Mataram (EKBIS NTB) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong penyelesaian persoalan penyaluran air ke kawasan Gili Trawangan, termasuk dengan membantu PT TCN mengurus legalitas yang diperlukan untuk penyaluran air ke kawasan tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair, mengatakan persoalan legalitas menjadi salah satu hal yang perlu segera diselesaikan agar tata kelola penyediaan air di kawasan wisata prioritas Gili Trawangan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan.
“Karena memang mandatnya kepada Perumda, dan Perumda sudah ada perjanjian dengan TCN, maka yang pertama tentu legalitas dan lainnya itu yang terus kita urus,” ujarnya, kemarin.
Menurutnya, PT TCN sebelumnya juga telah meminta fasilitasi pemerintah dalam pengurusan perizinan, khususnya terkait tata ruang. Pemprov NTB kemudian mendorong agar proses tersebut dapat ditindaklanjuti bersama kementerian terkait. “Pihak TCN sendiri meminta untuk difasilitasi dalam pengurusan izin terhadap tata ruang itu,” lanjutnya.
Di samping itu, Ia juga menekankan pentingnya kepatuhan PT TCN terhadap aspek legalitas dalam menjalankan bisnis penyediaan air. Menurutnya, keberlangsungan usaha tidak hanya berkaitan dengan keuntungan, tetapi juga harus ditopang legalitas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Bisnis itu bukan bicara tentang keuntungan, tapi juga bicara legalitas. Di atas segalanya adalah tertib dan taat peraturan perundangan,” katanya.
Adapun pengurusan legalitas tersebut tidak serta-merta menghapus proses penegakan hukum perusahaan itu pada kasus dugaan perusakan ekosistem laut di Trawangan. Penegakan hukum maupun pemberian denda tetap tegasnya tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kita minta ke Kementerian Lingkungan Hidup bagaimana kemudian penegakan hukumnya tetap jalan, dendanya tetap jalan, tapi izin tata ruang itu tetap diberikan sesuai dengan kepentingan,” ungkapnya.
Ia menilai, persoalan di Gili Trawangan tidak bisa diselesaikan secara sektoral. Diperlukan koordinasi antara sektor pariwisata, kelautan, lingkungan hidup, serta pemerintah daerah dan kementerian terkait.
Karena itu, pemerintah mendukung Kementerian Koordinator Infrastruktur untuk mengoordinasikan penyelesaian persoalan tersebut. Evaluasi secara menyeluruh juga dinilai diperlukan agar berbagai kepentingan di kawasan Gili Tramena dapat ditangani dalam satu tata kelola.
“Tidak sendiri-sendiri berjalan sendiri, pariwisata berjalan sendiri, kelautan berjalan sendiri, lingkungan berjalan sendiri. Semua mestinya menjadi bagian dari penyelesaian itu,” tambahnya.
Saat ini, ketersediaan air di kawasan tersebut masih dapat diantisipasi melalui sistem Sea Water Reverse Osmosis (SWRO). Abul berharap, persoalan penyediaan air tidak berdampak terhadap aktivitas pariwisata di Gili Tramena, terlebih menjelang agenda MotoGP. (era)
