Monday, April 13, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 396

Harga Emas Merangkak Naik ke Angka Rp1,691 Juta Per gram

By
ekbisntb.com
-
0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Rabu 19 Februari 2025, naik sebesar Rp12.000, setelah sehari sebelumnya turut mengalami kenaikan Rp8.000. Kini harga logam mulia tersebut menjadi Rp1.691.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik, yakni Rp1.541.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Rabu:

-Harga emas 0,5 gram: Rp895.500.
– Harga emas 1 gram: Rp1.691.000.
– Harga emas 2 gram: Rp3.322.000.
– Harga emas 3 gram: Rp4.958.000.
– Harga emas 5 gram: Rp8.230.000.
– Harga emas 10 gram: Rp16.405.000.
– Harga emas 25 gram: Rp40.887.000.
– Harga emas 50 gram: Rp81.695.000.
– Harga emas 100 gram: Rp163.312.000.
– Harga emas 250 gram: Rp408.015.000.
– Harga emas 500 gram: Rp815.820.000.
– Harga emas 1.000 gram: Rp1.631.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Dikbud Dorong SPPG Diperbanyak – Puluhan Ribu Siswa di Lobar Belum Disasar MBG

By
ekbisntb.com
-
0
Siswa - siswi dibagikan makanan program MBG(ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Puluhan ribu siswa di Lombok Barat belum disasar program MBG. Dimana tiga kecamatan yang belum disentuh, yakni Sekotong, Batulayar dan Gunung Sari. Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pun mendorong agar SPPG diperbanyak agar bisa menyasar seluruh anak dan daerah di Lobar. Karena diakui sejumlah kepala sekolah menanyakan kapan dilaksanakan MBG di sekolahnya.

Kadis Dikbud Lobar Maad Adnan mengatakan kalau dari sasaran mencapai 105 ribu siswa TK, SD, SMP yang perlu disasar masih banyak belum disasar. “Masih banyak yang belum disasar, karena ini baru 7 SPPG,”sebutnya kemarin. Hal ini  kenapa sekolah lain dan tiga kecamatan belum dilaksanakan MBG.

Menurutnya SOP SPPG ini di titik SPPG minimal mengambil radius 3,5 kilometer. Artinya, sekolah-sekolah yang disasar maksimal berjarak radius 3,5 kilometer. Mengacu dari ketentuan itu, dimana satu SPPG minimal menyasar 3.500 anak, maka butuh 25 SPPG. Diakui masih jauh dari jumlah yang ada saat ini baru 7 SPPG. Kapan dipenuhi? Maad hal itu menjadi kewenangan BGN. Namun tentu pihak terkait akan berkoordinasi dengan Dikbud.

Ia berharap agar lebih cepat dilaksanakan di kecamatan lain. Sebab program ini telah menyebar luas di mana-mana. Selain itu, banyak kepsek yang bertanya kapan disasar. Ia pun meminta sekolah bersabar. Sebab Sesuai arahan dari MBG, bahwa program ini bertahap menyasar sekolah-sekolah. Termasuk yang belum disasar yakni Wilayah kecamatan Sekotong, Batulayar dan Gunung Sari.

“Tiga Kecamatan ini belum disasar sama sekali,”imbuhnya. Dalam hal penentuan sekolah sasaran tahap I, selain ditetapkan oleh BGN namun tentu ada koordinasi dengan Dikbud. Akan tetapi acuannya tetap pada ketentuan jarak dan lainnya. “Kita ajukan, tapi yang atur BGN,”imbuhnya. (her)

Belum Digaji, Tenaga Honorer Kesulitan Penuhi Kebutuhan Hidup

By
ekbisntb.com
-
0
Pelaksana Tugas Kepala BKD Provinsi NTB H. Yusron Hadi, ST., MUM.,

Lombok (ekbisntb.com) – Belum keluarnya Surat Keputusan (SK) bagi tenaga honorer atau non Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov NTB berpengaruh terhadap gaji atau kepastian pembayaran honorer. Memasuki minggu akhir Februari 2025, tenaga honorer di lingkup Pemprov NTB masih belum menerima SK terkait nasib mereka.

