Monday, April 13, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 509

Musim Hujan, Masa Tanggap Kekeringan Tidak Diperpanjang

0
Proses pendistribusian air bersih untuk warga di desa Marga Karya Kecamatan Moyo Hulu.(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com)- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbawa, tidak memperpanjang masa penanganan darurat kekeringan yang berakhir 22 November 2024 (kemarin, red) karena sudah masuk musim penghujan.

“Penanganan darurat kita sudah berakhir per hari ini dan tidak kita lakukan perpanjangan sehingga untuk distribusi air bersih sudah kita hentikan,” kaya kata Kepala pelaksana BPBD Sumbawa, M. Nur Hidayat, kepada Suara NTB, Jumat 22 november 2024.

Dayat meyakinkan, meski status tanggap sudah dihentikan, tetapi upaya untuk pendistribusian air bersih tetap akan dilakukan oleh pemerintah meski sifatnya tidak rutin. Hal tersebut dilakukan untuk mengakomodir adanya permintaan air bersih dari desa yang masih membutuhkan.

“Jadi, kita hentikan untuk pendistribusian rutinnya saja, kami juga tetap akan melakukan pendistribusian air bersih nantinya sesuai dengan permintaan kepala desa. Jadi sifatnya menunggu permintaan saja,” ujarnya.

Dia pun meyakinkan, meski sudah memasuki musim penghujan tetapi masih ada beberapa desa yang masih dalam kategori kekeringan. Desa-desa inilah yang menjadi prioritas untuk pendistribusian nantinya sebegai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

“Memang saat ini sudah masuk musim hujan, tetapi ada beberapa desa yang tetap membutuhkan air bersih meskipun dengan jumlah yang tidak banyak,” sebutnya.

Dayat pun menyebutkan, saat ini ada beberapa desa yang masih membutuhkan air bersih seperti Labu Sawo dan beberapa desa di Kecamatan Lape. Karena sifat hujan saat ini masih belum merata sehingga ada beberapa wilayah yang masih membutuhkan air bersih pasti akan dilakukan pendistribusian.

“Jika masa tanggap kami mendistribusikan air bersih hingga 6 tangki, di musim penghujan kita hanya bisa bantu satu tangki dan pola penyaluran nya jika ada permintaan saja,” tukasnya. (ils)

Pemkab Usulkan DAK Untuk Penanganan Jalan Menuju Pasar Sekotong

0
Kondisi akses jalan menuju Pasar Sekotong Tengah rusak becek di saat hujan. Jalan yang rusak ini diusulkan ke pemerintah pusat untuk diperbaiki lewat skema DAK. (ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Penanganan jalan menuju Pasar Sekotong Tengah yang kondisinya rusak parah mendapat atensi Pemkab Lombok Barat (Lobar). Pemkab Lobar mengusulkan ke pemerintah pusat melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK). Jalan kabupaten tersebut telah lama rusak parah, sehingga dikeluhkan oleh warga termasuk pedagang yang baisa berjualan di pasar tersebut.

Penjabat Sekda Lobar H. Fauzan Husniadi, saat di DPRD Lobar menjelaskan, ruas jalan Sekotong-Telaga Lebur dengan panjang 2,35 kilometer dengan kondisi rusak 0,95 km dan telah masuk dalam pendataan dinas terkait.

“Namun untuk pelaksanaan perbaikan telah diusulkan pembiayaan melalui DAK dan sumber pendanaan lainnya, karena keterbatasan anggaran,” ungkapnya, belum lama ini.

Terkait kondisi akses jalan tersebut telah telah dilaporkan ke Pemkab Lobar, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Selanjutnya, pihak Pemkab Lobar berupaya menganggarkan namun karena keterbatasan anggaran daerah, sehingga Pemkab mengupayakan dengan mengusulkan melalui DAK.

