Sunday, April 19, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 395

Mengenal dr. Hj. Rita Siswati, Ketua IWAPI NTB yang Baru – Dokter Kecantikan, Pengusaha, hingga Aktivis Kesehatan di NTB

0
dr. Hj. Rita Iswati(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – dr. Hj. Rita Siswati resmi dilantik menjadi Ketua DPD Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Provinsi NTB masa bakti 2024-2029, menggantikan Hj. Baiq. Diyah Ratu Ganefi, setelah melalui rangkaian singkat Musyawarah Daerah (Musda) ke-VII yang dilaksanakan di Hotel Golden Palace, Mataram, Selasa 25 Februari 2025.

dr. Hj. Rita Siswati adalah sosok dokter, pengusaha, sekaligus aktivis kesehatan yang aktif berkontribusi dalam berbagai bidang di Nusa Tenggara Barat (NTB). Dengan latar belakang pendidikan kedokteran dari Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, beliau kini dikenal sebagai pemilik RD Aesthetic Clinic serta berbagai usaha lainnya di bidang kesehatan dan kewirausahaan.

Perjalanan Karier dan Pendidikan, ia lahir di Bengkulu pada 14 April 1971, dr. Hj. Rita Siswati mengawali pendidikan dasar di SD 03 Pagi Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, lalu melanjutkan ke SMP Negeri 2 Bengkulu dan SMA Negeri 2 Bengkulu. Keputusannya untuk menempuh pendidikan kedokteran membawanya ke UNISSULA Semarang, tempat ia memperoleh gelar sarjana kedokteran.

Setelah menyelesaikan pendidikannya, dr. Hj. Rita tidak hanya berpraktik sebagai dokter swasta tetapi juga mengembangkan berbagai bisnis, di antaranya, Owner RD Aesthetic Clinic – Klinik kecantikan yang mengusung teknologi modern dalam estetika medis.

Owner DOPOA NEK BI Snack and Cookies – Bisnis kuliner yang bergerak di bidang makanan ringan. USA Digital Platform Master Franchisee – Berperan dalam digitalisasi bisnis kesehatan dan kecantikan. Imunopreneur 4 Life Transfer Factor – Mengembangkan produk kesehatan berbasis imunoterapi.

Sebagai dokter yang selalu mengembangkan keahliannya, dr. Hj. Rita telah mengikuti berbagai seminar dan pelatihan medis, baik di dalam maupun luar negeri, di antaranya Botox dan Filler (Jakarta/Singapura, 2006). Laser Therapy for Acne & Pigmentasi (Jeena, Jerman, 2011). Fresh Cell and Stem Cell Therapy (Frankfurt, Jerman, 2012). Face and Body Care by Dr. Spiller (Austria, 2013). Lipofit for Slimming (Surabaya, 2014). Ozon Therapy (Bali, 2014).

Keikutsertaan dalam pelatihan-pelatihan tersebut membuktikan komitmennya dalam mengikuti perkembangan teknologi kedokteran, terutama di bidang estetika, anti-penuaan, dan terapi regeneratif.

Di luar profesinya sebagai dokter dan pengusaha, dr. Hj. Rita Siswati juga aktif di berbagai organisasi sosial dan profesi. Ia menjabat sebagai Ketua Pokja IV TP PKK Provinsi NTB. Ketua Bidang 3 BKOW Provinsi NTB. Ketua Dharma Wanita UP RSUD Kabupaten Lombok Barat. Sekretaris Umum DPD IWAPI NTB (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia).

Wakil Ketua PPA LC Lombok. Wakil Ketua Humanitarian PKBI NTB. Ketua Harian Perdaweri (Perhimpunan Dokter Anti Penuaan, Wellness, Estetik, dan Regeneratif Indonesia). Wakil Ketua Bidang Kesehatan Partai NasDem NTB. Founder Gerakan Cinta Imune Sehat Indonesia Wilayah NTB. Anggota IDI Kota Mataram & Perkedwi NTB. Ketua YAI (Yayasan Asma Indonesia) NTB.

