Monday, April 13, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 485

Musim Tanam, Petani Diminta Segera Tebus Pupuk

0
Ni Wayan Rusmawati(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Pertanian (Distan) Sumbawa, meminta kepada para petani agar segera melakukan penebusan pupuk yang sudah digelontorkan pemerintah untuk menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan apalagi saat ini sudah memasuki musim penghujan.

“Kuota pupuk kita sudah 100 persen direalisasikan oleh Pemerintah pusat, sementara yang menjadi masalah saat ini penebusan pupuk yang dilakukan petani masih belum maksimal sehingga harus segera,” Kata Kadistan Sumbawa, Ni Wayan Rusmawati kepada Ekbis NTB, Selasa 10 Desember 2024.

Berdasarkan data lanjutnya, untuk pupuk urea Sumbawa mendapatkan kuota sebanyak 62.598, 90 ton sementara realisasinya sekitar 44. 534, 14 ton. Sehingga masih ada sisa 18. 064, 76 ton atau sekitar 28, 86 persen yang harus segera diserap oleh para petani.

“Kalau untuk pupuk NPK kuota alokasi untuk Kabupaten Sumbawa sebanyak 48. 574 ton sementara realisasi hingga saat ini baru di angka 27. 156, 96 ton  atau sekitar 55, 91 persen,” ujarnya.

Wayan pun mengimbau kepada seluruh petani untuk bisa segera melakukan penebusan terhadap pupuk tersebut karena waktunya sudah semakin mepet. Hal itu perlu dilakukan, jangan sampai pupuk yang tersedia saat ini dialihkan ke daerah lain karena pupuk tidak kunjung ditebus.

“Jika kita hitung waktu yang tersisa kurang dari satu bulan, sehingga kami mengimbau kepada petani untuk segera melakukan penebusan,” ujarnya.

Ia menambahkan, para petani yang bisa melakukan penebusan terhadap pupuk tersebut yakni petani yang namanya sudah masuk dalam kelompok Simluhtan yang terdapat di 24 kecamatan. Jika tidak terealisasi 100 persen, maka pupuk tersebut akan dialihkan ke daerah lain.

“Kita tidak ingin jangan sampai pupuk tersebut dialihkan ke daerah lain karena Sumbawa juga masih membutuhkan. Sehingga kami mengimbau kepada seluruh petani untuk segera melakukan penebusan,” tukasnya. (ils)

Tekan Kenaikan Harga

0
Lalu Bagus Apriady. (ekbisntb.com/cem)

DINAS Perdagangan Kota Mataram menggelar pasar rakyat di enam kecamatan. Kegiatan ini dalam rangka menekan kenaikan harga pokok menjelang perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Pasar rakyat harus rutin digelar karena dinilai membantu meringankan beban masyarakat.

Lurah Pejeruk, Lalu Bagus Apriady ditemui pada, Selasa 10 Desember 2024 menjelaskan, Pemerinta Kota Mataram menggelar pasar rakyat dalam rangka menyambut perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025. Moment perayaan ini biasa terjadi kenaikan kebutuhan pokok, sehingga pemerintah berupaya hadir bertujuan menstabilkan harga terutama harga beras, telur dan minyak goreng. “Biasanya menjelang Nataru semua barang pokok naik dan sekarang sudah mulai terasa kenaikan harga barang,” terangnya.

Menurutnya, pasar rakyat harus rutin digelar oleh Dinas Perdagangan Kota Mataram. Selain animo warga tinggi, juga dapat mendekatkan masyarakat dengan pasar. Di pasar rakyat tidak hanya melibatkan retail modern dan distributor, melainkan melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah di lingkungan. “Harganya di sini juga lebih murah dibandingkan harga di pasar tradisional,” ujarnya.

Masyarakat terbantu secara ekonomi dengan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, perlu kesinambungan program terutama mendekati perayaan hari besar seperti lebaran, maulid, nataru, dan lain sebagainya.

