Beranda blog Halaman 356

Penyelesaian Aset Mataram Mall, Pemkot Mataram Bentuk Tim Hukum

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Penyelesaian Aset Mataram Mall, Pemkot Mataram Bentuk Tim Hukum
H. Lalu Alwan Basri. (Suara NTB/cem)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram cukup berhati-hati menyelesaikan permasalahan aset. Salah satu bentuk kehati-hatiannya adalah membentuk tim hukum untuk menyelesaikan aset Mataram Mall.

Tim hukum ini kata Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri terdiri dari akademisi, praktisi, jaksa, dan pejabat di lingkup Pemkot Mataram. Tim hukum akan mengkaji, bernegosiasi sekaligus memberikan masukan ke kepala daerah tentang permasalahan aset. Salah satunya, penyelesaian aset yang dimanfaatkan oleh PT. Pasific Cilinaya Fantasi. “Tim hukum ini kita bentuk sejak lama, tetapi kita kuatkan lagi dengan memasukan praktisi dan akademisi,” terang Sekda.

Tim hukum juga akan mempelajari dan mengumpulkan keterangan maupun dokumen aset Mataram Mall. Rencananya kata Alwan, tim akan bertemu dengan managemen PT. Pasific Cilinaya Fantasi untuk membahas sekaligus membedah kontrak kerjasama.

Selain itu, tim juga akan meminta keterangan sumber-sumber lainnya supaya lebih komprehensif dan konkrit. “Kita akan bertemu dengan PT. Pasific Cilinaya untuk melihat kontrak sejak awal sampai kontrak perpanjangan,” ujarnya.

Menurut mantan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram, pengelolaan dan penataan aset perlu kehati-hatian. Pemkot Mataram tidak ingin tergesa-gesa mengambil keputusan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian maupun persoalan hukum. “Kami cukup berhati-hati menyelesaikan masalah aset ini,” katanya.

Disinggung mengenai dugaan aset Pemkot Mataram sebelumnya berstatus hak guna bangunan berubah menjadi hak milik dan dijadikan agunan di bank? Alwan menegaskan, persoalan itu juga menjadi bagian data yang akan dikaji oleh tim hukum.

Demikian juga lanjut Sekda, penetapan royalti yang diusulkan Rp1 miliar berdasarkan hasil perhitungan tim appraisal. Temuan tersebut akan menjadi gambaran untuk menata dan mengelola aset seluas dua hektar tersebut. (cem)

Event Otomotif di Sirkuit Mandalika Kian Padat, Mandalika 6 Hours Endurance Jadi Pembuka

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Event Mandalika Festival of Speed (MFoS) 2025 yang digelar di SIrkuit Mandalika. Pada tahun 2026 ini, Mandalika 6 Hours Endurance jadi pembuka. (Suara NTB/themandalikagp.com)

Praya (ekbisntb.com) – Jumlah event otomotif di Pertamina Mandalika International Circuit pada tahun ini bakal semakin padat. Selain diisi dengan event otomotif yang sudah digelar sebelumnya, beberapa event otomotif baru direncanakan juga akan hadir. Salah satunya ajang Mandalika 6 Hour Endurance. Ajang otomotif roda empat yang berfokus pada uji ketahanan kendaraan di lintasan balap.

Bahkan event yang baru pertama kalinya digelar di Sirkuit Internasional Mandalika tersebut bakal menjadi ajang otomotif pembuka di awal bulan Februari mendatang. “Kalender event 2026 di Sirkuit Mandalika bakal menghadirkan rangkaian kompetisi dan festival yang menjanjikan adrenalin tinggi, pengalaman tak terlupakan bagi penonton dan fans serta sorotan internasional di berbagai kategori kejuaraan balap. Dengan Mandalika 6 Hours Endurance jadi pembuka,” ungkap Direktur Utama Mandalika Grand Prix Assocation (MGPA) Priandhi Satria, dalam keterangannya, Kamis (8/1/2026).

Event Mandalika 6 Hours Endurance sebutnya akan digelar pada 1 Februari 2026 mendatang. Pada event tersebut para pembalap akan memacu kendaraannya hingga batas kecepatan maksimal selama enam jam penuh. Sehingga penerapan taktik yang tepat ditunjang performa maksimal dan ketahanan yang baik menjadi kunci kemenangan.

“Mandalika 6 Hours Endurance akan menguji ketahanan dan strategi tim selama selama enam jam penuh. Dan, ini menjadi pemanasan ideal bagi kompetisi-kompetisi otomotif nasional maupun internasional yang akan berlangsung di Sirkuit Mandalika selama tahun 2026 ini,” sebutnya.

