell dengan nilai yang sangat fantastis mencapai Rp90 triliun atau setara 6 miliar dolar Amerika Serikat.

Dikutip dari Ed Times, Marina Bay City rencananya akan dibuat sebagai tempat hunian elit dilengkapi dengan villa mewah, resor pantai, rumah sakit internasional, kawasan edukasi, hingga pembangunan marina eksklusif.

Marina Bay City dirancang menjadi titik kawasan untuk para expatriat dan investor khususnya bagi WNA Australia. Mega proyek ini rencananya dibangun di kawasan strategis, yaitu Lombok Selatan yang terkenal akan keindahan alam pesisir yang dekat dengan Sirkuit Mandalika. (era)

Plh Sekda NTB, Lalu Mohammad Faozal. (Suara NTB/era)

BI NTB Kembangkan 250 Hektar Demplot Padi Gamagora 7 untuk Tekan Inflasi Pangan

0
Andhy Wahyu(ekbisntb.com/bul)

Lombok(ekbisntb.com) – Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggulirkan langkah strategis dalam menekan inflasi pangan dengan mengembangkan 250 hektar demplot padi varietas unggul Gamagora 7. Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya nyata pengendalian harga beras yang kerap menyumbang inflasi di NTB.

Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI NTB, Andhy Wahyu, menjelaskan bahwa sektor hulu, yakni pertanian, menjadi fokus intervensi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga. Salah satu intervensinya adalah penyebaran bibit unggul padi Gamagora 7, varietas yang dikembangkan bersama peneliti dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

“Gamagora 7 ini dikenal sebagai bibit ‘amphibi’ karena mampu tumbuh baik di lahan kering maupun lahan basah. Dari hasil demplot uji coba di Lombok Tengah, produktivitasnya mencapai 10 ton per hektar, dua kali lipat dari rata-rata produktivitas padi yang biasanya hanya 5–6 ton per hektar,” jelas Ahdy, pekan kemarin.

Tahun 2025 ini, BI NTB menargetkan demplot seluas 250 hektar tersebar di 10 kabupaten/kota. Benih Gamagora 7 akan diberikan secara gratis kepada petani, termasuk pondok pesantren yang memiliki unit usaha pertanian.

“Kami tidak hanya menyasar kelompok tani, tapi juga pesantren yang punya lahan pertanian. Harapannya, mereka bisa memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri,” ujar Ahdy.

Lebih jauh, ia menyebutkan bahwa pengembangan padi ini merupakan respons atas kegelisahan petani terkait kenaikan harga pupuk dan pengurangan subsidi. Oleh karena itu, model tanam yang dikembangkan bersifat semi organik, dengan mengedepankan penggunaan pupuk organik untuk menjaga kesuburan tanah sekaligus menekan biaya produksi.

“Ini alternatif pertanian berkelanjutan. Selain hemat biaya, hasil panen bisa digunakan kembali sebagai benih unggul, dan ini akan terus kami kontrol kualitasnya bersama UGM,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, beras merupakan salah satu komoditas yang paling sering menyumbang inflasi di NTB, terutama saat terjadi gejolak pasokan dan distribusi. Dengan memperkuat produksi di tingkat petani, BI NTB berharap bisa menstabilkan pasokan, menekan lonjakan harga, serta memperkuat posisi NTB sebagai lumbung padi nasional.

“NTB ini lumbung padi, tapi ironisnya padi juga jadi penyumbang inflasi. Kami sedang menghitung sejauh mana pengaruh dari demplot 250 hektar ini terhadap pengendalian inflasi daerah. Yang jelas, ini adalah langkah konkret dan berbasis data,” tegas Ahdy.(bul)

BBPOM Mataram Rilis Kerupuk dan Mi Basah Mengandung Zat Berbahaya

0
Kerupuk dan mie basah yang mengandung boraks (ekbisntb.com/BBPOM Mataram)

Lombok (ekbisntb.com) – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram bersama Dinas Kesehatan Kota Mataram dan Polresta Mataram baru-baru ini menyita dua karung serbuk diduga boraks dari sebuah toko di kawasan Ampenan, Kota Mataram. Penyitaan ini merupakan tindak lanjut dari hasil pengawasan terhadap peredaran mi basah di sejumlah pasar tradisional yang terindikasi mengandung bahan berbahaya tersebut.