Warga yang datang berbelanja di pasar rakyat tidak hanya dari warga Kelurahan Pejeruk melainkan warga dari kelurahan lainnya. “Ada juga warga dari Kebon Sari dan Pejarakan yang datang berbelanja,” sebutnya.

Bagus mengharapkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah mampu menekan harga serta inflasi di Kota Mataram. Ia pun mengingatkan warga tidak panik memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena stok kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan telur ayam serta lain sebagainya masih terpenuh hingga awal tahun 2025.

Ia mengkhawatirkan kepanikan warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, justru akan berdampak terhadap kenaikan harga serta kelangkaan barang pokok di pasar tradisional maupun pusat perbelanjaan lainnya. (cem)

Pasar Rakyat Diyakini Mampu Turunkan Harga dan Inflasi

0
Anto, distributor telur ayam melayani pembeli di pasar rakyat yang digelar di Halaman Kantor Lurah Pejeruk pada, Selasa 10 Desember 2024. Kegiatan pasar rakyat diyakini mampu menekan harga dan inflasi di Kota Mataram. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Perdagangan Kota Mataram menggelar pasar rakyat di enam kecamatan dalam rangka menyambut perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025. Kegiatan ini diyakini mampu menurunkan harga barang pokok dan inflasi.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida dikonfirmasi pada, Selasa 10 Desember 2024 menjelangkan, setiap pelaksanaan pasar rakyat pasti antusias masyarakat sangat tinggi karena ketersediaan barang pokok yang disajikan oleh distributor terpenuhi. Seperti ketersediaan beras SPHP, bawang merah, minyak goreng, telur dan lain sebagainya. Selain itu, harga barang pokok relatif lebih murah dibandingkan di pasar tradisional. “Sehingga ini yang menyebabkan antusias masyarakat luar biasa sekali,” terangnya.

Komoditi paling banyak diburu adalah beras, telur, bawang merah, dan telur. Hal ini dikatakan Nida, wajar karena menjadi barang pokok digunakan sehari-hari oleh masyarakat. Ia membandingkan harga bawang merah Rp35-Rp40 ribu perkilogram. Sementara, di pasar rakyat Rp32 ribu perkilogram.

Harga barang yang dijual lebih murah diyakini bisa menurunkan harga serta menekan inflasi di Kota Mataram. Terbukti inflasi Kota Mataram tidak terlalu tinggi atau di bawah target nasional. “Kita juga berkoordinasi dengan OPD lainnya, sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi,” ujarnya.

Menjelang Nataru dipastikan harga kebutuhan pokok akan meningkat. Ia mengimbau warga tidak panik karena stok barang pokok terpenuhi dan harga tidak terlalu mengalami kenaikan signifikan.

Faridah, Warga Lingkungan Kebon Jeruk menuturkan, harga barang pokok di pasar rakyat relatif lebih murah dibandingkan di pasar tradisional. Dicontohkan, harga telur ayam ukuran besar dibeli Rp48 ribu perterai sementara di pasar tradisional Rp55 ribu perterai. “Di sini (pasar rakyat,red) lebih murah dibandingkan di pasar,” sebutnya.

Kegiatan ini diharapkan bisa digelar rutin karena dapat membantu mengurangi beban kebutuhan rumah tangga.

Anto, pegawai Mutik Telur menyebutkan, sekitar lebih dari 50 terai telur ayam dibawa langsung diburu oleh pembeli. Harga telur dijual relatif terjangkau. Untuk telur ukuran kecil sampai besar dijual berbeda mulai dari Rp44 ribu-Rp53 ribu per terai. (cem)

Disnaker: UMK Mataram Tahun 2025 Naik Jadi Rp2.882.000

0
H. Rudi Suryawan (ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala  Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Rudi Suryawan, upah minimum Kota (UMK) Mataram pada  2025 diperkirakan akan mengalami kenaikan menjadi Rp2.882.000 dari sebelumnya Rp2.685.000.