Selain akses jalan Sekotong, persoalan yang diangkat oleh DPRD adalah terkait kemacetan di jalan Saleh Hambali di Desa Bengkel yang disebabkan kurangnya sarana parkir yang terjadi di objek wisata Religi jalur Makam TGH Saleh Hambali di Desa Bengkel.

Kemacetan lalu lintas yang terjadi di simpang Empat Bengkel saat ini, lebih disebabkan adanya pengalihan arus lalu lintas karena adanya proyek pekerjaan jembatan di Dasan Cermen Kota Mataram. Di samping itu volume lalu lintas di kawasan tersebut tidak sebanding dengan kapasitas jalan.

“Dalam jangka pendek pengaturan manajemen dan rekayasa arus lalu lintas perlu dilakukan dengan menempatkan personel untuk pengaturan lalu lintas maupun parkir, dan untuk mengantisipasi kegiatan kunjungan ziarah makam terutama kunjungan tamu dalam jumlah besar dapat dipertimbangkan untuk menerapkan one way system dengan menutup pada ruas jalan Saleh Hambali arah Bengkel,” katanya. (her)

Dewan Dukung Kenaikan PPN Asal Disalurkan Tepat Sasaran

0
Muhtar(ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., menegaskan bahwa dalam pengelolaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), prinsip yang harus diutamakan adalah pemanfaatannya untuk kepentingan rakyat. Pernyataan ini merespon rencana kenaikan PPN yang ditetapkan pemerintah pusat, mulai berlaku 1 Januari 2025 mendatang.

“Jika penggunaan PPN ini benar dan untuk kepentingan rakyat, saya pikir uang dari rakyat memang harus kembali kepada rakyat,” ujar politisi Partai Gerindra ini.

Meskipun ada gelombang penolakan terhadap kebijakan kenaikan PPN ini,  baik di pusat maupun daerah, Muhtar menyatakan dukungannya asalkan anggaran tersebut disalurkan dengan tepat sasaran. “Pemerintah saat ini sedang memastikan bahwa anggaran bisa tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran,” lanjutnya.

Terkait dengan peningkatan PPN yang terjadi, Muhtar menyarankan agar pelaksanaan kebijakan ini dilakukan secara hati-hati dan bertahap. “Jangan terlalu cepat, pelan-pelan tapi pasti,” kata mantan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram ini. Hal ini juga sebagai upaya untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat.

Meski demikian, Muhtar menyadari bahwa masih ada potensi keluhan dari masyarakat terkait kebijakan ini. Oleh karena itu, dia berharap kebijakan yang ada dapat terus dievaluasi untuk mencapai tujuan bersama dalam membangun bangsa dan negara.

Seperti diketahui, tarif PPN akan naik dari 11 persen menjadi 12 persen pada tahun 2025. Kebijakan kenaikan PPN tersebut telah diatur dalam  Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) (fit)

Hasil Sidak Pertamina Patra Niaga, Nihil SPBU Nakal di NTB

0
Pelaksanaan kegiatan tera ulang SPBU(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus memastikan seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di wilayahnya mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan seluruh peralatan pengisian telah dicek dengan hasil tera di bawah toleransi minimum.

Hal ini dilakukan untuk memonitoring distribusi pasokan, memastikan tepat secara kuantitas dan kualitas, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Ahad Rahedi mengatakan, upaya aktif ini menggandeng Meterologi setempat untuk memastikan seluruh Dispenser SPBU sesuai tera nya.

“Di Jatimbalinus terdapat 566 SPBU yang berada di jalur utama pergerakan masyarakat baik tol maupun non tol selama nataru nanti, kami pastikan semuanya sesuai dengan standard pelayanan kenyamanan baik yang utama takaran BBM, alat pembayaran digital hingga toilet musholanya” ujar Ahad.

“Di Nusa Tenggara Barat terdapat 117 SPBU seluruhnya dalam posisi optimal dan akurasi seluruh alat pengisian,” lanjut Ahad.

