Beranda blog Halaman 499

Bank Dinar dan MIM Foundation Resmikan Wakaf Sumur Bor untuk Masyarakat Terdampak Kekeringan dan Krisis Air di Lombok Barat

0
Bank Dinar dan MIM Foundation Resmikan Wakaf Sumur Bor untuk Masyarakat Terdampak Kekeringan dan Krisis Air di Lombok Barat(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Menyambut milad ke-19 tahun, Bank Dinar meresmikan wakaf sumur bor yang berlokasi di Dusun Embung Kolah, Desa Labuan Tereng, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat pada hari Kamis 24 Juli 2025.

Bank Dinar berkolaborasi Bersama LAZ Metro Insan Mulia (MIM) Foundation untuk membantu masyarakat Dusun Embung Kolah yang selama bertahun-tahun mengalami krisi air bersih dan kekeringan yang menyebabkan harus membeli air setiap harinya.

Ishak, Tokoh Pemuda Dusun Embung Kolah mengatakan, bantuan sumur bor yang diresmikan Bank Dinar membuat masyarakat di sana merasa bahagia dan terharu.

“selama bertahun-tahun kami harus membeli air bersih untuk dimasak, diminum dan kebutuhan sehari-hari. Kami ucapkan terima kasih kepada Bank Dinar dan MIM Foundation yang selama hampir satu tahun ini membantu dan mendukung perkembangan demi perkembangan sumur bor sampai dengan diresmikan hari ini untuk masjid dan masyarakat,” ucapnya.

Ketua MIM Foundation, M. Romi Saefudin menyampaikan, sebelum melakukan pengeboran untuk sumur bor, timnya melakukan survei di dua titik yang berbeda sehingga mendapatkan titik air dari data geolistrik yang ada. “Alhamdulillah terhitung sudah 9 bulan kami memulai program wakaf sumur bor ini sampai dengan diresmikannya hari ini. Semoga air yang sudah ada dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk Masyarakat Dusun Embung Kolah,” ujarnya.

Setelah sumur bor diresmikan dan siap digunakan, selanjutnya akan ada proses pipanisasi.

“InsyaAllah kami dari MIM Foundation akan tetap memantau perkembangan wakaf sumur bor pertama kami ini, setelah siap untuk digunakan kami akan melanjutkan ke pipanisasi dari titik sumur bor ke titik-titik tertentu yang ada di Dusun Embung Kolah termasuk di Masjid. Semakin cepat proses pipanisasi akan semakin baik mengingat masyarakat sangat membutuhkan air bersih” tutup Romi.

Direktur Utama Bank Dinar, Mustaen menyampaikan rasa syukur atas peresmian wakaf sumur bor hari ini, “Alhamdulillah pada hari ini wakaf sumur bor akan diresmikan setelah beberapa kali mengalami kendala karena medan yang sangat keras. Proses pengeboran tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar, dengan kesabaran, perjuangan dan doa semua masyarakat akhirnya air dari sumur bor bias dinikmati,” katanya.

Harapan kedepannya, air dari sumur bor dibuatkan penampungan sehingga memudahkan mobilitas air ke rumah-rumah warga.

“Setelah hari ini diresmikan, kedepannya bisa dibuatkan penampungan air sehingga bisa memudahkan mengalirkan air ke rumah-rumah masyarakat dan kekeringan sehingga tidak ada lagi yang krisi air,” lanjutnya.

Doa dan dukungan semoga kedepannya program wakaf sumur bor bisa menjangkau wilayah-wilayah yang krisis air bersih dan kekeringan.

“Kami dari Bank Dinar yang berkolaborasi bersama MIM Foundation semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan sehingga program-program kedepannya bisa lebih banyak lagi” tutup Mustaen.(r)

BPS : Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Kota di NTB Semakin Tajam

0
Ilustrasi Pengeluaran(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB mencatat adanya peningkatan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di wilayah Nusa Tenggara Barat per Maret 2025. Berdasarkan pengukuran Gini Ratio, ketimpangan naik menjadi 0,369, meningkat dibandingkan September 2024 (0,364) dan Maret 2024 (0,361).

Kepala BPS Provinsi NTB, Dr. Drs. Wahyudin, M.M, menjelaskan bahwa meskipun secara nasional angka ini masih tergolong rendah, peningkatan secara berturut-turut dalam dua periode terakhir tetap menjadi indikator penting yang harus diwaspadai. Terutama karena ketimpangan di wilayah perkotaan menunjukkan tren yang memburuk.

“Gini ratio naik berarti distribusi pengeluaran makin timpang. Ini bisa berarti kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin melebar, khususnya di daerah perkotaan,” kata Wahyudin saat rilis resmi data ketimpangan, Jumat, 25 Juli 2025.

Gini Ratio di wilayah perkotaan NTB pada Maret 2025 tercatat 0,397, meningkat dibandingkan 0,388 pada September 2024 dan 0,383 pada Maret 2024. Kenaikan sebesar 0,009 poin tersebut menandakan bahwa ketimpangan pengeluaran di kota makin tajam, sejalan dengan peningkatan angka kemiskinan di kawasan urban.

Sebaliknya, di wilayah perdesaan, Gini Ratio tercatat 0,323. Angka ini naik tipis dari September 2024 yang sebesar 0,320, namun masih lebih rendah dibandingkan Maret 2024 sebesar 0,326. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan di perdesaan lebih terkendali, bahkan cenderung menurun secara tahunan.

“Peningkatan di kota ini perlu menjadi perhatian serius karena bisa berdampak pada stabilitas sosial dan ketahanan ekonomi masyarakat miskin perkotaan,” imbuh Wahyudin.

Dari ukuran ketimpangan berdasarkan metode Bank Dunia, distribusi pengeluaran 40 persen kelompok terbawah di NTB adalah sebesar 18,88 persen, yang masih masuk dalam kategori ketimpangan rendah.Jika dirinci. Perkotaan: 17,55 persen. Perdesaan: 20,86 persen.

“Ini berarti bahwa meskipun Gini Ratio naik, secara umum distribusi pengeluaran di NTB masih tergolong adil, terutama di perdesaan. Tapi tentu perlu upaya untuk menahan laju ketimpangan, utamanya di kota,” jelasnya.

BPS mendorong pemerintah daerah untuk mengantisipasi dampak sosial dari meningkatnya ketimpangan, terutama di perkotaan. Wahyudin menekankan pentingnya mendorong pemerataan akses ekonomi, seperti pembukaan lapangan kerja di sektor informal dan UMKM.

Optimalisasi program bantuan sosial yang menyasar warga berpendapatan rendah. Pengendalian harga kebutuhan pokok agar pengeluaran masyarakat miskin tidak terlalu tergerus.

“Kita ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi bisa dinikmati secara merata, bukan hanya oleh kalangan tertentu,” ujarnya.(bul)

Angka Kemiskinan NTB Turun Jadi 11,78 Persen per Maret 2025, Terbesar di Perdesaan

0
Wahyudin (Ekbis NTB-Ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami penurunan signifikan. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, persentase penduduk miskin per Maret 2025 tercatat sebesar 11,78 persen, turun 0,13 persen poin dibandingkan September 2024, dan turun 1,13 persen poin dibandingkan Maret 2024.

Kepala BPS Provinsi NTB, Dr. Drs. Wahyudin, M.M, dalam penyampaikan resmi di kantornya, Jumat, 25 Juli 2025 menyampaikan bahwa jumlah penduduk miskin juga ikut menurun menjadi 654,57 ribu orang, atau berkurang 4,03 ribu orang dari September 2024, dan 54,44 ribu orang dari Maret 2024.

“Penurunan kemiskinan ini menunjukkan tren positif, terutama di wilayah perdesaan yang mengalami penurunan signifikan, baik secara jumlah maupun persentase,” jelas Wahyudin.

Meski secara keseluruhan mengalami penurunan, angka kemiskinan di wilayah perkotaan NTB justru meningkat. Pada Maret 2025, persentase penduduk miskin di perkotaan mencapai 12,02 persen, naik dari 11,64 persen pada September 2024. Sementara itu, di perdesaan turun dari 12,21 persen menjadi 11,51 persen.

Kenaikan jumlah penduduk miskin di perkotaan sebesar 14,94 ribu orang, dari 338,74 ribu orang pada September 2024 menjadi 353,68 ribu orang pada Maret 2025. Sebaliknya, jumlah penduduk miskin di perdesaan menurun sebanyak 18,97 ribu orang, dari 319,86 ribu menjadi 300,89 ribu orang.

“Ini jadi catatan penting. Urbanisasi yang tidak diimbangi dengan kesempatan kerja dan akses sosial dapat mendorong lonjakan kemiskinan di kota,” ungkap Wahyudin.

Garis Kemiskinan di NTB per Maret 2025 ditetapkan sebesar Rp556.846 per kapita per bulan, yang terdiri dari, Garis Kemiskinan Makanan: Rp422.427 (75,86 persen). Dan garis Kemiskinan Non-Makanan: Rp134.419 (24,14 persen).

BPS juga mencatat bahwa rata-rata rumah tangga miskin di NTB terdiri dari 4,27 orang. Dengan demikian, total pengeluaran minimum per rumah tangga miskin per bulan yang diperlukan agar tidak tergolong miskin mencapai sekitar Rp2.377.732.

Wahyudin menekankan pentingnya kebijakan yang terfokus pada wilayah perkotaan untuk menekan angka kemiskinan. Program intervensi seperti bantuan sosial, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan penciptaan lapangan kerja di sektor informal dan UMKM harus terus diperkuat.

“Pemprov NTB bersama kabupaten/kota harus menerapkan strategi penanggulangan kemiskinan berbasis lokal, dengan memperhatikan tren demografi dan dinamika ekonomi masing-masing wilayah,” imbuhnya.(bul)

Fornas VIII 2025 Dimulai, Maskapai Ajukan Penambangan Penerbangan ke Lombok

0
Peserta Fornas 2025 di NTB sudah mulai berdatangan dari bandara Lombok(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Menjelang pelaksanaan Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) VIII Tahun 2025 di Provinsi NTB, Bandara Internasional Lombok mulai dipadati kontingen dari berbagai provinsi di Indonesia.

PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Lombok memastikan kesiapan menyambut ribuan peserta dan ofisial, serta mendukung penuh kelancaran event olahraga nasional yang akan berlangsung mulai 26 Juli hingga 1 Agustus 2025 ini.

Guna mengakomodasi lonjakan penumpang Fornas, salah satu maskapai nasional telah mengajukan penerbangan tambahan (extra flight) rute Jakarta – Lombok untuk tanggal 26 Juli. Penerbangan tambahan ini bertujuan memastikan arus kedatangan peserta dari luar daerah berlangsung lancar dan sesuai jadwal.

General Manager Bandara Lombok, Stephanus Millyas Wardana, Jumat, 25 Juli 2025 menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi intensif dengan panitia Fornas VIII dan seluruh stakeholder terkait, termasuk maskapai penerbangan, otoritas bandara, dan instansi keamanan. Berbagai langkah telah dilakukan untuk menjamin kelancaran arus transportasi udara, logistik, serta kenyamanan peserta selama masa pelaksanaan Fornas.

“Kami menyambut hangat kedatangan para kontingen Fornas VIII di Bandara Lombok. Ini merupakan momentum penting bagi NTB sebagai tuan rumah event olahraga masyarakat tingkat nasional,” ujar Millyas.

Bandara Lombok, menurutnya, siap menangani pergerakan pesawat berbadan sedang (narrow body) hingga pesawat berbadan lebar (wide body), termasuk penanganan logistik serta arus penumpang dalam jumlah besar.

Tidak hanya dari sisi operasional, Bandara Lombok juga menampilkan penyambutan yang meriah dengan nuansa budaya lokal NTB. Di area terminal, kontingen dan tamu disambut dengan ornamen tematik khas Lombok dan Sumbawa, videotron informatif seputar Fornas, serta booth resmi Fornas VIII yang menjadi pusat informasi dan layanan peserta.

“Inilah salah satu bentuk komitmen kami untuk menghadirkan pengalaman terbaik bagi tamu dan peserta. Suasana terminal kami desain agar menyemangati para atlet sejak pertama kali tiba di Gumi Sasak,” imbuhnya.

Perhelatan Fornas VIII diperkirakan akan mendorong lonjakan pergerakan penumpang selama dua pekan ke depan, khususnya pada rute-rute penerbangan yang dilayani Bandara Lombok saat ini.

“Kami siap menerima permintaan tambahan lainnya sesuai kebutuhan maskapai dan panitia Fornas,” ujar Millyas.

Fornas merupakan ajang olahraga masyarakat yang diselenggarakan dua tahun sekali oleh Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI). Tahun 2025, NTB dipercaya sebagai tuan rumah. Ribuan peserta dari berbagai daerah akan bertanding dan berpartisipasi dalam berbagai cabang olahraga rekreasi, tradisional, dan komunitas. Lombok menjadi pusat utama penyelenggaraan, dengan berbagai venue tersebar di beberapa kota/kabupaten di NTB.(bul)

PLN Bangun Infrastruktur Listrik Jeranjang–Sekotong, Dukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pariwisata NTB

0
Pekerja merampungkan pembangunan tower SUTT di Sekotong untuk keandalan distribusi listrik di Pulau Lombok(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) terus memperkuat infrastruktur ketenagalistrikan di Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai bagian dari dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata, khususnya di kawasan Sekotong, Lombok Barat.

Proyek pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Jeranjang–Sekotong yang dimulai sejak Januari 2024, kini telah mencapai progres signifikan dan ditargetkan rampung pada tahun 2025 ini.

General Manager PLN UIP Nusra, Yasir, menyampaikan bahwa proyek Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Jeranjang–Sekotong dibangun sepanjang 29 kilometer dan terdiri dari 76 tower yang terhubung dari Jeranjang, Kecamatan Gerung, hingga Kecamatan Sekotong, Lombok Barat.

“Hingga saat ini, sebanyak 64 tower telah rampung. Jalur ini akan menjadi penghubung utama dalam menyalurkan listrik yang andal ke wilayah Sekotong dan sekitarnya,” ujar Yasir pada Jumat, 25 Juli 2025.

Menurut Yasir, pembangunan infrastruktur kelistrikan yang andal merupakan prasyarat penting untuk menarik minat investor. Oleh karena itu, PLN berkomitmen untuk menyediakan pasokan listrik terlebih dahulu sebelum investasi masuk.

“Selama ini sering muncul pertanyaan, mana yang harus dibangun dulu, listrik atau ekonominya? Jawabannya adalah listrik harus disiapkan terlebih dahulu agar iklim investasi tumbuh. Ketika infrastruktur seperti listrik, air, dan jalan tersedia, maka investor akan tertarik,” jelasnya.

Yasir juga menjelaskan bahwa daerah Sekotong yang sebelumnya hanya mengandalkan jaringan lama dan kurang andal, akan segera menikmati pasokan listrik yang sama stabilnya dengan Kota Mataram. Peningkatan ini akan sangat mendukung sektor industri, usaha kecil, hingga layanan publik seperti hotel, hingga rumah sakit.

“Pembangunan jalur transmisi ini tidak hanya memperkuat pasokan di Sekotong, tapi juga mengantisipasi kebutuhan cadangan listrik apabila terjadi gangguan di satu jalur. Sistem yang saling terhubung akan menjamin keandalan,” kata Yasir.

Selain mendukung kelistrikan kawasan Sekotong, proyek ini juga diarahkan untuk memperkuat pasokan energi ke wilayah selatan NTB, termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang saat ini tengah berkembang pesat sebagai pusat pariwisata internasional.

“Dengan suplai listrik yang stabil, Mandalika dan daerah sekitarnya akan lebih siap menerima gelombang investasi, baik dari sektor pariwisata, perhotelan, hingga industri kecil dan menengah,” jelas Yasir.

Pembangunan infrastruktur kelistrikan ini diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi juga mengurangi kesenjangan wilayah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Lombok Barat dan sekitarnya.

“Kelistrikan bukan sekadar lampu menyala, tapi jantungnya pembangunan. PLN siap mendukung NTB menjadi lebih maju dan mandiri secara energi,” pungkas Yasir.(bul)

TNI Kawal Ketat Penyaluran Bantuan Pangan dan SPHP di NTB

0
TNI Kawal Ketat Penyaluran Bantuan Pangan dan SPHP di NTB(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Komando Resor Militer (Korem) 162/Wira Bhakti melalui jajaran TNI di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan komitmennya untuk turut mengawal dan menyukseskan penyaluran Bantuan Pangan (Banpang) Beras dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras tingkat Konsumen di NTB. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Zoom Launching Banpang dan Gerakan Pasar Murah SPHP Sinergi BULOG dan TNI yang digelar pada Kamis, 24 Juli 2025, bertempat di Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.

Dalam kesempatan tersebut, Kasiter Korem 162/WB Letkol (Czi) Irawan Agung Wibowo, ST, MTr (Han) menyampaikan amanat mewakili Danrem 162/WB. Irawan menegaskan bahwa jajaran TNI siap terlibat aktif mendukung pendistribusian beras bantuan agar tepat sasaran dan tepat waktu, khususnya terhadap sisa alokasi bantuan yang belum tersalur.

“Terhadap sisa bantuan pangan sebanyak sekitar 73 persen yang belum diterima oleh penerima bantuan pangan (PBP), maka tugas TNI adalah ikut mengawal beras bantuan tersebut supaya tepat sasaran dan tepat waktu,” tegas Irawan.

Sinergi antara BULOG dengan TNI menjadi bagian dari upaya percepatan penyaluran bantuan pangan nasional, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di pasar. Program Banpang sendiri menyasar rumah tangga miskin dan rentan sebagai penerima manfaat, dengan harapan dapat membantu ketahanan pangan keluarga dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.

Sebagai institusi pertahanan negara, keterlibatan TNI dalam pengawalan dan distribusi pangan diyakini dapat mempercepat proses penyaluran bantuan, sekaligus menjamin keamanan distribusi di lapangan, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki akses logistik terbatas.

Kegiatan launching secara nasional ini dilaksanakan serentak melalui platform daring, yang berpusat dari Makodam lll/Siliwangi Bandung dan diikuti oleh seluruh Kodam, Korem, dan Kodim serta Kanwil dan Kancab BULOG seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaan di Selagalas, dihadiri pula oleh jajaran dan anggota Kodim 1606/Mataram dan Kodim 1620/Lombok Tengah.

Kepala Perum BULOG NTB, Sri Muniati, sebelumnya juga menyampaikan bahwa penyaluran bantuan pangan di NTB hingga 23 Juli 2025 telah mencapai lebih dari 2,7 juta kilogram atau 136.566 Penerima Bantuan dan masih terdapat sisa pagu sebanyak 374.815 penerima lagi yang harus segera disampaikan dalam waktu dekat.

“Kami menyambut baik dukungan dari jajaran TNI, karena keterlibatannya sangat penting guna memastikan distribusi lancar dan aman di titik bagi,” ujar Muniati.

Selanjutnya TNI akan melakukan pendampingan di wilayah-wilayah, khususnya yang memiliki hambatan geografis maupun logistik, termasuk daerah pegunungan dan pelosok desa. Dengan pendampingan dari unsur TNI, diharapkan tidak ada lagi kendala berarti dalam proses pendistribusian, dan semua bantuan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan secara merata.(bul)

BPS: Garis Kemiskinan Maret 2025 Rp609.160 Per Kapita Perbulan

0
eputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa garis kemiskinan di Indonesia pada Maret 2025 sebesar Rp609.160 per kapita per bulan, meningkat 2,34 persen jika dibandingkan dengan September 2024.

“Kita ketahui bersama bahwa yang dinamakan penduduk miskin adalah pada saat dia pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan,” kata Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono, di Jakarta, Jumat.

Berdasarkan wilayah, garis kemiskinan perkotaan sebesar Rp629.561 per kapita per bulan. Garis kemiskinan perkotaan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan garis kemiskinan perdesaan yang mencapai Rp580.349 per kapita per bulan.

Garis kemiskinan perkotaan pada Maret 2025 naik 2,24 persen dibandingkan dengan September 2024. Sedangkan, garis kemiskinan perdesaan naik 2,42 persen dibandingkan dengan September 2024.

“Dengan demikian garis kemiskinan pedesaan naik sedikit di atas garis kemiskinan perkotaan secara kenaikannya,” kata Ateng.

Peran komoditas makanan terhadap garis kemiskinan lebih besar jika dibandingkan dengan peran komoditas bukan makanan. Komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp454.299,00 (74,58 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp154.861,00 (25,42 persen).

Pada Maret 2025, komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada garis kemiskinan, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama.

Beras masih memberi sumbangan terbesar, yakni sebesar 21,06 persen di perkotaan dan 24,91 persen di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap garis kemiskinan (10,72 persen di perkotaan dan 9,99 persen di perdesaan).

Komoditas lainnya adalah telur ayam ras (4,50 persen di perkotaan dan 3,62 persen di perdesaan), daging ayam ras (4,22 persen di perkotaan dan 2,98 persen di perdesaan), mi instan (2,47 persen di perkotaan dan 2,08 persen di perdesaan), kopi bubuk dan kopi instan (2,29 persen di perkotaan dan 2,16 persen di perdesaan), dan seterusnya.

Komoditas bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar, baik pada garis kemiskinan perkotaan dan perdesaan, adalah perumahan (9,11 persen di perkotaan dan 8,99 persen di perdesaan), bensin (3,06 persen di perkotaan dan 3,03 persen di perdesaan), dan listrik (2,58 persen di perkotaan dan 1,52 persen di perdesaan).

Adapun profil kemiskinan Maret 2025 dihitung berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans) Maret 2025.

Khusus untuk Susenans Maret 2025 yang pendataannya dilakukan pada bulan Februari tahun 2025. Hal ini disebabkan pada bulan Maret yang lalu bertepatan dengan Ramadhan, yang tentunya akan mempengaruhi pola konsumsi rumah tangga.

Jumlah sampel Susenas Maret 2025 sebanyak 345 ribu rumah tangga yang tersebar di 38 provinsi 514 kabupaten/kota. (ant)

Wamen PKP Usulkan ‘Bulog Perumahan’ Sebagai Offtaker Rumah Subsidi

0
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengusulkan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk membuat lembaga semacam Perum Bulog sebagai offtaker perumahan subsidi yang berasal dari perusahaan pelat merah.

“Saya tadi mengajukan usulan kepada Menteri BUMN Pak Erick untuk memikirkan berdirinya Bulog untuk perumahan ini,” ujar Fahri ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat.

Fahri menjelaskan tugas lembaga tersebut nantinya akan mengambil rumah-rumah dari perusahaan konstruksi, selayaknya Bulog yang mengambil gabah dari hasil panen petani.

Bulog perumahan tersebut akan mengambil rumah dari produsen-produsen perumahan yang membangun rumah sosial atau rumah subsidi, yang mendapatkan perizinan dari pemerintah.

Menurut Fahri, usulan ini dianggap bisa menyelesaikan masalah perumahan yang mengalami backlog hingga 15 juta rumah.

Lebih lanjut, kehadiran offtaker di bidang perumahan dapat menurunkan harga jual rumah subsidi, lantaran akan ada semacam harga pembelian pemerintah (HPP). Namun patokan harga tersebut dinilai tidak akan merugikan produsen rumah.

“Sekarang sudah ada HPP kan, FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) kan sudah ada, tapi nanti lebih lagi karena elemen subsidinya kita pindahkan, dari subsidi cicilan, kepada subsidi tanah,” ujarnya pula.

Fahri mengatakan peran Bulog perumahan tidak hanya menjadi offtaker dari rumah tapak subsidi saja, tetapi juga untuk rumah vertikal atau rumah susun.

Namun demikian, Bulog perumahan masih sekadar usulan awal. Fahri mengatakan bahwa Kementerian PKP dan Kementerian BUMN masih akan melakukan kajian terlebih dulu.

Selain itu, Fahri menyampaikan belum ada tenggat waktu untuk realisasi usulan tersebut. Ia berharap, hal tersebut dapat terlaksana secepatnya.

“Kami sepakat bahwa kami akan mendalami dulu, nanti antara tim (Kementerian PKP dan Kementerian BUMN) kami perkuat dulu untuk mengambil best practice yang ada di seluruh dunia. Tentu dengan izin Presiden, ini bisa mulai dijalankan,” ujar Fahri pula. (ant)

Menteri PKP: BPJS Ketenagakerjaan Dukung Kebutuhan Perumahan Pekerja

0
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan BPJS Ketenagakerjaan memberikan dukungan nyata terhadap kebutuhan perumahan pekerja dalam bentuk pembangunan maupun renovasi rumah.

“Sudah jelas bahwa BPJS Ketenagakerjaan memiliki komitmen yang kuat. Kami bahas, dalam tiga tahun terakhir mereka telah membantu 567 unit rumah di 2022, 494 unit di 2023, dan hingga Juni 2024 telah menyalurkan bantuan untuk 390 unit rumah. Ini merupakan langkah konkret dalam mendukung target nasional 3 juta rumah,” ujar Maruarar Sirait yang sering disapa Ara itu di Jakarta, Jumat.

Kementerian PKP bersama BPJS Ketenagakerjaan menyepakati langkah awal kerja sama strategis dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi para pekerja di Indonesia, melalui sinergi program perumahan nasional.

Lebih lanjut, kerja sama itu akan ditindaklanjuti dalam bentuk nota kesepahaman (MoU), dengan fokus pada sinergi antara program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dari BPJS Ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro mengatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Kementerian PKP.

BPJS Ketenagakerjaan akan memanfaatkan data kepesertaan yang dimiliki untuk melakukan profiling pekerja yang membutuhkan rumah, serta memastikan mereka mendapatkan akses pembiayaan yang tepat, katanya, menjelaskan.

“Dengan jumlah peserta mencapai 39,3 juta orang, kami memiliki basis data yang kuat untuk menargetkan program FLPP dan MLT secara lebih efektif. Ini adalah bentuk nyata kontribusi kami dalam mendukung kesejahteraan pekerja,” kata Pramudya.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mengatakan hingga saat ini sudah tersalurkan 134.400 unit rumah melalui skema FLPP, dan 76 persen di antaranya diakses oleh pekerja swasta yang merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Rencana kerja sama tersebut juga mendapat dukungan dari sejumlah asosiasi perumahan. Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan mereka siap memberikan insentif berupa pembebasan uang muka bagi para pekerja yang mengakses rumah subsidi.

“Langkah konkret ini akan difasilitasi oleh BPJS Ketenagakerjaan bersama Kementerian PKP melalui sosialisasi langsung ke perusahaan-perusahaan, agar pekerja semakin mudah mendapatkan akses rumah yang layak,” ujar Joko.

Kerja sama lintas sektor ini diharapkan menjadi pendorong percepatan pencapaian target nasional penyediaan tiga juta rumah, sekaligus memperluas akses perumahan yang terjangkau dan layak bagi pekerja di seluruh Indonesia. (ant)

Harga Beli Emas Antam Hari Ini Turun ke Angka Rp1,934 Juta Per gram

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, di Jakarta, Jumat, mengalami penurunan Rp11.000 dari semula Rp1.945.000 per gram menjadi Rp1.934.000.

‎Harga jual kembali (buyback) emas batangan turut turun ke angka Rp1.780.000 per gram.

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017.

‎‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Jumat:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp1.017.000.

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp1.934.000.

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.808.000.

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp5.687.000.

‎- ⁠Harga emas 5 gram: Rp9.445.000.

‎- ⁠Harga emas 10 gram: Rp18.835.000.

‎- ⁠Harga emas 25 gram: Rp46.962.000.

‎- ⁠Harga emas 50 gram: Rp93.845.000

‎- ⁠Harga emas 100 gram: Rp187.612.000.

‎- ⁠Harga emas 250 gram: Rp468.765.000.

‎- ⁠Harga emas 500 gram: Rp937.320.000.

‎- ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.874.600.000.

‎Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

‎Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)