Mataram (EKBIS NTB) –Program Desa Berdaya yang digagas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. Lalu. Muhamad Iqbal dan Hj. Indah Damayanti Putri dinilai bisa menjadi salah satu langkah strategis untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat dari tingkat desa.
Program ini tidak hanya berorientasi pada pengentasan kemiskinan, tetapi juga mendorong keluarga miskin agar mampu mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Pakar Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Prof. Riduan Mas’ud, menyoroti pentingnya pendekatan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama perubahan ekonomi. Melalui penguatan potensi lokal dan pemberdayaan keluarga, desa diharapkan tidak sekadar menjadi penerima bantuan, tetapi tumbuh sebagai pusat kegiatan ekonomi yang produktif.
Desa Berdaya menawarkan pendekatan yang menghubungkan penanganan kemiskinan dengan pengembangan potensi ekonomi desa.
“Strategi ini menjadi penting bagi NTB yang memiliki beragam sumber daya unggulan, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, hingga pariwisata dan ekonomi kreatif,” ujarnya.
Program ini dikembangkan melalui dua pendekatan, yakni Desa Berdaya Transformatif dan Desa Berdaya Tematik. Pendekatan transformatif menyasar keluarga miskin ekstrem melalui pendampingan bertahap, sedangkan pendekatan tematik diarahkan untuk mengoptimalkan potensi unggulan desa agar menghasilkan nilai tambah ekonomi. “Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi,” tambahnya.
Di satu sisi, keluarga miskin didorong membangun usaha dan meningkatkan pendapatan. Di sisi lain, potensi ekonomi desa diperkuat agar mampu membuka peluang kerja, memperluas pasar, dan menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Diketahui, pada 2026, Pemprov NTB mengalokasikan Rp128 miliar untuk Desa Berdaya Tematik dengan sasaran 257 desa. Setiap desa direncanakan memperoleh dukungan Rp300 juta. Sementara itu, Desa Berdaya Transformatif pada tahap awal menyasar 40 desa dengan 6.337 kepala keluarga miskin ekstrem.
“Dukungan tersebut menjadi peluang bagi desa untuk mengembangkan usaha sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Di sektor pertanian, misalnya, program dapat diarahkan pada peningkatan produktivitas, pengolahan hasil, dan pemasaran. Desa dengan potensi pariwisata dapat mengembangkan homestay, kuliner, kerajinan, serta jasa wisata yang melibatkan masyarakat setempat.
Dengan pengembangan usaha yang tepat, manfaat program diharapkan tidak berhenti pada penerima bantuan, tetapi meluas melalui penciptaan lapangan kerja dan perputaran ekonomi di lingkungan desa.
“Tantangan kemiskinan di NTB memang masih besar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan NTB pada September 2025 sebesar 11,38 persen atau sekitar 637,18 ribu orang. Angka ini turun dibandingkan September 2024 yang mencapai 11,91 persen,” papar Prof. Riduan.
Dalam konteks tersebut, Desa Berdaya berpotensi memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan yang lebih dekat dengan kondisi riil masyarakat. Bantuan produktif diharapkan menjadi modal awal bagi keluarga untuk membangun usaha, sementara pendampingan membantu memastikan usaha tersebut dapat tumbuh dan bertahan.
Penguatan program juga dapat dilakukan melalui kolaborasi pemerintah desa, perguruan tinggi, dunia usaha, perbankan, dan lembaga keuangan. Kemitraan diperlukan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, memperbaiki kualitas produk, membuka akses pembiayaan, serta mempertemukan usaha desa dengan pasar yang lebih luas.
Keberhasilan Desa Berdaya pada akhirnya tidak hanya terlihat dari jumlah desa penerima program atau besarnya anggaran yang tersalurkan. Dampak yang lebih penting menurutnya adalah, meningkatnya pendapatan keluarga, berkembangnya usaha masyarakat, terbukanya lapangan kerja, serta membaiknya kualitas hidup warga.
Melalui pendekatan tersebut, Desa Berdaya dapat menjadi fondasi pembangunan ekonomi dari bawah.
“Ketika keluarga semakin mandiri dan potensi lokal mampu menghasilkan nilai tambah, desa tidak hanya menjadi sasaran pembangunan, tetapi juga motor penggerak kesejahteraan NTB,” demikian Prof. Riduan. (bul)