Salah satu tenaga honorer di lingkup Sekretariat Daerah NTB, mengakui, belum keluarnya SK dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB berpengaruh terhadap penghasilan atau upah bulanan yang seharusnya mereka terima. Selama belum menerima SK, maka mereka tidak akan mendapatkan gaji, karena Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tempat mereka bekerja tidak memiliki dasar dalam membayar gaji mereka.

‘’Untuk bulan Januari dan hingga hari ini, Selasa (18 Februari 2025, red), kami belum menerima SK. Jika sampai akhir Februari hingga awal Maret tidak menerima SK, gaji kami tidak dibayar,’’ ungkapnya pada Ekbis NTB di Kantor Gubernur NTB, Selasa 18 Februari 2025.

Menurutnya, jika gaji tidak dibayar selama 3 bulan, maka tenaga honorer akan kesuitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Termasuk dalam membayar cicilan untuk membayar utang rumah, kendaraan bermotor dan keperluan sehari-hari. Belum lagi dalam memenuhi kebutuhan keluarga, jika hanya mengandalkan pendapatan dari tenaga honorer yang masih belum mendapatkan gaji, maka mereka harus berutang.

Hal senada disampaikan Udin. Udin membandingkan dengan ASN atau tenaga PPPK yang sudah memiliki SK resmi dari pemerintah jika mengalami penundaan gaji seperti halnya tenaga honorer, tentu sudah mengeluh atau tidak mau bekerja. Untuk itu, pihaknya meminta kepada pemerintah daerah harus segera menerbitkan SK tenaga honorer, karena sangat berdampak pada kehidupan tenaga honorer yang bersangkutan.

‘’Kalau pejabat TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) saja telat, langsung ngomel. Kita, gaji sudah 2 bulan belum dibayar masih bisa bersabar. Paling-paling hanya bisa mengadu sama wartawan,’’ keluhnya.

Lain halnya dengan tenaga honorer guru yang digaji dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Seperti pengakuan Siti, salah satu guru honorer di salah satu sekolah di Lombok Barat, menyampaikan nasib guru honorer yang memprihatinkan. Menurutnya, menjadi guru honorer harus siap-siap sakit dan menerima berbagai keputusan yang sering tidak berpihak.

Dirinya tidak pernah membayangkan pejabat di kementerian atau dinas yang meminta pembayaran honorer guru dibayar sekali dalam 4 bulan. Padahal, setiap hari menggunakan kendaraan bermotor  ke sekolah yang lokasinya cukup jauh dari rumahnya.

‘’Bayangkan kita mengajar dengan dibayar gaji lewat BOS. Dulu kita dibayar sekali dalam 4 bulan. Sementara setiap hari kita beli bahan bakar motor. Nasi dan juga minuman di sekolah. Terus dikali 4 bulan. Coba dibayangkan, bagaimana pemikiran orang yang membuat peraturan seperti itu? Sementara mereka ASN telat dibayar gaji sehari, apalagi sampai 2 hari pasti ngomel-ngomel,’’ ungkapnya.

Meski demikian, karena merupakan sudah pilihannya menjadi guru dan sudah masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, maka dirinya tetap berkomitmen mengabdi sebagai tenaga guru. Dirinya juga mengharapkan efisiensi yang dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming tidak berpengaruh terhadap nasib guru dan tenaga honorer lainnya.

