Pusat Tambah Kuota Warga Kurang Mampu Penerima PBI Kesehatan di Dompu

Penulis

-

25 Oktober 2025

Dompu (ekbisntb.com) – Kementerian Sosial menambah kepersertaan Prograam Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) untuk Kabupaten Dompu hingga 2 ribuan jiwa hingga Oktober 2025. Semula penambahan kepesertaan hingga 5 ribuan pada Agustus dan September, tapi diikuti dengan penonaktifan kepesertaan hingga 3 ribuan.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dompu, Muhammad Syaukani, S.T., kepada media ini, Kamis 23 Oktober mengungkapkan, penambahan kepesertaan PBI JK ini hasil pengajuan yang dilakukan pihaknya dan ditindaklanjuti Kementerian Sosial. Dalam usulannya, penambahan sebanyak 6 ribu jiwa. Usulan ini ditindaklanjuti kementeriaan.

Seribuan jiwa ditambah pada September dan 4 ribuan jiwa pada Oktober. Namun sebelumnya, juga dilakukan penonaktifan sebanyak seribuan pada Agustus dan 2 ribuan pada Sember 2025. Sehingga penambahan kuota untuk Kabupaten Dompu sebanyak 2 ribuan jiwa.

Penambahan ini menyebabkan pergeseran pembiayaan. Mereka yang dialihkan ke PBI JK adalah mereka yang selama ini iuran BPJS Kesehatannya dibiayai oleh Pemda Dompu. Sehingga capaian peserta aktif Kabupaten Dompu hingga 1 Oktober ini sebanyak 228.042 jiwa atau 81,48 persen dari total jumlah pendudukan Dompu sebanyak 279.884 jiwa.

Yang ditanggung pemerintah pusat 119.893 jiwa dan yang ditanggung daerah sebanyak 59.080 jiwa. PBPU atau kepesertaan mandiri yang aktif 2.267 jiwa dan tidak aktif 9.792 jiwa. PPU PN sebanyak 33.019 jiwa, PPU BU sebanyak 8.666 jiwa, dan BP sebanyak 5.117 jiwa. “Kita sudah mencapai UHC dengan kepesertaan 99,23 persen dan aktif 81,48 persen dari target minimal kepesertaan 98 persen dan aktif minimal 80 persen dari jumlah penduduk,” ungkapnya.

Syaukani juga mengatakan, peran serta desa/kelurahan sangat penting dalam kepesertaan BPJS Kesehatan yang ditanggung pusat. Usulan penambahan atau penghapusan dilakukan oleh operator desa/kelurahan melalui SIKS NG dan usulannya langsung masuk pada data base PBI JK Kementrian. “Peran serta desa/kelurahan sangat penting untuk memastikan usulan tersebut sesuai kriteria dan masuk ke desil 1–5,” katanya. (ula)

Sumbawa Siapkan Data Dukung Penanganan Tiga Ruas Jalan

Penulis

ekbisntb.com

-

25 Oktober 2025

0

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemkab Sumbawa memastikan terus menyiapkan data dukung untuk merealisasikan pembangunan tiga ruas jalan melalui Inpres Jalan Daerah (IJD) untuk diusulkan ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam penanganan lebih lanjut.

“Jadi, data dukung termasuk readines criteria (RC) dan desain yang kita siapkan tidak hanya untuk IJD, tetapi proyek lain yang ada di daerah dengan harapan bisa segera diakomodir pemerintah pusat,” kata Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, Jumat 24 Oktober 2025.

Jarot meyakinkan, dokumen tersebut nantinya akan diserahkan langsung ke Kementerian PU untuk tahap verifikasi lebih lanjut atas usulan pemerintah. Baik yang akan dilaksanakan tahun 2025, tahun 2026 termasuk program untuk beberapa tahun kedepan.

“Kami sangat berharap agar usulan itu bisa disetujui pemerintah, sehingga penanganan infrastruktur yang ada di daerah bisa lebih maksimal,” ucapnya.

Menurut Jarot, pembangunan infrastruktur jalan di Sumbawa bersifat mendesak terutama di tiga ruas jalan tersebut. Pihaknya pun berharap penanganan terhadap ruas jalan tersebut bisa tuntas karena kerap dikeluhkan oleh masyarakat

“Memang untuk kebutuhan infrastruktur jalan sifatnya mendesak, sehingga kami berharap pemerintah bisa memberikan atensi khusus terkait infrastruktur jalan ini,” tambahnya.

Jarot menyebutkan, tantangan utama yang dihadapi pemerintah saat ini yakni mendorong agar penanganan terhadap tiga ruas jalan ini dilaksanakan secara tahun jamak. Karena untuk proses harus bertemu langsung dengan menteri untuk persetujuan lebih lanjut.

“Saat kunjungan menteri PU kemarin di Sumbawa sudah ada lampu hijau untuk proyek jalan tersebut. Makanya terus mantapkan dokumen dan data dukung lainnya sehingga saat pelaksanaan bisa berjalan lancar,” tukasnya. (ils)

Kejari Bima Dalami Dugaan Penggelapan Alsintan Distanbun Bima

Penulis

ekbisntb.com

-

25 Oktober 2025

0

Bima (ekbisntb.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima mulai mendalami dugaan penggelapan alat dan mesin pertanian (alsintan) di Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Bima. Puluhan unit traktor tangan bantuan Kementerian Pertanian RI tahun 2025 diduga berpindah tangan tanpa prosedur resmi, bahkan sebagian dilaporkan digadaikan secara tidak sah.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bima, Catur Hidayat Putra, membenarkan bahwa pihaknya telah menangani perkara tersebut. Ia menegaskan, jaksa saat ini sedang mengumpulkan data dan keterangan dari berbagai pihak terkait.

“Benar, sedang kami klarifikasi,” ujar Catur yang akrab disapa Yabo melalui pesan singkat, Jumat (24/10/2025).

Tim penyidik Pidsus mulai menelusuri laporan masyarakat yang menyebut sejumlah kelompok tani tidak lagi menguasai alsintan yang mereka terima. Beberapa unit traktor bahkan disebut sudah berpindah tangan ke pihak lain tanpa izin resmi dari Dinas Pertanian.

Jaksa mengundang sejumlah pejabat Distanbun Kabupaten Bima untuk memberikan klarifikasi. Mereka juga akan meminta keterangan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Distanbun di berbagai kecamatan guna memastikan alur distribusi dan penggunaan alat tersebut.

“Setelah dari dinas, kami akan turun ke UPTD di lapangan untuk memastikan data di tingkat bawah,” kata Yabo.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, bantuan alsintan yang menjadi sorotan mencakup sejumlah traktor tangan hasil pengadaan tahun 2025. Alat tersebut seharusnya digunakan untuk mendukung produktivitas petani dan mempercepat proses olah lahan di berbagai wilayah Kabupaten Bima. Namun dalam praktiknya, sejumlah alat justru tidak berada di lokasi penerima manfaat.

Kejari Bima berkomitmen menelusuri kasus ini secara tuntas. Tim penyidik menegaskan akan memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk penerima bantuan dan oknum pegawai yang bertanggung jawab dalam pendistribusian.

“Kami akan tindak lanjuti setiap temuan. Kalau nanti ada indikasi pelanggaran pidana, tentu kami tingkatkan ke tahap penyidikan,” tegas Yabo.

