Mataram (ekbisntb.com) – Kabupaten Lombok Utara kembali menorehkan prestasi di bidang pertanian dengan ditemukannya dua varietas kakao lokal unggulan yang dikembangkan oleh petani setempat.
Inovasi ini tidak hanya menunjukkan kreativitas tinggi para petani, tetapi juga membuka peluang besar untuk meningkatkan pendapatan dari hasil kakao lokal yang kini semakin diminati pasar.
Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan (DKP3) Lombok Utara, Tresnahadi, mengungkapkan dua varietas kakao lokal tersebut masing-masing bernama Ijo Kajuman dan Beneng Jomot.
“Kami baru saja panen varietas lokal kakao kita, namanya Ijo Kajuman, dan satu lagi Beneng Jomot,” ujarnya. Menurutnya, kedua varietas ini menjadi bukti bahwa inovasi pertanian di Lombok Utara terus berkembang dan mampu menghasilkan nilai tambah bagi petani.
Varietas pertama, kakao lokal Ijo Kajuman, ditemukan oleh seorang petani bernama Pak Jabat. Ia berhasil menyilangkan varietas kakao lama dengan yang baru sehingga menghasilkan buah berwarna hijau yang tetap cerah meski sudah matang.
Keunggulan kakao lokal ini terletak pada ukuran buahnya yang lebih besar dari varietas biasa, menjadikannya sumber keuntungan baru bagi petani di wilayah tersebut.
Sementara itu, hasil pengembangan lebih lanjut dari Ijo Kajuman melahirkan varietas kedua bernama kakao lokal Beneng Jomot. Varietas ini merupakan hasil kawin silang antara Ijo Kajuman dengan varietas jantan Mama Murmas.
“Ciri khas Beneng Jomot adalah warna merah tua yang semakin mencolok saat matang, dan ukuran buahnya bahkan lebih besar dari Ijo Kajuman,” jelas Tresnahadi.
Keunggulan produktivitas kakao lokal ini pun luar biasa. Dalam 20 buah Beneng Jomot bisa menghasilkan satu kilogram biji kakao kering, jauh lebih efisien dibanding varietas umum seperti MCC atau Sulawesi yang membutuhkan 30–35 buah untuk jumlah yang sama.
“Artinya, varietas kakao lokal ini punya nilai ekonomi yang lebih tinggi karena hasilnya lebih banyak dan kualitasnya pun unggul,” tambahnya.
Dampak dari penemuan dua varietas kakao lokal ini sudah dirasakan langsung oleh kelompok tani di Lombok Utara. Pengembangannya kini semakin masif, terutama untuk varietas Ijo Kajuman, bahkan bibitnya sudah dipasarkan ke luar daerah.
“Kalau petani menanam dua varietas ini, otomatis hasilnya lebih besar dan lebih menguntungkan,” ungkapnya.
Untuk memastikan keberlanjutan inovasi ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara berencana mendaftarkan kedua varietas kakao lokal tersebut ke Kementerian Pertanian agar diakui sebagai varietas resmi. Langkah ini penting untuk melindungi hak cipta penemuan lokal sekaligus memperkuat branding komoditas pertanian Lombok Utara.
“Insya Allah, tahun depan kita akan daftarkan varietas kakao lokal baru ini agar diakui Kementerian Pertanian. Kita ingin menjadikannya sebagai kebanggaan daerah sekaligus membuka jalan ekspor bagi petani,” pungkasnya.(bul)
Foto : Wabup KLU, Kusmalahadi Samsuri mencicipi varietas baru kakao lokal Lombok Utara yang siap go internasional.
“Ijo Kajuman” dan “Beneng Jomot”, Dua Varietas Kakao Lokal dari KLU Siap Mendunia
BPJS Ketenagakerjaan NTB Ingatkan Masyarakat, Hindari Gunakan Jasa Calo
Mataram (ekbisntb.com) – BPJS Ketenagakerjaan NTB mengimbau masyarakat agar berhati-hati dan tidak menggunakan jasa calo dalam proses pengajuan klaim BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini, seluruh layanan telah tersedia secara digital dan dapat diakses dengan mudah, cepat, dan gratis melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan NTB, Nasrullah Umar, menegaskan bahwa pihaknya terus meningkatkan edukasi kepada peserta agar lebih mandiri dalam mengurus klaim. Ia mengingatkan, penggunaan jasa calo tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga berpotensi membahayakan keamanan data pribadi peserta.