Menanggapi hal ini, Pelaksana Tugas Kepala BKD Provinsi NTB H. Yusron Hadi, ST., MUM., menjanjikan jika SK bagi tenaga non ASN atau honorer segera terbit.  Terhadap tenaga kontrak ketika terbit penunjukan kembali pada tahun 2025 oleh masing-masing OPD hanya berlaku sampai batas waktu penataan non ASN ini dan penggajiannya melalui skema yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. (ham) 

Program MBG Tahap Awal Dimulai – Dilaksanakan di Delapan Titik di Loteng

By
ekbisntb.com
-
0
Personel Kodim 1620/Loteng turut mengawal program MBG di Kecamatan Praya Barat, Selasa 18 Februari 2025. (ekbisntb.com/kir)

Lombok (ekbisntb.com) – Program pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sudah mulai diimplementasikan. Meski belum secara menyeluruh menyasar di semua wilayah. Program ini baru dilakukan di delapan titik sasaran di beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Praya Tengah, Praya dan Kecamatan Praya Barat.

Saat dikonfirmasi Ekbis NTB, Selasa 18 Februari 2025, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Loteng Lalu Moh. Hilim, mengatakan kalau implementasi program MBG sudaH dimulai Senin 17 Februari 2025 kemarin. “Tapi informasinya baru di delapan titik sasaran,” jelasnya.

Terpisah, Dandim 1620/Loteng Letkol Kav. Andi Yusuf Kertanegara menjelaskan, uji coba penyaluran program MBG dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasioanal (BGN) dengan menggandeng mitra kerja yang di wilayah setempat. Misalnya di wilayah Kecamatan Praya Barat, BGN menggadeng Yayasan Langit Alam Semesta Dapur Amanah Tunggal lka. Sasarannya siswa di sejumlah sekolah, mulai dari tingkat TK sederajat.

Dalam hal ini BGN melibatkan berbagai pihak. Termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, TNI hingga Polri untuk memastikan bahan makanan yang disalurkan memenuhi standar gizi yang diperlukan oleh anak-anak sekolah yang menjadi sasaran program. Harapannya, program tersebut bisa memberikan dampak positif terhadap kesehatan anak-anak serta mampu meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini secara bertahap, bertingkat dan berlanjut serta merata hingga ke semua sektor.

Sebagai wujud komitmen Kodim 1620/Loteng dalam mensukseskan program MBG, pihaknya sudah menginstruksikan semua jajaran dibawah untuk turut mengawal serta mengawasi program tersebut supaya bisa tepat kualitas dan tepat sasaran. Tidak kalah penting program tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh sasaran program.

“Sebagai bagian dari aparat teritorial, kami berkomitmen untuk mendukung penuh program pemerintah ini.  Dengan memastikan anak-anak di daerah ini mendapatkan makanan yang bergizi demi masa depan mereka yang lebih baik,” ujar Andi.

Program MBG, lanjutnya, merupakan salah satu bukti nyata komitmen pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat. Berkolaborasi dengan TNI, pemerintah daerah dan masyarakat secara lebih luas. Demi masa depan anak-anak generasi penerus bangsa.

“Melalui pogram MBG kebutuhan gizi terutama anak pada usia sekolah terpenuhi dengan baik. Sehingga bisa mendukung tumbuh kembang yang optimal dan menunjang prestasi belajar mereka anak-anak sejak usia dini. Inilah tujuan yang ingi dicapai Presiden Praboro Subianto,” pungkasnya. (kir)

Kodim Loteng Siap Kawal Bulog, Serap Gabah Petani

By
ekbisntb.com
-
0
Personel Kodim 1620/Loteng mendapat sosialisasi terkait program penyerapan gabah petani oleh Bulog NTB, di Makodim Loteng, Selasa 18 Februari 2025. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Bulog NTB tahun ini ditargerkan bisa menyerap hingga 180.600 ton gabah petani di NTB. Dan, Lombok Tengah (Loteng) menjadi salah satu daerah yang diharapkan bisa berkontribusi besar dalam pemenuhan target serapan gabah tersebut.

Untuk bisa memastikan serapan gabah di Loteng bisa maksimal, Kodim 1620/Loteng menegaskan siap bersinergi dan mengawal Bulog dalam menyerap gabah petani di daerah ini. Demikian ditegaskan Dandim 1620/Loteng Letkol Kav Andi Yusuf Kertanegara, saat sosialisasi penyerapan gabah petani oleh tim Bulog NTB, bertempat di Aula Sederhana Kodim 1620/Loteng, Selasa 18 Februari 2025.

Nantinya seluruh personel TNI di lapangan akan digerakkan untuk memberikan sosialisasi hingga mendata luasan area tanaman padi yang akan dipanen dan dikoordinasi dengan pihak Bulog, agar bisa langsung diserap atau dibeli oleh pihak Bulog.

Dengan cara itu diharapkan bisa meminimalisir potensi masuknya para tengkulak untuk ikut membeli gabah petani dengan harga di bawah harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. “Kita akan tugas Babinsa yang ada di lapangan untuk melakukan pengawalan dan pemantauan sekaligus sosialisasi kepada petani terkait harga gabah yang akan dibeli oleh bulog,” ujarnya.

Harapannya para petani di daerah ini akan bisa lebih bersemangat untuk menjual gabahnya kepada Bulog. Tidak menjual ke pihak lain atau tengkulak yang  bisa merugikan petani itu sendiri. Walaupun tidak ada larangan bagi pihak lain atau tengkulak untuk membeli gabah petani. Asalkan harganya sesuai dengan ketentuan yang ada supaya petani tidak merugi.

Kalau sampai ada pihak lain atau tengkulak yang diketemukan membeli gabah petani di bawah harga yang ditentukan, pihaknya tidak akan segan-segan untuk menegur atau melakukan tindakan agar tidak merugikan sampai petani.

Pimpinan Wilayah Bulog NTB Srimuniati, menambahkan kalau Harga Pembelian Petani (HPP) gabah sudah ditentukan oleh pemerintah sebesar Rp 6.500 per kilogram. Standar harga itulah yang menjadi patokan bagi Bulog NTB dalam membeli gabah petani di daerah ini. Di mana nantinya Bulog akan turun langsung membeli gabah petani dengan sistim pembayaran di tempat secara langsung tanpa dihutang.

Dengan cara itu pemerintah ingin melihat petani bisa tersenyum gabahnya dibeli dengan harga yang sudah ditentukan dan, bagi pihak Bulog sendiri serapan gabah petani penting untuk memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga. “Kami juga punya target serapan gabah 180.600 ton dan target itu harus tercapai,” terangnya. (kir)

Sasar 16.062 Siswa, Dikbud Lobar Turun Pantau Pemberian MBG di Sekolah-sekolah

By
ekbisntb.com
-
0
Kadis Dikbud Lobar Maad Adnan turun memantau pelaksanaan program MBG di sekolah-sekolah(ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat turun memantau pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah yang ada di daerah setempat. Hasil pantauan Dikbud, belum ditemukan kendala atau persoalan yang bisa menggambat Program ini di bawah. Dimana hingga saat ini di Lobar sebanyak 16.062 anak yang disasar MBG tahap awal.

Kadis Dikbud Lobar Maad Adnan mengatakan pelaksanaan program MBG di Lobar telah dimulai tanggal 17 Februari. “Menyasar 7 kecamatan melalui 7 SPPG,”terang Maad, Selasa 18 Februari 2025. Tujuh kecamatan itu terdiri kecamatan Lingsar dengan SPPG Yayasan Lombok Islamic School, Kecamatan Kediri dengan SPPG Yayasan Nusrul Habib NW Buntage, Kecamatan Labuapi dengan SPPG yayasan Yayasan Nusrul Habib NW Buntage, Kecamatan Kuripan dengan yayasan Nasrul Habib NW Buntage, Kecamatan Lembar yayasan Nujmul Huda Batu Samban dan kecamatan Narmada dengan Yayasan Al-Faham Sakkaki Umar dan kecamatan Gerung dengan Yayasan Nasrul Habib NW Buntage.

Sasaran program ini mulai dari TK, SD dan SMP. Seluruh anak di Lobar yang disasar sebanyak 16.062 siswa, terdiri dari TK 895 anak, SD sebanyak 9.9870 dan SMP 5.297 siswa. Dengan rincian, kecamatan Lingsar menyasar 1.926 siswa. Kediri 2.813 siswa. Labuapi sebanyak 1.574 siswa. Kuripan 2.322 siswa. Lembar sebanyak 1.360 siswa. Narmada 3.069 siswa. Gerung sebanyak 2.998 siswa.

Secara umum kata dia dari hasil pantauannya di SMP 1 Narmada, SDN 1 Batu Kumbung dan SDN 1 Lingsar,  pelaksana MBG berjalan lancar. Kalau terkait kendala-kendala, misalnya ada yang terlambat datang paket makanan, karena hari pertama. Namun pada hari kedua, kendala ini sudah dibenahi. Menu makanan kelas bawah (kelas 1,2,3) disamakan dengan TK. Lebih sedikit porsinya. Sedangkan kelas atas (4,5,6) sama dengan SMP, porsi yang diberikan lebih banyak. Kemudian pendistribusian, berjalan lancar.

“Dan yang kami syukuri,tidak meninggalkan (menyisakan) sampah, karena anak-anak selesai makan ditaruh di wadah,”jelasnya. Kemudian wadah tempat makan itu diikat dan dibawa untuk nanti dibawa (pergunakan) mengantar makanan selanjutnya. Terkait nilai gizi diserahkan ke SPPG karena di sana sudah ada ahli gizi. Yang jelas terpenuhi standar kebutuhan protein, karbohidrat dan lemak. “Untuk selanjutnya anak- anak diminta membawa air minum dan sendok dan kami minta agar botol minuman tidak jadi sampah, siswa diminta bawa wadah botol yang bisa dipakai lagi,”imbuhnya.(Her)

Beras ASN KSB Mulai Dikelola Perumda Barinas

By
ekbisntb.com
-
0
Penampakan beras ASN KSB yang kini dikelola oleh Perumda Barinas.(ekbisntb.com/ist)

Taliwang (ekbisntb.com) – Perusahaan Umum Daerah Bariri Aneka Usaha (Perumda Barinas) ternyata mulai mengelola pengadaan beras Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Sumbawa Barat.

Asisten Perekenomian dan Pembangunan Setda KSB, Suhadi membenarkan hal tersebut. Menurut dia, mulai awal tahun ini Perumda Barinas resmi melaksanakan penyaluran beras bagi ASN yang sebelumnya sempat dikelola secara kemitraan oleh sejumlah pengusaha lokal itu. “Kenapa mulai sekarang karena kita antisipasi harga gabah petani anjlok karena sebentar lagi akan ada panen,” sebutnya.

Menurut Suhadi, keberadaan Perumda Barinas mengelola beras ASN itu tidak akan mematikan kegiatan pengusaha lokal. Para pengusaha kata dia tetap akan memiliki peran dalam rantai pengadaan beras ASN tersebut sebagai mitra Perumda Barinas.

“Jadi pengusaha yang membeli gabah petani bermitra dengan Perusda untuk pengadaan berasnya. Dan itu kita wajibkan kepada Perusda,” tandas Suhadi.

Ditanya mengenai mekanisme pembayaran beras ASN itu? Suhadi menyebut tetap sama. Biaya pembelian diambil dari Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) setiap bulannya. “Perlu diingat ya, alokasi TPP untuk membeli beras itu sebelumnya sudah ditambah khusus oleh pak bupati dengan cara menaikkan TPP pegawai,” tegasnya seraya menambahkan bahwa setiap ASN wajib membeli beras ASN yang disiapkan oleh Perumda Barinas tersebut. “Karena anggarannya ada lewat TPP mereka. Jadi kami imbau itu wajib,” sambung ketua Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Barinas ini.

Selanjutnya Suhadi mengungkap mengapa kemudian pengadaan beras ASN itu tidak lagi diberikan kepada pengusaha lokal yang selama ino mengelola dana pengaman harga dasar gabah (PHDG). Ia mengatakan, sejumlah mitra itu selama ini ada yang tidak konsisten melaksanakan kewajibannya. “Sekarang mereka kita jadikan mitra Perusda. Dan Perusda bertanggung jawab mamastikan keberlanjutan penyaluran beras ASN sekaligus menjaga kestabilan harga gabah di tingkat petani,” imbuhnya. (bug)

KSB Sisir Ulang Program OPD untuk Efisiensi Anggaran

By
ekbisntb.com
-
0
Mulyadi(ekbisntb.com/ist)

Taliwang (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabuapaten Sumbawa Barat tengah menyisir ulang program anggaran seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2025 ini. Langkah itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.

“OPD sekarang sedang melaksanakan (penyisiran anggaran),” kata Pj Sekreraris Daerah (Sekda) KSB, Mulyadi kepada wartawan, Selasa 18 Februari 2025.

Mengacu pada Inpres 1/2025, Mulyadi mengatakan, satu mata program yang sangat tegas diatur nilainya harus dipangkas adalah perjalanan dinas. Dimana setiap daerah harus memotong pembiayaan perjalanan dinasnya tersebut hingga 50 persen. “Jadi untuk perjalanan dinas otomatis setengahnya harus kita pangkas sesuai Inpres. Atau juga bisa lebih dari itu,” sebutnya.

Untuk mata anggaran lainnya, Mulyadi mengatakan, memang perlu dilakukan kajian. Menurutnya penyisiran anggaran dan program OPD pada dasarnya bertujuan mengatur prioritas yang efektif dan efisien untuk memberikan manfaat sebesar-besar bagi masyarakat.

“Kita harus cermat ya jangan sampai kemudian kita asal pangkas. Padahal program itu penting bagi masyarakat,” cetus Mulyadi.

Dengan adanya efisiensi itu, Mulyadi mengakui, secara otomatis jumlah APBD tahun 2025 ini akan terkoreksi mengalami pengurangan. Sebab kebikan efisiensi tersebut juga terjadi di tingkat pusat. “Yang jelas berkurang dana transfer daerah. Karena Inpres itu mengkoreksi (mengurangi) dana transfer daerah sampai Rp50,5 triliun lebih,” urainya seraya menyebut APBD KSB tahun ini ditetapkan sebesar Rp1,4 triliun lebih. “Tapi mudah-mudahan berkurangnya tidak banyak ya,” harapnya.

Selanjutnya Mulyadi menyampaikan bahwa efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat itu tidak akan terlalu banyak mengganggu program daerah. Sebab program-program yang harus diefisiensi bukan program yang menyentuh langsung bagi masyarakat. “Kalau kita lihat biaya-biaya yang harus dirasionalisasi adalah yang sifatnya seremonial,” tukas kepala BKPSDM KSB ini.(bug)

Bersaing dengan Tengkulak – Bulog Lotim Percepat Pengadaan Beras 34 Ribu Ton

By
ekbisntb.com
-
0
Personel TNI siap mengawal menyerap gabah/beras tahun 2025(ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Urusan Logistik (Bulog) Cabang Lombok Timur (Lotim) mulai melakukan pengadaan beras menjelang panen raya 2025. Meski bersaing dengan para tengkulak, diyakinkan Bulog yang menggandeng TNI dalam proses percepatan pengadaan ini beras ini bisa mencapai target 34 ribu ton akhir April 2025 mendatang.

Kepala Cabang Bulog Lotim, Supermansyah, usai rapat persiapan percepatan pengadaan beras 2025 bersama dengan TNI, Dinas Pertanian dan mitra kepada media Selasa 18 Februari 2025, menjelaskan pemerintah telah menetapkan harga pembelian ke petani langsung Rp 6.500 per kilogram Gabah Kering Panen (GKP) atau setara beras Rp 12 ribu yang diterima di gudang Bulog.

Supermansyah mengatakan dengan kemitraan yang lengkap ini, diyakini pengadaan tahun ini bisa mencapai target. Apalagi harga pembelian pemerintah (HPP) cukup mahal dibandingkan dengan HPP tahun-tahun sebelumnya.

HPP baru ini coba terus digencarkan sosialisasinya agar sampai di petani. Petani didorong turut mewujudkan swasembada pangan. “Mewujudkan swasembada pangan ini kan tugas Merah Putih, bukan hanya dari Bulog, TNI dan Dinas Pertanian, tapi tugas semua termasuk petani,” ungkapnya.

Guna mengawal implementasi HPP ini, TNI AD di bawah komando Komandan Distrik Militer (Dandim) 1615 Lotim akan mengerahkan semua personel, termasuk dalam kegiatan penyerapan. Sesuai masukan dari mitra Bulog Lotim, akan coba dibatasi beras produksi petani Lotim dibawa keluar, sehingga serapan target bisa tercapai.

Diakui, sisa waktu untuk pengadaan ini hanya dua bulan lagi efektif. Bulan Maret dan April. Sementara, realisasi penyerapan saat ini baru mencapai 1.300 ton. ‘’Masih ada 32,7 ton lagi yang harus digencarkan,’’ tambahnya.

Dandim 1615 Lotim, Letkol Inf. Bayu Sigit Dwi Untoro menjelaskan dalam kegiatan percepatan pengadaan beras pemerintah ini pihaknya mengerahkan seluruh personel. Para pasukan loreng Angkatan Darat ini menyambut baik program prioritas pemerintah dalam upaya mewujudkan swasembada pangan.

Meski akan bersaing dengan para tengkulak, Dandim juga berkeyakinan bisa menyerap seluruh target 34.000 ton beras sampai April 2025 mendatang.

Menurutnya, persaingan dengan tengkulak yang kerap memainkan harga di lapangan bukanlah masalah dan kendala untuk tidak tercapainya target tersebut. Seluruh personel TNI AD ini diyakini sudah sangat memahami tugasnya di lapangan.

Dipersilakan seluruh Babinsa yang ada di desa membantu petani. Bahkan ada ruang bisnis yang bisa dijalani oleh  Babinsa. Nilai yang diterima petani dipastikan tidak berkurang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Guna mempercepat proses penyerapan gabah petani dan pengiriman ke Bulog, Babinsa bisa membantu pengiriman ke penggilingan. Ada biaya pengiriman bisa diambil langsung dengan besaran Rp 200 per kilogram.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Lotim, Lalu Fathul Kasturi menyampaikan sampai dengan April 36.033 hektar yang akan panen. Rata-rata Produktivitas lahan 5,5 ton per hektar. Maka bisa dihitung, produksi gabah kering panen (GKP) di Lotim ini bisa mencapai 210 ribu ton, ketika dikonversi menjadi beras bisa mencapai 99.493 ton.

Bulog akan menyerap 34 ribu ton. Jumlah itu hanya sepertiga dari keseluruhan produksi beras Lotim. Dikatakan Kasturi, tidak semua gabah memang dijual petani karena ada kebiasaan mencadangkan untuk kebutuhan sampai panen berikutnya. “Petani  tidak ansih semua dijual,” paparnya.

Dalam setahun, Lotim sebenarnya bisa melakukan intensitas tanam padi di atas lahan 62 ribu hektar. Di mana, ada dua sampai tiga kali petani melakukan penanaman.

Dinas Pertanian Lotim menyambut baik perubahan HPP Rp 6500 per kilogram. Harga ini disebut cukup mahal untuk kalangan petani saat ini. Pasalnya, pada tahun-tahun sebelumnya HPP hanya tembus Rp 4.200. “Harga sekarang ini cukup bagus,” ucap Kasturi.

Tidak hanya itu, pembelian dari Bulog tidak lagi melihat kadar air. Berbeda dengan dulu yang katanya dalam pandangan petani terlalu banyak syarat kualitas. Petani sekarang dinilai akan cukup antusias untuk tanam padi.

Pemerintah sudah mulai melakukan pengawasan ketat mulai dari budidaya dengan baik dan pasti berusaha meningkatkan produksi setinggi-tingginya. “Dulu hanya bicara produksi, sekarang harga aman,” demikian imbuhnya. (rus)

Potensi Jagung NTB Saat Puncak Panen Sekitar 1 Juta Ton

By
ekbisntb.com
-
0
Muhammad Taufieq Hidayat(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Kadistanbun) Provinsi NTB Muhammad Taufieq Hidayat memberikan informasi terkait puncak panen jagung di NTB dalam rapat analisa dan evaluasi data ketahanan pangan Polda NTB yang berlangsung, Senin 17 Februari 2025.

Menurut Taufieq, puncak panen jagung di wilayah NTB diperkirakan akan berlangsung pada akhir Maret hingga awal Mei mendatang. Potensi jagung NTB pada saat panen raya bisa mencapai 900 ribu hingga 1 juta ton.

“Potensi kita bisa mencapai 900 ribu hingga 1 juta ton pada puncak panen nanti,” ujar Muhammad Taufieq Hidayat dalam rapat tersebut.

Jagung memang menjadi salah satu komoditas yang menjadi atensi pemerintah, sebab berkaitan dengan penguatan ketahanan pangan daerah, khususnya dalam rangka mendukung cita-cita Presiden.

Dalam rapat tersebut juga dibahas beberapa usulan penting, antara lain terkait finalisasi data dan kesepakatan jadwal tanam agar tidak mundur dari jadwal yang akan disepakati bersama. Tantangan lain yang menjadi perhatian dalam rapat ini adalah masalah produktivitas untuk lahan baru, untuk tidak menarget produktivitas yang terlalu tinggi.

Karo SDM Polda NTB Kombes Pol. I Wayan Gede Ardana mengatakan, penguatan ketahanan pangan menjadi hal yang sangat penting, mengingat Indonesia adalah negara agraris.

“Ketahanan pangan harus diperkuat, terutama di Provinsi NTB yang memiliki potensi besar di sektor pertanian. Kita perlu mendukung cita-cita Presiden dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional,” ujar Karo SDM.

Dalam kesempatan tersebut, Dinas Pertanian dan Polri juga berharap agar Bulog dapat lebih aktif dalam menyerap hasil panen petani. “Jangan sampai kita sudah meminta petani untuk menanam, tetapi hasilnya tidak diserap seluruhnya. Diharapkan Bulog bisa menyerap hasil petani dengan baik,” tegas Karo SDM disela-sela diskusi.

Berdasarkan data BPS NTB disebutkan, produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 28 persen dari Januari hingga Desember 2024 diperkirakan sebesar 1,56 juta ton. Jika dikonversikan ke jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen, maka produksi jagung di NTB sepanjang Januari hingga Desember 2024 diperkirakan sebesar 1,15 juta ton. Angka ini mengalami penurunan sebesar 127,61 ribu ton (9,96 persen) dibandingkan 2023 yang sebesar 1,28 juta ton.

Pada tahun 2024, luas panen jagung pipilan di Provinsi NTB diperkirakan mencapai 173 ribu hektare. Angka ini mengalami penurunan 3,26 persen dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 179 ribu hektare.(ris)

1...395396397...805Page 396 of 805

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami