Saturday, April 18, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 499

Ajukan Raperda Penyertaan Modal Perseroda, Pemprov NTB Target BUMD Jadi Motor Penggerak Perekonomian Daerah

By
ekbisntb.com
-
0
Rapat paripurna DPRD NTB yang berlangsung, Kamis 5 Desember 2024. (ekbisntb.com/ris)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemprov NTB mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) kepada DPRD NTB. Hal ini didasari oleh pentingnya penyertaan modal sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di NTB.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Pj Gubernur NTB Hassanudin yang diwakili oleh Asisten III Setda NTB Wirawan Ahmad dalam Rapat Paripurna DPRD NTB dengan salah satu agendanya yaitu Rancangan Perda Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah yang berlangsung, Kamis 5 Desember 2024.

Ia mengatakan, berdasarkan peluang bisnis dan kegiatan ekonomi yang terus berkembang di wilayah NTB, penyertaan modal tidak hanya akan memperkuat keberlanjutan operasional BUMD, tetapi juga memungkinkan mereka untuk menangkap peluang bisnis baru yang selaras dengan visi pembangunan NTB.

“Untuk itu, kami berkomitmen penuh untuk menjadikan BUMD sebagai salah satu pilar utama pembangunan daerah. Penyertaan modal yang direncanakan ini telah didasarkan pada analisis kebutuhan yang matang dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Hassanudin.

Pemprov NTB meyakini bahwa dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, BUMD di NTB akan mampu berkontribusi lebih besar dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, dalam pelaksanaan otonomi daerah, upaya meningkatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) menjadi langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah. Salah satu instrumen yang dapat dioptimalkan adalah peran BUMD.

BUMD memiliki posisi strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah, baik melalui pelayanan publik (public service) maupun kontribusi terhadap PAD. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi pengelolaan BUMD agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang andal dan berdaya saing.

Sebagaimana diatur dalam pasal 304 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD. Penyertaan modal ini dapat berupa uang atau barang milik daerah.

Adapun langkah penyertaan modal ini menjadi penting untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan BUMD, mendukung diversifikasi usaha, meningkatkan kontribusi terhadap PAD, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperluas pelayanan kepada masyarakat.

“Namun demikian, kami menyadari bahwa perkembangan bumd di provinsi NTB belum sepenuhnya memenuhi harapan. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis, termasuk pemberian dukungan permodalan, untuk mendorong BUMD lebih inovatif dan kompetitif dalam mengembangkan potensi daerah,” terangnya.

Berdasarkan evaluasi, beberapa BUMD di Provinsi NTB telah memberikan kontribusi positif, baik dalam pelayanan publik maupun peningkatan PAD. Ke depan, peran BUMD dapat diperluas untuk mendukung sektor-sektor strategis, seperti pariwisata, agribisnis, dan energi terbarukan. Dengan demikian, BUMD dapat menjadi motor penggerak perekonomian daerah yang berkelanjutan.

Kata Hassanudin, salah satu BUMD yang menjadi fokus Pemprov NTB adalah PT Jamkrida NTB Syariah (Perseroda). Perusahaan ini didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 dengan tujuan memberikan penjaminan bagi pengembangan UMKM dan koperasi di NTB. Selama lebih dari satu dekade, Jamkrida NTB Syariah telah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan ini memerlukan tambahan modal dasar untuk menjaga kestabilan dan keberlanjutan operasionalnya. Oleh karena itu, penyertaan modal ini adalah langkah strategis yang sangat relevan, tidak hanya untuk menjaga daya saing perusahaan, tetapi juga untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat NTB.(ris)

BPKP Evaluasi Pemanfaatan Bendungan di NTB

By
ekbisntb.com
-
0
Kepala Perwakilan BPKP NTB Mudzakir saat memberikan materi pada FGD di Kabupaten Sumbawa, Rabu 4 Desember 2024. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB terus memantau pelaksanaan pembangunan dan manfaat dari proyek yang dilaksanakan di NTB, khususnya pengawasan pemanfaatan bendungan-bendungan yang dibangun di NTB. Apakah keberadaan bendungan yang dibangun ini mampu mendukung NTB sebagai salah satu lumbung pangan nasional, sehingga mampu menjaga ketahanan pangan nasional.

Demikian disampaikan Kepala Perwakilan BPKP NTB Mudzakir, pada Focus Group Discussion (FGD) mengenai “Evaluasi Manfaat Proyek Strategis Nasional Bendungan di Provinsi NTB” di Kantor Bupati Kabupaten Sumbawa, Rabu 4 Desember 2024 lalu. Hadir pada kesempatan ini dari Balai Wilayah Sungai (BWS) I Nusa Tenggara dan jajaran Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Menurutnya, di NTB terdapat 76 bendungan yang sudah beroperasi di NTB dan 1 bendungan dalam proses konstruksi. Sementara 6 di antaranya merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), yakni Bendungan Tanju dan Bendungan Mila di Kabupaten Dompu, Bendungan Bintang Bano dan Tiu Suntuk di Kabupaten Sumbawa Barat, Beringin Sila di Kabupaten Sumbawa, serta Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat.

Perwakilan BPKP Provinsi NTB, ujarnya, telah melakukan pengawasan secara berkala setiap triwulan guna mengawal proses dan kebermanfaatan bendungan PSN. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah menyangkut aspek pemanfaatan bendungan yang telah terbangun.  Diakuinya, tiga bendungan besar PSN di Pulau sumbawa, yaitu Bintang Bano, Tiu Suntuk dan Beringin Sila, dari segi volume tampungan total, menyumbang sebanyak 36,72% dari seluruh bendungan yang ada di Provinsi NTB. Sementara dari fungsi irigasi, ketiga bendungan ini mengairi 10,92% dari total 57.330,28 hektar pertanian dan perkebunan. Untuk itu, harapnya pentingnya kolaborasi para pihak dari berbagai sektor dalam pemanfaatan bendungan.

Sementara Koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat (Korwasbid IPP) Perwakilan BPKP Provinsi NTB, Moh Fazlurrahman, menegaskan isu pentingnya evaluasi dampak dan perlunya upaya pengoptimalan pemanfaatan bendungan di berbagai aspek. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa Barat, tren produktivitas komoditas padi Sumbawa dan Sumbawa Barat menurun dalam 3 tahun terakhir, disusul meningkatnya produktivitas jagung.

Adapun pemanfaatan bendungan dapat mengoptimalkan sektor pertanian, meliputi optimalisasi sistem irigasi, pengelolaan air berkelanjutan, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur bendungan, diversifikasi penggunaan air, serta pengelolaan banjir dan kekeringan. Di samping itu, diharapkan ketiga bendungan tersebut mampu meningkatkan sektor pariwisata sebagaimana Perda Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (Ripparda) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020-2025 dan Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPK) Tahun 2018-2027 di Kabupaten Sumbawa.

Meski, Bendungan Beringin Sila dan Tiu Suntuk belum ada pada Ripparda, ujarnya, secara garis besar, BWS Nusa Tenggara I telah membuat Nota Kesepahaman dengan Pemerintah KSB mengenai pengelolaan dan pemanfaatan lahan Bendungan Bintang Bano dan Tiu Suntuk sebagai destinasi pariwisata pada tanggal 21 Mei 2024, namun pada Bendungan Beringin Sila masih belum disusun Nota Kesepahaman lebih lanjut.

Sementara Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa Dian Sidharta, ST, MM, .menyampaikan regulasi pemanfaatan lahan telah disusun bersama dengan turunannya sedangkan terkait dengan pangan, di Beringin Sila, masih membutuhkan saluran sekunder dan tersier untuk dapat menyalurkan air ke masyarakat dalam rangka membantu peningkatan pengolahan lahan pertanian untuk peningkatan pangan.

