Beranda blog Halaman 510

Rupiah Melemah Seiring Ekspektasi Penurunan Suku Bunga Fed Memudar

0
Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Analis Bank Woori Saudara Rully Nova mengatakan pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi ekspektasi penurunan suku bunga oleh Federal Reserve (The Fed) yang memudar.

“Indeks dolar trennya menguat dikarenakan memudarnya ekspektasi penurunan bunga oleh The Fed karena The Fed masih akan melihat dampak kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump terhadap laju inflasi,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Tercatat, data Consumer Price Index (CPI) sebesar 2,7 persen dari sebelumnya 2,6 persen secara year on year (yoy).

Kenaikan inflasi ini dinilai dapat memicu Bank Sentral Amerika Serikat (AS) untuk menunda pemangkasan suku bunga acuan.

Angka CPI ini lebih tinggi dari ekspektasi umum dan laju rata-rata 2,4 persen dalam lima bulan pertama. Inflasi inti juga naik meningkat 2,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Di sisi lain, sebagaimana mengutip Anadolu Agency, Presiden AS Donald Trump mendesak The Fed memangkas suku bunga karena akan menghemat banyak uang dan tingkat inflasi AS rendah.

Langkah Trump merujuk kepada sikap Bank Sentral Eropa yang telah memotong suku bunga acuan beberapa kali pada tahun 2024 dan 2025, dan memperingatkan bahwa penundaan dapat menghambat perekonomian AS.

Untuk sentimen dalam negeri, pemangkasan BI-Rate 25 basis points (bps) ke level 5,25 persen dianggap masih belum berpengaruh terhadap penguatan kurs rupiah hari ini karena faktor global masih dominan.

“Namun, ruang penguatan rupiah ke depan masih cukup besar dari dampak penurunan BI-Rate terhadap ekspansi kredit perbankan,” ungkap Rully.

Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Kamis pagi di Jakarta melemah sebesar 25 poin atau 0,15 persen menjadi Rp16.312 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.287 per dolar AS. (ant)

Emas Antam Hari Ini Kembali ke Angka Rp1,919 Juta Per gram

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, Kamis, mengalami kenaikan Rp11.000 dari semula Rp1.908.000 menjadi Rp1.919.000 per gram atau harga jual yang sama pada 12 Juli.

Harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik ke Rp1.763.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Kamis:

– Harga emas 0,5 gram: Rp1.009.500.

– ⁠Harga emas 1 gram: Rp1.919.000.

– ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.778.000.

– ⁠Harga emas 3 gram: Rp5.642.000.

– ⁠Harga emas 5 gram: Rp9.370.000.

– ⁠Harga emas 10 gram: Rp18.685.000.

– ⁠Harga emas 25 gram: Rp46.587.000.

– ⁠Harga emas 50 gram: Rp93.095.000.

– ⁠Harga emas 100 gram: Rp186.112.000.

– ⁠Harga emas 250 gram: Rp465.015.000.

– ⁠Harga emas 500 gram: Rp929.820.000.

– ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.859.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Isu Beras Premium Oplosan, Disdag Mataram Lakukan Pemantauan

0
Sri Wahyunida(ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Menyusul ramainya isu beras premium oplosan yang menyeret belasan merek terkenal, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram bergerak cepat melakukan pemantauan langsung ke sejumlah ritel. Hasil sementara menunjukkan kondisi di lapangan masih relatif aman. Tidak ditemukan indikasi pengoplosan, meskipun beberapa merek sempat tidak tersedia di rak penjualan.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting (Bapokting) Disdag Kota Mataram, Sri Wahyunida, mengatakan pihaknya telah diperintahkan oleh Plt Kepala Disdag untuk melakukan pengecekan langsung sebagai bentuk respons terhadap kekhawatiran masyarakat.

“Terkait dengan isu beras premium oplosan ini, kami hari ini 16 Juli 2025 turun cek ke lapangan untuk menindaklanjuti,” ujarnya saat dihubungi Rabu, 16 Juli 2025.

