Beranda blog Halaman 47

APBD Perubahan Loteng 2026 Ditetapkan, Pendapatan Daerah Naik Rp128 Miliar, Belanja Daerah Bertambah Rp299 Miliar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
APBD Perubahan Loteng 2026 Ditetapkan, Pendapatan Daerah Naik Rp128 Miliar, Belanja Daerah Bertambah Rp299 Miliar
FOTO BERSAMA - Bupati Loteng H. Lalu Pathul Bahri (dua kanan) foto bersama dengan unsur pimpinan DPRD Loteng usai penandatanganan kesepakatan bersama terhadap APBD perubahan 2026, pada rapat paripurna DPRD Loteng, Jumat (25/9). (Suara NTB/ist)

Praya (ekbis NTB) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan Lombok Tengah (Loteng) tahun 2026 telah ditetapkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng pada Jumat (25/9). Penetapan itu ditandai dengan penandatangan kesepakatan bersama tentang perubahan APBD Loteng 2026 oleh Bupati Loteng, H. Lalu Pathul Bahri, S.I.P., M.A.P., bersama unsur pimpinan DPRD Loteng. Kesepakatan itu telah melalui pembahasan bersama secara intesif oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Loteng.

Jika dibandingkan dengan APBD murni 2026, terdapat perubahan pada sejumlah pos anggaran di APBD perubahan kali ini. Pada target pendapatan daerah misalnya, diproyeksikan meningkat sebesar Rp128,2 miliar menjadi Rp2,61 triliun. Peningkatan ini karena adanya perubahan pada komponen pendapatan daerah, seperti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bertambah Rp67,4 miliar menjadi Rp602,1 miliar.

Selain PAD, pendapatan transfer juga direncanakan meningkat menjadi Rp2 triliun. Bertambah sebesar Rp78,2 miliar dari APBD murni 2026. Hanya pos Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp17,3 miliar menjadi hanya sebesar Rp9,2 miliar. Karena ada beberapa sumber pendapatan di pos tersebut yang mengalami penurunan.

Bertambahnya target pendapatan daerah tersebut diikuti pula dengan peningkatan anggaran untuk belanja daerah. Di mana pada APBD perubahan 2026 ini belanja daerah mengalami peningkatan sebesar Rp299, 7 miliar. Dari semula Rp2,48 triliun, naik menjadi Rp2,78 triliun. Sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp163,2 miliar.

Defisit anggaran tersebur rencananya akan ditutup dari pos pembiayaan daerah yang direncananya juga  sebesar Rp163,2 miliar. Bersumber dari selisih penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp219,7 miliar dikurangi pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp56,4 miliar. Sehingga struktur APBD perubahan 2026 ditetapkan dalam posisi berimbang.

Meski demikian, DPRD Loteng tetap memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi kepada Pemkab Loteng. Terutama terkait pelaksanaan program di APBD perubahan kali ini. Di mana pemerintah daerah diharapkan bisa melakukan upaya-upaya percepatan agar pelaksanaan program daerah bisa tuntas tepat waktu. Tidak sampai melewati tahun anggaran 2026.

Pasalnya, realisasi belanja daerah hingga 30 Juni 2026 sendiri baru mencapai Rp1,1 triliun atau sekitar 44,95 persen. Sementara anggaran belanja mengalami peningkatan. Yang artinya ada penambahan program yang harus diselesaikan pada sisa tahun anggaran 2026 ini. Salah satunya program perbaikan jalan yang mendapat alokasi tambahan anggaran yang cukup besar.

“Banggar meminta pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan pekerjaan fisik yang bersumber dari APBD perubahan 2026. Dengan tetap memastikan seluruh proses tender dilaksanakan sesuai ketentuan dan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan yang kurang dari tiga bulan serta ada potensi kendala cuaca,” sebut juru bicara Banggar DPRD Loteng, Ferdian Elmansyah, S.I.P.,M.M., saat menyampaikan laporan hasil pembahasan Banggar DPRD Loteng.

Terhadap pekerjaan yang telah berkontrak diharapkan agar dilakukan pengendalian dan pengawasan secara intensif. Melalui jadwal pelaksanaan yang realistis dan strategi mitigasi risiko. Sehingga percepatan pekerjaan tidak mengorbankan mutu, volume, spesifikasi teknis, keselamatan kerja dan ketentuan kontrak.

“Untuk pekerjaan yang berisiko tidak dapat diselesaikan tepat waktu, agar  segera dilakukan evaluasi dan langkah penanganan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Sekretaris DPD II Partai Golkar Loteng ini.

Di tempat yang sama, Bupati Loteng, H. Lalu Pathul Bahri, S.I.P.,M.A.P., saat menyampaikan pendapat akhir pemerintah daerah atas hasil pembahasan APBD perubahan 2026 di tempat yang sama, menyampaikan apreasi kepada DPRD Loteng yang telah berupaya maksimal menuntaskan pembahasan rancangan APBD perubahan 2026 bersama dengan TAPD Loteng. Pihaknya, berharap APBD perubahan bisa menjawab berbagai tuntutan dan aspirasi masyarakat di daerah ini.

Terutama yang berkaitan dengan pemenuhan pelayanan dasar, upaya perluasan kesempatan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan ekstrem serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, meski belum seluruhnya. Termasuk perbaikan infrastruktur penunjang kawasan strategis pariwisata dan sentra produksi pertanian dengan tetap ketersediaan dan kapasitas fiskal daerah. (kir/*)

Rangkuman Struktur APBD Perubahan Loteng 2026

Pendapatan Daerah                                                                                           Rp2.619.400.373.343,66

Pendapatan Asli Daerah                                                                                                 Rp602.157.630.716,66

Pendapatan Transfer                                                                                         Rp2.007.998.043.327,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah                                                                     Rp9.244.699.300,00

Belanja Daerah                                                                                                                  Rp2.782.698.626.897,92

Selisih Anggaran (-/+)                                                                                        Rp163.298.253.554,26 (-)

Pembiayaan Daerah                                                                                          Rp163.298.253.554,26 (+)

Penerimaan Pembiayaan                                                                                 Rp219.790.966.894,26

Pengeluaran Pembiayaan                                                                                Rp56.492.713.340,00

Sisa Lebih Penggunaan Anggaran                                                                  Rp                                0

Kelangkaan Semen, Proyek Fisik di Lotim dan Lobar Dikhawatirkan Molor

Penulis
ekbisntb.com
-
0
REVITALISASI - Pelaksanaan kegiatan revitalisasi pendidikan di SDN 3 Pringgabaya, Lotim. (Suara NTB/rus)

Selong (ekbis NTB) – Kelangkaan semen dalam beberapa hari terakhir yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dan Lombok Barat (Lobar) dikhawatirkan menyebabkan sejumlah proyek fisik di kedua kabupaten tersebut molor.

Di Lombok Timur, kelangkaan semen mulai menghambat pelaksanaan proyek revitalisasi pendidikan. Hal ini seperti terjadi di SDN 3 Pringgabaya, Lombok Timur. Kondisi tersebut dikhawatirkan mengganggu target penyelesaian proyek yang ditetapkan selama 120 hari.

Kepala SDN 3 Pringgabaya, Maturiadi mengatakan, keterbatasan pasokan semen menjadi kendala utama yang dirasakan pihak sekolah dalam pelaksanaan pekerjaan. “Limitnya semen, pak. Betul-betul limit. Di satu sisi kami dituntut progres, 120 hari itu harus selesai semuanya,” ujar Maturiadi menjawab Suara NTB saat ditemui di sekolahnya, pekan kemarin.

Menurutnya, kelangkaan semen bahkan membuat pekerjaan di sekolah tersebut terhenti selama dua hari. Pihak sekolah khawatir kondisi itu akan semakin menyulitkan pencapaian target, terlebih jika nantinya terkendala faktor cuaca.

Selain sulit diperoleh, harga semen yang tersedia juga mengalami kenaikan. Maturiadi menyebut harga yang sebelumnya bisa diperoleh sekitar Rp65 ribu, kini mencapai sekitar Rp70 ribu. Namun, persoalan utama bukan hanya kenaikan harga, melainkan ketersediaan barang.

Ia menjelaskan, pekerjaan revitalisasi menggunakan semen yang direkomendasikan oleh konsultan dan tim pengawas. Menurutnya, merek yang direkomendasikan di antaranya Tiga Roda. “Kalau dapat, kami syukur. Tapi kalau limit, itu yang menjadi kendala kami,” ujarnya.

Dengan ketentuan waktu pelaksanaan selama 120 hari sejak dana diterima, Maturiadi menyebut pekerjaan ditargetkan rampung pada Desember. Karena itu, keterlambatan pasokan material menjadi perhatian serius pihak sekolah. “Kekhawatiran itu ada. Sangat khawatir,” katanya.

SDN 3 Pringgabaya merupakan salah satu sekolah yang mendapatkan dana revitalisasi pendidikan sebesar Rp2 miliar. Maturiadi mengatakan anggaran tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan perbaikan sarana sekolah berdasarkan perencanaan dan analisis kerusakan.

Awalnya, sekolah tersebut mendapatkan program rehabilitasi enam ruang. Namun, berdasarkan data Dapodik, pihak sekolah juga menyampaikan adanya kekurangan ruang kelas.

Hasilnya, sekolah mendapatkan tambahan pembangunan empat ruang kelas baru (RKB). Satu ruang dibangun di bagian bawah, sementara tiga ruang direncanakan berada di lantai atas karena keterbatasan lahan.

Maturiadi menegaskan bahwa pelaksanaan revitalisasi tetap mengacu pada petunjuk teknis dan dikawal oleh tim perencana serta konsultan pengawas.

