Beranda blog Halaman 500

Pengelola Hotel dan UMKM Diminta Tidak Naikkan Harga

0
H. Mohan Roliskana (ekbisntb.com/pan)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram mengimbau para pengelola hotel, restoran, dan pelaku usaha jasa lainnya untuk menjaga stabilitas harga selama pelaksanaan Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional (Fornas) ke-VIII yang akan digelar NTB, termasuk Kota Mataram sebagai salah satu tuan rumah.

Imbauan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah daerah mengharapkan kerjasama semua pihak dalam menyukseskan Fornas 2025 dan menciptakan kesan positif bagi para peserta dan pengunjung yang datang ke NTB, khususnya di Kota Mataram.

Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, menyampaikan bahwa Fornas merupakan momentum penting bagi pelaku usaha perhotelan dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Oleh sebab itu, ia meminta agar seluruh pelaku usaha tidak menaikkan harga secara sepihak atau tidak wajar yang dapat merugikan peserta maupun wisatawan yang hadir selama ajang nasional tersebut.

“Kita sama-sama membangun citra positif, termasuk dalam hal harga hotel agar tidak dinaikkan. Ini penting untuk memberikan kesan baik bagi kota kita,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Kamis 24 Juli 2025.

Fornas VIII akan berlangsung pada 26 Juli hingga 1 Agustus 2025 dan diperkirakan akan diikuti oleh ribuan peserta dari 38 provinsi di Indonesia. Mataram, sebagai salah satu titik utama penyelenggaraan dan penginapan, diproyeksikan menampung banyak tamu, baik dari kalangan atlet dan pegiat olahraga, ofisial, maupun wisatawan.

Wali Kota juga menekankan bahwa peningkatan jumlah wisatawan dan peserta Fornas dapat mempengaruhi harga barang dan jasa di pasar. Oleh karena itu, Pemkot Mataram kembali mengingatkan pelaku usaha, khususnya di sektor perhotelan, transportasi, dan kuliner, agar tidak menaikkan harga secara berlebihan selama pelaksanaan kegiatan.

Selain itu, pihaknya juga telah menyampaikan imbauan tersebut kepada para pelaku usaha agar menjaga mutu pelayanan dan tidak memanfaatkan momentum ini untuk mencari keuntungan berlebih. “Kami mendorong para pengusaha untuk bersikap profesional dan menjadikan Fornas ini sebagai momentum promosi. Jika pelayanan baik dan harga tetap wajar, justru akan menarik lebih banyak tamu di masa mendatang,” katanya.

Di sisi lain, ia menambahkan bahwa sebagai salah satu tuan rumah, pihaknya telah melakukan berbagai persiapan maksimal, baik dari aspek fasilitas, kebersihan, hingga keamanan venue. “Dari segi fisik, insyaallah sudah kami siapkan dengan baik. Namun, untuk teknis pelaksanaan tentu menjadi tanggung jawab panitia pusat,” jelas Mohan.

Dengan kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, diharapkan Fornas dapat berjalan sukses tanpa menimbulkan dampak sosial ekonomi yang negatif, terutama terkait kestabilan harga. (pan)

140 Ton Bantuan Beras Disalurkan,  Bupati Lobar Ingatkan Data Penerima Jangan Salah Sasaran

0
Bupati Lobar, H Lalu Ahmad Zaini dan jajaran melepas bantuan pangan besar untuk disalurkan kepada masyarakat miskin di wilayah itu. (ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) melepas penyaluran bantuan pangan berupa beras dari pemerintah pusat untuk alokasi bulan Juni dan Juli 2025. Penyaluran 140 ton atau 140 ribu kilogram lebih ini dipimpin langsung oleh Bupati Lobar, H. Lalu Ahmad Zaini, Kamis 24 Juli 2025.

Hadir pada acara itu, Asisten II Setda Lobar Ahkmad Saikhu, Camat Gerung, Camat Labuapi, Kadis Sosial H. Lalu Winengan, Kadis DPMD Mahnan, Sekdis Ketahanan Pangan, Kepala Cabang Bulog Lobar Wawan, Kabag Ekonomi Setda Lobar dan JPL Transporter.

Bupati Lobar yang akrab disapa LAZ menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada pemerintah pusat atas perhatian dan bantuan nyata yang diberikan kepada masyarakat miskin. Ia berharap bantuan ini benar benar tepat sasaran agar dapat menekan angka kemiskinan di Lombok Barat.  Karenanya ia meminta semua pihak untuk dapat melakukan pengawasan atau monitor terhadap penyaluran bantuan ini.

“Saya berharap seluruh camat dapat memonitor secara aktif proses distribusi bantuan ini agar benar-benar sampai kepada mereka yang berhak menerima,” Tegasnya. Lebih lanjut, Bupati LAZ menekankan pentingnya akurasi data penerima bantuan. Ia menyebut, seluruh bentuk bantuan pemerintah baik pangan maupun modal usaha harus mengacu pada database kemiskinan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah.

Ia mengatakan saat ini tercatat sekitar 12 ribu Kepala Keluarga miskin di Kabupaten Lombok Barat. Dengan adanya data yang akurat diharapkan intervensi ini memberi dampak pada penurunan angka kemiskinan di Lobar. “Penyaluran bantuan harus menyentuh langsung ke masyarakat miskin sesuai data. Ini penting agar program-program ini bisa menurunkan angka kemiskinan secara signifikan,” Ujarnya.

Bupati LAZ juga menegaskan bahwa seluruh program bantuan akan dievaluasi secara menyeluruh di akhir tahun 2025. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat efektivitas penyaluran bantuan terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Barat. “Jika tidak ada penurunan yang signifikan, maka perlu kita tinjau kembali data yang digunakan. Kita harus pastikan bahwa yang disebut miskin itu benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” katanya.

LAZ juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) yang telah mendistribusikan bantuan pangan ini. Ia berharap, kegiatan ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk meringankan beban masyarakat. “Mudah-mudahan ikhtiar kita ini membawa manfaat besar dan menjadi ladang amal untuk kita semua,” Tutupnya.(her)

Berkurang 233 Jiwa, 1.014 KK Warga Taman Ayu Penerima Bantuan Pangan Beras

0
Bantuan pangan beras didrop ke Kantor Desa Taman Ayu(ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Sebanyak 1.014 KK warga miskin di Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Lombok Barat (Lobar) menerima bantuan pangan beras. Jumlah ini berkurang 233 KK dibanding tahun lalu. Sebanyak 2.028 kilogram beras untuk jatah bulan Juni-Juli telah didrop di kantor desa setempat pada Kamis 24 Juli 2025.

Kades Taman Ayu M Tajudin menyebutkan, tahun lalu jumlah penerima beras ini sebanyak 1.247, sedangkan tahun ini 1.014 KK. “Artinya ada pengurangan 233 KK,”sebutnya. Acuan data sebelumnya mengacu P3KE, sedangkan kali ini DTSN. Sehingga penerima yang diberikan bantuan beras ini mengacu pada data penerima PKH dan BPNT. Artinya warga yang menerima PKH dan BPNT ini yang diberikan beras. Sehingga jumlah penerima sesuai sasaran tersebut.

Menurutnya, dampak berkurangnya bantuan seperti yang terjadi di beberapa desa itu bagian dari pola pendataan, sebab tidak mungkin dari sekian jumlah warga tidak ada yang berubah, baik karena meninggal, pindah dan mampu atau lainnya. “Disini insyallah sesuai dengan jumlah sasaran,”sebutnya. Data yang dipakai acuan penerima bantuan ini adalah DTSN.

Namun untuk memastikan apakah warga layak atau tidak, tentu ada standarnya. Standar ini perlu dibandingkan dengan asesmen dan turun langsung ke lapangan untuk melihat apakah warga layak atau tidak. Diakui ada dilema sebab kalau standar nya rumah. Ketika ada warga, rumahnya bagus namun hasil bekerja menjadi TKI ke Malaysia. Dan sepulang nya dari Malaysia, warga ini menganggur.

“Ini kan jadi dilema, banyak pertimbangan itulah yang tidak bisa hanya dengan kaca mata dari jauh kemudian ini dijustifikasi tidak layak atau layak menerima. Tetapi bisa jadi juga rumahnya jelek, namun memiliki sawah yang luas. Sehingga kompleksitas pola penilaian ini harus segera ditemukan titik solusinya antara Pemkab dengan BPS agar penerima bantuan ini benar-benar layak.