Kasus dugaan penggelapan alsintan ini menjadi sorotan publik, mengingat nilai bantuan pertanian dari pemerintah pusat cukup besar dan sangat dibutuhkan oleh petani di Bima. (hir)

Pemkot Bima Wujudkan Rumah Layak Huni untuk Warga Kurang Mampu

Penulis

ekbisntb.com

-

25 Oktober 2025

0

Wali Kota Bima, H. A. Rahman secara simbolis meletakkan batu pertama pembangunan 22 unit Rumah Layak Huni melalui program Mahyani Bima 2025, Jumat 24 Oktober 2025.(ekbis NTB/ist)

Kota Bima (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bima bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi NTB dan Baznas Kota Bima mulai merealisasikan pembangunan 22 unit Rumah Layak Huni (Mahyani) bagi warga kurang mampu di tahun 2025. Program ini menjadi wujud nyata sinergi lintas lembaga dalam menuntaskan persoalan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, S.E., memimpin langsung peletakan batu pertama pembangunan Mahyani di kediaman Anggrianingsih, RT 007/RW 002, Lingkungan Sadia II, Kelurahan Sadia, Jumat (24/10/2025).

Dalam kegiatan itu, Rahman menyampaikan apresiasi tinggi kepada Baznas Provinsi NTB dan Baznas Kota Bima atas kerja sama yang solid menghadirkan program yang berdampak nyata bagi masyarakat.

“Saya berterima kasih atas sinergi yang kuat antara Baznas Provinsi dan Kota Bima. Program ini membantu warga yang membutuhkan rumah layak dan menjadi bukti nyata zakat memberi manfaat besar bagi masyarakat,” ujar Rahman.

Dari total 22 unit rumah yang dibangun tahun ini, sebanyak 20 unit bersumber dari Baznas Provinsi NTB, masing-masing 10 unit di Kelurahan Santi dan 10 unit di Kelurahan Sadia. Sementara dua unit tambahan di Kelurahan Monggonao dan Kelurahan Mande berasal dari zakat perusahaan Bank NTB Syariah.

Rahman menjelaskan, program seperti Mahyani menjadi bentuk nyata kolaborasi yang mampu mengisi keterbatasan anggaran daerah. Ia menyinggung tantangan keuangan daerah pada tahun 2026 mendatang akibat pemotongan dana transfer dari pusat.

“Birokrasi boleh susah, masyarakat tidak boleh. Semua perangkat daerah harus tetap fokus pada pelayanan publik dan mencari cara kreatif agar program terus berjalan,” tegasnya.

Selain fokus pada pembangunan fisik rumah, Rahman juga menekankan pentingnya mengubah pola bantuan agar lebih produktif dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi.

“Kita perlu mengubah paradigma pemberian bantuan. Bantuan produktif jauh lebih bermanfaat daripada bantuan konsumtif. Kita harus bantu masyarakat agar bisa mandiri,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya data yang akurat dalam menentukan penerima manfaat. Pemerintah dan Baznas diminta bekerja sama memastikan bantuan tepat sasaran tanpa campur tangan kepentingan pribadi atau kelompok.

“Hindari seluruh kepentingan individu dan kelompok. Bantuan harus benar-benar diterima mereka yang membutuhkan,” tandasnya. (hir)

PIM NTB Siap Bersinergi dengan Dinas Pariwisata NTB

Penulis

ekbisntb.com

-

25 Oktober 2025

0

PIM NTB siap bersinergi dengan Dinas Pariwisata NTB(ekbis NTB/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Setelah melakukan silaturahmi dengan Ketua Dekranasda NTB, Sinta Agathia Iqbal, organisasi Perempuan Indonesia Maju (PIM) NTB melanjutkan agenda kunjungan dengan menyambangi Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Ahmad Nur Aulia, Jumat, 24 Oktober 2025.

Pertemuan ini menjadi langkah lanjutan PIM NTB dalam memperkuat kolaborasi lintas lembaga untuk mendorong pemberdayaan perempuan sekaligus mendukung promosi pariwisata berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat.

Ketua PIM NTB, Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi, SH, menyampaikan bahwa pihaknya siap berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata NTB, Dekranasda NTB, dan PIM Pusat dalam berbagai program pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata. Program kerja tersebut rencananya akan mulai direalisasikan pada tahun ini dan diharapkan menjadi agenda tahunan yang konsisten dijalankan di NTB.

“Insya Allah, kami akan terus mendukung program-program Dinas Pariwisata. Kolaborasi ini bukan hanya untuk satu kegiatan, tapi akan menjadi sinergi tahunan antara Dekranasda dan PIM NTB,” ujar Diyah.