Diakuinya, belum terakomodirnya pemanfaatan Beringin Sila dalam sektor pariwisata disebabkan belum masuk ke dokumen Ripparda. Namun secara umum, wilayah Beringin Sila termasuk ke dalam wilayah strategis pengembangan pariwisata dalam zona KSPK KBT (Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Keramat, Bedil, Temudong), meski tidak disebutkan secara eksplisit.

Sedangkan mengenai pembangunan atraksi, aksesibilitas, akomodasi, dan aktivitas kepariwisataan pada kawasan Beringin Sila, sedang dilakukan pembahasan secara intensif bersamaan dengan pengembangan wilayah Pantai Gelora. Senada dengan hal tersebut, pengembangan kawasan Bintang Bano dan Tiu Suntuk juga diperlukan pada kawasan pariwisata. (ham)

DLHK NTB Fasilitasi Kades dan Pelaku Perhutanan Sosial dengan Empat Industri untuk Kemakmuran

By
ekbisntb.com
-
0
Kadis LHK NTB Julmansyah saat berbicara di pembukaan Workshop Integrasi Perhutanan Sosial dengan Pemerintah Desa di NTB yang berlangsung di Mataram Kamis 5 Desember 2024. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB memfasilitasi para pelaku perhutanan sosial serta para kepala desa (kades) di NTB dengan empat pelaku industri, baik yang ada di NTB maupun di luar daerah.

Fasilitasi tersebut dilakukan melalui Workshop Integrasi Perhutanan Sosial dengan Pemerintah Desa di NTB yang berlangsung di Mataram selama dua hari Kamis – Jumat (5-6/12).

Kepala DLHK NTB Julmansyah M.A.P mengatakan, workshop ini mempertemukan pelaku perhutanan sosial, para kepala desa dengan empat industri yang akan menjadi market produk perhutanan sosial. Tujuannya yaitu agar tercipta kemakmuran dari sumber daya perhutanan sosial yang ada di daerah ini.

Empat industri tersebut yaitu Industri Kayu Lapis (Kayu Lima Sejahtera) di Pringgarata Lombok Tengah. PT. Agro Wahan Bumi (AWB) di Dompu, Industri Keju dan Susu di Yogyakarta dan Industri Tepung Talas di Lombok Barat.

Dua industri yaitu tepung talas dan keju susu merupakan industri yang terkait dengan makanan dan sangat membutuhkan areal perhutanan sosial sebagai basis supply bahan baku. Untuk itu lanjut Julmansyah, perhutanan sosial ini adalah model Land Based Economy atau praktek ekonomi berbasis lahan yang memberikan ruang dan peluang bagi masyarakat miskin.

“Dengan adanya dua pabrik atau buyer industi makanan ini menunjukkan bahwa perhutanan sosial berada dalam rantai pasok swasembada pangan nasional yang mendukung program strategis Presiden Prabowo,” kata Julmansyah saat membuka workshop.

Untuk diketahui, berdasarkan peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial berdasarkan SK PIAPS Rev IX Tahun 2024 Provinsi NTB seluas 267.715,39 hektare. Adapun luas izin Perhutanan Sosial di Provinsi NTB seluas 69.717,28 hektare.

Adapun model perhutanan sosial yang dijalankan di NTB meliputi Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HHK) untuk Skema HTR dan Skema HKm pada fungsi kawasan Hutan Produksi. Kemudian pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Pemanfaatan Jasa Lingkungan serta Pemanfaatan Kawasan.

Kata mantan Pjs Bupati KSB ini, pengembangan HHBK akan meningkatkan nilai tambah produk, memberdayakan masyarakat sekitar hutan melalui usaha produktif serta pengelolaan hutan lestari.

Menurutnya, ada model agroforestri yang sudah dikembangkan di NTB yaitu model agroforestri berbasis pakan ternak. Hal ini tentu memberi manfaat bagi rehabilitasi lahan kritis sekaligus mampu menyediakan pakan ternak secara berkelanjutan.

Menurutnya, perhutanan sosial menjadi masa depan pengelolaan hutan, sehingga pihaknya telah memiliki blue print atau cetak biru perhutanan sosial yang meliputi peningkatan akses kelola, peningkatan tata kelola serta perhutanan sosial untuk semua.(ris)

Terkait Ruang Roi Pantai Tiga Gili, GHA Minta Diskresi

By
ekbisntb.com
-
0
Spot roi pantai di depan Hotel Wilson's Retreat Gili Trawangan hanya dimanfaatkan untuk Sitting Area. Namun di spot yang lain, berdiri bangunan permanen. Perlu ada diskresi pemanfaatan roi pantai jika hanya sebagai lokasi sitting area. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Keberadaan roi pantai sebagai ruang publik khususnya di tiga Gili diharapkan dapat dibijaksanai oleh pemerintah daerah. Bahwa, pemanfaatannya dengan fasilitas tertentu yang tidak permanen merupakan ruang bagi pengusaha untuk berkembang.

“Di surat Pol PP itu disebutkan roi pantai tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan apapun, itu juga perlu dibijaksanai oleh Pemda (Bupati) baru. Saya setuju tidak ada bangunan permanen atau knockdown, tapi kalau pemanfaatan sekedar untuk sitting area, tidak ada bangunan sama sekali, itu perlu ada diskresi dari Pemda,” ungkap Ketua Gili Hotel Association (GHA), Lalu Kusnawan, Kamis 5 Desember 2024.

Diakuinya, melihat fakta berdasarkan hukum dan hal lain yang seharusnya, roi pantai bukan milik perorangan ataupun perusahaan tetapi milik negara. Namun demikian, pada keadaan tertentu yang tidak merugikan publik, perlu ada kelonggaran.

“Pengusaha juga perlu fasilitas pelengkap. Kadang tamu ingin makan di pantai misalnya. Jadi, kalau sekarang roi pantai dimanfaatkan hanya untuk sitting area, long chair, saya rasa sah-sah saja. Toh juga, ujung-ujungnya pendapatan lari ke daerah,” sambungnya.

Kendati demikian, Kusnawan tak membantah di banyak spot roi pantai khususnya di Gili Trawangan, sudah mulai mendapat sorotan masyarakat.

“Di kawasan sentral bisa dilihat sendiri. Tapi saya no comment terkait ini, apalagi fasilitasnya sudah dibangun,” imbuhnya.

Di sisi lain, GHA sebagai asosiasi, tambah Kusnawan, tidak memiliki ranah untuk mengintervensi baik tindakan pengusaha maupun kebijakan pemerintah daerah untuk menertibkan. Sebaliknya, asosiasi lebih kepada bagaimana membangun pariwisata secara utuh, sehingga eksistensi usaha anggota di sektor pariwisata berlangsung kondusif. “Apalagi membangun di ruang yang tidak dibolehkan, GHA tidak mungkin dukung, Untuk sitting area, harus ada diskresi, yang penting pengusaha yang memanfaatkan ruang itu juga ikut menjaga kebersihan. Sepanjang sitting area tidak mengubah bentuk, tidak ada fisik permanen, sepertinya ini perlu pertimbangan,” tandasnya. (ari)

Jelang Nataru, Mendagri Instruksikan Pemda Lobar Kendalikan Inflasi

By
ekbisntb.com
-
0
Pj. Bupati Lobar H. Ilham bersama jajaran OPD turun memantau harga di pasaran. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Penjabat (Pj) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Ilham menyampaikan, ia dan jajarannya mengikuti kegiatan video conference (vicon) yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Selasa, 3 Desember 2024 lalu. Dimana dalam Vicon yang dipimpin langsung oleh Mendagri Tito Karnavian ini Pemkab diminta mengendalikan inflasi jelang Natal dan tahun Baru (Nataru).

Dalam Vicon itu dibahas langkah konkret Pengendalian Inflasi 2024 dan Penanganan SEB tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Di mana Menteri Dalam Negeri meminta semua daerah untuk terus menjaga dan mengendalikan inflasi. Hal ini agar ekonomi Indonesia tetap tumbuh dengan baik dan sehat.

Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya menekankan pentingnya pengawasan terhadap harga-harga kebutuhan pokok, khususnya menjelang musim libur akhir tahun dan tahun baru. “Beliau minta pemerintah daerah tetap memantau dan menjaga stablitas harga dan mengendalikan inflasi mengingat akhir tahun ini kita memasuki tahun baru,” jelasnya.

Pihaknya pada track atau jalur yang tepat dalam upaya mengendalikan inflasi. Hal ini karena langkah sigap yang dilakukan berbagai pihak, sehingga inflasi dapat terkendali. Selain itu semangat kolaborasi dan kebersamaan serta kerjasama dengan berbagai pihak memberikan daerah kekuatan dalam mengendalikan inflasi.

Ia berharap agar semangat sigap dan kolaborasi ini dapat terus mengendalikan inflasi di Lobar. “Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah menerapkan berbagai langkah strategis untuk menstabilkan harga bahan pokok, dengan memperkuat distribusi dan koordinasi antara dinas terkait. Selain itu, program pemberdayaan petani dan pengembangan pasar lokal juga menjadi salah satu fokus utama dalam upaya menekan inflasi di daerah,” tekan Ilham.

Melalui vicon ini, Pemkab Lobar berharap dapat semakin memperkuat koordinasi dan meningkatkan efektivitas kebijakan pengendalian inflasi. Hal ini tentu diharapkan dapat memberikan penguatan dan semangat dalam mengendalikan inflasi di Lobar.(her)

Kenaikan UMP NTB 2025 Diumumkan 11 Desember

By
ekbisntb.com
-
0
I Gede Putu Aryadi(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi NTB akan diumumkan pada 11 Desember 2024 mendatang. Seperti yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, kenaikan UMP di Provinsi NTB tahun 2025 naik sekitar 6,5 persen dari tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertran) Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi mengungkapkan pasca terbitnya pedoman perhitungan UMP untuk tahun 2025, pihaknya akan segera melakukan sidang perhitungan UMP pada Jum’at, 6 Desember 2024.

“Besok siang sidang pengupahan, karena tanggal 11 Desember nanti harus sudah ditetapkan pak gubernur,” ujarnya saat dihubungi Suara NTB, Kamis, 5 Desember 2024.

Pedoman perhitungan UMP untuk tahun 2025 berdasarkan aturan Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 tentang Upah Minimum 2025. Yang mana formula perhitungannya yaitu UMP 2024 + Nilai Kenaikan UMP 2025 (6,5 persen).

“UMP dan UMK sudah ditetapkan secara nasional, kenaikannya rata-rata 6,5 persen, dengan menggunakan parameter pertumbuhan ekonomi nasional, inflasi dan lain sebagainya. Daerah tinggal menetapkan UMP berdasarkan kenaikan 6,5 persen itu dengan menyesuaikan UMP 2024,” jelasnya.

Ia menuturkan, jika UMP NTB 2024 sebesar Rp 2.444.067 ditambah 6,5 persen sesuai pedoman kenaikan UMP, maka diperkirakan UMP NTB akan naik sekitar Rp150 ribu menjadi Rp2.602.931.

Diketahui, besaran jumlah kenaikan UMP 2025 di tiap provinsi dan kabupaten/kota akan berbeda. Hal ini karena UMP 2024 di tiap daerah berbeda-beda. Yang pasti, kenaikan minimal 6,5 persen.

Gede menegaskan, Pemerintah Provinsi NTB harus patuh mengikuti pedoman yang telah diterbitkan oleh pemerintah pusat. Meski beberapa asosiasi menilai kenaikan ini terlalu tinggi, ia menyatakan pihaknya tidak akan mengambil pusing hal tersebut karena kenaikan ini ditetapkan langsung oleh pusat.

“Kita harus patuh dengan pedoman yang ada. Terkait adanya pengusaha yang keberatan, silahkan, nggak perlu saya tanggapi, itu kan kebijakan nasional,” imbuh Gede.

Di samping itu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Serikat Pekerja Nasional (SPN) NTB, Lalu Wira Sakti menyambut baik kenaikan UMP sebesar 6,5 persen. Ia meminta Dewan Pengupahan menggunakan acuan nasional dalam menetapkan upah 2025.

“Kami dari SPN akan terus mengawal (kenaikan upah minimum nasional 6,5 persen) di tiap kabupaten/kota, jangan sampai ada Dewan Pengupahan yang melakulan negosiasi dengan pengusaha,” katanya.

Menurutnya, seluruh asosiasi, baik itu pengusaha maupun pekerja harus mengikuti perintah pusat untuk kenaikan UMP ini. Pengusaha tidak boleh melakukan tawar-menawar karena menganggap kenaikan ini terlalu tinggi  mengingat beberapa tahun kebelakang pekerja merasakan dampak kurang enak karena jumlah kenaikan UMP sangat rendah. (era)

Bank Dunia dan BNPB Kucurkan 160 Juta Dolar AS untuk Bangun Sirene-Pusdalops

By
ekbisntb.com
-
0
Muhammad Halik Rizki(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Bank Dunia bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) anggarkan 160 juta dolar Amerika untuk membangun sirene Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) di sejumlah provinsi di Indonesia, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pembangunan Sirene Pusdalops ini dilakukan guna mengantisipasi ancaman bencana, khususnya ancaman megathrust.

Tim Leader World Bank, Muhammad Halik Rizki menyatakan anggaran sejumlah tersebut akan dilakukan oleh BNPB dan BMKG dalam meningkatkan kesiapsiagaan ketika terjadi bencana, baik pusat maupun daerah.

“160 juta USD dimulai sejak 2020 dan akan berakhir di 2025. Jadi 160 juta dolar itu akan dilakukan oleh BNPB dan BMKG secara bersamaan terkait peningkatan kesiapsiagaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujarnya kepada Ekbis NTB, Kamis, 5 Desember 2024.

Anggaran sejumlah tersebut dikatakan untuk membiayai segala proses pembangunan Pusdalops, mulai dari bangunan hingga fasilitas dalam Pusat Pengendalian tersebut seperti peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), komputer, layar, dan sensor gempa. Termasuk juga untuk membiayai pelatihan, Bimtek, dan SDM pada proses pembangunan.

Ia mengungkapkan, NTB menjadi salah satu provinsi prioritas yang akan memiliki pusdalops, karena wilayah ini dilewati ring of fire yang memiliki risiko tinggi bencana, seperti gempa bumi, tsunami hingga ancaman megathrust.

“NTB salah satu lokasi prioritas, berdasarkan informasi dari BMKG apabila terjadi megathrust, NTB bisa terdampak. Sehingga NTB dijadikan lokasi prioritas untuk peningkatan kesiapsiagaan itu,” katanya.

Ia menuturkan, sampai dengan tahun 2023, sudah terpasang sebanyak 83 sensor seismograf atau sensor yang mendeteksi gerakan tanah untuk mencatat gempa bumi. Di tahun ini, akan ada 40 tambahan sensor untuk mendeteksi Tsunami yang ada di 100 titik di Indonesia. (era)

Daerah Rawan Bencana, BNPB Bangun Pusdalops di NTB

By
ekbisntb.com
-
0
Peletakan batu pertama Pusdalops NTB di kantor BPBD, Kamis, 5 Desember 2024 di Mataram.(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bangun  Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) di NTB. BNPB beserta dengan BPBD NTB dan jajaran terkait melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan Pusdalops di kantor BPBD NTB pada Kamis, 5 Desember 2024.

Tujuan pembangunan ini kare NTB merupakan daerah ring of fire, atau daerah rawan bencana sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk melakukan antisipasi bencana, koordinasi, dan pengendalian ancaman bencana yang ada di daerah.

Kepala Pusdalops BNPB, Bambang Surya Putra, M.Kom., menyatakan pembangunan Pusat Pelayanan Operasi di NTB akan dibangun di empat titik. Tiga kabupaten/kota, dan satu Provinsi.

“Akan dibangun di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Utara, dan satu di Provinsi,” ujarnya dalam sambutannya pada peletakan batu pertama pembangunan Pudalops di BPBD NTB, Kamis, 5 Desember 2024.

Nantinya, akan dibangun Command Center atau pusat pemantauan bencana yang akan difasilitasi dengan teknologi penerimaan informasi bencana dari BMKG dan stakeholder terkait, sarana-prasarana keposkoan sebagai antisipasi ketika terjadi bencana.

“Ketika terjadi bencana pada detik pertama informasi itu diterima oleh Kepala Daerah maka detik itu juga bisa diaktivasi menjadi Posko tanpa menunggu adanya posko daerah sehingga pelayanan menjadi lebih cepat,” terangnya.

Kepala BNPB, Letjen Suharyanto menyatakan pembangunan Pusdalops ini merupakan salah satu upaya Pemerintah RI dalam menanggulangi bencana. Apalagi Indonesia merupakan salah satu negara dengan resiko bencana tertinggi di dunia menempati posisi kelima.

Termasuk dengan Provinsi NTB yang cukup rawan dan kerap kali dilanda bencana. Di tahun 2018 lalu, NTB dilanda gempa bumi yang menyebabkan banyak korban berjatuhan. Meski tidak menyebabkan Tsunami, namun Suharyanto menegaskan pasti akan terjadi bencana serupa dalam 100 atau 200 tahun kedepan.

“Indonesia salah satu negara yang resiko bencana tertinggi. Terutama untuk NTB kita masih ingat 2018 terjadi gempa bumi dan Tsunami kecil. Tapi di sebelahnya (NTT), tahun 1992 terjadi Tsunami besar. 2004, 200 ribu rakyat Indonesia menjadi korban Tsunami Aceh,” ujarnya.

Menurut Suharyanto, pembangunan Pusdalops di beberapa daerah di indonesia, termasuk NTB menjadi sangat penting mengingat tingginya resiko bencana di daerah ini. Ia menyatakan, pembangunan ini akan dilakukan selama 150 hari, atau terhitung lima bulan dengan menggunakan anggaran BNPB yang dipinjam dari Bank Dunia.

“Kalau hanya mengandalkan APBN tentu saja membutuhkan waktu yang lama untuk kita meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman Tsunami. Sehingga tahun 2020 World Bank bekerja sama dengan BNPB dan BMKG untuk meningkatkan ketangguhan Indonesia menghadapi bencana Tsunami,” jelasnya.

Ia menegaskan, karena anggaran pembangunan ini berasal dari pinjaman. Sehingga ia meminta kepada BPBD NTB beserta BPBD tiga kabupaten/kota untuk melakukan pembangunan sesuai dengan target, yaitu 150 hari.

“Saya mohon dari mulai nanti diletakkan batu pertama penuhi waktunya. Tidak boleh mundur daripada 150 hari. Kalau maju lebih bagus, kualitas juga sesuai dengan standar yang diharapkan,” harapnya. (era)

Bulog Jamin Stok Pangan Aman Jelang Akhir Tahun

By
ekbisntb.com
-
0
Bulog bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa saat melakukan pengecekan ketersediaan beras di sejumlah gudang.(ekbisntb.com/ist)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Cabang Sumbawa, memastikan ketersediaan pangan khususnya beras di Sumbawa dan Sumbawa Barat aman hingga satu tahun kedepan.

“Satu tahun tidak akan habis-habis untuk ketersediaan pangan khususnya beras baik untuk Sumbawa dan KSB, karena stok kita sangat surplus,” Kata pimpinan cabang Bulog Sumbawa, Zuhri Hanafi, kenapa Ekbis NTB, Kamis 5 Desember 2024.

Zuhri melanjutkan, posisi saat ini stok pangan yang tersedia di gedung mencapai 11.000 ton setara beras. Kondisi saat ini sangat surplus jika hanya untuk memenuhi ketersediaan pangan di Sumbawa dan KSB tentu jumlah tersebut sangat banyak.

“Karena kita sangat surplus, kita juga berencana untuk melakukan mobilisasi beras ke sejumlah daerah untuk menyiapkan gudang jelang penyerapan gabah di tahun 2025,” ujarnya.

Bahkan di bulan ini (Desember) lanjut Zuhri, pihaknya mulai menyalurkan Bapang untuk tahap terakhir. Hal itu dilakukan untuk menekan dampak inflasi yang berpotensi terjadi di daerah dengan penyediaan beras.

‘Sudah mulai kita salurkan untuk Bapang tahap terakhir untuk menekan terjadinya inflasi. Termasuk juga mulai menyalurkan SPHP melalui RPK ke sejumlah wilayah,” jelasnya.

Penyaluran Bapang tersebut dikhususkan bagi masyarakat miskin dan yang mengalami rawan pangan dan gizi yang tersebar di seluruh kecamatan. Penyaluran Bapang itu meliputi 24 Kecamatan dan 165 Desa/ Kelurahan.

“Total ada 49.581 penerima bantuan pangan (PBP) di Sumbawa yang dikeluarkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI,” tukasnya. (ils)

Perjelas Konsep Pengembangan Pariwisata

By
ekbisntb.com
-
0
Irawan Aprianto(ekbisntb.com/dok)

KETUA Komisi II DPRD kota Mataram, Irawan Apriato, ST., mendorong Pemerintah Kota Mataram segera memperjelas konsep besar dalam pengembangan sektor pariwisata. Meskipun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 telah tercantum visi Kota Mataram sebagai kota pariwisata yang maju dan berkelanjutan, hingga kini masih terdapat kebingungan terkait arah dan tema pengembangan sektor ini.

‘’Sampai saat ini, belum ada tema besar yang dapat dijadikan landasan dalam pengembangan pariwisata Kota Mataram,’’ ungkapnya kepada Ekbis NTB di ruang kerjanya, baru-baru ini. Beberapa elemen penting dalam pengembangan pariwisata Kota Mataram, lanjut Irawan, seperti program-program yang dicanangkan oleh Dinas Pariwisata, belum memiliki tema yang jelas. Meskipun ada penekanan pada pariwisata tematik di beberapa daerah. Seperti pariwisata industri di Babakan dan pariwisata pantai di Ampenan. Sayangnya konsep besar yang menyatukan semua daerah belum terdefinisi dengan baik.

Salah satu masalah utama yang diidentifikasi adalah ketidakjelasan dalam arah pariwisata Kota Mataram. Menurut politisi PKS ini, setiap kota memiliki ciri khas yang jelas dalam sektor pariwisatanya. Seperti Yogyakarta yang dikenal dengan sejarah dan budayanya, atau Batu yang terkenal dengan wisata alam dan wahana permainan. Namun, untuk Mataram, belum ada identitas yang jelas yang mencerminkan sektor pariwisatanya.

Bahkan, dalam rapat dengan Komisi II sebelumnya, Kadis Pariwisata menyebutkan bahwa Mataram bukanlah kota pariwisata, tetapi sekadar “wisata kota”. Hal ini, tegas Irawan, bertentangan dengan visi dalam RPJPD Kota Mataram 2025-2045 yang menyebutkan bahwa kota ini akan menjadi kota pariwisata yang maju dan sejahtera.

Oleh karena itu, Irawan mendesak agar program-program pariwisata yang diajukan setiap tahunnya dapat mengikuti konsep yang jelas, agar pembangunan sektor ini berjalan sesuai dengan visi dan misi jangka panjang. Dia menekankan bahwa tidak cukup hanya dengan pembangunan infrastruktur pendukung, tetapi juga harus ada gagasan besar yang mendasari setiap langkah pengembangan.

Hal itu penting bagi semua pihak terkait. Termasuk eksekutif dan legislatif, untuk segera merumuskan konsep besar ini, agar Mataram dapat memaksimalkan potensi pariwisatanya ke depan dan menjadikannya sebagai destinasi wisata unggulan. (fit)

1...498499500...812Page 499 of 812

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami