Home Blog Page 4

Hewan Kurban Presiden di Dompu Seberat 793 Kilogram

By
ekbisntb.com
-
0
Sapi kurban yang diberikan Presiden RI, H. Prabowo Subianto dibeli dari peternak asal Selarang Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan bobot seberat Rp793 kilogram.(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) – Masyarakat Dompu mendapat bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto. Sapi yang dibeli dari peternak ini jenis Limosin usia 3 tahun seberat 793 kilogram. Sapi ini akan disembelih di Masjid Al Ikhlas Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu.

Sapi Limosin ini merupakn hasil Inseminasi Buatan (IB) atau kawin suntik oleh peternak dan dibesarkan dengan cara pengkandangan sederhana hingga memiliki bobot 793 kilogram di usia 3 tahun. Sapi ini dibayar kantor Kepresidenan seharga Rp93 juta termasuk pajaknya.

Ilham, peternak asal Selarang Desa Matua, Kecamatan Woja selaku pemilik ternak sapi merasa bersyukur sapinya bisa dibeli Presiden Prabowo untuk dibantukan kepada warga Dompu pada momen Iduladha 1447 Hijriah tahun 2026 ini. “Harga Rp93 juta itu termasuk pajak. Syukurnya, kami tinggal menyerahkan sapi ke pengurus BKM Masjid Al Ikhlas Bada. Pengurus BKM yang mengurus penyembelihan hingga pendistribusian dagingnya kepada masyarakat yang berhak,” ungkap Ilham.

Ia juga mengaku, proses serah terima sapi ini dilakukan di Kantor Gubernur NTB dan dihadiri langsung oleh 3 orang perwakilan Kantor Kepresidenan, Rabu (20/5). Semua peternak dibeli ternaknya untuk hewan kurban presiden dikumpulkan. “Kemarin kami ditemani langsung oleh Kepala Dinas Peternakan Dompu,” ungkapnya.

Sebelum dipilih sebagai hewan kurban Presiden Prabowo Subianto, Ilham mengaku mengajukan penawaran setelah mendapatkan informasi bahwa Presiden akan membeli sapi terbaik dari daerah setempat untuk disumbangkan sebagai hewan kurban. Sapi kemudian disurvei dan diverifikasi oleh tim dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. “Video sapinya dikirim ke Kantor Kepresidenan. Dikira kerbau oleh orang karena warnanya yang hitam,” kenang Ilham.

Ilham mengaku, sapi tersebut masih bisa tumbuh dengan bobot lebih dari 1 ton. Tetapi harus dirawat lebih baik dengan pakan yang lebih baik seperti pemberian dedak, pakan lamtoro, vitamin dan lainnya. Sementara, sapi ini hanya diberi pakan hijauan rumput gajah.

Sapi dengan bobot di atas 600 kilogram hanya bisa didapat oleh jenis eksotis. Sapi jenis ini memiliki badan yang besar dan tinggi, sehingga sangat mudah dinaikkan bobotnya. Berbeda dengan jenis Sapi Bali yang dikembangkan peternak Dompu pada umumnya. “Kalau lokal Sapi Bali maksimal bobotnya 500 – 600 kg,” ungkap Ilham.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu, Ilham, SP., yang dihubungi terpisah mengatakan, penyerahan hewan kurban ini menjadi tahun kedua Presiden Prabowo menyumbangkan sapi kurban di setiap daerah. Tahun 2025 lalu, sapi kurban dari Presiden didapat dari peternak di Desa Manggeasi dan disembelih oleh pengurus BKM Masjid Manggeasi.

“Alhamdulillah tahun ini kembali dapat. Kemarin kami hadir langsung di Mataram bersama peternaknya untuk menerima serah terima dari perwakilan Kantor Kepresidenan,” ungkapnya. (ula)

Jelang Iduladha, Permintaan Hewan Kurban Meningkat

By
ekbisntb.com
-
0
Abdul Hamid, pedagang kambing di Rasanggaro Desa Matua menjajakan kambing akan dijual. Harga jual kambing kisaran Rp2,2-Rp3,5 juta per ekor, tergantung dari kondisi kambing itu sendiri. (Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) – Permintaan hewan kurban dari dalam daerah menjelang pelaksanaan hari raya Iduladha mengalami peningkatan. Permintaan untuk hewan kurban jenis sapi terjadi dalam 1–2 pekan terakhir.

Ilham, petani ternak yang menampung ternak potong, Kamis (21/5) mengakui dalam satu sampai dua pekan terakhir, banyak permintaan terhadap sapi untuk kurban. Permintaan ini tidak hanya pada dirinya, tetapi juga pada rekan–rekannya yang juga menampung sapi potong di Dompu. “Memang banyak permintaan untuk sapi kurban dari Dompu sekarang. Itu bukan saja pada kami, tapi banyak yang lain,” ungkapnya.

Kondisi ini dikatakan Ilham, karena harga yang terjangkau untuk sapi. Harga yang dipasarkannya antara Rp9 juta-Rp18,5 juta. Dengan harga ini, warga bisa urunan membeli hingga 7 orang untuk seekor sapi. “Kambing bukan tidak ada peminat untuk kurban. Tapi harganya yang naik cukup tinggi. Biasanya Rp2,5 juta, sekarang bisa sampai Rp4,5 juta,” kata Ilham.

Abdul Hamid, pedagang kambing di Rasanggaro Desa Matua mengakui sejak menjajakan kambing sudah banyak yang terjual. Harga kambing yang dijualnya masih terjangkau dari Rp2,2 juta-Rp3,5 juta per ekor. “Harganya masih terjangkau dan sesuai kondisi kambingnya,” ungkapnya.

Permintaan kambing tidak hanya untuk hewan kurban, tetapi juga untuk acara doa syukuran. Setiap kambing yang terjual, ia putar kembali. “Biasanya permintaan kambing yang banyak itu pada H-3 hingga H-1. Karena orang susah pelihara lagi. Tapi ada juga yang beli dulu, mereka ambil sehari sebelum lebaran,” jelasnya.

Sebagai pedagang, Abdul Hamid sadar akan rejeki diatur Allah. Ia hanya berusaha dengan cara–cara yang benar, tidak mengambil banyak keuntungan, tetapi berharap usahanya lancar. “Kalau ada orang datang tanya–tanya dulu, dirinya tidak pernah persoalkan,” ungkapnya. (ula)

Stabilkan Harga Bapok Jelang Iduladha, Loteng Gelar Gerakan Pangan Murah

By
ekbisntb.com
-
0
Wakil Bupati Loteng H. M. Nursiah dalam acara Gerakan Pangan Murah (GPM) di halaman kantor Camat Praya Timur, Kamis (21/5). (Suara NTB/kir)

Praya (ekbisntb.com) – Gerakan Pangan Murah (GPM) digelar Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bersama Badan Pangan Nasional (Bapan), pada Kamis, 21 Mei 2026. Langkah tersebut dilakukan Pemkab Loteng sebagai upaya antisipasi sekaligus meredam potensi terjadinya gejolak Harga bahan pokok (bapok) jelang Iduladha. Kegiatan GPM dipusatkan di halaman kantor Camat Praya Timur.

“Program ini salah satu langkah nyata pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan pangan tetap aman di tengah masyarakat. Sekaligus mengendalikan harga kebutuhan pokok menjelang perayaan hari besar keagamaan yakni Iduladha,” sebut Wakil Bupati (Wabup) Loteng Dr. H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si., kepada awak media di halaman kantor Camat Praya Timur.

Bahan pokok yang ditawarkan di antaranya beras SPHP standar Bulog dijual dengan harga Rp58 ribu ke karung berisi 5 kg. Kemudian beras Setra Ramos dijual dengan Rp74.500 per pcs. Selain itu ada juga minyak goreng merk Minyak Kita seharga Rp15 ribu per liter, Gula pasir Manis Kita Rp18 ribu per kg serta minyak Sania Rp43.800 untuk 2 liter. Ditambah gula pasir IDM Rp15.500 per pcs serta beras Kepala Super Rp74.500 per pcs. Ada juga tomat,cabai dan berbagai jenis produk UKM lokal juga dengan harga terjangkau.

Program GPN sendiri nyatanya mendapat sambutan positif dari masyarakat. Terbuktinya dengan tingginya animo dan antusiasme masyarakat untuk berbelanja bahan kebutuhan pokok yang dijual. Mengingat, Harga bahan pokok yang ditawarkan rata-rata sangat terjangkau. “Antusiasme masyarakat kita lihat cukup tinggi. Karena memang yang dijual merupakan kebutuhan pokok sehari-hari,” ujarnya seraya memberikan apresiasi kepada para pihak yang telah mendukung kegiatan tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Loteng drh. Tri Widiawati, M.A., di tempat yang sama mengatakan, kegiatan GPN akan terus dilaksanakan secara rutin dan berkala. Dengan wilayah sasaran di seluruh kecamatan di Loteng. Upaya itu dilakukan untuk memastikan masyarakat bisa memperoleh kebutuhan pokok, terutama jelang hari besar dengan harga yang terjangkau.

“Penting dilaksanakan secara rutun dan berkelanjutan, supaya manfaatnya lebih merata dan dirasakan langsung masyarakat di bawah,” tegas mantan Staf Ahli Bupati Loteng ini seraya menambahkan dengan adanya GPN, stabilitas stok, pasokan, harga pangan bisa terjad. Sekaligus bisa memperkuat daya beli masyarakat. Terutama di momen-momen jelang hari raya besar nasional. (kir)

Jelang Iduladha, Sejumlah Bapok Alami Kenaikan Harga

By
ekbisntb.com
-
0
Pemantauan harga Bapok jelang Idul Adha oleh Tim TPID Pemprov NTB di Pasar Mandalika, Mataram, Kamis, 21 Mei 2026. (Suara NTB/era)

Mataram (ekbisntb.com) – Sejumlah bahan pokok (bapok) mengalami kenaikan harga jelang Hari Raya Iduladha. Seperti beras, minyak, bawang merah dan elpiji tiga kilogram. Ayam potong juga mengalami kenaikan dari Rp35 ribu per kilogram jadi Rp40 kilogram. Kenaikan, ini bukan karena kekosongan stok, melainkan karena tingginya permintaan sebab kurang dari sepekan akan berlangsung hari raya keagamaan.

Demikian disampaikan Asisten II Setda NTB, Lalu Mohammad Faozal saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar Kebon Roek dan Pasar Mandalika, Mataram pada Kamis, 21 Mei 2026.

“Masih terus dipantau di semua sentra produksi kita. Dinas Peternakan juga tadi saya minta mengecek sentra-sentra ayam potong kita untuk dipantau,” ujarnya.

Kenaikan beberapa bapok yang disuplai oleh Bulog bukan karena kekurangan stok, melainkan karena adanya kenaikan harga kemasan yang berimbas pada kenaikan beras secara keseluruhan. Sementara, stok beras daerah di gudang Bulog bisa bertahan hingga dua tahun.

Begitupun dengan kenaikan harga bawang merah yang semula Rp35 ribu, kini menjadi Rp40-45 ribu per kilogram dipastikan bukan karena kekurangan stok, melainkan karena adanya melonjaknya biaya saat distribusi dan imbas kenaikan harga BBM non subsidi.

Di lain sisi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) NTB, Hario Kartiko Pamungkas mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan lapangan guna memastikan kestabilan harga dan keamanan pasokan pangan di daerah.
Tidak hanya pemantauan lapangan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) provinsi maupun kabupaten/kota juga menggelar pasar murah di sejumlah wilayah sebagai upaya menjaga stabilitas harga menjelang hari besar keagamaan.

Manager Pemasaran Perum Bulog Kanwil NTB, Kurnia Rahmawati memastikan stok beras dan minyak goreng masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat NTB. Distribusi terus dilakukan ke sejumlah pasar, termasuk Pasar Kebon Roek dan Pasar Mandalika.

“Jadi untuk ketersediaan dari Bulog, kami menyuplai ke pasar-pasar terutama di pasar penyeimbang yaitu ada beras medium SPHP dan juga beras premium, ada Minyakita yang lagi laris-larisnya diserbu oleh masyarakat. Dan alhamdulillah cukup,” katanya.

Bulog juga memastikan harga penjualan di pasaran masih sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Untuk beras medium, HET ditetapkan Rp12.500 per kilogram, sementara di pasar dijual rata-rata Rp12.000 per kilogram. Sedangkan Minyakita dengan HET Rp15.700 dijual di pasaran sekitar Rp15.500.

“Untuk stok alhamdulillah aman, jadi untuk beras kita amannya bahkan sampai dua tahun. Stok yang tersedia di kami sekitar 200 ribu ton, jadi memang sangat aman. Kemudian untuk Minyakita stoknya terbatas tapi masih bisa menjangkau seluruh pedagang pasar,” jelasnya. (era)

Maksimalkan Potensi Pendapatan, Pemprov Keluarkan Perda Pajak

By
ekbisntb.com
-
0
Hj. Indah Dhamayanti Putri (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah resmi disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB melalui Rapat Paripurna di Ruang Rapat Utama di Kantor Gubernur, Kamis (21/5/2026).

Wakil Gubernur (Wagub), Hj. Indah Damayanti Putri mengatakan, regulasi ini diharapkan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui potensi pajak namun tetap mempertimbangkan masyarakat untuk pembangunan berkeadilan.

“Kebijakan ini memperkuat kapasitas fiskal, kualitas pelayanan, investasi namun tetap memperhatikan agar tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha,” jelas Wagub.

Dari perubahan perda tersebut diperkirakan tambahan pendapatan sekitar Rp160 miliar. Terdapat tiga segmen utama dalam rencana penambahan pajak dan retribusi tersebut, yakni pajak kendaraan bermotor, pajak BBM bersubsidi untuk industri mineral, serta retribusi Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Salah satu potensi pajak berasal dari kendaraan luar daerah yang beroperasi di NTB lebih dari tiga bulan yang diwajibkan melakukan balik nama dengan nominal pajak sebesar 10 persen dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) roda dua maupun roda empat.

Selain itu, kendaraan listrik juga akan dikenakan pajak sebesar 11 persen dari PKB. Sementara pajak bahan bakar minyak untuk industri mineral direncanakan naik dari 5 persen menjadi 7,5 persen. Adapula pajak kendaraan air dan angkutan air. Pengesahan Perda ini adalah satu dari beberapa Raperda inisiatif DPRD yang diusulkan diantaranya, Raperda Bale Mediasi dan Raperda Tambang Rakyat.

Sementara itu, usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait BPR Syariah, konversi PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB menjadi BPR Syariah disusun sebagai payung hukum transformasi dari sistem konvensional ke syariah sistem operasional, akad nasabah. Selain itu, manajemen PT BPR NTB (Perseroda) agar sesuai dengan prinsip perbankan syariah yang diharapkan mampu memperkuat arsitektur ekonomi daerah, mendukung ekosistem syariah, serta menyediakan layanan seperti pembiayaan mikro dan gadai syariah.

“BPR Syariah tidak boleh semata mata dipandang sebagai entitas bisnis namun sebagai instrumen pembangunan ekonomi rakyat yang sesuai dengan karakter sosial masyarakat NTB,” terangnya.

Sebagai institusi keuangan yang inklusif, konversi ini dicontohkan seperti saat Pemprov mengkonversi Bank Pembangunan Daerah menjadi Bank NTB Syariah dengan aset awal Rp 7 triliun menjadi 18 triliun (per Maret 2026). (ham)

BPPD NTB Gencarkan Promosi Wisata di Tengah Pelemahan Rupiah

By
ekbisntb.com
-
0
Sahlan M Saleh (ekbisntb.com/dok)

Mataram (ekbisntb.com) – Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai dapat menjadi peluang bagi sektor pariwisata, khususnya dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara ke NTB.

Namun, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Sahlan M Saleh menegaskan promosi wisata tetap dilakukan secara konsisten tanpa bergantung pada fluktuasi ekonomi global.

Menurut Sahlan, melemahnya rupiah tidak bisa dilihat hanya dari sisi keuntungan bagi wisatawan asing yang memiliki daya beli lebih tinggi di Indonesia.

Ia menilai kondisi ini juga berkaitan dengan ketidakstabilan ekonomi global yang turut berdampak pada Indonesia.

“Tidak begitu cara mengukurnya. Melemahnya rupiah juga menandakan ekonomi global sedang tidak stabil. Tetapi bagi kami di BPPD, ada atau tidaknya pelemahan ekonomi, promosi wisata tetap menjadi komitmen yang harus dilakukan,” ujarnya, Kamis, 21 Mei 2026.

Ia mengatakan, BPPD NTB terus menjalankan agenda promosi rutin guna meningkatkan kunjungan wisatawan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengikuti ajang internasional Bali and Beyond Travel Fair (BBTF) pada 27-31 Mei 2026 di Bali.

Selain mengikuti pameran internasional tersebut, BPPD NTB juga mengundang buyer dari berbagai negara untuk datang langsung ke Lombok dan merasakan pengalaman wisata di NTB.

“Pada 1-2 Juni nanti kami mengundang buyer dari seluruh dunia untuk melihat langsung potensi wisata Lombok. Mereka akan menginap di Senggigi dan Mandalika sebagai bagian dari promosi destinasi unggulan NTB,” katanya.

Sahlan menilai minat wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke NTB hingga kini masih cukup tinggi meskipun situasi geopolitik dan ekonomi dunia sedang bergejolak. Bahkan, pihaknya terus berupaya memperluas pasar wisata baru agar jumlah kunjungan terus meningkat.

“Destinasi kita di NTB sangat menarik. Antusias wisatawan mancanegara tetap tinggi dan tidak mengurangi niat mereka untuk datang ke Lombok maupun NTB,” ujarnya.

Ia mengakui, penguatan dolar terhadap rupiah juga dapat menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan asing karena biaya berwisata di Indonesia menjadi relatif lebih murah. Kondisi tersebut memungkinkan wisatawan tinggal lebih lama dengan anggaran yang sama.

“Kalau sebelumnya budget mereka hanya cukup untuk empat hari, sekarang bisa bertambah menjadi lima hari atau lebih. Ini menjadi bagian dari strategi promosi kita dalam menawarkan produk wisata NTB,” katanya.

Di sisi lain, Sahlan menyoroti pentingnya peningkatan atraksi wisata dan penyelenggaraan berbagai event untuk mendukung promosi pariwisata daerah. Menurutnya, kegiatan bertaraf lokal, nasional, hingga internasional perlu terus diperbanyak agar mampu mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan.

Ia juga menegaskan pentingnya promosi langsung ke pasar potensial NTB, khususnya Australia dan Malaysia yang selama ini menjadi penyumbang wisatawan terbesar. (bul)

Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Berpeluang Menambah Lama Menginap Wisatawan di Hotel

By
ekbisntb.com
-
0
Lalu Kusnawan. (ekbisntb.com/Facebook lalu kusnawan)

Mataram (ekbisntb.com) – Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) NTB, Lalu Kusnawan menilai, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membawa peluang positif bagi sektor pariwisata di NTB, khususnya dalam mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara dan investasi di kawasan wisata.

Menurutnya, fenomena serupa pernah terjadi pada tahun lalu saat industri pariwisata mulai bangkit pascapandemi Covid-19. Kala itu, pelemahan rupiah turut memberikan dampak terhadap meningkatnya kunjungan wisatawan asing.

“Lonjakan wisatawan tahun lalu juga dipengaruhi karena melemahnya rupiah. Ada sisi positif bagi industri pariwisata karena wisatawan asing mendapatkan nilai tukar lebih besar ketika berbelanja dan berwisata di Indonesia,” kata Kusnawan dalam diskusi mengenai dampak pelemahan rupiah terhadap pariwisata dan investasi di NTB.

Ia menjelaskan, tahun 2026 menjadi fase normalisasi industri pariwisata setelah tiga tahun pemulihan pascapandemi. Karena itu, pelaku industri dituntut meningkatkan kualitas layanan agar tetap kompetitif di tengah persaingan destinasi wisata global.

“Sekarang wisatawan sudah punya banyak pilihan destinasi. Kalau sebelumnya industri tidur pun tetap didatangi tamu, tahun ini kualitas layanan akan benar-benar diuji,” ujarnya.

Kusnawan menyebut melemahnya rupiah berpotensi memperpanjang lama tinggal wisatawan asing atau length of stay karena biaya berwisata di Indonesia menjadi lebih murah bagi mereka.

Kawasan Tiga Gili di Lombok Utara disebut masih menjadi destinasi favorit wisatawan asal Eropa saat musim liburan.

Namun demikian, ia mengingatkan potensi peningkatan wisatawan asing masih dipengaruhi situasi geopolitik global. Menurutnya, kondisi politik dan keamanan di sejumlah negara menjadi faktor penahan mobilitas wisatawan internasional.
“Potensinya bisa sampai 80 persen. Tetapi ada faktor geopolitik yang juga memengaruhi keputusan wisatawan untuk bepergian,” katanya.

Selain sektor pariwisata, Kusnawan menilai pelemahan rupiah juga membuka peluang investasi asing di NTB. Nilai tukar dolar yang lebih tinggi membuat investor asing memiliki daya beli lebih besar untuk berinvestasi di Indonesia.

Meski demikian, ia meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap investasi yang masuk agar tidak merugikan pelaku usaha lokal.

“Pengawasan pemerintah penting supaya jangan sampai ada investasi yang masuk lewat jalur bawah dan merugikan investor lokal yang sudah lama berusaha di NTB,” tegasnya.

Terkait kesiapan destinasi wisata, Kusnawan optimistis kawasan Tiga Gili masih mampu menampung lonjakan wisatawan mancanegara. Ia memperkirakan terdapat lebih dari 900 properti penginapan di kawasan tersebut, mulai dari hotel hingga homestay, dengan kapasitas ribuan kamar.

Meski kapasitas akomodasi dinilai mencukupi, ia menekankan perlunya peningkatan fasilitas publik dan pelayanan di kawasan wisata. Menurutnya, pembenahan pintu masuk destinasi, sistem tanggap darurat, hingga penataan kawasan masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

“Ini tidak bisa dibebankan hanya kepada industri pariwisata. Semua stakeholder harus terlibat, termasuk pemerintah dalam memperbaiki fasilitas publik dan sistem pelayanan,” demikian Kusnawan. (bul)

Bulog NTB Sudah Beli 48 Ribu Ton Jagung Petani

By
ekbisntb.com
-
0
Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Mara Kamin Siregar menggencarkan kunjungan lapangan untuk memaksimalkan serapan jagung. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) — Perum Bulog Kantor Wilayah NTB akan terus menyerap hasil panen jagung petani di tengah musim panen yang berlangsung di sejumlah daerah di NTB dalam beberapa bulan terakhir. Hingga 19 Mei 2026, Bulog NTB tercatat telah menyerap sekitar 48 ribu ton jagung pipil kering dari seluruh wilayah di daerah ini.

Wakil Pemimpin Wilayah Perum Bulog NTB, Rizal P. Sukmaadijaya mengatakan, penyerapan jagung ini merupakan bagian dari penugasan pemerintah kepada Bulog untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung kesejahteraan petani.

“Perum Bulog Wilayah NTB tetap melakukan penyerapan sesuai penugasan yang diberikan. Sampai dengan 19 Mei ini, total jagung yang sudah kami serap mencapai 48 ribu ton dari seluruh wilayah Provinsi NTB,” ujarnya.

Untuk tahun 2026, Bulog NTB mendapatkan target penyerapan jagung pipil kering sebesar 200 ribu ton. Target ini merupakan bagian dari target nasional Bulog sebesar 1 juta ton jagung.

Menurut Rizal, pihaknya optimistis target serapan dapat tercapai meskipun saat ini proses penyerapan masih terus berlangsung.

“Kami tetap upayakan maksimal. Sampai hari ini penyerapan masih berjalan dengan rata-rata sekitar 500 hingga 1.000 ton per hari,” katanya.

Terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Rizal menjelaskan pemerintah menetapkan harga Rp5.500 per kilogram untuk jagung pipil dengan kadar air 18 hingga 20 persen.

Sementara untuk jagung yang diserap di gudang Bulog dengan spesifikasi kadar air 14 persen dan aflatoksin maksimal 50 ppb, harga yang ditetapkan mencapai Rp6.400 per kilogram.

Ia memastikan petani tidak perlu khawatir terkait mekanisme penjualan hasil panen ke Bulog karena prosesnya dinilai mudah tanpa persyaratan yang rumit.

“Tidak ada mekanisme khusus yang memberatkan petani. Selama spesifikasi terpenuhi, Bulog siap menyerap hasil panen petani,” tegasnya.

Rizal juga mengimbau para petani di NTB agar tetap semangat meningkatkan produksi jagung karena Bulog akan terus menjalankan penugasan pemerintah dalam menyerap hasil panen masyarakat.

“Petani tidak usah khawatir. Perum Bulog tetap melakukan penyerapan jagung pipil kering sesuai penugasan pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan,” tandasnya. (bul)

Pemkot Mataram Tegaskan Tidak Ada Keringanan PBB untuk Hotel

By
ekbisntb.com
-
0
Achmad Amrin (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram menegaskan tidak memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada pelaku usaha hotel, meskipun sektor perhotelan tengah menghadapi tekanan akibat menurunnya tingkat hunian atau okupansi. Kebijakan tersebut diambil karena pemerintah daerah tidak memiliki dasar hukum untuk memberikan relaksasi PBB kepada sektor usaha perhotelan.

Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Penagihan (P3) BKD Kota Mataram, Achmad Amrin, mengatakan PBB merupakan pajak yang dikenakan atas penguasaan objek berupa tanah dan bangunan sehingga tidak berkaitan langsung dengan kondisi usaha yang dijalankan.

“Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan ramai atau sepinya usaha hotel,” ujarnya, Kamis (21/5/2026).

Menurut Amrin, penetapan besaran PBB dilakukan berdasarkan luas lahan dan bangunan yang disesuaikan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Karena itu, kondisi usaha hotel tidak mempengaruhi besaran kewajiban pajak yang harus dibayarkan pemilik usaha.

“Bukan berarti karena hotel sedang sepi kemudian nilai PBB-nya ikut berubah. Penilaian tetap berdasarkan luas lahan dan bangunan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, selama objek tanah dan bangunan tersebut masih dikuasai atau dimanfaatkan pemilik, maka kewajiban pembayaran PBB tetap melekat. Kondisi operasional usaha, menurutnya, tidak menghapus kewajiban perpajakan atas aset tersebut.

Sebagai contoh, Amrin menyebut Hotel Grand Legi yang saat ini sudah tidak lagi beroperasi. Meski demikian, kewajiban pembayaran PBB tetap berlaku karena lahan dan bangunan hotel masih tercatat sebagai objek pajak.

“Walaupun hotel itu sudah tidak beroperasi, pajak PBB-nya tetap melekat atas penguasaan lahan dan bangunan tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut, BKD Kota Mataram menegaskan tidak memiliki dasar aturan untuk memberikan pembebasan maupun pengurangan PBB kepada pelaku usaha hotel. Namun demikian, pemerintah daerah masih membuka kemungkinan relaksasi dalam bentuk penyesuaian jatuh tempo pembayaran.

Sementara itu, apabila pelaku usaha mengajukan keringanan pajak hotel, menurut Amrin hal tersebut masih memungkinkan untuk dipertimbangkan. Namun, pengajuan tersebut tetap harus melalui proses evaluasi dan kajian lebih lanjut.

“Kalau yang diajukan keringanan pajak hotel mungkin bisa dipertimbangkan, tapi tetap harus ditinjau dan dikaji dulu,” katanya.

Ia menambahkan, pajak hotel pada dasarnya merupakan pungutan dari tamu hotel yang dititipkan kepada pengelola usaha untuk kemudian disetorkan kepada pemerintah daerah. Karena itu, pajak hotel berbeda dengan PBB yang langsung melekat pada kepemilikan aset tanah dan bangunan.

Amrin juga mengungkapkan, pada masa pandemi Covid-19 lalu Pemerintah Kota Mataram tidak pernah memberikan keringanan PBB kepada sektor perhotelan. Relaksasi yang diberikan saat itu hanya menyasar pajak hotel sebagai bentuk dukungan terhadap dunia usaha yang terdampak pandemi. “Pajak hotel itu bukan uang milik pemilik hotel, melainkan uang titipan dari tamu hotel,” ungkapnya. (pan)

Dishub Mataram Catat 12 Titik Parkir Baru, Optimistis Dongkrak PAD

By
ekbisntb.com
-
0
Sejumlah motor terparkir di salah satu pertokoan di Jalan Panca Usaha pada Kamis (21/5/2026). Dishub Mataram catat 12 titik parkir baru, optimistis dongkrak PAD. (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram mencatat sebanyak 12 titik parkir baru resmi terdaftar sepanjang Januari hingga Mei 2026. Penambahan tersebut diharapkan dapat mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir pada tahun ini.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin, mengatakan keberadaan titik parkir baru diyakini akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan retribusi parkir dibanding tahun sebelumnya.

“Tentunya akan berpengaruh pada peningkatan retribusi dibanding sebelumnya,” ujarnya, Kamis (21/5/2026).

Ia menyebutkan, sejumlah lokasi usaha yang telah terdaftar sebagai titik parkir baru di antaranya Valette Kosmetik di Rembiga, Alicia Kosmetik, Rumah Makan Puyung, Titik Koma, Ahpek, Bonolo Kafe, serta Kopi Kenangan di Jalan Pendidikan.

Menurut Zulkarwin, usaha kafe dan tempat nongkrong kekinian menjadi jenis usaha yang paling mendominasi penambahan titik parkir baru tahun ini. Dari total 12 titik parkir yang tercatat, empat di antaranya berasal dari usaha kafe.

“Ada empat titik parkir kafe. Sementara untuk yang lain masih dalam pemantauan kami. Selalu kami pantau kalau ada usaha-usaha baru,” jelasnya.

Ia mengatakan, bertambahnya titik parkir baru secara tidak langsung berpotensi meningkatkan retribusi parkir tahunan. Namun demikian, Dishub Kota Mataram tetap berhati-hati dalam menetapkan target penerimaan agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Menurutnya, sebelum sebuah titik parkir baru diresmikan, Dishub terlebih dahulu melakukan pengawasan dan analisis terhadap tingkat keramaian lokasi usaha tersebut.

“Jangan sampai nanti ramai hanya di awal, kemudian di pertengahan menurun. Makanya kami analisa dulu,” katanya.

Mantan Camat Selaparang itu juga meminta para pemilik toko maupun pelaku usaha untuk merekomendasikan juru parkir yang akan bertugas di lokasi usaha mereka. Saat ini, seluruh titik parkir baru tersebut masih berada pada tahap penyelesaian administrasi.

Ia menjelaskan, pendataan titik parkir baru dilakukan untuk memastikan tidak ada lokasi parkir yang beroperasi tanpa terdaftar secara resmi. Selain itu, melalui sistem yang diterapkan Dishub, seluruh potensi retribusi nantinya dapat langsung terekam secara digital.

“Dengan sistem ini, potensi pendapatan parkir bisa lebih terpantau,” ujarnya.

Sebelumnya Dishub menyebutkan realisasi retribusi parkir Kota Mataram hingga April 2026 masih tergolong rendah. Dari target Rp18,5 miliar tahun ini, realisasi yang tercapai baru sekitar Rp3 miliar.

Untuk meningkatkan capaian tersebut, Dishub Kota Mataram kini menugaskan para koordinator lapangan (korlap) agar lebih aktif melakukan pengawasan terhadap juru parkir yang menunggak setoran retribusi.

Zulkarwin mengakui, selama ini masih ditemukan sejumlah juru parkir yang tidak menyetorkan retribusi sesuai ketentuan dan justru menggunakan hasil pungutan parkir untuk kepentingan pribadi.

“Kami minta korlap aktif turun ke lapangan untuk mengingatkan dan mengawasi jukir yang malas setor,” pungkasnya. (pan)

1...345...851Page 4 of 851