Menurut dia, pihak sekolah sebelumnya telah mengikuti bimbingan teknis terkait pelaksanaan program revitalisasi, termasuk tata kelola pekerjaan secara swakelola dan administrasinya.

Ia menambahkan, pelaksanaan proyek juga dipantau melalui sistem pelaporan dan pengawasan yang telah ditetapkan. Dengan mekanisme tersebut, pihak sekolah berupaya memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai ketentuan.

Meski menghadapi kendala pasokan semen, Maturiadi tetap berupaya SMA tanamkan optimisme kepada semua pekerja agar  proyek swakelola revitalisasi sekolah itu dapat diselesaikan sesuai ketentuan.

Ia mengakui nilai anggaran Rp2 miliar merupakan jumlah yang cukup besar bagi sekolah. Namun, menurutnya, besaran anggaran tersebut harus dipahami berdasarkan kebutuhan pekerjaan yang telah ditentukan melalui perencanaan teknis.

Ia berharap seluruh pihak dapat bekerja sesuai petunjuk teknis dengan mengedepankan transparansi, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik dan selesai sesuai target.

Khawatir Proyek Molor

Kelangkaan semen di Lombok Barat dikhawatirkan berdampak pada pengerjaan proyek fisik. Banyak proyek fisik dikerjakan Pemkab Lobar, baik jalan, jembatan hingga bangunan Puskesmas dan sekolah. Hal ini menjadi perhatian serius dari kalangan pengusaha konstruksi yang tergabung dalam DPD Gapensi Lobar.

Ketua Gapensi Lobar, H. Khaerudin mengaku, kelangkaan semen yang terjadi sejak beberapa waktu terakhir berdampak pada pengerjaan proyek di lapangan. “Betul (kelangkaan) insyaallah tiang (saya) akan bersurat ke Perdagangan untuk menanyakan apa kendalanya sehingga ada kelangkaan semen ini,” kata Ketua Gapensi Lobar ini, Sabtu (25/9/2026).

Langkah yang akan dilakukan pihaknya akan menanyakan penyebab terjadinya kelangkaan Semen ini dan apa langkah antisipasi dari Pemkab. Karena yang menerima dampak adalah para pengusaha jasa konstruksi yang bekerja di Lobar. “Tentunya sangat berdampak sekali terhadap proyek-proyek yang sedang berjalan,” ujarnya.

Saat ini para pengusaha yang berada di bawah naungan Gapensi cukup kebingugan untuk keberlangsungan pekerjaannya. Apalagi memasuki akhir tahun, dengan limit waktu tersedia terus berjalan dikawatirkan proyek-proyek tidak selesai pengerjaannya. “Jangan sampai proyek tidak selesai dengan kelangkaan semen ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Lale Widiani, SH., mengatakan pihakya melakukan pemantauan di beberapa distributor semen besar yang menerima order pemasokan material semen untuk pengerjaan proyek. Distributor yang telah menerima dana permulaan atau DP orderan semen dari rekanan melakukan penjadwalan secara bergilir pemasokan material semen dengan distributor-distribitor kecil agar pasokannya tetap terjaga.

“Untuk proyek-proyek distributor memberikan secara bergilir, yang tadinya mungkin untuk proyek A misalnya. Distributor kasih juga ke distributor-distributor kecil,” kata dia.

Terkait dampak kelangkaan semen ke pengerjaan proyek-proyek, Pihaknya belum tahu persis karena bukan wewenangnya. Namun, yang jelas sudah ada langkah pengaturan dari pihak distributor semen.

Pihaknya juga menanyakan ke distributor apakah kondisi kelangkaan semen ini terjadi tiap tahun pada saat pengerjaan proyek akhir tahun. Menurut para distributor, baru kali ini terjadi, bukan karena dampak kebutuhan semen untuk pengerjaan proyek bersamaan pada akhir, tetapi pasokannya terkendala produksi di pabrik. “Karena tahun lalu tidak terjadi seperti ini,” ujarnya. (rus/her)

Harga Bahan Baku dan Biaya Produksi Kain Songket Naik

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Harga Bahan Baku dan Biaya Produksi Kain Songket Naik
BENANG - Perajin kain songket di Lombok Tengah menunjukkan bahan baku benang. (Suara NTB/ist)

Praya (ekbis NTB) – Kenaikan harga bahan baku mulai dirasakan perajin tenun di Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah. Harga benang yang menjadi bahan utama pembuatan kain songket mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir.


Pembina Mina Tenun Sukarara, Sudirman, mengatakan harga benang katun saat ini naik sekitar Rp2.000 per ikat dibandingkan sebelumnya. Kenaikan tersebut sudah berlangsung sekitar tiga bulan terakhir. “Sekitar Rp2.000 naiknya. Ini sudah sekitar tiga bulan yang lalu,” kata Sudirman.


Menurutnya, benang katun yang sebelumnya berada di kisaran Rp12.000-Rp13.000 per ikat, kini dapat mencapai sekitar Rp15.000-Rp17.000, tergantung jenis dan kualitasnya. Benang tersebut digunakan dalam proses pembuatan kain tenun, termasuk songket.
Tidak hanya benang katun, harga benang emas yang digunakan untuk membentuk motif pada kain songket juga mengalami kenaikan sekitar Rp2.000-Rp3.000.


“Benang emas juga naik, kurang lebih Rp2.000 sampai Rp3.000,” tambahnya.
Sudirman mengatakan kenaikan harga tidak hanya terjadi pada benang. Sejumlah bahan dan kebutuhan produksi lainnya ikut mengalami peningkatan. Kondisi tersebut membuat biaya produksi perajin ikut bertambah.


Di sisi lain, upah tenaga kerja dalam proses pembuatan kain tenun juga harus disesuaikan. Mulai dari proses penggulungan benang hingga tahapan ngani membutuhkan tenaga dan waktu, sehingga peningkatan biaya produksi turut memengaruhi harga jual kain.
“Kalau upahnya naik, ikut naik juga untuk proses penggulungan benang atau ngani. Jadi menyesuaikan perkembangan,” jelasnya.


Menurut Sudirman, penyesuaian harga jual kain songket menjadi salah satu cara menjaga agar kenaikan biaya produksi tidak terlalu menekan perajin. Harga produk kemudian disesuaikan dengan biaya bahan baku dan operasional.
“Jadi seimbang antara kenaikan harga songket dengan biaya operasionalnya,” katanya.


Meski demikian, Sudirman menilai kenaikan harga produk tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Harga tetap mempertimbangkan jenis kain, motif, tingkat kesulitan pengerjaan serta kemampuan pembeli.


Ia berharap kondisi ini tidak semakin membebani perajin tenun yang selama ini bergantung pada penjualan produk kerajinan kepada wisatawan maupun pembeli dari luar daerah. Kenaikan biaya produksi, di tengah fluktuasi kunjungan dan daya beli, menjadi tantangan tersendiri bagi keberlangsungan usaha tenun secara keseluruhan. (bul)


DPRD NTB Cek Kesiapan Mandalika 2026

Penulis
ekbisntb.com
-
0
DPRD NTB Cek Kesiapan Penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026
TURUN - Pimpinan DPRD NTB saat turun meninjau kesiapan penyelenggaraan event MotoGP Mandalika 2026. (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbis NTB) -Pimpinan DPRD NTB bersama Komisi II melakukan kunjungan ke kawasan ITDC Mandalika, Lombok Tengah untuk meninjau langsung kesiapan menghadapi pelaksanaan MotoGP 2026.

Kunjungan yang dipimpin Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda tersebut dilakukan untuk memastikan berbagai fasilitas dan infrastruktur pendukung di kawasan Mandalika benar-benar siap menyambut salah satu ajang olahraga internasional yang menjadi perhatian dunia.

Isvie menekankan pentingnya kesiapan matang dari segenap pemangku kepentingan. Persiapan ini dinilai sangat strategis mengingat NTB akan menyambut kedatangan para wisatawan dan tamu dari berbagai negara.

“Menyambut MotoGP Mandalika 2026 ini, kita harus kompak dan bersatu untuk bahu membahu menyukseskan gawe internasional yang kelima digelar di wilayah kita,” katanya.

Dia menegaskan bahwa tanggung jawab untuk menyukseskan gelaran MotoGP berada di tangan seluruh elemen masyarakat NTB. Isvie mengimbau seluruh lapisan masyarakat hingga jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB maupun pemerintah kabupaten/kota se-Pulau Lombok untuk berpartisipasi aktif.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD NTB, H. Yek Agil mengatakan bahwa kesiapan kawasan Mandalika perlu terus dipastikan, bukan hanya dari sisi penyelenggaraan balapan, tetapi juga dari aspek pelayanan dan kenyamanan bagi para penonton serta wisatawan yang datang ke NTB.

“Kita ingin melihat langsung sejauh mana kesiapan Mandalika menghadapi MotoGP 2026. Karena ini bukan hanya soal event balap, tetapi juga bagaimana kita memastikan seluruh fasilitas pendukung siap dan memberikan pengalaman yang baik bagi masyarakat maupun wisatawan yang datang ke NTB,” kata Yek Agil.

Menurutnya, MotoGP menjadi momentum penting bagi NTB untuk memperkuat sektor pariwisata dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Kehadiran ribuan penonton dan wisatawan diharapkan dapat memberikan dampak kepada pelaku UMKM, sektor akomodasi, transportasi, hingga berbagai usaha masyarakat sekitar.

“Harapan kita, pelaksanaan MotoGP 2026 bisa berjalan sukses dan dampaknya tidak hanya dirasakan di kawasan Mandalika, tetapi juga oleh masyarakat NTB secara lebih luas. Ini yang juga menjadi perhatian kami sebagai DPRD,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, DPRD NTB juga berdiskusi dengan pihak ITDC terkait berbagai persiapan yang perlu diperkuat menjelang pelaksanaan MotoGP.

DPRD NTB menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar berbagai persiapan dapat dilakukan secara optimal sehingga Mandalika semakin siap menjadi tuan rumah event olahraga bertaraf internasional. (ndi)

Nilai Ekspor NTB Capai Rp2,3 Triliun, Disperindag Genjot Produk Desa Menembus Pasar Dunia

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Nilai Ekspor NTB Capai Rp2,3 Triliun, Disperindag Genjot Produk Desa Menembus Pasar Dunia
Ariyanti. (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbis NTB) –Hingga Agustus 2026, realisasi ekspor yang tercatat melalui penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) di IPSKA Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB mencapai 30.269,24 ton dengan nilai US$155,35 juta.
Nilai ini setara dengan Rp2,3 triliun lebih, jika dihitung 1 dolar AS senilai Rp15.000.
Komoditas yang tercatat dalam dokumen tersebut mencapai 11 jenis, mulai dari mutiara, lobster, ikan segar, mop shell, anode, tembaga, kapuk, kemiri, stroopwafel, tas tenun hingga batu apung.


Kepala Disperindag NTB, Lalu Wiranata, melalui Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, Ariyanti, mengatakan, pemerintah daerah terus mendorong agar semakin banyak produk NTB tidak berhenti di pasar domestik, tetapi mampu masuk ke pasar internasional.
Upaya itu dilakukan melalui sejumlah program, antara lain subsidi pengiriman sampel produk ekspor, pengembangan Desa Berdaya/Desa Ekspor, sosialisasi regulasi ekspor dan pemanfaatan tarif preferensi, serta promosi produk NTB melalui berbagai pameran di dalam maupun luar negeri.


Ariyanti mengatakan penguatan ekspor diarahkan tidak hanya pada komoditas skala besar, tetapi juga produk UMKM dan komoditas yang dihasilkan dari desa.


Hal itu terlihat dari sejumlah ekspor yang dilepas sepanjang 2026. Di antaranya kemiri Lombok ke Jepang dan vanili organik ke Amerika Serikat melalui program TJSL Kementerian Keuangan 2026.
Menurutnya, hal ini menjadi bagian dari upaya mendorong hilirisasi komoditas desa agar memiliki nilai ekonomi lebih tinggi sekaligus memperluas pasar bagi pelaku usaha NTB.


Selain komoditas pertanian, sektor ekonomi kreatif juga mulai mendapat ruang di pasar global. Tas ketak Lombok telah diekspor ke Prancis dan tiga negara lainnya. Ekspor tersebut ditandai dengan penyerahan Certificate of Origin oleh Ketua Dekranasda NTB, Hj. Sinta M. Iqbal.
Sementara dari sektor perikanan, tuna sirip kuning (yellowfin tuna) dalam bentuk pocket, cube dan loin juga menembus pasar Amerika Serikat.


Pengiriman tuna melalui PT High Point Fisheries, Lombok Timur, hingga September 2026 tercatat mencapai 18 kontainer atau lebih dari 355 ton, dengan nilai sekitar Rp43,4 miliar.


Ariyanti mengatakan sektor perikanan dan kelautan masih menjadi salah satu kekuatan ekspor NTB di luar komoditas tembaga. Beberapa komoditas unggulannya antara lain mutiara, ikan, batu apung dan kemiri.
Meski potensi ekspor cukup besar, Disperindag NTB masih menghadapi sejumlah kendala dalam mendorong eksportir menggunakan SKA yang diterbitkan dari NTB.


Salah satu persoalan utama adalah belum tersedianya pelabuhan ekspor langsung. Kondisi tersebut berdampak pada biaya logistik yang relatif tinggi dari NTB.


Selain itu, masih terdapat kendala berupa keterbatasan pemahaman sumber daya manusia, dokumen pendukung yang belum lengkap, jadwal kapal yang tidak sesuai, keterbatasan kapasitas kapal dan kontainer, hingga biaya kontainer dan trucking yang berubah-ubah.
“Termasuk kendala sistem atau aplikasi penerbitan SKA, penanganan dan penyimpanan barang selama perjalanan, serta kapasitas produk yang belum selalu tersedia,” kata Ariyanti.


Kondisi tersebut membuat sebagian eksportir memilih menggunakan dokumen SKA dari daerah lain meskipun produknya berasal dari NTB.
Disperindag NTB terus melakukan pembenahan pelayanan. Sistem e-SKA kini menggunakan mekanisme single submission yang menarik data dari OSS berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis risiko. (bul)

Anggaran Diperkirakan Rp1 Miliar, Pemkot Mataram akan Bagun Waterboom di Kawasan MWP

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Anggaran Diperkirakan Rp1 Miliar, Pemkot Mataram akan Bagun Waterboom di Kawasan MWP
KOLAM RENANG - Area kolam renang di MWP, Jalan Udayana yang dipotret beberapa waktu lalu. (Suara NTB/pan)


Mataram (ekbis NTB) –
Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) akan membangun wahana rekreasi waterboom di kawasan Mataram Water Park (MWP), Jalan Udayana. Wahana baru tersebut merupakan bagian dari lanjutan revitalisasi fasilitas MWP dengan anggaran yang diperkirakan mencapai sekitar Rp1 miliar.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Mataram, Lalu Samsul Adnan, mengatakan revitalisasi lanjutan tersebut bertujuan agar MWP dapat dinikmati masyarakat secara lebih luas, terutama sebagai sarana rekreasi keluarga.