Selain aktif dalam berbagai bidang profesional dan sosial, dr. Hj. Rita juga dikenal sebagai sosok ibu dan istri yang penuh dedikasi. Ia menikah dengan dr. H. Suriyadi, Sp. An., yang menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Barat. Dari pernikahannya, ia dikaruniai dua anak, Dimas Arif R. (mahasiswa hukum di BINUS Jakarta) dan Nabila Yasya A. (pelajar di SMA Negeri 1 Mataram).

Sebagai dokter, pengusaha, dan aktivis, dr. Hj. Rita Siswati terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat, baik melalui pelayanan kesehatan, pengembangan bisnis berbasis kesehatan, maupun kegiatan sosial. Keaktifannya di berbagai organisasi membuktikan dedikasinya dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat NTB.

Dengan pengalaman luas dan kepedulian yang tinggi, dr. Hj. Rita Siswati adalah contoh nyata seorang profesional yang tidak hanya sukses dalam karier, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya.

Setalah dilantik menjadi Ketua DPD IWAPI NTB, ia memastikan komitmen untuk terus mengembangkan organisasi pengusaha ini.

“konsolidasi internal dulu. Dalam minggu ini akan kami bahas program 3 bulan pertama dalam kepengurusan baru. Masih fokus pada memberdayakan dan memperkuat perempuan dalam kegiatan usaha anggota IWAPI. Dan menjalin kerjasama / kolaborasi dengan pihak pemerintah dan swasta,” tandasnya.(bul)

Rupiah Menguat Seiring Survei Kepercayaan Konsumen AS Melemah

0
Nilai tukar rupiah (kurs)(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan nilai tukar (kurs) rupiah berpotensi menguat pasca survei kepercayaan konsumen Amerika Serikat (AS) lebih rendah dari perkiraan.

“Rupiah berpotensi menguat terhadap dolar AS yang melemah setelah survei kepercayaan konsumen AS yang turun dan lebih rendah dari perkiraan,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Tercatat, indeks kepercayaan konsumen AS menurun ke 98,3 dari 102,5 dari ekspektasi 105,3. Menurut dia, penurunan ini disebabkan sentimen dari kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump dan pemberhentian banyak pekerja pemerintah AS.

Pemerintahan Trump mengumumkan pihaknya akan memberhentikan dua ribu karyawan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) dan menempatkan hampir semua staf lainnya pada cuti administratif.

Di sisi lain, pemangkasan rating saham Morgan Stanley Capital International (MSCI) Indonesia disebut dapat membebani nilai tukar rupiah ke depannya.

“Alasannya (pemangkasan rating saham yaitu) prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dan valuasi perusahaan dari sisi pendapatan,” kata Lukman.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, kurs rupiah diperkirakan berkisar Rp16.250-Rp16.350 per dolar AS.

Nilai tukar rupiah (kurs) pada pembukaan perdagangan hari Rabu di Jakarta menguat 24 poin atau 0,15 persen menjadi Rp16.347 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.371 per dolar AS. (ant)

IHSG Diprediksi Variatif Seiring Sentimen Domestik dan Global

0
Ilustrasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) (ekbisntb.com-Ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu diperkirakan bergerak variatif seiring adanya sentimen dari domestik dan global.

IHSG dibuka menguat 58,87 poin atau 0,89 persen ke posisi 6.645,96. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 4,71 poin atau 0,63 persen ke posisi 752,41.

“IHSG diperkirakan bergerak variatif dengan kecenderungan menguat dalam perdagangan hari ini, sejalan dengan tren sebelumnya,” sebut Tim Riset Lotus Andalan Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Rabu.

Dari dalam negeri, isu terkait pembentukan Danantara masih mendapat respons beragam dari pelaku pasar. Pasar masih terpengaruh oleh sentimen negatif yang berkembang terkait pengelolaan dan kinerja Sovereign Wealth Fund (SWF) di beberapa negara tetangga.

Dari mancanegara, kepercayaan konsumen, yang menjadi pendorong sekitar 70 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Amerika Serikat (AS), mengalami penurunan signifikan pada Februari 2025.

