Beranda blog Halaman 48

Srikandi PLN UIP Nusra Serahkan Bantuan Paket Usaha untuk UMKM Ibu Tunggal

0
Penyerahan bantuan paket usaha oleh Srikandi PLN kepada Siti Arbaiyah, pemilik UMKM Arrendi.
Penyerahan bantuan paket usaha oleh Srikandi PLN kepada Siti Arbaiyah, pemilik UMKM Arrendi.

Mataram (ekbisntb.com) – Srikandi PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) menyerahkan bantuan paket usaha kepada lima pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dikelola ibu tunggal di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), melalui program Women Support Women, Kamis, 24 September 2026.

Program tersebut merupakan bagian dari kepedulian Srikandi PT PLN (Persero) UIP Nusra terhadap perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga sekaligus menjalankan usaha secara mandiri. Sebelum bantuan diberikan, Srikandi PLN melakukan pendataan terhadap penerima dan mengidentifikasi kebutuhan peralatan usaha yang dapat membantu meningkatkan produktivitas masing-masing UMKM.

Lima UMKM penerima bantuan tersebut yakni UMKM Arrendi milik Siti Arbaiyah yang bergerak di bidang usaha nasi kuning; Dewi Kuliner milik Ibu Laksmi yang menyediakan nasi kebuli, mi ayam, dan makanan lainnya; Kantin PLN milik Ibu Darma yang menjual nasi campur dan berbagai minuman; Us Cookiess milik Ibu Yanti yang memproduksi kue kering; serta UMKM Barokah milik Ibu Wiwin yang memproduksi keripik dan dodol.

Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing usaha. UMKM Arrendi dan Dewi Kuliner mendapatkan booth jualan, magic com, blender, serta mesin cup sealer dan copper. Kantin PLN memperoleh kulkas dan blender, sementara Us Cookiess mendapatkan mixer, oven listrik, dan meja. Adapun UMKM Barokah memperoleh alat khusus untuk mengaduk adonan tepung serta freezer.

Selain peralatan usaha, Srikandi PT PLN (Persero) UIP Nusra juga memberikan aplikasi dan mesin printer untuk membantu pencatatan hasil penjualan, banner untuk mendukung identitas usaha, serta pakaian usaha bagi para penerima bantuan.

Ketua Srikandi PT PLN (Persero) UIP Nusra, Henny Ariyanti, mengatakan bantuan tersebut diberikan berdasarkan kebutuhan masing-masing pelaku usaha agar dapat dimanfaatkan secara langsung untuk mendukung aktivitas dan pengembangan UMKM.

“Kami berharap bantuan dari Srikandi PLN ini dapat membantu usaha ibu-ibu semakin berkembang. Bantuan yang diberikan kami sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing usaha sehingga dapat digunakan dan memberikan manfaat secara langsung,” ujar Henny.

Para penerima bantuan menyambut baik dukungan yang diberikan. Laksmi, pemilik UMKM Dewi Kuliner, mengaku terbantu karena peralatan yang diterimanya dapat menunjang kebutuhan usaha sehari-hari.

“Saya sangat berterima kasih kepada PLN karena bantuan yang diberikan sangat berguna untuk mendukung usaha jualan saya,” ujar Laksmi.

Hal senada disampaikan Siti Arbaiyah, pemilik UMKM Arrendi. Ia mengaku bersyukur dan merasa terbantu setelah mendapatkan bantuan dari Srikandi PLN.

“Terima kasih kepada Srikandi PLN atas bantuan yang diberikan. Saya sangat bersyukur dan merasa beruntung mendapatkan bantuan ini,” katanya.

Sementara itu, Yanti, pemilik UMKM Us Cookiess, menyampaikan apresiasi atas bantuan peralatan yang diterimanya.

“Saya sangat berterima kasih dan senang atas bantuan dari PLN. Bantuan ini sangat membantu usaha saya,” ujar Yanti.

General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, RDW. Manurung, mengatakan program Women Support Women menjadi bagian dari upaya PLN untuk menghadirkan manfaat yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat, khususnya melalui pemberdayaan ekonomi.

“Perempuan memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian keluarga dan masyarakat. Melalui program ini, kami ingin memberikan dukungan yang konkret sesuai kebutuhan para pelaku usaha, sehingga dapat membantu meningkatkan produktivitas dan mengembangkan usaha,” ujar Manurung.

Ia menambahkan, PT PLN (Persero) UIP Nusra akan terus mendorong kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program sosial yang memberikan manfaat berkelanjutan.(bul)

Lima KDKMP Belum Bisa Beroperasi

0
Lima KDKMP Belum Bisa Beroperasi
(EKBIS NTB/ils) Budi Prasetiyo


Sumbawa Besar (EKBIS NTB)– Pemkab Sumbawa memastikan lima bangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah diverifikasi dan validasi (verval) masih belum layak beroperasi. Sebab, hasil temuan di lapangan sarana penunjang yang masih harus dilengkapi.


“Masih ada yang belum lengkap dan harus dilengkapi. Kami judah melaporkan hasil temuan tersebut ke PT Agrinas dengan harapan bisa dilengkapi, sehingga lima KDKMP segera beroperasi,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo kepada wartawan, Jumat (25/9).


Ia mengatakan, lima bangunan KDKMP telah rampung dibangun untuk dilakukan verivali. Lima bangunan KDKMP tersebut berada di Desa Dalam Kecamatan Alas, Desa Usar Mapin Kecamatan Alas Barat, Desa Pukat Kecamatan Utan dan Desa Tarusa Kecamatan Buer.


Menurut Sekda, salah satu item yang sudah dilengkapi dari hasil Verval tersebut yakni fasilitas etalase barang. Selain itu, truk, roda tiga sebagai sarana pengangkutan barang. Sementara, item lainnya masih belum tersedia dan sudah dilaporkan ke PT Agrinas.


“Kalau dari segi kelayakan bangunan sudah tidak ada persoalan lagi, hanya itent penunjang operasional saja yang harus dilengkapi dan itu semua sudah kita laporkan,” terangnya.


Dikatakan, konsep pengelolaan KDKMP harus bertumpu pada prinsip dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Pemerintah tidak akan mengambil alih pengelolaan, melainkan berperan memberikan stimulus, dukungan, dan pendampingan agar koperasi dapat berkembang secara mandiri dan profesional.


Keberadaan KDKMP diharapkan bisa menjadi solusi atas berbagai persoalan tata niaga barang yang menjadi kebutuhan pokok di tingkat bawah. “Beberapa waktu lalu kita baru saja berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindak tegas oknum pengecer tak berizin yang menimbun gas elpiji 3 kilogram di wilayah Kecamatan Alas. Ke depan, hal-hal merugikan seperti ini bisa kita tekan melalui KDKMP,” tukasnya. (ils)

Lahan Pertanian Menyusut 10,01 Hektare

0
Lahan Pertanian Menyusut 10,01 Hektare
(EKBIS NTB/dok) Abdul Najir


Kota Bima (EKBIS NTB) – Luas lahan pertanian di Kota Bima menyusut 10,01 hektare. Berdasarkan data luas lahan pertanian di tahun 2024 tercatat 1.492,67 hektare turun menjadi 1.482,66 hektare pada 2025. Hal ini disebabkan akibat alih fungsi lahan pertanian.


Kepala Dinas Pertanian Kota Bima, Abdul Najir, S.Pt., M.M., mengatakan alih fungsi lahan menjadi bagian dari perubahan luas lahan pertanian yang tercatat dalam data perkembangan luas lahan dan pemanfaatannya di Kota Bima.
Penyusutan lahan terjadi di tiga kecamatan yakni, Kecamatan Mpunda mencatat pengurangan terbesar 6,09 hektare.


Di Rasanae Timur, luas lahan berkurang 2 hektare dari total luas lahan 605,83 hektare menjadi 603,83 hektare. Sementara, Kecamatan Raba kehilangan 1,92 hektare dari 520,52 hektare menjadi 518,60 hektare.
“Iya, alih fungsi lahan pertanian menjadi penyebab penyusutan lahan,” kata Abdul Najir saat dikonfirmasi, Jumat (25/9).


Menurut Abdul Najir, lahan pertanian yang masih ada menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dijaga keberlanjutannya. Perhatian khusus diberikan terhadap lahan yang masuk dalam kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).


Pengamanan lahan pertanian lanjutnya, tidak dapat dilakukan Dinas Pertanian secara sendiri. Pengendalian pemanfaatan ruang membutuhkan koordinasi dengan instansi lain yang memiliki kewenangan terkait tata ruang dan pertanahan.


“Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pertanian tentu tidak bisa berjalan sendiri,” katanya.
Karena itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan Bidang Tata Ruang PUPR Kota Bima dan Kantor Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Bima. Koordinasi tersebut diarahkan untuk memastikan pemanfaatan ruang dan lahan tetap dapat dipantau. Selain itu, koordinasi ini juga dibutuhkan untuk memastikan proses perizinan dikendalikan secara bersama. (hir)

Belanja Pegawai di Dompu Capai 58,98 Persen

0
Belanja Pegawai di Dompu Capai 58,98 Persen
(EKBIS NTB/dok) Muhammad Syahroni


Dompu (EKBIS NTB) – Belanja daerah Kabupaten Dompu dalam rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 meningkat cukup signifikan. Kenaikan terutama terjadi pada belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang secara keseluruhan bertambah lebih dari Rp120 miliar.


Dalam nota keuangan perubahan APBD 2026 diketahui belanja daerah direncanakan mencapai Rp1.292.237.408.970, naik dari sebelumnya sekitar Rp1,175 triliun.


Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni, SP., MM., dikonfirmasi pada,Jumat (25/9) menjelaskan dalam postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tercatat belanja pegawai meningkat sebesar Rp44,59 miliar dari Rp717,60 miliar menjadi Rp762,19 miliar. Secara akumulatif belanja pegawai meningkat mencapai 58,98 persen. Kenaikan belanja pegawai diklaim bukan dipicu kenaikan tambahan penghasilan pegawai.


“Kenaikan belanja pegawai tersebut disebabkan karena adanya penyesuaian kebutuhan untuk pembayaran gaji dan TPP serta pemenuhan iuran jaminan kesehatan,” kata Syahroni.


Ia menjelaskan, besaran TPP ASN ditetapkan dalam satu tahun anggaran dan persetujuannya dari Kementerian Dalam Negeri diberikan satu kali dalam setahun. Karena itu, kenaikan anggaran belanja pegawai pada perubahan APBD 2026 tidak berarti adanya kenaikan TPP ASN.


Syahroni mengatakan, penyesuaian tersebut juga sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Penetapan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (DBH).


Kebijakan tersebut kata dia, antara lain diarahkan untuk mendukung kebutuhan pembayaran gaji ASN.
Selain belanja pegawai, kenaikan cukup besar juga terjadi pada belanja barang dan jasa. Anggarannya bertambah Rp78,22 miliar dari alokasi Rp291,41 miliar menjadi Rp369,63 miliar.


Syahroni menjelaskan, tambahan anggaran belanja barang dan jasa tersebut dominan diarahkan untuk peningkatan pelayanan publik yang tersebar pada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk penyesuaian gaji bagi PPPK Paruh Waktu.


“Hal ini dilakukan sehubungan dengan terbatasnya operasional OPD pada APBD murni untuk pencapaian tupoksi OPD,” jelasnya.
Di sisi lain, pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2026 direncanakan sebesar Rp1.220.199.063.620. Nilai tersebut masih lebih rendah dibandingkan total belanja daerah sehingga terdapat defisit sebesar Rp72,03 miliar. Defisit tersebut akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang meningkat dari sebelumnya Rp46,5 miliar menjadi Rp72,03 miliar.


Sementara itu, tidak terdapat pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan. Dengan demikian, sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) ditargetkan sebesar nol rupiah. (ula)

Konstruksi Blok Elang, Dewan Minta Informasi Dibuka Luas kepada Masyarakat

0
Konstruksi Blok ElangDewan Minta Informasi Dibuka Luas kepada Masyarakat
(EKBIS NTB/ils) Gitta Liesbano


Sumbawa Besar (EKBIS NTB)– Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Sumbawa, Gitta Liesbano meminta PT AMNT untuk membuka informasi secara luas kepada masyarakat terkait kebutuhan tenaga kerja maupun hal lainnya jelang konstruksi penambangan tembaga dan emas di Blok Elang.


“Investasi itu kita terima dengan sangat baik. Cuma karena banyak tuntutan masyarakat, sehingga kita minta agar perusahaan bisa duduk bersama untuk kita bicarakan semuanya,” katanya kepada wartawan, Jumat (25/9).


Kehadiran investasi di daerah lanjut Gitta, pada prinsipnya merupakan peluang yang perlu disambut dengan baik. Namun, perkembangan investasi juga harus dibarengi komunikasi yang terbuka antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat.


Menurutnya, informasi tersebut penting agar masyarakat tidak bergerak berdasarkan asumsi atau informasi yang belum jelas. Artinya, komunikasi yang baik dan transparan sejak awal, masyarakat dapat mempersiapkan diri sesuai kebutuhan perusahaan.


“Yang penting itu komunikasi. Kita perlu tahu mereka mau apa, terkait tenaga kerja dan yang lainnya. Kalau kebutuhannya nanti seperti apa, masyarakat bisa mempersiapkan diri dari sekarang,” tambahnya.


Ia menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat di wilayah lingkar tambang. Bahkan informasi mengenai perkembangan proyek harus disampaikan secara berjenjang sehingga bisa dipahami oleh masyarakat secara luas dan tidak hanya asumsi publik secara liar.


Gitta berharap perusahaan bisa memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tahapan proyek, termasuk kebutuhan tenaga kerja dan jenis kompetensi yang dibutuhkan,sehingga para tenaga kerja lokal memiliki waktu yang cukup untuk meningkatkan kemampuan dan mempersiapkan diri.


“Kesiapan tenaga kerja lokal menjadi salah satu hal penting agar kehadiran investasi tidak hanya berjalan dari sisi proyek semata, tetapi bisa membuka ruang partisipasi dan manfaat ekonomi,” tukasnya. (ils)

Bendung Sungai Wadon Rusak, Tokoh Masyarakat Sandik Berharap Pemkab Bantu Petani Terdampak

0
Bendung Sungai Wadon Rusak, Tokoh Masyarakat Sandik Berharap Pemkab Bantu Petani Terdampak
Mustafa Kamal (EKBIS NTB/her)

Giri Menang (EKBIS NTB) – Kerusakan Bendung Sungai Wadon, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat (Lobar) yang mengancam puluhan hektare lahan pertanian di desa Sandik dan desa lainnya perlu menjadi perhatian serius dari Pemkab.

Pasalnya, dua tahun kerusakan Bendung Sungai itu tak kunjung diperbaiki. Padahal air bendung Sungai itu menjadi pasokan utama air ke sawah warga.

Tokoh masyarakat Desa Sandik, Mustafa Kamal menyuarakan kondisi kebutuhan vital petani di desa itu yang tidak bisa memanfaatkan air irigasi selama dua tahun. Ia menyuarakan hal yang sama dengan harapan petani di Desa Sandik, yang terdiri dari beberapa subak, di antaranya Subak Pelemapat, Sandik, Perempung agar jaringan irigasi bisa dimanfaatkan.

“Karena sudah dua tahun tidak pernah ada respons, artinya yang langsung menyikapi permasalahan ini,” tegasnya, Jumat (25/9/2026).

Kondisi ini merugikan petani, karena menggunakan sumur gali dengan air seadanya untuk mengairi sawah. Saat ini kata dia kebetulan saja musim tanam palawija, namun untuk musim tanam selanjutnya nanti kalau Bendung Sungai Wadon belum diperbaiki maka petani kembali susah lagi dengan air irigasi. Karena dua tahun semenjak irigasi itu tidak dialiri air dari Bendung Sungai wadon, petani kerap kali tidak bisa menanam padi akibat kendala air.

Sementara luas lahan pertanian warga yang terdampak akibat tidak dialiri air irigasi ini sangat luas, kasiran antara 25 hektare hingga 30 hektare. “Sekitar 25 hektare sampai 30 hektar, itu di Sandik saja, belum di daerah lain ya lebih,” imbuhnya.

Petani pun harus mengeluarkan biaya lebih untuk bisa mengairi sawahnya untuk sumur dan mesin sedot air. Belum lagi biaya BBM, ditambah tingkat kesulitan petani mengakses BBM harus ada barcode.”Itu menimbulkan kesulitan lagi bagi petani,” ujarnya.

Terlebih lagi kondisi kekeringan saat ini berdampak juga terhadap para petani dalam mengairi sawahnya. Ia dan warga pun sudah sering menyampaikan ke pemerintah, baik ke desa hingga Pemkab untuk mengaliri lagi jaringan irigasi ini.

“Katanya tahun besok, tahun besok lagi, nyatanya tahun ini yang lebih dulu direalisasikan itu saluran, artinya bukan Bendungnya yang diperbaiki. Padhal permasalahan intinya ada di bendungnya itu, yang bisa mengangkat air sungai itu ke saluran irigasi,” ungkapnya.

Justru ia mempertanyakan, bukan bendung sungai rusak yang diperbaiki tetapi salurannya. Padhal kalau jaringan saja yang diperbaiki tentu tidak ada dampaknya. Karena, air irigasi tetap tidak bisa mengalir ke sawah warga disebabkan air yang naik ke jaringan irigasi itu tidak ada. Sementara sumber air Irigasi itu dari Bendung Sungai itu. Sedangkan kondisi jaringan irigasi dinilai masih layak untuk dimanfaatkan. Kalaupun ada perbaikan atau sambungan bisa menyusul,setelah bendung sungai itu diperbaiki.

Ia berharap penanganan bendung itu secara kokret, tidak sekadar wacana. Petani atau Poktan nantinya perlu dilibatkan dalam kerangka penanganan jaringan ini.

Ia juga meminta Pemkab menidaklanjuti keluhan petani ini agar tidak merugikan mereka. “Karena sekian lama belum diperbaiki, kami juga mau kejelasan penanganan seperti apa?” tegasnya.

Terlebih lagi hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak yang bergantung dari irigasi tersebut. Terlebih lagi, banyak petani ini bukan pemilik lahan tetapi penggarap, sehingga dengan beban biaya menggarap sawah saat ini sangat memberatkan mereka. (her)

Polres Lotim Bantu Kurangi Beban Warga Jerowaru yang Krisis Air Bersih

0
Polres Lotim Bantu Kurangi Beban Warga Jerowaru yang Krisis Air Bersih
(EKBIS NTB/ist) PENYALURAN AIR - Kegiatan penyaluran air bersih ke warga Desa Pena, Kecamatan Jerowaru, Lotim, Jumat (25/9/2026).

Selong (EKBIS NTB)– Polres Lombok Timur (Lotim) kembali hadir meringankan beban warga Jerowaru yang mengalami krisis air bersih. Sebanyak 15 ribu kuer air bersih disalurkan untuk warga Gubuk Montong Kelelek, Dusun Pene Utara, Desa Pene, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, pada Jumat (25/9/2026).


Bantuan tersebut disalurkan melalui kegiatan bakti sosial sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih selama musim kemarau.


Dalam kegiatan tersebut, Polres Lombok Timur mengerahkan tiga unit tangki air bersih. Masing-masing tangki berkapasitas 5.000 liter, sehingga total bantuan yang disalurkan mencapai 15.000 liter air bersih.


Air bersih tersebut diperuntukkan bagi sekitar 55 kepala keluarga (KK) yang tinggal di Gubuk Montong Kelelek, Dusun Pene Utara.
Penyaluran bantuan turut dihadiri Kabag Logistik Polres Lombok Timur AKP Sukirman, Iptu Heru Kristianto, Kapolsek Jerowaru Ipda M. Irwan, S.H., Pj. Kepala Desa Pene Mastur Amir, S.KM., MAP., serta Kepala Wilayah Pene Utara H. Subuh.


Pj. Kepala Desa Pene bersama Kepala Wilayah Pene Utara dan warga penerima manfaat menyampaikan apresiasi serta terima kasih kepada Polres Lombok Timur atas bantuan air bersih yang diberikan.


Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di tengah musim kemarau yang menyebabkan sejumlah wilayah mengalami keterbatasan ketersediaan air bersih.


Warga dan pemerintah setempat juga berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Pasalnya, wilayah tersebut menghadapi persoalan kekurangan air bersih setiap kali musim kemarau tiba.


Sementara itu, Bhabinkamtibmas Desa Pene, Briptu Aunul akan terus memantau kondisi masyarakat di lapangan. Koordinasi dengan pemerintah desa dan pihak terkait juga akan dilakukan apabila warga masih membutuhkan distribusi air bersih berikutnya.


PS Kasi Humas Polres Lombok Timur, Iptu Lalu Rusmaladi mengatakan, penyaluran air bersih tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian sekaligus upaya Polri membantu masyarakat yang membutuhkan.


Harapannya, bantuan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat musim kemarau. (rus)

Urus Izin Penyaluran Air ke Trawangan, Pemprov NTB Bantu Fasilitasi PT TCN

0
Urus Izin Penyaluran Air ke TrawanganPemprov NTB Bantu Fasilitasi PT TCN
Abul Chair (EKBIS NTB/era)


Mataram (EKBIS NTB) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong penyelesaian persoalan penyaluran air ke kawasan Gili Trawangan, termasuk dengan membantu PT TCN mengurus legalitas yang diperlukan untuk penyaluran air ke kawasan tersebut.


Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair, mengatakan persoalan legalitas menjadi salah satu hal yang perlu segera diselesaikan agar tata kelola penyediaan air di kawasan wisata prioritas Gili Trawangan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan.


“Karena memang mandatnya kepada Perumda, dan Perumda sudah ada perjanjian dengan TCN, maka yang pertama tentu legalitas dan lainnya itu yang terus kita urus,” ujarnya, kemarin.


Menurutnya, PT TCN sebelumnya juga telah meminta fasilitasi pemerintah dalam pengurusan perizinan, khususnya terkait tata ruang. Pemprov NTB kemudian mendorong agar proses tersebut dapat ditindaklanjuti bersama kementerian terkait. “Pihak TCN sendiri meminta untuk difasilitasi dalam pengurusan izin terhadap tata ruang itu,” lanjutnya.


Di samping itu, Ia juga menekankan pentingnya kepatuhan PT TCN terhadap aspek legalitas dalam menjalankan bisnis penyediaan air. Menurutnya, keberlangsungan usaha tidak hanya berkaitan dengan keuntungan, tetapi juga harus ditopang legalitas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.


“Bisnis itu bukan bicara tentang keuntungan, tapi juga bicara legalitas. Di atas segalanya adalah tertib dan taat peraturan perundangan,” katanya.


Adapun pengurusan legalitas tersebut tidak serta-merta menghapus proses penegakan hukum perusahaan itu pada kasus dugaan perusakan ekosistem laut di Trawangan. Penegakan hukum maupun pemberian denda tetap tegasnya tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.


“Kita minta ke Kementerian Lingkungan Hidup bagaimana kemudian penegakan hukumnya tetap jalan, dendanya tetap jalan, tapi izin tata ruang itu tetap diberikan sesuai dengan kepentingan,” ungkapnya.


Ia menilai, persoalan di Gili Trawangan tidak bisa diselesaikan secara sektoral. Diperlukan koordinasi antara sektor pariwisata, kelautan, lingkungan hidup, serta pemerintah daerah dan kementerian terkait.


Karena itu, pemerintah mendukung Kementerian Koordinator Infrastruktur untuk mengoordinasikan penyelesaian persoalan tersebut. Evaluasi secara menyeluruh juga dinilai diperlukan agar berbagai kepentingan di kawasan Gili Tramena dapat ditangani dalam satu tata kelola.


“Tidak sendiri-sendiri berjalan sendiri, pariwisata berjalan sendiri, kelautan berjalan sendiri, lingkungan berjalan sendiri. Semua mestinya menjadi bagian dari penyelesaian itu,” tambahnya.

Saat ini, ketersediaan air di kawasan tersebut masih dapat diantisipasi melalui sistem Sea Water Reverse Osmosis (SWRO). Abul berharap, persoalan penyediaan air tidak berdampak terhadap aktivitas pariwisata di Gili Tramena, terlebih menjelang agenda MotoGP. (era)


Antisipasi Tiket Palsu saat MotoGPITDC Lakukan Pengamanan Ganda

0
Antisipasi Tiket Palsu saat MotoGPITDC Lakukan Pengamanan Ganda
Ilustrasi ITDC lakukan pengamanan ganda untuk mengantisipasi penggunaan tiket palsu saat MotoGP Mandalika 2026. (EKBIS NTB/Artificial Intlelligence).


Mataram (EKBIS NTB) – Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) akan melakukan pengamanan ganda untuk mengantisipasi adanya tiket palsu selama perhelatan MotoGP Mandalika 2026 yang akan dilaksanakan pada 9-11 Oktober 2026 mendatang. Pengamanan yang dilakukan berupa menyematkan hologram dan barcode pada setiap tiket MotoGP.


Chairman MotoGP Mandalika 2026 sekaligus Direktur Operasi ITDC, Troy Reza Waroka, memastikan tidak akan lagi kasus tiket palsu pada MotoGP tahun ini. Selain menyematkan hologram dan barcode, ITDC juga membagi kategori setiap tiket serta menyesuaikan warna dan gantungan tiket.


“Jadi harusnya, pemalsuan ini tidak ada. Jadi memang diubah secara bentuk, secara prosedur keamanan itu diperkuat,” ujarnya.
Pengamanan berganda itu, katanya hasil evaluasi dari pengalaman penyelenggaraan sebelumnya. Sistem keamanan tiket tahun ini diperkuat agar penonton yang datang ke Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika dapat masuk menggunakan tiket yang sah. “Kita belajar dari pengalaman yang lalu,” katanya.


Selain ITDC, Polda NTB juga menyiapkan langkah khusus untuk mengantisipasi peredaran tiket dan stiker palsu menjelang gelaran MotoGP Mandalika 2026.


Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTB akan membentuk tim khusus yang bertugas mencegah sekaligus menangani dugaan peredaran tiket palsu selama rangkaian MotoGP yang berlangsung di Sirkuit Mandalika pada 9-11 Oktober 2026. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi terulangnya persoalan serupa seperti pada gelaran tahun sebelumnya.


Waka Polda NTB Brigjen Polisi Hari Nugroho mengatakan, pihaknya telah meminta penyelenggara menyediakan contoh stiker dan tiket resmi sebagai pembanding bagi petugas di lapangan.


“Terkait dengan stiker dan tiket palsu. Tahun lalu kita tidak punya pembanding. Kita sudah minta ke penyelenggara bisa memberikan contoh seperti, sehingga ketika ada masalah yang menggunakan selain dari itu kita dengan kuat bisa menertibkan di lapangan,” tegasnya.


Ia menjelaskan, tim khusus yang dibentuk dari Ditreskrimum nantinya akan fokus mengantisipasi serta menangani persoalan terkait tiket palsu selama pelaksanaan MotoGP. “Dengan adanya pembanding resmi, petugas dapat langsung menertibkan penggunaan tiket palsu,” katanya.


Selain mengantisipasi tiket palsu, Polda NTB juga telah menyiapkan skema pengamanan untuk seluruh rangkaian MotoGP Mandalika. Pengamanan dibagi dalam tiga fase dengan jumlah personel yang disesuaikan dengan tingkat kerawanan dan aktivitas di setiap tahapan.


Pada fase pra-event, sebanyak 1.350 personel akan diterjunkan. Jumlah tersebut meningkat menjadi 2.697 personel saat hari utama pelaksanaan MotoGP. Sementara pada fase kepulangan sebanyak 840 personel disiagakan untuk memastikan arus pergerakan masyarakat berlangsung aman dan tertib.


Untuk pengamanan VVIP, Korem ditetapkan sebagai penanggung jawab utama yang akan berkoordinasi dengan pihak MotoGP dan unsur pengamanan presiden lainnya. Sementara kepastian kehadiran R1 masih menunggu konfirmasi resmi dari penyelenggara.


“Kesiapan hampir selesai. Kita tinggal menunggu konfirmasi dari penyelenggara terkait ada tidaknya kegiatan tambahan yang menyertai. Ini akan mempengaruhi jumlah personel,” tutupnya. (era)


Lahan Pertanian Terancam, Petani di Sandik Desak Bendung Sungai Wadon Diperbaiki

0
Lahan Pertanian Terancam, Petani di Sandik Desak Bendung Sungai Wadon Diperbaiki

Giri Menang (EKBIS NTB) – Petani di sejumlah desa di wilayah Kecamatan Batulayar, Lombok Barat (Lobar) mengeluhkan Bendung Sungai Wadon yang rusak hampir dua tahun terakhir tak kunjung diperbaiki pemerintah. Padahal air dari Bendung Sungai ini sangat vital bagi warga yang ada di beberapa desa, salah satu yang terdampak di Desa Sandik.


Puluhan hektare lahan pertanian di desa itu bergantung dari air bendung sungai tersebut. Namun, semenjak bendung sungai itu rusak, warga tidak bisa memanfaatkan airnya. Akibatnya lahan pertanian mereka pun terancam.


Pantuan media pada Jumat (25/9/2026) di lokasi, bendung sungai itu diperkirakan bentangannya 50 meter. Tampak hampir setengah dari bangunan bendung sungai itu roboh. Akibatnya, air dari dulu sungai pun mengalir sia-sia terbuang ke laut.


Warga sekitar hanya bisa memanfaatkan sungai itu untuk mandi dan mencuci pakaian. Sementara, saluran irigasi yang dihubungkan dari bendung sungai itu terlihat masih bagus, tetapi tidak terpakai. Hal ini karena tidak ada pasokan air dari sungai akibat bangunan bendung yang roboh. Anehnya, kendati tidak ada pasokan air dari bendung sungai akibat kerusakan itu, justru beberapa meter jaringan irigasi dibangun baru.


Selain bangun baru, bagian bawah irigasi dirabat atau diplester. Lebih lanjut, dari pantauan media, jaringan irigasi dari daerah hulu tempat bandung sungai ke Desa Sandik hingga ke perbatasan dengan Desa Meninting kondisinya terbengkalai akibat tidak ada aliran air.


Petani di Dusun Puncang Sari Barat Desa Sandik, Adi mengeluhkan irigasi pertanian di daerah itu tak berfungsi sejak dua tahun terakhir.
“Ini sudah dua tahun ndak berfungsi irigasnya. Karena kerusakan Bendung Sungai di Wadon itu,” tuturnya.


Akibat kerusakan bendung sungai itu, tidak ada pasokan air ke jaringan irigasi. Kendati musim hujan pun tidak ada air yang mengalir pada jaringan irigasi tersebut. Air sungai yang berasal dari hulu pun tidak bisa dimanfaatkan petani untuk mengiri sawah. Bahkan air sungai itu terbuang sia-sia ke laut.


Untuk bisa bercocok tanam, petani terpaksa membuat sumur dangkal menggunakan dana pribadi. Itu pun petani harus menambah biaya lagi untuk sewa mesin pompa penyedot air dari sumur ke lahan pertanian. “Biaya sewanya Rp50 ribu per hari, tapi kita yang menanggung minyak,” ujarnya.


Sementara untuk mengairi 1 hektare lahan itu, butuh waktu lima hari hingga seminggu, tergantung debet air sumurnya. Biaya untuk mengairi lahan saja petani mengeluarkan biaya Rp250 ribu.
Belum lagi, kata dia, untuk ongkos bajak sawah, per are butuh biaya Rp20 ribu. “Hitung saja itu sudah berapa, mahal biaya kami untuk bercocok tanam, akibat tidak ada air irigasi ini,” keluhnya.


Jika jaringan irigasi itu hidup, tentu biaya yang dikeluarkan petani lebih sedikit. Untuk itu ia sangat berharap Bendung Sungai Wadon itu segera diperbaiki agar air irigasi ke sawah warga bisa dialirkan lagi. “Kalau bisa sebelum musim hujan, supaya pas tanam padi bisa dimanfaatkan air irigasi oleh petani,” harapnya.


Hal senada disampaikan Mahyun, warga Dusun Perempung. Ia mengeluh semenjak Bendung Sungai Wadon rusak, pasokan irigasi ke lahan pertaniannya mandek total. “Bendung itu tidak pernah diperbaiki, jadi kita susah tidak bisa mengairi sawah,” imbuhnya.


Petani harus mengeluarkan biaya besar untuk bisa bercocok tanam, karena perlu membangun sumur, membeli atau sewa mesin untuk menyedot air.


Ia pun sangat berharap bendung sungai itu segera diperbaiki agar petani bisa memanfaatkan air sungai tersebut. Selama ini petani bergantung dari air irigasi bendung sungai, tetapi semenjak bendung itu rusak petani dibuat susah karena harus bergantung dari air sumur. “Biayanya besar, belum sumur, sewa mesin pompa dan lainnya,” katanya.
Lahan pertanian yang digarapnya sekitar 20 are, ia harus keluar biaya sendiri jutaan rupiah.


Biaya itu untuk sewa mesin pompa air sebesar Rp100 ribu per hari. Itu pun ia harus menanggung bahan bakar, sementara harga BBM sendiri naik. (her)