Ia menambahkan, PIM NTB terdiri dari perempuan-perempuan lintas profesi, mulai dari pengusaha, politisi, dokter, pegiat pelatihan, hingga aktivis sosial. Keberagaman latar belakang tersebut menjadi kekuatan utama PIM NTB dalam menciptakan program nyata yang berdampak bagi masyarakat.

“PIM NTB bukan hanya wadah bagi perempuan pengusaha, tapi juga tempat berkumpulnya para perempuan dari berbagai bidang profesi. Tujuannya satu, bagaimana perempuan Indonesia bisa benar-benar maju, berdaya, dan menjadi bagian dari pembangunan daerah,” tegasnya.

Kepala Dinas Pariwisata NTB, Ahmad Nur Aulia, menyambut baik inisiatif dan semangat kolaboratif dari PIM NTB. Ia menilai kehadiran organisasi perempuan seperti PIM sangat strategis dalam memperkuat peran masyarakat, khususnya kaum perempuan, dalam mendukung promosi wisata dan ekonomi kreatif daerah.

“Pariwisata tidak bisa berjalan sendiri. Dinas Pariwisata tentu sangat terbuka terhadap kolaborasi, apalagi dengan organisasi perempuan yang memiliki visi pemberdayaan dan penguatan ekonomi lokal seperti PIM NTB,” kata Aulia.

Ia menambahkan, keterlibatan aktif perempuan dalam sektor pariwisata dapat menjadi motor penggerak inovasi dan kreativitas, terutama dalam pengembangan produk lokal, kuliner, dan seni budaya yang menjadi daya tarik khas NTB.

Melalui sinergi ini, PIM NTB dan Dinas Pariwisata berkomitmen untuk menumbuhkan ekosistem pariwisata yang inklusif, berkelanjutan, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Beberapa program yang sedang dijajaki antara lain pelatihan peningkatan kapasitas pelaku UMKM pariwisata, pengembangan promosi digital, serta festival budaya berbasis peran perempuan.

“Intinya, kami ingin agar perempuan NTB tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut menjadi pelaku utama dalam menggerakkan ekonomi daerah, khususnya melalui sektor pariwisata dan industri kreatif,” tutup Diyah.

kolaborasi PIM NTB dengandengan Dekranasda, dan Dinas Pariwisata NTB diharapkan mampu menghadirkan inovasi baru dalam pengembangan pariwisata dan pemberdayaan perempuan menuju NTB Makmur, dan Mendunia. (bul)

PLN Dorong Mandalika Jadi Ikon Pariwisata Hijau Lewat Peluncuran “GEaaS”

Penulis

ekbisntb.com

-

25 Oktober 2025

0

Customer Intimacy Mandalika Discussion Forum 2025 bertema “Green Energy as a Service for Sustainable Tourism” di Sirkuit Mandalika, Kamis, 23 Oktober 2025.(ekbis NTB/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – PT PLN (Persero) terus memperkuat komitmennya dalam mendorong transisi menuju energi bersih dengan menggelar Customer Intimacy Mandalika Discussion Forum 2025 bertema “Green Energy as a Service for Sustainable Tourism” di Sirkuit Mandalika, Kamis, 23 Oktober 2025.

Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi antara PLN, Forkopimda, BUMN, pelanggan prioritas, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan di NTB.

Hadir pada acara ini, manajemen PLN, antara lain Executive Vice President EVP Penjualan dan Pelayanan Pelanggan PLN, Dini Sulistyawati, General Manager PLN UIW NTB, Sri Heny Purwanti, General Manager PLN UIP NUSRA, serta jajaran Direksi Anak Perusahaan PLN.

Dari unsur pemerintah turut hadir Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB, Samsudin. Forum ini mencerminkan sinergi lintas sektor dalam membangun ekosistem energi hijau yang mendukung keberlanjutan destinasi wisata unggulan seperti Mandalika.

