Friday, April 17, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 500

Darurat Sampah, PUPR Sebut Sembalun Wajib Miliki Tempat Pengelolaan

0
Tumpukan sampah yang berada di kawasan wisata Sembalun. Sembalun membutuhkan tempat pengelolaan dalam mendukung KSPN. (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Wilayah Kecamatan Sembalun saat ini mengalami darurat sampah. Belum ada sistem penanganan. Mengingat hal itu, Kecamatan Sembalun segera akan dibangunkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Masalah sampah Sembalun diakui sudah cukup pelik. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lotim menegaskan Sembalun ini memang wajib memiliki tempat pengolahan sampah.

Demikian ditegaskan Kepala Bidang Cipta Karya, M. Rozikin saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu 4 Desember 2024. Ia tegaskan, konsep penanganan sampah di Sembalun berbeda dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ijobalit.

TPST lebih kompleks daripada Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle  (TPS 3R), karena TPST sampai pada pemrosesan akhir sampah. Sampah yang diolah di TPST aman untuk dikembalikan ke lingkungan.

Hasil pengolahan dari TPST ini diakui masih ada yang menjadi residu. Akan tetapi, jumlah residu  sangat kecil, yakni hanya 0,25 persen.

Penentuan tempat lokasi TPST sampai sekarang belum ditentukan. Diyakinkan dalam waktu dekat sudah bisa ditetapkan, karena masih proses pencarian lokasi. Rencana pembangunan akan dilakukan tahun 2025 dengan sumber dananya dari BPPW.

Selanjutnya ditegaskan Kabid Cipta Karya PUPR Lotim, kehadiran TPST Sembalun akan bisa menjadi solusi penanganan sampah Sembalun. Termasuk masalah sampah yang diturunkan dari Gunung Rinjani. Kehadiran TPST dipastikan akan mendukung pengembangan pariwisata Sembalun. Terlebih diketahui, Sembalun merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).(rus)

NTB Kembangkan Pariwisata Berbasis Ekologi di Teluk Saleh

0
Hiu paus di Teluk Saleh. Sejumlah wisatawan sedang berenang di dekat hiu paus. (Ekbis NTB/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengembangkan pariwisata berbasis ekologi di Teluk Saleh yang berada di Pulau Sumbawa karena di sana menjadi tempat berkembang biak satwa hiu paus.

“Hiu paus merupakan daya tarik unik yang tidak dimiliki semua daerah. Oleh karena itu, perlindungan dan konversi biota hiu paus menjadi prioritas untuk memastikan keberlanjutannya,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Muslim dalam pernyataan di Mataram, Rabu.

Kawasan Teluk Saleh seluas 1.459 kilometer persegi dan panjang 282 kilometer merupakan habitat hiu paus dan menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Muslim menuturkan pihaknya bersama organisasi perangkat daerah, akademisi, hingga organisasi nirlaba segera menyusun standar operasional prosedur tata kelola pariwisata berbasis hiu paus di Teluk Saleh, perancangan deliniasi ruang untuk dijadikan kawasan konservasi, serta menjaga kearifan lokal dan keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.

Nusa Tenggara Barat sejauh ini telah menetapkan sembilan kawasan konservasi dengan total luas mencapai 183 ribu hektare yang mencakup Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Sejak Juli 2023, pemerintah telah membentuk tiga kawasan konservasi untuk mengelola area tersebut. Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD sebagai pengelola kawasan konservasi menjadi terobosan baru yang melibatkan kontribusi besar dari mitra organisasi nirlaba.

Kepala Dinas Pariwisata NTB Jamaluddin Malady mengungkapkan banyak kapal pinisi dari Bali maupun Labuan Bajo merapat ke Teluk Saleh. Kapal-kapal pinisi itu membawa turis mancanegara yang ingin berenang dan melihat langsung hiu paus.

Pemerintah kini sedang membuat payung hukum agar konservasi dan pariwisata dapat berjalan beriringan memberikan manfaat bagi masyarakat dengan tetap menjaga keberlangsungan hiu paus di Teluk Saleh.

“Satu kapal memuat 40-50 wisatawan mancanegara. Sekarang sedang dibuat payung hukum dan mudah-mudahan rampung pada Januari 2025,” pungkas Jamaluddin. (ant)

Disnaker : UMK Mataram Berpotensi Naik di Atas 6,5 Persen

0
Lombok Epicentrum Mall, salah satu pusat pekerja di Kota Mataram(ekbisntb.com/holidify.com)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, mengatakan, besaran upah minimum kota (UMK) Mataram 2025 berpotensi naik di atas 6,5 persen.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram Rudi Suryawan di Mataram, Rabu, mengatakan hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang menyebutkan UMK harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi (UMP).

“Artinya, jika UMP naik 6,5 persen tahun 2025, maka UMK harus ditetapkan lebih di atas kenaikan UMP tersebut,” katanya.

Pernyataan itu disampaikan setelah pemerintah pusat menyepakati kenaikan UMP Tahun 2025 naik sebesar 6,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun demikian, kata Rudi, sejauh ini pihaknya belum bisa juga memastikan besaran kenaikan UMK Mataram 2025, sebab pihaknya masih menunggu petunjuk teknis pelaksanaan resmi dari pemerintah.

Kondisi serupa juga terjadi di semua daerah secara nasional yakni menunggu petunjuk lengkap perhitungan kenaikan upah pekerja termasuk untuk pembahasan UMP.

Meskipun secara ketentuan besaran UMK harus lebih tinggi dibandingkan UMP, tapi Disnaker juga harus tunggu pembahasan dan penetapan UMP.

“Yang pasti, UMK kami tetapkan setelah penetapan UMP sebab besaran kenaikan UMK mengacu pada UMP yang harus lebih tinggi,” katanya lagi.

Rudi mengatakan, kenaikan UMP 6,5 persen menjadi acuan untuk pembahasan UMK, tetapi kondisi daerah tentunya berbeda-beda dan tidak bisa dipukul rata.

Untuk itu, Kementerian Tenaga Kerja (Kemennaker) RI akan mengeluarkan surat edaran dan panduan lainnya terkait perhitungan kenaikan UMK 2025.

“Kondisi setiap daerah beda-beda, jadi kami tunggu surat edaran untuk melihat faktor apa saja yang akan menentukan kenaikan upah,” katanya.

Diketahui, UMK Kota Mataram 2024 ditetapkan sebesar Rp2.685.000, atau naik Rp86.921 atau 3,3 persen dibandingkan UMK 2023 sebesar Rp2.598.079. Sedangkan, UMP NTB 2024 yang ditetapkan sebesar Rp2.444.067. (ant)

Daging Ayam dan Bawang Picu Kenaikan Inflasi di Mataram

0
Seorang pedagang di Pasar Mandalika belum lama ini, menunggu barang dagangannya. Salah satu barang pokok penyumbang inflasi adalah daging ayam, bawang dan tomat. Inflasi Kota Mataram di bulan November sebesar 1,82 persen. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Inflasi di Kota Mataram di Bulan November mencapai 1,82 persen. Kenaikan inflasi ini dipicu naiknya harga daging ayam dan bawang merah. Pengendalian harga akan dilakukan dengan menggelar pasar rakyat.

Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setda Kota Mataram, Luh Putu Sari Savitri menjelaskan, inflasi di bulan November mengalami kenaikan menjadi 1,82 persen dari bulan Oktober 1,61 persen.

Kondisi ini dinilai masih di atas standar sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebesar 2,5 persen plus minus 1. Artinya, kondisi inflasi Kota Mataram relatif masih aman. “Kondisi inflasi kita masih aman,” terangnya.

Ia menjelaskan, perkembangan harga berbagai komoditas pada November 2024 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan Badan Pusat Statistik Kota Mataram, pada November 2024 terjadi inflasi year on year sebesar 1,82 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 104,7 pada November 2023 menjadi 106,61 pada November 2024.

Sedangkan, untuk mount to mount mengalami inflasi dengan tingkat sebesar 0,58 persen dan tingkat inflasi year to day sebesar 1,55 persen. Inflasi year on year terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sepuluh indeks kelompok pengeluaran dari total sebelas indeks kelompok.

Yaitu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,32 persen. Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,87 persen. Kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,92 persen. Kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,81 persen. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,81 persen. Kelompok pendidikan sebesar 1,57 persen. Kelompok kesehatan sebesar 1,40 persen.

Kelompok transportasi sebesar 0,84 persen. Kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,58 persen. Dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,57 persen.

Sedangkan penurunan indeks kelompok pengeluaran terjadi pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,86 persen. Sepuluh komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi year on year pada November 2024, antara lain: emas perhiasan, sewa rumah, bawang merah, sigaret kretek mesin (skm), minyak goreng, daging ayam ras, nasi dengan lauk, kopi bubuk, jeruk, dan tomat.

Sedangkan sepuluh komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi year on year antara lain, cabai rawit, cabai merah, telepon seluler, bensin, shampo, parfum, pengharum cucian/ pelembut, tahu mentah, beras, dan tempe.

Sementara sepuluh komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi mount to mount, antara lain: bawang merah, daging ayam ras, tomat, emas perhiasan, ikan tongkol/ ikan ambu-ambu, jeruk, beras, tarif rumah sakit, kue basah, dan minyak goreng. Sedangkan sepuluh komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi mount to mount pada November 2024, antara lain: angkutan udara, jagung manis, telur ayam ras, pisang, jeruk nipis/limau, apel, cabai rawit, kangkung, kentang, dan telepon seluler.

Pada November 2024, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi year on year yaitu, kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,62 persen. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,42 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,31 persen. Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,24 persen.

Kelompok transportasi sebesar 0,11 persen. Kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,08 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,08 persen. Kelompok kesehatan sebesar 0,04 persen. Kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,02 persen; dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,01 persen. Sedangkan pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan deflasi year on year yaitu, Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,11 persen. “Penyebab inflasi Kota Mataram paling tinggi daging ayam, tomat dan bawang,” sebutnya.

Langkah antisipasinya adalah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram untuk memastikan ketersediaan stok barang pokok di tingkat distributor. Dewi sapaan akrabnya, memastikan kenaikan harga barang pokok tidak terlalu signifikan sehingga konsumen masih tetap menjangkau. (cem)

Program Makan Bergizi Gratis, Pemprov NTB, TNI/Polri Matangkan Kesiapan SPPG

0
Pj Gubernur NTB, H. Hassanudin (tengah) didampingi Sekda NTB H. Lalu Gita Ariadi, Danrem 162 Wira Bhakti Agus Bhakti memimpin Rakor persiapan SPPG di Pendopo Gubernur NTB, Rabu 4 Desember 2024. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) –  Pelaksanaan program bergizi gratis bagi anak TK/PAUD/SD/MI/SMP/MTs/SMA sederajat, ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita dijadwalkan dimulai awal tahun 2025 mendatang. Kesiapan pemerintah daerah, TNI/Polri, BBPOM dan instansi lain dalam mendukung pelaksanaan program Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming ini mesti dilakukan sejak sekarang ini.

Begitu juga dengan realisasi kegiatan ini di daerah, khususnya di NTB, Pemprov NTB bersama jajaran TNI/Polri, BBPOM dan instansi lain menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pendopo Gubernur NTB, Rabu 4 Desember 2024.

Rakor yang dipimpin Penjabat (Pj) Gubernur NTB Hassanudin, Sekda NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., Danrem 162 Wira Bhakti Brigjen TNI Agus Bhakti diikuti perwakilan Polda NTB, TNI Angkatan Laut, Angkatan Udara, BBPOM, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan langsung dengan program SPPG ini. Pada rakor ini dibahas mulai dari analisis kandungan gizi, jenis menu, uji coba menu, perhitungan biaya, implementasi dan monitoring dan dilakukan penyesuaian dan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan.

Danrem 162/WB, Agus Bhakti dalam pemaparannya, menjelaskan, rencana program makan gizi gratis yang akan dimulai tahun 2025. Di NTB, ungkapnya, kesiapan semua pihak, mulai dari penyediaan bahan kebutuhan, seperti hasil pertanian, perikanan, kelautan, peternakan, pengolahan serta pendistribusian merupakan hal yang penting dilakukan. Apalagi makan gizi gratis ini merupakan program berkelanjutan yang bahan untuk penyediaan makanan tersebut harus tetap tersedia dengan harga yang terjangkau.

Di lingkup Korem 162/WB, tambahnya, pihaknya akan mulai bergerak di masing-masing Kodim dengan membangun 1 SPPG. Sekarang ini, pihaknya sudah memiliki lokasi SPPG di Kodim 1606 Mataram (meliputi Kota Mataram, Lombok Barat dan Lombok Utara). Meski demikian, peralatan di lokasi ini belum datang, namun pihaknya tetap akan melakukan uji coba tanggal 8 Desember mendatang.

Diakuinya, dari data yang dimiliki Korem 162/WB, jumlah penerima bantuan makan gizi gratis sekitar 1,7 juta lebih. Jumlah ini digabung antara anak TK/PAUD, siswa SD hingga SMA dan pondok pesantren dengan ibu menyusui, ibu hamil dan anak balita. Sementara jumlah penerima bantuan makan gizi gratis dari anak TK/PAUD, SD/MTs hingga siswa SMA sederajat dan santri pondok pesantren berdasarkan data pokok pendidikan (dapodik) sebanyak 1.250.000 lebih.

Pj Gubernur NTB meminta jajaran OPD lingkup Pempro9v NTB dan kabupaten/kota mematangkan tahapan-tahapan sesuai juknis yang ada. Khususnya terkait sinkronisasi data sasaran khususnya data ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita yang masih memerlukan penyesuaian.

Selain itu, ia juga meminta lokasi untuk pembangunan SPPG di kabupaten/kota agar segera ditentukan sesuai syarat teknis yang ada. Karena satu SPPG akan menyiapkan menu untuk 3.000-3,500 siswa setiap hari, dengan biaya Rp10.000 per orang.

Pj Gubernur juga menegaskan, program makan siang bergizi gratis ini harus memberikan dampak besar bagi pelaku-pelaku usaha yang ada di daerah. Mulai dari sektor pertanian, peternakan dan perikanan, agar meningkatkan kapasitas produksi dengan berbagai inovasi. Hal ini untuk mengantisipasi dampak inplasi di daerah.

Tidak hanya itu, jajaran Pemprov NTB membangun sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kota untuk memastikan sinkronisasi data sasaran, sehingga program makan bergizi gratis dapat berjalan lancar sesuai target yang telah ada.

Harapan senada disampaikan Sekda NTB H. Lalu Gita Ariadi yang meminta OPD yang berkaitan langsung dengan program makan gizi gratis ini mempersiapkan apa yang dibutuhkan. Dicontohkannya, Dinas Pertanian bertanggung jawab pada penyediaan yang berkaitan dengan pertanian, begitu juga Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi hingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Meski demikian, ujarnya, kesiapan membahas program makan gizi gratis ini akan dilanjutkan di internal Pemprov NTB, sehingga ketika realisasi sudah tidak ada kendala, baik dari segi ketersediaan bahan pokok yang dibutuhkan, pengolahan hingga distribusi ke sekolah. (ham)

Rendahnya Realisasi DAK Fisik Dikbud NTB Ancam APBD

0
Maryono (ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Dikbud NTB masih sangat rendah. Memasuki bulan terakhir di tahun 2024, realisasi DAK Fisik Dikbud NTB dikatakan belum menyentuh 50 persen.

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB, Maryono, SE., M.Si., menyatakan, apabila Dikbud NTB tidak menyalurkan DAK Fisik tersebut sampai dengan 16 Desember 2024, maka rendahnya DAK Fisik ini dapat mengganggu APBD.

“Tahap tiga nanti kan ada persyaratan-persyaratan. Kalau persyaratan tidak disampaikan secara lengkap, otomatis penyaluran tahap tiga tidak disalurkan. Sehingga nanti menjadi beban APBD,” ujarnya kepada Ekbis NTB, Kamis, 4 Desember 2024.

Maryono mengungkapkan, batas pengiriman dokumen penyaluran DAK Fisik Dikbud NTB sampai tanggal 16 Desember mendatang. Apabila persyaratan dokumen tidak lengkap, maka DJPb tidak akan mencairkan anggaran yang telah dialokasikan untuk DAK Fisik Dikbud NTB.

Syarat yang harus dipenuhi oleh Dikbud NTB untuk menyalurkan DAK Fisik ini adalah penggunaan dana yang harus mencapai 90 persen, dan adanya skema rencana penyelesaian pekerjaan sampai dengan akhir tahun.

Apabila kedua persyaratan tersebut tidak bisa dipenuhi, maka DJPb tidak bisa melakukan pencairan DAK Fisik tersebut dan bisa mempengaruhi progress pembangunan Dikbud NTB.

“Kalau kerjaan belum selesai otomatis Dikbud tidak bisa mencairikan ke BPKAD. Karena nanti SP2D akan di upload di Ospan untuk direview apakah sudah sesuai atau belum,” katanya.

Dikatakan, rendahnya DAK Fisik Dikbud ini juga dapat mempengaruhi alokasi anggaran untuk tahun depan. Meski penilaian alokasi khusus berbeda dengan DAK Fisik, namun tidak menutup kemungkinan dengan rendahnya realisasi DAK Fisik Dikbud NTB menjadi perhitungan tiga Kementerian (Bapenas, Kemenkeu, dan Kementerian Teknis) dalam memproses alokasi.

“Mungkin saja (berpengaruh, red). Tapi kan nanti kewenangan dari tiga Kementerian untuk menilai,” ucapnya.

Di lain sisi, Plt Inspektur Inspektorat NTB, H. Wirawan Ahmad, S.Si. MT mengatakan pihaknya mendesak pengelola DAK Dikbud NTB untuk segera merealisasikan progres DAK tersebut. Ini bertujuan agar pencairan DAK ini bisa ditransfer ke Kas DAK dan tidak mengganggu pendapatan.

Soal progress realisasi DAK Fisik Dikbud NTB, Wirawan mengaku belum mengetahui hal tersebut. Yang pasti, pihaknya terus memantau bagaimana progress realisasi DAK Fisik ini.

“Itu kita pantauannya real time, kita dorong terus Kepala Dinasnya, PPK-nya, Kepala Sekolah, rekanannya untuk menyelesaikan pekerjaannya” ucapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Dr.H. Aidy Furqan enggan berkomentar banyak mengenai perihal ini. Ia hanya menyatakan bahwa pihaknya optimis seluruh pekerjaan Fisik Dikbud NTB akan selesai (jadi). Sehingga, anggaran dari APBN tersebut dapat dicairkan dan tidak mempengaruhi pendapatan daerah. (era)

Museum NTB Gali Relevansi Kemenbud dengan Pemajuan Kebudayaan di Daerah

0
Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nuralam saat menjadi pemateri pada Dialog Interaktif bertajuk “Kementerian Kebudayaan: Harapan dan Tantangan Pemajuan Kebudayaan di NTB”, Selasa 3 November 2024. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Dalam upaya menggali relevansi Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) dengan pelestarian warisan budaya, Museum Negeri Nusa Tenggara Barat (NTB) bekerja sama dengan Universitas Nahdatul Ulama (UNU) menggelar dialog interaktif bertajuk “Kementerian Kebudayaan: Harapan dan Tantangan Pemajuan Kebudayaan di Nusa Tenggara Barat”, Selasa 3 November 2024.

Dialog ini bertujuan untuk menggali potensi budaya yang ada di NTB sebagai upaya menjaga warisan budaya lokal sekaligus menjawab tantangan globalisasi yang semakin kompleks.

Kepala Museum Negeri NTB, Ahmad Nuralam menyampaikan keberadaan Kementerian Kebudayaan pada pemerintahan Prabowo Subianto merupakan salah satu pilar penting pemajuan kebudayaan.

Museum NTB Gali Relevansi Kemenbud dengan Pemajuan Kebudayaan di Daerah(ekbisntb.com/ist)

Menurutnya, adanya kementerian tersebut dapat memgadvokasi kebijakan-kebijakan pemajuan kebudayaan yang lebih leluasa.