Dalam pemantauan tersebut, tim Disdag mengunjungi dua ritel lokal dan satu ritel jaringan nasional. “Ritel lokal itu di Rubi dan Niaga, kalau yang jaringan turunnya di Lotte,” jelasnya.

Dari hasil pengecekan, sejumlah merek beras premium seperti Sania dan Raja masih terlihat dipajang di rak gerai. Ia juga menyampaikan bahwa tidak ada keluhan dari masyarakat maupun pelaku usaha sejauh ini.

“Masih banyak stok beras premium lainnya yang dipajang. Tadi kami lihat merek Sania dan Raja. Bahkan kami tadi tanya, ada tidak komplain dari masyarakat selama ini. Begitu pun dengan ritel lokal, tidak ada komplain,” terangnya.

Disdag mengimbau masyarakat agar tidak panik menyikapi isu ini. Bahkan, beberapa ritel lokal disebut sempat menahan pemesanan karena khawatir dampak stigma terhadap merek tertentu. “Kami tidak mau membuat masyarakat menjadi panik terhadap isu ini. Bahkan ada tadi ritel lokal, mereka tidak berani memesan,” ujarnya.

“Jangan sampai menimbulkan pertanyaan dari konsumen ketika beras premium tidak tersedia. Kalau memang habis, silakan dilakukan po (pre-order),” sambungnya.

Terkait hasil pengawasan sementara, Disdag memastikan tidak ditemukan beras premium yang dioplos di tiga titik yang disurvei. “GM-nya Lotte, Rubi dan Niaga menyampaikan, memang ada merek-merek tersebut, tapi yang dioplos tidak ada,” tegasnya.

Ia menambahkan, pengawasan akan terus dilanjutkan secara bertahap. Fokus berikutnya adalah pada aspek volume atau takaran beras. “Kami akan koordinasi dengan bidang Metro terkait ukuran. Karena isunya selain oplosan juga soal berkurangnya takaran. Kami akan turun lagi ke ritel lainnya untuk itu,” ungkapnya.

Menurutnya, merek-merek seperti Sania dan Raja memang lebih dominan ditemukan di ritel jaringan, sementara di ritel lokal lebih banyak dijual beras lokal. Oleh karena itu, pengawasan awal difokuskan ke jaringan modern.

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak langsung percaya pada isu yang beredar secara nasional. “Jangan cepat menangkap isu, harus lihat dulu kondisi lapangan. Yang ditakutkan itu oknumnya. Tapi nyatanya di lapangan, kami menemukan beras dalam kondisi normal,” katanya.

Sri juga menegaskan bahwa daya beli masyarakat terhadap beras premium masih stabil. “Kami sendiri menemukan beras masih ada. Tapi untuk takarannya akan kami tindak lanjuti. Daya beli masyarakat terhadap brand-brand ini juga masih normal, tidak terlihat sepi atau panik. Masih landai seperti biasa,” tutupnya.

Sebagai informasi, Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Satgas Pangan Polri mengungkap temuan mengejutkan terkait praktik pengoplosan beras oleh ratusan merek di Indonesia. Hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan menyebutkan bahwa terdapat 212 merek beras yang diduga melakukan pelanggaran standar mutu, baik dari sisi kualitas maupun takaran isi.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan sejumlah pelanggaran seperti perbedaan berat bersih dalam kemasan yang tidak sesuai label, serta klaim sebagai beras premium padahal kualitasnya tidak memenuhi standar. Sebagai contoh, beberapa kemasan beras 5 kilogram ternyata hanya berisi 4,5 kilogram. Selain itu, banyak merek yang menggunakan label premium untuk beras biasa.

Beberapa merek yang disebut dalam konferensi pers antara lain Sania, Sovia, Fortune, dan Siip yang diproduksi oleh Wilmar Group; Setra Ramos, Beras Pulen Wangi, dan Setra Pulen yang merupakan produk Food Station Tjipinang Jaya; serta Raja Platinum dan Raja Ultima milik PT Belitang Panen Raya. Merek Ayana dari PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group) juga masuk dalam daftar tersebut.