Kepala BBPOM Mataram, Yosef Dwi Irwan, menjelaskan bahwa tim sebelumnya melakukan sampling dan uji cepat terhadap mi basah di pasar tradisional. Hasil uji menunjukkan adanya indikasi positif boraks, yang kemudian ditelusuri ke para produsen. Namun, saat tim turun ke lokasi produksi, produk sudah tidak berada di tempat karena telah terdistribusi ke pasar.

“Kami memberikan edukasi langsung kepada produsen agar menghentikan penggunaan boraks. Jika kembali ditemukan pelanggaran, bisa dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan,” ujar Yosef, pekan kemarin.

Dari hasil investigasi, diketahui para produsen membeli boraks dari salah satu toko di Ampenan, Kota Mataram. Tim kemudian bergerak ke lokasi yang dimaksud dan menemukan dua karung serbuk putih yang dicurigai sebagai boraks. Setelah dilakukan uji cepat, serbuk tersebut terbukti positif mengandung boraks.

“Memang sempat terjadi resistensi dari pemilik toko, namun akhirnya yang bersangkutan bersedia menyerahkan barang tersebut kepada petugas. Kami akan segera melakukan pemanggilan untuk menelusuri dari mana asal boraks tersebut diperoleh,” tegas Yosef.

Yosef mengingatkan masyarakat bahwa produk pangan yang rentan ditambahkan boraks adalah mi basah dan kerupuk terigu atau kerupuk beras. Ia menyarankan agar masyarakat lebih bijak dan memilih produk alternatif yang lebih aman, seperti mi kering yang telah memiliki izin edar BPOM atau PIRT.

“Jika masyarakat tidak membeli produk berbahaya, maka suplai juga akan menurun. Karena itu, konsumen memegang peran penting sebagai pengawas sekaligus penyaring terakhir dalam rantai distribusi pangan,” imbuhnya.

Cara membedakan pangan yang mengandung boraks, Yosef mengakui tidak mudah secara kasat mata. Namun ada beberapa indikasi fisik sederhana, khususnya pada kerupuk. Kerupuk yang mengandung boraks biasanya sangat renyah dan ada rasa getir atau pahit di akhir. Tapi untuk memastikan, tetap harus melalui uji cepat menggunakan rapid test kit.

Menurutnya, salah satu alasan mengapa produsen masih nekat menggunakan boraks adalah karena konsumen lebih menyukai tekstur dan rasa yang dihasilkan, meskipun itu berbahaya bagi kesehatan.

“Kerupuk dengan boraks memang terasa enak, tapi tidak sehat. Dampak boraks bersifat akumulatif dan baru terasa 10 hingga 20 tahun kemudian. Bisa menimbulkan gangguan hati, ginjal, bahkan penurunan kualitas hidup secara umum,” tegas Yosef.

Sebagai alternatif pengganti boraks, BBPOM menyarankan penggunaan STPP (Sodium Tripolyphosphate) yang lebih aman dan legal digunakan sesuai batas ambang.

Sementara itu, untuk produk mi ayam yang sering dikonsumsi masyarakat, Yosef memastikan sejauh ini masih relatif aman.

“Mi ayam umumnya dibuat langsung oleh pedagang saat itu juga, dan sejauh ini belum pernah ditemukan indikasi penggunaan boraks,” ujarnya.

Yosef menegaskan pentingnya edukasi kepada masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas dan peduli terhadap keamanan pangan. Ia mengingatkan bahwa cita rasa enak tidak boleh menjadi satu-satunya pertimbangan dalam memilih makanan.

“Ingat, bukan pangan kalau tidak aman. Kami akan terus meningkatkan pengawasan, tapi peran masyarakat dalam memilih, melapor, dan mengedukasi juga sangat krusial,” tutupnya.