Di desa sendiri menggunakan pola struktur dalam menentukan sebelum ke orang miskin desil 1,2,3 dan 4. Pihaknya mulai dari warga yang masuk kategori Lansia, disabilitas. Dikatakan Mereka yang tergolong kategori ini, mau miskin mau kaya, warga kategori ini harus masuk. Sebab meskipun diberikan bantuan subsidi tetap membutuhkan itu. Selanjutnya barulah ke kategori miskin, perempuan kepala keluarga, dan baru ke yang lain-lain dengan mekanisme penilaian di pemerintah. (her)

Progres Diklaim Lampaui Target,Proyek MPP Lobar Senilai Rp2,4 Miliar Diawasi Kejaksaan

0
Proyek MPP di Kantor DPMPTSP Lobar senilai Rp2, 4 miliar ini sedang dalam proses pengerjaan dan diawasi aparat penegak hukum. (ekbisntb.com/her)

 Lombok(ekbisntb.com) -Proyek Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lombok Barat (Lobar) sedang dalam proses pengerjaan. Proyek strategis Pemkab Lobar yang dianggarkan senilai Rp2,4 miliar ini masuk dalam pendampingan proyek strategis (PPS) dari Kejaksaan Negeri Mataram.

“Progres proyek ini sekitar 20 persen, plus dia ini,”kata Kepala DPMPTSP Lobar Hery Ramdhan, kemarin.

Hery mengatakan, pengejaran proyek ini baru berjalan selama satu bulan lebih. Masa pengerjaan sesuai kontrak kerja selama enam bulan, dengan batas akhir hingga akhir November atau awal Desember 2025. PPK proyek ini bukan di DPMPTSP, melainkan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Lobar. “PPK nya di PBJ,”sebutnya.  “Dikawal kejaksaan,” tambahnya.

Dengan pembangunan fasilitas ini, pihaknya berupaya meningkatkan pelayanan melalui MPP. “Nanti disiapkan ruang pelayanan yang nyaman, ada gerai-gerai, kafe, tempat bermain anak, dan fasilitas lainnya,” katanya.

Pembenahan-pembenahan pun terus dilakukan untuk merespon keluhan beberapa pihak yang menganggap pelayanan masih lamban. Yang jelas, proses pelayanan melalui MPP telah berjalan sebagaimana mestinya. Di sini tidak saja mengurus izin, namun telah terintegrasi dengan Adminduk berupa KK, KTP. Termasuk bisa membayar pajak PBB, BPHTB dan Samsat kendaraan bisa dilakukan di MPP.

Selain itu pelayanan BPJS, Taspen, Kementerian Agama bisa dilayani di MPP. Bahkan, semua perwakilan OPD akan stand by di kantor MPP. “Kalau di sini tidak ada yang lama-lama, yang lama mungkin proses di OPD teknis. Ini sedang kami evaluasi,” imbuhnya.

Sebab setelah masuk proses di MPP, masing-masing petugas OPD berkoordinasi dengan tim teknis. Barulah dilakukan ekspose di MPP. “Ini prosesnya agak sedikit lama, penyebabnya bisa karena pemohon yang tidak melengkapi syarat, ” ujarnya. (her)

Literasi Statistik dan Launching Compass Membangun Kualitas Data Desa  

0
Kegiatan peluncuran Compass Membangun di kantor Bupati Lotim, Kamis (24/7). (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) -Wakil Bupati (Wabup) Lombok Timur (Lotim), H. Moh. Edwin Hadiwijaya, mengungkapkan harapannya untuk meningkatkan kualitas data di desa sebagai landasan penting dalam pengambilan kebijakan daerah. Pada acara Literasi Statistik dan Launching Compass yang digelar di Rupatama 1 Kantor Bupati pada Kamis (24/7), Wabup menekankan pentingnya data yang akurat dan mutakhir dari berbagai sektor, termasuk Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan berbagai OPD lainnya.

Menurut Edwin, data di desa merupakan data pokok yang kualitasnya harus terjamin untuk mendukung kebijakan yang efektif. “Acara coffee morning ini, yang rencananya akan diadakan setiap tiga bulan sekali, diharapkan dapat menjadi forum strategis bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat ekosistem data yang terpadu dan dapat diakses secara luas,” harapnya.

Kepala BPS Lotim, Sri Endah Wardanti, menyampaikan  Launching Compass merupakan inovasi dalam pembinaan data sektoral yang telah berhasil meningkatkan koordinasi antar-OPD. Hasil uji coba sejak awal tahun 2025 menunjukkan peningkatan signifikan dalam metadata dan efisiensi dokumentasi, dengan 60% OPD sudah memiliki metadata yang terintegrasi.

Diharapkan ke depan, kegiatan ini dapat melibatkan lebih banyak desa dan kecamatan untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam pengelolaan data sektoral di Lotim. Rencana pengembangan dashboard metadata OPD yang terintegrasi dengan portal satu data Lotim juga menjadi langkah strategis untuk menjadikan Lombok Timur sebagai pelopor dalam pengelolaan data berkualitas.

Kegiatan ini juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dan seluruh OPD untuk aktif dalam memperbarui dan mengelola data secara berkelanjutan, sebagai upaya mendukung visi transparansi dan pembangunan berkelanjutan di Gumi Selaparang. (rus)

APHT Terancam Bubar  — judul kecil,Pelaku Bisnis Rokok Legal Banyak Gulung Tikar

0
Kegiatan pekerja di APHT Paokmotong Lotim. APHT terancam bubar, karena semakin banyaknya rokok ilegal yang beredar dan menyebabkan pemilik bisnis rokok legal kalah saing di pasaran. (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) -Keberadaan tokok legal atau yang resmi produksi dengan pita cukai ini dinilai makin terjepit, karena kalah saing dengan masih maraknya rokok ilegal dengan harga murah. Kondisi ini pun membuat sejumlah produsen rokok legal ini banyak gulung tikar. Parahnya lagi, Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) Lotim terancam bubar.

Direktur APHT Lotim, Gaguk Santoso menjawab Suara NTB via ponselnya Kamis (24/7) mengatakan dirinya akan angkat kaki dari APHT melihat kondisi bisnis rokok yang dianggap tidak berpihak pada pelaku industri rokok resmi. “Saya akan mengundurkan diri dari APHT,” ungkapnya.

Kemunculan rokok ilegal yang makin marak dengan harga yang jauh lebih murah membuat yang resmi bisa tergiur untuk beralih menjadi ilegal. Menurut Gaguk Santoso, sekarang ini yang dilakukan pemerintah secara tidak langsung adalah memberantas rokok yang legal daripada yang ilegal.

Ungkapan Gaguk tersebut diakui sebagai bentuk pesimistis terhadap upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberantas rokok ilegal. Faktanya yang makin tergerus justru pelaku-pelaku bisnis resmi yang menjalankan bisnis rokok legal. ‘’Percuma saja mendesak pemerintah untuk memberantas rokok ilegal tetapi tidak bisa dilakukan,’’ kritiknya.

Direktur APHT yang juga pemilik pabrik rokok merek Kabul atau Kabol ini menuturkan setidaknya ada 53 usaha tembakau tis yang sebelumnya membeli pita cukai ini kini tutup.

Dia jelaskan, kondisi bisnis rokok yang resmi ini mendapat pengawalan yang ketat dari pemerintah. Sementara yang ilegal ini dikesankan setengah hati untuk ditindak. Bahkan ada kecenderungan dibiarkan. Belum pernah ada pemberitaan katanya ada mesin pabrik rokok ilegal yang disita pemerintah. Gaguk mensinyalir, produsen rokok ilegal ini seperti ada yang mem-back up oleh orang besar.

Kemunculan rokok ilegal ini disebut makin marak dan merebak di tengah masyarakat. Berbagai jenis rokok ilegal dengan harga yang jauh lebih murah dan begitu mudah ditemukan di pasar.

Kepala Dinas Perindustrian Lotim, Muhammad Azlan yang dikonfirmasi terpisah mengatakan terbalik. Dia menilai bisnis tembakau yang menjalankan usaha secara resmi terus bermunculan. Sebelumnya dicatat terdapat ada 73 unit se Lotim. Data terbaru yang muncul katanya ada sekitar 150 unit tersebar di seluruh Lotim.

Disampaikan, satu unit usaha rokok resmi ini dilaporkan ada yang sudah membeli pita cukai ratusan juta rupiah. Hal ini menunjukkan tren pembayaran cukai terus meningkat. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Lotim terus juga mengakami peningkatan setelah kehadiran APHT. (rus)

Pemkab Bima Kembangkan Kemiri untuk Dorong Ekspor dan Selamatkan Lingkungan

0
H. Irfan Jubaidy(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Bima berkomitmen menghidupkan kembali sentra produksi kemiri untuk mendorong ekspor dan menyelamatkan lingkungan.  Wakil Bupati Bima, dr. H. Irfan Jubaidy, menyatakan kemiri memiliki nilai ekonomi lebih tinggi daripada jagung, komoditas yang saat ini mendominasi lahan pertanian.

“Dahulu, kemiri merupakan komoditas andalan Bima, terutama di dataran tinggi. Namun, karena kendala pemasaran, banyak pohon kemiri ditebang dan diganti dengan jagung,” ungkap Irfan saat pelepasan ekspor kemiri di Kantor Bank Indonesia NTB.

Kini, peluang ekspor kemiri terbuka lebar.  Sebuah perusahaan eksportir membutuhkan 300 ton kemiri per bulan untuk pasar luar negeri.  “Pasar sudah jelas.  Menanam kemiri sangat menjanjikan secara ekonomi,” tegas Irfan.

Pemkab Bima telah menetapkan lima kawasan strategis untuk pengembangan kemiri, terutama di dataran tinggi seperti Kecamatan Parado, Lambu, dan Donggo.  Irfan menambahkan, “Jika petani melihat keuntungan, mereka akan berbondong-bondong menanam. Kemiri cukup ditanam sekali dan dapat dipanen hingga puluhan tahun tanpa biaya produksi tahunan seperti jagung.”

Program ini diharapkan meningkatkan pendapatan petani dan mengatasi kerusakan hutan akibat alih fungsi lahan.  “Mengembangkan kemiri adalah solusi multiguna: meningkatkan ekspor, mengangkat ekonomi petani, dan menyelamatkan lingkungan,” pungkas Irfan.

Pemkab Bima, didukung Bank Indonesia, tengah melakukan sosialisasi dan pemetaan lahan untuk mendorong penanaman kemiri. (bul)

Bank Amali Fasilitasi Pembiayaan PMI NTB ke Jepang

0
Direktur Utama Bank Amali, Yanuar Alfan (kiri) dan Direktur LPK Bali Thosa Lombok Ochi, Abdurrahman saat penandatanganan kerjasama(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) PNM Patuh Beramal Amali (Bank Amali) meluncurkan program pembiayaan khusus bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB) yang bekerja di Jepang.  Kerja sama ini dijalin dengan dua Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), yakni Bali Thosa Lombok Ochi dan Doroyoku Lombok, yang berlokasi di Kota Mataram.

Direktur Utama Bank Amali, Yanuar Alfan, menjelaskan program ini terinspirasi keberhasilan skema serupa di daerah lain seperti Yogyakarta dan Lampung.  Ia melihat potensi besar di NTB, khususnya banyaknya LPK yang aktif namun membutuhkan dukungan pembiayaan.  Nota kesepahaman (MoU) dengan kedua LPK tersebut telah ditandatangani pada April 2025.

Pembiayaan diberikan setelah peserta pelatihan dinyatakan lulus dan telah memiliki visa kerja Jepang.  “Kami tidak membiayai sejak awal, melainkan setelah ada kepastian keberangkatan,” tegas Yanuar.  Plafon pembiayaan yang disediakan mencapai Rp15 juta hingga Rp45 juta per peserta, dengan tenor satu tahun.  Kebijakan ini mempertimbangkan durasi kontrak kerja di Jepang (umumnya satu hingga tiga tahun) dan meminimalkan risiko kredit macet.

Untuk mitigasi risiko, Bank Amali berencana melibatkan Jamkrida NTB Syariah sebagai penjamin.  Langkah ini merupakan respons atas pengalaman sebelumnya di mana pembiayaan PMI seringkali bermasalah karena minimnya sistem penjaminan.  Hingga pertengahan Juli 2025, dua peserta telah mengajukan pembiayaan dan dijadwalkan berangkat ke Jepang pada Oktober 2025.

Program ini masih dalam tahap uji coba dan akan dievaluasi secara berkala, termasuk akad pembiayaannya yang direncanakan menggunakan sistem ijarah (sewa jasa) sesuai prinsip syariah.  Bank Amali menargetkan perluasan kerja sama dengan LPK lain di NTB jika program ini terbukti efektif. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga akan ditingkatkan untuk meningkatkan akses pembiayaan yang aman dan terstruktur bagi calon PMI.

Direktur LPK Bali Thosa Lombok Ochi, Abdurrahman, menyambut positif kerja sama ini. Ia berharap program ini dapat membuka akses lebih luas bagi masyarakat kurang mampu untuk bekerja di Jepang.  Kendala finansial selama ini menjadi hambatan utama bagi calon peserta magang, meskipun mereka memiliki kemampuan dan semangat yang tinggi. (bul)

NTB Dorong Ekspor Pertanian sebagai Strategi Diversifikasi Ekonomi

0
M. Taufieq Hidayat, (ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadikan peningkatan ekspor komoditas pertanian dan perkebunan sebagai program strategis untuk diversifikasi ekonomi, mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan.  Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, menekankan pentingnya peran sektor produktif non-tambang dalam meningkatkan ekspor daerah.

Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, melalui Kepala Dinas M. Taufiek Hidayat,  menjelaskan strategi peningkatan ekspor komoditas unggulan seperti jagung, manggis, kemiri, kopi, dan kakao.  Komoditas ini dinilai memiliki potensi pasar ekspor dengan nilai tambah tinggi.  “Jagung telah rutin diekspor.  Saat ini, fokus kami tertuju pada komoditas organik, termasuk manggis, kemiri, kopi, dan kakao yang permintaan pasarnya kuat,” ujar Taufiek usai pelepasan ekspor produk pertanian, Rabu 23 Juli 2025.

Tantangan utama peningkatan ekspor pertanian adalah menjaga kualitas produk sesuai standar internasional.  Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, bersama instansi terkait, akan memperkuat pembinaan petani,  proses pascapanen, dan rantai distribusi.  “Menjaga kualitas produk agar memenuhi persyaratan ekspor menjadi prioritas,” tegas Taufiek.

Penguatan sektor pertanian, menurut Taufiek,  merupakan langkah penting untuk mengurangi ketergantungan NTB pada sektor pertambangan.  Ekspor komoditas pertanian diharapkan mampu menopang perekonomian daerah secara berkelanjutan.  “Kami ingin membuktikan bahwa pertanian bukan sektor pinggiran, melainkan pilar ekonomi NTB yang mampu  menopang perekonomian daerah tanpa bergantung pada pertambangan,” katanya.

Pemprov NTB optimistis, dengan pengelolaan yang tepat dan dukungan kebijakan yang konsisten, sektor pertanian akan menjadi motor penggerak ekonomi hijau dan berkelanjutan di masa depan. (bul)

Dispar Mataram tingkatkan kebersihan objek wisata selama Fornas

0
Kawasan Pantai Loang Baloq Kota Mataram(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Pariwisata Kota Mataram, meningkatkan pengawasan dan kebersihan pada sejumlah objek wisata selama Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) VIII 2025, berlangsung di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya Kota Mataram.

“Petugas pada sejumlah objek wisata sudah kami kumpulkan dan ingatkan, agar selama Fornas berlangsung bisa menjaga keamanan, kenyamanan, serta kebersihan di sekitar objek wisata,” kata Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Mataram Cahya Samudra di Mataram, Kamis.

Menurutnya, sejumlah objek wisata di Kota Mataram yang berpotensi akan dikunjungi oleh para atlet serta tamu Fornas antara lain di Pantai Ampenan, Kota Tua Ampenan, Taman Loang Baloq, dan kawasan Udayana khususnya di Teras Udayana.

Para kelompok sadar wisata (Pokdarwis) di masing-masing objek wisata, sudah diimbau dan diingatkan agar tetap menjaga keamanan, kenyamanan, serta kebersihan di sekitar objek wisata agar para tamu bisa betah dan nyaman selama berada di Mataram.

“Untuk penanganan sampah, kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), agar dapat dioptimalkan dan tidak terjadi penumpukan pada titik-titik tertentu,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, para pedagang yang ada di kawasan objek wisata juga diharapkan bisa berpartisipasi dengan tidak menaikkan harga jual barang dagangan mereka.

Terutama pedagang kuliner, sebab para tamu Fornas yang dikabarkan mencapai 15.000-20.000 orang tersebut pasti akan mencari kuliner khas di Kota Mataram seperti Sate Rembiga, Ayam Taliwang, pelecing kangkung dan lainnya.

Termasuk juga kuliner “seafood” segar di kawasan Pantai Loang Baloq. Diharapkan pedagang tetap memberikan harga normal, agar bisa menjadi investasi promosi jangka panjang.

“Kalau pedagang ambil keuntungan terlalu tinggi dengan menaikkan harga normal, bisa membuat tamu jera untuk datang. Apalagi belanja,” katanya.

Begitu juga dengan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kriya dan garmen, diharapkan tidak mengambil keuntungan berlebihan.

“Kalau harga normal, tamu akan senang datang dan belanja. Bahkan bisa jadi peluang kerja sama,” katanya. (ant)