Kementan menyebutkan, daftar 212 merek ini akan diumumkan secara bertahap kepada publik. Sejumlah ritel modern diketahui telah menarik beberapa merek tersebut dari rak penjualan karena viralnya isu ini di media sosial.

Adapun praktik beras oplosan sendiri mengacu pada pencampuran beras dari berbagai jenis atau kualitas berbeda yang kemudian dikemas dan dijual dengan label tidak sesuai. Selain menyalahi aturan, hal ini menyesatkan konsumen karena harga yang dibayar tidak sebanding dengan kualitas yang diterima. (hir)

Freeport Tunggu Detail Kepastian Tarif Ekspor Tembaga ke AS

0
Tony Wenas(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Tony Wenas mengatakan, masih menunggu detail kepastian tarif ekspor produk tambang khususnya tembaga ke Amerika Serikat (AS).

“Detailnya belum tahu. Tapi tadi dipuji (oleh Presiden AS Donald Trump) bahwa tembaga di Indonesia itu kualitasnya bagus,” kata Tony saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 16 Juli 2025.

Adapun sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan, Indonesia memiliki tembaga dengan kualitas tinggi, menyusul pengumuman penurunan tarif balasan atau resiprokal dari semula 32 persen menjadi 19 persen.

“19 persen itu sudah pasti lebih bagus dari 32 persen. Tapi ini masih belum final. Mudah-mudahan bisa turun lagi,” ucapnya.

Menyusul pernyataan Trump dan potensi peningkatan kapasitas produksi tembaga untuk pasar AS, Tony mengatakan, hal itu kemungkinan besar tidak bisa dilakukan.

“Di tambang tidak bisa, ketika ada permintaan kita menaikkan kapasitas produksi. Tidak bisa seperti itu karena rencana induk (main plan) kita sudah terencana dengan baik dengan memerhatikan daya dukung lingkungan, safety, ketersediaan, dan lain sebagainya,” ujar Tony.

“Dan ini sudah direncanakan lama, tidak seperti manufacturing yang bisa (meningkatkan produksi menyusul banyaknya permintaan). Karena bahan baku kita dari dalam tanah, jadi memang harus sesuai dengan rencana, ditambang secara sequence,” imbuhnya.

Saat ditanya bagaimana kebijakan tarif ini mempengaruhi perdagangan tembaga ke AS, Tony mengatakan, selama ini Negeri Paman Sam bukan negara tujuan ekspor utama. “Kami sih selama ini tidak pernah jual ke Amerika ya. Selama ini ekspor itu sebagian besar ke China,” ujar dia.

Selain itu, ia pun mengaku masih belum ada pertimbangan untuk memindahkan pasar utama dari China ke AS.

“Untuk memindahkan pasar? Kalau ke Amerika itu jauh, (butuh waktu pengiriman) 45 hari. Sementara kalau ke China itu cuma 7 hari pengapalan, dan China mengkonsumsi 50 persen dari copper di dunia ini,” kata Tony.

“Jadi, ya, maksudnya kenapa harus pindah, gitu kan? Tapi intinya adalah kalau kita namanya international trade, trade is borderless, ya, kan? Di mana ada market ya di situ (kita masuk),” tambahnya. (ant)

RI Tak Bergantung Ekspor ke AS, Prioritas Utama Investasi

0
Donald Trump(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Prasasti Center for Policy Studies menilai, sejauh ini Indonesia tidak terlalu bergantung pada ekspor ke Amerika Serikat (AS), melainkan lebih memprioritaskan dorongan investasi.

Pernyataan ini disampaikan menanggapi kabar penurunan tarif AS untuk produk Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen pada Rabu 16 Juli 2025.

Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, Research Director Prasasti Gundy Cahyadi menjelaskan bahwa dinamika tarif ini perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas.

“Tarif ala Trump lebih merupakan panggung politik ketimbang kebijakan jangka panjang yang serius. Pasar keuangan global sudah terbiasa dengan gaya berpolitik teatrikal semacam ini,” ujarnya.

Sebagai ilustrasi, dia mencatat bahwa setelah Liberation Day di bulan April lalu, volatilitas pasar global melonjak dengan indeks VIX menyentuh level tertingginya sejak pandemi. Namun pada bulan Juli, reaksi pasar cenderung mereda.

“Investor cenderung melihat ancaman tarif sebagai bagian dari pola lama: ancaman di depan layar, negosiasi di balik layar,” tuturnya.

Gundy menyoroti bahwa ketergantungan ekonomi Indonesia pada ekspor ke AS relatif rendah jika dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. “Ekspor ke AS hanya mencakup sekitar 10 persen dari total ekspor Indonesia,” jelasnya.

Dengan nilai ekspor tahun 2024 mencapai 290 miliar dolar AS, skenario terburuk jika akses pasar AS tertutup sepenuhnya akan berdampak sekitar 29 miliar dolar AS, atau hanya 2 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia. “Terasa, tapi tidak sampai mengguncang fondasi ekonomi,” tuturnya.

Maka dari itu, Gundy menambahkan, fokus utama Indonesia saat ini seharusnya tetap pada upaya mendorong investasi. Ia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang memperkuat kemitraan internasional, termasuk bergabungnya Indonesia dengan BRICS di awal tahun ini.

“Keputusan Presiden Prabowo untuk tetap hadir dalam KTT BRICS meski ada tekanan dari Presiden Trump menunjukkan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang konsisten: memperluas kerja sama, memperkuat posisi, dan menjaga ketegasan. Jika Trump tampil dengan drama, maka Jakarta sedang menulis naskahnya sendiri,” kata Gundy.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan pemberlakuan tarif impor sebesar 19 persen terhadap produk Indonesia yang masuk ke AS, berdasarkan negosiasi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Kesepakatan ini menurunkan tarif dari angka 32 persen yang diumumkan pertama kali oleh Trump pada April 2025.

“Indonesia akan membayar tarif 19 persen kepada Amerika Serikat untuk semua barang impor dari mereka ke negara kita,” tulis Trump terkait kesepakatan yang dicapai dengan RI dalam hal tarif impor, seperti dipantau dari media sosial Truth Social. (ant)

Ekonomi RI Terus Didorong di Tengah Ekonomi Global yang Melemah

0
Perry Warjiyo(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu terus didorong di tengah prospek perekonomian global yang melemah. Bank sentral Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi semester II 2025 akan membaik.

“Secara keseluruhan pada tahun 2025, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 4,6 persen sampai dengan 5,4 persen,” kata Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Juli 2025 di Jakarta, Rabu 16 Juli 2025.

Di samping membaiknya permintaan domestik, Perry mengatakan bahwa perbaikan pertumbuhan ekonomi ini juga didukung oleh tetap positifnya kinerja ekspor sejalan dengan hasil perundingan tarif dengan pemerintah Amerika Serikat.

Berbagai respon bauran kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia juga meningkatkan keyakinan pelaku ekonomi yang pada akhirnya akan mendorong kegiatan ekonomi. Dalam kaitan ini, stimulus fiskal ditempuh pemerintah untuk pelindungan sosial dan implementasi program-program unggulan dalam Asta Cita.

Dari sisi Bank Indonesia, di samping menjaga stabilitas, kebijakan juga diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penurunan BI-Rate, pelonggaran likuiditas, serta peningkatan insentif makroprudensial kepada perbankan guna mendorong kredit pembiayaan ke sektor-sektor prioritas.

“Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, bersinergi erat dengan kebijakan stimulus fiskal dan sektor riil pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Perry.

Adapun pada triwulan II 2025, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh investasi non-bangunan terkait kegiatan di sektor transportasi. Perry mencatat, kinerja ekspor cukup baik ditopang oleh ekspor berbagai sumber daya alam dan produk manufaktur.