BBPOM Mataram saat ini terus membuka ruang pelaporan bagi masyarakat yang menemukan atau mencurigai adanya peredaran pangan mengandung bahan berbahaya, serta mengajak semua pihak untuk bersama-sama menciptakan lingkungan konsumsi yang sehat dan bertanggung jawab.

Untuk diketahui, boraks adalah senyawa kimia beracun yang dikenal juga dengan nama natrium tetraborat (Na₂B₄O₇·10H₂O). Secara alami, boraks berbentuk kristal putih yang larut dalam air dan sering digunakan dalam industri sebagai bahan pembersih, antiseptik ringan,,pembuat keramik dan kaca, pengawet kayu, bahan solder logam.

Boraks tidak boleh digunakan dalam makanan. Penggunaannya sebagai bahan tambahan pangan dilarang keras oleh BPOM karena bersifat Toksik (racun) bagi tubuh, terutama jika dikonsumsi terus-menerus dalam jangka panjang. Merusak fungsi ginjal dan hati. Menyebabkan gangguan sistem saraf. Dapat memicu iritasi pada saluran pencernaan. Dan dalam beberapa kasus, menyebabkan kematian pada dosis tinggi

Produsen nakal masih menggunakannya untuk campuran kerupuk dan mi basah karena dapat menghasilkan produk lebih kenyal dan renyah, tahan lama tanpa pengawet alami, dan tekstur lebih menarik secara komersial. (bul)
Foto : kerupuk dan mi basah yang mengandung boraks (sumber : BBPOM Mataram)

LSM LOGIS Akan Laporkan Pengelola Parkir Bandara Lombok ke Aparat

0
Direktur Lombok Global Institut, M. Fihiruddin(ekbisntb.com/koranntb.com)

Lombok (ekbisntb.com) – Polemik mahalnya tarif parkir di Bandara Internasional Lombok berbuntut panjang. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lombok Global Institut (LOGIS) secara tegas menyatakan akan melaporkan pengelola parkir Bandara Lombok ke Aparat Penegak Hukum (APH). Langkah hukum ini diambil karena diduga telah terjadi pungutan tarif parkir tidak wajar yang sangat merugikan konsumen.

Direktur Lombok Global Institut, M. Fihiruddin menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam melihat praktik yang dinilainya telah melewati batas kewajaran. Ia menyebut kejadian yang menimpa warga dengan tagihan parkir Rp360 ribu untuk durasi kurang dari satu jam sebagai indikasi pelanggaran serius terhadap prinsip perlindungan konsumen.

“Ini bukan sekadar keluhan teknis. Sudah masuk ranah dugaan pelanggaran hukum. Kami akan melaporkan kasus ini ke aparat penegak hukum agar segera dilakukan penyelidikan. Tidak boleh ada pembiaran. Saya sudah ambil bukti pembayaran parkir itu sebagai bukti laporan,” tegas Fihir, Sabtu (29/6).

Ia menilai, sistem parkir digital yang digunakan justru membuka ruang manipulasi. Transaksi menggunakan QRIS yang seharusnya aman dan transparan justru menghasilkan tagihan tidak logis. Apalagi pembayaran tercatat atas nama merchant “Parkee” yang tidak mencerminkan identitas resmi pengelola parkir bandara.

“Kalau ini tidak dijelaskan secara transparan, kita bisa sebut ini modus baru penipuan publik. Kuat dugaan ada sistem yang sengaja disetel agar memunculkan tagihan abnormal,” katanya.

LOGIS juga mendesak PT Angkasa Pura I sebagai pengelola utama Bandara Lombok untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap pihak ketiga yang mengelola parkir. Menurutnya, Angkasa Pura I tidak boleh cuci tangan karena sistem parkir berada di bawah otoritas mereka.

“Ini bukan soal satu-dua orang yang dirugikan. Bisa jadi ini sudah berlangsung lama dan menimpa banyak orang. Jika dibiarkan, kepercayaan publik terhadap pengelolaan bandara bisa hancur,” ujarnya.

Selain laporan ke APH, LOGIS juga membuka posko pengaduan masyarakat yang merasa pernah mengalami kejadian serupa. Tujuannya untuk menghimpun data dan memperkuat laporan resmi ke kepolisian, Ombudsman, maupun Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Kasus ini menjadi sorotan publik setelah seorang warga Lombok Barat, Ahmad Yani, mengaku ditagih Rp360 ribu saat membayar parkir menggunakan QRIS pada Jumat malam (28/6). Ia hanya menjemput keluarga dan berada di area parkir kurang dari satu jam. Petugas parkir pun tidak bisa memberikan penjelasan pasti, hanya menyebut adanya kesalahan sistem.

Tagihan itu dibayarkan kepada merchant bernama “Parkee” dengan alamat di Jakarta Barat, yang tidak terkait langsung dengan pihak resmi Bandara Lombok.

Publik kini menanti tindakan konkret dan cepat dari otoritas untuk menindak tegas pihak-pihak yang diduga bermain dalam sistem parkir bandara.(bul)

DPRD NTB Desak Angkasa Pura I Audit dan Ganti Pengelola Parkir Bandara Lombok

0
Hamdan Kasim

Lombok (ekbisntb.com) – Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim, angkat bicara keras menanggapi keluhan masyarakat terkait dugaan praktik tarif parkir tidak wajar di Bandara Internasional Lombok. Ia menyebut persoalan ini bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi sudah masuk kategori kriminal dan harus segera diusut tuntas.

“Ini bukan lagi soal keluhan biasa. Sudah ada bukti nyata dan diberitakan media. Karena itu saya mendorong Angkasa Pura I sebagai pengelola Bandara Lombok untuk segera melakukan audit terhadap pengelola parkir di Bandara Lombok. Ingat, pengelolaan parkir ini diserahkan ke pihak ketiga. Kalau terbukti melakukan kecurangan, harus segera ditindak,” tegas Hamdan, Sabtu (29/6).

Politisi yang juga mantan Ketua DPD KNPI NTB ini menilai kasus ini sangat serius dan berpotensi merugikan banyak orang. Ia menyebut bahwa apabila kejadian ini tidak hanya menimpa satu atau dua konsumen, maka sangat mungkin sudah banyak korban lain yang mengalami hal serupa tanpa menyadarinya.

“Kalau satu dua orang saja sudah bisa sampai ratusan ribu rupiah, bayangkan kalau ini terjadi ke puluhan atau ratusan pengguna jasa lainnya. Ini sangat berbahaya. Saya tegaskan, ini masuk ranah kriminal dan harus dilaporkan ke aparat penegak hukum (APH),” ujarnya.

Lebih lanjut, Hamdan mendesak agar kontrak dengan pengelola parkir saat ini dievaluasi total. Bahkan, ia meminta agar Angkasa Pura I mempertimbangkan mengganti pihak ketiga tersebut dengan pelaku usaha lokal yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

“Kalau sudah terbukti seperti ini, terang benderang. Jangan dipertahankan lagi. Ganti saja dengan pengusaha lokal kalau bisa. Kita juga harus beri ruang bagi pengusaha daerah yang jelas-jelas bisa lebih dikontrol,” tandasnya.

Hamdan juga menyerukan agar masyarakat yang pernah mengalami hal serupa segera melapor. “Silakan laporkan ke Ombudsman, ke polisi. Jangan diam. Kalau tidak ditindak hari ini, bisa jadi setiap hari ada korban baru yang dirugikan. Ini harus segera dihentikan.”

Diketahui, keluhan masyarakat mencuat setelah seorang warga Lombok Barat, Ahmad Yani, menceritakan pengalamannya yang harus membayar parkir sebesar Rp360 ribu meskipun hanya memarkir kendaraan kurang dari satu jam di Bandara Lombok.

Peristiwa itu terjadi pada Jumat malam (28/6). Yani menggunakan sistem pembayaran digital QRIS saat menjemput keluarganya di area kedatangan. Namun, ia terkejut saat nominal yang harus dibayar mencapai Rp360 ribu.
“Harusnya cuma Rp7.500. Tapi pas bayar, muncul angka Rp360 ribu. Petugas parkir juga bingung dan bilang itu karena sistem. Saya tanya apakah uangnya bisa dikembalikan, katanya harus buat laporan dulu,” kata Yani.

Yang lebih mencurigakan, transaksi pembayaran tersebut tercatat atas nama merchant “Parkee”, bukan entitas resmi pengelola parkir bandara. Alamat merchant tersebut pun tercatat di Jakarta Barat, jauh dari lokasi bandara.
Kasus serupa juga dialami Narsuddin, yang pernah membayar parkir hingga ratusan ribu setelah keluar tak lama di Bandara Lombok. Persoalan ini menimbulkan kekhawatiran besar di tengah masyarakat, terutama karena sistem pembayaran digital seharusnya menawarkan transparansi dan kemudahan, bukan jebakan yang merugikan konsumen. Kini, masyarakat menunggu langkah tegas dari manajemen Bandara Lombok dan aparat penegak hukum dalam menindak kasus ini.(bul)

Jalur Pendakian ke Puncak Rinjani Dibuka Kembali

0
Geopark Rinjani (Ekbis NTB/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Jalur menuju puncak Gunung Rinjani dibuka kembali setelah evakuasi Warga Negara Asing (WNA) asal Brasil, Juliana Marins (27) yang terjatuh di lereng Rinjani berhasil dilakukan.

Berdasarkan keterangan resmi Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR), pendakian menuju puncak gunung tertinggi ketiga di Indonesia ini dibuka mulai Sabtu, 28 Juni 2025.

“Mulai Sabtu, 28 Juni 2025, jalur pendakian dari Pelawangan 4 (Sembalun) menuju Puncak Gunung Rinjani dinyatakan dibuka kembali, seiring dengan telah selesainya pelaksanaan kegiatan operasi SAR di Cemara Nunggal,” ujar Kepala BTNGR, Yarman.

Berkaca dari kasus jatuhnya wisatawan asing, pendaki diminta untuk selalu berhati-hati dan mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) pendakian yang telah ditetapkan oleh BTNGR.

“Kami mengimbau seluruh pengunjung untuk mengutamakan keselamatan selama aktivitas pendakian, mematuhi SOP pendakian yang berlaku, dan melakukan aktivitas pendakian melalui jalur resmi,” imbaunya.

Sebelumnya, pihak BTNGR memilih untuk menutup sementara Jalur pendakian dari Pelawangan 4 jalur wisata Sembalun menuju puncak Rinjani. Penutupan ini dilakukan imbas belum ditemukannya Juliana yang terjatuh sekitar Cemara Nunggal, jalur menuju puncak Gunung Rinjani, Sabtu, 21 Juni 2025.

Yarman mengatakan penutupan sementara ini guna mempercepat proses evakuasi korban.

“Dalam rangka mempercepat proses evakuasi korban kecelakaan di area Cemara Nunggal, jalur menuju Puncak Gunung Rinjani, serta mempertimbangkan aspek keselamatan pengunjung, tim evakuasi, dan menjaga kondusivitas kawasan, jalur pendakian dari Pelawangan Sembalun menuju Puncak Rinjani ditutup sementara,” jelasnya melalui pres rilis dalam laman instagram.

Penutupan jalur dari Pelawangan ke puncak Rinjani dilakukan mulai Kamis, 24 Juni 2025 sampai dengan proses evakuasi selesai. Sementara, untuk kegiatan pendakian selain dari Pelawangan 4 menuju Puncak Rinjani masih diperbolehkan.

“Pengunjung masih dapat melakukan aktivitas pendakian di seluruh jalur wisata pendakian
Taman Nasional Gunung Rinjani sampai dengan lokasi Pelawangan 4 Sembalun,” terangnya. (era)

Konsumen Keluhkan Biaya Parkir Tak Wajar di Bandara Lombok

0
Bukti pembayaran parkir yang dikeluhkan konsumen bandara Lombok(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Sejumlah pengguna jasa Bandara Internasional Lombok mengeluhkan sistem pembayaran parkir yang dinilai janggal dan merugikan. Salah satunya dialami oleh Ahmad Yani, warga Lombok Barat, yang mengaku harus membayar parkir sebesar Rp360 ribu meskipun hanya memarkir mobil kurang dari satu jam.

Yani menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada Jumat malam 28 Juni 2025 saat ia dijemput keluarganya di area kedatangan Bandara Lombok. Ia memilih membayar parkir menggunakan sistem QRIS, namun terkejut saat mendapati nominal yang harus dibayar mencapai ratusan ribu rupiah.

“Pas saya cek kembali, harusnya saya hanya bayar Rp7.500. Tapi sistem menampilkan tagihan Rp360 ribu. Petugas loketnya juga bingung, katanya ini karena sistem. Saya tanya apakah uang kelebihan bisa dikembalikan, jawabannya harus buat laporan dulu,” kata papar Yani.

Yang membuatnya lebih curiga, bukti transaksi QRIS menunjukkan pembayaran dilakukan ke nama merchant “Parkee”, yang tidak mencerminkan entitas resmi pengelola parkir di bandara. Alamatnya juga Jakarta Barat.

“Ini kok seperti bukan lembaga resmi? Bagaimana kalau yang mengalami ini wisatawan asing?,” ujarnya kecewa.

Kondisi itu diperparah oleh antrean kendaraan yang mengular di gerbang keluar parkir, lantaran banyak pengendara gagal transaksi akibat saldo kartu yang dianggap tidak cukup oleh mesin, padahal saldo mencukupi.

“Karena itu saya akhirnya pakai QRIS. Tapi ternyata malah begini jadinya,” tambahnya.

Keluhan serupa juga disampaikan oleh Nasruddin, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB. Ia mengaku pernah mengalami tagihan ratusan ribu meski waktu parkir sangat singkat. Setelah peristiwa itu, Nasruddin mengaku enggan lagi menggunakan QRIS untuk membayar parkir di bandara.

“Saya pernah bayar ratusan ribu, padahal hanya parkir sebentar. Karena itu saya sekarang memilih tidak pakai QRIS di sana ,” ujar Nasruddin, Minggu 29 Juni 2025.

Ia juga mempertanyakan keamanan sistem pembayaran nontunai di area bandara yang seharusnya menerapkan standar ketat.

Menanggapi keluhan tersebut, Humas Bandara Lombok Arif Haryanto mengaku telah berkoordinasi dengan pengelola parkir, yakni PT Angkasa Pura Support (APS) Lombok, untuk menelusuri kejadian tersebut. Ia juga memastikan bahwa informasi dan data konsumen sudah disampaikan ke pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

“Sudah saya tindaklanjuti, saya telah berkoordinasi dengan Branch Manager APS Lombok untuk menelusuri hal ini. Nomor pengguna jasa juga sudah saya sampaikan. Kami berharap ada solusi terbaik,” ujar Arif.

Ia juga mengimbau masyarakat agar menyampaikan keluhan secara resmi melalui berbagai saluran resmi Bandara Lombok.

“Setiap keluhan sebaiknya disampaikan melalui akun resmi kami, atau lewat nomor 172 dan email ke contact@injourneyairports.id. Sistem akan menindaklanjuti ke pihak terkait dan menjadi bahan evaluasi layanan kami,” tambah Arif.

Insiden ini menyoroti perlunya evaluasi terhadap sistem pembayaran parkir di Bandara Internasional Lombok, khususnya penggunaan QRIS oleh pihak ketiga.

Pihak bandara diminta lebih aktif mengawasi dan menjamin bahwa setiap sistem pembayaran yang digunakan telah diverifikasi dan sesuai dengan standar layanan, demi menjaga kepercayaan publik dan kenyamanan pengguna jasa bandara. (bul)