Priandhi mengatakan total setidaknya ada enam event otomiotif yang di gelar di Sirkuit Mandalika pad tahun ini. Setelah event Mandalika 6 Hours Endurance, ada ajang Mandlaika Racing Series yang tahun ini menggelar lima seri balapan. Dimulai pada 24–26 April 2026 dan berakhir pada 6 – 8 November 2026 mendatang.

Selanjutnya ada ajang GT World Challenge Asia pada 1–3 Mei 2026. Bersamaan dengan seri pertama ajang Mandalika Festival of Speed (MFoS) yang direncanakan menggelar empat seri balapan. Puncak dari semua event tersebut yakni Pertamina Grand Prix of Indonesia yang akan berlangsung pada 9-11 Oktober 2026 mendatang.

Di akhir tahun ada event lari Mandalika Last Sunday Run pada 27 Desember 2026 yang sekaligus menjadi ajang penutup di Sirkuit Mandalika. “Komitmen kami terus membangun ekosistem olahraga motor sekaligus menjadi wadah pembinaan pembalap muda nasional,” tegasnya.

Selain event besar tersebut lanjut Priandhi, juga ada aktivitas harian yang terbuka untuk umum dan komunitas, seperti Track Day dan Mandalika Experience dengan berbagai event di dalamnya, mulai dari Lampaq di Sirkuit, Honda ADV Experience, Taxi Ride hingga Arrive and Drive.

Dengan berbagai event tersebut kawasan The Mandalika khususnya Sirkuit Mandalika diharapkan tidak tidak hanya berfungsi sebagai venue balap. Tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan industri otomotif dan destinasi wisata yang terus bergerak sepanjang tahun. Yang tidaknya hanya mampu menyerap tenaga kerja lokal, tetapi juga bisa turut mendorong pertumbuhan pariwisata, UMKM dan layanan pendukung lainnya dan, pada akhirnya bisa memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah. (kir)

Bau Nyale 2026 Dipusatkan di Pantai Seger

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Lalu Sungkul (suarantb.com/ist)

Praya (ekbisntb.com) – Kawasan Pantai Seger, Kuta Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah tetap akan menjadi lokasi puncak perayaan event Bau Nyale yang akan berlangsung pada 7-8 Februari 2026 mendatang. Persiapan pun sudah mulai dilakukan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Pemkab Loteng) sebagai pelaksana. Beberapa event baru direncanakan akan dihadirkan untuk mendukung dan menyemarakkan event budaya nasional tahunan tersebut kali ini.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Loteng, Lalu Sungkul, kepada Suara NTB, Rabu, 7 Januari 2026, mengungkapkan, pihaknya tengah merancang beberapa event baru yang nantinya bisa dilaksanakan saat perayaan Bau Nyale. Salah satunya event Mandalika Heritage Lombok, berupa pameran budaya yang akan menampilkan berbagai warisan budaya Lombok.

Terutama warisan benda, seperti keris, kain tenun dan hal-hal unik lainnya yang menjadi kebanggan daerah. “Pameran budaya ini direncanakan digelar selama tiga hari. Dilaksanakan sebelum malam puncak perayaan Bau Nyale. Tapi teknisnya sedang dimatangkan,” sebutnya.

Pameran budaya tersebut, lanjut Sungkul, penting agar bisa menghadirkan cerita atau story telling soal kekayaan budaya masyarakat Lombok, khususnya Loteng. Sehingga orang akan semakin tahu dan mengenal soal masyarakat Lombok. Sekaligus bisa menjadi wahana promosi pariwisata daerah.

Bersamaan dengan itu juga akan ada event pendukung lainnya. Di antaranya peresean dan karnaval budaya yang akan diikuti sekitar 1.000 putri Mandalika perwakilan kecamatan dan desa di daerah ini. “Dengan adanya event-event pendukung tersebut, perayaan Bau Nyale tahun ini bisa semakin semarak,” imbuhnya.

Selain persiapan dari sisi eventnya, jelas Sungkul, persiapan dari sisi sarana pendukung juga dilakukan. Salah satu yang menjadi fokus yakni perbaikan Jembatan Seger. Mengingat, kondisi jembatan tersebut saat ini sudah rusak parah dan cukup membahayakan bagi masyarakat yang lewat, sehingga butuh penanganan yang intens. Supaya bisa digunakan oleh masyarakat nantinya.

“Untuk perbaikan Jembatan Seger ini, kita sudah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Loteng. Harapannya, perbaikan Jembatan Seger ini bisa selesai sebelum puncak perayaan Bau Nyale,” ujarnya.

Sungkul mengaku belum bisa memastikan akan hadir artis nasional dalam perayaan Bau Nyale. Namun melihat kondisi keterbatasan anggaran yang ada sekarang ini, tampaknya akan sulit bisa mendatangkan artis nasional seperti pada beberapa perayaan Bau Nyale sebelumnya.

“Tapi mau ada atau tidak artis nasional, event Bau Nyale akan tetap ramai. Karena ini memang event rakyat,” pungkas mantan Camat Pujut ini. (kir)

Percepat Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, Lotim Rehab 73 Rumah dengan Dana CSR dan Zakat

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bupati Lotim, H. Haerul Warisin Menyerahkan secara simbolis bantuan rumah tidak layak huni yang sudah direhab kepada warga penerima manfaat di Pendopo Bupati Lotim, Kamis (8/1/2026). (suarantb.com/rus)

Selong (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus mendorong percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Salah satu strategi nyata adalah dengan memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi rumah layak huni melalui kolaborasi dengan dunia perbankan dan lembaga zakat.

Bupati Lotim, H. Haerul Warisin secara simbolis menyerahkan 73 kunci rumah yang telah direhabilitasi kepada warga penerima manfaat. Bantuan ini merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Corporate Social Responsibility (CSR) Bank NTB Syariah, dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lotim dan Baznas NTB. Dari total 73 unit, 50 paket berasal dari CSR Bank NTB Syariah dan 23 unit dari Baznas Lotim.

Ia mengungkapkan, masalah RTLH di Lotim masih besar, dengan data mencapai sekitar 20 ribu unit yang tersebar di 21 kecamatan. Oleh karena itu, pemkab aktif berharap sebenarnya bisa menyentuh 3-4 ribu unit per tahun.

Untuk membangun Lotim, Bupati menyatakan tidak bisa berdiam diri dengan hanya menunggu. Saat datang ke kantor Kementerian Perumahan di Jakarta, Wamen Fahri Hamzah mengakui data perumahan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Lotim adalah yang paling bagus secara nasional. Bantuan 3-4 ribu rehab rumah tidak layak huni diharapkan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Namun, dengan alasan Indonesia sedang dilanda musibah di Sumatra sehingga belum bisa terpenuhi dari target 3 juta perbaikan rumah se-Indonesia. Baznas Lotim diharapkan bisa sebagai solusi.

Baznas selain berikan bantuan modal. Diberikan juga bantuan untuk iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS ini diyakinkan Bupati memiliki manfaat yang sangat besar.

Ketua Baznas Lotim, H. Muhammad Kamli, menyatakan bahwa lembaganya berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam kegiatan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan.

“Atas kerja sama dan sharing dengan Pemkab dan Pemerintah Provinsi, kita bisa menangani kemiskinan ekstrem dengan membangun rumah layak huni. Selain rehab rumah, dalam program ini kita juga menyerahkan 20 paket gerobak siap pakai dan suntikan modal usaha senilai Rp1,5 juta untuk setiap penerima,” jelas Kamli.

Ia menegaskan komitmen untuk memastikan tidak ada lagi warga Lotim yang tidur di bawah rintik air hujan. “Apa yang dititipkan muzakki (pembayar zakat) di Baznas akan disalurkan tepat sasaran kepada delapan asnaf (golongan penerima zakat),” tambahnya.

Wakil Ketua I Baznas Provinsi NTB, Dr. Lalu Muhyi Abidin, menyoroti pentingnya peran kepala daerah dalam pengembangan zakat.

“Kami yakin zakat di NTB akan terus berkembang karena semua kepala daerah sangat bergairah dan akomodatif. Bupati dan Gubernur adalah bagian terpenting. Ketika mereka akomodatif mendorong masyarakat berzakat, itulah pelaksanaan kepemimpinan yang sesungguhnya,” papar Abidin.

Ia juga mengapresiasi kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lotim dalam membayar zakat. “Zakat yang dikumpulkan secara kolektif melalui lembaga akan berdampak besar untuk pengentasan kemiskinan. Sedikit demi sedikit, jika dikumpulkan akan menjadi besar,” pungkasnya.

Kolaborasi multipihak ini menjadi harapan baru bagi percepatan penuntasan RTLH dan pengurangan kemiskinan ekstrem di Lombok Timur. Program ini juga menjadi bukti konkret pemanfaatan dana sosial keagamaan dan CSR untuk pembangunan berkelanjutan. (rus)

Gubernur Diminta Turun Tangan, Organda NTB Tolak Operasional Angkutan Pelat Luar di Jalur KSPN Lombok

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Junaidi Kasum

Mataram (ekbisntb.com) – Organisasi Angkutan Darat (Organda) Nusa Tenggara Barat menyatakan keberatan atas masuknya perusahaan angkutan dari luar daerah yang beroperasi di jalur Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Pulau Lombok. Kehadiran angkutan pelat luar dinilai merugikan pelaku transportasi lokal.

Ketua Organda NTB, Junaidi Kasum, biasa dipanggil JK ini, Kamis, 8 Januari 2026 mengungkapkan bahwa pihaknya menerima laporan dari anggota, khususnya pelaku usaha transportasi di Pulau Lombok, terkait munculnya perusahaan angkutan dari luar daerah yang tiba-tiba beroperasi di jalur KSPN. Jalur tersebut sebelumnya dikelola oleh perusahaan lokal.

“Hari ini kami mendapat laporan dari anggota bahwa ada perusahaan dari luar daerah yang masuk dan langsung beroperasi di jalur KSPN. Informasi yang kami terima, perusahaan tersebut adalah PO Sinar Jaya,” ujar Junaidi.

Ia menjelaskan, perusahaan tersebut disebut akan melayani sejumlah rute strategis pariwisata, antara lain Bandara- Senggigi-Bangsal-Geopark Rinjadi. Terminal Pancor Lombok Timur-Sembalun. Terminal Mandalika-Pelabuhan Lembar-Pelabuhan Gili Mas-Pelabuhan Tawon Sekotong. Namun, Organda mempertanyakan mekanisme penunjukan maupun proses tender di pusat yang melatarbelakangi operasional perusahaan tersebut.

“Kami tidak tahu apakah ini pemenang tender murni atau bagaimana. Yang jelas, operasionalnya mengikuti jalur KSPN yang selama ini menjadi ruang usaha transportasi lokal,” tegasnya.

Menurut JK, sekalipun perusahaan luar memenangkan tender, seharusnya tetap melibatkan tenaga dan armada lokal. JK mengatakan, kemampuan transportasi lokal di NTB dinilai masih sangat memadai, baik untuk layanan kelas menengah maupun high class.

“Kalau pun pemenangnya dari luar daerah, gunakan tenaga lokal atau gandeng perusahaan lokal. Kenapa harus membawa kendaraan pelat luar, sementara armada di Lombok masih sangat siap?” katanya.

JK menambahkan, hal ini bertentangan dengan ketentuan yang dibuat oleh Pemprov NTB melalui Surat Pemberitahuan Dinas Perhubungan NTB pada 31 Oktober 2025. Didalamnya disampaikan, sesuai Perda NTB No 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, syaratnya adalah tidak mengoperasikan kendaraan luar. Namun, fakta sata ini justru menunjukkan kendaraan pelat luar yang akan beroperasi.

“Kami ini sudah rugi. Anggaran subsidi operasionalnya dari kementerian, yang datang ke sini kendaraan pelat luar. Pajak kendaraannya dari luar. Orangnya dari luar. Padahal, salah satu syarat tender itu harus memiliki kantor cabang atau minimal menggandeng perusahaan lokal,” ujarnya.

Ia menilai, kondisi ini berpotensi mencederai ekosistem pariwisata NTB yang baru saja mulai membaik. Organda pun mempertanyakan kehadiran perusahaan dimaksud yang dinilai tidak melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan di daerah, khususnya Organda.

“Tidak ada komunikasi, tidak ada laporan, tiba-tiba mobilnya sudah ada di Lombok. Ini yang membuat teman-teman di lapangan marah,” katanya.

Organda NTB pun meminta Gubernur NTB, Lalu. Iqbal melalui Dinas Perhubungan serta BPTD untuk meninjau kembali kebijakan operasional angkutan tersebut. JK menegaskan, kebutuhan armada di Lombok masih dapat dipenuhi oleh pengusaha lokal.

“Kalau kebutuhannya sampai ratusan unit dan Lombok tidak sanggup, itu lain cerita. Ini hanya sekitar belasan unit, dan Lombok masih sangat siap,” tegasnya.

Sebagai perbandingan, ia mencontohkan operasional DAMRI di NTB yang meskipun dikelola pusat, tetap memberdayakan armada dan pengemudi lokal.

Organda NTB menyatakan akan menyurati kementerian terkait dan meminta rekomendasi resmi dari pemerintah daerah. JK menegaskan, organisasi tidak menolak kebijakan pemerintah, namun berkewajiban menampung aspirasi anggota.

“Anggota kami di semua titik jalur KSPN menolak keras kehadiran angkutan pelat luar ini. Pajaknya dibayar di luar daerah, tapi jalan NTB yang dipakai. NTB hanya dapat dampaknya,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi memicu gejolak di lapangan apabila tidak segera ditangani.

“Kalau ini dipaksakan dan tidak diindahkan, jangan salahkan teman-teman di lapangan kalau muncul aksi atau gerakan. Kami berharap pemerintah bijak dan lebih mengutamakan pelaku transportasi lokal,” demikian JK.(bul)

Pekerja NTB di Arab Saudi Jadi Penyumbang Terbesar Kiriman Uang

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pekerja NTB di Arab Saudi Jadi Penyumbang Terbesar Kiriman Uang

 

 

Mataram (ekbisntb.com) – Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat yang bekerja di Arab Saudi tercatat sebagai penyumbang terbesar remitansi atau kiriman uang ke daerah sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB, total remitansi PMI NTB selama 2025 mencapai Rp105,17 miliar.


Dari total tersebut, Arab Saudi menempati posisi teratas sebagai negara penempatan PMI dengan nilai remitansi terbesar, yakni mencapai Rp40,64 miliar. Nilai ini jauh melampaui remitansi dari negara penempatan PMI NTB lainnya.


Di peringkat kedua, Malaysia menyumbang remitansi sebesar Rp13,37 miliar, sementara Uni Emirat Arab (UEA) berada di posisi ketiga dengan nilai kiriman uang mencapai Rp6,47 miliar.


Tingginya kontribusi remitansi dari Arab Saudi mencerminkan masih besarnya jumlah PMI asal NTB yang bekerja di negara tersebut, terutama pada sektor domestik dan jasa. Kiriman uang dari luar negeri ini menjadi salah satu penopang utama ekonomi keluarga PMI sekaligus mendorong perputaran ekonomi di daerah, khususnya di wilayah-wilayah kantong pekerja migran.


Namun demikian, angka remitansi tersebut baru mencerminkan pengiriman uang yang tercatat melalui sistem perbankan. Bank Indonesia mencatat data remitansi berdasarkan transaksi resmi yang masuk melalui lembaga keuangan.


“Nilai tersebut belum termasuk remitansi yang dikirim melalui kantor pos atau melalui jalur tidak langsung, seperti titipan perorangan. Jika seluruh jalur pengiriman dihitung, nilainya diperkirakan bisa lebih besar,” ungkap Ponco Indrio, Kepala BP3MI NTB di kantornya, Kamis, 8 Januari 2025.


Besarnya remitansi dari Arab Saudi juga menimbulkan pertanyaan, mengingat secara kuantitas penempatan PMI NTB ke negara tersebut tidak sebesar ke beberapa negara lain. Kondisi ini diduga berkaitan dengan banyaknya warga NTB yang telah lama tinggal dan bekerja di Arab Saudi, termasuk pekerja yang memiliki pengalaman panjang di sektor informal maupun yang berstatus overstay namun tetap produktif bekerja.


Selain itu, lamanya masa kerja dan kestabilan penghasilan di negara tersebut turut memengaruhi besarnya nilai remitansi yang dikirim ke daerah asal.


Dengan meningkatnya aliran remitansi PMI, pemerintah berharap kesadaran masyarakat untuk bekerja ke luar negeri secara aman, legal, dan prosedural juga semakin tumbuh. Pemerintah menekankan bahwa kontribusi PMI terhadap perekonomian daerah harus berjalan seiring dengan perlindungan hak, keselamatan, dan kepastian hukum bagi para pekerja migran asal NTB.(bul)

Tekan PMI Ilegal, BP3MI NTB akan Perkuat Kerja Sama dengan Aparat Penegak Hukum

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ponco Indrio

 

 


Mataram (ekbisntb.com) – Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nusa Tenggara Barat terus mengintensifkan upaya pencegahan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memperkuat kerja sama lintas sektor, khususnya dengan aparat penegak hukum.


Kepala BP3MI NTB, Ponco Indrio, menegaskan bahwa koordinasi dengan Kepolisian Daerah (Polda) NTB menjadi kunci dalam menekan praktik pengiriman PMI nonprosedural yang kerap melibatkan jaringan calo dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).


“Pencegahan menjadi fokus utama kami. Karena itu, kami akan selalu bekerja sama dengan instansi terkait, terutama kepolisian,” ujar Ponco saat berjumpa dengan wartawan, Kamis, 8 Januari 2025.


Kepala BP3MI NTB yang baru sebulan menjabat di NTB ini menjelaskan, keberadaan direktorat baru yang menangani TPPO di lingkungan Polda NTB semakin memperkuat sinergi antarlembaga. BP3MI, kata dia, siap memberikan dukungan berupa data dan informasi terkait dugaan PMI ilegal agar dapat ditindaklanjuti secara hukum.


“Kami bisa membackup dan memberikan informasi apabila ditemukan dugaan PMI nonprosedural. Informasi tersebut akan kami sampaikan ke Direktorat TPPO di Polda NTB untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.


Menurut Ponco, banyak kasus PMI ilegal berasal dari warga NTB yang diberangkatkan ke luar negeri tanpa melalui prosedur resmi. Dari informasi yang diterima BP3MI, kerap ditemukan indikasi keterlibatan calo yang memanfaatkan ketidaktahuan calon PMI.


“Jika kami mendapatkan informasi dari lapangan, termasuk siapa yang diduga menjadi calo, tentu akan kami telusuri dan sampaikan kepada aparat penegak hukum,” tegasnya.


Menghadapi tahun 2026, BP3MI NTB juga menyiapkan strategi pencegahan baru. Ponco mengakui bahwa calon PMI kerap menggunakan penerbangan domestik menuju kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya sebelum berangkat ke luar negeri. Karena itu, pencegahan tidak bisa dilakukan dengan pelarangan perjalanan, mengingat hal tersebut merupakan hak warga negara.


“Yang kami lakukan adalah memperkuat kerja sama dengan daerah tujuan, misalnya Batam, sebagai pintu keberangkatan ke Singapura secara mandiri. Pencegahan dilakukan melalui koordinasi lintas wilayah,” ungkapnya.


Selain itu, BP3MI NTB terus memperluas edukasi di tingkat desa. Sepanjang 2025, BP3MI telah meluncurkan 25 Desa Migran Emas, yakni desa yang memiliki peraturan desa tentang perlindungan pekerja migran dan berfungsi sebagai pusat informasi bagi masyarakat.


“Kami menyebarluaskan informasi secara masif dengan memaksimalkan semua potensi yang ada, termasuk Kerjasama dengan teman teman media. Kemudian melalui kegiatan saat OPP calon PMI dalam penyampaian edukasi terkait TPPO,” kata Ponco.


Ia menambahkan, peserta pra OPP juga berperan sebagai agen informasi di lingkungan terdekatnya. Mereka diharapkan dapat menyampaikan pesan kepada keluarga dan masyarakat agar tidak memilih jalur ilegal untuk bekerja ke luar negeri.


“Mereka inilah yang menjadi perpanjangan tangan kami untuk menyebarkan informasi bahwa menjadi PMI ilegal sangat berisiko dan tidak dibenarkan,” pungkasnya.(bul)

Pagu Transfer Anggaran Pusat ke NTB Turun Rp5 Triliun di 2026

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ratih Hapsari Kusumawardani (Suara NTB/ris)

Mataram (ekbisntb.com)—Pagu alokasi transfer anggaran dari pemerintah pusat ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2026 mengalami penurunan cukup signifikan. Total anggaran yang ditransfer ke 11 pemerintah daerah di NTB tercatat sebesar Rp22,825 triliun, turun sekitar Rp5 triliun dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp27,813 triliun.

Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani, mengatakan bahwa meski tahun ini tidak ada seremoni penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) seperti tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan anggaran kementerian dan lembaga tetap berjalan sejak awal tahun.

“Tidak ada seremoni penyerahan DIPA, tetapi DIPA sudah efektif dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga,” kata Ratih Hapsari Kusumawardani, Kamis (8/1/2026).

Ratih menjelaskan, APBN 2026 ke Provinsi NTB terdiri atas belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp8,067 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp14,757 triliun. Belanja pemerintah pusat di NTB pada 2026 dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp4,2 triliun, belanja barang Rp2,6 triliun, belanja modal Rp1,1 triliun, serta belanja sosial sekitar Rp7,4 miliar.

Adapun pagu TKD 2026 di NTB meliputi dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp736 miliar, dana alokasi umum (DAU) Rp9,4 triliun, dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp78,8 miliar, DAK nonfisik Rp3,5 triliun, dana desa Rp957 miliar, serta hibah sebesar Rp12 miliar.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hampir seluruh jenis TKD mengalami penurunan di NTB. DBH yang pada 2025 memiliki pagu Rp3,7 triliun, turun tajam menjadi Rp736 miliar pada 2026. Dana desa juga mengalami penurunan dari Rp1,09 triliun pada 2025 menjadi Rp957 miliar pada tahun ini.

Menurut Ratih, berkurangnya alokasi transfer ke daerah tersebut bukan berarti dukungan pemerintah pusat ke NTB melemah. Pemerintah pusat, kata dia, telah menyiapkan skema pengganti melalui sejumlah program yang bersifat direktif presiden.

“Sesuai informasi dari pemerintah pusat, kekurangan anggaran transfer ini nantinya akan ditutup melalui program-program direktif presiden di NTB. Sebagian anggaran kami juga saat ini masih diblokir untuk digunakan dalam program tersebut, Blokirnya per Kementerian/lembaga,” ujar Ratih.

Ia menambahkan, rincian program direktif presiden tersebut masih menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat. “Kita tunggu bersama rincian resminya,” katanya. (ris)

NTB Targetkan 14 Ribu Hektare Perluasan Optimasi Lahan Pertanian Tahun 2026

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi lahan sawah(ekbisntb.com/ant)

Giri Menang (suarantb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan perluasan lahan pertanian seluas 14 ribu hektare di tahun ini. Menyusul capaian keberhasilan NTB surplus produksi padi tahun ini mencapai 150 ribu ton.

Hal itu diungkapkan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat mengikuti zoom meeting panen raya yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto, Rabu (7/1/2026). Keberhasilan ini sejalan dengan deklarasi pemerintah pusat yang menetapkan status swasembada pangan nasional per 31 Desember 2025.

“Kita sangat komitmen mendukung program swasembada pangan nasional,” terang Iqbal di lahan persawahan Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung Lombok Barat (Lobar).

Langkah strategis disiapkan untuk intensifikasi lahan dan perbaikan infrastruktur pertanian. Sebab sebagai salah satu lumbung pangan di wilayah timur Indonesia, NTB memainkan peran vital menjaga stabilitas stok beras melalui berbagai program unggulan seperti Optimasi Lahan (Oplah) dan revitalisasi saluran irigasi.

Terlebih Pemprov mencatatkan tren positif angka produksi padi selama dua tahun terakhir. Berdasarkan data yang dihimpun, produksi padi pada tahun 2024 mencapai sekitar 1,4 juta ton. Angka ini mengalami kenaikan pesat pada tahun 2025 yang diproyeksikan menyentuh angka 1,69 juta ton atau hampir mendekati 1,7 juta ton.

“Berdampak langsung pada ketersediaan pangan di tingkat daerah maupun kontribusinya secara nasional,” ucap Iqbal.

Tercatat, NTB mengalami surplus produksi mencapai 150 ribu ton. Kabupaten Sumbawa menjadi penyumbang surplus terbesar di tingkat provinsi, disusul oleh Kabupaten Lombok Tengah di posisi kedua.

Hal itu membuktikan sinergi antara kebijakan pemerintah daerah dan dukungan pusat mampu menjawab tantangan ketahanan pangan. Surplus yang terjadi bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan bukti nyata keberhasilan tata kelola sektor pertanian di NTB. “Surplus ditingkat nasional diikuti juga di tingkat provinsi dan kabupaten,” tegasnya .

Salah satu kunci di balik lonjakan produksi ini karena implementasi program Optimasi Lahan (Oplah) dan revitalisasi jaringan irigasi sekunder. Program ini difokuskan pada pemanfaatan lahan agar lebih produktif serta memastikan pasokan air tersalurkan dengan baik ke sawah-sawah petani.

Pada tahun 2025, luas lahan yang masuk dalam skema Oplah telah mencapai lebih dari 10.500 hektare. Dampak positif yang dihasilkan membuat pemerintah merancang rencana lebih ambisius di tahun 2026.

“Di 2026 ini kita sudah merencanakan hampir seluas 14.000 hektare yang akan kita kaver pada optimalisasi lahan di luar revitalisasi irigasi sekunder,” bebernya.

Keberlanjutan program ini diharapkan dapat menjaga momentum pertumbuhan sektor pertanian. Dengan memperluas area optimasi lahan, pemerintah optimis bahwa kapasitas produksi akan terus meningkat meskipun di tengah tantangan perubahan iklim.

Tidak hanya melihat dari jumlah gabah yang dipanen, namun Iqbal juga fokus kepada Nilai Tukar Petani (NTP). NTP menjadi ukuran krusial untuk melihat tingkat kesejahteraan dan daya beli petani di lapangan.“ujungnya terpenting kita ingin lihat petani sejahtera,” imbuhnya.

Data menunjukkan kenaikan NTP yang konsisten di NTB.

Pada tahun 2024, angka NTP berada di posisi 123. Memasuki pertengahan 2025, angka ini naik menjadi 128 dan mencapai puncaknya di akhir tahun 2025 pada level 131. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa hasil yang diperoleh petani jauh lebih besar dibandingkan biaya produksi yang mereka keluarkan.

Tingginya margin keuntungan di sektor ini, yang diperkirakan berada di atas 30 persen, mulai menarik minat generasi muda. Pertanian tidak lagi dipandang sebagai sektor yang marginal, melainkan peluang bisnis yang menjanjikan secara ekonomi.

“Upaya ini juga nantinya akan menarik petani-petani milenial untuk masuk ke sektor pertanian, karena ternyata menjanjikan. Profit yang bisa didapat itu di atas 30 persen,” pungkas Gubernur. (her)

Produksi Beras 210.684 Ton, Lotim Turut Sumbang Pencapaian Swasembada Pangan Nasional

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kegiatan syukuran pencapaian swasembada pangan Lotim, Rabu (7/1/2026). (suarantb.com/ist)

Selong (suarantb.com) – Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tahun 2025 lalu berhasil memproduksi setara beras sebanyak 210.684 ton. Capaian ini menempatkan Lotim turut menyumbang pencapaian swasembada pangan nasional. Pada Rabu (7/1/2026), dirayakan sebuah pencapaian penting dalam ketahanan pangan yaitu swasembada beras tersebut.

Mewakili Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, H. Muhammad Juaini Taofik menyampaikan, apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat. Ia menekankan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari kolaborasi solid antara Tenaga Penyuluh Pertanian, Kodim 1615 Lotim, para petani, Bulog, Pupuk Indonesia, dan berbagai pihak terkait lainnya.

Mencapai swasembada, kata Sekda, tidaklah mudah. Semua bisa terwujud berkat kerja sama semua pihak. Ia mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas pasokan dan harga beras sebagai bahan pokok utama. Kabar baik lainnya, ia menyebutkan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) NTB, termasuk Lombok Timur, pada Desember 2022 mencapai 134,14 atau mengalami kenaikan sebesar 4,50 persen. “Kita berharap swasembada ini dapat berkelanjutan,” tambahnya.

Pandangan senada disampaikan Komandan Kodim 1615 Lotim, Eky Anderson. Dandim mengaku awalnya skeptis. Dia berharap pencapaian ini tidak hanya bertahan satu dua tahun, tapi bisa seterusnya. “Hal itu tentunya dapat terwujud berkat kolaborasi yang baik, utamanya unsur-unsur di lapangan seperti penyuluh pertanian, TNI, Polri, dan petani,” tegasnya.

Ketua DPD Perhiptani Lombok Timur, Lalu Muhammad Zainudin, menegaskan komitmen para penyuluh pertanian sebagai garda terdepan dalam mewujudkan ketahanan pangan. “Kami berharap sinergisitas yang telah terbangun dalam upaya program pembangunan pertanian dapat terus ditingkatkan,” harap Zainudin.

Kegiatan tasyukuran ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan nasional panen raya yang dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Karawang, Jawa Barat. Acara nasional tersebut menjadi penegasan bahwa Indonesia telah berhasil mewujudkan swasembada beras dalam setahun terakhir. Ke depan, harapannya tidak hanya beras, tetapi sejumlah komoditas pangan pokok lainnya juga dapat mencapai swasembada, mengukuhkan kemandirian pangan Indonesia.

Kepala Dinas Pertanian Lotim, Lalu Fathul Kasturi dikonfirmasi terpisah menyampaikan target produksi beras secara Nasional pada tahun 2025 sebanyak 3 juta ton, realisasi tahun 2025 4,2 juta ton setara beras. “Ini artinya kita Indonesia swasembada. Alhamdulillah,” demikian terangnya.

Lotim tahun 2025 memiliki luas tanam 59,964 hektare, dengan produsi Gabah Kering Giling (GKG) mencapai 329.195 ton setara beras 210.684 ton. (rus)

1...355356357...1,088Halaman 356 dari 1,088