Ketika dikonfirmasi di Mataram, Selasa, Rudi mengatakan kenaikan itu sejalan dengan kebijakan nasional terkait pengupahan naik sebesar 6,5 persen.

“Kalau 6,5 persen berarti kenaikannya sekitar Rp174.000 lebih,” katanya.

UMK Mataram 2024 sebesar Rp2.685.000, sehingga apabila usulan kenaikan 6,5 persen diterima maka UMK pada 2025 akan menjadi Rp2.882.000.

Dikatakan, meskipun nominal kenaikan UMK terbilang kecil, namun hal itu sebagai langkah positif untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha sebab aturannya UMK harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi (UMP).

Untuk pembahasan UMK Mataram, lanjutnya, akan dilaksanakan pada Kamis 12 Desember 2024 bersama dewan pengupahan dan serikat pekerja serta asosiasi pengusaha.

“Rapat tersebut untuk menindaklanjuti penetapan UMP NTB 2025 yang mengalami kenaikan 6,5 persen dibandingkan 2024,” katanya.

Pembahasan UMK Mataram diupayakan dipercepat karena penetapan UMK 2025 harus sudah diputuskan pada 18 Desember 2024.

Ia berharap, setelah rapat pembahasan UMK Mataram selesai pada tanggal 12 Desember, langsung dapat ditandatangani Wali Kota Mataram untuk kemudian diusulkan ke Provinsi NTB, guna penetapan.

Rudi memastikan, UMK Mataram akan naik 6,5 persen karena mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Upah Minimum 2025.

“Dengan aturan itu, gubernur di seluruh Indonesia wajib menaikkan  upah minimum provinsi atau UMP sebesar 6,5 persen,” katanya. (ant)

Waspada Potensi Cuaca Ekstrem di NTB pada 11-17 Desember 2024

0
Ilustrasi cuaca ekstrem(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus memantau dinamika atmosfer yang signifikan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Satria Topan Primadi, S.Si, Kepala Stasiun Meteorologi ZAM dalam keterangan resmi, Selasa, 10 Desember 2024 menyampaikan, kondisi terkini menunjukkan adanya fenomena atmosfer yang mendukung terbentuknya awan hujan intensif, seperti gelombang atmosfer Equatorial Rossby, Kelvin, serta Madden Julian Oscillation (MJO).

Selain itu, adanya bibit siklon tropis 93S di sekitar Samudra Hindia selatan NTB dan bibit siklon tropis 94S di Laut Timor juga berpotensi meningkatkan aktivitas konvektif yang dapat memperbesar potensi hujan lebat di wilayah NTB dalam beberapa hari ke depan.

BMKG memprakirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada periode 11 hingga 17 Desember 2024.

Potensi hujan ini diperkirakan terjadi pada pagi hingga dini hari di beberapa wilayah NTB, termasuk Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Bima, dan Kota Bima.

Selain itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat dan pihak terkait untuk mewaspadai potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi di perairan NTB.

Pada 11-13 Desember 2024, gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter diperkirakan terjadi di Selat Lombok bagian selatan, Selat Alas bagian selatan, Selat Sape bagian selatan, dan Samudera Hindia selatan NTB.

Pada 14 Desember, gelombang tinggi ini diperkirakan masih terjadi di Selat Lombok bagian selatan dan Samudera Hindia selatan NTB, sedangkan pada 15-16 Desember, hanya Samudera Hindia selatan NTB yang berpotensi mengalami gelombang tinggi. Gelombang tinggi kembali diprediksi terjadi pada 17 Desember 2024 di Selat Lombok bagian selatan, Selat Alas bagian selatan, dan Samudera Hindia selatan NTB.

Seiring dengan potensi cuaca ekstrem tersebut, BMKG memberikan beberapa rekomendasi untuk meminimalisir dampak buruk, antara lain:

* Memastikan kapasitas infrastruktur dan sistem pengelolaan sumber daya air siap menghadapi peningkatan curah hujan.

* Melakukan penataan lingkungan yang baik, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menghindari pemotongan lereng atau penebangan pohon yang tidak terkontrol, serta melakukan penghijauan.

* Memangkas dahan dan ranting pohon yang rapuh serta memperkuat struktur bangunan agar tidak roboh akibat angin kencang.

* Meningkatkan sosialisasi dan literasi mengenai pencegahan bencana hidrometeorologi (banjir, longsor, puting beliung, gelombang tinggi) kepada masyarakat.

* Memperkuat koordinasi antar pihak terkait dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana.

* Terus memantau perkembangan cuaca dan peringatan dini dari BMKG secara lebih rinci untuk tiap kecamatan di seluruh wilayah NTB.

Dengan kewaspadaan dan persiapan yang matang, diharapkan dampak dari potensi cuaca ekstrem ini dapat diminimalkan.(bul)

Capai Pajak Surplus Rp3,6 Miliar, Realisasi PAD Lobar Lampaui Tahun 2023

0
Penjabat Bupati Lobar H. Ilham dan Kepala Bapenda Lobar H. Moh Adnan (ekbisntb/com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok Barat (Lobar) tahun 2024 ini melampaui tahun 2023. Bahkan terdapat beberapa sumber pendapatan dari sektor pajak melampaui 100 persen dari target yang ditetapkan tahun 2024.

Penjabat (Pj) Bupati Lobar H. Ilham menyampaikan capaian PAD tahun 2024 melampaui tahun 2023 lalu, sehingga pihaknya optimis target bisa tercapai. “Alhamdulillah beberapa sektor pajak sudah melampaui 100 persen sejak bulan Oktober lalu,” klaimnya, Selasa, 10 Desember 2024.

Beberapa sektor sumber PAD yang melampaui target, seperti pajak hotel dan restoran lebih dari 100 persen yang dicapai akhir Oktober lalu. Namun diakui masih ada beberapa belum mencapai target seperti parkir dan pajak hiburan. PAD dari parkir belum mencapai target, karena beberapa kendala, sehingga perlu dicarikan formula yang tepat untuk memaksimalkan PAD. Kendati diakui bahwa potensi PAD dari parkir besar yang perlu dimaksimalkan ke depan.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lobar H. Moh. Adnan mengatakan, secara umum capaian PAD per 30 November 2024 mencapai 90,74 persen. Masing-masing capaian PAD BLUD 91,38 persen sedangkan non BLUD mencapai Rp165,5 miliar atau 89,96 persen dari target Rp184 miliar lebih lebih. “Jadi dari target PAD (BLUD dan non BLUD) 406 miliar lebih, sudah tercapai 368 miliar lebih atau 90,74 persen. Lampaui tahun lalu,” jelas Adnan.

Khusus capaian Bapenda, hingga per tanggal 9 Desember 2024 khusus realisasi pajak dari target Rp138,5 miliar lebih sudah mencapai Rp131,8 miliar lebih atau 95,12 persen. Sedangkan kalau secara keseluruhan capaiannya dari target Rp141,9 miliar lebih terealisasi Rp132 miliar lebih atau 93 persen. “Mudah-mudahan bisa mencapai 100 persen, tinggal beberapa hari ke depan,” jelasnya.

Dibanding tahun sebelumnya secara keseluruhan capaian Bapenda hingga 31 Desember 2023 sebesar 78,4 persen. Sedangkan khusus realisasi pajak 81 persen. Dibanding tahun ini, hingga data terbaru terdapat surplus atau melampaui target Rp3,6 miliar. “Dari sisi uang meningkat dibanding tahun lalu,” tambahnya.

Adnan menyebut ada tiga sumber pajak yang melampaui 100 persen, yakni hotel, restoran dan pajak reklame. Selain itu ada yang hampir 100 persen, pajak air tanah capaiannya 96 persen, BPHTB hampir 95 pesen, PBB hampir 73 persen. Untuk pajak hotel mencapai hampir 118 persen dari target Rp24,1 miliar lebih. Sedangkan pajak restoran dari target Rp20 miliar, sudah dicapai Rp21,4 miliar. “Masih bergerak ini di detik-detik terakhir,” imbuhnya.

Diakuinya ada beberapa sektor yang masih rendah, di antaranya parkir, sarang burung walet dan hiburan. Untuk hiburan dari target Rp1 miliar lebih baru terealisasi Rp300 juta lebih. Sedangkan pajak parkir, dari target Rp283 juta baru mencapai Rp107 juta. Namun pihaknya tetap optimis capaian PAD khusus Bapenda bisa tercapai. Sebab setoran beberapa sumber PAD belum masuk untuk bulan Oktober, November dan Desember. Belum lagi, PPJ dan BPHTB belum masuk, sehingga ia pun optimis bisa mencapai target, seperti ditargetkan 95-98 persen.(her)

KKP: Susu Ikan Sebagai Alternatif dalam Program Makan Bergizi Gratis

0
Aktifitas siswa bermain(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan susu ikan menjadi salah satu alternatif dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG)

“Susu ikan merupakan salah satu alternatif, itu bagian dari inovasi terkait kebutuhan susu yang tinggi sekali, sementara ikan-ikan yang kecil itu bisa diekstrak menjadi tepung yang kemudian berubah menjadi susu,” ujar Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta, Selasa.

Susu ikan, lanjutnya, memiliki kandungan protein sangat tinggi.

“Kandungan proteinnya sangat tinggi, jadi itu suatu alternatif,” katanya.

Sebagai informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan susu ikan masuk menjadi salah satu menu makanan dalam program MBG yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Budi Sulistiyo mengatakan hingga saat ini pihaknya terus mempromosikan susu ikan ke dapur sentral yang sudah disiapkan oleh lembaga terkait.

Oleh karena itu, Budi menyampaikan, pihaknya bakal memantau proses pengolahan dari para produsen susu ikan agar sesuai dengan standardisasi yang sudah ditetapkan, mulai dari kebersihan, pemilihan bahan baku, serta salinitas atau tingkat keasinan air.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan penggunaan susu ikan maupun susu sapi untuk peningkatan asupan gizi memiliki kelebihannya masing-masing.

KKP mengungkapkan, lewat hilirisasi produk perikanan berupa susu ikan, maka industri protein ikan akan tumbuh dan mampu menyerap tenaga kerja.

Sementara itu, Peneliti ahli utama Pusat Riset Bioindustri Laut dan Darat, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ekowati Chasanah meyakini bahwa susu ikan atau hidrolisat memiliki berbagai keunggulan dari beberapa susu yang ada seperti kambing, sapi, unta dan juga kedelai.

Produk hidrolisat (susu ikan), memiliki kelebihan seperti protein pendek, rendah alergen, serta dapat mengaktifkan hormon pertumbuhan. (ant)

Emas Antam Selasa Naik Rp14.000 ke Angka Rp1,517 Juta Per gram

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Selasa, naik Rp14.000 dari hari sebelumnya yang sebesar Rp1.503.000 per gram, sehingga harga emas per gram kini dibanderol Rp1.517.000 per gr.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan yakni Rp1.365.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Selasa:
-Harga emas 0,5 gram: Rp808.500.
– Harga emas 1 gram: Rp1.517.000.
– Harga emas 2 gram: Rp2.974.000.
– Harga emas 3 gram: Rp4.436.000.
– Harga emas 5 gram: Rp7.360.000.
– Harga emas 10 gram: Rp14.665.000.
– Harga emas 25 gram: Rp36.537.000.
– Harga emas 50 gram: Rp72.995.000.
– Harga emas 100 gram: Rp145.912.000.
– Harga emas 250 gram: Rp364.515.000.
– Harga emas 500 gram: Rp728.820.000.
– Harga emas 1.000 gram: Rp1.457.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Organda NTB Dorong Pemerintah Siapkan Fasilitas Pembiayaan Tanpa Agunan ke Pemilik Angkot

