Lombok (ekbisntb.com) – Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi NTB memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Mataram dalam menghadirkan angkutan publik sebagai solusi untuk mengurangi potensi kemacetan di masa mendatang. Salah satu langkah yang mendapat perhatian khusus adalah kebijakan Pemkot Mataram untuk menghidupkan kembali armada bemo kuning yang sudah lama beroperasi di kota ini.
Ketua Organda Provinsi NTB, Junaidi Kasum, menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan langkah luar biasa yang tidak hanya bertujuan mengatasi kemacetan, tetapi juga untuk menjaga eksistensi angkutan umum tradisional, seperti bemo kuning, yang mulai tergerus oleh pesatnya perkembangan taksi online dan moda transportasi modern lainnya. “Sejak lama kita sudah khawatir dengan nasib bemo kuning. Dengan hadirnya taksi online dan moda transportasi baru lainnya, bemo kuning seperti hidup segan mati tak mau,” kata Junaidi.
Namun, Junaidi menilai kebijakan Pemkot Mataram yang menghidupkan kembali bemo kuning sebagai angkutan umum, khususnya untuk mengangkut anak sekolah dan pegawai kantoran, dapat menjadi solusi yang sangat efektif. Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya membantu mengurangi beban transportasi, tetapi juga memperpanjang usia operasional bemo kuning yang sudah ada.
“Saya memberikan apresiasi luar biasa terhadap kebijakan ini. Walaupun sampai hari ini belum sepenuhnya diterapkan, tapi informasinya sedang dirancang untuk memaksimalkan penggunaan bemo kuning sebagai angkutan publik umum. Ini langkah yang sangat positif,” tambahnya.
Junaidi juga mengingatkan bahwa keberlanjutan dan efektivitas kebijakan ini memerlukan dukungan penuh dalam bentuk fasilitas pembiayaan yang lebih mudah bagi pemilik angkutan. Hal ini penting agar bemo kuning yang digunakan bisa diperbaharui dengan unit-unit baru yang lebih nyaman dan ramah lingkungan. “Penting untuk memfasilitasi pembiayaan murah tanpa agunan agar armada bemo kuning ini bisa diremajakan. Dengan armada yang baru, masyarakat, baik anak sekolah maupun pegawai kantoran, akan merasa lebih nyaman menggunakan angkutan ini,” jelas Junaidi.
Menurut Junaidi, inisiatif Pemkot Mataram ini patut dicontoh oleh kabupaten dan kota lainnya, terutama daerah-daerah yang juga menghadapi masalah serupa terkait transportasi umum. Angkutan-angkutan umum di berbagai daerah sering kali mengalami kesulitan dalam bertahan hidup di tengah persaingan dengan moda transportasi baru yang lebih modern.
“Program ini tidak hanya menguntungkan masyarakat, tetapi juga mendukung pemerintah pusat dalam menggerakkan ekonomi lokal dan membantu UMKM serta sektor transportasi kecil untuk tetap eksis,” ujarnya.
Lebih lanjut, Junaidi juga memberikan perhatian pada upaya Pemerintah Kota Mataram untuk mengoperasikan angkutan umum massal seperti bus. Ia menilai bahwa upaya ini cukup menarik, namun untuk mencapai keberhasilan, infrastruktur penunjang bagi sarana dan prasarana angkutan massal harus dibangun lebih representatif. “Untuk mengoperasikan bus, infrastruktur pendukung seperti halte yang layak dan sistem pembayaran yang mudah harus benar-benar diperhatikan,” tegasnya.
Junaidi mengungkapkan, program transportasi publik yang sukses harus melibatkan semua pihak, baik pemerintah daerah, pengusaha angkutan, serta masyarakat sebagai pengguna layanan. “Tinggal diatur dan dikelola dengan baik. Semua pihak harus terlibat agar tujuan dari program ini tercapai,” imbuhnya.
Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat, diharapkan inisiatif transportasi publik di Kota Mataram dapat menjadi model yang dapat diterapkan di daerah lain, serta dapat memberikan manfaat jangka panjang dalam mengatasi kemacetan dan meningkatkan kualitas layanan transportasi publik di NTB.(bul)