Sementara itu, konsumsi rumah tangga masih perlu ditingkatkan, tercermin pada penjualan eceran yang melambat. Secara sektoral, lapangan usaha pertanian tetap tumbuh ditopang oleh kinerja subsektor perkebunan dan dukungan program pemerintah.

Sedangkan kinerja beberapa lapangan usaha utama lainnya seperti industri pengolahan serta penyediaan akomodasi dan makan-minum belum kuat. Secara spasial kewilayahan, ekonomi di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua masih tumbuh di atas 5 persen, sedangkan wilayah lainnya belum meningkat. (ant)

Pengurus Baru Dilantik, GOW Loteng Diharapkan Bantu Entaskan Kemiskinan dan Stunting

0
Wabup Loteng H.M. Nursiah lantik pengurus GOW Loteng, bertempat di ballroom kantor Bupati Loteng, Rabu kemarin. (ekbisntb.com/kir)

Lombok (ekbisntb.com) – Keberadaan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) diharapkan bisa ikut berperan dalam upaya mendukung dan mensukseskan berbagai program pembangunan di daerah ini. Termasuk membantu menyelesailkan persoalan pembangunan yang sedang dihadapi saat ini. Dua diantaranya yakni persoalan kemiskinan dan anak stunting.

Di mana sampai saat ini kemiskinan dan kasus stunting masih cukup tinggi di Loteng. Kendati secara prosesntase angkanya terus menurun setiap tahunnya. “GOW Loteng kedepan kita harapkan bisa mengambil peran lebih besar lagi. Dalam membantu mengentaskan kemiskinan dan stunting,” ungkap Wakil Bupati (Wabup) Loteng Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., Rabu 16 Juli 2025 kemarin.

Usai melantik pengurus GOW Loteng periode 2025-2030, Nursiah mengatakan komposisi kepengurusan GOW Loteng saat ini banyak diisi oleh pelaku usaha. Termasuk pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di daerah ini. Sehingga penting bagi para pengurus GOW Loteng yang baru untuk bisa menghadirkan program-program yang bisa memberi dampak pada upaya pengentasan kemiskinan serta penuruan angka stunting.

Memang bukan perkara mudah. Namun dengan pengalaman dari kepengurusan sebelum-sebelumnya pihaknya yakni GOW Loteng bisa berkontribusi lebih dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan serta stunting. “Momen kepengurusan yang baru ini juga hendaknya dijadikan kesempatan untuk mengevaluasi program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Untuk bisa lebih baik lagi dimasa yang akan datang,” imbuh Nursiah dihadapan Ketua GOW Loteng Hj. Winarsih Nursiah, S.Pd., beserta pengurus GOW Loteng lainnya.

Agar bisa berkontribusi lebih, maka kepengurusan GOW Loteng harus solid. Tidak hanya diinternal kepengurusan saja. Tetapi harus juga bisa membangun soliditas dan koordinasi yang baik dengan lembaga atau organisasi lainya. “Penting untuk terus memperkuat koordinasi antar lembaga. Sebagai bagian dari upaya memperkuat peran GOW dimasa yang akan datang,” ujar Sekretaris DPD II Partai Golkar Loteng ini.

Bila perlu GOW Loteng harus bisa mengambil peran sebagai penggerak bagi lembaga lainnya untuk bisa bersama mendukung berbagai program yang sedang maupun akan dilaksanakan oleh pemerintah. Baik itu pemerintah pusat hingga daerah. Mengingat banyak program pemerintah yang sangat membutuhkan dukungan dan peran serta GOW Loteng.

Mulai dari program Sekolah Rakyat (SR) hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG). Semua program tersebut tujuan sama, menjadikan masyarakat lebih baik dan maju. (kir)

Tetap Pakai Prinsip Bisnis Profesional

0
H. M. Juaini Taofik (ekbisntb.com/rus)

SEKRETARIS Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lotim), H. M. Juaini Taofik, menegaskan pinjaman dana dari Bank Himbara untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel MP) harus berjalan dengan prinsip bisnis profesional. Prinsip “business is business” menjadi landasan utama.

“Prinsipnya sangat profesional. business is business. Proses bisnis diproses dengan cara bisnis. Kopdes tidak seperti harapan akan diberikan dana percuma,” tegas Juaini menjawab Ekbis NTB usai pertemuan daring dengan pemerintah pusat di Selong, Rabu 16 Juli 2025.

Pernyataan ini menyikapi peluncuran Kopdes/Kel MP nasional yang akan dicanangkan Presiden pada 21 Juli mendatang di Klaten, dengan 100 desa/kelurahan percontohan se-Indonesia. Untuk Lotim, sebanyak 254 desa/kelurahan telah membentuk Kopdes MP berbadan hukum dan akan dijadwalkan peluncurannya pada 28 Oktober bertepatan dengan momentum hari Sumpah Pemuda.

“Sebelum 1 Juli, semua sudah terbentuk. Kita tinggal menunggu permodalannya. Bisnisnya seperti apa. Mobil sudah ada tinggal jalan,” jelas Juaini.

Peluncuran serentak nasional untuk 82.262 Kopdes/Kel MP dijadwalkan memanfaatkan momentum Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 2024, termasuk di Lotim.

Juaini menekankan perbedaan mendasar antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Kopdes. Kopdes diharapkan menjadi lokomotif penggerak ekonomi desa

“BUMDes tetap jalan, tetapi skalanya perlu ditingkatkan. Kopdes diharapkan jadi lokomotif baru,” ujarnya. Sekretariat Kopdes akan beroperasi di kantor desa, dengan contoh integrasi seperti di Kembang Kuning yang menyatu dengan BUMDes. (rus)

Warga Miskin di Lotim Boleh Tidak Bayar Piutang PBB P2

0
Bupati Lotim H. Haerul Warisin didampingi Sekda Lotim H. M. Juaini Taofik dan Kepala Bapenda Lotim Muksin saat mengunjungi Kantor Bapenda Lotim, Rabu 16 Juli 2025. (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Warga miskin yang menunggak bayar piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) diperbolehkan tidak membayar. Tim Opjar yang sekarang tengah turun melakukan pemburuan piutang pajak senilai Rp 55 miliar itu diminta melihat fakta kondisi ekonomi masyarakat.

“Bagi warga miskin yang tidak mampu bayar tidak perlu bayar,” terang Bupati Lotim, H. Haerul Warisin saat ditemui usai menggelar rapat evaluasi di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lotim, Rabu 17 Juli 2025.

Dalam hal ini, Pemkab Lotim siap memberikan kompensasi atas pembayaran piutang tersebut. Kategori miskin penunggak pajak ini akan dilihat dan verifikasi juga. Tim Opjar sudah diminta agar tidak memberikan SPPT kepada warga kurang mampu tersebut. “Sudah saya minta kepada tim Opjar agar mencatat yang miskin ini dicatat, setelah diverifikasi dan sesuai dengan fakta datanya maka piutang PBB tidak perlu dibayar,” imbuhnya.

Tim Opjar juga telah diminta agar melakukan akurasi data dan sampai  ada kekeliruan dalam membayar SPPT. Ketika terjadi ada perbedaan besaran SPPT di satu lokasi yang sama, maka harus diteliti lebih dalam agar tidak terjadi kesalahan.

Selanjutnya Bupati menegaskan kegiatan Opjar dilakukan berdasarkan rekomendasi LHP BPK. “Kita tidak semena-mena dalam melakukan penagihan, BPK RI berikan opini WTP dengan catatan dan kalau saya tak selesaikan maka kita tak WTP lagi dan  ini berbahaya bagi kita ke depan,” imbuhnya.

BPK RI menyebut piutang PBB P2 Lotim mencapai Rp 55 miliar yang merupakan akumulasi dari SPPT selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Yakni terhitung sejak 2014 sampai dengan 2024, sehingga salah satu cara adalah menagih piutang tersebut.

Mengenai target penagihan, kata Bupati RP 25 miliar saja itu dianggap sudah sangat luar biasa. Opjar berarti berhasil menagih piutang 2014-2024 tersebut.

Kepala Bapenda Lotim, Muksin saat dikonfirmasi terpisah menguraikan selama delapan hari terakhir ini tim Opjar PBB P2 sudah bisa mengumpulkan Rp 491 Juta. Perolehan tersebut dinilai cukup fantastis untuk menguatkan capaian PBB P2.

Tunggakan Rp 55 miliar itu bisa dicapai target separuhnya sangat luar biasa. Target PBB P2 sendiri secara reguler Rp 23 miliar. Capaian realisasi reguler ini sudah bisa mencapai Rp 10,5 miliar. Kalau didorong mencapai Rp 30 miliar maka diyakini bisa dicapai. “Kita optimis bisa mencapai Rp 30 miliar dari PBB ini bisa melampaui target,” imbuhnya.

Dorongan mencapai target ini disebut cukup besar. Realisasi per hari sekarang rata-rata Rp 80 juta. Awalnya dulu di hari pertama Rp 50 juta per hari  dan pernah ada sampai Rp 100 juta pada hari Senin lalu. “Progresnya terus meningkat setiap hari,” ujarnya. (rus)

Tarif Retribusi Batal Dinaikkan, Dishub Fokus Perbaiki Pelayanan Parkir

0
Zulkarwin (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Perhubungan Kota Mataram batal menaikan tarif retribusi parkir. Perbaikan pelayanan parkir menjadi fokus perhatian, sehingga meminimalisir protes dari masyarakat.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram Zulkarwin dikonfirmasi lewat sambungan telepon pada, Rabu 17 Juli 2025 menjelaskan, hasil survey dilakukan pada layanan parkir relatif masih rendah. Selain itu, juru parkir juga belum sepenuhnya mematuhi kesepakatan perjanjian kerja mereka. Hal ini menjadi pertimbangan untuk tidak menaikan tarif parkir. Disamping itu, Ombudsman RI Perwakilan NTB juga memberikan masukan untuk peningkatan kualitas layanan parkir. “Kita minta waktu enam bulan lagi untuk memperbaiki layanan parkir,” terangnya.

Kenaikan tarif retribusi parkir diatur dalam peraturan daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024. Zulkarwin menyebutkan, target retribusi parkir mencapai Rp18 miliar. Kenaikan target ini dengan asumsi tarif retribusi parkir juga dinaikan. Hasil kajian di lapangan dinilai tidak pas karena pelayanan belum maksimal.

Tarif parkir batal dinaikan dipahami oleh kepala daerah, supaya tidak merugikan masyarakat. “Pak Wali berkomitmen betul, sehingga kita genjot betul pelayanan itu,” pungkasnya.

Zulkarwin menambahkan, postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025, akan dilihat capaiannya. Hal ini sebagai bahan evaluasi apabila capaian itu dipertanyakan oleh tim anggaran pemerintah daerah maupun dewan. “Kami juga sudah sampaikan saat rapat kerja dengan dewan. Bahwa tarif ini tidak bisa dinaikan karena kita sedang fokus memperbaiki kinerja pelayanan parkir,” ujarnya.

Dari target Rp18 miliar sebutnya, realisasi retribusi parkir mencapai Rp6 miliar lebih. Mantan Camat Selaparang menambahkan, tantangan dihadapi dalam pelayanan parkir adalah paling utama kesadaran masyarakat atau pelanggan menggunakan transaksi non tunai. Pelanggan berhak menagih Quick Respon Indonesia Standar (QRIS). Tujuan transaksi non tunai supaya diketahui potensi harian. Selain itu, korlap mengingatkan jukir bahwa aktifitas mereka diawasi. “Korlap selalu mengingatkan bahwa ada hak pemerintah yang harus disetor oleh jukir,” demikian kata dia. (cem)