“Kami terus mengedukasi peserta agar tidak menggunakan jasa calo. Semua layanan klaim bisa diurus sendiri dan gratis. Kami pastikan prosesnya mudah dan cepat jika datanya lengkap dan sesuai,” ujar Nasrullah, Senin (27/10/2025).
Menurutnya, peserta BPJS Ketenagakerjaan NTB dapat mengajukan klaim melalui aplikasi JMO (Jamsostek Mobile), website lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id, atau datang langsung ke kantor cabang terdekat. Petugas di setiap kantor siap memberikan pendampingan penuh bagi peserta yang memerlukan bantuan dalam proses klaim BPJS Ketenagakerjaan.
Saat ini terdapat lima program utama BPJS Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Seluruh informasi terkait persyaratan dan tahapan klaim BPJS Ketenagakerjaan dapat diakses melalui situs resmi www.bpjsketenagakerjaan.go.id dan kanal media sosial BPJS Ketenagakerjaan.
Nasrullah menjelaskan, jika data dan dokumen peserta lengkap, proses klaim BPJS Ketenagakerjaan dapat diselesaikan dalam waktu singkat.
“Setiap hari kami melayani puluhan peserta dan semuanya berjalan lancar. Jadi, tidak perlu menggunakan perantara atau jasa calo,” tegasnya.
Selain layanan digital, BPJS Ketenagakerjaan NTB juga menyediakan akses informasi melalui Call Center 175 dan kanal komunikasi resmi lainnya. Peserta yang membutuhkan panduan dapat langsung menghubungi layanan tersebut untuk mendapatkan bantuan dari petugas resmi tanpa harus melibatkan jasa calo.
Edukasi tentang bahaya penggunaan jasa calo terus digencarkan. Menurutnya, langkah ini penting agar peserta semakin sadar menjaga keamanan data pribadi dan menghindari potensi penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab.
“Kami ingin peserta merasa tenang dan aman dalam mengurus klaimnya. Semua layanan BPJS Ketenagakerjaan gratis dan tidak memerlukan biaya tambahan apa pun. Yang penting, gunakan jalur resmi agar hak peserta terlindungi sepenuhnya,” katanya.
Dengan sistem layanan yang terus diperbarui dan kemudahan akses digital, BPJS Ketenagakerjaan NTB berharap masyarakat semakin sadar untuk menghindari jasa calo.(bul)
Kemenag NTB Sambut Baik Kebijakan Umrah Mandiri, Masyarakat Diminta Tetap Hati-Hati
Mataram (ekbisntb.com) – Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi NTB menyambut baik keputusan pemerintah yang kini resmi membolehkan masyarakat melaksanakan umrah secara mandiri tanpa harus melalui travel umrah. Kebijakan ini dinilai menjadi langkah progresif untuk mempermudah masyarakat beribadah ke Tanah Suci dengan lebih fleksibel dan efisien.
Kepala Kanwil Kemenag NTB, H. Zamroni Azis, mengatakan bahwa kebijakan umrah mandiri yang telah disetujui DPR merupakan bentuk penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dan sistem pelayanan ibadah di era digital. Menurutnya, kemudahan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memberi akses lebih luas bagi umat Islam di seluruh daerah, termasuk di NTB
“Kami sambut baik kebijakan umrah mandiri ini karena memudahkan masyarakat. Sekarang semua proses bisa dilakukan secara online, tanpa harus menunggu rombongan besar. Ini seperti perjalanan ke luar negeri pada umumnya,” ujar Zamroni Azis, Senin (27/10/2025).
Lebih lanjut, Kemenag NTB menilai kebijakan umrah mandiri sejalan dengan kemajuan sistem pelayanan yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi, yang kini serba digital. Masyarakat dapat mengurus visa, pemesanan hotel, hingga transportasi secara daring dengan mudah. Hal ini, kata Zamroni, akan mempercepat proses dan menekan biaya perjalanan.
Namun, Kemenag NTB juga mengingatkan masyarakat agar tetap berhati-hati dan memahami prosedur aturan umrah terbaru sebelum berangkat. Bagi jamaah yang masih awam, keberadaan travel umrah resmi tetap diperlukan untuk memberikan bimbingan dan pendampingan selama perjalanan ibadah.
