Friday, April 17, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 501

Harga Emas Rabu Turun Tipis Rp1.000 ke Angka Rp1,513 Juta per gram

By
ekbisntb.com
-
0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Rabu (4/12) turun tipis Rp1.000 dari hari sebelumnya yang sebesar Rp1.514.000 per gram menjadi Rp1.513.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan yakni Rp1.361.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Rabu:
– Harga emas 0,5 gram: Rp806.500
– Harga emas 1 gram: Rp1.513.000
– Harga emas 2 gram: Rp2.966.000
– Harga emas 3 gram: Rp4.424.000
– Harga emas 5 gram: Rp7.340.000
– Harga emas 10 gram: Rp14.625.000
– Harga emas 25 gram: Rp36.437.000
– Harga emas 50 gram: Rp72.795.000
– Harga emas 100 gram: Rp145.512.000
– Harga emas 250 gram: Rp363.515.000
– Harga emas 500 gram: Rp726.820.000
– Harga emas 1.000 gram: Rp1.453.600.000

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Mentan: Pemerintah Percepat Penyaluran Pupuk Bersubsidi

By
ekbisntb.com
-
0
Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen di Jakarta(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah mempercepat penyaluran pupuk bersubsidi kepada para petani dengan menyederhanakan regulasi.

“Kami mengubah regulasi, yang ada dulu 145 peraturan, kementerian ada 12 kementerian terlibat mengurus pupuk, tambah bupati, gubernur,” kata Mentan Amran dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen di Jakarta, Rabu.

Penyederhanaan regulasi tersebut akan mempersingkat alur proses penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga tidak perlu melalui 11 kementerian terkait.

“Yang dulunya kalau bupati dan atau gubernur tidak tanda tangan tidak bisa terima pupuk. Nah ini masalah besar. Alhamdulillah Bapak Presiden sudah setuju, kita direct Kementerian Pertanian tanda tangan, kementerian lain yang 11 tadi tidak terlibat lagi. Insya Allah Perpresnya turun cepat,” ujarnya.

Dengan demikian, ke depan rencananya, setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Pertanian, pupuk bersubsidi bisa didistribusikan langsung oleh Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dilanjutkan ke pengecer atau distributor hingga ke tangan petani.

Selain itu, pemerintah juga meningkatkan kuota pupuk bersubsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton.

“Kami juga sudah memohon pada saat ratas (rapat terbatas), pupuk itu bukan rupiah tapi kuantum dalam APBN, sehingga saat bahan baku naik itu tidak mempengaruhi kuantum. Karena tanam itu butuh kuantum atau jumlah, sehingga bertahan pada 9,55 juta ton, Insya Allah pupuk aman,” ujarnya.

Hal tersebut disampaikan Mentan Amran dalam merespons masalah penyaluran pupuk bersubsidi yang disoroti oleh Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau lebih dikenal dengan nama Titiek Soeharto.

Dalam rapat kerja tersebut, Titiek menuturkan Komisi IV dalam melakukan kunjungan kerja menerima aspirasi atau keluhan dari masyarakat antara lain mengenai kebutuhan benih padi berkualitas, bantuan alsintan, jaringan irigasi hingga bantuan pupuk termasuk pupuk pakan ternak serta harapan peternak terhadap regulasi yang menjamin produksi susu dalam negeri diserap sepenuhnya oleh industri.

Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Mengenai permasalahan pupuk bersubsidi, ia mengatakan Komisi IV DPR RI kerap kali mendapatkan keluhan dari petani tentang sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan.

Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain terkait permasalahan data, koordinasi instansi baik pusat maupun daerah, permasalahan regulasi dan permasalahan penyaluran pupuk subsidi.

“Sehubungan dengan Komisi IV menilai perlu membahas mengenai penyaluran pupuk bersubsidi, Komisi IV ingin mendapatkan penjelasan sejauh mana persiapan dan kesiapan instansi masing-masing terkait permasalahan pupuk bersubsidi dapat menghambat upaya pemerintah mencapai swasembada pangan,” ujarnya. (ant)

SPN NTB Sebut UMP NTB Mesti Naik 8-10 Persen

By
ekbisntb.com
-
0
Aktivitas pekerja di salah satu hotel berbintang di Kota Mataram, NTB, Selasa, 3 Desember 2024 di Mataram.(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Serikat Pekerja Nasional (SPN) Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Wira Bakti mengatakan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB mestinya naik hingga 8-10 persen jika melihat kondisi pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi di daerah.