Menurut Samsul, selama ini masih banyak masyarakat yang menganggap MWP hanya diperuntukkan bagi kegiatan renang profesional dan atlet. Karena itu, Wali Kota Mataram meminta agar fasilitas di kawasan tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan rekreasi anak-anak.

“Pak Wali meminta jangan sampai yang difasilitasi hanya untuk profesional saja. Beliau minta agar ada kegiatan untuk anak-anak, seperti waterboom,” ujar Samsul, pekan kemarin.

Ia mengatakan MWP sebenarnya memiliki peminat yang cukup tinggi. Aktivitas renang berlangsung sejak pagi hingga sore hari. Bahkan, kata dia, sejumlah masyarakat mengusulkan agar tersedia jadwal penggunaan fasilitas pada malam hari.

Saat ini, Dispora Kota Mataram tengah menyusun desain awal wahana waterboom tersebut. Desain dan konsep penataan akan terlebih dahulu diajukan kepada Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, untuk dibahas bersama sebelum memasuki tahap pengerjaan fisik.

“Anggarannya kemungkinan kisaran sekitar Rp1 miliar,” jelasnya.

Menurutnya, keberadaan wahana waterboom di kawasan MWP diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Mataram. Ia menyebut pendapatan dari MWP terus mengalami pertumbuhan dan telah mencapai 80 persen dari target sebesar Rp15 miliar pada 2026.

“Pendapatan dari MWP terus mengalami pertumbuhan. Mudah-mudahan tahun depan anggarannya ada. Biar bisa meningkatkan PAD,” pungkasnya.

Pengembangan MWP ini sekaligus menjadi upaya Pemkot Mataram untuk mengoptimalkan aset daerah agar tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas olahraga, tetapi juga menjadi salah satu ruang rekreasi masyarakat. Jika rencana pembangunan waterboom terealisasi, kawasan MWP diharapkan dapat memberikan pilihan aktivitas yang lebih beragam, khususnya bagi keluarga dan anak-anak.

Meski demikian, pembangunan fisik waterboom masih menunggu penyelesaian desain, pembahasan konsep, serta ketersediaan anggaran. Pemerintah juga perlu memastikan penataan fasilitas baru tersebut tetap terintegrasi dengan fasilitas olahraga yang telah ada di kawasan MWP. (pan)

Lapak UMKM Teras Udayana akan Direnovasi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Lapak UMKM Teras Udayana akan Direnovasi
H. Irwan Harimasyah (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbis NTB) –Dinas Perdagangan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, segera merenovasi 24 unit lapak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Taman Teras Udayana yang saat ini banyak tidak terpakai. Renovasi dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset pemerintah sekaligus meningkatkan potensi pendapatan asli daerah (PAD).

Lapak UMKM di Taman Teras Udayana dibangun pada 2023 dengan anggaran Rp1,6 miliar yang bersumber dari APBD Kota Mataram. Setelah diresmikan pada 2024 dan sempat ditempati sejumlah pelaku UMKM, satu per satu pedagang meninggalkan lapak tersebut karena berbagai faktor.

Salah satu persoalannya adalah kondisi fisik lapak yang dinilai masih perlu disempurnakan agar aktivitas berjualan lebih terlindungi dari paparan cuaca, terutama saat musim hujan.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram H. Irwan Harimansyah mengatakan, renovasi akan difokuskan pada perbaikan fisik bangunan. Beberapa di antaranya berupa penggantian penutup lapak dengan rolling door atau pintu gulung serta pemasangan kanopi di bagian depan lapak.

Menurut Irwan, pemasangan kanopi penting untuk melindungi area berjualan dari rembesan atau tampias air hujan. Dengan demikian, lapak diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para pedagang dalam berbagai kondisi cuaca.

“Yang kami konsep adalah penataan dan renovasi, bukan penambahan lapak. Tujuannya supaya aset-aset itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dan tidak terdampak saat musim hujan,” ujar Irwan, pekan lalu.

Ia menegaskan, penataan lapak UMKM di Teras Udayana murni berupa renovasi dan pembenahan fasilitas yang sudah tersedia. Tidak ada penambahan jumlah lapak baru dalam kegiatan tersebut.

Untuk mendukung pelaksanaan renovasi, Dinas Perdagangan Kota Mataram telah mengusulkan anggaran sekitar Rp200 juta melalui APBD Perubahan 2026. Usulan tersebut masih dalam proses pembahasan dan menunggu persetujuan.

Setelah renovasi dan penataan fasilitas rampung, pengelolaan lapak akan diserahkan kepada Dinas Pariwisata Kota Mataram agar terintegrasi dengan pengelolaan Taman Teras Udayana.

Pengelolaan tersebut juga akan mencakup penarikan retribusi sewa lapak. Skema itu diharapkan dapat membuka potensi baru bagi peningkatan PAD Kota Mataram. (pan)

Beri Kepastian Tempat Bersandar Perahu Nelayan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Beri Kepastian Tempat Bersandar Perahu Nelayan
Ahmad Azhari Gufron. (ekbis NTB/dok)

FRAKSI Amanah Nurani Bangsa (ANB) DPRD Kota Mataram mendesak pemerintah Kota Mataram segera memberikan kepastian terkait tempat bersandar dan berlindung bagi perahu nelayan. Persoalan yang berulang setiap tahun tersebut dinilai membutuhkan penanganan terencana dan berkelanjutan agar nelayan tidak terus mencari tempat sandar ke daerah lain.

Ketua Fraksi ANB DPRD Kota Mataram, Ahmad Azhari Gufron, S.Si., menegaskan bahwa persoalan tempat bersandar perahu nelayan bukan masalah insidental. Kondisi tersebut memiliki pola musiman yang seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan kawasan pesisir.

Menurutnya, persoalan yang terus berulang setiap tahun perlu dijadikan bahan evaluasi terhadap kebijakan dan perencanaan pembangunan kawasan pesisir Kota Mataram.

Fraksi ANB berharap pemerintah tidak membiarkan nelayan terus menghadapi persoalan serupa setiap musim tertentu. Terlebih, nelayan yang harus menyandarkan perahunya ke wilayah lain membutuhkan kepastian tempat yang aman untuk melindungi sarana utama mata pencaharian mereka.

Karena itu, Fraksi ANB meminta Pemkot Mataram menyampaikan penjelasan konkret mengenai langkah-langkah yang telah, sedang, dan akan dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut.

Penjelasan itu, kata Gufron, perlu mencakup rencana lokasi tempat bersandar perahu, bentuk penanganan yang disiapkan, sumber pembiayaan, hingga target waktu penyelesaian.

Fraksi ANB berpandangan, keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat nelayan harus diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan kepastian tempat bersandar, keamanan perahu, perlindungan terhadap aktivitas ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan nelayan.

Menurut Fraksi ANB, persoalan yang telah diketahui dan berulang setiap tahun tidak boleh hanya berhenti pada pembahasan tanpa solusi nyata. Pemerintah diharapkan menghadirkan langkah konkret agar nelayan Kota Mataram dapat menjalankan aktivitas melaut dengan lebih aman dan memperoleh kepastian dalam menjalankan mata pencahariannya. (fit)


Diupayakan dari Program Desa Berdaya

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Diupayakan dari Program Desa Berdaya
Muhammad Agus (Suara NTB/pan)

PEMERINTAH Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, terus mengupayakan pengembangan Taman Wisata Giong Siu sebagai salah satu kawasan wisata dan edukasi di wilayah tersebut. Salah satu langkah yang disiapkan yakni melakukan perawatan sekaligus menambah sejumlah sarana dan prasarana untuk menunjang kenyamanan pengunjung.

Upaya penambahan fasilitas tersebut akan diusulkan melalui Program Desa Berdaya yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Program tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu sumber dukungan dalam pengembangan sektor pariwisata di Kelurahan Babakan.

Lurah Babakan, Muhammad Agus, mengatakan sejumlah fasilitas di Taman Wisata Giong Siu saat ini telah dibangun melalui kontribusi pemerintah maupun swadaya masyarakat.

“Yang jelas, fasilitas di Giong Siu Babakan itu ada kontribusi dari pemerintah, dan swadaya masyarakat juga ada,” ujarnya, Minggu (27/9).

Menurut Agus, masih terdapat sejumlah fasilitas yang perlu ditambah untuk menunjang kenyamanan pengunjung sekaligus meningkatkan daya tarik kawasan wisata tersebut. Pemerintah kelurahan, kata dia, akan mengupayakan penambahan fasilitas melalui Program Desa Berdaya, khususnya pada sektor pariwisata.

Terkait keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Mataram untuk perbaikan dan perawatan, Agus mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata. Pemerintah kota, menurut dia, juga telah merencanakan dukungan untuk pengembangan kawasan tersebut pada 2027.

“Dari swadaya masyarakat itu sifatnya sarana prasarana juga. Kami juga pernah berdiskusi dengan Dispar. Insyaallah, tahun depan akan dibantu,” jelasnya.

Sementara itu, Agus mengatakan aktivitas kunjungan ke Taman Wisata Giong Siu masih berlangsung, terutama pada akhir pekan. Pengunjung juga tetap datang pada hari biasa, meskipun jumlahnya tidak sebanyak saat Sabtu dan Minggu.

Saat ini, kawasan Taman Wisata Giong Siu tidak hanya dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi, tetapi juga mulai dikembangkan sebagai kawasan edukasi bagi pengunjung. Pengembangan tersebut diharapkan dapat menambah fungsi dan daya tarik wisata Giong Siu di Kelurahan Babakan.

Dengan adanya perawatan, penambahan sarana prasarana, serta dukungan dari pemerintah dan masyarakat, Taman Wisata Giong Siu diharapkan dapat terus berkembang. Pemerintah Kelurahan Babakan juga akan berupaya memanfaatkan program yang tersedia untuk mendukung pengembangan potensi wisata di wilayah tersebut. (pan)

Pertamina Patra Niaga Perluas Literasi Anak melalui Permainan Edukatif Pertakid

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pertamina Patra Niaga Perluas Literasi Anak melalui Permainan Edukatif Pertakid
Pertamina Patra Niaga Perluas Literasi Anak melalui Permainan Edukatif Pertakid

Mataram (Ekbis NTB) — Bermain sekaligus belajar menjadi pendekatan Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus melalui Integrated Terminal (IT) Ampenan dalam memperluas literasi anak di Nusa Tenggara Barat (NTB). Melalui pengembangan Permainan Tradisional Anak Indonesia (Pertakid), sebanyak 15 paket permainan edukatif diserahkan kepada Bunda Literasi Provinsi NTB, Bunda Sinta Iqbal, untuk dimanfaatkan dalam Program Gelitra (Gerakan Literasi dan Permainan Tradisional) dan disebarluaskan melalui jejaring Tim Penggerak PKK di kabupaten/kota se-NTB.

Pertakid merupakan inovasi edukasi yang dikembangkan Pertamina Patra Niaga IT Ampenan bersama Komunitas Alo Main dan Sanggar Jalan Pulang. Permainan ini memadukan permainan tradisional dengan materi mengenai ekosistem pesisir, khususnya mangrove, sehingga anak dapat belajar mengenal lingkungan melalui aktivitas bermain.

Pengembangan Pertakid merupakan bagian dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Sekolah Alam Anak Pesisir yang dijalankan IT Ampenan sejak 2024. Program tersebut menghadirkan pembelajaran berbasis lingkungan yang dekat dengan kehidupan anak-anak di wilayah pesisir, termasuk pengenalan ekosistem laut dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Bunda Literasi Provinsi NTB, Bunda Sinta Iqbal, mengapresiasi Pertakid sebagai inovasi yang menggabungkan permainan tradisional dengan edukasi.
“Kami mengapresiasi Pertakid sebagai media belajar yang menyenangkan bagi anak. Ke depan, Pertakid diharapkan tidak hanya mengangkat isu lingkungan, tetapi juga dapat dikembangkan untuk berbagai kebutuhan edukasi masyarakat, seperti pencegahan bullying, pernikahan dini, kesehatan, dan isu sosial lainnya,” ujar Bunda Sinta.

Supervisor I HSSE & Fleet Safety Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Ampenan, Nugroho Tri Hutomo, mengatakan perluasan pemanfaatan Pertakid melalui Program Gelitra diharapkan dapat menjangkau lebih banyak anak di NTB.
“Kami berharap 15 paket Pertakid ini menjadi awal dari pemanfaatan permainan edukatif secara lebih luas di NTB. Dengan dukungan Bunda Literasi dan jejaring PKK di seluruh kabupaten/kota, Pertakid dapat terus dikembangkan sebagai media edukasi yang relevan bagi anak-anak dan masyarakat,” kata Nugroho.

Melalui pendekatan learning by playing, Pertakid dirancang agar materi edukasi dapat diterima anak secara interaktif dan mudah dipahami. Selain mengenalkan lingkungan pesisir, permainan ini juga membuka ruang pengembangan materi untuk berbagai kebutuhan edukasi masyarakat.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengatakan inovasi tersebut merupakan pengembangan dari pengalaman IT Ampenan dalam menjalankan Sekolah Alam Anak Pesisir.
“Pertakid merupakan bagian dari perjalanan Program TJSL Sekolah Alam Anak Pesisir yang telah dijalankan IT Ampenan sejak 2024. Melalui pendekatan learning by playing, kami ingin menghadirkan edukasi lingkungan dengan cara yang dekat dan menyenangkan bagi anak. Pada saat yang sama, inovasi ini memiliki peluang untuk dikembangkan sesuai kebutuhan edukasi masyarakat,” ujar Ahad.

Penyerahan Pertakid menjadi bagian dari kolaborasi Pertamina Patra Niaga bersama pemerintah, komunitas, dan masyarakat dalam memperluas akses terhadap media pembelajaran yang kreatif dan kontekstual. Dengan dukungan jejaring Bunda Literasi dan PKK, Pertakid diharapkan dapat dimanfaatkan di berbagai wilayah NTB sekaligus menjadi media untuk memperkenalkan permainan tradisional kepada generasi muda.

1...464748...1,067Halaman 47 dari 1,067