0
Junaidi Kasum(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi NTB memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Mataram dalam menghadirkan angkutan publik sebagai solusi untuk mengurangi potensi kemacetan di masa mendatang. Salah satu langkah yang mendapat perhatian khusus adalah kebijakan Pemkot Mataram untuk menghidupkan kembali armada bemo kuning yang sudah lama beroperasi di kota ini.

Ketua Organda Provinsi NTB, Junaidi Kasum, menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan langkah luar biasa yang tidak hanya bertujuan mengatasi kemacetan, tetapi juga untuk menjaga eksistensi angkutan umum tradisional, seperti bemo kuning, yang mulai tergerus oleh pesatnya perkembangan taksi online dan moda transportasi modern lainnya. “Sejak lama kita sudah khawatir dengan nasib bemo kuning. Dengan hadirnya taksi online dan moda transportasi baru lainnya, bemo kuning seperti hidup segan mati tak mau,” kata Junaidi.

Namun, Junaidi menilai kebijakan Pemkot Mataram yang menghidupkan kembali bemo kuning sebagai angkutan umum, khususnya untuk mengangkut anak sekolah dan pegawai kantoran, dapat menjadi solusi yang sangat efektif. Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya membantu mengurangi beban transportasi, tetapi juga memperpanjang usia operasional bemo kuning yang sudah ada.

“Saya memberikan apresiasi luar biasa terhadap kebijakan ini. Walaupun sampai hari ini belum sepenuhnya diterapkan, tapi informasinya sedang dirancang untuk memaksimalkan penggunaan bemo kuning sebagai angkutan publik umum. Ini langkah yang sangat positif,” tambahnya.

Junaidi juga mengingatkan bahwa keberlanjutan dan efektivitas kebijakan ini memerlukan dukungan penuh dalam bentuk fasilitas pembiayaan yang lebih mudah bagi pemilik angkutan. Hal ini penting agar bemo kuning yang digunakan bisa diperbaharui dengan unit-unit baru yang lebih nyaman dan ramah lingkungan. “Penting untuk memfasilitasi pembiayaan murah tanpa agunan agar armada bemo kuning ini bisa diremajakan. Dengan armada yang baru, masyarakat, baik anak sekolah maupun pegawai kantoran, akan merasa lebih nyaman menggunakan angkutan ini,” jelas Junaidi.

Menurut Junaidi, inisiatif Pemkot Mataram ini patut dicontoh oleh kabupaten dan kota lainnya, terutama daerah-daerah yang juga menghadapi masalah serupa terkait transportasi umum. Angkutan-angkutan umum di berbagai daerah sering kali mengalami kesulitan dalam bertahan hidup di tengah persaingan dengan moda transportasi baru yang lebih modern.

“Program ini tidak hanya menguntungkan masyarakat, tetapi juga mendukung pemerintah pusat dalam menggerakkan ekonomi lokal dan membantu UMKM serta sektor transportasi kecil untuk tetap eksis,” ujarnya.

Lebih lanjut, Junaidi juga memberikan perhatian pada upaya Pemerintah Kota Mataram untuk mengoperasikan angkutan umum massal seperti bus. Ia menilai bahwa upaya ini cukup menarik, namun untuk mencapai keberhasilan, infrastruktur penunjang bagi sarana dan prasarana angkutan massal harus dibangun lebih representatif. “Untuk mengoperasikan bus, infrastruktur pendukung seperti halte yang layak dan sistem pembayaran yang mudah harus benar-benar diperhatikan,” tegasnya.