Meski demikian, kenaikan 6,5 persen upah minimum nasional dikatakan bisa dijadikan acuan oleh Provinsi untuk meningkatkan kemakmuran para pekerja. Menurutnya, kenaikan 6,5 persen ini bentuk dari perhatian presiden kepada para pengusaha serta para pekerja.

“Kalau kita berbicara tentang pertumbuhan ekonomi dan inflasi, seharusnya UMP kita bisa di angka 8-10 persen. Tapi kembali lagi di perdebatan kawan-kawan yang ada di pengupahan dan bagaimana negosiasinya bersama dengan pengusaha,” ujarnya saat dihubungi Ekbis NTB, Selasa, 3 Desember 2024.

Lalu Wira berharap kenaikan sebesar 6,5 persen ini bisa memberi dampak pada kenaikan upah minimum di Provinsi NTB tahun 2025. Sehingga, tidak boleh ada tawar menawar dari para pengusaha kepada dewan pengupahan untuk menurunkan jumlah kenaikan UMP.

“Kami dari SPN akan terus mengawal di tiap kabupaten/kota, jangan sampai ada dewan pengupahan yang melakukan negosiasi dengan pengusaha,” katanya.

Apabila ditemukan ada main belakang antara dewan pengupahan dan serikat pengusaha. Maka pihaknya tak segan untuk melakukan aksi menuntut kenaikan UMP sesuai standar presiden.

“Bahkan kalau ada yang main-main dengan menaikkan upah di bawah standar dari yang sudah ditetapkan pak presiden, maka kami akan melakukan aksi besar-besaran,” sambungnya.

Adapun dengan para pengusaha di NTB yang keberatan dengan kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen, Lalu Wira menilai para buruh di NTB telah lebih dulu merasakan dampak yang kurang enak dari kenaikan UMP yang hanya sedikit sejak Covid-19.

Jika memaksa upah minimum harus diturunkan, maka akan merugikan pekerja karena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik sebesar 12 persen di tahun 2025.

“Isu yang berkembang soal pengusaha yang merasa keberatan, kita yang lebih keberatan dari unsur buruh. Buruh bahkan sangat keberatan sejak Covid-19. Buruh itu bahkan akan lebih tekor di awal tahun 2025 nanti karena kenaikan PPN 12 persen,” tuturnya. (era)

Penerapan UMS Tergantung Dewan Pengupahan

By
ekbisntb.com
-
0
Slamet Riadi(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXII/2024 yang mewajibkan kembali pemberlakuan Upah Minimum Sektoral (UMS) membuka ruang agar sistem perhitungan upah berlaku secara sektoral di wilayah kabupaten/kota itu diterapkan di Kabupaten Sumbawa Barat.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) KSB, Slamet Riadi mengatakan, penerapan UMS di KSB sangat terbuka khususnya pada sektor usaha pertambangan. “Boleh-boleh saja, kenapa tidak. Kan setelah putusan MK kita kembali ke aturan lama terkait penyusunan upah minimum,” katanya, Selasa 3 Desember 2024.

Meski ruang penerapan UMS Kabupaten itu terbuka, Slamet mengaku, hal itu tergantun dewan pengupahan. Menurut dia penetapan UMS Kabuaten harus berdasarkan kesepakatan antara asosiasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh di sektor yang bersangkutan. “Para pihak inilah yang memutuskan di forum dewan pengupahan nanti. Apakah perlu dibuat UMS untuk sektor usaha tambang di kita ini atau seperti apa,” tukasnya.

Mengacu pada penjelasan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) baru-baru ini, Slamet mengungkap, mengenai penyusunan UMS perlu dilakukan pencermatan terhadap aturannya. Sebab sistemnya nanti direncanakan akan dibagi dalam 2 kategori, pertama sektor industri padat karya dan kedua industri padat modal. “Nah kita mau lihat sektor tambang ini masuk bagian mana. Dan seperti apa juklak/juknis penyusunannya,” urainya.

Terlepas dari peluang penearapan UMS di daerah, Slamet yang ditanya mengenai kapan proses pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2025 mengatakan, pihaknya maaih menunggu petunjuk aturan dari Kemenaker. Kata dia, walau presiden telah mengumumkan kenaikan upah secara nasional sebesar 6,5 persen. Namun ketetapan dalam bentuk aturan baku belum ada hingga saat ini.

“Nah kita juga kan perlu menunggu provinsi dulu menetapkan UMP (provinsi) baru kemudian kita menetapkan tingkat kabupaten,” ulas Slamet seraya menginformasikan janji Menaker terkait aturan penyusunan upah minimum tahun 2025.

“Kata pak menteri kan besok Rabu (hari ini) Permen-nya terbit. Mudah-mudahan benar supaya kami dan dewan pengupahan punya kesempatan mempelajarinya terlebih dahulu sebelum menggelar pembahasan UMK atau mungkin UMS tahun 2025,” tukas Slamet.

Sebagai informasi, UMS Kabupaten sebelumnya sempat diwacanakan akan diterapkan di KSB. Upah yang diatur adalah bagi pekerja sektor tambang. Inisiasi penerapan UMS itu dicetuskan oleh para pekerja melalui serikat kala itu. Sayang belum sempat terealisasi, mimpi para pekerja sektor tambang di KSB itu harus terkubur karena erbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan menghapus keberadaan UMS dalam sistem perhitungan pengupahan secara nasional. (bug)

Seluruh Desa Lotim Belum Dapat BHPRD

By
ekbisntb.com
-
0
Khaerul Ihsan dan Salmun Rahman (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Seluruh desa di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) belum mendapatkan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD). Dana ini sangat diharapkan segera dicairkan Pemerintah Kabupaten Lotim kepada desa.

“Semua belum ada yang cair,” ungkap Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lotim, Khaerul Ihsan, Selasa 3 Desember 2024.

Kepala Desa Masbagik Utara Baru Kecamatan Masbagik ini berharap BHPRD yang masuk dalam Alokasi Dana Desa (ADD) ini segera cair agar memudahkan proses pembangunan di desa.

Tidak ditampik, keterlambatan pencairan ADD ini juga karena desa-desa banyak yang belum melengkapi dokumen. Semua desa yang belum sudah diingatkan agar mematuhi ketentuan dan syarat pencairan dana desa agar tidak terkendala kegiatan pembangunan di desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lotim, Salmun Rahman saat dikonfirmasi membenarkan BHPRD ada yang belum dicairkan. “Benar, karena sedang proses (koordinasikan dengan Bapenda),” terangnya.

Salmun Rahman mengatakan, jika penerimaan dari pajak dan retribusi daerah terealisasi 100 persen, maka desa-desa se Lotim akan mendapatkan 10 persen dari pencapaian penerimaan dimaksud atau sebesar Rp 14,59 miliar.  “Dari data yang ada pada catatan kami, bahwa desa sudah diberikan hampir Rp 2,4 miliar. Jadi masih banyak kekurangannya sekitar Rp 12,2 miliar,” ungkapnya.

Kekurangan dana tersebut, sambung Salmun pasti akan diberikan setelah ada hasil kesepakatan antara Bapenda dan DPMD tentang besaran yg akan diterima oleh masing-masing desa agar memenuhi azas keadilan dan pemerataan dengan memperhatikan potensi dan kinerja Desa khususnya dalam hal membantu Pemda melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah. (rus)

Jelang Nataru, Harga Bapok Mulai Naik

By
ekbisntb.com
-
0
Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida didampingi Kepala Pasar Kebon Roek, Marwi mengecek harga ayam pada, Selasa 3 Desember 2024. Harga barang pokok menjelang Nataru mulai naik. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Harga barang pokok menjelang perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025 mengalami kenaikan. Kenaikan harga ini disebabkan faktor cuaca serta tingginya permintaan konsumen.

Pantauan Ekbis NTB, harga barang pokok yang mengalami kenaikan adalah daging ayam boiler mencapai Rp40 ribu – Rp45 ribu perkilogram, bawang putih Rp37 ribu perkilogram, tomat mencapai Rp15 ribu-Rp20 ribu perkilogram dan lain sebagainya.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida dikonfirmasi pada, Selasa 3 Desember 2024 mengakui, pergerakan harga barang pokok mulai terjadi menjelang perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025. Harga ayam boiler terus mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya mencapai Rp40 ribu-Rp45 ribu perkilogram. Berikutnya, bawang putih selama ini tidak pernah mengalami lonjakan harga justru naik menjadi Rp37 ribu perkilogram. Harga tomat dari harga sebelumnya Rp6 ribu perkilogram menjadi Rp15 ribu perkilogram. “Kemungkinan bawang putih ini karena kebanyakan bawang import,” terangnya.

Nida heran dengan harga ayam boiler yang terus mengalami kenaikan harga. Dari hasil identifikasi ke distributor bahwa mereka mengklaim harga dijual Rp32 ribu perkilogram. Sementara, pengakuan pedagang mereka membeli daging ayam Rp40 ribu perkilogram. Perbedaan harga di tingkat distributor dan pedagang patut dicurigai.

Pihaknya telah berkoordinasi dengan satuan tugas pangan untuk menelusuri penyebab kenaikan harga daging ayam tersebut. “Kita akan memanggil distributor untuk memastikan penyebab kenaikan harga daging ayam ini. Apakah disebabkan oleh DOC atau harga pakan yang mahal,” pungkasnya.

Sebagai langkah antisipasi lonjakan harga sambungnya, Dinas Perdagangan akan menggelar pasar rakyat di enam lokasi. Enam lokasi diprioritaskan di wilayah dengan daya beli masyarakat relatif bagus. Seperti di Kelurahan Kekalik Jaya, Kelurahan Pejeruk dan lain sebagainya. Selain pasar rakyat, juga akan dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis memastikan ketersediaan stok aman. “Pasar rakyat bulan lalu diutamakan di wilayah yang belum pernah disentuh untuk kegiatan. Sekarang ini, kita coba di lokasi dengan daya beli masyarakat cukup tinggi,” ujarnya.

Ia mengimbau masyarakat tidak panik karena stok barang pokok di Kota Mataram masih terpenuhi. Kalaupun terjadi kenaikan harga tidak signifikan atau masih terjangkau. (cem)

Mataram Terancam Kekurangan Stok Daging Sapi Lokal

By
ekbisntb.com
-
0
Sejumlah peternak menurunkan sapi dari mobil truk di Pasar Ternak Selagalas pada, Selasa 3 Desember 2024. Kota Mataram terancam kekurangan daging sapi lokal pasca penghentian pengiriman sapi dari Pulau Sumbawa. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menghentikan pengiriman sapi dari Pulau Sumbawa, mempengaruhi kebutuhan daging segar. Kota Mataram terancam kekurangan stok daging segar menjelang perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, H. Irwan Harimansyah menerangkan, regulasi yang disampaikan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menghentikan pengiriman sapi dari Pulau Sumbawa berlaku selama 40 hari. Tim analisis resiko telah mengakhiri pengkajian sehingga diharapkan tidak ada temuan kasus penyakit mulut dan kaki. “Hari ini (kemarin,red) tim analisis resiko terakhir bekerja,” kata dia.

Stok daging diklaim masih terpenuhi. Pasokan sapi tidak hanya berasal dari Kabupaten Lombok Tengah, melainkan dari Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram. Di satu sisi, kebutuhan daging segar menjelang perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025 dipastikan mengalami peningkatan karena banyaknya kegiatan skala lokal maupun nasional. Hal ini dikhawatirkan akan mempengaruhi stok daging sapi lokal alias daging segar. “Makanya itu yang sedang kita pikirkan diakhir tahun pasti banyak event,” pungkasnya.

Kepala Dinas Perikanan Kota Mataram berharap rekomendasi dari tim analisis resiko tidak menemukan indikasi virus PMK pada sapi, sehingga pengiriman hewan ternak dari Pulau Sumbawa mulai dibuka. Pengusaha pemotong sapi mulai risau karena tidak bisa menjalankan usaha mereka secara normal, sehingga berdampak terhadap perekonomian mereka.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida mengatakan, meskipun adanya pembatasan pengiriman sapi dari Pulau Sumbawa, tetapi harga daging sapi di pasar tradisional normal mencapai Rp125 ribu perkilogram. Menurutnya, tidak ada pergerakan harga daging yang signifikan. “Artinya, tidak ada kenaikan harga dan kondisinya normal,” ujarnya.

Pihaknya akan memanggil distributor daging import untuk memastikan ketersedian stok menjelang perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025. Untuk kebutuhan konsumsi diakui Nida, konsumen memilih daging segar daripada daging beku. Daging beku dinilai tidak bagus untuk kesehatan apabila cara penyimpanannya baik, sehingga daging import banyak diburu oleh pengusaha catering karena harganya relatif terjangkau dibandingkan daging sapi segar. (cem)

Tersisa 2,04 Persen di 2024, Bappeda NTB Gelar Rakor Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

By
ekbisntb.com
-
0
H. Iswandi (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Bappeda Provinsi NTB menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2024. Rakor yang mengangkat tema “Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Menuju NTB Tanpa Kemiskinan” tersebut berlangsung di Mataram, Selasa 3 Desember 2024.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur NTB Hassanudin, Kepala Bappeda NTB Dr. H Iswandi, sejumlah pimpinan OPD, perwakilan kabupaten/kota di NTB yang menjadi pimpinan TKPK dan pihak terkait lainnya.

Dalam laporannya, Kepala Bappeda NTB Dr. H Iswandi mengatakan, Pemda perlu menyiapkan rencana kegiatan penanggulan kemiskinan di tahun 2025. Sehingga semua pihak yang hadir dalam rakor ini diharapkan memberikan ide gagasan terkait dengan upaya menanggulangi kemiskinan sehingga cita-cita NTB tanpa kemiskinan dapat terwujud.

Iswandi mengatakan, negara atau daerah tanpa kemiskinan merupakan tujuan SDGs atau Sustainable Development Goals yang berarti tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini tentu menjadi tugas yang tak ringan, sehingga di momentum rakor ini semua pihak akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang berjalan selama 2024 sebagai bahan untuk menyusun rancangan tahun 2025.

“Karena itu kami akan memohon dari semua perangkat daerah yang memiliki program penanggulangan kemisikanan agar memaparkan dan memetakan berbagai hambatan yang kita hadapi agar kita lebih fokus lagi di dalam akselerasi percepatan kemiskinan,” kata Iswandi.

Di Rakor ini juga, seluruh kabupaten/kota di NTB memaparkan progres berbagai macam kegiatan yang dilakukan di dalam penanggulangan kemiskinan. Sehingga diharapkan di tahun 2025, NTB memiliki capaian yang lebih progresif dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Iswandi menjelaskan, berdasarkan rilis BPS Maret 2024, Kemiskinan Ekstrem Provinsi NTB Tahun 2024 sebesar 2,04 persen. Turun 0,6 persen dibanding tahun 2023 yang berjumlah sebanyak 2,64 persen.

“Angka Kemiskinan Ekstrem NTB yang 2,04 persen tahun 2024 berada di posisi delapan besar nasional,” kata Iswandi.

Jika dipilah per kabupaten/kota di NTB, angka kemiskinan ekstrem terendah berada di Kabupaten Lombok Tengah yaitu 0,72 persen dan tertinggi di Kabupaten Lombok Utara dengan angka 5,79 persen.

Ada lima kabupaten/kota yang mengalami penurunan angka kemiskinan yaitu Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Utara, dan Kota Mataram.

“Sementara lima kabupaten/kota yang mengalami kenaikan angka kemiskinan ekstrem yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima,” imbuhnya.

Adapun jumlah penduduk miskin ekstrem di NTB mengacu pada dua data yang berbeda. Mengacu data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), warga miskin ekstrem di NTB sebanyak 282.486 jiwa. Sedangkan berdasarkan angka regsosek, warga miskin ekstrem di daerah ini sebanyak 119.932 jiwa.

“Yang terpenting di tahun 2025, angka kemiskinan ekstrem yang 119.932 jiwa jangan sampai tak tertangani, itu harapan kita, sehingga ini menjadi prioritas yang menggunakan data regsosek” tegasnya.(ris)

Pj Gubernur NTB Sampaikan Upaya Prioritas dan Rencana Aksi untuk Atasi Kemiskinan di 2025

By
ekbisntb.com
-
0
H. Hassanudin (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Penjabat (Pj) Gubernur NTB, H. Hassanudin menyampaikan upaya prioritas yang perlu dikedepankan serta rencana aksi untuk menanggulangi kemiskinan NTB tahun 2025 mendatang. Hal ini disampaikan Hassanudin dalam Rakor TKPKD Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2024 yang mengangkat tema “Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Menuju NTB Tanpa Kemiskinan” di Mataram, Selasa 3 Desember 2024.

Menurut Pj Gubernur, tema “Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Menuju NTB Tanpa Kemiskinan” mencerminkan tekad bersama untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, menjadikan NTB sebagai daerah yang sejahtera, adil, dan berdaya saing.

Ia menilai, mengatasi kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem, adalah tantangan besar yang membutuhkan sinergi dari seluruh elemen masyarakat. Dan patut disyukuri berdasarkan data BPS bulan Maret 2024, angka kemiskinan Provinsi NTB turun menjadi 12,91 persen, mengalami penurunan sebesar 0,94 persen dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 13,85 persen.

Sementara itu, angka kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 tercatat sebesar 2,04 persen, turun 0,6 persen dari 2,64 persen di tahun sebelumnya. Kabupaten Lombok Tengah memiliki angka kemiskinan ekstrem terendah sebesar 0,72 persen, sementara angka tertinggi berada di Kabupaten Lombok Utara sebesar 5,79 persen.

Secara nasional, angka kemiskinan Provinsi NTB berada pada peringkat ke-12 dengan angka kemiskinan tertinggi setelah Bengkulu dan Aceh. Hal ini menunjukkan perbaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2023, di mana NTB berada di peringkat ke-8. Namun, capaian ini masih di atas rata-rata nasional sebesar 9,03 persen.

“Oleh karena itu, kita harus terus bekerja keras untuk mengatasi persoalan kemiskinan yang masih menjadi tantangan bersama,” pesan Hassanudin.

Melalui forum ini, Hassanudin mengajak semua peserta merumuskan langkah-langkah kongkret, inovatif, dan kolaboratif dalam pengentasan kemiskinan. Pemerintah telah menggulirkan berbagai program dengan tiga strategi utama, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat; peningkatan pendapatan masyarakat; meminimalkan wilayah kantong-kantong kemiskinan.

Adapun upaya prioritas yang perlu dikedepankan meliputi profiling kemiskinan Provinsi NTB, penguatan koordinasi antara provinsi dengan kabupaten/kota, penajaman program kegiatan yang terintegrasi dalam SIPD, sehingga memastikan sasaran penerima manfaat tepat sasaran.

Selanjutnya diperlukan, tagging alokasi anggaran dari APBD, APBN, dan sumber lainnya untuk mendukung program pengentasan kemiskinan. Upaya prioritas lain yaitu monitoring dan evaluasi pelaksanaan program secara berkala serta pelibatan multi pihak, termasuk mitra pembangunan dan organisasi masyarakat.

Selain itu, rencana aksi untuk tahun 2025 mencakup pemutakhiran data kemiskinan berbasis by name by address untuk memastikan akurasi penerima manfaat. Kedua, tagging SIPD-RI menyasar masyarakat miskin. Ketiga, perluasan cakupan desa prioritas penanggulangan kemiskinan. Keempat, pendampingan intensif oleh mitra pembangunan seperti BRAC Internasional serta ke lima penguatan koordinasi TKPKD provinsi dan kabupaten/kota.

“Saya percaya bahwa semangat gotong royong dan kebersamaan adalah kunci untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan di NTB. Mari kita jadikan rapat koordinasi ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen, menyelaraskan langkah, dan bekerja lebih keras demi mewujudkan NTB tanpa kemiskinan,” tutupnya.(ris)

NTB Terapkan Tiga Strategi Intervensi Kemiskinan Ekstrem

By
ekbisntb.com
-
0
Foto bersama usai pembukaan Rakor TKPKD Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2024 yang berlangsung di Lombok Raya Mataram, Selasa 3 Desember 2024.(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Bappeda NTB Dr. H Iswandi M.Si mengatakan berdasarkan instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, ada tiga strategi pemerintah dalam penanganan kemiskinan. Tiga strategi tersebut yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat, menurunkan beban pengeluaran serta meminimalkan wilayah kantong-kantong kemiskinan.

Penegasan tersebut disampaikan Iswandi saat memberikan laporan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2024 yang mengangkat tema “Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Menuju NTB Tanpa Kemiskinan” yang berlangsung di Mataram, Selasa 3 Desember 2024.

Menurut Iswandi, terhadap tiga intervensi untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut, semua OPD diharapkan ikut berperan. Sehingga semua OPD bisa mengambil bagian dari tiga hal tersebut, sekurang-kurangnya dilakukan satu intervensi guna mempercepat penuntasan kemiskinan ekstrem di NTB.

Kata Iswandi, berdasarkan tagging anggaran di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI), terdapat Rp602 miliar di tahun 2024 untuk penanganan miskin ekstrem. Dengan rincian mengurangi beban pengeluaran sebesar Rp430,2 miliar, meningkatkan pendapatan Rp. 50,6 miliar dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan Rp 122 miliar.

“Di dalam tagging anggaran di 2024 masih ada waktu untuk dioptimalkan. Di dalam Tagging SIPD itu ada Rp602 miliar yang sudah terpetakan dan ini yang akan dievaluasi dalam rapat TKPKD, apakah program-program OPD yang Rp430 miliar untuk mengurangi beban pengeluaran ini sudah efektif berperan menurunkan dan menyasar keluarga miskin,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan terkait dengan karakteristik kemiskinan di NTB. Dimana, berdasarkan usia, penduduk miskin ekstrem di Provinsi NTB didominasi oleh usia produktif (19-59 tahun) dengan jumlah 148.638 jiwa atau setara dengan 52,62 persen dari total masyarakat miskin ekstrem. Kedua terbesar adalah usia anak sekolah Tingkat SD (6-12 tahun) dengan jumlah 52.860 jiwa atau 18,71 persen.

Dilihat dari tingkat pendidikan, jumlah penduduk yang tidak/belum sekolah merupakan jumlah terbesar miskin ekstrem yaitu 68.940 jiwa. Selanjutnya masyarakat yang menamatkan Pendidikan dasar (SD) berada pada urutan kedua terbesar yaitu 58.350 jiwa.

“Sedangkan jumlah penduduk yang sudah menamatkan pendidikan tinggi menjadi jumlah terkecil sejumlah 751 jiwa,” terangnya.

Dilihat dari pekerjaan keluarga, petani menjadi pekerjaan yang mendominasi mata pencaharian Masyarakat miskin ekstrem sebesar 46 persen. Mereka disini bekerja sebagai buruh tani (bukan pemilik lahan). Sedangkan nelayan menjadi mata pencaharian terkecil sebesar 2 persen.

“Yang masih menjadi catatan bahwa masih ada 8 persen kepala keluarga yang belum atau tidak bekerja,” katanya.

Diukur dari kepemilikan rumah, sebagian besar atau 84 persen masyarakat miskin ekstrem memiliki rumah sendiri. Namun masih ada sebesar 15 persen atau setara dengan 9.039 KK yang berstatus bebas/sewa/menumpang. Sisanya masih bertempat tinggal di rumah dinas, ataupun mengontrak.

Jika dilihat dari sumber penerangan, sumber penerangan warga yang masuk kategori miskin ekstrem mencapai 98,2 persen sudah menggunakan Listrik dari PLN. Sisanya merupakan Listrik bukan PLN sebesar 0,5 persen dan non Listrik 1,3 persen.

Untuk diketahui, mengacu data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), warga miskin ekstrem di NTB sebanyak 282.486 jiwa. Sedangkan berdasarkan angka Regsosek, warga miskin ekstrem di daerah ini sebanyak 119.932 jiwa (ris)

1...500501502...811Page 501 of 811

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami