Beranda blog Halaman 501

Pengelolaan PKL di Mataram Perlu Ada Kejelasan

0
H. Nurul Ichsan(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, H. Nurul Ichsan menyoroti beberapa persoalan terkait pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL), masa depan operasional mal di Kota Mataram, serta rencana pembentukan Perusahaan Daerah (PD) Parkir dan PD Pasar. Hal itu disampaikan dalam rapat gabungan komisi dewan dengan TAPD, Kamis 24 Juli 2025.

Ichsan menyampaikan bahwa saat ini terdapat tumpang tindih kewenangan antar-OPD dalam hal pengelolaan PKL. Dalam rapat bersama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Diskop UKM), Dinas Perdagangan, serta Dinas Perizinan, ditemukan bahwa masing-masing dinas mengklaim memiliki tanggung jawab atas keberadaan dan pengaturan PKL.

“Pak Haji Dhani dari Dinas Perinkop mengaku kebingungan, karena ternyata PKL ini juga dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Dinas Perizinan. Ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan yang membingungkan,” ujar Ichsan.

Ia pun menyarankan agar ada pembagian tugas yang jelas antara OPD-OPD terkait, sehingga setiap instansi mengetahui batas kewenangannya masing-masing dalam mengelola aspek perdagangan dan penataan pasar.

Selain persoalan PKL, Ichsan juga menyinggung isu yang beredar terkait masa depan Mataram mall yang disebut-sebut akan berhenti beroperasi pada tahun 2026. Disebutkan bahwa kabar tersebut sudah mulai beredar dan bahkan disebut-sebut menjadi wacana yang sedang dipertimbangkan oleh pemerintah kota.

“Kami dengar ada isu bahwa mal akan tidak beroperasi lagi pada 2026. Isu ini sudah ramai dan kami ingin mendapatkan kejelasan dari pemerintah kota agar tidak terjadi simpang siur informasi di masyarakat,” kata politisi PKS ini.

Ichsan  mendorong percepatan pembentukan PD Parkir dan PD Pasar di Kota Mataram. Menurut dia, banyak daerah lain yang sudah membentuk badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut dan meraih peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.

“Kalau daerah lain sudah bisa membentuk PD Parkir dan PD Pasar, kenapa Kota Mataram belum? Kami harap ini bisa segera dibentuk untuk meningkatkan PAD kota,” katanya. (fit)

Sulit Tentukan Standar Miskin

0
Yusrin (ekbisntb.com/pan)

Lombok(ekbisntb.com) – PEMERINTAH Kelurahan Selagalas, Kota Mataram, menghadapi tantangan serius dalam menetapkan standar kemiskinan sebagai acuan penyaluran bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Ketiadaan parameter yang jelas dan seragam di lapangan, berpotensi memicu ketidakadilan dalam distribusi bantuan.

Permasalahan ini diperparah oleh perbedaan persepsi antara masyarakat dan instansi terkait mengenai siapa yang layak dikategorikan sebagai keluarga miskin atau tidak. Di sisi lain, faktor-faktor seperti penghasilan tidak tetap dan jumlah tanggungan keluarga sering kali luput dari perhatian.

Lurah Selagalas, Yusrin, menjelaskan bahwa pihak kelurahan saat ini masih merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang digunakan pemerintah pusat. Namun, ia mengakui bahwa pembaruan data tersebut belum sepenuhnya mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat saat ini.

“Mengenai data, kadang kami kesulitan menentukan standar siapa yang tergolong miskin atau tidak. Karena itu di luar kontrol kami. Prosesnya langsung disurvei oleh instansi terkait,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (24/7).

Meski begitu, Yusrin menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya melakukan pendekatan humanis kepada masyarakat guna mencegah terjadinya konflik sosial. Menurutnya, salah satu kendala utama adalah kurangnya informasi yang diterima masyarakat. “Namun, alhamdulillah sampai saat ini belum ada masalah berarti,” katanya.

Yusrin juga menyampaikan bahwa apabila ada warga yang merasa layak menerima bantuan namun belum terdaftar. Kelurahan bersedia mengusulkan nama yang bersangkutan melalui prosedur dan regulasi yang berlaku. “Kalau memang benar-benar layak, akan kami usulkan. Diterima atau tidak, itu kewenangan pusat,” tegasnya.

Ia menambahkan, untuk penyaluran bantuan pangan berupa 20 kilogram beras dari pemerintah pusat untuk alokasi bulan Juni dan Juli, Kelurahan Selagalas menerima kuota sebanyak 1.328 KPM. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1.508 KPM.

Yusrin berharap pembaruan data tetap dilakukan secara berkala sesuai standar yang ditetapkan Pemerintah Kota Mataram, dalam hal ini melalui Dinas Sosial, agar dapat menghasilkan data yang lebih adil dan akurat. (pan)

2,7 Juta Kg Beras Bantuan Pangan Sudah Tersalur di NTB

0
Penyaluran Beras Bantuan Pangan(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mempercepat penyaluran program Bantuan Pangan (Bapang) dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk masyarakat. Hingga 23 Juli 2025, sebanyak 2.731.320 kilogram beras bantuan telah disalurkan kepada keluarga Penerima Bantuan Pangan di seluruh wilayah NTB.

Jumlah tersebut setara dengan 26,71 persen dari total target penyaluran beras bantuan sebanyak 10.227.620 kilogram.

Selanjutnya dalam 1-2 hari ini beras sebanyak 3.631.700 Kg yang telah dikirim ke titik bagi yang tersebar di desa dan kelurahan se-NTB juga akan menyusul disalurkan sesuai dengan jadwal penyaluran yang disepakati Bulog bersama Dinas Ketahanan Pangan setempat.

Sisa volume akan dikebut dalam waktu beberapa hari ke depan, mengingat batas akhir penyaluran ditetapkan pada 31 Juli 2025.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog NTB, Sri Muniati, menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat guna memperkokoh ketahanan pangan serta meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam pelaksanaannya, Bulog bersinergi dengan berbagai pihak, diantaranya aparat TNI yang mendampingi kelancaran distribusi hingga ke pelosok desa.

“Bulog bersinergi dengan TNI dan unsur pemerintah daerah untuk menjamin distribusi berjalan aman, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu dan tentunya tepat administrasi. Penyaluran masih berlangsung dan kami masih optimis seluruh target bisa tercapai sebelum akhir bulan ini,” jelas Sri Muniati dalam sambutanya pada acara zoom Launching Gerakan Pangan Murah SPHP dan Penyaluran Bantuan Pangan Sinergi TNI dengan Bulog di Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, Kamis 24 Juli 2025.

Program Bantuan Pangan Beras dan SPHP ini menyasar Penerima Bantuan Pangan sebanyak 511.381 keluarga yang tersebar di 10 kabupaten/kota se-NTB. Selain menyalurkan bantuan langsung, Bulog juga berupaya menjaga stabilitas harga beras di pasar, terutama menghadapi potensi gejolak harga pada musim paceklik.

“Selain bantuan pangan, SPHP menjadi instrumen penting dalam menekan lonjakan harga beras. Ketersediaan stok beras di gudang kami aman dan siap mendukung kebutuhan masyarakat NTB,” imbuh Sri.

Perum Bulog NTB menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat agar distribusi bantuan bisa berjalan tepat waktu dan sesuai data yang telah divalidasi dan ditetapkan pemerintah pusat melalui Bapanas.(bul)

Diresmikan Presiden Prabowo, Pupuk Indonesia Optimis Koperasi Desa Merah Putih Jadi Motor Wujudkan Swasembada Pangan

0
Presiden Prabowo(ekbisntb.com/ist)

Klaten (ekbisntb.com) – PT Pupuk Indonesia (Persero) menyatakan dukungan penuh terhadap peluncuran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan optimistis inisiatif ini akan menjadi penggerak penting dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. KDMP akan memperkuat sistem distribusi pupuk subsidi dan nonsubsidi di setiap desa, sehingga akan memudahkan petani dalam proses penebusan pupuk. Integrasi KDMP ke dalam sistem distribusi juga menjadi bagian dari komitmen Pupuk Indonesia dalam melaksanakan Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2025 sekaligus mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Dalam acara peluncuran KDMP yang berlangsung pada Senin (21/07) di Klaten, Jawa Tengah, Presiden RI, Prabowo Subianto, menyebut bahwa hadirnya Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) akan membuat ekonomi Indonesia semakin kuat. “Konsepnya (koperasi) sederhana, sama dengan konsep lidi. Satu lidi (itu) lemah tidak kuat, tidak ada artinya satu lidi. Tapi kalau puluhan lidi, ratusan lidi dijadikan satu, ini adalah alat yang bisa membantu kita. Jadi dari lemah, menjadi kekuatan,” ungkap Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa KDMP menjadi solusi dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh petani di desa, termasuk dalam penyaluran pupuk. Presiden Prabowo juga menekankan bahwa koperasi harus hadir untuk membantu petani, peternak, dan nelayan di desa. “80.000 koperasi ini adalah suatu upaya kita memperpendek rantai distribusi, rantai aliran bahan-bahan yang penting bagi rakyat,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menyampaikan bahwa dukungan Pupuk Indonesia terhadap Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menegaskan peran strategis Pupuk Indonesia dalam menyukseskan agenda pangan nasional. Menurutnya, keberadaan KDMP di tingkat desa akan menjadi pelengkap dari ekosistem distribusi pupuk yang sudah ada saat ini.

“Kami memastikan petani bisa mendapatkan akses yang menyeluruh terhadap input pertanian melalui KDMP, mulai dari pupuk subsidi, nonsubsidi seperti ZA, ZK, Phosgreen, Phonska Plus, pupuk organik, hingga pestisida. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih akan memperkuat sistem distribusi pupuk subsidi yang selama ini menjadi penopang produktivitas pertanian. Dengan kehadiran koperasi di setiap desa, mendekatkan petani kepada pupuk,” ujar Rahmad.

Untuk memastikan KDMP dapat berfungsi optimal sebagai titik serah pupuk kepada petani, Pupuk Indonesia menyiapkan dukungan menyeluruh, mulai dari penguatan aspek legal dan kelembagaan koperasi hingga peningkatan kapasitas SDM dan jaminan ketersediaan pasokan pupuk di tiap lokasi. Pupuk Indonesia juga mendorong Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kelompok Tani (Poktan) untuk menjadi anggota dari koperasi, sehingga KDMP tidak hanya berfungsi sebagai saluran distribusi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi petani.

Saat ini, sebanyak 108 mock-up KDMP telah diresmikan di berbagai daerah, dengan 106 diantaranya telah menjalankan usaha distribusi pupuk. Ke depan, Pupuk Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk memastikan integrasi KDMP ke dalam sistem distribusi pupuk subsidi berlangsung secara bertahap dan sesuai kebutuhan petani di tiap wilayah.

Pupuk Indonesia juga optimis bahwa kehadiran KDMP ini akan membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi petani maupun masyarakat desa.

“Kami optimistis, kehadiran koperasi ini tidak hanya memperkuat ekosistem pertanian di tingkat desa, tetapi juga menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi desa dan terwujudnya swasembada pangan nasional,” tutup Rahmad.(r)

Pelepasan Pegiat Fornas, Wali Kota Minta Masyarakat Memenangkan Hati Kontingen seluruh Indonesia

0
Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana berfoto bersama dengan Wakil Wali Kota TGH. Mujiburrahman (tengah) beserta Sekda H. Lalu Alwan Basri, Kapolres, Ketua TPPKK Kota Mataram Hj. Kinastri Mohan Roliskana, Ketua GOW Waridah Mujiburrahman bersama pegiat pada acara pelepasan di halaman kantor walikota pada, Kamis (24/7) (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Wali Kota Mataram Dr. H. Mohan Roliskana melepas sejumlah 1.060 pegiat, pelatih, dan official untuk mengikuti Festival Olahraga Kreasi Masyarakat Nasional (Fornas) ke-VIII pada, Kamis (24/7). Sebagai tuan rumah Kota Mataram harus menang. “Sesuai tagline Kalah Menang Semua Senang. Saya berharap Mataram harus menang,” kata Mohan dalam sambutannya.

Wali Kota menegaskan menang tidak saja dari pertandingan, melainkan pegiat dan masyarakat harus memenangkan hati peserta dari luar daerah. Jika kontingen luar daerah senang maka memberi citra positif bagi Kota Mataram.

Orang nomor satu di Kota Mataram mengharapkan masyarakat agar mengambil bagian dalam peristiwa penting ini. Fornas dinilai menjadi wadah untuk bisa memperkuat persaudaraan, persatuan dan kesatuan serta menjadi duta bagi Kota Mataram untuk mengikuti ajang bergengsi tersebut. “Festival olahraga ini tidah hanya sekedar mencari prestasi tetapi mencintai kesehatan fisik serta olahraga kreasi masyarakat,” jelasnya.

Pemkot Mataram akan memberikan dukungan terbaik untuk menyambut 16 ribu – 18 ribu tamu dari seluruh Indonesia. Banyaknya tamu yang data diharapkan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Mataram, H. Soehartono Toemiran menyampaikan, sejumlah 2.928 kontingen asal Provinsi NTB yang akan mengikuti Fornas ke-VIII dari 79 induk organisasi olahraga (Inorga). Dari jumlah itu sebanyak 1.060 kontingen asal Kota Mataram. Terdiri dari 799 pegiat (atlet,red), 232 official, dan 29 pelatih. “Dari 2.928 kontingen Kota Mataram paling banyak mengirim pegiat di Fornas ke VIII,” sebutnya.

Toemiran mengatakan, tagline Fornas ke-VIII adalah kalah menang semua senang. Tetapi, ia mengharapkan pegiat Kota Mataram harus banyak menyumbang medali emas dalam ajang bergengsi dua tahunan tersebut. (cem)

Rupiah Menguat Seiring Pasar Optimis Potensi Kesepakatan Dagang AS

0
Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan, penguatan nilai tukar (kurs) seiring pasar optimistis Amerika Serikat (AS) mencapai kesepakatan dagang terkait tarif dengan negara lain.

Menyusul kesepakatan AS-Jepang, investor berekspektasi adanya kesepakatan lanjutan dengan mitra dagang AS lainnya.

“Sentimen yang membaik di tengah kesepakatan dagang, terutama setelah kesepakatan dagang AS-Jepang. Pasar optimistis AS akan mencapai kesepakatan dagang lagi sebelum batas waktu 1 Agustus 2025,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Kamis pagi di Jakarta menguat sebesar 42 poin atau 0,26 persen menjadi Rp16.261 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.303 per dolar AS.

Saat ini, pasar sedang mengantisipasi kesepakatan antara AS dengan Eropa, terutama pasca salah satu pejabat Eropa melaporkan bahwa kedua pihak sedang mempersiapkan tarif 15 persen untuk berbagai barang sebagaimana kemufakatan dengan Jepang.

Hal tersebut dinilai meningkatkan sentimen risiko, sehingga menurunkan permintaan dolar AS.

Pelemahan dolar AS juga didorong data Penjualan Rumah Second di AS yang menurun jadi 3,93 juta unit pada Juni 2025 dari 4,04 juta unit, paling lemah sejak September 2024.

Untuk yield obligasi rupiah per Rabu 23 Juli 2025, meningkat sebesar 1 basis points (bps) untuk tenor 5 tahun sebesar 6,06 persen, 10 tahun 6,5 persen, 15 tahun, dan 20 tahun 6,9 persen.

Volume perdagangan obligasi pemerintah tercatat Rp26,04 triliun, lebih rendah dibandingkan sesi Selasa 22 Juli 2025 sebesar Rp45,22 triliun.

Pada Selasa 22 Juli 2025, kepemilikan investor asing meningkat sebesar Rp0,65 triliun menjadi Rp932 triliun atau 14,62 persen dari total outstanding. (ant)

Harga Beli Emas Antam Hari Ini Merosot ke Angka Rp1,945 Juta/Gram ‎

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Kamis 24 Juli 2025 mengalami penurunan Rp25.000 dari semula Rp1.970.000 per gram menjadi Rp1.945.000.

‎Harga jual kembali (buyback) emas batangan turut anjlok ke angka Rp1.791.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017​​​​​​​.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Kamis:

‎‎- Harga emas 0,5 gram: Rp1.022.500.

‎- Harga emas 1 gram: Rp1.945.000.

‎‎- Harga emas 2 gram: Rp3.830.000.

‎‎- Harga emas 3 gram: Rp5.720.000.

– Harga emas 5 gram: Rp9.500.000.

‎‎- Harga emas 10 gram: Rp18.945.000.

‎‎- Harga emas 25 gram: Rp47.237.000.

‎‎- Harga emas 50 gram: Rp94.395.000

‎- Harga emas 100 gram: Rp188.712.000.

‎‎- Harga emas 250 gram: Rp471.515.000.

‎‎- Harga emas 500 gram: Rp942.820.000.

‎‎- Harga emas 1.000 gram: Rp1.885.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Anggaran Rp400 Juta untuk Perbaikan Jalan di Karang Kemong yang Amblas Pascabanjir

0
Suasana jalan rusak di Lingkungan Karang Kemong, Cakranegara, Kota Mataram, Rabu, 23 Juli 2025(ekbisntb.com/hir)

Lombok (ekbisntb.com) – Hujan deras yang mengguyur Kota Mataram beberapa pekan lalu menyebabkan banjir bandang setinggi dua meter yang merusak sejumlah infrastruktur lingkungan, termasuk jalan di Lingkungan Karang Kemong, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kota Mataram. Kondisi terparah terlihat di Jalan Beo yang kini dipenuhi lubang, retakan, serta tambalan batu dan tanah. Beberapa titik bahkan amblas karena struktur gorong-gorong yang berada di bagian tengah jalan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Lale Widiahning, mengatakan kerusakan yang terjadi cukup parah dan memerlukan penanganan segera. Ia menyebutkan, sepanjang 400 hingga 500 meter jalan lingkungan di kawasan tersebut terdampak kerusakan.

 “Untuk sementara, jalan di Karang Kemong ini yang paling rusak karena banjir. Jalan di sini memang sering amblas, soalnya gorong-gorongnya ada di bagian tengah. Kalau diperkirakan, panjang jalan yang rusak sekitar 400-500 meter, dari depan sampai arah jembatan,” jelasnya saat dikonfirmasi, Rabu, 23 Juli 2025.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Pemkot Mataram terpaksa menggunakan akses tersebut sebagai jalur alternatif untuk alat berat, meskipun menyadari potensi kerusakan lebih lanjut akibat beban kendaraan.

 “Itu jalan alternatif yang paling memungkinkan. Risiko memasukkan alat berat lewat jalan itu, seperti dump truk dan lain-lain, pasti jalan itu akan tambah rusak. Dan itu sudah kita antisipasi dari awal. Kita tahu konsekuensinya, apalagi banyak jalan amblas di sana. Ya sudah, sekalian saja kita perbaiki,” terangnya.

Sebagai langkah penanganan, Dinas PUPR akan melakukan perbaikan dengan membangun jalan hotmix serta menambahkan saluran drainase dengan sistem yudit.

 “Jalannya akan kita buat hotmix dan pakaikan yudit. Kita akan hotmix dari arah depan sampai menuju jembatan. Itu mutlak harus kita anggarkan, karena urgent, apalagi pasca banjir jalannya rusak berat,” ucap Lale.

Dinas PUPR memperkirakan anggaran awal perbaikan jalan dan pemasangan yudit tersebut mencapai Rp 400 juta. Namun, Lale menekankan bahwa anggaran tersebut masih dalam tahap estimasi dan kemungkinan bisa mengalami penyesuaian tergantung pada kebutuhan lapangan.

 “Kita prediksi anggaran awalnya sekitar Rp 400 juta untuk yudit dan jalan. Ini masih estimasi, karena ini masih mungkin bergerak naik. Perbaikan jalan ini kita anggarkan tahun ini, tinggal kita tunggu ABT dulu,” tutupnya.(hir)

307 Badan Usaha Belum Daftarkan Karyawan di BPJS

0
H. Varian Bintoro(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa, mencatat sebanyak 307 badan usaha belum taat mendaftarkan karyawannya baik itu di kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan maupun Kesehatan.

“Di data kami badan usaha yang melakukan aktivitas usaha di Sumbawa mencapai 729 namun yang sudah mendaftarkan karyawannya di kepesertaan BPJS hanya 422 badan usaha saja,” kata Kadis Nakertrans, H. Varian Bintoro, kepada wartawan, Rabu 23 Juli 2025.

Dia pun meyakinkan, terhadap temuan tersebut pihaknya sudah meminta kepada ratusan badan usaha tersebut agar segera menindak lanjuti temuan itu. Jika tidak perusahaan tersebut akan diberikan sanksi sesuai aturan berlaku.

“Sanksi dalam undang-undang itu jelas ada, cuman kita belum menempuh upaya itu melainkan hanya sebatas pembinaan terlebih dahulu,” ujarnya.

Dikatakannya, pihaknya tetap akan berkoordinasi dengan badan usaha untuk mengingatkan badan usaha agar segera mendaftarkan karyawannya. Karena prinsipnya, karyawan ini memiliki hak mendapatkan perlindungan selama bekerja.

“Jadi, kami tetap mengingatkan badan usaha agar mendaftarkan karyawan yang dimiliki supaya tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Dia pun memastikan, berdasarkan informasi dari BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan menemukan ada juga badan usaha yang belum sama sekali mendaftarkan karyawannya. Selain itu ada juga badan usaha yang tidak mendaftarkan karyawannya secara utuh.

“Jadi, ada juga perusahaan yang memiliki karyawan misalnya 100 orang, tetapi hanya 80 orang saja yang sudah didaftarkan,” tambahnya.

Ia mengingatkan, “semua karyawan harus didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan atas hak yang dimiliki jika terjadi hal yang tidak diinginkan selama bekerja. Jika tidak ada sanksi yang kita kenakan sesuai dengan aturan berlaku,” tegasnya. (ils)

Miskin dan Sebatangkara, Warga Berpenghasilan Rp20 Ribu di Lobar Dicoret dari Penerima Bantuan

0
Warga miskin di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi mengeluh tidak mendapatkan bantuan beras(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Warga miskin di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Lombok Barat mengeluhkan lantaran dicoret dari penerima bantuan. Diantara mereka ada yang hidup sebatangkara, tidak punya pekerjaan dan penghasilan untuk makan sehari-hari. Seperti apa keluh kesah warga ini? Berikut penuturannya.

Rabu 23 Juli 2025, sejumlah warga yang hampir semuanya Lanisa tergopoh-gopoh datang ke kantor desa. Mereka membawa dokumen kependudukan, KTP dan KK serta kartu PKH BPNT. Warga menemui Kades setempat untuk menanyakan perihal bantuan beras yang mulai tahapan penyaluran. Usut punya usut, warga ini tidak masuk namanya dalam data penerima bantuan beras yang sedang proses pendistribusian di wilayah Lobar.

Papuq Mutmainah, Lanisa terlihat begitu sedih karena tidak mendapatkan bantuan beras. Bagiamana tidak dia sedih? Papuq itu mengaku tak ada yang membiayai hidup sehari-hari. Suaminya telah meninggal Puluhan tahun silam, persisnya tahun 2015 yang lalu. Sekarang, ia pun tinggal sendiri di rumah peninggalan suami ditemani cucunya. “Saya sendiri, tinggal dirumah bersama cucu, karena suami saya meninggal tahun 2015,” tuturnya, Rabu 23 Juli 2025.

Untuk makan sehari-hari pun sulit, karena ia sendiri tak mampu bekerja lantaran usia yang sudah renta. Ia pun diberikan makan oleh anaknya yang berprofesi sebagai butuh. Ia sendiri memiliki kartu PKH namun tidak pernah mendapatkan bantuan uang dari kartu itu. “Ada saya dapat kartu, tapi tidak pernah dapat uang,” aku dia. Hal senada diakui Salmah di KK nya ia tercatat sendiri sebagai kepala keluarga. Ia juga tidak mendapatkan bantuan beras, sehingga cukup memberatkan. Lebih-lebih ia memiliki empat anak. Inaq  Salmah juga memiliki kartu PKH.

Sementara itu, Inaq Mustiyah, mengaku pernah mendapatkan bantuan beras. “Tapi tahun ini tidak ada nama saya yang keluar,”tuturnya sambil menunjukkan kartu PKH dan KTP. Ia sangat berharap agar diberikan bantuan beras. Karena ia dan suaminya bekerja serabutan. “Saya punya anak dua,”imbuhnya. Untuk biaya makan sehari-hari saja dirasakan sulit, karena dari pekerjaan membelah batu hanya Rp20 ribu sampai 30 ribu. “Itu tidak cukup untuk makan, Kalau Ndak dapat bantuan beras ini,” aku dia terlihat sedih.

Ditanya kenapa dia tidak diberikan bantuan beras? Ibu paruh baya itu mangaku tidak tahu. Ia hanya diberitahu pihak desa, setelah dicek namanya tidak ada dalam data penerima. Dalam kondisi ekonomi sulit ini, ia justru diberhentikan mendapatkan PKH dengan alasan anaknya telah lulus sekolah. Sementara itu Kepala Desa Bagek Polak Amir Amraen Putra, berupaya memperjuangkan warga yang tidak mendapatkan bantuan tersebut dengan berkoordinasi dengan Pemkab.

Namun sebagai bentuk keberatan dari desa, pihaknya menolak distribusi bantuan beras ini sementara waktu.

Ia pun meminta pada Pemkab untuk segera menutupi kekurangan bantuan sembako bagi warganya. Menurutnya, kondisi ini perlu mendapat perhatian serius, terlebih sambil menunggu proses distribusi bantuan dari pemerintah pusat yang hingga kini tidak merata. Amir menilai bahwa kondisi tersebut tidak sejalan dengan jargon Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ), yang kerap digaungkan: Sejahtera dari Desa.

Ia menegaskan, jika masih terdapat ratusan warga yang belum menerima bantuan sembako, maka slogan itu hanya menjadi harapan tanpa bukti nyata. “Saya kira Pak Bupati ingin melakukan gebrakan dari desa, tapi kalau bantuan sembako saja masih belum merata, saya pesimis dengan jargon tersebut. Jangan sampai nafsu besar tapi tenaga kurang dalam mewujudkannya,” ungkap Amir.

Ia berharap Pemkab Lobar tidak hanya menunggu proses dari pusat, namun juga bersikap proaktif dalam memastikan masyarakat desa benar-benar merasakan program-program kesejahteraan. (her)