Indeks keyakinan konsumen The Conference Board mencatatkan penurunan bulanan terbesar sejak Agustus 2021.

Ketidakpastian yang meningkat tercermin dari penurunan 11,3 persen dalam komponen ekspektasi jangka pendek, yang berada di bawah ambang batas terkait resesi, yang mengindikasikan kekhawatiran warga AS terhadap dampak ekonomi dari kebijakan Presiden Donald Trump.

Dari Eropa, bursa saham berakhir di zona hijau pada Selasa 25 Februari 2025, didukung oleh kenaikan saham perbankan dan perawatan kesehatan yang berhasil mengimbangi pelemahan sektor teknologi.

Sementara itu, indeks saham AS Wall Street ditutup dengan pergerakan beragam pada Selasa 25 Februari 2025, yang mana indeks S&P 500 dan Nasdaq menyentuh level terendah dalam satu bulan akibat laporan kepercayaan konsumen yang suram, yang semakin menyoroti meningkatnya ketidakpastian ekonomi.

Indeks S&P 500 dan Nasdaq menurun selama empat sesi berturut-turut, sementara Dow berakhir di zona hijau, Dow Jones Industrial Average naik 159,95 poin atau 0,37 persen menjadi 43.621,16, sedangkan S&P 500 melemah 28,00 poin atau 0,47 persen ke level 5.955,25, dan Nasdaq Composite turun 260,54 poin atau 1,35 persen menjadi 19.026,39.

Dari sebelas sektor utama di S&P 500, sektor jasa komunikasi mencatatkan penurunan terbesar, sementara consumer staples membukukan kenaikan tertinggi secara persentase.

Bursa saham regional Asia pagi ini, antara lain indeks Nikkei melemah 432,07 poin atau 1,13 persen ke 37.805,72, indeks Shanghai menguat 21,71 poin atau 0,65 persen ke 3.367,75, indeks Kuala Lumpur menguat 11,37 poin atau 0,73 persen ke 1.579,40, dan indeks Strait Times melemah 3,83 poin atau 0,10 persen ke 3.912,04. (ant)

Pertamina Jamin Tidak Ada Oplosan Pertamax

0
Ilustrasi pengisian BBM(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Menanggapi isu yang berkembang di masyarakat dan beberapa media terkait Pertamax yang dioplos dengan Pertalite, Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) menegaskan tidak ada pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamax. Kualitas Pertamax dipastikan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah yakni RON 92.

“Produk yang masuk ke terminal BBM Pertamina merupakan produk jadi yang sesuai dengan RON masing-masing, Pertalite memiliki RON 90 dan Pertamax memiliki RON 92. Spesifikasi yang disalurkan ke masyarakat dari awal penerimaan produk di terminal Pertamina telah sesuai dengan ketentuan pemerintah,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari dalam keterangan tertulis.

Heppy melanjutkan, treatment yang dilakukan di terminal utama BBM adalah proses injeksi warna (dyes) sebagai pembeda produk agar mudah dikenali masyarakat. Selain itu juga ada injeksi additive yang berfungsi untuk meningkatkan performance produk Pertamax.

“Jadi bukan pengoplosan atau mengubah RON. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan kualitas Pertamax,” jelas Heppy.

Pertamina Patra Niaga melakukan prosedur  dan pengawasan yang ketat dalam melaksanakan kegiatan Quality Control (QC). Distribusi BBM Pertamina juga diawasi oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

“Kami menaati prosedur untuk memastikan kualitas dan dalam distribusinya juga diawasi oleh Badan Pengatur Hilir Migas,” tutur Heppy.

Heppy melanjutkan, Pertamina berkomitmen menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) untuk penyediaan produk yang dibutuhkan konsumen.(bul)

Tarik Biaya Tidak Sah, Dishub NTB akan Sanksi Kapal Kayangan-Poto Tano

0
Kapal yang melayani jalur Kayangan-Poto Tano di Pelabuhan Kayangan. (ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi NTB, Lalu Muhammad Faozal akan menindak tegas kapal yang menarik biaya dalam bentuk apapun kepada pengguna jasa. Penarikan biaya tidak sah ini seperti sewa bantal, matras, tikar, termasuk untuk pengisian daya handphone atau alat elektronik lainnya.

Sanksi yang diberikan oleh Dishub NTB tidak main-main. Jika ditemukan kapal melakukan pemungutan liar kepada penumpang, akan ditindak langsung dengan penghentian pelayaran. “Sanksinya tidak usah kasih berlayar, kalau memang dia main-main lagi,” ujarnya.

Menurutnya, seluruh fasilitas yang ada di dalam kapal bisa diakses secara gratis oleh penumpang. “Kan penumpang sudah bayar tiket, maka selesai dengan tiket itu. Jadi jangan buat hal baru lagi di atas kapal,” sambungnya.

Ia mengingatkan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) kapal-kapal yang berlabuh jalur Kayangan-Poto Tano berada di bawah Dinas Perhubungan. Artinya, ketika menyalahi dan melanggar aturan yang ada, maka akan dievaluasi.

“Kalau misalkan juga beli tiket, kemudian di atas kapal bayar lagi seperti kasur, kemudian bantal, itu menjadi catatan,” katanya.

Alasan pemberian sanksi tersebut guna menjaga kebersihan serta menghindari penyalahgunaan fasilitas di atas kapal, serta meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jasa penyeberangan.

Selain melarang pihak kapal menarik biaya tidak sah kepada penumpang. Dishub NTB juga melarang adanya pedagang asongan, pengamen, dan siapapun yang berpotensi merusak kenyamanan ikut naik ke atas kapal.

“Kesepakatannya demikian, aturannya memang tidak diperbolehkan itu (menarik biaya dalam bentuk apapun). Termasuk juga tidak boleh ada pedagang asongan, pengamen di atas kapal,” pungkasnya.

Diketahui, beberapa waktu lalu Dinas Perhubungan NTB mengeluarkan surat edaran tentang larangan menarik biaya sewa kamar, tikar, bantal, maupun matras bagi seluruh kapal penyeberangan rute Pelabuhan Kayangan-Poto Tano. Larangan tersebut ditegaskan melalui surat himbauan Dinas Perhubungan NTB Nomor: 500.11/226/Dishub/III. (era)

Dinsos dan BPS NTB Koordinasi Bahas Data Penerima Bansos Tepat Sasaran

0
Dinsos dan BPS NTB koordinasi bahas data penerima bansos agar tepat sasaran (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi NTB melakukan koordinasi bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) NTB. Koordinasi digelar guna membahas persiapan pelatihan bagi Pendamping SDM PKH terkait Ground Chek (GC) Data.

“Kami lakukan koordinasi dengan BPS NTB untuk kepentingan data masyarakat NTB. Termasuk data masyarakat miskin,” ujar Kepala Dinsos NTB Dr. H. Ahsanul Khalik, Selasa 25 Februari 2025.

Dikatakannya, koordinasi bersama Kepala BPS NTB Drs. H. Wahyudin, di Kantor Dinsos NTB, dalam rangka membahas persiapan Pelatihan bagi Pendamping/SDM PKH yang akan melakukan Ground Check (GC) Data.

Semua ini diakuinya sudah disiapkan pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang merupakan integrasi tiga pangkalan data utama, yaitu DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Lebih lanjut, Ground check (GC) ini akan sangat menentukan kualitas DTSEN. Karena akan menjadi acuan baru bagi seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah untuk penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran.

Ini juga sudah sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4/2025 tentang DTSEN. Sehingga ground check sebagai kegiatan pengecekan lapangan yang akan dilakukan oleh Pendamping PKH nantinya adalah bagaimana membandingkan kondisi di lapangan dengan data yang ada.

“Tujuannya agar data yang di olah sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat,” lanjutnya.

Melalui griund check inilah nantinya akan bisa ditemukan inclusion error yang merupakan kesalahan dalam data, dimana orang yang seharusnya tidak menerima bantuan justru masuk dalam data penerima manfaat atau pun exclusion error yang merupakan kesalahan dalam data.

“Data kadang terbalik, dimana orang yang seharusnya tercatat tetapi tidak tercatat sebagai penerima manfaat,” tambahnya.

Kepala BPS NTB dan Kepala Dinas Sosial NTB memiliki semangat yang sama dan bersepakat untuk mensukseskan pelaksanaan ground check DTSEN ini. Karena akan sangat menentukan juga pada penanganan kemiskinan ke depan di NTB seusai dengan arah kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Hj. Indah Dhamayanti Putri, dalam penanganan kemiskinan.(ris)

Bulog Langsung Serap Gabah Petani Rp6.500 per Kg tanpa Refaksi

0
Pimpinan Cabang Bulog Bima, Heri Sulistiyo ikut menyerap gabah Bersama tim di Desa Daha, Kecamatan Hu’u pada Senin 24 Februari 2025.(ekbisntb.com/ist)

Dompu (ekbisntb.com) – Badan Urusan Logistik (Bulog) akan menyerap langsung gabah petani tanpa melalui pihak ketiga dengan harga Rp6.500 per kg. Harga ini untuk Gabah Kering Panen (GKP) di petani tanpa pemberlakuan standar kualitas gabah. Kendati demikian, penyuluh bersama Babinsa (TNI) dan Babinkamtibmas (Polisi) diharapkan ikut mengedukasi petani agar memanen gabahnya sesuai usia tanam.

“Kita akan menyerap semua gabah petani, dan tidak lagi menerapkan system refaksi seperti ketentuan sebelumnya. Jika sebelumnya penyerapan gabah berdasarkan kualitas untuk kadar air dan kadar hampa, sekarang dibuat sama di tingkat petani seharga Rp6.500 per kg untuk kering panen,” kata Pimpinan Cabang (Pinca) Bulog Bima, Heri Sulistiyo yang membawahi wilayah Bima dan Dompu saat dihubungi, Selasa 25 Februari 2025 siang.

Bulog juga langsung melakukan transaksi dengan petani dan tidak lagi melibatkan pihak ketiga seperti sebelumnya. Untuk pihak ketiga hanya diberlakukan kerjasama pengeringan gabah dan penggilingan gabah menjadi beras. “Kita langsung melakukan transaksi pembayaran dengan petani,” katanya.

Heri Sulistiyo mengaku, tidak khawatir soal ketersediaan gudang Bulog untuk penyimpanan gabah dan beras yang diserap dari petani. Polanya akan tetap dalam koordinasi Bulog pusat dan pemerintah. Ketika gudang Bulog penuh, akan dikosongkan untuk dibawa keluar daerah memenuhi kebutuhan di wilayah lain. Sehingga stok gabah akan selalu tersedia secara nasional dan gudang penyimpanannya akan selalu mampu menampung gabah yang diserap.

“Ketika gudang kita penuh, kita sampaikan ke pusat, sehingga bisa dilakukan pengosongan untuk dibawa ke wilayah lain. Seperti saat ini, kita sedang mengosongkan gudang. Beras kita setara 3 ribu ton dikirim ke NTT,” jelas Sulistiyo.

Diakui Heri Sulistiyo, system penyerapan gabah saat ini akan memberi konsekwensi dengan resiko tinggi dan ini menjadi tantangan tersendiri. Karenanya, penyuluh, Babinsa (TNI), Babinkamtibmas (Polisi) dan pihak lain dituntut mengedukasi petani untuk tidak memanen muda gabahnya. Ketika dipanen muda, maka bulir mudanya akan banyak dan menghasilkan kualitas beras yang buruk. “Nanti gabah itu setelah menjadi beras akan Kembali lagi ke Masyarakat,” ungkapnya.

Bulog cabang Bima yang membawahi wilayah Bima dan Dompu memiliki target serapan gabah sampai 43 ribu ton setara beras. Taget ini meningkat hamper 3 kali lipat dibandingkan tahun – tahun sebelumnya. Dengan target ini diyakini akan mampu diserap, terlebih adanya keterlibatan TNI dan Polri dalam pendampingan. “Di Dompu saat ini sedang banyak panen spot – spot, makanya tim banyak focus di Dompu untuk penyerapan gabah,” akunya. (ula)

Sumbawa Jamin Anggaran Pengentasan Kemiskinan Tak Kena Efisiensi

0
E. S. Adi Nusantara(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa, memastikan anggaran program pengentasan kemiskinan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak terdampak efisiensi anggaran yang saat ini tengah dilakukan pemerintah.

“Kami pastikan tidak ada masalah untuk anggaran pengentasan kemiskinan, karena itu merupakan salah satu program prioritas daerah,” kata Kepala Bappeda Sumbawa, E. S. Adi Nusantara kepada Ekbis NTB, Selasa 25 Februari 2025.

Adi menyebutkan, penurunan angka kemiskinan yang ditetapkan di RKPD tahun 2025 ditargetkan sebesar 1 persen. Di tahun 2024 data terakhir untuk angka kemiskinan berada di angka 12,81 persen dari tahun sebelumnya sebesar 13,91 persen.

“Jadi, data penduduk miskin pada Maret 2024 turun 1,04 persen terhadap Maret 2023 dan kami juga menargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar 1 persen,” ucapnya.

Adi melanjutkan, berdasarkan data pemetaan yang dilakukan ada beberapa kantong kemiskinan di Sumbawa yang perlu dilakukan intervensi lebih lanjut. Beberapa kantong kemiskinan tersebut yakni di kecamatan Utan, Alas, Plampang, Empang dan kecamatan yang memiliki penduduk terbesar.

“Anggaran pengentasan kemiskinan di OPD tidak kita efisiensi, sehingga apa yang menjadi target yang kita tetapkan bisa terealisasi,” ujarnya.

Pemerintah pun menargetkan di akhir periode RPJMD angka kemiskinan bisa turun minimal di angka 5 persen. Jika tersebut bisa terealisasi maka angka kemiskinan di Sumbawa minimal bisa dibawa satu digit atau sekitar 8 persen.

“Jika tidak perubahan dan anggarannya tetap sama maka kami tetap optimis target penurunan sebesar satu digit bisa terealisasi sesuai dengan RPJMD,” jelasnya.

Ia menambahkan, fenomena naik atau turunnya angka kemiskinan di Sumbawa dipengaruhi oleh beberapa faktor  dan bukan kemiskinan berlarut atau kemiskinan yang akut. Akan tetapi kemiskinan itu terjadi karena faktor-faktor eksternal termasuk kejadian bencana alam.

“Salah satu contoh penyebab utama yakni inflasi, sehingga banyak masyarakat yang tidak bisa membeli kebutuhan pokok salah satunya beras,” sebutnya.

Adi pun meyakinkan, sebenarnya orang-orang tidak miskin, tetapi karena mahalnya harga barang sehingga mereka masuk dalam kategori miskin. Apalagi garis kemiskinan di Sumbawa juga naik dari Rp404 ribu menjadi Rp441 ribu di tahun 2023.

“Garis kemiskinan kita yang cukup tinggi juga menjadi faktor lain sehingga angka kemiskinan masih cukup tinggi dan penurunan nya belum mencapai satu digit,” tukasnya. (ils)

Jumlah Rumah Tangga Miskin di Sumbawa Tembus 295.298 Jiwa

0
Syarifah(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Sosial (Disos) Sumbawa, mencatat ada sekitar 108.295 kepala keluarga (KK) atau 295.298 jiwa rumah tangga miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2024 yang tersebar di seluruh kecamatan.

“Jadi, dari jumlah itu kita belum bisa melakukan klarifikasi lebih lanjut keluarga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem atau tidak, karena kita berbasis penerima bantuan sosial,” kata Kabid perlindungan dan jaminan sosial (Linjamsos) Syarifah kepada wartawan, Selasa 25 Februari 2025.

Dikatakannya, terhadap rumah tanggal miskin tersebut, pemerintah sudah menyiapkan program khusus. Salah satunya bantuan PKH, BPNT, dan PBI APBN serta APBD, BLT dan juga bantuan sosial lainnya.

“Mereka semua (masyarakat miskin) sudah tercover bantuan sosial yang sudah ditetapkan Pemerintah dengan harapan mereka bisa keluar dari kategori miskin,” ucapnya.

Dia melanjutkan, persoalan data angka kemiskinan yang cukup tinggi tersebut diakuinya belum bisa terdeteksi apakah masuk kemiskinan ekstrem atau tidak. Mengingat data tersebut disusun berdasarkan data penerima bantuan termasuk saat penyaluran bantuan Covid-19.

“Memang angka tersebut sangat tinggi karena hanya berbasis data penerima bantuan saja, kalau untuk data kemiskinan ekstrem datanya kita tidak punya karena berada di Bappeda,” sebutnya.

Terhadap data tersebut, pihaknya sebenarnya sudah meminta ke Desa untuk melakukan verifikasi lapangan. Hal itu dilakukan untuk memastikan orang-orang yang masuk dalam DTKS tersebut apakah baik-baik saja atau tidak.

“Kita sudah minta untuk melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kondisi real di lapangan terhadap data tersebut apakah sudah sejahtera atau belum,” tambahnya.

Verifikasi lapangan perlu dilakukan untuk menekan adanya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Namun untuk melakukan verifikasi tersebut tidak bisa dilakukan hanya Dinas Sosial saja karena jumlah tenaga yang dimiliki sangat terbatas.

“Kita hanya memiliki 80 orang petugas PKH saja, sehingga tidak bisa mengcover untuk pelaksanaan verifikasi ke 24 Kecamatan. Makanya kita minta desa untuk membantu proses verifikasi penerima bantuan sosial tersebut,” tukasnya(ils)

Stok Sembako Dipastikan Aman, Masyarakat Diingatkan Tidak Panik

0
Uun Pujianto (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Perdagangan Kota Mataram, memastikan stok kebutuhan pokok aman selama bulan Ramadhan. Masyarakat diingatkan tidak panik sehingga menimbulkan kegaduhan.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Uun Pujianto dikonfirmasi pada, Selasa 25 Februari 2025 mengatakan, pihaknya telah mengecek ketersediaan barang di distributor dan dipastikan ketersediaan aman selama bulan Ramadhan. Masyarakat diminta tidak punic buying karena akan berdampak terhadap gejolak harga. “Insya Allah, aman stok kita selama Ramadhan,” terangnya.

Harga kebutuhan pokok akan mengalami kenaikan. Hal ini dinilai wajar karena tingginya permintaan masyarakat. Uun menyebutkan, harga cabai rawit Rp65 ribu per kilogram, harga cabai merah besar kisaran Rp60 ribu-Rp70 ribu perkilogram. Pihaknya berkoordinasi berkoordinasi dengan Badan Urusan Logistik dan Bank Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk mengajak binaan mereka mengikuti pasar rakyat. “Kita sudah berkoordinasi dengan Bulog supaya mengajak binaan mereka untuk ikut pasar rakyat,” pungkasnya.

Pasar rakyat tambahnya, akan digelar selama sepuluh kali selama bulan Ramadhan. Tujuannya guna memastikan keterjangkauan dan stabilisasi harga sampai lebaran.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Mataram, TGH. Mujiburrahman memastikan ketersediaan kebutuhan pokok tetap aman selama Ramadhan. Ketersediaan stok akan dipastikan dengan turun ke pasar tradisional bersama tim pengendali inflasi daerah. “Kita akan rapatkan khusus bersama TPID,” jelasnya.

Selain itu, keterjangkauan harga juga dipastikan aman. Jangan sampai masyarakat kesulitan membeli barang pokok karena harga yang mahal. Wawali memastikan pasar rakyat tetap digelar selama bulan Ramadhan, meskipun ada efisiensi anggaran sesuai kebijakan pemerintah pusat. “Pasar murah tetap ada,” jawabnya.

Ia mengimbau masyarakat tetap tenang atau tidak panik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena stok masih aman. (cem)