“Kalau masyarakat yang sudah paham, tentu bisa mengurus sendiri. Tapi bagi jamaah yang belum berpengalaman, travel tetap memiliki peran penting untuk membantu proses dan memberi pembimbingan ibadah,” jelasnya.
Dari sisi ekonomi daerah, Kemenag NTB menilai kebijakan umrah mandiri juga akan memberikan dampak positif. Peningkatan jumlah keberangkatan jamaah diprediksi akan mendorong aktivitas penerbangan dari Bandara Internasional Lombok menuju Jeddah atau Madinah. Zamroni berharap maskapai nasional, seperti Garuda Indonesia, dapat membuka rute langsung dari Lombok ke Arab Saudi agar perjalanan jamaah lebih efisien.
“Kami sudah berkomunikasi dengan pihak Angkasa Pura dan Garuda. Harapannya, tidak perlu lagi ada transit. Kalau bisa seminggu sekali ada penerbangan langsung Lombok–Jeddah untuk melayani jamaah umrah mandiri dari NTB,” katanya.
Terkait pengawasan, Zamroni memastikan tetap menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan umrah di NTB, baik yang dilakukan secara mandiri maupun melalui travel. Pengawasan ini dilakukan bersama unsur terkait seperti kepolisian, kejaksaan, dan imigrasi guna memastikan seluruh perjalanan jamaah berlangsung aman dan sesuai ketentuan.
“Selama ini travel umrah resmi selalu melapor dan kami awasi. Masalah biasanya muncul dari penyelenggara tidak resmi yang tidak terdaftar di Kemenag. Untuk umrah mandiri, tentu kami akan tetap memantau agar tidak ada pelanggaran,” terang Zamroni.
Ia juga menegaskan bahwa meski belum ada petunjuk teknis (juknis) terkait pelaksanaan umrah mandiri, Kemenag NTB siap mengikuti arahan Kementerian Agama pusat begitu regulasi detail diterbitkan. Untuk sementara, masyarakat yang ingin berangkat umrah secara mandiri diimbau memastikan legalitas dokumen dan memanfaatkan kanal resmi pemerintah Arab Saudi.
“Secara teknis kami menunggu juknis dari pusat. Tapi prinsipnya, masyarakat boleh berangkat kapan saja secara mandiri, asal mengikuti prosedur resmi yang ditetapkan,” tegasnya.
Dengan diberlakukannya aturan umrah mandiri, Kemenag NTB berharap masyarakat dapat lebih leluasa dalam menunaikan ibadah ke Tanah Suci.(bul)
Bank NTB Syariah Dukung Mataram Jadi Kota Wakaf, Luncurkan Gerakan Wakaf Difabel Berdaya
Mataram (ekbisntb.com)- Bank NTB Syariah menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah di NTB dengan meluncurkan Gerakan Wakaf Difabel Berdaya, sebuah program kolaboratif bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya mendukung Kota Mataram menuju predikat sebagai Kota Wakaf.
Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazaruddin melalui Direktur Keuangan & Operasional, Zainal Abidin Wahyu Nugroho, menegaskan bahwa semangat wakaf tidak hanya sebatas ibadah, tetapi juga strategi pembangunan umat. Hal ini disampaikan Nazaruddin dalam kegiatan Literasi Wakaf Uang yang digelar, Senin, 27 Oktober 2025 di Aula Kantor Pusat Bank NTB Syariah sebagai bentuk dukungan terhadap visi menjadikan Mataram sebagai Kota Wakaf.
Zainal menjelaskan bahwa wakaf uang merupakan inovasi penting dalam ekonomi Islam modern yang menghadirkan konsep keberlanjutan (sustainability) dalam kebaikan.
“Wakaf uang bukan hanya sedekah sesaat, tetapi instrumen yang terus tumbuh dan memberi manfaat bagi umat,” ujarnya.
Sejak ditetapkan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) pada tahun 2022, Bank NTB Syariah terus memperkuat kiprahnya dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf. Nazaruddin menyebut, lembaga keuangan daerah tersebut kini telah menjadi salah satu penggerak utama ekonomi berbasis syariah di NTB.
“Kami berkomitmen menjadi bank penggerak kebaikan, bukan hanya menyediakan layanan keuangan syariah, tetapi juga ikut mengembangkan berbagai program wakaf yang bernilai sosial tinggi,” tegasnya.
Berbagai inisiatif wakaf yang telah dijalankan Bank NTB Syariah antara lain: Gerakan Indonesia Berwakaf bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia. Wakaf ASN Kementerian Agama, kolaborasi dengan nazir BWI. Asik Berwakaf Uang, bersama BMT Insan Samawa. Program Kemaslahatan Sosial, kolaborasi dengan MIM Foundation. Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) untuk bantuan pendidikan bersama MIM Foundation.
Selain memperluas program kolaboratif, Bank NTB Syariah juga aktif mengembangkan sistem digitalisasi wakaf uang. Melalui dukungan teknologi seperti QRIS, Virtual Account, dan kanal layanan digital lainnya, proses berwakaf kini menjadi lebih mudah, transparan, dan inklusif.
“Kami ingin menjadikan wakaf sebagai gerakan sosial modern yang dapat diakses oleh siapa pun, kapan pun, dan dari mana pun,” kata Zainal.
Ia berharap digitalisasi ini mampu memperkuat partisipasi masyarakat dalam gerakan wakaf uang di NTB.
Program terbaru yang diinisiasi Bank NTB Syariah, yakni Gerakan Wakaf Difabel Berdaya, menjadi langkah nyata dalam menghadirkan kebermanfaatan sosial yang lebih luas. Program ini dirancang untuk memberdayakan kelompok difabel agar mandiri secara ekonomi melalui pengelolaan dana wakaf yang produktif.
“Ini bukan sekadar program sosial, tetapi bagian dari ekonomi keadilan yang menjadi ruh sistem keuangan syariah,” jelas Zainal.
Dalam kesempatan ini, Zainal menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Mataram dan seluruh lembaga yang telah mendukung gerakan wakaf. Ia mengutip firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 261, bahwa setiap harta yang diwakafkan di jalan Allah akan dilipatgandakan manfaatnya.
“Semoga setiap rupiah wakaf yang dititipkan menjadi amal jariyah yang terus mengalir, menguatkan perekonomian umat, dan membawa keberkahan bagi masyarakat,” tandasnya.
Hadir dalam kesempatan ini, Kanwil Kemenag NTB, Zamroni Azis, Ketua LAZ MIM Foundation, Romi Saefudin.(bul)
Purbaya Fokus Berantas Impor Ilegal di Pelabuhan
Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan penindakan terhadap praktik impor ilegal bakal difokuskan pada arus barang masuk di pelabuhan dan tidak menindak penjualan di pasar.
“Saya nggak akan ke pasarnya. Saya cuma di pelabuhan saja. Nanti kalau suplai berkurang kan otomatis (barang ilegalnya) itu berkurang,” kata Purbaya di Jakarta, Senin.
Seiring dengan makin sedikitnya barang ilegal yang beredar, lanjut Purbaya, konsumen secara perlahan akan beralih mencari produk lainnya. Dia yakin cara ini efektif untuk mengentaskan peredaran barang impor ilegal, khususnya pakaian dan tas bekas (balpres) ilegal.
Lebih lanjut, Purbaya belum berencana berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan lantaran penindakannya masih di area Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang merupakan instansi di bawah naungannya.
Bendahara negara juga mengaku tidak menyiapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) hingga sejauh ini, mengingat penindakan dilakukan terhadap barang yang seharusnya tidak berada di aktivitas perekonomian.
Kendati begitu, Purbaya tak menutup ruang penyesuaian terhadap kondisi riil di lapangan.
“Itu kan ilegal. Eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kami perketat peraturan yang katanya ada kelemahan hukum, tapi bisa kami akali deh di lapangan seperti apa,” tuturnya.
Sebelumnya, Purbaya menyampaikan bakal menerapkan sanksi berupa denda terhadap importir balpres ilegal.
Purbaya menilai langkah yang diambil dalam menindak importir ilegal selama ini tidak menguntungkan negara. Maka, dia mencari cara agar penindakan aktivitas ilegal itu bisa memberikan keuntungan.
Purbaya pun menyebut telah memiliki daftar pemain dalam aktivitas impor balpres ilegal. Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini bakal memblokir pemain-pemain tersebut agar tidak lagi bisa mengakses aktivitas impor.
Lebih lanjut, Purbaya menegaskan kebijakannya ini bertujuan untuk menghidupkan kembali pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) legal yang juga bisa menciptakan tenaga kerja, terutama produsen industri tekstil dan produk tekstil (TPT).
Merespons itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman berharap langkah yang diambil Purbaya dapat menjadi angin segar bagi pelaku UMKM di Indonesia. Menurutnya, langkah yang terpenting untuk saat ini adalah menutup pintu masuk barang-barang impor yang membahayakan UMKM. (ant)
Harga Emas Antam Senin Ini Merosot Rp23.000 Jadi Rp2,327 Juta/gram
Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Senin, mengalami penurunan harga jual, kali ini turun Rp23.000 menjadi Rp2.327.000 dari semula Rp2.350.000 per gram.
Untuk harga jual kembali (buyback) juga turun ke angka Rp2.192.000 dari awalnya Rp2.215.000 per gram, serta dijual mulai dari 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram).
Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.
Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.
PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Senin:
- Harga emas 0,5 gram: Rp1.213.500.
- Harga emas 1 gram: Rp2.327.000.
- Harga emas 2 gram: Rp4.594.000.
- Harga emas 3 gram: Rp6.866.000.
- Harga emas 5 gram: Rp11.410.000.
- Harga emas 10 gram: Rp22.765.000.
- Harga emas 25 gram: Rp56.787.000.
- Harga emas 50 gram: Rp113.495.000.
- Harga emas 100 gram: Rp226.912.000.
- Harga emas 250 gram: Rp567.015.000.
- Harga emas 500 gram: Rp1.133.820.000.
- Harga emas 1.000 gram: Rp2.267.600.000.
Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.
Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)
OJK: Upaya Inklusi Mampu Ciptakan Akses Keuangan Baru Masyarakat
Surabaya (ekbisntb.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan upaya pemerintah dan para pemangku kebijakan untuk memperluas inklusi keuangan telah mampu menciptakan akses keuangan baru bagi masyarakat Indonesia.
“Sebagai informasi yang sangat menggembirakan, telah berhasil dibuka akses keuangan baru untuk masyarakat Indonesia,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam keterangan di Surabaya, Minggu.
Friderica mencatat hingga kini terdapat rekening baru dibuka di bank sebanyak 3.550.000 rekening baru, atau meningkat 0,27 persen dari pelaksanaan tahun lalu.
Selain itu, kata dia, yang melonjak fantastis adalah di pasar modal yaitu adanya pembukaan 643.000 rekening investasi baru atau naik hingga 310 persen dari tahun sebelumnya.
Dari industri asuransi pun luar biasa yakni telah dibuka 951.000 polis asuransi baru atau naik sekitar hampir 30 persen dari capaian tahun lalu serta 1,47 juta rekening perusahaan pembiayaan yang baru.
Selanjutnya, OJK mencatat terdapat 5 juta rekening pergadaian baru yang naik 45 persen dari tahun sebelumnya serta 720.000 akun financial technology (fintech) yang baru.
Friderica menuturkan pencapaian ini merupakan hasil dari upaya dalam mendorong inklusi keuangan masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.
“(Inklusi keuangan yang bertanggung jawab) artinya kita selalu memberikan produk yang sesuai dengan profil risiko dari calon konsumen tersebut dan kita memastikan pelindungan konsumen kepada seluruh masyarakat Indonesia,” katanya.
Ia menyebutkan selama periode 2025 telah dilakukan inklusi keuangan di 37 kantor OJK di seluruh Indonesia dengan capaian 10.874.634 peserta dari seluruh Indonesia atau meningkat 67,87 persen dibandingkan dengan tahun lalu.
“Saya bisa sampaikan bahwa di Bulan Inklusi Keuangan ini saja sudah dilakukan 5.182 kegiatan di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Friderica mengatakan beragam kegiatan dilaksanakan demi mencapai target 98 persen inklusi keuangan pada 2045 dan kini literasi keuangan telah mencapai 66,46 persen sedangkan dan inklusi 80,50 persen.
“Untuk inklusi secara lebih luas bahkan sudah mencapai angka yang sangat baik yaitu 92 persen,” katanya.
Ia memastikan upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan akan dilakukan secara merata sesuai dengan prinsip no one left behind termasuk bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).
Kita memiliki prinsip no one left behind, artinya dalam kita melakukan edukasi, literasi, dan inklusi, tidak ada seorang pun yang boleh ketinggalan,“ kata Friderica. (ant)
Pekan Terakhir Oktober, Harga BBM Pertamina, Shell, bp, Vivo stabil
Jakarta (ekbisntb.com) – Harga bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Pertamina, Shell, bp, dan Vivo terpantau stabil pada pekan ketiga Oktober 2025, meskipun kelangkaan masih terjadi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta.
Dikutip dari laman resmi Pertamina di Jakarta, Senin, tercatat harga Pertamina Dex Series dan Pertamax Series stabil sejak awal Oktober 2025.
Harga BBM jenis Dexlite (CN 51) sempat mengalami peningkatan menjadi Rp13.700 per liter dari Rp13.600 per liter apabila dibandingkan pada September 2025.
Rincian harga BBM SPBU Pertamina (Jakarta) adalah sebagai berikut:
Pertalite: Rp10.000 per liter;
Solar Subsidi: Rp6.800 per liter;
Pertamax: Rp12.200 per liter;
Pertamax Turbo: Rp13.100 per liter; Pertamax Green: Rp13.000 per liter;
Dexlite: Rp13.700 per liter; dan Pertamina Dex: Rp14.000 per liter.
Sementara itu, harga BBM di SPBU Shell juga stabil di tengah-tengah isu kelangkaan sejak pertengahan Agustus 2025, dengan jenis Shell Super dipatok Rp12.890 per liter pada Oktober 2025.
Adapun rincian harga BBM di SPBU Shell sebagaimana yang dikutip dari laman resmi SPBU Shell adalah sebagai berikut:
Super: Rp12.890 per liter;
V-Power: Rp13.420 per liter;
V-Power Diesel: Rp14.270; serta V-Power Nitro+: Rp13.590 per liter.
Selanjutnya, harga BBM di SPBU bp turut stabil sejak awal Oktober 2025.
Berikut ini adalah rincian harga BBM di SPBU BP: BP Ultimate: Rp13.420 per liter; BP 92: Rp12.890 per liter; dan BP Ultimate Diesel: Rp14.270 per liter.
Selaras dengan Shell dan bp, harga BBM di SPBU Vivo turut stabil sejak awal Oktober 2025.
Berikut ini adalah rincian harga BBM di SPBU Vivo: Revvo 90: Rp12.810 per liter; Revvo 92: Rp12.890 per liter; Revvo 95: Rp13.420 per liter; serta Diesel Primus Plus: Rp14.270 per liter. (ant)
Pertama di Indonesia, Kadin NTB Sertifikasi Pengelola Dapur MBG Melalui Pelatihan HACCP
Lombok (ekbisntb.com)- Dalam upaya mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Siang Gratis (MBG), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi NTB memfasilitasi pelatihan HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) bagi 90 pengelola dapur dari SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) mitra Badan Gizin Nasional (BGN).
Kegiatan ini berlangsung di Hotel Santika Mataram, Minggu (26/10/2025), menghadirkan narasumber Suharman Larante Bewisang, Direktur LKP Best Akademi, yang berlisensi nasional di bidang keamanan pangan.
Ketua Kadin NTB, H. Faurani mengatakan, pelatihan ini dirancang untuk membantu para pengelola dapur memenuhi standar keamanan pangan nasional dan mendapatkan sertifikasi HACCP, yang menjadi salah satu syarat penting dalam mendukung pelaksanaan program Makan Siang Gratis (MBG) di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan.
“Program ini penting karena dapur penyelenggara makan siang gratis harus memenuhi standar keamanan pangan yang ketat. Melalui pelatihan HACCP ini, kami ingin memastikan dapur-dapur di NTB siap mendukung kebijakan nasional Presiden Prabowo,” ujar Faurani.
Faurani menambahkan, pelatihan ini merupakan inisiatif Kadin NTB yang memahami langsung kebutuhan para pengelola dapur mitra program MBG. Menurutnya, banyak dapur sekolah dan dapur komunitas di daerah yang memerlukan peningkatan kapasitas SDM agar mampu menerapkan prinsip Good Food Handling sesuai standar HACCP.
“Selama ini banyak pelaku dapur yang sudah berpengalaman, tetapi belum memiliki sertifikasi resmi. Pelatihan ini menjadi wadah untuk mendapatkan pengakuan profesional, sekaligus membangun budaya dapur higienis dan aman bagi anak-anak penerima manfaat program MBG,” jelasnya.
Pelatihan HACCP Kadin NTB ini menjadi pilot project pertama di Indonesia yang diinisiasi oleh Kadin daerah. Ke depan, kegiatan serupa akan digelar secara rutin untuk memberikan kesempatan bagi lebih banyak pengelola dapur di seluruh kabupaten/kota di NTB memiliki kapasitas dan lisensi yang sama.
“Kami rencanakan pelatihan ini terus berlanjut. Setiap Sabtu dan Minggu akan dibuka kelas baru, agar semua pengelola dapur bisa ikut tanpa mengganggu aktivitas kerja harian mereka,” terang Faurani.
Selain sertifikasi HACCP, peserta juga akan mendapatkan pelatihan tahap lanjutan, seperti sertifikasi halal dan pengelolaan logistik pangan. Materi pelatihan mencakup pemilihan bahan makanan, pencegahan kontaminasi, serta manajemen kebersihan dapur.
Faurani menegaskan, keberhasilan program Makan Siang Gratis Presiden Prabowo sangat bergantung pada kesiapan dapur yang aman dan berkualitas.
“Kami ingin NTB menjadi contoh provinsi yang siap menjalankan program ini dengan standar tinggi. Semua dapur yang terlibat harus bersertifikat HACCP dan halal,” tegasnya.
Terkait biaya, Faurani menyebutkan peserta hanya membayar biaya administrasi ringan, jauh lebih murah dibanding mengikuti pelatihan di luar daerah.
“Biaya pelatihan di sini hanya sekitar 30 persen dari biaya luar daerah karena Kadin NTB menanggung sebagian besar fasilitas,” katanya.
Dengan cara ini, Kadin NTB berharap dapat memperluas jangkauan pelatihan sehingga semua dapur mitra program MBG di NTB dapat bersertifikat sebelum batas waktu pelaksanaan nasional.
Faurani menegaskan, NTB diharapkan menjadi provinsi percontohan dalam penyelenggaraan dapur bersertifikat dan pengelolaan makanan bergizi aman bagi anak-anak sekolah di seluruh Indonesia.(bul)
BOSDA Jadi Skema Alternatif di Tengah Kisruh Sumbangan Biaya Sekolah di NTB
Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB tengah menyiapkan skema baru pembiayaan sekolah melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
Skema ini dinilai lebih aman serta transparan untuk menghindari polemik sumbangan komite yang sering dianggap sebagai pungutan.
Sekretaris Dikbud NTB Arifin mengatakan, pihaknya sedang menghitung kemungkinan penerapan BOSDA dengan besaran Rp 50 ribu per siswa per bulan.
“Kalau istilah BOSDA ini diberlakukan, pengelolaan dana sekolah akan lebih aman dan tidak melanggar aturan keuangan,” ujar Arifin.
“Kalau istilah BOSDA ini diberlakukan, pengelolaan dana sekolah akan lebih aman dan tidak melanggar aturan keuangan,” ujar Arifin.
Menurutnya, penerapan BOSDA menjadi pilihan realistis dibanding kembali menggunakan sistem Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih aturan.
Arifin menegaskan, jika BPP kembali diberlakukan dengan pola pengelolaan yang sama seperti APBD, maka Dikbud NTB harus meningkatkan kompetensi tenaga pengelola keuangan di sekolah maupun cabang dinas.
“Kalau memang nanti BPP diberlakukan lagi, mau tidak mau kami harus menyiapkan SDM yang lebih kompeten dalam pengelolaan keuangan,” ujar Arifin. Ia mengakui masih banyak tenaga sekolah yang belum terlatih dalam tata kelola dana publik.
“Tidak apa-apa kalau saat ini belum semua kompeten, karena kami sedang siapkan peningkatan kapasitasnya,” tambah Arifin.
Langkah ini diambil agar pengelolaan dana pendidikan lebih profesional dan terhindar dari potensi pelanggaran. “Kalau sistem sumbangan komite itu pasti rancu, bisa disalahartikan,” tegas Arifin.
Dikbud NTB juga berencana mengevaluasi pembiayaan SMA, SMK, dan SLB negeri yang masih menggunakan sumbangan komite. Evaluasi ini akan dilakukan dalam waktu dekat. “Lebih cepat lebih baik,” tandas Arifin. (sib)
