Harga Jagung di Lobar Naik di Tengah Kekeringan

By

-

21 October 2026

Harga Jagung di Lobar Naik di Tengah Kekeringan — JAGUNG - Jagung milik petani di Gerung, Lobar dibeli langsung di lahannya oleh saudagar. Harganya lumayan tinggi di tengah kondisi kekeringan saat ini.(EKBIS NTB/her)

Giri Menang (EKBIS NTB) -Harga jagung di Lombok Barat (Lobar) naik signifikan di tengah kondisi kekeringan saat ini. Harga ongkos produksi meningkat dampak kekeringan jadi salah satu pemicu kenaikan. Petani terpaksa menjual hasil panen dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), bahkan lebih tinggi.

Rodi Salam, saudagar jagung ditemui saat transaksi di wilayah Gerung, Lobar menyampaikan, ia membeli jagung langsung di lahan petani. Dari petani ia membeli jagung Rp360 ribu per karung seberat 100 kilogram. Harga sebelumnya di kisaran Rp340 ribu per karung.
Kemudian, ia menjual ke pengusaha pabrik pakan ternak di wilayah Lombok Timur dan Lombok Tengah seharga Rp370 ribu. “Cuma dapat 10 ribu dalam 100 kilogram,” katanya.

Kenaikan harga jagung terjadi sejak memasuki musim panen, beberapa pekan lalu. Faktor yang memicu kenaikan harga jagung ini, karena air terbatas akibat kekeringan. “Bahkan air beli sekarang ini, harga pupuk dan ongkos tanam, dan produksi lainnya semuanya naik sekarang,” jelasnya.

Untuk harga HPP jagung kering giling, disebutkan berkisar Rp750-760 ribu per 100 kilogram. Sedangkan kalau dalam bentuk belum kering, kisaran harganya Rp360-370 ribu per 100 Kilogram. “Kami juga harus ikuti HPP,” imbuhnya.

Pihaknya pun mengaku dalam jual beli jagung ini harus berani spekulasi untung dan rugi. Terkadang ia untung, dan kadang kala rugi. “Kalau sekarang ini alhamdulillah ada untung sedikit,” akunya.

Selaku pengusaha jual beli jagung, ia berharap difasilitasi bantuan modal dari pemerintah. Para pengusaha bisa kerja sama untuk modal usaha. Seperti saat ini ia kerja sama dengan pemilik modal. “Kami berharap ada bantuan modal dari pemerintah,” harap dia.

Saudagar asal Kuripan itu mengaku membeli jagung di wilayah Gerung, Kuripan, dan daerah Lobar lainnya.

Ia menjual jagung ke pengusaha pakan ayam di Lotim dan Loteng. Sedangkan di Lobar, rata-rata produksi dan jemur jagung belum banyak yang mengolah menjadi pakan ayam. (her)

Rp7 Triliun APBN Mengalir untuk Program Prioritas Presiden di NTB

By

ekbisntb.com

-

21 October 2026

0

Rp7 Triliun APBN Mengalir untuk Program Prioritas Presiden di NTB — Adi Widyandana (EKBIS NTB/bul)

Mataram (EKBIS NTB) –Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah mengalirkan sekitar Rp7 triliun ke Provinsi NTB hingga 30 September 2026. Dana tersebut menopang sejumlah program prioritas pemerintah pusat, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), hingga penguatan ketahanan pangan dan energi.

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB, Adi Widyandana, mengatakan, aliran anggaran dari pemerintah pusat tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan fiskal bagi masyarakat NTB.
Hal itu disampaikan Adi di Kantor Kanwil DJPb NTB, Selasa, 20 Oktober 2026.

Dari sejumlah program yang didukung APBN, Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu penerima anggaran terbesar. Hingga akhir September, realisasi anggaran program tersebut mencapai Rp4,6 triliun. Pelaksanaannya didukung 856 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan 1,86 juta penerima manfaat.

Selain MBG, pemerintah juga menyalurkan dukungan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program pembangunan tiga juta rumah. Realisasi anggaran program ini di NTB mencapai Rp299 miliar.

Anggaran tersebut disalurkan melalui tujuh bank penyalur dan melibatkan 138 kontraktor atau pengembang. Hingga periode pelaporan, sebanyak 2.241 unit rumah telah terbangun di 181 titik lokasi di NTB.

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) juga menjadi bagian dari agenda pemerintah yang berkembang di daerah. Adi menyebutkan, terdapat 1.172 koperasi yang telah memiliki legalitas badan hukum di NTB. Kabupaten Lombok Timur tercatat memiliki jumlah terbanyak, yakni 255 unit.

Dari koperasi yang mulai menjalankan kegiatan usaha, tercatat sebanyak 232.681 transaksi dengan nilai mencapai Rp2,89 miliar.
Sementara itu, pembangunan sumber daya manusia melalui program Sekolah Rakyat telah menunjukkan perkembangan. Dari target delapan sekolah di NTB, lima sekolah telah berdiri dan beroperasi. Program yang tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa tersebut telah menyerap anggaran APBN sebesar Rp252,15 miliar.

Dukungan APBN juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan. Pemerintah menyiapkan peningkatan target pembangunan sektor pangan pada 2027, dari swasembada menuju kedaulatan pangan. Upaya ini menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk memperkuat kemampuan daerah dan nasional dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Di sektor energi, dukungan fiskal turut menopang penyediaan listrik bagi masyarakat. Adi menyebut rasio elektrifikasi NTB telah mencapai 99,66 persen. Artinya, masih terdapat sekitar 0,34 persen wilayah atau rumah tangga yang belum terjangkau listrik, sesuai indikator yang digunakan.

Dukungan APBN untuk subsidi listrik di NTB tercatat sekitar Rp1,2 triliun. (bul)

Badut Jalanan Kembali Beroperasi, Dinsos Mataram Siapkan Skema Pemberdayaan

By

ekbisntb.com

-

21 October 2026

0

Badut Jalanan Kembali Beroperasi, Dinsos Mataram Siapkan Skema Pemberdayaan — BADUT - Badut kembali beroperasi di Simpang Tiga lampu merah di Jalan Sandubaya Mandalika pada Selasa (20/10/2026).(EKBIS NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB) –Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram terus berupaya menata dan menangani maraknya badut jalanan yang beroperasi di sejumlah titik di Kota Mataram. Upaya tersebut dilakukan melalui asesmen untuk memetakan asal-usul, kondisi ekonomi, serta kebutuhan para pelaku badut jalanan.

Sebelumnya, Dinsos Kota Mataram telah melakukan penertiban. Namun, para badut jalanan kembali beroperasi di sejumlah persimpangan lampu merah di wilayah tersebut.

Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Muzakkir Walad, mengatakan pihaknya menerapkan pendekatan komprehensif dalam penanganan persoalan tersebut. Asesmen dilakukan dengan memeriksa tingkat kesejahteraan berdasarkan desil serta menelusuri asal daerah para badut jalanan.

Muzakkir mengungkapkan, hasil pendataan menunjukkan bahwa sebagian badut jalanan memiliki tingkat kesejahteraan yang relatif baik, yakni berada pada desil 6 hingga 10. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan langkah penanganan.

“Kita tidak tahu modus sebenarnya, apakah sekadar mencari uang tambahan atau memperkaya diri,” ujarnya, Selasa (20/10).

Berdasarkan hasil asesmen, Dinsos Kota Mataram menyiapkan dua langkah penanganan. Bagi badut jalanan yang berasal dari luar Kota Mataram maupun luar daerah, pemerintah tidak akan memberikan pembinaan melalui program pemberdayaan lokal. Penanganan terhadap mereka akan dilakukan melalui koordinasi dengan pihak terkait.

Muzakkir menjelaskan, para badut jalanan dari luar daerah akan dipulangkan ke daerah asal melalui kerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi NTB melalui Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC). Langkah tersebut, antara lain, merujuk pada penanganan kasus badut jalanan asal Solo yang pernah dilakukan sebelumnya.

Sementara itu, bagi badut jalanan yang merupakan warga Kota Mataram dan benar-benar membutuhkan pekerjaan serta berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu, pemerintah menyiapkan intervensi dan solusi pemberdayaan.

“Kami menghimpun data beserta nomor kontak sekitar 30 badut Kota Mataram untuk kami bantu promosikan mereka secara kolektif agar bisa bekerja sesuai dengan keterampilan yang dimiliki,” jelas Muzakkir.

Dinsos Kota Mataram berencana mempromosikan jasa para badut tersebut melalui akun media sosial resmi dinas. Dengan demikian, masyarakat dapat menyewa jasa mereka untuk berbagai acara hiburan, seperti pesta ulang tahun, peringatan hari jadi, hingga kegiatan literasi.

Menurut Muzakkir, upaya tersebut diharapkan dapat mencegah para badut kembali mengamen di jalanan. Aktivitas tersebut dinilai berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas serta membahayakan keselamatan mereka maupun para pengguna jalan.

“Kita coba dengan cara mencarikan mereka pekerjaan, mungkin dari jasa hiburan. Sembari kita cari formula permanen,” ujarnya.

Mantan Camat Ampenan itu menambahkan, pemerintah akan menyiapkan intervensi dan solusi yang lebih berkelanjutan bagi para badut jalanan. Penanganan tersebut tidak semata-mata bertujuan menghentikan mata pencaharian mereka, tetapi juga menyediakan wadah agar mereka dapat bekerja secara lebih profesional, terarah, dan sesuai dengan keterampilan masing-masing. (pan)

Honda BeAT Tawarkan Efisiensi BBM hingga 60,6 Km/Liter, Andalan Mobilitas Harian di NTB

By

ekbisntb.com

-

20 October 2026

0

Mataram (Ekbis NTB) — Kepadatan lalu lintas perkotaan kerap memicu kekhawatiran pengendara terkait pembengkakan pengeluaran bahan bakar. Menjawab tantangan tersebut, Astra Motor NTB menyoroti keunggulan efisiensi bahan bakar All New Honda BeAT yang diklaim mampu mencatat angka hingga 60,6 kilometer per liter.

Marketing Manager Astra Motor NTB, Yehezkiel Felix, mengungkapkan bahwa efisiensi bahan bakar kini menjadi salah satu pertimbangan utama masyarakat dalam memilih sepeda motor untuk aktivitas harian.

“Macet boleh panjang, tapi jangan sampai boncos ikut jalan!” ujar Yehezkiel menggambarkan pentingnya efisiensi kendaraan di tengah padatnya mobilitas perkotaan.

Berdasarkan data pabrikan, angka konsumsi bahan bakar 60,6 km/liter tersebut diperoleh melalui pengujian internal menggunakan metode World Motorcycle Test Cycle (WMTC) dengan mengaktifkan fitur Idling Stop System (ISS). Kendati demikian, realisasi konsumsi bahan bakar di jalan raya tetap dapat bervariasi, dipengaruhi oleh kondisi lalu lintas, gaya berkendara, beban muatan, hingga perawatan rutin kendaraan.

Teknologi Pendukung Efisiensi

Performa efisien pada Honda BeAT ditopang oleh mesin berkapasitas 110 cc berteknologi Enhanced Smart Power (eSP). Teknologi ini dirancang untuk memaksimalkan proses pembakaran sekaligus meminimalisasi gesekan antar-komponen mesin.

Suplai bahan bakar juga diatur secara presisi melalui sistem injeksi Programmed Fuel Injection (PGM-FI). Selain itu, kehadiran fitur ISS turut membantu menekan konsumsi bahan bakar yang terbuang sia-sia saat kendaraan berhenti di lampu merah atau kemacetan. Mesin akan mati secara otomatis dan dapat langsung menyala kembali hanya dengan memutar tuas gas.

Di samping efisiensi mesin, bobot motor yang relatif ringan serta dimensi bodi yang ramping memberikan kemudahan ekstra bagi pengendara saat harus bermanuver di celah kemacetan jalan raya.

Tips Berkendara Hemat BBM

Astra Motor NTB mengingatkan bahwa teknologi kendaraan perlu diimbangi dengan kebiasaan berkendara yang tepat untuk mendapatkan hasil optimal. Pengguna disarankan untuk memutar tuas gas secara halus serta menghindari akselerasi dan pengereman yang terlalu mendadak.

Beberapa langkah sederhana lain yang dapat diterapkan pengendara meliputi:

Menjaga tekanan ban agar sesuai dengan standar rekomendasi pabrikan guna menghindari hambatan gulir berlebih.
Melakukan perawatan berkala di bengkel resmi AHASS secara rutin sesuai buku pedoman pemilik.
Memanfaatkan fitur ISS secara optimal sesuai kondisi dan situasi lalu lintas.

Dengan kombinasi teknologi mesin modern dan teknik berkendara yang bijak, pengguna Honda BeAT diharapkan dapat mengoptimalkan efisiensi bahan bakar guna menunjang produktivitas harian di NTB. (r/fan)

Bank NTB Syariah Perkuat Likuiditas Syariah dan Perluas Akses Pembiayaan Rumah melalui ISEF 2026

By

ekbisntb.com

-

20 October 2026

0

Bank NTB Syariah Perkuat Likuiditas Syariah dan Perluas Akses Pembiayaan Rumah melalui ISEF 2026

Jakarta (Suara NTB) — Bank NTB Syariah memperkuat komitmennya dalam pengembangan ekosistem keuangan syariah nasional melalui partisipasi dalam dua agenda strategis pada rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026, yakni kerja sama Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiPA) dan kerja sama pembiayaan syariah untuk porsi 25 persen Pembiayaan Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (PPR FLPP) Tahun 2026 bersama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

Kedua kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangkaian Business Deals Ceremony yang diinisiasi oleh Bank Indonesia di Jakarta. Partisipasi ini menjadi bagian dari langkah Bank NTB Syariah untuk memperkuat pengelolaan likuiditas perbankan sekaligus memperluas kontribusi dalam pembiayaan sektor produktif dan kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam agenda kerja sama SiPA, Bank NTB Syariah menjadi bagian dari kolaborasi bersama sejumlah bank syariah, termasuk Bank CIMB Niaga Syariah dan BCA Syariah. SiPA merupakan instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) yang digunakan untuk mengelola dan mengoptimalkan likuiditas perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Direktur Dana dan Transaksi Bank NTB Syariah, Adhi Susantio, mengatakan partisipasi dalam kerja sama SiPA merupakan salah satu langkah untuk memperkuat pengelolaan likuiditas dan mendukung pengembangan infrastruktur pasar uang syariah.

“Partisipasi Bank NTB Syariah dalam kerja sama SiPA merupakan bagian dari upaya kami untuk memperkuat pengelolaan likuiditas secara optimal sekaligus mendukung pengembangan pasar uang syariah. Kami memandang sinergi antarlembaga keuangan sebagai elemen penting dalam membangun industri perbankan syariah yang semakin kuat, efisien, dan berdaya saing,” ujar Adhi.

Selain kerja sama SiPA, Bank NTB Syariah juga bekerja sama dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) terkait pembiayaan syariah untuk porsi 25 persen PPR FLPP Tahun 2026. Kerja sama ini merupakan bentuk sinergi kedua institusi dalam mendukung penyediaan pembiayaan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program perumahan bersubsidi.

Melalui kerja sama tersebut, Bank NTB Syariah terus memperkuat perannya dalam memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau. Kolaborasi ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor perumahan.

“Bagi Bank NTB Syariah, penguatan ekosistem keuangan syariah tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan likuiditas dan pengembangan instrumen keuangan, tetapi juga bagaimana pembiayaan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kerja sama pembiayaan perumahan bersama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) menjadi salah satu wujud komitmen kami untuk mendukung perluasan akses kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau,” tambahnya.

Menurut Adhi, sinergi antara lembaga keuangan syariah dan berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk memperkuat kapasitas industri sekaligus memperluas manfaat layanan keuangan syariah. Melalui kolaborasi tersebut, Bank NTB Syariah berharap dapat terus mengembangkan bisnis secara berkelanjutan serta menghadirkan layanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Business Deals Ceremony merupakan bagian dari rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026 yang berlangsung pada 14–18 Oktober 2026 di Jakarta. Kegiatan ini mempertemukan pelaku usaha, lembaga keuangan syariah, serta berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dan mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.(bul)

PLN UIP Nusra Mulai Bangun Rumah Panen dan Fasilitas Penggilingan Padi Berbasis Listrik di Desa Wewo

By

ekbisntb.com

-

20 October 2026

0

Mataram (ekbisntb.com)- PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) memulai pembangunan rumah panen dan fasilitas penggilingan padi berbasis listrik di Desa Wewo, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ini, PLN menyiapkan sarana pengolahan hasil pertanian yang diharapkan dapat mempermudah akses petani dan membantu menekan biaya penggilingan setelah fasilitas selesai dibangun dan beroperasi.

Dimulainya pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama pada Jumat (16/10). Rumah panen tersebut direncanakan memiliki luas sekitar 70 meter persegi dan dilengkapi tiga unit mesin penggiling padi berbasis listrik, masing-masing dengan kebutuhan daya 1.800 watt. Fasilitas di sekitar kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu ini disiapkan untuk mendekatkan layanan penggilingan kepada masyarakat sekaligus menyediakan alternatif pengolahan hasil panen yang tidak bergantung pada bahan bakar minyak (BBM).

Ketua Adat Gendang Wewo, Hendrikus Ampak, menyambut baik dimulainya pembangunan fasilitas tersebut. Ia menyampaikan terima kasih atas dukungan PLN yang selama ini telah diterima masyarakat Desa Wewo.
“Bantuan ini merupakan bantuan yang ke sekian kalinya kami rasakan dari PLN dan sangat membantu masyarakat Desa Wewo,” ungkap Hendrikus.

Ia menjelaskan, selama ini petani harus membawa padi ke tempat penggilingan yang lokasinya cukup jauh dari permukiman. Kondisi tersebut membutuhkan waktu dan tenaga tambahan serta biaya transportasi dan jasa penggilingan.

“Selama ini masyarakat harus pergi jauh untuk melakukan penggilingan padi dan biayanya juga mahal. Karena itu, sekali lagi saya menyampaikan limpah terima kasih kepada PLN atas bantuan yang sudah diberikan,” ujarnya.

Hendrikus berharap pembangunan berjalan lancar sehingga fasilitas tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk membantu petani mengolah hasil panen dengan lebih mudah.
Apresiasi serupa disampaikan Kepala Desa Wewo, Laurensius Langgut. Ia menyambut pembangunan rumah panen dan fasilitas penggilingan padi berbasis listrik sebagai bagian dari dukungan PLN terhadap pemberdayaan masyarakat desa.

“Mewakili masyarakat Desa Wewo, kami merasa bangga atas bantuan ini. Ini merupakan bantuan PLN yang kesekian kalinya untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Wewo,” kata Laurensius.

Ia berharap fasilitas yang mulai dibangun tersebut nantinya dapat menunjang kegiatan pertanian warga. Laurensius juga berharap kerja sama antara pemerintah desa, masyarakat, dan PLN terus terjaga dalam mendukung pembangunan di wilayah Desa Wewo.

“Kami berharap masyarakat Desa Wewo dan pihak PLN terus memperkuat kerja sama dalam mendukung kegiatan pembangunan geothermal Unit 5 di Desa Wewo,” ujarnya.

Kepala Teknik Panas Bumi (KTPB) Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Ulumbu dari PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek (UPP) Nusra 2, Roya Ginting, menjelaskan bahwa peletakan batu pertama menjadi langkah awal pembangunan sarana pendukung kegiatan produktif masyarakat.

“Pihak PLN bersama masyarakat Desa Wewo melaksanakan kegiatan peletakan batu pertama dalam rangka pembangunan rumah panen atau penggilingan padi yang menggunakan tenaga listrik,” jelas Roya.

Menurutnya, fasilitas tersebut dirancang untuk mendorong pemanfaatan listrik dalam pengolahan hasil pertanian. Setelah selesai dibangun dan dioperasikan, mesin penggiling padi berbasis listrik diharapkan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang menghadapi kendala biaya dan ketersediaan BBM.

Roya berharap pembangunan dapat berjalan lancar dan fasilitas yang disiapkan nantinya dikelola dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.
Sementara itu, General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, RDW Manurung, menyampaikan bahwa dimulainya pembangunan rumah panen merupakan bagian dari komitmen PLN untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah pengembangan ketenagalistrikan.

“Kami berharap fasilitas ini dapat membantu petani mengurangi kendala biaya dan akses penggilingan, sekaligus memperkuat produktivitas serta ketahanan pangan masyarakat Desa Wewo,” ujar Manurung.

Ia menambahkan, harapan tersebut perlu didukung oleh penyelesaian pembangunan serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan perawatan fasilitas setelah beroperasi. Kolaborasi antara PLN, pemerintah desa, dan masyarakat diharapkan dapat menjaga keberlanjutan pemanfaatan rumah panen dan mesin penggilingan padi.

Melalui dimulainya program ini, PLN UIP Nusra berharap pemanfaatan listrik untuk kegiatan produktif nantinya dapat membantu memperlancar pengolahan hasil panen dan mendukung kemandirian ekonomi masyarakat Desa Wewo.(bul)

Ratusan Kilometer Jalan NTB Belum MantapGubernur Iqbal Minta Tambah Anggaran Pemeliharaan Jalan

By

ekbisntb.com

-

20 October 2026

0

Ratusan Kilometer Jalan NTB Belum MantapGubernur Iqbal Minta Tambah Anggaran Pemeliharaan Jalan — TUNJUKKAN - Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menunjukkan data jalan nasional di NTB. (EKBIS NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) –Ratusan kilometer atau sekitar 399,22 kilometer jalan nasional di NTB baik di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa belum dalam kondisi baik atau mantap.

Adanya fakta ini, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal meminta tambahan anggaran peningkatan jalan ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di tahun 2027 agar Pemprov bisa meningkatkan pemeliharaan jalan di tahun depan.

Dikutip dari postingan Facebook Nurdin Ranggabarani, Gubernur Iqbal menunjukkan data total luas jalan nasional di NTB yang mencapai 939,78 kilometer. 320,69 kilometer berada di Pulau Lombok, dan 619,09 kilometer berada di Pulau Sumbawa.

Dari total panjang jalan tersebut, 540,56 kilometer atau 66,93 persen dinyatakan dalam kondisi mantap. Sisanya 399,22 kilometer dalam kondisi sedang.

“Saya juga sudah mengirim surat usulan ke Menteri PU, agar anggaran tahun depan dapat ditingkatkan. Mengingat ruas jalan yang rusak masih banyak, khususnya di Pulau Sumbawa,” ujar Iqbal.

Pada Tahun Anggaran 2025, Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) mengalokasikan anggaran pemeliharaan dan perbaikan jalan nasional di Pulau Lombok sebesar Rp153,64 miliar, dan di Pulau Sumbawa sebesar Rp 248,93 miliar. Pada Tahun Anggaran 2026 ini, BPJN mengalokasikan anggaran pemeliharaan dan perbaikan jalan nasional di Pulau Lombok sebesar Rp82,40 miliar, dan di Pulau Sumbawa sebesar Rp 216,03 miliar. Menurun sekitar Rp71,24 miliar.

Selain menyoroti anggaran, Iqbal juga mendorong percepatan pekerjaan jalan nasional di NTB. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penyelesaian ruas jalan di depan RSUD Sering, Kabupaten Sumbawa.

Dalam unggahan yang sama, Iqbal disebut mengajak Kepala Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi (BPJP) Wilayah Pulau Sumbawa, Mustafa Barax, ST., MT., untuk mendatangi BPJN NTB guna meminta dukungan peralatan demi mempercepat penyelesaian pekerjaan tersebut.

“Ayo Bang, kita ke BPJN NTB, pinjam alat untuk percepatan penyelesaian jalan depan RSUD Sering di Sumbawa itu. Kalau molor penyelesaiannya, nggak enak saya sama Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot,” ujar Iqbal dikutip dalam unggahan itu.

Sementara itu, Kepala BPJN NTB Rikson, ST., MT., menjelaskan bahwa NTB menempati peringkat kedua secara nasional dalam tingkat kemantapan jalan nasional. Pihaknya menyatakan akan mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian tersebut.

“Provinsi NTB menempati urutan kedua dari segi kemantapan jalan nasional dari seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini akan kami pertahankan dan terus kami tingkatkan,” jelas Rikson.

BPJN NTB juga menyatakan komitmen untuk mendukung penanganan jalan provinsi, khususnya ruas yang menunjang konektivitas transportasi dan ketahanan pangan. Dukungan tersebut dapat dilakukan melalui program reguler maupun Inpres Jalan Daerah (IJD), sesuai ketentuan dan program yang tersedia. (era)

Umrah Tidak DisetopMeski Arab Saudi Tengah Perang

By

ekbisntb.com

-

20 October 2026

0

Umrah Tidak DisetopMeski Arab Saudi Tengah Perang — H. Lalu Muh. Amin (EKBIS NTB/bul)

Mataram (EKBIS NTB) –Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kanwil Kemenhaj) NTB memastikan perjalanan ibadah umrah jemaah Indonesia masih berjalan seperti biasanya. Meski Arab Saudi tengah menghadapi perang dengan kelompok Houthi.

Kepala Kanwil Kemenhaj NTB, H. Lalu Muh. Amin menjelaskan, hingga saat ini, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan larangan maupun penundaan keberangkatan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah.

Ia mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi keamanan dan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri serta otoritas Arab Saudi untuk memastikan aktivitas ibadah umrah tetap berlangsung dengan aman.

“Sejauh ini belum ada keputusan atau imbauan yang melarang perjalanan ke Arab Saudi. Namun, pemerintah terus melakukan pemantauan dan koordinasi intensif dengan pihak terkait,” ujarnya, Senin (19/10).

Meski keberangkatan umrah belum dibatasi, Amin menegaskan pemerintah mengambil langkah preventif untuk mengantisipasi dampak eskalasi konflik. Salah satunya dengan mengimbau jemaah dan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) agar lebih cermat memilih rute penerbangan.

Jemaah diminta menghindari penerbangan transit di negara atau wilayah yang berpotensi terdampak konflik militer. Pemerintah juga mendorong jemaah memilih penerbangan langsung (direct flight) menuju Jeddah atau Madinah untuk mengurangi risiko perjalanan.

Menurut Amin, pemilihan rute penerbangan menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan di tengah dinamika geopolitik yang masih berkembang. Karena itu, penyelenggara perjalanan umrah diharapkan memperhatikan kondisi keamanan dan informasi resmi sebelum memberangkatkan jemaah.

Ia berharap ketegangan di kawasan Timur Tengah segera mereda, sehingga aktivitas perjalanan dan pelaksanaan ibadah umat Islam di Tanah Suci dapat berlangsung lancar.

“Pemerintah mengambil langkah preventif. Kami mengimbau jemaah agar menghindari rute transit di wilayah yang rawan terdampak konflik dan memilih penerbangan langsung ke Jeddah atau Madinah,” tandasnya.(bul)

Inflasi Belum Bisa Ditekan

By

ekbisntb.com

-

20 October 2026

0

Inflasi Belum Bisa Ditekan — Lalu Wiranata. (EKBIS NTB/era)

INFLASI daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga September 2026 belum bisa ditekan.
Hingga kini, inflasi NTB tercatat berkisar di angka 4,18 persen, di atas rata-rata nasional yang berkisar di angka 3,28 persen. Angka 4 persen inflasi itu juga tidak sesuai dalam target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), yaitu sekitar 3,5 persen.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB, Lalu Wiranata, mengatakan dalam menekan angka inflasi, pihaknya berupaya menambah pasokan sejumlah komoditas penting, termasuk mengantisipasi kelangkaan pasokan semen.

Pihaknya mencatat, kenaikan harga utamanya disebabkan karena kurangnya pasokan dan transportasi yang kurang memadai. Tercatat pada tingkat inflasi di beberapa wilayah yang lokasinya cukup jauh dari pusat kota, seperti di Bima, Dompu, Kabupaten Lombok Utara, serta wilayah Lombok Timur bagian selatan.

“Kendala transportasi umumnya memicu kenaikan harga di daerah-daerah tersebut. Wilayah Bima mencatat kenaikan paling tinggi, yakni di atas 4 persen,” ujarnya, Senin (19/10).

Ia menyatakan, sebagai langkah konkret, pihaknya telah mengoordinasikan hal ini bersama Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melalui Direktorat Pengawasan Bapokting (Barang Pokok dan Penting). Ia meminta produsen dan distributor segera menambah pasokan komoditas ke daerah-daerah yang memiliki distribusi kurang memadai.

Selain bahan pokok pangan, kelangkaan pasokan semen sempat menyita perhatian serius karena berdampak pada kenaikan inflasi.

“Gangguan produksi pabrik yang tidak menerima pasokan batu bara secara optimal menyebabkan kelangkaan ini. Kondisi tersebut sempat mengejutkan pemerintah, mengingat kebutuhan semen biasanya mencapai 40.000 ton menjelang akhir tahun untuk menunjang berbagai proyek pemerintah serta memulai pembangunan di era kepemimpinan kepala daerah baru,” tambahnya.

Selain masalah bahan baku batu bara, pengelola juga mengalami kendala operasional di pelabuhan pengiriman, seperti kerusakan alat packing (pengemasan) semen di Lembar. Menyikapi persoalan ini, Wiranata mengatakan kementerian terkait telah memanggil para pengelola pabrik untuk memastikan ketersediaan kuota semen bagi daerah.

Saat ini, distributor dilaporkan mulai melancarkan kembali pengiriman semen, di mana petugas di Pelabuhan Lembar kini bisa langsung mengemas pasokan semen curah tersebut.

Sebelumnya Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Wahyudin, mengatakan inflasi tahunan pada September 2026 masih berada di level tinggi.

Secara tahunan, inflasi NTB mencapai 4,18 persen, dengan tekanan harga terutama berasal dari kelompok makanan serta sejumlah komoditas dan tarif yang mengalami kenaikan. Inflasi tahunan tersebut tercermin dari kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) menjadi 113,26.

Inflasi tertinggi terjadi di Kota Bima sebesar 4,76 persen, sedangkan terendah di Kota Mataram sebesar 3,73 persen. Tekanan inflasi terjadi pada seluruh 11 kelompok pengeluaran. Kenaikan tertinggi tercatat pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 11,06 persen, disusul makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,18 persen.

Sementara kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga naik 3,46 persen; transportasi 3,70 persen; informasi, komunikasi dan jasa keuangan 3,30 persen; serta penyediaan makanan dan minuman/restoran 2,47 persen.

Kelompok lainnya juga mengalami kenaikan, yakni pakaian dan alas kaki 0,31 persen, perlengkapan rumah tangga 2,32 persen, kesehatan 1,57 persen, rekreasi, olahraga dan budaya 2,87 persen, serta pendidikan 1,43 persen.

Secara bulanan, inflasi NTB pada September tercatat 0,36 persen, melandai dibandingkan Agustus yang mencapai 0,57 persen. Sementara inflasi tahun kalender mencapai 2,72 persen. (era)

Inflasi Belum Bisa Ditekan

By

ekbisntb.com

-

20 October 2026

0

INFLASI daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga September 2026 belum bisa ditekan.
Hingga kini, inflasi NTB tercatat berkisar di angka 4,18 persen, di atas rata-rata nasional yang berkisar di angka 3,28 persen. Angka 4 persen inflasi itu juga tidak sesuai dalam target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), yaitu sekitar 3,5 persen.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB, Lalu Wiranata, mengatakan dalam menekan angka inflasi, pihaknya berupaya menambah pasokan sejumlah komoditas penting, termasuk mengantisipasi kelangkaan pasokan semen.

Pihaknya mencatat, kenaikan harga utamanya disebabkan karena kurangnya pasokan dan transportasi yang kurang memadai. Tercatat pada tingkat inflasi di beberapa wilayah yang lokasinya cukup jauh dari pusat kota, seperti di Bima, Dompu, Kabupaten Lombok Utara, serta wilayah Lombok Timur bagian selatan.

“Kendala transportasi umumnya memicu kenaikan harga di daerah-daerah tersebut. Wilayah Bima mencatat kenaikan paling tinggi, yakni di atas 4 persen,” ujarnya, Senin (19/10).

Ia menyatakan, sebagai langkah konkret, pihaknya telah mengoordinasikan hal ini bersama Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melalui Direktorat Pengawasan Bapokting (Barang Pokok dan Penting). Ia meminta produsen dan distributor segera menambah pasokan komoditas ke daerah-daerah yang memiliki distribusi kurang memadai.

Selain bahan pokok pangan, kelangkaan pasokan semen sempat menyita perhatian serius karena berdampak pada kenaikan inflasi.

“Gangguan produksi pabrik yang tidak menerima pasokan batu bara secara optimal menyebabkan kelangkaan ini.

Kondisi tersebut sempat mengejutkan pemerintah, mengingat kebutuhan semen biasanya mencapai 40.000 ton menjelang akhir tahun untuk menunjang berbagai proyek pemerintah serta memulai pembangunan di era kepemimpinan kepala daerah baru,” tambahnya.