Pada kegiatan ini Pertamina Patra Niaga melalui Sales Area NTB bersama-sama dengan Komite BPH, Kadis ESDM Provinsi NTB dan Kepala Bidang Kemetrologian Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur melakukan pengecekan ke beberapa SPBU diantaranya di Kota Mataram (SPBU 5483203, SPBU 5483208) dan di Kabupaten Lombok Timur (5483607) yang merupakan bagian wilayah operasional Pertamina di NTB.

Pelaksanaan Tera Ulang SPBU dilaksanakan pada hari Kamis, 21 November 2024 bersama dengan Kepala Bidang Kemetrologian Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur, Hari Juniawa dengan hasil Tera Ulang takaran nozzle di SPBU telah sesuai dengan standard toleransi PASTI PAS SPBU Pertamina yaitu -03% atau -60ml/20L.

“Pengawasan berkala seperti ini memang harus rutin dilakukan agar sirkulasi penjualan BBM ini tidak menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Terkait dengan kualitas, kuantitas, kondisi air dan faktor lainnya semua sudah memenuhi persyaratan. Mungkin selanjutnya untuk masukan, karena ini sudah masuk musim penghujan agar kiranya teman teman SPBU dapat melakukan pengecekan kabel-kabel yang longgar jangan sampai nanti terkena petir karena akibatnya akan sangat fatal”, terang Hari.

Sales Area Manager (SAM) Retail Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus wilayah NTB Agung Kaharesa Wijaya, menjelaskan bahwa peninjauan SPBU ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan sebagai bagian dari monitoring  kesiapan dan layanan SPBU, salah satunya dalam waktu dekat ini untuk persiapan Natal dan Tahun Baru (Nataru).  “Pada hari ini kita sudah melakukan pengecekan bersama dengan Komite BPH, Kadis ESDM Provinsi NTB dan Kepala Bidang Kemetrologian Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur, alhamdulillah kualitas dan kuantitas semuanya sesuai dengan yang dipersyaratkan. Kemudian terkait kesiapan Nataru, kita sudah melakukan prmantauan stok baik digital maupun secara langsung, alhamdulillah stok BBM Bersubsidi dan Non Subsidi di wilayah Nusa Tenggara Barat terjaga dengan baik dan selalu kami monitor supaya tidak ada kendala di masyarakat”, jelas Agung.

Utamanya menjelang  masa Natal dan Tahun Baru saat ini guna mendukung kesiapan penyaluran energi, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus kembali perlu memastikan operasional di lembaga penyalur berjalan dengan lancar salah satu diantaranya kesiapan fasilitas-fasilitas penunjang di SPBU.  Selama dilakukan sidak pemeriksaan, tidak ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan standard yang ditetapkan, sehingga SPBU yang ada di wilayah NTB sudah sesuai dengan ketentuan, dan siap untuk mendukung penyaluran energi di masa Natal dan Tahun Baru 2025. (bul)

Kapal Pesiar Terbesar di Dunia Angkut 4000 Wisatawan

0
Kapal Pesiar terbesar dunia bernama Quantum of The Seas milik Royal Caribbean Cruise Lines sandar di Pelabuhan Gili Mas, Lembar, Lombok Barat, Jumat 22 November 2024. (ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Kapal pesiar terbesar dunia bernama Quantum of the Seas milik Royal Caribbean Cruise Lines sandar di pelabuhan Gili Mas Lembar, Lombok Barat, Jumat 22 November 2024. Ini menjadi sejarah baru bagi pariwisata bahari Indonesia, khususnya Lombok karena baru pertama disinggahi kapal pesiar yang memiliki panjang keseluruhan (LOA) mencapai 347 meter dengan membawa sekitar 4.000 orang penumpang serta 1.000 orang awak kapal.

Kedatangan kapal pesiar Quantum of The Seas ini disambut langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Lobar Agus Gunawan bersama Kadispar NTB Jamaludin Malady didampingi GM Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Lembar, Kunto Wibisono yang ditandai dengan pertukaran cinderamata dengan kapten kapal.

Quantum of The Seas sendiri sejauh ini merupakan kapal pesiar terbesar yang pernah masuk ke Indonesia. Hal tersebut disampaikan GM Pelindo Kunto Wibisono.”Kita perlu berbangga karena pertama kali masuk ke Indonesia dan itu lewat Pelabuhan Gilimas ini,” ucap Kunto.

Di tempat yang sama Kadispar Lobar Agus Gunawan sangat antusias menyambut kapal pesiar dengan panjang hampir 350 meter ini. Menurut Agus, kedatangan salah satu kapal pesiar terbesar ini sangat bermanfaat bagi dunia pariwisata Lobar dan NTB pada umumnya.”Bayangkan 5 ribu penumpang itu kalau saja ke desa wisata kita di Lombok Barat itu sudah berapa UMKM yang hidup, sudah berapa akomodasi transportasi berjalan,” cetus Agus.

Oleh karena itu, Agus menyampaikan rasa terima kasih kepada PT Pelindo yang bisa mengatur kedatangan kapal pesiar ini.”Kita harapkan dengan kedatangan kapal pesiar ini bisa membangkitkan tidak hanya promosi pariwisata di Lombok Barat tapi juga semangat pemberdayaan UMKM untuk kesejahteraan masyarakat ke depan,” pungkasnya.

Kadispar Provinsi NTB Jamaludin Malady yang ditemui di Pelabuhan Gilimas pun mengaku sangat gembira dengan kedatangan kapal pesiar yang mengangkut mayoritas penumpang asal Australia ini. “Luar biasa, tidak semua provinsi bisa didatangi kapal pesiar,” ujarnya. Walaupun singgah tidak terlalu lama, tapi menurutnya perputaran ekonomi yang terjadi dengan datangnya kapal pesiar ini cukup meningkat.

“Ke depan mungkin perlu juga kita siapkan juga kuliner-kuliner lokal karena kru kapal pesiar ini ternyata juga banyak dari Indonesia dan mereka butuh kuliner lokal,” ucap Jamaludin.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemasaran Dispar Lobar Irman Sumantri menambahkan, bahwa para tamu kapal pesiar berkunjung ke sejumlah daerah wisata di Lobar seperti Sengigigi, Sesela, Lingsar, Narmada. Ada juga yang berwisata ke Sekotong. Para tamu snorkeling ke beberapa Gili di wilayah Sekotong.

Lebih lanjut khusus yang dibawa oleh biro perjalanan wisata Lombok Paradise saja mencapai 1.700 orang yang berkunjung ke wilayah Lobar. Belum lagi yang turun berwisata mandiri ke beberapa daerah, termasuk ke wilayah Lombok Tengah. Mereka jalan- jalan ke sejumlah destinasi di Lombok, mulai pukul 08.00 hingga pukul 18.00 Wita. Wisatawan kapal pesiar ini kebanyakan dari Australia, karena kapal tersebut berangkat dari Australia langsung menuju Gilimas, Lombok. “Dan kembali lagi ke Australia,”ujarnya. (her)

RI Perlu Turunkan Biaya Logistik Capai Target Pertumbuhan 8 Persen

0
Ilustrasi Pengiriman barang(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbis.com) – Pemerintah Indonesia dinilai perlu menurunkan biaya logistik di Indonesia, terutama pada sektor logistik darat, sebagai salah satu upaya mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga riset Tenggara Strategics yang dirilis pada Jumat, meskipun pemerintah telah berhasil menurunkan biaya logistik dari 23,08 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2018 menjadi 14,1 persen pada 2023, angka ini hanya mencerminkan biaya logistik domestik.

“Ketika memasukkan biaya logistik ekspor, yang berkontribusi sebesar 8,98 persen terhadap PDB, total biaya logistik Indonesia masih berada di angka 23,08 persen,” kata peneliti senior Tenggara Strategics Eva Novi Karina dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.

Menurut data dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), pada 2022 biaya logistik domestik Indonesia mencapai 14,1 persen dari PDB, sedangkan biaya logistik ekspor berada di angka 8,98 persen dari PDB.

Dari total 14,1 persen tersebut, biaya logistik darat menyumbang sekitar 50 persen dari total biaya logistik domestik atau setara dengan 7 persen dari PDB.

Urgensi penurunan biaya logistik didorong oleh fakta bahwa tingginya biaya tersebut menjadi beban signifikan bagi sektor bisnis. Kenaikan biaya logistik secara langsung berkorelasi dengan peningkatan biaya bahan baku, produksi, dan transportasi, yang pada gilirannya mendorong kenaikan Indeks Harga Produsen (IHP).

Kondisi ini berdampak pada harga yang lebih tinggi bagi konsumen dan melemahkan daya saing Indonesia di pasar global.

Adapun perhitungan biaya logistik domestik yang ditetapkan Kementerian PPN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Badan Pusat Statistik (BPS) mencakup tiga komponen utama, yaitu biaya transportasi, biaya pergudangan dan penyimpanan, serta biaya administrasi.

Penelitian tersebut juga menyoroti tantangan lain dari sektor logistik di Indonesia, yakni kurangnya konektivitas antara berbagai moda transportasi.

Konektivitas antara transportasi darat, laut, dan udara masih terfragmentasi, menyebabkan inefisiensi dalam proses distribusi barang.

Padahal, integrasi antara moda transportasi sangat penting untuk memastikan kelancaran arus barang dengan transisi yang mulus dari satu moda ke moda lainnya, sehingga mempercepat distribusi dan menekan biaya.

Dalam upaya menurunkan biaya logistik yang tinggi, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan strategis yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional di sektor transportasi dan logistik.

Kebijakan-kebijakan ini mencakup pemberian insentif pajak terhadap sektor jasa, reformasi ekosistem logistik melalui teknologi digital, serta pembangunan infrastruktur jalan tol yang mendukung pergerakan barang secara cepat dan efisien. (ant)

Jamkrida NTB Syariah Jalin Kerjasama Perluasan Bisnis dengan Jamkrida Jakarta dan Jamkrida Jatim

0
Perusahaan penjaminan kredit milik NTB, PT. Jamkrida NTB Syariah menjalin kerjasama dengan PT Jamkrida Jakarta dan PT Jamkrida Jatim. Penandatanganan kerjasama dilakukan di Surabaya, Jumat, 22 November 2024 oleh Direktur Utama PT. Jamkrida NTB Syariah, Lalu Taufik Mulyajati, dan Direksi Jamkrida Jakarta dan Jamkrida Jatim(ekbisntb.com/bul)

Surabaya (ekbisntb.com) -Perusahaan penjaminan kredit milik NTB, PT. Jamkrida NTB Syariah menjalin kerjasama dengan PT Jamkrida Jakarta dan PT Jamkrida Jatim. Penandatanganan kerjasama dilakukan di Surabaya, Jumat, 22 November 2024 oleh Direktur Utama PT. Jamkrida NTB Syariah, Lalu Taufik Mulyajati, dan Direksi Jamkrida Jakarta dan Jamkrida Jatim.

Perjanjian kerjasama ini dilakukan untuk memperluas ruang lingkup penjaminan antar pihak yang terlibat, termasuk penjaminan untuk sektor konsumtif, produktif, hingga pengadaan barang dan jasa. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan akses dan efisiensi penjaminan di sektor perbankan, serta mendukung sektor-sektor strategis dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.

Direktur Utama PT. Jamkrida NTB Syariah, Lalu Taufik Mulyajati menegaskan, dengan adanya kerjasama ini, PT Jamkrida NTB Syariah kini dapat memberikan perlindungan dan penjaminan yang lebih luas bagi nasabah, seiring dengan semakin berkembangnya kebutuhan akan penjaminan di berbagai sektor.

Penjaminan konsumtif diharapkan dapat membantu individu dalam memenuhi kebutuhan pribadi, sedangkan penjaminan produktif diharapkan dapat mendukung usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk berkembang lebih baik. Selain itu, penjaminan dalam pengadaan barang dan jasa juga akan memberikan jaminan bagi proyek-proyek yang membutuhkan kepercayaan dan keamanan dalam transaksi.

Pada Bulan Agustus 2024, PT Jamkrida NTB Syariah resmi mendapatkan izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menjadi tonggak penting dalam perjalanan perusahaan. Dengan izin tersebut, PT Jamkrida NTB Syariah kini dapat memberikan jaminan bagi pasar utama Bank NTB Syariah, memperluas cakupan layanan dan meningkatkan potensi bisnis yang lebih besar. Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam mendukung perkembangan sektor perbankan syariah di Indonesia, khususnya di wilayah NTB.

Langkah kerjasama antara PT Jamkrida NTB Syariah, PT Jamkrida Jatim, dan PT Jamkrida Jakarta juga sejalan dengan upaya sinergi antar bank, termasuk kerjasama Unit Usaha Bank (KUB) yang dilakukan oleh Bank NTB Syariah dengan Bank Jatim.

“Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi di antara lembaga-lembaga keuangan untuk menghadirkan solusi penjaminan yang lebih komprehensif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” demikian Taufik.

Lalu Taufik menambahkan, kerjasama ini juga memungkinkan nilai penjaminan Penjaminan PT Jamkrida NTB Syariah meningkat 109% dari sebelumnya, yaitu sebesar Rp650 miliar. Selain itu, kerjasama ini membuka potensi bisnis yang lebih besar, terutama dengan keberadaan PT Jamkrida Jakarta yang telah menjalin kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI), sebuah langkah strategis untuk memperluas jaringan penjaminan nasional.

Pemilihan kerjasama dengan PT Jamkrida Jatim dan PT Jamkrida Jakarta didasari oleh fakta bahwa kedua lembaga ini sudah memiliki unit usaha syariah, sehingga memungkinkan PT Jamkrida NTB Syariah untuk berbagi bisnis dan risiko dalam ekosistem penjaminan yang lebih luas dan lebih terdiversifikasi. Dengan kerjasama ini, PT Jamkrida NTB Syariah semakin optimis untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi positif terhadap sektor perbankan syariah dan perekonomian Indonesia.(bul)

Petani Lotim Diajak Wujudkan Swasembada Pangan

0
Kegiatan interaktif antara 100 perwakilan Ketua Kelompok Tani yang digelar SKT Lotim. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Petani di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diajak untuk mewujudkan swasembada pangan. Mewujudkan kedaulatan pangan merupakan urusan wajib untuk mewujudkan kemajuan bangsa.

Demikian dikemukakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, drh.H. Ahsan Nasirul Huda, mewakili Pj Bupati Lotim H. M. Juaini Taofik saat membuka kegiatan interaktif antara 100 perwakilan Ketua Kelompok Tani di Sekarteja yang digelar Serikat Kelompok Tani (SKT) Lotim, Rabu, 21 November 2024.

Achsan mengatakan, ketahanan pangan tidak hanya berbicara pertanian saja tetapi perikanan, peternakan juga. Dibutuhkan kemandirian dengan memproduksi sendiri sehingga akan menjadi ciri khas bangsa.

Upaya mewujudkan ketahanan pangan merupakan salah satu program Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, yakni mewujudkan Indonesia menjadi negara yang kuat dalam ketahanan pangan dan tidak tergantung dengan negara lain.

“Kita harapkan nantinya Lombok Timur akan berswasembada pangan. Bila ini terwujud maka tidak akan terjadi ketergantungan dengan produk luar utamanya terkait pangan ini,” pungkasnya.

Diiharapkan semua kelompok tani tergerak untuk mewujudkan ketahanan pangan dengan menghasilkan produksi pertanian yang berkualitas.

Acara dilanjutkan dengan diskusi interaktif antara 100 perwakilan Ketua Kelompok Tani dengan narasumber dari Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Bagian Tata Pemerintahan Setda Lotim.

Koordinator Pelaksana Kegiatan, Muh. Efendi menyampaikan program ini di hajatkan untuk memberikan pemahaman pada para petani untuk mensuport pemerintah dalam program swasembada pangan berkelanjutan.

Ia menambahkan, konsentrasi pelaksanaan kegiatan ini terfokus di tiga lokasi yakni di Kota Mataram, Lombok Tengah, dan Lotim. Dia mengharapkan para petani diharap membuat terobosan sehingga program Presiden RI terwujud. (rus)

Disperin NTB dan Kemenperin Bersinergi Dampingi Sentra IKM Sandang dengan Konsep Desain Lab

0
Disperin NTB dan Kemenperin Bersinergi Dampingi Sentra IKM Sandang dengan Konsep Desain Lab(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Perindustrian NTB bersinergi dengan Kementerian Perindustrian menggelar program Pendampingan Sentra IKM Sandang dengan konsep Design Lab selama empat hari, 21 hingga 24 November 2024 di Mataram.

Kegiatan ini diikuti oleh 15 peserta binaan yang berasal dari program pendampingan Kemenperin dan Disperin NTB. Para peserta mendapatkan pelatihan intensif yang difokuskan pada pengembangan desin produk, branding, dan pemasaran.

Selama empat hari, peserta didampingi oleh para pakar desain dan pelaku industri untuk menghasilkan produk-produk sandang berkualitas yang siap memasuki pasar yang lebih luas. Pendampingan ini juga melibatkan diskusi interaktif dan showcase hasil desain peserta.

Pendampingan IKM dengan konsep Design Lab adalah sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui inovasi desain. Dalam program ini, para pelaku IKM mendapatkan pendampingan dan pelatihan intensif dalam hal desain produk, branding, dan pemasaran yang berbasis pada kebutuhan pasar.

Konsep “Design Lab” sendiri mengacu pada suatu ruang atau lingkungan yang bersifat kolaboratif, di mana para desainer, pelaku IKM, dan berbagai pihak terkait dapat berinteraksi dan mengembangkan ide-ide kreatif untuk menciptakan produk-produk yang inovatif dan menarik.

Hj. Nuryanti, ME, Kepala Dinas Perindustrian NTB mengatakan pentingnya kegiatan ini sebagai salah satu langkah strategis untuk meningkatkan daya saing Industri Kecil Menengah di sektor sandang.

“Program ini diharapkan mampu memberikan inovasi desain produk yang sesuai dengan tren pasar sehingga dapat mendukung IKM NTB menjadi lebih kompetitif di tingkat nasional dan internasional,” ujarnya.

Ni Nyoman Ambareny, M.Si dari Kemenperin menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pertumbuhan sektor IKM.

“Pendampingan dengan konsep Design Lab ini merupakan bagian dari upaya kami untuk menciptakan produk yang tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki identitas budaya lokal,” ungkapnya.(bul)

Emas Antam Naik Jadi Rp1,52 Juta per gram

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Jumat (22/11) terus merangkak naik sebesar Rp12.000, setelah empat hari beruntun mengalami kenaikan, sehingga harga emas per gram kini menjadi Rp1.520.000.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik menjadi Rp1.376.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Jumat:

– Harga emas 0,5 gram: Rp804.000

– Harga emas 1 gram: Rp1.520.000

– Harga emas 2 gram: Rp2.956.000

– Harga emas 3 gram: Rp4.409.000

– Harga emas 5 gram: Rp7.315.000

– Harga emas 10 gram: Rp14.575.000

– Harga emas 25 gram: Rp36.312.000

– Harga emas 50 gram: Rp72.545.000

– Harga emas 100 gram: Rp145.012.000

– Harga emas 250 gram: Rp362.265.000

– Harga emas 500 gram: Rp724.320.000

– Harga emas 1.000 gram: Rp1.448.600.000

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)