Beranda blog Halaman 486

Tinjau Penyaluran BSU, Wapres Minta Digunakan untuk Hal Produktif

0
Wapres Gibran saat meninjau penyaluran BSU bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan di Mataram baru-baru ini(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) — Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, meninjau langsung proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi para pekerja yang terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Pos Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin 4 Agustus 2025.

Dalam kunjungannya, Wapres Gibran menekankan pentingnya percepatan penyaluran bantuan serta pemanfaatan dana secara bijak oleh penerima. “Realisasinya harus 100 persen. Tantangan mungkin terjadi di daerah terpencil. Saya minta bantuan dari pak gubernur dan para direktur agar masyarakat benar-benar menerima haknya,” ujar Gibran.

Wapres juga mengimbau agar dana BSU digunakan untuk kegiatan produktif, seperti pembelian kebutuhan pokok dan keperluan pendidikan anak. “Tolong uangnya jangan digunakan untuk hal konsumtif. Gunakan untuk beli sembako, buku, tas sekolah—hal-hal produktif yang bermanfaat jangka panjang,” tambahnya.

Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, menyampaikan bahwa bantuan sebesar Rp600.000 hanya disalurkan satu kali pada tahun 2025. Ia menegaskan bahwa dana ini diberikan tanpa potongan biaya apapun, baik melalui bank Himbara maupun PT Pos. “Proses penyaluran BSU sudah hampir 100 persen melalui bank Himbara. Sisanya yang gagal salur akan kita selesaikan lewat PT Pos,” ujar Yassierli.

Asep Rahmat Suwandha, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan, menyatakan komitmennya untuk menjaga kualitas dan integritas data pekerja sebagai dasar penyaluran BSU. “Kami siap jika kembali dipercaya menjadi mitra pemerintah dalam penyediaan data. Kami jaga agar bantuan tepat sasaran,” tegas Asep.

Ia juga mengajak para pekerja dan pemberi kerja untuk memastikan kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan agar terlindungi dari risiko kerja dan memiliki peluang mendapat manfaat lainnya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan NTB, Nasrullah Umar, menegaskan bahwa perlindungan sosial ketenagakerjaan tidak hanya sebatas bantuan sementara seperti BSU. Ada lima program utama yang penting dimiliki oleh pekerja: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Jaminan Kematian (JKM). Jaminan Hari Tua (JHT). Jaminan Pensiun (JP). Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). “Program-program ini penting untuk melindungi pekerja dari risiko jangka panjang, baik di sektor formal maupun informal,” ungkap Nasrullah. (bul)

PLTU Jeranjang Gunakan 50 Ton Sampah Per Bulan Jadi Energi Bersih

0
PLTU Jeranjang(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Sejak 2019, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang di Lombok Barat telah menjalankan inisiatif ramah lingkungan dengan memanfaatkan sampah organik dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok sebagai sumber energi terbarukan berbasis biomassa. Program ini menjadi bagian dari strategi nasional co-firing untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara dan menekan emisi karbon.

Setiap bulan, sekitar 50 ton sampah organik seperti ranting dan dahan pohon diolah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) atau lebih spesifik, Solid Recovered Fuel (SRF). Proses pengolahannya meliputi pemilahan, pengeringan, dan pencacahan sebelum digunakan sebagai bahan bakar alternatif di PLTU Jeranjang.

“Sejak uji coba pada 2019, kami terus memanfaatkan SRF dari TPA Kebon Kongok untuk mengurangi konsumsi batu bara,’’ ujar Yunistia Ariwibawa, Manager Unit Bisnis Pembangkit Jeranjang.

Saat ini, PLTU Jeranjang menggunakan rata-rata 50 ton biomassa per bulan dari TPA Kebon Kongok. Namun secara total, penggunaan berbagai jenis biomassa dari berbagai sumber telah mencapai 200–240 ton per hari, tergantung pada kondisi operasional dan pasokan.

“Penggunaan biomassa ini terus kami evaluasi dan tingkatkan secara bertahap,” imbuh Yunistia.

Pemanfaatan biomassa untuk co-firing PLTU terbukti menurunkan berbagai jenis emisi gas buang. Data dari PLN Indonesia Power menunjukkan penurunan emisi sebagai berikut: NOx (Oksida Nitrogen): turun 3,95%. SOx (Oksida Sulfur): turun 3,19%. CO2 (Karbon Dioksida): turun 1,1%. H2S (Hidrogen Sulfida): turun 14,1%. CO (Karbon Monoksida): turun hingga 50%.

Selain ramah lingkungan, program co-firing ini juga mematuhi regulasi emisi sesuai Peraturan Menteri LHK No. 15/2019.

Selain manfaat lingkungan, co-firing biomassa di PLTU Jeranjang juga berkontribusi terhadap efisiensi biaya produksi listrik. Dengan menggantikan sebagian batu bara, pembangkit dapat menekan beban operasional. “Substitusi biomassa ini membantu menurunkan biaya karena kita tidak sepenuhnya bergantung pada batu bara,” jelas Yunistia.

Meski menjanjikan, penggunaan biomassa tidak bebas dari tantangan. Nilai kalori biomassa lebih rendah dibanding batu bara, sehingga diperlukan penyesuaian teknis dalam pengoperasian. Proses pengeringan dan pencacahan juga penting agar biomassa siap digunakan secara efisien.

“Biomassa tidak bisa langsung menggantikan batu bara secara 1:1 karena perbedaan nilai kalorinya,” tutur Yunistia. Dengan program co-firing berbasis biomassa, PLTU Jeranjang menjadi salah satu pionir transisi energi bersih di Indonesia, sekaligus mendukung pengurangan emisi karbon dan pengelolaan sampah berkelanjutan. (bul)

Proyek Jalan Senilai Rp8 Miliar Ditender

0
Lale Wediahning(ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Sejumlah paket rehabilitasi jalan senilai Rp8 miliar lebih mulai ditender. Proses pengerjaan diharapkan sesuai target.

Berdasarkan data layanan pengadaan sistem elektronik (LPSE) Kota Mataram, terdapat enam paket proyek rehabilitasi mulai dilelang. Yakni, peningkatan kapasitas struktur jalan perumahan elit Kota Mataram senilai Rp1,1 miliar. Pemeliharaan berkala Jalan Swadaya senilai Rp3 miliar. Pemeliharaan berkala kompleks perumahan Kodya Asri senilai Rp1,1 miliar. Pemeliharaan berkalan Jalan Arya Banjar Getas (Kompleks Brimob) senilai Rp495 juta. Peningkatan kapasitas struktur jalan Ade Irma Suryani Rp1,4 miliar dan pembangunan jalan Bebidas senilai Rp1 miliar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram Lale Wediahning ditemui pada, Senin 4 Agustus 2025 membenarkan, pekerjaan rehabilitasi dan peningkatan kualitas jalan telah ditender. Paket perbaikan jalan tersebar di Jalan Ade Irma Suryani, Bebidas, Arya Banjar Getas, kompleks perumahan Kodya Asri dan perumahan elit di Kelurahan Jempong. “Iya, kita sudah tender semua untuk proyek jalan,” katanya.

Proses tender diharapkan segera tuntas, sehingga pertengahan bulan Agustus sudah tanda tangan kontrak. Lale menyebutkan, secara keseluruhan anggaran perbaikan jalan mencapai Rp8 miliar lebih. Rekanan hanya melakukan pengaspalan saja. Seperti di Jalan Swadaya, Kelurahan Kekalik tidak ada perbaikan saluran atau drainase. “Kalau di Jalan Swadaya salurannya sudah tertutup dan diganti dengan pipa,” jelasnya

Pihaknya menargetkan pekerjaan jalan ini tuntas di bulan Desember. Proses pengaspalan diakui Lale, relatif lebih mudah dan cepat dibandingkan pembangunan gedung. Kesulitan dihadapi rekanan justru pada pengaturan lalu lintas di kawasan tersebut. (cem)

Denda Pajak Dihapus 100 Persen, Masyarakat Terkena Dampak Banjir Gratis PBB

0
Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana didampingi Sekretaris Daerah H. Lalu Alwan Basri menyerahkan dokumen serta selebaran tentang kebijakan penghapusan denda 100 persen bagi wajib pajak yang menunggak pajak di tahun 2024(ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram mengeluarkan kebijakan penghapusan denda 100 persen bagi penunggak pajak bumi dan bangunan (PBB). Selain itu, masyarakat terkena dampak banjir digratiskan membayar pokok pajak bumi dan bangunan.

Sekda Kota Mataram H. Lalu Alwan Basri dikonfirmasi pada, Senin 4 Agustus 2025 menerangkan, kebijakan penghapusan denda pajak 100 persen untuk menata keuangan daerah dari sektor pendapatan asli daerah. Pihaknya juga ingin memberikan keringanan bagi masyarakat agar tidak terkena sanksi denda. “Masyarakat masih banyak yang menanyakan masalah itu, sehingga Pak Wali mengambil kebijakan menghapus denda pajak,” jelasnya.

Penghapusan denda pajak berlaku di bawah tahun 2025. Kebijakan ini berlaku selama tiga bulan mulai Agustus hingga Oktober. Pihaknya akan mengevaluasi dan melihat perkembangan efektifitas program tersebut. Apabila dirasa memberikan dampak signifikan maka kemungkinan diperpanjang sampai akhir tahun 2025. “Nanti kita laporkan ke Pak Wali mudah-mudahan ada kebijakan memperpanjang sampai akhir tahun,” terangnya.

Target PBB di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025 mencapai Rp30 miliar. Alwan menyebutkan, potensi sebenarnya melebihi dari target tersebut. Potensi ini akan disisir kembali supaya salah satu potensi pendapatan asli daerah bisa dioptimalkan.

Mantan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram menyebutkan, kebijakan penghapusan pajak 100 persen berpotensi ada kehilangan PAD mencapai 10 miliar. ‘’Iya,sebenarnya rugilah daerah,’’ jawabnya.

Masyarakat diminta disiplin atau tepat waktu membayar pajak bumi dan bangunan sebagai bentuk ketaatan membayar pajak. Alwan berharap kebijakan penghapusan denda pajak ini, dapat mendongkrak kesadaran masyarakat membayar pajak.

Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Ahmad Amrin menambahkan, kebijakan penghapusan denda pajak berpotensi menghilangkan pendapatan daerah mencapai sekitar Rp5 miliar – Rp6 miliar. Potensi kehilangan pendapatan ini dari denda pajak bumi dan bangunan Rp36 miliar.

Dari kebijakan ini kata Amrin, sebagai upaya mitigasi piutang. Selain itu, masyarakat yang tidak mampu terdampak banjir akan digratiskan pokok pembayaran PBB. “Nanti kita akan koordinasikan dengan kelurahan. Paling tidak mereka terdaftar sebagai penerima bantuan. Kita akan bebaskan pokok pajaknya,” demikian kata dia. (cem)

Lagu Tema Fornas VIII NTB 2025, Ini Penciptanya

0
E’ed and Friends bersama Hj. Asnirawati saat tampil pada kegiatan Fornas VIII NTB beberapa waktu lalu. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Kesuksesan penyelenggaraan Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) VIII di Nusa Tenggara Barat (NTB) bukan hanya terlihat dari lancarnya pertandingan dan antusiasme peserta, tetapi juga terasa lewat semangat yang tertuang dalam lagu tema resmi Fornas VIII NTB 2025.

Lagu penuh semangat ini ternyata lahir dari tangan-tangan kreatif dua pegawai Pemerintah Provinsi NTB: Dra. Hj. Asnirawati, M.Si dan Lalu Edi Setiawan.

Dengan dedikasi dan kecintaan mereka terhadap seni serta semangat Fornas berhasil melahirkan karya yang memikat dan menginspirasi. Hj. Asnirawati, yang akrab disapa Hj. Asni, saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB. Ia bertanggung jawab menyusun lirik dan konsep lagu tema Fornas.

“Lagu ini kami buat untuk membangkitkan semangat masyarakat dalam menjaga kebugaran, membangun keceriaan, dan menanamkan nilai sportivitas. Itulah ruh Fornas yang ingin kami sampaikan lewat lagu,” ujar Hj. Asni.

Menggandeng rekan satu instansi yang juga seorang musisi lokal, Hj. Asni mengajak Lalu Edi Setiawan dari Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda NTB untuk menciptakan aransemen dan komposisi musiknya. Edi, yang dikenal dengan sapaan akrab “Eed”, menyambut ajakan itu dengan antusias.

“Kolaborasi dengan Ibu Asni luar biasa. Beliau menyusun lirik dan syairnya, saya tinggal merangkai nada dan suasananya. Saya mencoba menangkap makna dari tiap bait, lalu menerjemahkannya dalam aransemen yang enerjik dan menggugah,” tutur Eed.

Lagu tema Fornas VIII NTB ini akhirnya menggema di berbagai panggung kegiatan Fornas, mulai dari pembukaan hingga penutupan. Irama yang penuh semangat, dipadu dengan lirik yang membangkitkan motivasi, menjadikannya cepat diterima masyarakat dan peserta dari seluruh Indonesia.

Tak sedikit kontingen daerah yang mengapresiasi lagu tersebut, bahkan beberapa di antaranya menjadikannya lagu pemanasan sebelum berlaga. Ini menjadi bukti bahwa karya lokal bisa memberikan dampak nasional.

Kisah di balik lagu tema ini menjadi salah satu cerita menarik dari gelaran Fornas VIII. Tak hanya tentang kompetisi dan kebugaran, Fornas di NTB juga menunjukkan bagaimana semangat kolaborasi dan kecintaan terhadap daerah bisa melahirkan karya yang bermakna dan dikenang. “Lagu ini kami persembahkan untuk NTB, untuk Indonesia, dan untuk semua pecinta olahraga masyarakat,” pungkas Hj. Asni.

Sementara “E’Ed and Friend’s adalah band Pop Alternatif yang terbentuk di Kota Mataram pada 2015. Grup musik ini dikenal dengan energi panggung yang tinggi dan lagu-lagu yang sudah banyak dibuat oleh masing masing personel.

E’ed and Friends juga sejak tahun 2015 sudah mengeluarkan beberapa karya seperti Pacu Gamaq yang diciptakan oleh pahlawan nasional asal Lombok yaitu TGKH Zainuddin Abdul Madjid. Setelah itu di tahun 2016 E’Ed and friends dipercaya untuk re – aransemen lagu Mars MTQ Nasional yang digelar di Kota Mataram.

Dengan lima anggota yang solid, E’ed and Friends siap menggebrak panggung musik lokal NTB maupun nasional. Grup musik ini beranggotakan Lalu Edi Setiawan (vokal/gitar), Muh Azhari (Ebong) (drum/percussions), Ahmad Zamroni (bass), Suhadi (gitar/vokal) dan Nopan Sudarman (keyboard). (ham)

Penyaluran Bantuan Pangan di NTB Capai 98,41 Persen, Di Atas Rata-Rata Nasional

0
Penyaluran Bantuan Pangan di NTB(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Penyaluran Bantuan Pangan (Bapang) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan progres signifikan dengan capaian realisasi hingga 98,41 persen per awal Agustus 2025. Angka ini tercatat berada di atas rata-rata nasional, yang saat ini berada di kisaran 75 persen.

Informasi ini disampaikan Sri Muniati, Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB.
“Sudah sampai 98,41 persen penyaluran ke transporter, dan untuk penyaluran ke Penerima Bantuan Pangan (PBP) sendiri sudah mencapai 90,08 persen,” ujarnya, Senin, 4 Agustus 2025.

Namun demikian, penyaluran belum sepenuhnya tuntas. Masih terdapat satu kecamatan yang belum selesai didistribusikan, yakni Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Permasalahan yang menghambat proses penyaluran di wilayah ini disebut-sebut akibat adanya penyesuaian pagu dan keberatan dari pihak desa terhadap perubahan tersebut.

“Yang belum bisa dikeluarkan tinggal Sekotong. Perubahan jumlah penerima dari tahun sebelumnya disebabkan adanya penyelarasan dengan kriteria terbaru yang ditentukan pemerintah pusat. Karena ada pengurangan jumlah data penerima, kepala desa di Sekotong tidak mau menerima berasnya. Mungkin khawatir sama warganya yang sebelumnya sudah menerima, tapi tahun ini tidak menerima. Tapi pagi tadi sudah ada pertemuan lintas pihak, mudah-mudahan bisa segera disalurkan.,” ujarnya.

Secara total, pagu bantuan pangan untuk NTB tahun ini mencapai 10.227.620 kilogram, yang ditujukan kepada 511.381 penerima. Dari jumlah tersebut, beras yang sudah tersalur kepada PBP mencapai lebih dari 9.213.520 kilogram. Angka tersebut menggambarkan bahwa NTB termasuk provinsi dengan progres distribusi yang cepat dan efisien.

Capaian tinggi ini disebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, Bulog, hingga aparat penegak hukum.

“Alhamdulillah kita di NTB mendapat support dari semua pihak. Realisasinya relatif bagus di atas rata-rata nasional,” imbuhnya.

Penyaluran bantuan pangan ini merupakan bagian dari program perlindungan sosial pemerintah yang menyasar rumah tangga rentan, berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan sumber lain yang telah diverifikasi ulang. Diharapkan proses penyaluran dapat segera rampung 100 persen.(bul)

Museum Tematik Jadi Strategi Baru Destinasi Wisata NTB

0
Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nuralam memberikan sambutan pada FGD pembentukan Museum Tematik di Aula Samalas Museum Negeri NTB, Senin, 4 Agustus 2025. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Dalam rangka mendukung pemajuan kebudayaan di Nusa Tenggara Barat (NTB), Museum Negeri NTB menginisiasi Focus Group Discussion (FGD) bersama para tokoh budaya, akademisi, dan praktisi kebudayaan untuk membahas pembentukan Museum Tematik.

“Inisiasi Museum Tematik ini untuk memberikan pendekatan yang lebih kontekstual dan relevan, baik bagi generasi muda maupun wisatawan, dalam memahami nilai-nilai budaya lokal,” ungkap Kepala Museum NTB, Ahmad Nuralam, dalam kegiatan FGD, pada Senin, 4 Agustus 2025. Hadir juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB, H. Abdul Aziz, SH., M.H.

Menurut Nuralam pentingnya museum hari ini tidak lagi sekadar menjadi tempat menyimpan benda bersejarah, melainkan harus mampu menjadi ruang yang hidup dan interaktif.

“Kita ingin membawa museum lebih dekat dengan masyarakat melalui pendekatan tematik. Dengan museum yang mengangkat tema tertentu kita tidak hanya melestarikan, tetapi juga menghidupkan kembali memori kolektif masyarakat,” ujar Nuralam.

Ia menegaskan museum tematik merupakan salah satu solusi untuk menjawab tantangan zaman, terutama dalam menyampaikan narasi budaya yang lebih spesifik, interaktif, dan relevan dengan generasi muda.

Untuk itu diharapkan inisiatif ini dapat menjadi motor penggerak pemajuan kebudayaan yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi NTB sebagai laboratorium kebudayaan maritim, agraris, dan spiritual di Indonesia Timur.

“Jadi hasil FGD ini akan kami jadikan sebagai bahan kajian lanjutan yang akan diterjemahkan ke dalam rencana aksi pembangunan museum tematik di NTB,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB, H. Abdul Aziz mengatakan NTB adalah provinsi yang memiliki keragaman budaya, sehingga pembentukan museum tematik yang harus diperhatikan adalah temanya.

“Jadi kalau kita ingin membentuk museum tematik tentu pertama yang harus diperhatikan adalah temanya. Sehingga tema itu akan menjadi pusat narasi identitas lokal yang hidup dan kontekstual,” tuturnya.

Dalam diskusi ini menghadirikan tiga narasumber di antaranya, Emeritus Curator of Southeast Asian Art and Material Culture, Museum & Art Gallery of the Northern Territory, Australia, Dr James Bennett, Antropologi Budaya UIN Mataram Prof. Dr. H. M. Saleh Ending, dan Tim Percepatan Pembangunan NTB Chairul Mahsul yang menyampaikan materi tentang strategi, urgensi, dan promosi pembentukan museum tematik.

Diskusi yang berlangsung dinamis, peserta FGD sepakat dengan pembentukan museum tematik. Tema besar yang diusulkan untuk Museum Tematik adalah tentang sejarah dan budaya yang disi oleh beberapa koleksi yang mengambarkan letusan gunung Samalas, Rinjani dan Tambora di antaranya kain, senjata, dan manuskrip.

Tim Percepatan Pembangunan NTB, Chairul Mahsul, mengatakan Pemprov NTB telah menargetkan pembentukan dua hingga tiga museum tematik dalam lima tahun ke depan sebagai bagian dari upaya diversifikasi destinasi budaya dan penguatan ekosistem kebudayaan di daerah.

Menurut Chairul, gagasan Museum Tematik telah tertuang secara konkret dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB sebagai langkah strategis pembangunan sektor kebudayaan.

“Konsep diversifikasi museum ini bukan sekadar wacana, melainkan telah menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah lima tahun ke depan,” tegas mantan Kepala Bappeda NTB ini.

Ia menjelaskan Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menginginkan kehadiran Museum Tematik karena museum terbukti menjadi salah satu destinasi utama wisatawan, sekaligus berfungsi sebagai pusat riset, pengenalan budaya, dan ruang interaksi kebudayaan.

“Dengan dilaksanakannya FGD ini, kita semakin mendekatkan ide besar tersebut pada aksi nyata. Harapannya, forum ini dapat melahirkan hasil konkret untuk memulai pembentukan Museum Tematik di NTB,” ujarnya.

Terkait infrastruktur, mantan Sekretaris DPRD NTB ini juga mengungkapkan bahwa gedung Museum Tematik dapat memanfaatkan bangunan eks-kantor pemerintah yang tidak lagi aktif akibat proses merger instansi.

“Kita tidak perlu mengalokasikan anggaran baru atau membeli lahan. Gedung yang tersedia bisa segera difungsikan untuk mempercepat realisasi Museum Tematik,” ujarnya. (ham)

Rupiah Menguat Seiring Data NFP AS Jauh di Bawah Ekspektasi Pasar

0
Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong memperkirakan nilai tukar (kurs) rupiah menguat seiring data pekerjaan Nonfarm Payrolls (NFP) Amerika Serikat (AS) sangat melemah.

“Rupiah diperkirakan akan menguat terhadap dolar AS yang melemah cukup tajam setelah data pekerjaan AS NFP yang sangat lemah memicu peningkatan pada prospek pemangkasan suku bunga oleh The Fed (Federal Reserve),” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Mengutip Anadolu, NFP AS tercatat mencapai 73 ribu lapangan kerja pada bulan Juli 2025, jauh di bawah ekspektasi pasar yang sebesar 106 ribu.

Adapun penambahan lapangan kerja untuk bulan Juni direvisi turun sebesar 133 ribu dari 147 ribu.

Untuk tingkat pengangguran, naik tipis menjadi 4,2 persen pada bulan Juli dari 4,1 persen pada Juni, sesuai perkiraan.

Jumlah pengangguran sedikit berubah di angka 7,2 juta pada bulan Juli, sementara tingkat partisipasi angkatan kerja berada di angka 62,2 persen.

Sementara itu, rasio lapangan kerja terhadap populasi stabil di angka 59,6 persen pada bulan Juli, dan jumlah orang yang bukan angkatan kerja tetapi saat ini menginginkan pekerjaan sedikit berubah yaitu 6,2 juta.

Terkait rata-rata pendapatan per jam untuk semua karyawan non-pertanian, naik 0,3 persen menjadi 36,44 per dolar AS pada bulan Juli dibandingkan dengan Juni, sementara secara tahunan naik 3,9 persen.

Menurut Lukman, data NFP AS yang melemahkan kurs dolar AS mendorong harapan pemangkasan suku bunga Fed sebanyak dua kali pada tahun ini sebesar 100 persen dengan total 50 basis points (bps). Ekspektasi tiga kali pemangkasan suku bunga dengan total 75 bps juga meningkat dari 46,4 persen menjadi 48,1 persen.

Potensi pemotongan tersebut diperkirakan terjadi pada September, Oktober, dan Desember.

“Pelemahan besar pada data tenaga kerja ini besar kemungkinan karena kekhawatiran investor akan tarif Trump yang akan berdampak sangat negatif pada perekonomian AS,” ungkap Lukman.

Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Senin pagi di Jakarta menguat sebesar 104 poin atau 0,63 persen menjadi Rp16.409 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.513 per dolar AS. (ant)

Harga Emas Antam Hari Ini di Angka Rp1,946 Juta Per gram

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Senin, berada di angka Rp1.946.000 per gram, dengan harga jual kembali (buyback) sebesar Rp1.792.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Senin:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp1.023.000.

‎- Harga emas 1 gram: Rp1.946.000.

‎- Harga emas 2 gram: Rp3.832.000.

‎- Harga emas 3 gram: Rp5.723.000.

‎- Harga emas 5 gram: Rp9.505.000.

‎- Harga emas 10 gram: Rp18.955.000.

‎- Harga emas 25 gram: Rp47.262.000.

‎- Harga emas 50 gram: Rp94.445.000.

‎- Harga emas 100 gram: Rp188.812.000.

‎- Harga emas 250 gram: Rp471.765.000.

‎- Harga emas 500 gram: Rp943.320.000.

‎- Harga emas 1.000 gram: Rp1.886.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

BBPOM di Mataram Intensifkan Patroli Siber Awasi Kosmetik Berbahaya

0
Yosef Dwi Irwan(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram terus menggencarkan patroli siber untuk menekan peredaran kosmetik berbahaya yang dipasarkan secara daring. Kepala BBPOM Mataram, Yosef Dwi Irwan, mengungkapkan bahwa maraknya penjualan kosmetik melalui media sosial dan e-commerce telah membuka celah baru bagi pelaku usaha “nakal” untuk mengedarkan produk kecantikan mengandung bahan kimia berbahaya.

“Banyak pelaku usaha memanfaatkan platform digital untuk menjual produk secara berlebihan, menjanjikan hasil instan, tapi kandungannya tidak jelas. Ini sedang kami pantau secara intensif,” ujar Yosef, Senin, 4 Agustus 2025.

BBPOM Mataram mencatat, pelaku kerap menyamarkan produk berbahaya dengan kemasan menarik dan promosi bombastis, seperti klaim “putih dalam semalam” atau “bebas jerawat seketika”. Parahnya lagi, beberapa produk tersebut bahkan mencatut nomor izin edar fiktif atau tetap ditambahkan bahan terlarang meskipun telah memiliki izin resmi dari BPOM.

“Modusnya, setelah izin edar resmi keluar, mereka diam-diam menambahkan bahan aktif seperti merkuri, hidrokinon, atau asam retinoat. Maka produk yang beredar bisa ada dua versi: yang aman dan yang mengandung bahan berbahaya,” jelas Yosef.

Hasil patroli siber BBPOM Mataram dikirimkan ke BPOM pusat dan diteruskan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Tim Digital (Komdigi) untuk dilakukan takedown terhadap konten promosi ilegal. Data tersebut juga digunakan sebagai acuan tim pengawas di lapangan dalam menelusuri keberadaan produk maupun pelakunya.

Menurut Yosef, keberhasilan pengawasan tidak bisa hanya bertumpu pada aparat. Diperlukan komitmen pelaku usaha dan partisipasi aktif masyarakat untuk melaporkan produk mencurigakan.

“Kami tidak bisa mengawasi 7×24 jam. Pilar pengawasan yang efektif adalah komitmen pelaku usaha dan kesadaran masyarakat,” tegasnya.

BBPOM Mataram juga secara berkala melakukan pengawasan post-market melalui pengambilan sampel produk di pasaran dan pengujian laboratorium. Namun, produk yang dijual secara daring kerap kali lolos dari pengawasan karena berpindah-pindah akun dan platform.

Lebih lanjut, Yosef mengingatkan bahwa memproduksi dan mengedarkan kosmetik tanpa izin edar merupakan pelanggaran serius. Pelaku bisa dijerat pidana maksimal 12 tahun penjara atau denda hingga Rp5 miliar sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

“Kami tidak segan menindak. Jika ditemukan unsur pidana, pelaku akan diproses hukum dan berhadapan langsung dengan aparat penegak hukum,” katanya.

Yosef pun mendorong masyarakat agar menjadi konsumen cerdas melalui gerakan Cek KLIK sebelum membeli produk kosmetik, yakni:
• Cek Kemasan: Pastikan tidak rusak atau bocor
• Cek Label: Periksa komposisi, nama produsen, dan tanggal kedaluwarsa
• Cek Izin Edar: Verifikasi nomor BPOM di https://cekbpom.pom.go.id
• Cek Kedaluwarsa: Hindari produk tanpa tanggal kedaluwarsa

“Jangan tergoda kemasan cantik atau hasil glowing instan. Justru itu bisa jadi red flag,” pungkas Yosef.

Selain BBPOM Mataram, seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di Indonesia kini aktif melakukan post-market surveillance dan patroli digital sebagai upaya terkoordinasi untuk memberantas peredaran kosmetik ilegal yang membahayakan kesehatan masyarakat. (bul)