Beranda blog Halaman 396

Pertumbuhan Ekonomi Minus, Tapi Tidak Minus Harapan: Jalan Baru NTB dalam Transformasi Kebijakan Ekonomi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
*Pertumbuhan Ekonomi Minus, Tapi Tidak Minus Harapan: Jalan Baru NTB dalam Transformasi Kebijakan Ekonomi*

_Dr. H. Ahsanul Khalik_

Belakangan ini, publik dihebohkan oleh berita dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentang pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mengalami kontraksi sebesar -0,82% (minus nol koma delapan puluh dua persen), atau nomor dua terendah secara nasional.

Sementara itu, Provinsi Maluku Utara justru mencatat pertumbuhan spektakuler, mencapai 32 persen, tertinggi di Indonesia.

Perbandingan ini segera menjadi bahan diskusi di ruang publik, bahkan tak jarang dijadikan ukuran keberhasilan atau kegagalan kepemimpinan daerah.

Namun benarkah angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi selalu berarti kesejahteraan rakyat meningkat?

Apakah pertumbuhan yang negatif otomatis menunjukkan kemunduran ekonomi daerah?

Jawabannya: tidak sesederhana itu.

*Pertumbuhan Ekonomi Bukan Segalanya*

Dalam ekonomi, pertumbuhan hanya menggambarkan seberapa besar “kue pembangunan” kita bertambah atau berkurang dari tahun sebelumnya.

Ia tidak serta merta menjelaskan siapa yang menikmati kue itu dan apakah pembagiannya adil.

Sebagai contoh, Maluku Utara memang tumbuh 32 persen, tetapi sebagian besar pertumbuhannya berasal dari industri pengolahan nikel dan pertambangan besar. Nilai tambahnya besar, namun manfaatnya tidak banyak dirasakan masyarakat kecil.

Hanya segelintir perusahaan besar dan investor luar daerah yang menikmati hasilnya.

Sebaliknya, di NTB, turunnya pertumbuhan ekonomi terjadi karena penurunan produksi tambang tembaga dan emas, akibat kebijakan larangan ekspor konsentrat.

Ketika sektor tambang melemah, ekonomi daerah pun ikut menurun.

Ini menandakan bahwa struktur ekonomi NTB masih terlalu bergantung pada satu sektor: pertambangan.

Namun, jika sektor pertambangan dikeluarkan dari perhitungan, gambaran sebenarnya justru jauh lebih optimistis.

Berdasarkan laporan terbaru BPS NTB (2025), pertumbuhan ekonomi NTB tanpa kontribusi sektor pertambangan pada semester pertama tahun 2025 mencapai 5,9% (year-on-year), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang sebesar 5,3%.

Bahkan, para ahli memperkirakan pertumbuhan ekonomi non-tambang NTB pada semester II 2025 akan berada di kisaran 6,1 hingga 6,4 persen.

Artinya, ekonomi rakyat NTB sesungguhnya tumbuh sehat dan dinamis, meskipun secara agregat tertutupi oleh penurunan tajam di sektor tambang

*Pertumbuhan Minus Bukan Kabar Buruk*

Kondisi ini tentu tidak menyenangkan, tetapi juga bukan akhir dari segalanya.

Justru, ini menjadi peringatan yang sehat bahwa NTB harus segera menyiapkan jalan baru agar ekonominya tidak terguncang setiap kali tambang melambat.

Kita perlu beralih dari ekonomi yang bertumpu pada sumber daya alam, menuju ekonomi yang bertumpu pada nilai tambah, inovasi, dan kemandirian masyarakat.

Dengan kata lain, pertumbuhan minus hari ini bisa menjadi awal dari kesadaran baru untuk menata ulang arah kebijakan ekonomi NTB yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan

*Transformasi Ekonomi Bernilai Tambah: Jalan Baru NTB*

Yang dibutuhkan NTB sekarang bukan sekedar membangun industri besar, melainkan melakukan transformasi ekonomi bernilai tambah, yaitu mengolah hasil bumi, laut, dan hutan menjadi produk yang lebih berharga dan bermanfaat bagi masyarakat lokal.

Transformasi ekonomi ini berarti:

– Petani tidak hanya menjual jagung mentah, tetapi memproduksinya menjadi pakan ternak, tepung, atau makanan olahan.

– Nelayan tidak hanya menjual ikan segar, tetapi mengolahnya menjadi produk beku, abon, atau kemasan siap saji.

– Peternak madu dan pengrajin rotan tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga produsen produk jadi yang siap ekspor.

Dengan langkah seperti itu, NTB tidak lagi sekadar menjadi penghasil bahan mentah, tetapi menjadi pengolah yang menghasilkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi masyarakat dari bawah.

Inilah hakikat dari transformasi ekonomi bernilai tambah dan berkelanjutan, ekonomi yang tumbuh bersama rakyatnya.

*Kebijakan Konkret untuk Memperkuat Arah Baru Ekonomi NTB*

Agar transformasi ekonomi ini benar-benar berjalan, Pemerintah Provinsi NTB perlu menyiapkan kebijakan dan aksi nyata. Beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan antara lain:

  1. Membangun Sentra Nilai Tambah Daerah.

Pemprov NTB perlu membentuk Pusat Pengembangan Nilai Tambah NTB yang melibatkan BRIDA, perguruan tinggi, dan dunia usaha.

Tugasnya adalah memetakan komoditas unggulan setiap kabupaten/kota, mengembangkan teknologi pengolahan sederhana, serta melatih UMKM agar mampu meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal.

  1. Mendukung UMKM dan Ekonomi Rakyat.

Koperasi, UMKM, dan ekonomi kreatif harus menjadi motor penggerak ekonomi.

Melalui dukungan permodalan dari Bank NTB Syariah, pelatihan usaha, sertifikasi halal, dan digitalisasi pemasaran, UMKM dapat naik kelas dan memperluas jangkauan pasar, baik nasional maupun global.

  1. Membangun SDM Terampil dan Kreatif.

Transformasi ekonomi tidak akan berhasil tanpa sumber daya manusia yang siap.

Pemerintah perlu memperluas program pelatihan vokasi di bidang pengolahan hasil pertanian, kelautan, teknologi pangan, dan wirausaha sosial.

Kampus dan pesantren dapat menjadi mitra strategis dalam melahirkan generasi wirausaha muda yang berakhlak dan berdaya saing.

  1. Mengelola Pendapatan Tambang untuk Investasi Masa Depan.

Pendapatan daerah dari tambang sebaiknya tidak digunakan untuk konsumsi, tetapi dialihkan ke Dana Abadi Pembangunan NTB yang difokuskan pada:

– pembangunan infrastruktur industri rakyat,

– pengembangan riset dan inovasi,

– serta peningkatan daya saing sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata.

Dengan cara ini, hasil tambang hari ini menjadi modal bagi generasi masa depan.

  1. Menguatkan Ekonomi Hijau dan Etika Bisnis

Kebijakan ekonomi NTB harus sejalan dengan nilai agama dan keberlanjutan lingkungan.

Program NTB Hijau, Bebas Sampah, serta pengelolaan sampah berbasis masjid dan pesantren perlu diperluas agar menjadi budaya masyarakat.

Karena ekonomi yang berkah adalah ekonomi yang adil, bersih, dan tidak merusak alam.

*Ukuran Keberhasilan yang Sebenarnya*

Keberhasilan pembangunan ekonomi NTB ke depan tidak cukup diukur dari besarnya angka pertumbuhan.

Ukuran sejatinya adalah:

– semakin banyak warga yang bekerja dan sejahtera,

– semakin kecil kesenjangan antarwilayah dan antarpendapatan,

– semakin banyak produk lokal yang naik kelas dan menembus pasar luar,

– serta semakin rendah inflasi dan semakin stabil harga kebutuhan pokok.

Jika indikator-indikator ini membaik, maka berapapun angka pertumbuhan ekonomi, ia akan bermakna dan berkeadilan.

*Penutup: Dari Angka ke Makna*

Pertumbuhan ekonomi memang penting, tetapi yang lebih penting adalah pertumbuhan manusia dan nilai-nilai kemanusiaannya.

Ekonomi yang tinggi tanpa pemerataan hanya menghasilkan jurang, bukan kemajuan.

NTB tidak boleh kehilangan arah karena angka minus. Justru dari sinilah kesadaran baru harus tumbuh: bahwa ekonomi yang kuat bukan diukur dari tambang yang besar, melainkan dari rakyat yang berdaya.

Kita tidak perlu malu dengan pertumbuhan kecil, selama yang kecil itu dirasakan bersama dan dibagi secara adil.

“Kue ekonomi kita mungkin mengecil, tetapi jika dibagi dengan kejujuran dan kebijaksanaan, ia akan membawa keberkahan.”

NTB memiliki semua modal: tanah yang subur, laut yang kaya, masyarakat religius, dan semangat gotong royong.

Yang dibutuhkan sekarang hanyalah keberanian untuk bertransformasi, dari ekonomi yang bergantung pada sumber daya alam, menuju ekonomi bernilai tambah dan berkelanjutan yang tumbuh dari tangan-tangan rakyat sendiri.

Karena pertumbuhan ekonomi boleh minus,

tetapi harapan NTB tidak akan pernah minus.

Harga Pupuk Subsidi Turun, Distan Lotim Harapkan Ringankan Beban Biaya Produksi Petani

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Lombok (ekbisntb.com)-
Kebijakan Pemerintah Pusat menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi hingga 20 persen disambut antusias oleh para petani di Kabupaten Lombok Timur. Penurunan harga ini mulai berlaku per 22 Oktober 2025 dan diharapkan dapat meringankan beban biaya produksi pertanian.

Kepala Dinas Pertanian (Distan) Lombok Timur, Lalu Fathul Kasturi, menyatakan bahwa kebijakan tersebut memberikan dampak positif bagi para petani.

“Ini sangat menyenangkan bagi petani. Harga yang sekarang dinilai sangat terjangkau, dan secara prinsip aman di tengah petani,” ujar Fathul Rabu (22/10/2025).

Menurutnya, perusahaan pupuk Indonesia telah melakukan sosialisasi ke seluruh pengecer dan distributor. Distan Lotim juga telah menindaklanjuti surat dari Kementerian Pertanian (Kementan) ke seluruh UPTD Pertanian di wilayahnya.

Fathul memastikan bahwa stok lama yang masih dimiliki pengecer tidak akan merugikan pihak manapun, karena BUMN akan menanggung dan mengganti rugi sesuai peraturan Menteri Pertanian.

“Apakah nanti diganti tunai atau melalui kebijakan lain, masih menunggu petunjuk lebih lanjut. Insya Allah tidak akan ada yang dirugikan,” jelasnya.

Di Lombok Timur terdapat 350 pengecer dan 7 distributor pupuk yang telah disiapkan untuk memastikan kelancaran penyaluran.

Saat ini, realisasi penyaluran pupuk subsidi baru mencapai 46 persen, sehingga masih ada sekitar 54 persen yang belum tersalurkan.

Data Alokasi dan Realisasi Pupuk Subsidi Lotim, pertama Urea sebesar 31.384 ton, realisasi 16.573 ton (52%). NPK teralokasi 29.932 ton, realisasi 10.905 ton (36,43%). NPK Kakao teralokasi 20 ton, realisasi 0 ton. Pupuk organik teralokasi 8.684 ton, realisasi 1.478 ton (17,02%).

Sementara itu, harga pupuk subsidi terbaru setelah penurunan HET Urea: Rp 1.800/kg atau Rp 90.000 per sak (50 kg). NPK: Rp 1.840/kg atau Rp 92.000 per sak (50 kg). NPK Kakao: Rp 2.640/kg atau Rp 132.000 per sak (50 kg). ZA: Rp 1.360/kg atau Rp 68.000 per sak (50 kg). Pupuk organik: Rp 640/kg atau Rp 25.600 per sak (40 kg)

Distan Lotim juga mencatat peningkatan signifikan dalam hasil panen. Dari program Serapan Gabah (Sergap), hasil panen mencapai 120 persen dari target, dengan kelebihan sekitar 7.800 ton setara beras. Produktivitas rata-rata mencapai 7,2 ton per hektare.

Dengan jumlah penduduk sekitar 1,5 juta jiwa dan konsumsi beras rata-rata 300 gram per orang per hari, Fathul memastikan bahwa produksi pertanian di Lombok Timur saat ini sangat mencukupi kebutuhan lokal.

“Kebijakan ini bagian dari upaya pemerintah dalam revitalisasi sektor pertanian nasional. Kita berharap manfaatnya benar-benar dirasakan petani,” ujarnya. (rus)

Tri Sudah Menghubungkan 95% Masyarakat Lombok ke Dunia Digital dengan Produk Lebih Hemat, Sinyal Cepat

Penulis
ekbisntb.com
-
0
(dari kiri ke kanan) Julandi George Fransiskus (SVP Head of Region Bali Nusra Indosat Ooredoo Hutchison); Yose Navirianto (SVP Head of Technology Java Indosat Ooredoo Hutchison); Mardiono Eko Prayitno (AVP Head of Technology Bali Nusra Indosat Ooredoo Hutchison) dan Beka Faryan Riangka (SVP Head of Marketing Circle Java Indosat Ooredoo Hutchison) mendemonstrasikan dukungan BTS Site ID: 18MAT0037_Komplek Kehakiman dalam menyediakan jaringan Tri bagi masyarakat Lombok.

Lombok (ekbisntb.com) – Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) melalui brand Tri terus mewujudkan komitmennya dalam memperkuat dan memperluas jangkauan jaringan di seluruh Indonesia, termasuk di Lombok dan wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Langkah ini tidak hanya difokuskan untuk meningkatkan kualitas dan mempercepat akses jaringan, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat lokal, terutama generasi muda, agar dapat tumbuh dan berdaya melalui dunia digital.


Nusa Tenggara Barat, termasuk Lombok, memiliki potensi ekonomi yang kuat di sektor pariwisata, pertanian, perikanan, dan industri kreatif yang kini mulai bertransformasi ke ranah digital. Terlebih, seiring dengan meningkatnya penetrasi internet dan infrastruktur digital, masyarakat lokal, terutama generasi muda, semakin aktif mengembangkan usaha kreatif dan UMKM berbasis online.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB (2024), UMKM tertinggi tercatat di Kabupaten Lombok Timur (21%), diikuti oleh Kabupaten Lombok Barat (16%) dan Kabupaten Lombok Tengah (14%) dengan mayoritas bergerak di sektor kuliner, fesyen, dan kerajinan lokal.

Sejalan dengan semangat tersebut, generasi muda di NTB kini menjadi motor penggerak transformasi digital daerah. Tercatat pada tahun 2025, 70% masyarakat di Nusa Tenggara Barat telah aktif menggunakan internet untuk kegiatan produktif seperti konten digital, mobile gaming, dan pendidikan online. Aktivitas ini mencerminkan semangat mereka yang adaptif dan inovatif dalam membuka peluang di era digital.


⁠Fahd Yudhanegoro, EVP Head of Circle Java Indosat Ooredoo Hutchison, mengatakan, “Tri terus berkomitmen untuk memberdayakan anak muda di Lombok dan wilayah Nusa Tenggara Barat melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan sebagai bagian dari upaya memberikan akses digital hingga ke pelosok.

Dengan perluasan jaringan dan penguatan distribusi yang berkelanjutan, kami berharap pertumbuhan infrastruktur ini dapat terus mendorong perkembangan UMKM, mempercepat proses digitalisasi, serta membuka lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Saat ini, jaringan Tri telah menjangkau hingga 90% populasi Nusa Tenggara Barat, termasuk 95% di Lombok dan 100% di Kota Mataram, menghadirkan akses digital yang cepat dan stabil untuk mendukung kebutuhan komunikasi dan aktivitas kreatif masyarakat.”


Dalam upaya menghadirkan jaringan terbaik bagi masyarakat, Tri terus memperluas pembangunan infrastruktur BTS di Bali dan Nusa Tenggara. Hingga saat ini, Tri mengoperasikan sebanyak lebih dari 7.600 BTS yang tersebar di seluruh Bali dan Nusa Tenggara, menjangkau lebih dari 480 kecamatan dan 5.100 desa.


Tri memastikan masyarakat di seluruh wilayah hingga ke pelosok, dapat menikmati pengalaman digital terbaik melalui perluasan jaringan dan kanal distribusi produk yang menjangkau luas. Untuk memperkuat ekosistem ini, Tri menghadirkan lebih dari 70 3Kiosk sebagai wadah pemberdayaan wirausaha muda lokal di Bali dan Nusa Tenggara, yang membuka peluang bagi putra-putri daerah menjadi mitra distribusi resmi produk Tri.

Hadirnya 3Kiosk di berbagai daerah di Lombok berperan sebagai pusat distribusi sekaligus sarana peningkatan literasi digital, kemandirian ekonomi, dan kewirausahaan berbasis teknologi. Hal ini sejalan dengan komitmen Tri dalam menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berdaya di seluruh Indonesia.


“Berawal dari pengalaman pribadi sebagai pelanggan Tri, saya melihat peluang untuk berkontribusi lebih luas melalui 3Kiosk. Sejak bergabung pada tahun 2023, dan menjadi pemilik 3Kiosk pertama yang beroperasi di Nusa Tenggara Barat. Saya ingin membantu masyarakat sekitar agar tetap terhubung dengan akses internet yang mudah dijangkau, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi warga sekitar,” ucap Irfan Hamdani, Pemilik 3Kiosk Jerowaru Lombok Timur.


Selain itu, pelanggan tidak perlu khawatir kehilangan koneksi saat berada di lokasi ramai seperti destinasi wisata, tempat ibadah, pusat perbelanjaan, stasiun, rumah sakit, maupun kawasan padat penduduk, karena sinyal Tri yang cepat, kuat, dan luas senantiasa siap mendukung aktivitas digital mereka hingga ke pelosok.


Jelajahi dunia digital tanpa batas dengan rangkaian produk Tri yang hemat, sinyal cepat, dan jaringan yang kini menjangkau hingga pelosok NTB. Nikmati berbagai pilihan Isi Ulang Hemat Tri, seperti Happy 6GB seharga Rp10.000 dengan masa aktif 2 hari dan Happy 12GB (10GB + 2GB lokal) seharga Rp25.000 dengan masa aktif 7 hari. Untuk kebutuhan internet lebih besar, tersedia juga paket Pasti Untung 50GB seharga Rp80.000 dan Pasti Untung 65GB seharga Rp95.000, dengan masa aktif 30 hari. Setiap pelanggan yang melakukan isi ulang mulai Rp50.000, pelanggan berkesempatan memenangkan mobil BYD dengan mengumpulkan tiket undian BombasTri.


Kini, seluruh produk Tri juga telah dilengkapi dengan fitur Tri AI: Anti Spam & Scam, solusi berbasis kecerdasan buatan yang dapat melindungi aktivitas digital pelanggan dari ancaman spam dan penipuan online. Dengan fitur ini, pelanggan di Nusa Tenggara Barat dapat menikmati pengalaman digital yang lebih aman, nyaman, dan terlindungi dari potensi penipuan digital.


Dapatkan berbagai produk Tri di aplikasi bima+, 3Kiosk, retailer resmi Tri, platform e-commerce, 3Store, atau USSD *888#. Untuk informasi lainnya terkait produk Tri, kunjungi situs resmi tri.co.id, dan ikuti media sosial @triindonesia dan @tri.jabanursa untuk mendapatkan informasi terkini. (r)

Setelah Pemerintah Turunkan Harga Pupuk, Pemprov NTB: Sanksi Menanti Jika Harga Dipermainkan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Muhammad Riadi

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Pusat resmi menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen, sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini diharapkan menjadi angin segar bagi petani.  Pemerintah Provinsi NTB pun menyambut baik langkah tersebut, namun menegaskan akan menindak tegas pihak yang berani mempermainkan harga pupuk di lapangan.

Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Muhammad Riadi, mengatakan penurunan harga pupuk ini merupakan kabar baik bagi petani karena dapat menekan biaya produksi tanpa mengurangi harga hasil panen.

“Harapan kita, petani menjadi lebih semangat karena ongkos produksinya turun sementara HPP (Harga Pembelian Pemerintah) tetap. Artinya, ada penambahan pendapatan petani, dan cita-cita untuk menyejahterakan mereka menjadi lebih nyata,” ujar Riadi di Mataram, Kamis 23 Oktober 2025.

Menurutnya, penurunan harga pupuk juga akan menggairahkan petani untuk kembali aktif melakukan budidaya tanaman pangan dan hortikultura. Namun, ia mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan agar harga komoditas tetap stabil.

“Kalau padi dan jagung kan sudah ada HPP-nya. Tapi untuk komoditas lain, ini yang harus dijaga kesesuaiannya antara supply dan demand. Jangan sampai overproduksi, karena seefisien apa pun penggunaan saprodi, kalau produksi melimpah, harga pasti jatuh. Itu yang tidak kita inginkan,” tambahnya.

Mantan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB ini kembali menegaskan terkait pengawasan harga pupuk setelah penurunan HET. Ia memastikan bahwa pengawasan akan dilakukan secara ketat melalui tim yang sudah terbentuk di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

“Sudah ada tim pengawasan pupuk di semua level. Ini menjadi perhatian serius. Kalau tidak diawasi dengan baik, percuma pemerintah menurunkan harga. Saya yakin para pengecer dan distributor tidak akan berani bermain harga, karena sebelumnya sudah ada kasus kios ditutup dan izinnya dicabut,” tegasnya.

Pemprov NTB menurutnya tidak akan ragu melaporkan dan memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti mempermainkan harga pupuk bersubsidi.

“Kalau ada temuan mempermainkan harga, pasti kita laporkan untuk diproses dan diberikan sanksi tegas,” ujarnya.

Riadi menambahkan, sementara itu, stok pupuk bersubsidi di NTB dalam kondisi aman. Bahkan di beberapa kabupaten, realokasi dilakukan agar distribusi lebih merata.

“Ketersediaan pupuk kita cukup. Justru di beberapa daerah dengan serapan rendah, pupuknya dialihkan ke wilayah yang serapannya tinggi,” jelasnya.

Adapun penetapan harga baru pupuk bersubsidi diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tentang Perubahan atas Kepmentan Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025, dengan rincian sebagai berikut:

  • Pupuk Urea: Rp1.800/kg atau Rp90.000 per sak (50 kg)
  • Pupuk NPK: Rp1.840/kg atau Rp92.000 per sak (50 kg)
  • Pupuk NPK untuk Kakao: Rp2.640/kg atau Rp132.000 per sak (50 kg)
  • Pupuk ZA: Rp1.360/kg atau Rp68.000 per sak (50 kg)
  • Pupuk Organik: Rp640/kg atau Rp25.600 per sak (40 kg)

Sebelumnya, berdasarkan Kepmentan 800 Tahun 2025, HET pupuk bersubsidi masih berada pada kisaran harga lebih tinggi, yakni:

  • Pupuk Urea Rp2.250/kg
  • Pupuk NPK Rp2.300/kg
  • Pupuk NPK untuk Kakao Rp3.300/kg
  • Pupuk ZA Rp1.700/kg
  • Pupuk Organik Rp800/kg

Dengan penurunan sekitar 20 persen ini, diharapkan biaya produksi pertanian dapat ditekan secara signifikan dan kesejahteraan petani semakin meningkat.(bul)

BTT Direncanakan Rp30 Miliar, BPBD Lobar Akui Baru Realisasikan Kurang Rp300 juta

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Penanganan darurat jalan yang longsor di wilayah Narmada ini menggunakan BTT. (ekbisntb NTB/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Dana Belanja Tak Terduga (BTT) Lombok Barat (Lobar) tahun 2025 mencapai Rp10 miliar. Dari jumlah itu, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat baru merealisasikan sekitar kurang dari Rp300 juta. Di tengah rendahya realisasi BTT ini, tahun depan informasinya anggaran ini rencananya ditambah menjadi Rp30 miliar.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Lobar H. Sabidin yang dikonfirmasi media terkait rencana penambahan BTT tahun 2026 menjadi sekitar Rp30 miliar. Ia mengaku soal rencana penambahan BTT yang dikelola BPKAD adalah di ranah TAPD yang membahas anggaran.

Yang jelas ia berharap dan menyambut baik penambahan BTT tersebut. Sebab dengan tersedia anggaran BTT ini dianggapnya penanganan persoalan menyangkut kebencanaan bisa teratasi.

“Tapi BTT itu dapat digunakan untuk kegiatan bersifat kedaruratan, bersifat mendesak. Tidak semua BTT itu digunakan untuk kegiatan kebencanaan, tapi hal-hal lain yang sifatnya urgen harus ditangani itu bisa digunakan,” terang Sabidin kemarin.

Tahun ini kata dia, alokasi BTT sebesar Rp10 miliar. Sejauh ini realisasi BTT ini secara keseluruhan belum diketahui pihaknya sebab itu dikelola oleh BPKAD.

Namun selama tahun ini khusus BPBD, penggunaannya hanya untuk penanganan jalan longsor dampak bencana di Sekotong. Dan terakhir yang sekarang sedang ditangani akses jalan di wilayah Narmada. Sedangkan jalan longsor di Tempos, ditangani Dinas PU. Ditambah lagi bantuan material spandex, kayu dan lainnya untuk penanganan bencana puting beliung. “Itu total (BTT) yang kami realisasikan kurang dari Rp300 juta, sekitar itu, kurang malah,”ujarnya.  (her)

Khawatirkan Privatisasi, Pengelolaan Gili Petrando Diharapkan Tak Diberikan ke Investor

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kegiatan wisata ke Gili Kondo lewat layanan perahu pelaku wisata one day trip Rp660 ribu. (ekbis NTB/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Rencana pemerintah untuk melakukan sertifikasi terhadap pulau-pulau kecil disambut baik oleh pelaku wisata di Lombok Timur (Lotim), khususnya di kawasan tiga gili: Gili Petagan, Gili Bidara, dan Gili Kondo, yang dikenal dengan sebutan Gili Petrando, Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia.

Salah satu pelaku wisata Desa Padak Guar Herman kepada Suara NTB menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah dalam identifikasi dan sertifikasi pulau kecil. Namun, ia menegaskan pengelolaan kawasan wisata tersebut tidak perlu sepenuhnya diserahkan kepada investor, melainkan dapat dilakukan oleh masyarakat lokal.

“Masyarakat sebenarnya cukup mampu mengelola kawasan gili. Yang penting, hasilnya bisa memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah tinggal membangun kerja sama dengan elemen masyarakat,” ujar Herman yang juga Ketua Kapela NTB ini, Kamis 23 Oktober 2025.

Menurutnya, jika pengelolaan diserahkan kepada investor, dikhawatirkan akan menimbulkan privatisasi kawasan wisata dan merugikan masyarakat lokal. Investor cenderung berorientasi pada keuntungan pribadi, sementara masyarakat memiliki semangat menjaga dan mengembangkan daerahnya sendiri.

Ia mencontohkan keberadaan Desa Padak Guar di Kecamatan Sambelia yang telah ditetapkan sebagai Desa Wisata Bahari (Dewi Bahari) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Desa ini menjadi satu-satunya di Lombok Timur yang bernaung langsung di bawah program KKP.

“Kalau bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan berdampak pada ekonomi masyarakat, kenapa tidak? Pelaku wisata bisa membuka homestay dengan konsep eko-wisata. Dulu, hanya dari retribusi toilet saja PAD cukup besar,” tambahnya.

Herman menegaskan, saat ini sudah ada sekitar 40 perahu wisata yang beroperasi di kawasan Gili Petrando, dengan jumlah kunjungan yang cukup tinggi. Data tahun 2024 mencatat sekitar 7.000 wisatawan telah berkunjung ke Gili Kondo.

“Kalau dikelola dengan baik oleh kelompok masyarakat dan pemda, hasilnya pasti lebih baik dibandingkan jika dikelola investor,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pengembangan kawasan wisata laut. Harga sewa perahu untuk one day trip saja saat ini mencapai Rp660 ribu. Hal ini menjadi bukti  menunjukkan potensi ekonomi besar bagi warga sekitar.

Selain itu, masyarakat Desa Padak Guar kini juga tengah berusaha untuk mengusulkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan agar diberikan  Other Effective area-based Conservation Measures (OECM) — upaya konservasi berbasis kawasan yang dikelola langsung oleh masyarakat di luar kawasan konservasi formal.

Sebelumnya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lotim, Muhammad Zaenuddin menjelaskan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah memberikan restu kepada Bupati Lotim untuk sertifikasi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas gili-gili di Lotim. Utamanya gili Petrando tersebut.

Sertifikasi lahan itu ditujukan untuk memberikan kepastian agar investor bisa lebih mudah berinvestasi. Pemda Lotim diberikan kepastian hukum. Tidak saja pada urusan sertifikasi HPL, pemda juga akan buat regulasi yang memudahkan investor dalam tata kelola ruang laut. Sehingga ketika investor datang sudah sangat siap berinvestasi dan pemda bisa mendapatkan sumber PAD yang lebih besar karena turut memiliki modal lahan.

Zaenuddin menyebut sudah ada beberapa investor yang minat untuk investasi di Gili Petrando. Kadis KKP Lotim ini belum merincikan investor tersebut. “Yang jelas sudah ada investor yang sudah sampaikan minatnya,” tuturnya. (rus)

Dispora Mataram Optimistis PAD Kolam Renang MWP Lampaui Target

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Area kolam renang Mataram Water Park (MWP) di Jalan Udayana, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, pada Kamis 23 Oktober 2025. (ekbis NTB/pan)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Mataram optimistis pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi pengelolaan Mataram Water Park (MWP) di Jalan Udayana akan mencapai bahkan melampaui target tahun 2025. Target PAD yang diberikan oleh Wali Kota Mataram tahun ini sebesar Rp15 juta, naik dari tahun sebelumnya yang ditetapkan sebesar Rp10 juta.

Kepala Dispora Kota Mataram, Lalu Samsul Adnan, mengatakan hingga Oktober ini, progres capaian PAD dari sektor olahraga, khususnya pengelolaan Mataram Water Park, telah mencapai 80 persen, atau sekitar Rp12 juta dari target tahun ini.

“Progres capaian PAD cukup bagus. Kami optimis hingga akhir tahun target bisa tercapai, bahkan melampaui karena tren kunjungan terus meningkat,” ujarnya, Kamis 23 Oktober 2025.

Untuk mendukung peningkatan jumlah pengunjung, Dispora terus melakukan perawatan rutin kolam renang melalui petugas lapangan, seperti pembersihan dasar kolam, penggantian air, dan perawatan sistem sirkulasi agar air tetap jernih dan layak digunakan.

“Setiap hari kami melakukan vakum dan menghidupkan blower agar air terus bergerak untuk menjaga kebersihan. Kami ingin memastikan pengunjung merasa nyaman dan aman,” jelasnya.

Menurut Samsul, saat ini tingkat kunjungan Mataram Water Park dinilai cukup ramai. Sebagian besar pengunjung merupakan atlet dari tim Pelatda dan berbagai klub renang lokal yang rutin berlatih di sana. Tercatat ada belasan klub renang yang memanfaatkan kolam tersebut setiap hari, mulai dari pagi hingga malam.

“Rata-rata setiap klub memiliki 20 hingga 30 anggota. Jadi setiap hari kolam selalu ramai, apalagi di akhir pekan seperti Sabtu dan Minggu,” katanya.

Mantan Kepala Dinas Sosial Kota Mataram ini juga menegaskan bahwa kenyamanan dan kebersihan fasilitas menjadi faktor utama yang membuat pengunjung betah, bukan sekadar tarif masuk yang murah. Ia menilai, menjaga kualitas air dan fasilitas jauh lebih penting untuk menarik minat masyarakat.

“Yang paling penting pengunjung mau datang kalau fasilitasnya bersih dan nyaman. Tarif bisa kita sesuaikan, tapi kalau airnya kotor atau fasilitasnya rusak, orang pasti enggan datang. Jadi fokus kami adalah pelayanan dan kualitas,” tegasnya.

Sementara itu, Ramdan, salah seorang petugas kolam renang Mataram Water Park, mengungkapkan bahwa tingkat kunjungan harian cukup tinggi, terutama pada sore hari.

“Biasanya paling ramai pada sore hari, terutama dari klub-klub renang yang latihan dan masyarakat umum yang datang untuk rekreasi,” ujarnya.

Ramdan menambahkan, tarif masuk yang diberlakukan di Mataram Water Park saat ini bervariasi, yakni Rp15 ribu untuk dewasa dan Rp10 ribu untuk anak-anak atau pelajar.

Dengan pengelolaan yang semakin baik serta peningkatan fasilitas yang berkelanjutan, Dispora Mataram berharap Mataram Water Park tidak hanya menjadi pusat olahraga air, tetapi juga destinasi rekreasi keluarga yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan PAD Kota Mataram. (pan)

Kemandirian Fisikal, PAD Diproyeksikan Naik di 2026

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pedagang bawang merah di Pasar Mandalika merapikan barang daganganya belum lama ini. Pemkot Mataram memproyeksikan kenaikan PAD di tahun 2026. Salah satu sumbernya adalah mengoptimalkan pendapatan dari retribusi pasar. Pasar Mandalika memiliki potensi yang besar dari retribusi lapak setiap harinya. (ekbis NTB/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram memproyeksikan kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) di tahun 2026. Pendapatan dari pajak dan retribusi daerah akan dioptimalkan. Tujuannya menutupi belanja daerah serta mendorong kemandirian fiskal daerah.

Sekda Kota Mataram H. Lalu Alwan Basri menjelaskan, tim anggaran pemerintah daerah melibatkan ekonom dari Universitas Mataram, berdiskusi dan memberikan masukan terhadap potensi pendapatan asli daerah. Saat ini, retribusi parkir, retribusi pasar, dan retribusi persampahan belum optimal.

Para ekonom ini melihat peluang potensi kenaikan PAD, meskipun di awal disampaikan kendala-kendala dihadapi di lapangan, termasuk penundaan kenaikan tarif retribusi. “Kami menjelaskan penundaan itu karena kebijakan Pak Wali dan peningkatan kualitas pelayanan,” terangnya ditemui pada, Kamis 23 Oktober 2025.

Sektor yang menjadi sumber PAD ini,juga perlu dilihat oleh akademisi. Mereka menyarankan agar mengefektifkan sumber retribusi, meningkatkan kualitas layanan, edukasi, dan lain sebagainya. Aspek ekonomi melihat dari gini rasio, kemiskinan, dan lain sebagainya. Indikator lain dari upaya peningkatan PAD belum dipaparkan secara menyeluruh.

Akan tetapi, diharapkan terjadi peningkatan PAD di tahun 2026 dengan mengoptimalkan sumber-sumber lainnya. “Dari 44 indikator baru 14 yang disampaikan tadi oleh akademisi,” jelasnya.

Target PAD di tahun 2025 mencapai Rp616 miliar. Alwan tidak menyebutkan secara detail potensi kenaikan pendapatan daerah di tahun 2026. Pihaknya masih menghitung serta mendata kembali sumber-sumber lainnya.

Khusus tiga retribusi yang belum mencapai target tersebut lanjutnya, ada beberapa hal yang akan dilakukan. Diantaranya, digitalisasi pembayaran retribusi secara menyeluruh di sektor layanan parkir. Kedua, penerapan sanksi bagi pelanggan yang tidak melakukan transaksi non tunai. “Jadi bukan juru parkir yang disanksi, tetapi pelanggan yang tidak menggunakan Qris dikenakan sanksi,” pungkasnya.

Mantan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram menegaskan, optimalisasi PAD di tahun 2026 merupakan diimbas dari pemangkasan transfer keuangan daerah oleh pemerintah pusat. Pemkot Mataram mendorong kemandirian fisikal, sehingga salah satunya meningkatkan PAD. Potensi besar dari retribusi parkir, pasar, dan persampahan dioptimalkan. “Capaian retribusi parkir kita baru 40-50 persen. Artinya, masih ada peluangan untuk ditingkatkan,” ujarnya. (cem)

Pemkot Mataram akan Bangun Dapur MBG

Penulis
ekbisntb.com
-
0
 H. Lalu Alwan Basri. (ekbis NTB/cem)

Lombok (ekbisntb.com) –Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram akan membangun dapur makan bergizi gratis (MBG). Dapur ini akan dibangun di atas lahan seluas 15 are di Lingkungan Petemon, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram.

Sekda Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri membenarkan Badan Gizi Nasional merekomendasikan untuk pembangunan satu dari tiga dapur MBG yang diusulkan Pemkot Mataram. Dapur MBG ini, memiliki kapasitas 3 ribu serta dibangun sesuai prototipe  sehingga menjadi contoh bagi kabupaten/kota lainnya di NTB. “Dapur MBG ini akan dirancang sesuai prototipe,” kata Sekda ditemui pada, Kamis 23 Oktober 2025.

Pembangunan dapur MBG ini kata Sekda, harus memiliki ciri khas dibandingkan dapur yang dibangun oleh satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG) lainnya di Kota Mataram. Bangunan harus bagus, permanen serta representatif, agar memberikan kesan menarik bagi SPPG lainnya.

Pemkot Mataram menyiapkan lahan seluas 15 are di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pagutan. Selanjutnya kata Sekda, dapur akan dibangun oleh Badan Gizi Nasional. Kewenangan pengelolaan akan diserahkan ke pihak ketiga, termasuk pengurus kelembagaan, rekrutmen pekerja, gaji dan lain sebagainya. “Kita hanya sediakan lahan saja. Nanti BGN yang akan bangun dapurnya. Sebenarnya, kita usulkan tiga tetapi baru direalisasikan satu saja,” sebutnya.

Pemkot Mataram akan mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan lahan tersebut. Artinya, keuntungan yang diperoleh oleh SPPG, juga akan dibagi ke pemerintah. Penghitungan pembagian keuntungan akan diatur dalam perjanjian kerja sama pasca bangunan diserahkan ke rekanan. “Nanti bagaimana mekanisme pembagian keuntungan diatur nanti di MoU bersama BGN,” ujarnya.

Bagaimana dengan dua dapur MBG lainnya? Saat ini kata Sekda, belum ada informasi lanjutan dari Badan Gizi Nasional. Pihaknya akan mengkomunikasikan kembali realisasi dua dapur yang diusulkan sebelumnya, sehingga ada kepastian dari Badan Gizi Nasional. (cem)

NTB Dicanangkan sebagai Pusat Gerakan Nasional: Menag Resmi Buka Indonesia Ekonomi Syariah 2025 di Mataram

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Menteri Agama Republik Indonesia secara resmi membuka gelaran akbar Indonesia Ekonomi Syariah 2025 | Forum & Expo di Islamic Center, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis 23 Oktober 2025.

Lombok (ekbisntb.com) — Menteri Agama Republik Indonesia Prof. Dr. Nasaruddin Umar secara resmi membuka gelaran akbar Indonesia Ekonomi Syariah 2025 | Forum & Expo di Islamic Center, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis 23 Oktober 2025. Acara yang merupakan rangkaian perayaan Hari Santri Nasional 2025 ini sekaligus menegaskan posisi NTB sebagai pusat strategis pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Forum dan Expo yang akan berlangsung selama empat hari, mulai 23 hingga 26 Oktober 2025, ini merupakan inisiasi kolaboratif antara Istiqlal Global Fund (IGF), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), serta Kementerian Agama RI, dengan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi NTB.

Dalam sambutan pembukaannya, Menteri Agama RI menekankan bahwa forum ini adalah bagian krusial dari roadmap nasional untuk menjadikan Indonesia sebagai Pusat Ekonomi Syariah Global pada tahun 2027, sejalan dengan visi pembangunan inklusif dan berkelanjutan Presiden RI 2025–2030 (Asta Cita).

“Indonesia tidak boleh hanya menjadi konsumen produk halal dunia, tetapi harus menjadi pemain utama dalam rantai nilai global industri halal. Dari NTB, semangat ekonomi syariah harus terus bergulir ke seluruh Indonesia,” tegas Menteri Agama, membangkitkan semangat para hadirin.

NTB Ditetapkan sebagai Living Lab Ekonomi Syariah

Pemilihan NTB sebagai tuan rumah memiliki dasar yang kuat mengingat provinsi ini telah lama diakui sebagai destinasi wisata halal unggulan dunia, setelah meraih World Halal Tourism Awards 2016.

Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, yang mewakili Gubernur, menyampaikan bahwa acara ini adalah momentum emas untuk memperkuat ekosistem halal berbasis potensi lokal seperti pariwisata, pertanian, dan industri kreatif.

“Kami ingin menjadikan NTB sebagai living lab ekonomi syariah. Di sini kita buktikan bahwa ekonomi syariah bukan hanya konsep keuangan, tapi gaya hidup dan sistem pembangunan yang berkeadilan,” ujar Wakil Gubernur. Melalui forum ini, NTB diharapkan menjadi episentrum pengembangan pariwisata halal dan UMKM syariah nasional.

Pembukaan acara dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Direktur Eksekutif KNEKS, Duta Besar dari Syria dan Azerbaijan, perwakilan Kementerian/Lembaga, Forum Rektor PTKIN se-Indonesia, serta ratusan pelaku UMKM/IKM dan masyarakat umum.

Mendorong Kolaborasi dan Aksi Nyata

Rangkaian kegiatan IES 2025 meliputi Forum & Seminar Nasional, Expo Produk Halal & UMKM Syariah, Business Matching & Investment Forum (Hybrid), serta side events yang menarik seperti Festival Santri dan Workshop Sertifikasi Halal.

Acara ini ditargetkan menghasilkan komitmen investasi dan kerja sama strategis lintas sektor, khususnya dalam pembiayaan UMKM halal dan penguatan wisata ramah Muslim. Selain itu, kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan dokumen rekomendasi strategi ekonomi syariah nasional-daerah sebagai tindak lanjut konkret untuk mempercepat transformasi ekonomi syariah Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. (r)

1...395396397...1,088Halaman 396 dari 1,088