“Kita berharap dengan adanya kementerian, urusan kebudayaan ini bisa ditengani dengan serius, sistematis, dan menyeluruh,” ungkapnya saat menyampaikan materi pada kegiatan dialog tersebut.

Dirinya mengatakan kekayaan budaya yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam, termasuk kebudayaan di NTB, baik berupa benda maupun tak benda, sehingga pengelolaannya perlu mendapatkan perhatian khusus melalui satu kementerian. Dengan begitu pengawasan terhadap pemerintah daerah (Pemda) terkait pemajuan kebudayaan dapat lebih efektif.

“Kebudayaan itu bisa menjadi arus utama. Sehingga kita berharap dengan kebudayaan daerah yang lebih berkembang, maka akan memajukan lebudayaan secara nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. H. Aidy Furqan menyampaikan Kementerian Kebudayaan hadir untuk memastikan setiap daerah memiliki platform yang lebih kuat dalam mengembangkan dan melestarikan budayanya.

Dengan keberadaan Kementerian Kebudayaan, NTB diharapkan tidak hanya menjadi penjaga warisan budaya, tetapi juga menjadikan budaya sebagai poros utama pembangunan daerah.

Turut hadir dalam dialog ini, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama, Dr. Baiq Mulianah, Ketua Majelis Adat Sasak, H. Lalu Sajim Sastrawan, Dewan Kebudayaan NTB, Prof. Dr. Abdul Wahid, Guru Besar Universitas Mataram, Prof. Dr. Nuriadi, Dosen UNU NTB, Ahmad Fauzan, akdemisi serta budayawan(ham)

Memoria akan Hadirkan Amtenar, Little Mascara, Silver Tiket to Home, & Komunitas Standup Indo Lombok

0
Memoria akan Hadirkan Amtenar, Little Mascara, Silver Tiket to Home, & Komunitas Standup Indo Lombok(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Memoria sebuah event yang menggabungkan musik, seni rupa, olahraga, dan komunitas, akan hadir ditanggal 17-19 Desember 2024, di Eks Bandara Selaparang. Setelah semua guest star dibuka kepada public, kali ini Memoria akan menghadirkan guest star local NTB, Amtenar, Little Mascara, Silver Ticket to Home, dan komunitas Standupindo Lombok.

“Selain menghadirkan Musisi nasional ke Lombok, kami tentunya juga akan memberikan kepada Musisi local Nusa Tenggara Barat. Dengan mendapatkan panggung kelas nasional, kami berharap akan banyak bermunculan bibit-bibit baru performer lokal NTB yang bisa naik ke panggung nasional.” kata Direktur PT Muda Kreasi Sejahtera, Aji Perdana di Mataram, Rabu, 4 Desember 2024.

Jadwal penampilan para performer lokal untuk Amtenar dan Silver Ticket to Home di tanggal 17 Des 2024, Little Mascara di tanggal 18 Des 2024, dan Standupindo Lombok di tanggal 19 Des 2024.

“Penjualan tiket saat ini sudah masuk ke periode normal price, Dimana tidak ada lagi diskon harga tiket, seharga mulai dari Rp10.000,- untuk tiket Day 1 (17 Des 2024), Untuk tiket Day 2 dan 3 (18-19 Des 2024), mulai dari Rp150.000,- untuk tiket harian regular dan Rp200.000,- untuk tiket harian VIP, serta Rp250.000,- untuk 2 day pass (Hari kedua dan ketiga) tiket regular, dan Rp325.000,- untuk 2 day pass (Hari kedua dan ketiga) tiket VIP. Penjualan sudah kami buka secara online melalui website www.memoria.co.id dan juga bisa mengunjungi langsung untuk pembelian tiketnya di outlet Bento Kopi, Karang Pule, Mataram mulai pukul 16.00 WITA, dan juga partner ticketing kami Dewa Tiket Konser NTB dan juga NFD.” Tambah Aji Perdana.

Tidak hanya tentang musik, Memoria juga akan menghadirkan berbagai kompetisi olahraga, e-sport, band & dance competition. Serta berbagai aktivitas seni rupa di area event.(bul)

BPPD dan Disperin NTB Bersinergi Memeriahkan ITE Begawe Fest 2024 dengan Lomba Video Pendek

0
BPPD dan Disperin NTB Bersinergi Memeriahkan ITE Begawe Fest 2024 dengan Lomba Video Pendek(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB bekerja sama dengan Dinas Perindustrian NTB sukses menyelenggarakan Lomba Video Pendek sebagai bagian dari rangkaian acara nasional Harvesting Bangga Buatan Indonesia, ITE Begawe Fest 2024.

Acara ini berlangsung pada 6-8 Desember 2024 di halaman NTB Mall, Kompleks Islamic Center, Mataram, dengan tujuan mempromosikan pariwisata serta produk unggulan lokal melalui kreativitas generasi muda di bidang media digital.

Lomba ini mendapat antusiasme tinggi dengan partisipasi puluhan peserta dari berbagai kalangan, termasuk pelajar, mahasiswa, dan komunitas kreatif lokal. Para peserta diminta membuat video pendek berdurasi maksimal tiga menit yang bertemakan pariwisata atau produk industri lokal NTB.

Ketua BPPD NTB, Sahlan M. Saleh, menyampaikan apresiasi atas antusiasme peserta dan optimisme terhadap dampak positif dari kegiatan ini.

“Lomba ini tidak hanya menumbuhkan kreativitas, tetapi juga menjadi sarana mempromosikan potensi wisata dan industri lokal kita secara digital. Ini merupakan wujud nyata kolaborasi antara BPPD dan Dinas Perindustrian untuk mendorong NTB lebih dikenal luas,” ungkap Sahlan.

Senada dengan itu, anggota BPPD NTB, Mustamar Natsir, mengungkapkan bahwa kualitas video yang diterima sangat memuaskan, bahkan melebihi ekspektasi panitia.

“Kualitas video yang masuk melebihi ekspektasi kami. Ini menunjukkan betapa berbakatnya masyarakat NTB, terutama generasi muda, yang tidak kalah dengan daerah lain di Indonesia,” ujar Mustamar.

Ia menambahkan bahwa video-video terbaik dari lomba ini akan dikurasi lebih lanjut untuk dijadikan materi promosi pariwisata daerah, yang diharapkan mampu memperkenalkan eksotisme Lombok dan Sumbawa kepada khalayak luas.

“Konten-konten yang dikirimkan peserta akan dikurasi untuk menghasilkan materi promosi berkualitas yang dapat memperkuat branding pariwisata kita,” tambahnya.

Direktur Eksekutif BPPD NTB, M. Nur Haedin, menjelaskan bahwa sinergi antara BPPD dan Dinas Perindustrian bertujuan memperkenalkan pariwisata dan produk lokal NTB secara modern dan inovatif.

“Melalui karya peserta, kami berharap produk lokal NTB bisa mendapat perhatian lebih besar, baik di pasar nasional maupun internasional,” jelasnya.

Sementara itu, Humas BPPD NTB, Abdus Syukur, menginformasikan bahwa pendaftaran lomba telah dilakukan secara daring melalui berbagai platform digital dan grup WhatsApp komunitas media. Hingga penutupan pendaftaran, puluhan video kreatif telah berhasil dikumpulkan.

“Kami menerima puluhan karya dari peserta yang sangat antusias berpartisipasi,” ungkap Abdus Syukur.

Pengumuman pemenang dan penyerahan hadiah dijadwalkan berlangsung pada malam pembukaan ITE Begawe Fest tanggal 6 Desember 2024.

ITE Begawe Fest 2024 menjadi ajang penting dalam memadukan inovasi teknologi dengan promosi pariwisata dan industri kreatif di NTB. Kegiatan seperti ini diharapkan terus berkembang untuk mendukung pembangunan daerah, khususnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. (bul)

Pertama di NTB, XL Axiata Buat Percontohan Budidaya Maggot Berbasis Teknologi IOT

0
Budidaya maggot berbasis IOT di pondok pesantren Darul Muttaqien NWDI Perian Selatan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Maggot menjadi salah satu instrument ekonomi yang memiliki potensi ekonomi cukup menjanjikan. Pasarnya sangat terbuka, di dalam bahkan luar negeri.

Besarnya peluang ekonomi dari budidaya maggot ini, membuat perusahaan seluler XL Axiata berinisiatif mendorong pondok pesantren untuk ambil bagian. Melalui program Pesantren Digital, XL Axiata mengenalkan pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan solusi Internet of Things (IOT) untuk lebih memberdayakan ekonomi pesantren. Salah satu solusi IoT yang diperkenalkan adalah X-Maggot, teknologi yang dirancang untuk mendukung budidaya maggot sebagai upaya pengelolaan sampah organik.

Adalah pondok pesantren Darul Muttaqien NWDI Perian Selatan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur yang jadi percontohan pertama di Provinsi NTB. XL Axiata memfasilitasi sarana prasarana budidaya maggot, teknologi IOT, hingga pendampingan untuk mensukseskan percontohan ini.

Sebuah rumah budidaya maggot sudah berdiri di samping pintu masuk pondok pesantren Darul Muttaqien NWDI Perian Selatan. Rumah budidaya maggot ini sekaligus menjadi tempat belajar bagi para santri ponpes ini.

Di dalamnya terdapat bak-bak yang digunakan untuk budidaya maggot. Satu bak untuk larva maggot, satu bak lainnya adalah maggot siap panen. Rumah budidaya maggot ini tidak dikontrol secara manual seperti budidaya maggot pada umumnya. Dengan terpasangnya perangkat IOT, kontrol suhu secara ril time cukup dilakukan melalui ponsel. Sesuai suhu lingkungan yang dibutuhkan maggot.

“Suhunya rumah budidaya ini bisa diatur lewat handphone. Tidak boleh panas, tidak boleh juga terlalu dingin. Bisa dikontrol dari mana saja. Karena harus disesuaikan suhunya. Supaya tidak kepanasan, atau terlalu lembab,” kata Regional Group Head XL Axiata East Region, Dodik Ariyanto, bersama Chief of Corporate Affairs XL Axiata, Marwan O Baasir saat meresmikan , implementasi solusi X-Maggot di ponpes ini, Rabu, 4 Desember 2024.

Didampingi Pimpinan Pondok Pesantren Darul Muttaqien, TGH.Fahruddin Ma’shum,M.PdI, serta Perwakilan Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur.

Budidaya maggot berbasis IOT dirancang untuk mendukung budidaya maggot sebagai upaya pengelolaan sampah organik yang dapat diolah menjadi pakan ternak berkualitas tinggi. Sehingga produktivitas budidaya meningkat, biaya operasional berkurang, dan proses pengelolaan menjadi lebih efisien.

Dodik mengatakan, dengan sentuhan teknologi IOT, masa budidaya maggot bisa lebih singkat, dari biasanya 30 hari panen, menjadi 20 hari panen. Maggot juga lebih berbobot dibanding budidaya pada umumnya.

Maggot adalah salah satu solusi mengolah sampah menjadi lebih bernilai ekonomis. Maggot memiliki protein yang tinggi, sehingga sering digunakan sebagai pakan ternak seperti ikan, burung, dan hewan ternak lainnya.

Sejumlah produk turunan maggot lainnya adalah dapat dijadikan pupuk kompos. Dapat diekspor dalam bentuk tepung larva. Dapat diekspor dalam bentuk minyak hewani. Dapat diolah menjadi pupuk kasgot. Maggot dapat diolah menjadi planter kit. Dapat diolah menjadi lilin aromaterapi berbahan dasar minyak maggot. Juga dapat diolah menjadi prebiotik.

“Potensi pasarnya berdasarkan data Kementerian mencapai Rp57 triliun. Kita berharap, ponpes ini menjadi pionir untuk budidaya maggot dengan teknologi IOT. Setidaknya, hasil budidaya di sini bisa dijual untuk kebutuhan budidaya ikan di lingkungan sekitar. Dan kita berharap, ponpes ini bisa menjadi tempat belajar ponpes-ponpes lainnya, atau siapa saja,” demikian Dodik.(bul)