Dari kegiatan ini, PLN memperkenalkan konsep Green Energy as a Service (GEaaS), sebuah solusi inovatif yang memungkinkan pelanggan sektor pariwisata untuk beralih ke energi hijau tanpa investasi awal. Dengan layanan ini, pelanggan dapat menikmati listrik dari sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti tenaga surya, yang dikelola secara profesional oleh PLN.

EVP Penjualan dan Pelayanan Pelanggan PLN, Dini Sulistyawati, menyampaikan bahwa transisi menuju energi hijau bukan hanya tentang efisiensi dan inovasi, tetapi juga tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. “Kegiatan ini menjadi momentum bagi PLN dan para investor pariwisata untuk memperkuat pengembangan sektor pariwisata di NTB melalui penerapan konsep pariwisata hijau, yang didukung oleh kolaborasi bersama PLN melalui inisiatif Green Energy as a Service. Mandalika sebagai ikon pariwisata dunia harus menjadi contoh nyata bagaimana energi bersih dapat berjalan seiring dengan kemajuan ekonomi,” ujar Dini.

Sementara itu, GM PLN UIW NTB, Sri Heny Purwanti, menegaskan bahwa NTB memiliki potensi besar dalam pengembangan energi hijau di tingkat nasional. “Forum ini menjadi bukti bahwa semangat transisi energi harus kita jalankan bersama, khususnya dalam mendukung sektor unggulan seperti pariwisata melalui Green Energy as a Service (GEaaS). PLN siap menghadirkan solusi ramah lingkungan yang dapat diimplementasikan oleh para pelaku industri pariwisata,” tutur Sri Heny.

Acara ini juga menghadirkan sejumlah narasumber yang membahas tantangan penerapan energi bersih di sektor pariwisata. Dalam paparannya, para narasumber menekankan bahwa peningkatan ekonomi pariwisata perlu disertai sinergi dari seluruh pihak yang terlibat.

Salah satu narasumber, Edo Mahendra, Ketua Tim Khusus Perancangan Aksi Transisi Energi Nasional, menilai bahwa PLN telah menunjukkan kesiapan yang kuat dalam menghadapi transisi energi hijau.

“PLN sangat siap untuk mendukung transisi energi hijau. Dengan adanya RUPTL yang berorientasi pada energi bersih serta langkah-langkah strategis seperti pemetaan kebutuhan (demand mapping) green energy, PLN membuktikan posisinya sebagai pionir dalam pengembangan energi hijau, terutama untuk sektor pariwisata,” ujar Edo.

Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB, Samsudin menyampaikan apresiasi kepada PLN.

“Ini adalah acara yang luar biasa. Kami berterima kasih kepada PLN dan berharap ke depan dapat terus bersinergi untuk mewujudkan industri pariwisata hijau,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Salim, GM Lombok Epicentrum Mall, menyampaikan bahwa seluruh pelaku usaha perlu bersama-sama mewujudkan penggunaan energi hijau.

“Kami sangat mendukung inisiatif dari PLN untuk menghadirkan energi bersih — demi masa depan yang lebih asri,” ujarnya.

Melalui forum ini, PLN menegaskan perannya sebagai mitra strategis dalam pengembangan ekonomi hijau dan pariwisata berkelanjutan. Langkah ini sejalan dengan komitmen PLN mendukung target Net Zero Emissions 2060, sekaligus menjadikan Mandalika sebagai contoh penerapan energi bersih yang berdaya saing global. (bul)

Travel Umrah di NTB “Galau”, Setelah Pemerintah Bolehkan Umrah Mandiri

Penulis

ekbisntb.com

-

24 Oktober 2025

0

Travel Umrah di NTB “Galau”, Setelah Pemerintah Bolehkan Umrah Mandiri

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah dan DPR RI resmi mengesahkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU). Dalam beleid baru tersebut, pasal 86 ayat 1 huruf b menyebutkan bahwa ibadah umrah kini bisa dilakukan secara mandiri, tanpa harus melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Kebijakan baru ini sontak menimbulkan keresahan di kalangan pelaku usaha penyelenggara umrah di daerah, termasuk di NTB. Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Wilayah Bali Nusra, H. Zamroni, menyebut para pengusaha PPIU menanti kejelasan pelaksanaan aturan tersebut.

“Saya kemarin sempat WA ke Kanwil Kemenag NTB terkait itu. Saya tanya bagaimana prosesnya, apakah benar umrah boleh dilakukan secara mandiri? Dijawab bahwa umrah mandiri bisa dilakukan, tapi tetap harus melalui penyelenggara layanan atau kementerian. Nah, ini yang membuat kita bingung, apakah nanti Kementerian Haji yang akan mengurus langsung umrah?” ujar Zamroni.

Ia menegaskan, jika Kementerian Haji memang akan mengelola secara langsung, maka lembaga itu tidak lagi berfungsi sebagai regulator, melainkan operator. Hingga kini, kata Zamroni, Kanwil Kemenag NTB belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut terkait mekanisme umrah mandiri tersebut.

“Dari semua praktisi umrah, sebenarnya banyak yang sudah menjalankan umrah mandiri tanpa izin resmi, dan mereka justru sudah berkibar. Disisi lain, kebijakan baru ini jelas menjadi ancaman bagi kami pelaku usaha resmi. Tapi kami masih menunggu penjelasan dari Kementerian, karena informasi turunan peraturan teknisnya belum ada,” katanya.

Menurut Zamroni, praktik umrah mandiri menurut informasi yang didapat, masih tetap melibatkan layanan travel untuk pengurusan visa, hotel, dan akomodasi. Ia juga mengingatkan, pemerintah perlu berhati-hati karena umrah mandiri juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan.

“Banyak yang umrah mandiri kemudian overstay dan mencari kerja di sana, karena tidak melalui travel resmi. Beda halnya kalau pemberangkatkan dari travel, kalau ada jemaah kami tidak kembali, travel bisa kena denda. Kami ini mitra Kementerian, jadi kami punya tanggung jawab. Kalau bebas seperti ini (umrah mandiri), ya kami juga akan bebas menjual paket umrah tanpa ketentuan yang mengikat,” ujarnya.

Zamroni menilai, kebijakan umrah mandiri ini kurang adil bagi pelaku usaha resmi yang telah berinvestasi besar untuk memenuhi syarat perizinan.

Menurutnya, pemerintah seharusnya memikirkan PPIU yang jumlahnya sekitar 3.000 di Indonesia.

“Kami sudah mengeluarkan biaya besar untuk izin resmi: mendirikan PT, menyediakan bank garansi Rp100 juta selama enam tahun, memiliki kantor, karyawan, dan ikut menggerakkan ekonomi masyarakat lewat penjualan koper serta perlengkapan umrah,” paparnya.

Dengan umrah mandiri, maka tidak ada lagi Jemaah yang membeli perlengkapan seperti pakaian seragam, koper, dan lainnya. Jemaah akan bebas saja menggunakan atribut apapun, tanpa harus menggunakan atribut yang selama ini menjadi ciri khas Jemaah umrah. Dan atribut-atribut itu diproduksi oleh UMKM.

Ia juga menyoroti inkonsistensi aturan yang tercantum dalam undang-undang sebelumnya. “Dalam UU sebelumnya disebutkan, siapa pun yang melakukan jual beli dan mengajak orang berumrah tanpa izin resmi akan didenda Rp6 miliar. Lalu, apa maksud dari kebijakan umrah mandiri ini?” tanyanya.

Zamroni menegaskan, kebijakan baru ini sangat mengkhawatirkan bagi pengusaha travel umrah resmi. Ia meminta pemerintah memberikan keadilan dan perlakuan setara.

“Kami hanya minta keadilan. Kalau pemerintah memperbolehkan umrah mandiri, maka kewajiban kami sebagai travel resmi juga sebaiknya dihapus. Kalau yang lain bebas, kami pun ingin bebas,” pungkasnya.(bul)