Pariwisata NTB selama ini dihadapkan dengan mahalnya harga tiket pesawat dari dan ke NTB. Beberapa rute penerbangan ke Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM), khususnya dari bandara di kota-kota besar di Indonesia cukup mahal. Lebih ironis lagi, harga tiket pesawat menuju Kuala Lumpur, Singapura hingga Bangkok, justru lebih murah dibandingkan harus ke BIZAM. Adanya instruksi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menurunkan harga tiket pesawat diharapkan bisa menjadi Solusi. Namun, realisasi dari instruksi ini ditunggu.

HARGA tiket pesawat di sejumlah aplikasi dengan rute BIZAM dari beberapa bandara di Indonesia cukup beragam untuk beberapa hari ke depan. Bahkan, penerbangan rute BIZAM-Soekarno Hatta di atas Rp1 juta. Ada yang menjual berkisar dari Rp1.250.000 untuk kelas ekonomi menggunakan maskapai Super Jet hingga Rp1,6 juta hingga Rp1,7 juta menggunakan maskapai Garuda Indonesia.

Lebih parah lagi harga tiket pesawat dari BIZAM menuju Bima menggunakan maskapai Wings Air rata-rata di atas Rp1,3 juta. Itupun jumlah maskapai yang melayani penerbangan menuju Bima – Lombok atau Bima-Ngurah Rai tidak sebanyak bandara lain di Indonesia.

Mahalnya harga tiket pesawat ini dari dan ke bandara yang ada di NTB sudah lama dikeluhkan oleh pemerintah daerah hingga kalangan pengusaha. Apalagi ketika ada event berskala nasional dan internasional di NTB, seperti MotoGP, MXGP dan event budaya lainnya, mahalnya harga tiket pesawat ini selalu dikeluhkan.

Tidak hanya itu, banyak yang membandingkan jika masyarakat yang berada di luar daerah, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung atau Semarang lebih memilih berwisata ke negara-negara ASEAN. Alasan mereka memilih berwisata ke objek wisata di negara-negara ASEAN sangat realistis, yakni murahnya harga tiket pesawat yang dibandrol oleh maskapai dibandingkan dengan harga tiket menuju NTB.

Sekda NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., dalam beberapa kesempatan, terutama ketika ada acara baik berskala lokal dan nasional menyampaikan mahalnya harga tiket pesawat yang menjadi ‘’penghalang’’ banyaknya wisatawan luar daerah datang ke NTB. Beda halnya dengan di Pulau Jawa, ungkapnya, banyak pilihan wisatawan untuk pergi ke objek wisata.

Selain menggunakan pesawat, masyarakat di Jakarta yang ingin berlibut ke objek wisata di Jawa Tengah atau Jawa Timur bisa menggunakan alat transportasi lain, seperti kendaraan pribadi, karena sudah ada jalan bebas hambatan, kemudian bus dan kereta api.

Bahkan saat menjabat sebagai Penjabat Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi beberapa kali melakukan lobi ke pemerintah pusat, termasuk mendatangi maskapai agar bisa menurunkan harga tiket pesawat. Namun, dengan sejumlah alasan, harga tiket pesawat dari dan ke NTB masih saja mahal.

Berganti rezim pemerintahan dari H. Joko Widodo ke Prabowo Subianto diharapkan bisa menjadi angin segar bagi perubahan harga tiket pesawat agar bisa semakin dijangkau.  Hal ini semakin menunjukkan titik terang ketika Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan dilakukan penurunan harga tiket pesawat yang selama ini dianggap cukup mahal.

Anggota Komisi V DPR RI H. Abdul Hadi menyatakan dukungannya terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam upaya menurunkan harga tiket pesawat yang masih tinggi. Upaya penurunan harga tiket pesawat ini dinilai sebagai kebijakan yang sangat relevan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, khususnya di wilayah pariwisata seperti Provinsi NTB dan daerah pariwisata lainya di Indonesia.

Anggota DPR RI dari Dapil Pulau Lombok tersebut juga menekankan soal pentingnya pendekatan yang komprehensif dan lintas sektoral untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dimana hal ini sejalan dengan pandangannya yang telah mendorong agar pemerintah tidak hanya mencari solusi jangka pendek, tetapi juga langkah-langkah jangka panjang yang melibatkan berbagai sektor.

Meningkatnya perjalanan wisata ke NTB akan meningkatkan konsumsi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah ini dan secara nasional, seperti yang ditargetkan pemerintahan Presiden Prabowo yaitu 8 persen.  Pihaknya berharap upaya menurunkan harga tiket penerbangan ini bisa menjadi salah satu prioritas dalam program 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo. Selain memberikan dampak positif bagi industri pariwisata, langkah ini juga akan mendorong terciptanya lapangan kerja baru.

Untuk diketahui, pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Perekonomian memastikan bahwa satuan tugas atau satgas penurunan tiket pesawat masih berlanjut di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini seiring dengan fokus kerja Kementerian Pariwisata yang berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian dalam beberapa waktu ke depan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan Satgas tersebut akan fokus pada penurunan harga tiket penerbangan domestik yang sering disebut mahal. Ke depan, Kementerian Pariwisata akan menggelar rapat bersama dengan Kementerian Perhubungan dan juga Pertamina. (ham/ris)