Wednesday, April 22, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 358

OJK NTB Berkomitmen Tingkatkan Inklusi Keuangan Syariah Melalui Gerak Syariah

0
Rudi Sulistyo (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (OJK NTB) berkomitmen untuk semakin meningkatkan akses keuangan syariah di NTB melalui kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam rangkaian Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah).

Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) merupakan kampanye rutin keuangan syariah sepanjang bulan Ramadan sejak diluncurkan pada tahun 2024 lalu. GERAK Syariah dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan momentum bulan Ramadhan 1446 H serta meningkatkan kegiatan literasi dan inklusi keuangan syariah yang masif dan merata.

Kepala OJK Provinsi NTB Rudi Sulistyo di Mataram, Kamis menyampaikan bahwa GERAK Syariah di NTB selama bulan Ramadan, telah menyelenggarakan 8 kegiatan Edukasi Keuangan Syariah yang diikuti oleh 850 orang peserta.

“Selain itu dilaksanakan 7 kegiatan sosial yang manfaatnya diterima oleh 2.000 orang. Dengan demikian diharapkan dapat memperluas syiar literasi dan inklusi keuangan syariah di NTB,” kata Rudi.

Adapun kegiatan edukasi keuangan syariah yang diselenggarakan oleh OJK NTB bersama stakeholder adalah sebagai berikut:
1. Sosialisasi Bahaya Judol dan Edukasi Keuangan Syariah pada KKN Universitas Hamzanwadi Pancor di Desa Golong;
2. Edukasi Keuangan Syariah Kepada Asosiasi Pedagang Asongan dilanjutkan dengan Pelantikan Pengurus Asosiasi Pedagang Asongan (APA) NTB;
3. Edukasi Keuangan Syariah kepada Pemadam Kebakaran dan Pelaku UMKM se-Kota Mataram;
4. Talk Show Edukasi Keuangan Edisi Ramadhan Bersama TVRI NTB;
5. Edukasi Keuangan dalam rangka GENCARKAN dan GERAK Syariah kepada Pelajar Pondok Pesantren Al Istiqomah Kabupaten Lombok Utara;
6. ⁠Literasi Keuangan Syariah dalam rangka GENCARKAN dan GERAK Syariah kepada Pengurus dan Anggota TP Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Lombok Barat;
7. ⁠Edukasi Keuangan Syariah dalam rangka GERAK Syariah kepada Pengasuh dan Santri Pondok Pesantren Al-Amin Kediri Kabupaten Lombok Barat; dan
8. ⁠Edukasi Keuangan Syariah dalam rangka GERAK Syariah kepada Yatim Piatu dan Dhuafa Yayasan Asuhan Keluarga Darul Fakhur Dasan Sari Kota Mataram.

Peningkatan inklusi keuangan syariah secara cepat dan merata sangat penting mengingat tingkat inklusi keuangan syariah menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 sebesar 12,88 persen, sementara tingkat literasi keuangan syariah mencapai 39,11 persen.

OJK mencatat per Januari 2025, kinerja industri jasa keuangan syariah terus meningkat. Secara nasional, total aset industri keuangan syariah meningkat sebesar 10,35 persen year on year (yoy) menjadi sebesar Rp2.860,1 triliun dengan total aset perbankan syariah sebesar Rp948,2 triliun, pasar modal syariah Rp1.740,2 triliun dan lembaga keuangan non-bank sebesar Rp171,7 triliun.

Sejak 23 Februari 2025, GERAK Syariah secara nasional telah diikuti oleh 6,35 juta orang melalui beragam kegiatan edukasi keuangan syariah. Capaian realisasi kegiatan sejumlah 2.863 kegiatan yang terdiri atas 1.435 kegiatan literasi, 556 kegiatan inklusi, dan 872 kegiatan sosial, dengan jumlah nominal capaian kinerja keuangan syariah dari sisi penghimpunan dana sebesar Rp1,4 triliun dan penyaluran dana sebesar Rp4,6 triliun.

Selain kegiatan literasi dan inklusi keuangan syariah, dalam rangka menebar manfaat bagi masyarakat luas, telah tersalurkan dana sosial sebesar Rp30,75 miliar kepada 158.203 orang.

Melalui penyelenggaraan GERAK Syariah, OJK berkomitmen mewujudkan masyarakat yang terliterasi dan terinklusi keuangan syariah hingga ke pelosok negeri melalui penguatan sinergi dan kolaborasi bersama dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan Syariah dan stakeholders.(bul)

OJK dan Pemkab Lobar Bersinergi Menguatkan BUMD dan Melawan Rentenir

0
Pertemuan Kepala OJK NTB Rudi Sulistyo dengan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (OJK NTB) berkomitmen untuk terus mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam mendorong penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta meningkatkan akses keuangan masyarakat.

Hal ini disampaikan Kepala OJK NTB Rudi Sulistyo dalam pertemuan dengan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat di Kantor Bupati Lombok Barat, Senin, 24 Maret 2025.

Rudi menyampaikan bahwa OJK di daerah memiliki fungsi untuk menjaga stabilitas sektor keuangan serta memberikan pelindungan kepada konsumen dan masyarakat, sehingga diperlukan sinergi yang kuat antara OJK dengan Pemerintah Daerah.

“Koordinasi OJK dengan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam mendorong penguatan BUMD di sektor keuangan, sehingga lebih berperan dalam pengembangan ekonomi daerah. OJK juga mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Rudi.

Lebih lanjut, Rudi memaparkan penguatan sinergi tersebut juga ditujukan untuk pendalaman akses keuangan di Lombok Barat, antara lain melalui kolaborasi proaktif peningkatan literasi dan inklusi keuangan.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), indeks literasi dan inklusi keuangan nasional tahun 2023 masing-masing sebesar 65,43 persen dan 75,02 persen.

“Tingkat kemiskinan di daerah berkorelasi dengan terbatasnya akses keuangan masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan inovasi penguatan dan pendalaman akses keuangan, diantaranya melalui sinergi para pihak dalam wadah TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah),” kata Rudi.

Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini menyampaikan apresiasi atas dukungan OJK dalam penguatan BUMD sektor keuangan di Lombok Barat, dalam hal ini BPR. “BPR harus menjaga performance, dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. Beliau juga menjabarkan potensi komoditas unggulan seperti buah manggis, serta potensi pengembangan ekonomi di wilayah Sekotong.

Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat Lombok Barat masuk dalam kategori non-bankable dan terjerat rentenir. Untuk itu digagas program Modal Usaha Tanpa Bunga, dan selaras dengan tematik program TPAKD Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR).

Pertemuan dilanjutkan dengan penandatanganan MoU antara Bupati Lombok Barat dan Direksi BPR terkait program Modal Usaha Tanpa Bunga di Kantor Bupati Lombok Barat. Program tersebut diharapkan mampu membebaskan masyarakat pelaku usaha mikro kecil dari jerat rentenir, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Lombok Barat.(bul)

OJK dan Pemkab Lombok Utara Bersinergi Tingkatkan Akses Keuangan dan Perekonomian Daerah

0
Pertemuan Kepala OJK NTB Rudi Sulistyo dalam dengan Bupati Lombok Utara di Kantor Bupati Lombok Utara(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (OJK NTB) berkomitmen untuk terus mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan akses keuangan masyarakat.

Hal ini disampaikan Kepala OJK NTB Rudi Sulistyo dalam pertemuan dengan Bupati Lombok Utara di Kantor Bupati Lombok Utara, Jumat, 14 Maret 2025.
Rudi menyampaikan bahwa OJK di daerah memiliki fungsi untuk menjaga stabilitas sektor keuangan serta memberikan pelindungan kepada konsumen dan masyarakat, sehingga diperlukan sinergi yang kuat antara OJK dengan Pemerintah Daerah.

“Koordinasi OJK dengan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam pengembangan ekonomi daerah, termasuk pemetaan data komoditas unggulan yang berpotensi dikembangkan dan dapat memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Rudi.

Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar SH., MH. menyambut baik kolaborasi bersama OJK, dan menyampaikan beberapa data komoditas unggulan yang dapat dikembangkan di Lombok Utara seperti cokelat dan kurma. Pengembangannya dapat dilakukan melalui sinergi bersama dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

TPAKD Lombok Utara memiliki program unggulan Periri Taman (Program Inovasi Berantas Rentenir Melalui Tanggungan Bunga Pinjaman), sesuai tematik Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR). Pada tahun 2024, realisasi penyaluran sebesar Rp12.245.000.000,- dengan jumlah debitur 727 orang pelaku UMKM dan pelaku usaha di sektor pertanian. Di Lombok Utara juga telah dibentuk Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Desa Bayan.(bul)

Kolaborasi OJK dan Pemkab Lombok Timur: Perkuat BUMD, Tingkatkan Inklusi Keuangan

0
Pertemuan Kepala OJK NTB, Rudi Sulistyo, dengan Bupati Lombok Timur(ekbisntb.com/bul)

Lombok(ekbisntb.com) – Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (OJK NTB) berkomitmen untuk terus mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Kepala OJK NTB, Rudi Sulistyo, dalam pertemuan dengan Bupati Lombok Timur di Kantor Bupati Lombok Timur pada Kamis, 13 Maret 2025.

Rudi menegaskan bahwa OJK di daerah memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sektor keuangan serta melindungi konsumen dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara OJK dan Pemerintah Daerah.

“Koordinasi antara OJK dan Pemerintah Daerah sangat penting dalam memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sektor keuangan serta menyinergikan program-program yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara optimal,” ujar Rudi.

Lebih lanjut, Rudi menjelaskan bahwa penguatan sinergi ini juga bertujuan untuk memperdalam akses keuangan di Lombok Timur, termasuk melalui kolaborasi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), indeks literasi dan inklusi keuangan nasional pada tahun 2023 tercatat masing-masing sebesar 65,43 persen dan 75,02 persen.

Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan inklusi keuangan, Kabupaten Lombok Timur telah ditunjuk sebagai salah satu dari empat lokasi piloting Market Research Inklusi Keuangan tingkat kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2025. Program ini akan melibatkan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam melakukan riset dan self-assessment terkait kondisi akses keuangan di daerah.

“TPAKD Kabupaten Lombok Timur memiliki program unggulan Lotim Berkembang (Berantas Rentenir Melalui Kredit Tanpa Bunga), yang telah membawa Lombok Timur meraih penghargaan TPAKD Award. Program ini berjalan dengan baik, dengan total realisasi hingga akhir 2024 mencapai Rp200,57 miliar dan telah disalurkan kepada 15.123 debitur,” jelas Rudi.

Bupati Lombok Timur, Drs. H. Haerul Warisin, M.Si, menyampaikan dukungannya terhadap keberlanjutan program unggulan TPAKD.

“Kami berharap program Lotim Berkembang dapat terus berjalan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Lombok Timur,” ujarnya.
Selain itu, Haerul juga menyoroti potensi pengembangan komoditas unggulan di Lombok Timur, khususnya di sektor perikanan seperti udang dan lobster. Ke depan, OJK akan mendukung pengembangan sektor ekonomi unggulan di Lombok Timur melalui partisipasi industri jasa keuangan yang lebih prudent dan bertanggung jawab.(bul)

Seleksi Tuntas, Berikut 10 Nama Calon Pimpinan Baznas NTB Periode 2025-2030

0
Sekda NTB H. Lalu Gita Ariadi (Tengah) didampingi Kepala Biro Kesra Setda NTB H. Sahnan (kanan) dan H. Aziz Fahmi dari Biro Kesra Setda NTB memberikan keterangan mengenai 10 besar calon pimpinan Baznas di Ruang Rapat Sekda NTB, Kamis, 27 Maret 2025. (ekbisntb.com/ham)

Lombok (ekbisntb.com) – Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) NTB periode 2025-2030 sudah melaksanakan tugasnya. Seleksi terhadap calon pimpinan Baznas NTB sudah dilakukan sejak tanggal 20 Maret 2025 lalu dengan sesi tes tertulis bagi 48 peserta seleksi.

Sementara proses wawancara berlangsung selama dua hari, yakni pada 21-22 Maret 2025 oleh tim Pansel yang dipimpin Sekda NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si. Pansel Calon Pimpinan Baznas ini terdiri dari Sekda NTB H. Lalu Gita Ariadi sebagai Ketua Pansel, Drs. H. Fathurrahman, M.Si., (Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda NTB sebagai Sekretaris), H. Zamroni Aziz, Kepala Kanwil Kemenag NTB sebagai anggota, Prof. Subhan Acim, Sekretaris MUI NTB sebagai anggota dan H. Sahnan, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda NTB sebagai anggota.

Ketua Pansel Calon Pimpinan Baznas NTB H. Lalu Gita Ariadi didampingi Kepala Biro Kesra Setda NTB H. Sahnan, menjelaskan, jika pihaknya sudah selesai melakukan seleksi terhadap calon pimpinan Baznas Periode 2025-2030. Menurutnya, hasil seleksi yang dilakukan telah menghasilkan 10 besar dari 48 peserta yang sudah mengikuti seleksi.

Diakuinya, pelamar-pelamar calon pimpinan Baznas ini memiliki kompetensi atau penguasaan di bidang zakat, karena berlatarbelakang akademisi, tokoh agama, termasuk pimpinan pondok pesantren di NTB.

Untuk itu, tim Pansel telah memutuskan 10 besar nama-nama calon pimpinan Baznas NTB. Keputusan ini diambil setelah melalui penilaian yang independen, kemampuan yang dimiliki sesuai dengan arahan Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal. Bahkan, tiga incumbent yang ikut kembali mendaftar, yakni TGH Lalu Patimura Farhan, H Abdul Hakim dan H Maad Umar gagal melanjutkan ke tahapan berikutnya,

Berikut ini nama-nama yang dinyatakan lolos seleksi 10 besar calon pimpinan Baznas NTB H Ahmad Rusli, TGH Gunawan, Jalaluddin, M. Junaidi, TGH. Abdul Muhyi Abidin, Lalu Muhammad Iqbal, Muhammad Ardi Samsuri, Suwandi, H. Zulkifli dan Hj. Zulpawati.

Sekda menegaskan, pada sekarang ini, pengelolaan zakat bukan hanya pada penguasaan fiqih melainkan juga memiliki kemampuan manajerial, sales marketing hingga digitalisasi. Dalam hal ini, calon pimpinan Baznas harus bisa menguasai sumber-sumber zakat bukan hanya pada ASN, namun juga pada potensi lain, seperti perusahaan swasta dan lainnya.

Setelah melalui seleksi di daerah, ujarnya, 10 nama ini akan dikomunikasikan dengan Baznas mengenai lima nama yang layak ditetapkan sebagai pimpinan Baznas NTB. Setelah itu, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal akan menentukan 5 dari 10 calon pimpinan Baznas untuk dipertimbangkan sebagai pimpinan dam akan dilantik pada bulan Mei mendatang. (ham)

Perbaikan Rumah yang Rusak Akibat Bencana di NTB Perlu Dilakukan Secara Kolaboratif

0
H. Abdul Hadi (ekbisntb.com/ris)

Lombok (ekbisntb.com) – Sebanyak 80 rumah rusak diterjang angin puting beliung di Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah, pada Kamis 20 Maret 2025. Masyarakat membutuhkan bantuan untuk memperbaiki rumah yang rusak tersebut.

Anggota Komisi V DPR RI Dapil NTB II H. Abdul Hadi mengatakan, perbaikan rumah yang terdampak bencana alam perlu dilakukan secara kolaboratif, baik pemda kabupaten, Pemprov NTB maupun oleh pemerintah pusat.

Di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kata Hadi terdapat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Melalui program tersebut mestinya bisa mengintervensi rumah yang rusak akibat bencana.

“Pemerintah provinsi biasanya ada anggaran tak terduga. Namun itu sifatnya sementara. Kalau kasus seperti gempa dan lainnya memang kita perlu penganggaran. Pemerintah Pusat ada program BSPS namanya, itu bisa dianggarkan. Saat ini anggarannya 1 triliun yang dibagi ke semua daerah yang membutuhkan” kata H. Abdul Hadi kepada wartawan.

Mantan pimpinan DPRD NTB ini mengatakan, Pemda bisa membuat usulan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk memperbaiki rumah yang rusak akibat bencana di NTB. Tak hanya rumah yang terkena puting beliung di Teratak Loteng pekan kemarin, namun rumah-rumah yang terdampak bencana di beberapa wilayah NTB awal tahun ini. Namun demikian, perlu pula kolaborasi dengan Pemda, karena biasanya ada alokasi anggaran dari APBD.

“Selama ini saya di provinsi kan pernah ada untuk membentu rehab rumah yang tak layak huni yang kita kelola. Ada yang 17,5 juta, ada yang 35 juta kalau di Perkim. Kalau yang 17,5 juta itu hanya rehab. Kalau di pemerintah pusat ada BSPS untuk merehab dengan biaya 20 juta,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, Ir. Ahmadi mengatakan, ada dua dusun di Desa Teratak yang terdampak angin puting beliung pada 20 Maret kemarin yaitu di dusun Dusun Bagek Nunggal dan Ketangga. Selain 40 unit rumah, satu puskesmas juga dilaporkan rusak.

Untuk memperbaiki rumah yang rusak tersebut, nantinya Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Provinsi NTB yang akan melakukan pendataan lebih lanjut serta penanganannya. “Untuk penanganan permanen kita harapkan dari Dinas Perkim,” ujarnya.

Pihaknya di BPBD hanya memberikan logistik darurat seperti makanan siap saji, beras hingga terpal untuk digunakan sementara waktu sebelum rumah warga diperbaiki. Terkait dengan stok logistik di BPBD memang masih kurang untuk menghadapi potensi bencana alam di tahun ini. Namun demikian, logistik tak hanya ada di BPBD, karena cadangan logistik juga ada di Kementerian Sosial, Dinas Kesehatan, PMI dan sejumlah NGO.(ris)

Pastikan Kesiapan Angkutan Mudik, Gubernur Cek Kesiapan Angkutan Lebaran di BIZAM

0
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal saat meninjau Posko Angkutan Udara Lebaran 2025 di BIZAM, Kamis, 27 Maret 2025. (ekbisntb.com/ham)

Lombok (ekbisntb.com) – Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal didampingi jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) RI Mirah Midadan Fahmid, Wakil Ketua DPRD NTB H. Muzihir meninjau kesiapan angkutan Lebaran di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM), Kamis, 27 Maret 2025.

Gubernur dan rombongan langsung meninjau Posko Angkutan Udara Lebaran di BIZAM. Gubernur menerima penjelasan terkait kesiapan pihak PT. Angkasa Pura (AP) I dalam menghadapi angkutan lebaran tahun 2025.

General Manager PT AP Indonesia KC. Bandara Lombok Stephanus Millyas Wardana, menjelaskan terkait kesiapan pihaknya dalam mengantisipasi meningkatnya jumlah penumpang di BIZAM.

Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal yang dikonfirmasi usai meninjau Posko Angkutan Udara Lebaran di BIZAM menjelaskan jika dari hasil penjelasan pihak PT. AP, tidak terjadi penumpukan jumlah penumpang di bandara.

Menurutnya kebijakan kementerian/lembaga yang menerapkan Working From Anywhere (WFA) berpengaruh terhadap warga yang kembali ke kampung halaman menggunakan angkutan udara.

“Adanya kebijakan sejumlah kementerian yang menerapkan working from anywhere. Jadi relatif tersebar dan kita lihat pihak Angkasa Pura dan infrastruktur yang ada cukup siap untuk menerima kalaupun ada lonjakan penumpang,” terangnya.

Pihaknya juga menerima penjelasan terkait ketepatan waktu mendarat relatif sudah cukup baik.

Sementara terkait permasalahan antar-jemput penumpang di bandara, Gubernur menegaskan diselesaikan dengan koordinasi yang baik, sehingga tidak menimbulkan permasalahan lagi.

Sementara General Manager PT AP Indonesia KC. Bandara Lombok Stephanus Millyas Wardana menegaskan kesiapan pihaknya dalam mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang.

Diakuinya fasilitas yang ada di BIZAM sudah memadai dan siap.

Terkait adanya extra flight (penerbangan tambahan) diakuinya sampai sekarang belum ada permintaan dari pihak maskapai. Namun, jika ada maskapai yang mengajukan adanya extra flight, pihaknya siap memberikan pelayanan.

Selesai dari BIZAM, Gubernur dan rombongan melanjutkan peninjauan ke Pelabuhan Gili Mas, Kabupaten Lombok Barat. (ham)

Mentan Sebut Stok Beras 2,2 Juta Ton Aman Hingga Lebaran

0
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam jumpa pers seusai Rapat Koordinasi sekaligus buka puasa bersama jajaran Kementerian Pertanian, BUMN, TNI, dan Polri di Jakarta, Senin 24 Maret 2025.(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebutkan bahwa stok beras saat ini tercatat sebanyak 2,2 juta ton dipastikan aman hingga Lebaran Idul Fitri 2025/1446 Hijriah.

“Kita syukuri, harga-harga di bulan suci Ramadhan relatif stabil dan stok beras di Bulog saat ini mencapai 2,2 juta ton” kata Mentan ditemui seusai Rapat Koordinasi sekaligus buka puasa bersama jajaran Kementerian Pertanian, BUMN, TNI, dan Polri di Jakarta, Senin 26 Maret 2025.

Mentan melaksanakan rapat koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pencapaian swasembada pangan sebagaimana yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dapat dicapai dalam waktu secepatnya.

Dia menyampaikan bahwa stok beras yang ada di gudang Perum Bulog tersebut merupakan cadangan beras pemerintah (CBP) tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. “Tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Produksi padi juga mencatat rekor tertinggi,” ujar Mentan.

Dia menyebutkan, berdasarkan proyeksi, produksi padi pada Januari-April 2025 diperkirakan mencapai 24,22 juta ton gabah kering giling (GKG), tertinggi untuk periode yang sama selama tujuh tahun terakhir. “Pemerintah terus berupaya mengawal produksi pangan agar tetap optimal,” ucapnya.

Presiden Prabowo Subianto, kata Mentan, telah memberikan arahan untuk memastikan berbagai program pertanian, seperti cetak sawah baru dan peningkatan produktivitas melalui optimalisasi lahan (Oplah), berjalan dengan baik demi mendukung swasembada pangan.

Dalam hal penyerapan gabah, pemerintah juga mencatat lonjakan signifikan. Jika pada Januari-Maret 2024 Bulog hanya mampu menyerap 35 ribu ton gabah, maka dalam tiga bulan pertama tahun ini angka penyerapan diproyeksikan bisa mencapai 700 ribu ton.

Tahun 2024, total serapan selama setahun hanya sekitar  sejuta ton, sementara tahun 2025 pemerintah menargetkan tiga juta ton gabah terserap pada bulan April atau Mei nantinya.

Amran menuturkan, apabila realisasi penyerapan gabah bisa mencapai lebih dari dua juta ton dalam periode tersebut, maka stok beras nasional di Bulog akan sangat mencukupi.

“Ini adalah lompatan eksponensial. Ini kerja keras kita semua, sesuai arahan Bapak Presiden, dan saya berterima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Pertanian, TNI, Polri, serta semua pihak yang telah berkontribusi,” tegas Mentan.

Lebih lanjut, Mentan menekankan bahwa pemerintah akan terus mengantisipasi dampak musim kemarau tahun ini dengan menggencarkan program pompanisasi.

Kebijakan itu terbukti berhasil meningkatkan produksi padi lebih dari dua juta ton pada periode Agustus-Desember 2024. Dengan strategi yang sama, diharapkan produksi padi pada tahun ini tetap terjaga, sehingga ketersediaan beras nasional semakin kuat.

“Kita terus berupaya memastikan produksi tetap optimal, dan semoga dengan doa serta kerja keras bersama, swasembada pangan benar-benar bisa kita wujudkan,” kata Mentan.

Praktik Kecurangan

Andi Amran Sulaiman menegaskan pihaknya segera melakukan pengecekan terhadap pengusaha yang terindikasi mengubah kemasan beras medium menjadi kemasan premium, yang merugikan konsumen di Indonesia.

Amran di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa pihaknya telah mendeteksi adanya indikasi praktik pengubahan kemasan beras medium jadi premium.

“Sudah, di beberapa tempat, kami sudah ambil sampelnya, kami cek, ternyata isinya medium, tapi tulisnya premium,” kata Mentan.

Untuk itu, dia mengingatkan pengusaha agar tidak mengalihkan isi beras medium menjadi premium hanya dengan mengganti kemasan dan label.

Dia mengingatkan bahwa pemerintah akan melakukan pemeriksaan di seluruh Indonesia untuk memastikan praktik curang tersebut dihentikan dan memberikan sanksi tegas bagi pengusaha yang melanggar aturan.

“Sampaikan ke semua pengusaha, jangan medium dialihkan menjadi premium. Isinya medium, tapi tulisnya premium. Karena sebentar lagi kami cek seluruh Indonesia,” tegas Mentan.

Amran juga mengimbau kepada pengusaha untuk menjaga integritas dan tidak merugikan konsumen demi keuntungan semata, seperti yang terjadi pada isu minyak goreng kemasan Minyakita sebelumnya.

“Itu merugikan masyarakat, merugikan rakyat Indonesia. Saya katakan, sampaikan seperti minyak goreng kemarin, kita sampaikan dulu. Kalau tidak berubah, kami akan cek seluruh Indonesia,” tutur Mentan.

Meski telah mengidentifikasi beberapa lokasi yang terlibat, Amran memilih untuk tidak mengungkapkan nama wilayah dan pengusaha yang diduga terlibat dalam praktik mengubah kemasan tersebut, namun dia meminta agar hal itu tidak lagi dilakukan.

“Ya dekat-dekat lah,” kata Mentan ketika awak media menanyakan lokasi temuan indikasi kecurangan kemasan beras medium yang diubah menjadi premium. (ant)

Pedagang mengeluh, Pasar Cakranegara Sepi Peminat

0
Kondisi Pasar Cakranegara yang sepi pembeli. Hanya ada satu dua orang pembeli yang sedang menawar harga dengan pedagang 26 Maret 2025(ekbisntb.com/hir)

Lombok (ekbisntb.com) – Para pedagang di Pasar Cakranegara mengeluh. Lantaran beberapa tahun terakhir terjadi penurunan minat masyarakat yang berkunjung dan berbelanja. Terlebih saat bulan Ramadan.

Salah seorang pedagang pakaian wanita, Sartini, asal Mataram yang telah berjualan di Pasar Cakranegara selama 35 Tahun, mengaku bahwa selama beberapa tahun terakhir penjualannya menurun. Apalagi selama bulan Ramadan tahun 2025 ini, pemasukannya turun drastis dari beberapa tahun sebelumnya.

“Tahun-tahun sebelumnya biasanya kami sudah sibuk dari awal Ramadan. Pembeli banyak, sampai tidak sempat istirahat,” tuturnya kepada Suara NTB, saat di temui di Rumah Toko (Ruko) miliknya, pada Rabu, 26 Maret 2025.

Sartini mengaku, di tahun-tahun sebelumnya pemasukannya bisa menyentuh jutaan per hari. Sedangkan di tahun 2025 ini jarang mencapai sebesar itu. Di tahun 2024 lalu, saat bulan Ramadan pemasukannya bisa mencapai Rp8 juta hingga Rp10 juta per hari. Namun, bulan Ramadan tahun ini hanya ratusan ribu per hari.

“Selama Ramadan ini baru laku dua tiga barang aja. Biasanya jutaan kita dapat sehari, sekarang jangankan jutaan, ratusan aja sudah bersyukur,” ungkapnya.

Sementara di sisi lain juga, salah satu pedagang pakaian, Ari yang telah berjualan selama kurang lebih 27 tahun, mengaku hal yang sama juga terjadi pada usahanya. “Dalam 10 hari ini saja, baru dua barang saya yang dibeli. Bayangkan saja. Jangankan omzet, balik modal pun belum,” pungkasnya.

Menurut Ari, terjadinya penurunan minat masyarakat berkunjung ke Pasar Cakranegara karena kondisi pasar yang perlu dilakukan peremajaan atau penyegaran oleh pemerintah setempat. “Penataannya di tertibkan, karena banyak penjual yang jual di area yang harusnya jadi jalan buat pembeli. Sedangkan masih banyak ruko-ruko yang kosong. Kenyamanan itu yang tidak didapat oleh pembeli di sini,” jelasnya.

Sedangkan menurut Sartini, hal ini terjadi karena masyarakat lebih memilih berbelanja di Pasar online, serta sudah banyak hadir gerai fesyen yang lebih nyaman dan menarik bagi para masyarakat.

Padahal menurutnya, kualitas barang yang dijual di Pasar Cakranegara menurutnya tak kalah dari barang yang dijual di pasar online. Bahkan bisa lebih bagus karena mereka bisa memilih langsung dan melihat kondisi barangnya.

“Mungkin ada kebanggaan tersendiri mereka kalau belanja di online. Karena lebih mudah, juga barangnya langsung diantarkan ke rumah pembeli, jadi mereka tidak perlu repot keluar rumah,” ungkapnya.

Namun dampaknya kini dirasakan para pedagang pasar tradisional seperti yang ada di Pasar Cakranegara. Mereka yang dulunya menjadi primadona perlahan mulai ditinggalkan. “Bahkan kalau yang jualan agak di dalam, sering nggak dapat jualan sama sekali per hari,” ungkapnya.

Padahal, di awal tahun 2000-an Pasar Cakrangera menjadi pasar yang paling berjaya. Pasar ini menjadi pusat perekonomian dan perdagangan tidak hanya di Kota Mataram tetapi di Pulau Lombok. Tidak hanya untuk pedagang pakaian tetapi pedagang perabotan rumah tangga hingga yang lainnya. (hir)

Hari Ini, Diprediksi Puncak Arus Mudik Lebaran Lewat Pelabuhan Kayangan

0
Pelabuhan penyeberangan Kayangan Poto Tano. Kamis ini merupakan puncak arus mudik di Pelabuhan Kayangan. (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Kamis , tanggal 27 Maret 2025 hari ini diprediksi menjadi puncak arus mudik lebaran melalui Pelabuhan Kayangan, Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Diketahui, terhitung mulai Jumat 28 Maret 2025 besok memasuki hari pertama libur panjang.

General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (ASDP) Cabang Kayangan, Heru Wahyono saat dikonfirmasi Rabu 26 Maret 2025 mengatakan, pantauan terakhir arus mudik terlihat saat ini masih landai.

Selama tahun 2025, Pelabuhan Kayangan telah melayani 41.678 penumpang dalam rute Kayangan-Poto Tano, dengan rata-rata 463 penumpang per hari. Angka ini diperkirakan akan melonjak dalam beberapa hari ke depan seiring dengan meningkatnya arus mudik Lebaran.

Untuk saat ini, terpantau antrean tidak terlalu padat. Sebagian besar pengguna jasa penyeberangan yang terlihat adalah sepeda motor. “Hari ini (kemarin-red) berjalan lancar tanpa antrean panjang,” terangnya.

Pemudik yang menggunakan jasa penyeberangan terpantau dalam jumlah normal. Meski sudah memasuki H-4 lebaran, katanya belum menunjukkan peningkatan signifikan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Dia memastikan kondisi pelabuhan tetap kondusif meski menjelang lonjakan arus mudik Lebaran. Sebanyak 26 armada dari 28 unit yang biasa beroperasi pada penyeberangan Kayangan-Poto Tano sudah siap.

GM ASDP Cabang Kayangan ini juga menegaskan semua fasilitas pelayan sudah diperbaiki jauh sebelumnya. Harapannya, semua pengguna jasa pelabuhan ini merasa aman dan nyaman.

Heru menjelaskan pihaknya terus memantau perkembangan arus kendaraan dan penumpang di Pelabuhan Kayangan. Ia mengimbau masyarakat untuk mempersiapkan perjalanan dengan matang guna menghindari kendala teknis.

Heru menyarankan, bagi pemudik yang ingin menghindari antrean panjang, sebaiknya menyesuaikan jadwal keberangkatan lebih awal.

Untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang, ASDP Kayangan telah menyiapkan armada tambahan. Heru menegaskan bahwa kesiapan kapal menjadi prioritas utama guna memberikan layanan optimal. Seluruh kapal yang beroperasi telah memenuhi standar keselamatan dan siap mengangkut pemudik dengan aman.

“Kami telah memastikan seluruh armada dalam kondisi terbaik. Masyarakat tidak perlu khawatir karena kami siap melayani perjalanan mudik dengan nyaman,” tambahnya.

Pihak ASDP mengingatkan pemudik untuk mematuhi aturan pelabuhan, memeriksa kelayakan kendaraan, dan membawa dokumen perjalanan lengkap guna memperlancar proses penyeberangan. Dengan koordinasi yang baik antara pengelola pelabuhan dan pemudik, diharapkan arus mudik tahun ini dapat berjalan lancar dan aman.  (rus)