Junaidi mengungkapkan, program transportasi publik yang sukses harus melibatkan semua pihak, baik pemerintah daerah, pengusaha angkutan, serta masyarakat sebagai pengguna layanan. “Tinggal diatur dan dikelola dengan baik. Semua pihak harus terlibat agar tujuan dari program ini tercapai,” imbuhnya.

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat, diharapkan inisiatif transportasi publik di Kota Mataram dapat menjadi model yang dapat diterapkan di daerah lain, serta dapat memberikan manfaat jangka panjang dalam mengatasi kemacetan dan meningkatkan kualitas layanan transportasi publik di NTB.(bul)

Tokoh Muda NTB Dorong Penggantian Komisaris Perwakilan NTB di ITDC

0
Dian Sandi Utama(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Usulan pergantian komisaris dari unsur daerah pada Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) mulai mencuat, usulan pergantian ini datang dari salah satu tokoh muda NTB yang berasal dari Lombok Tengah, yakni Dian Sandi Utama (DSU). Saatnya H. Irzani diganti karena sudah menjabat selama 5 tahun.

Menurut DSU, jabatan Komisaris yang tengah diemban oleh H. Irzani pasca menggantikan Lalu Gita Aryadi yang dulu diberhentikan karena diangkat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi NTB pada tahun 2020 akan genap 5 tahun pada bulan Februari 2025 mendatang, sehingga menurutnya suatu hal yang wajar sebagai utusan daerah masyarakat mulai mengusulkan pergantiannya.

“Saya rasa sudah saatnya H. Irzani diganti, beliau sudah menjabat selama 5 tahun sebagai Komisaris ITDC, dulu beliau menggantikan L. Gita Aryadi pada bulan Februari 2020,” kata DSU, Selasa, 10 Desember 2025.

Selama ini banyak peristiwa yang terjadi dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika terutama yang yang berkaitan dengan pembebasan lahan, sehingga pada tahun 2020 dulu terjadi RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) pada bulan Agustus 2020 namun saat itu nama H. Irzani tetap bertengger dijajaran Komisaris.

“Dulu memang ada RUPSLB oleh Menteri BUMN pada bulan Agustus 2022, disitu terjadi perombakan jajaran direksi dan komisaris dan H. Irzani tetap menjabat maka menurut saya H. Irzani tetap terhitung mulai resmi menjabat dari tahun 2020,” sambung DSU.

DSU juga menilai bahwa peran seorang Komisaris utusan daerah cukup strategis ditengah kisruh-kisruh yang selama ini terjadi di ITDC, menurutnya peran itu yang selama ini kurang maksimal dalam menjembatani kepentingan masyarakat dan daerah, bahkan DSU menyebut aspirasi masyarakat pada ITDC tidak tersalurkan dengan baik sehingga menjadi sebab mulai terdengar usulan-usulan dan hal tersebut ia suarakan.

“Selain soal aspirasi masyarakat, saya menilai bahwa saatnya kita usulkan ke Menteri BUMN selaku pemegang saham PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC melakukan perombakan komisaris, selain karena H. Irzani telah menjabat selama 5 tahun, juga untuk mengakomodir usulan dari tokoh-tokoh masyarakat Lombok Tengah,” ujar DSU.

Oleh karena itu, DSU meminta agar Pihak ITDC kali ini mendengar usulan masyarakat, ini demi percepatan pembangunan KEK Mandalika kedepanya maka dibutuhkan Komisaris yang memahami karakter masyarakat dan paham kondisi lapangan. Sehingga kepentingan pembangunan kawasan dan kepentingan masyarakat bisa diakomodir dengan baik dan proporsional.

“Mereka ingin Pengembangan Pariwisata di kawasan tersebut yang saat ini dilaksanakan oleh ITDC memiliki karakter baik secara komunikasi maupun pendekatan, karena sampai hari ini masih ada problem-problem belum tuntas dan itu membutuhkan figur yang mampu melakukan pendekatan dengan baik.” tutup DSU.(bul)