Beranda blog Halaman 357

Peralihan Musim, Disdag Mataram Antisipasi Lonjakan Harga Cabai

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Peralihan Musim, Disdag Mataram Antisipasi Lonjakan Harga Cabai
Sri Wahyunida (suarantb.com/pan)

Mataram (suarantb.com) – Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram mulai mengantisipasi potensi lonjakan harga sejumlah bahan pokok, khususnya cabai rawit dan tomat, seiring peralihan musim tanam dan pengaruh cuaca yang berdampak pada ketersediaan stok di pasar tradisional. Salah satu langkah yang disiapkan pemerintah adalah menggelar operasi pasar rakyat.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting (Bapokting) Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida mengatakan, fluktuasi harga kebutuhan pokok saat ini masih dalam batas wajar. Meski demikian, pemerintah tetap perlu melakukan langkah antisipasi, terutama menjelang bulan Ramadan.

“Memang ada kenaikan harga, tetapi tidak terlalu signifikan. Apalagi kita juga mulai mendekati bulan puasa, sehingga antisipasi tetap perlu dilakukan. Namun masyarakat tidak perlu khawatir,” ujarnya, Rabu (7/1/2026).

Ia memaparkan perkembangan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Mataram. Harga daging ayam saat ini berada di kisaran Rp38 ribu per kilogram, sedangkan daging sapi berkisar antara Rp130 ribu hingga Rp135 ribu per kilogram.

Sementara itu, harga komoditas hortikultura seperti cabai dan tomat mengalami fluktuasi dalam sepekan terakhir. Harga cabai yang sebelumnya berada di kisaran Rp45 ribu per kilogram kini turun menjadi sekitar Rp40 ribu per kilogram. Harga tomat juga mengalami penurunan dari Rp14 ribu menjadi Rp12 ribu per kilogram.

Namun demikian, sebelumnya harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram sempat melonjak cukup tinggi. Dalam beberapa pekan terakhir, harga cabai rawit berada di kisaran Rp60 ribu hingga Rp65 ribu per kilogram. Bahkan, pada puncak malam pergantian tahun baru, Rabu (31/12/2025), harga cabai rawit sempat menembus Rp65 ribu per kilogram.
Kenaikan harga tersebut dipicu oleh terbatasnya stok cabai lokal akibat faktor cuaca serta berakhirnya masa panen di sejumlah sentra produksi. Selain itu, sebagian petani mulai beralih ke masa tanam padi, sehingga produksi cabai mengalami penurunan.

“Produksi petani berkurang karena sudah mulai masuk masa tanam padi, ditambah curah hujan yang tinggi. Menurut petani pemasok cabai ke Mataram, ketika cabai terkena hujan terus-menerus, kualitasnya menurun atau gosong, sehingga pasokan berkurang,” jelasnya.

Untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok di Kota Mataram, Disdag akan menggelar operasi pasar rakyat di sembilan titik yang tersebar di enam kecamatan. Operasi pasar tersebut direncanakan berlangsung selama dua pekan pada Januari 2026.

Melalui operasi pasar ini, pemerintah berharap dapat menekan lonjakan harga, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman di tengah peralihan musim dan menjelang bulan Ramadan. (pan)

Tiga Proyek Fisik NTB Molor

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Tiga Proyek Fisik NTB Molor
Marga Rayes (Suara NTB/era)

TIGA proyek pembangunan fisik Pemprov NTB molor. Di antaranya proyek penanganan ruas jalan Lenangguar-Lunyuk, Sumbawa yang menelan anggaran hingga Rp19 miliar. Proyek pembangunan tiga gedung di Rumah Sakit (RS) Manambai Abdulkadir, serta pembangunan jembatan di Desa Doro O’o, Bima dengan anggaran Rp 6 miliar.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda NTB sekaligus Plt Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan NTB Setda NTB, Marga Rayes mengatakan akibat keterlambatan, salah satu kontraktor langsung diputus kontrak, yaitu kontraktor pembangunan Gedung Apotek Rawat Inap senilai Rp 480 juta, Gedung Perawatan TB dan Paru senilai Rp 5,4 miliar, dan pembangunan Gedung Pediatric Center senilai Rp662 juta di RS Manambai.

Sementara, dua kontraktor proyek lain diberikan addendum selama 50 hari, terhitung sejak 1 Januari 2026. “Putus kontrak karena progresnya rendah. Jadi kontraktornya sekarang kita blacklist,” ujarnya, Rabu, 7 Januari 2025.

Pemutusan hingga berujung blacklist kontraktor pembangunan RS Manambai Abdulkadir mengharuskan Pemprov NTB mencari kontraktor baru. Namun, Marga Rayes mengaku belum mengetahui apakah Pemprov kembali mengalokasikan anggaran untuk melanjutkan proyek di tahun 2026.

“Saya belum periksa, masuk di anggaran 2026 atau tidak,” lanjutnya.

Untuk proyek peningkatan jalan dan pembangunan jembatan, kontraktor masih diberikan tambahan waktu selama 50 hari. Per harinya, kontraktor harus membayar denda kepada Pemprov NTB, hingga dengan batas pengerjaan selesai.

“Dendanya per hari, ada di ketentuan. Proyek jalan Lenangguar-Lunyuk dihitungnya per satu mil,” katanya.

Alasan keterlambatan pengerjaan tiga proyek itu murni karena kondisi alam. NTB yang memasuki musim penghujan, sehingga menghambat pengerjaan. Selain itu, jangka waktu pengerjaan juga hanya dua bulan setengah, terhitung sejak pertengahan September 2025. “Karena kondisi alam memang kan memasuki musim penghujan,” tambahnya.

Hingga akhir Desember 2025, progres pembangunan proyek jalan Lenangguar-Lunyuk baru mencapai 72 persen. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR NTB, Miftahuddin Anshary, Saat ini, pekerjaan telah memasuki tahap persiapan pengaspalan pada long segment. Sementara itu, untuk pekerjaan bore pile, masih harus dilanjutkan dan diselesaikan pada segment 2 dan segment 5.

Adanya keterlambatan ini membuat Pemprov NTB memberikan tambahan waktu selama 50 hari untuk menuntaskan proyek jalan sepanjang 20 kilometer tersebut. Kebijakan penambahan waktu dilakukan dengan tetap mengacu pada ketentuan kontrak. Dalam masa perpanjangan, pelaksana proyek tetap dikenakan denda keterlambatan. “Pelaksana tetap dikenakan denda, yakni satu per mil per hari,” katanya.

Di lain sisi, Direktur Utama RS H.L Abdul Kadir Manambai, dr. Made Sopan Pradnya Nirartha mengaku tidak mengetahui pasti sampai sejauh mana progres proyek tersebut. Namun, ia berharap Pemprov NTB dapat melanjutkan proyek pembangunan gedung tersebut di tahun ini.

“Harapan kamai segera dialokasikan anggaran untuk tahun 2026 karena kita kepingin barang ini jadi. Pengadaan alkes sudah selesai,” katanya.
Meski proyek belum tuntas, ia memastikan pelayanan di rumah sakit tidak terganggu. Sebab, kendati pembangunan gedung belum tuntas, RS Manambai tetap naik tipe dari yang awalnya tipe C, ke tipe B. (era)

30 Desa Wisata di Sumbawa Butuh Penataan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
30 Desa Wisata di Sumbawa Butuh Penataan
Muhammad Irfan (suarantb.com/ils)

Sumbawa Besar (suarantb.com) – Pemkab Sumbawa mengaku keberadaan 30 desa wisata yang sudah ditetapkan berdasarkan surat keputusan (SK) pimpinan daerah, masih membutuhkan penataan lebih lanjut baik itu infrastruktur maupun pengembangan sumber daya manusia.

“Ketika kita bicara desa wisata maka hal itu merupakan investasi jangka panjang. Persoalan infrastruktur yang masih belum sempurna tentu akan menjadi atensi kami,” kata Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora), Muhammad Irfan, kepada Suara NTB, Rabu (7/1/2026).

Selain masalah infrastruktur lanjutnya, penguatan kelembagaan di desa wisata juga menjadi perhatian terutama kaitannya dengan sumber daya manusia. Hal itu perlu dilakukan karena pengembangan SDM di sektor wisata merupakan investasi jangka panjang termasuk pengembangan destinasi wisata yang ada di desa.

“Kami berencana akan menggiatkan kembali pelatihan untuk pelaku wisata yang ada di desa. Karena jargon desa wisata harus melekat dengan SDM yang mumpuni,” ujarnya.

Meski masih banyak kekurangan lanjut Efun sapaan akrabnya, tidak menjadi kendala karena pada prinsipnya 30 desa wisata tersebut layak dikunjungi dengan segala keunikannya. Pihaknya juga mencoba berkoordinasi dengan leading sektor lainnya, untuk bisa memenuhi sarana penunjang yang dianggap sangat penting.

“Infrastruktur jalan yang paling utama menjadi persoalan saat ini dan kami tetap melakukan kordinasi lebih lanjut dengan leading sektor terkait agar bisa dipenuhi,” ucapnya.

Salah satu contoh lanjutnya, dengan menggandeng Dinas PUPRPP agar memperbaiki akses jalan ke sejumlah destinasi wisata dan pemenuhan air bersih. Dinas LH membantu mengurangi masalah sampah dan mendorong desa untuk menggunakan anggaran desa mengintervensi masalah pariwisata.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri untuk mengintervensi masalah tersebut karena anggaran kita sangat terbatas sehingga butuh kerjasama dengan leading sektor lainnya untuk bisa mengintervensi persoalan ini,” tukasnya. (ils)

Sumbawa Kekurangan 1.766.903 Tabung Elpiji 3 Kilogram

Penulis
ekbisntb.com
-
0
E. S. Adi Nusantara.(Suara NTB/ils)

Sumbawa Besar (suarantb.com) – Pemkab Sumbawa, mengaku masih membutuhkan sebanyak 16.897 metrik ton (MT) gas elpiji 3 kilogram dari kuota yang diberikan sebesar 3.865.333 tabung yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan di masyarakat.

“Total kebutuhan berdasarkan data rumah tangga miskin dan pelaku UMKM sebanyak 5.632.236 tabung dan baru dipenuhi 3.865.333. Artinya kita masih kekurangan 1.766.903 tabung,” sebut Kadis KUKMindag Sumbawa, E. S. Adi Nusantara, kepada Suara NTB, Rabu (7/1/2026).

Adi melanjutkan, kondisi tersebut tentu sangat memberatkan apalagi sasaran penerima dari gas elpiji 3 kilogram ini bertambah tidak hanya bagi masyarakat miskin. Bahkan tabung gas elpiji ini, juga menyasar pelaku UMKM, nelayan, dan petani.

“Kita hitung saja kalau UMKM membutuhkan tiga tabung gas elpiji 3 kilogram per hari 3 tabung, maka kebutuhannya tidak mencukupi untuk masyarakat lainnya,” ujarnya.

Oleh karena itu, saat ini pemerintah masih membutuhkan sebanyak 1.766 juga tabung gas tiga kilogram per tahun dari kuota yang tersedia. Pemerintah berharap agar Dirjen Migas Kementerian ESDM agar bisa memenuhi kuota tahunan itu.

“Kita sudah surati per tanggal 25 Agustus tahun 2025 agar kuota itu bisa dipenuhi, tetapi sampai dengan saat ini belum ada informasi lebih lanjut,” ujarnya.

Selain bersurat, pemerintah bersama dengan pimpinan daerah (Bupati,red) juga akan melakukan kordinasi lebih lanjut atas surat yang dilayangkan sebelumnya. Hal tersebut dianggap penting dilakukan, karena kebutuhan akan gas elpiji tiga kilogram ini dianggap sangat mendesak bagi masyarakat.

“Pak Bupati rencananya tidak hanya akan mengirimkan surat saja melainkan berkunjung langsung ke Dirjen Migas Kementerian ESDM dengan harapan apa yang menjadi hajat pemerintah bisa segera direalisasikan,” tambahnya.

Selain meminta tambahan kuota per tahun, pemerintah juga akan segera melakukan penertiban penyalahgunaan gas dan yang menjual diatas Harga Eceran Tertinggi (HET). Hal tersebut dilakukan karena diduga masih ada pengusaha yang menggunakan gas tersebut.

“Sudah ada satu agen yang kita tutup karena melanggar dan kami tidak akan memberikan toleransi atas penyalahgunaan tabung gas elpiji 3 kilogram ini,” imbuhnya.

Pemerintah juga akan menertibkan tata niaga elpiji tiga kilogram karena selama ini dilepas secara bebas meski di tabung tertera bantuan bagi masyarakat miskin. Termasuk pengawasan ke pangkalan, sub pangkalan hingga pengecer akan dimaksimalkan.

“Di Sumbawa ada delapan kelurahan serta 157 desa ada 600 lebih pangkalan sehingga kami akan melakukan pengawasan secara ekstra agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan,” tukasnya. (ils)

Kunjungan Wisatawan Lampaui Target, Dispar Loteng Optimis Pariwisata Loteng Kian Cerah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Lalu Sungkul (suarantb.com/ist)

Praya (suarantb.com) – Angka kunjungan wisata di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) selama tahun 2025 lalu sukses melampaui target yang ditetapkan. Dengan kawasan The Mandalika masih menjadi penyumbangan wisatawan terbesar. Berbekal capaian tersebut pemerintah daerah pun optimis, kalau dunia pariwisata di Loteng pada khusus bakal semakin cerah kedepanya.

Di konfirmasi Suara NTB di kantornya, Rabu (7/1/2026) kemarin, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Loteng Lalu Sungkul, S.Pd., mengungkapkan tahun 2025 lalu target kunjungan wisatawan sebanyak 343 ribu wisatawan. Dari laporan terakhir yang masuk, angka kunjungan wisatawan sudah mencapai 350 ribu lebih.

Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah. Mengingat, masih ada beberapa hotel yang belum menyampaikan angka kunjungan tamu hotelnya. Termasuk Hotel Pullman Mandalika. “Laporan yang masuk sejauh ini baru sekitar 92 persen. Jadi kalau semua hotel sudah menyampaikan laporan angka kunjungan tamunya, jumlah kunjungan secara kumulatif lebih besar lagi,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, bulan Desember menjadi salah satu periode dengan angka kunjungan tertinggi. Dimana selama bulan Desember kemarin, angka kunjungan wisatawan mencapai hingga 100 persen. Jika dilihat dari tingkat keterisian kamar hotel, khususnya di kawasan The Mandalika.

“Selama bulan Desember kemarin, untuk kamar hotel di kawasan The Mandalika tingkat keterisian kamar hotelnya mencapai 100 persen,” imbuhnya.

Melihat tren tersebut pihaknya optimis masa depan pariwisata di Loteng bakal semakin cerah. Dengan catatan tidak ada isu global yang bisa mempengaruhi angka kunjungan wisatawan. Seperti pandemic atau isu global lainya. Kalau soal-soal isu kedaerahan tidak begitu berdampak terhadap wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara untuk datang berkunjung ke daerah ini.

“Yang jadi catatan kita tinggal soal ketersediaan amenity penunjang di destinasi-destinasi wisata yang ada. Karena itu juga memainkan peran penting dalam mendukung perkembangan pariwisata di daerah ini,” tandas Sungkul. (kir)

MGPA Perbolehkan Bus Wisata Keliling Sirkuit Mandalika, Berikut Ketentuannya

Penulis
ekbisntb.com
-
0
MGPA Perbolehkan Bus Wisata Keliling Sirkuit Mandalika, Berikut Ketentuannya


Mataram (Suara NTB) – Pengelola Sirkuit Mandalika, Mandalika Grand Prix Association (MGPA) membuka paket wisata Mandalika Experience yang memberikan pengalaman berwisata mengelilingi sirkuit dengan bus.


Muhammad Awallutfi Andhika Putra selaku Track, Race Electronic, and Motorsport Manager di Sirkuit Mandalika menjelaskan, di dunia balap internasional, membawa bus masuk ke lintasan bukanlah hal yang asing. Pada sejumlah ajang balap bergengsi seperti Super GT di Jepang, terdapat program yang dikenal dengan nama Circuit Safari. Dalam sesi ini, tamu VIP atau penonton khusus diajak berkeliling lintasan menggunakan bus untuk merasakan langsung karakter tikungan, elevasi, dan panjang lintasan sirkuit.


“Apa yang kami lakukan di Sirkuit Mandalika ini sejatinya berada dalam koridor praktik global tersebut. Bukan eksperimen, melainkan adopsi dari standar operasional sirkuit internasional,” ungkap Dhika.


MGPA menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat sebagai langkah preventif. Setiap bus yang masuk lintasan wajib melalui inspeksi menyeluruh dengan prinsip zero leakage. Tidak boleh ada setetes pun cairan, baik oli, minyak rem, coolant, maupun bahan bakar yang berpotensi menetes ke aspal.


Selain itu, terdapat aturan ketat terkait operasional di lintasan. Bus dilarang berhenti di jalur balap untuk menghindari beban statis dalam waktu lama. Jika diperlukan berhenti, hal tersebut hanya diperbolehkan di area run-off yang memang dirancang untuk menahan beban tambahan tanpa mengganggu racing line.


Program Mandalika Experience memungkinkan wisatawan, komunitas, maupun rombongan keluarga untuk menyusuri trek sepanjang 4,31 kilometer dengan kendaraan bus wisata secara aman, nyaman, dan terkontrol.


Setiap bus akan diberi kesempatan melakukan tiga putaran mengelilingi lintasan dengan kecepatan yang telah ditentukan dan berada di bawah pengawasan tim keamanan serta marshal sirkuit.


MGPA menetapkan tarif bagi semua kalangan, disesuaikan dengan jenis bus yang digunakan:
• Micro Bus: Rp 300.000 per sesi
• Mini Bus: Rp 400.000 per sesi
• Big Bus: Rp 500.000 per sesi

Pemesanan atau Booking untuk aktivitas Bus Tour di Sirkuit Mandalika dapat dilakukan melalui nomor WhatsApp (WA) MGPA: 0821-2559-6792
Tarif tersebut berlaku untuk satu sesi keliling lintasan sebanyak tiga putaran penuh.


Demi keamanan dan kenyamanan bersama, MGPA memberlakukan sejumlah aturan teknis yang wajib dipatuhi oleh seluruh peserta Mandalika Experience, khususnya untuk bus. Beberapa ketentuan utama antara lain:
1. Bus tidak boleh berhenti di lintasan sirkuit, kecuali di area run-off Tikungan 10 untuk keperluan foto bersama.
2. Sebelum masuk lintasan, bus wajib menjalani proses scrutineering atau pengecekan kelayakan oleh tim sirkuit termasuk kondisi ban, oli, cairan, serta potensi kebocoran yang bisa membahayakan lintasan.
3. Kecepatan bus akan dibatasi dan dikontrol langsung oleh tim keamanan sirkuit agar kegiatan berlangsung aman tanpa mengganggu integritas trek.
4. Seluruh kegiatan dilakukan di bawah pengawasan resmi dari marshal dan petugas MGPA, untuk memastikan keselamatan penumpang serta menjaga kebersihan lintasan.
Priandhi Satria, Direktur Utama MGPA menegaskan, paket wisata dengan bus ini berlaku bagi umum, dan siapa saja.(bul)

Penerimaan Pajak di NTB 2025 Tumbuh Positif jadi Rp3,137 Triliun

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Samon Jaya

Mataram (ekbisntb.com) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara (Kanwil DJP Nusra) mencatatkan tren positif pada realisasi penerimaan pajak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sepanjang tahun 2025. Meskipun dibayangi tantangan ekonomi global, NTB berhasil membukukan pertumbuhan sebesar 0,59% dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Kanwil DJP Nusra, Samon Jaya, mengungkapkan bahwa total realisasi penerimaan pajak NTB mencapai Rp3,137 triliun, meningkat dari capaian tahun 2024 yang sebesar Rp3,118 triliun.

Salah satu sorotan utama dalam laporan kinerja tahun ini adalah lonjakan signifikan di sektor pendukung pariwisata. Sektor Akomodasi & Makan Minum (Mamin) mencatatkan pertumbuhan luar biasa sebesar 45,0%, disusul oleh sektor Persewaan yang tumbuh 41,5%.
“Pertumbuhan tinggi di sektor akomodasi dan mamin mencerminkan geliat ekonomi masyarakat dan pulihnya sektor pariwisata di NTB secara signifikan,” ujar Samon.

Selain itu, sektor Administrasi Pemerintah masih menjadi penyumbang kontribusi terbesar terhadap total penerimaan pajak NTB dengan porsi mencapai 51,50% atau senilai Rp1,61 triliun.

Kinerja realisasi penerimaan pajak kabupaten/kota di NTB sepanjang 2025 menunjukkan tren yang beragam. Dari sepuluh daerah, hanya empat wilayah yang mencatatkan pertumbuhan positif, sementara sisanya mengalami kontraksi.

Kota Mataram masih menjadi daerah dengan nilai realisasi pajak terbesar, yakni mencapai Rp1,345 triliun. Namun demikian, ibu kota provinsi itu justru mengalami kontraksi sebesar 0,81 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Pertumbuhan tertinggi dicatat Kabupaten Lombok Tengah dengan realisasi pajak sebesar Rp339,86 miliar dan lonjakan pertumbuhan mencapai 41,62 persen. Capaian ini menjadi yang paling signifikan di NTB pada 2025.

Selain Lombok Tengah, pertumbuhan positif juga terjadi di Kabupaten Lombok Utara sebesar 13,44 persen dengan realisasi penerimaan pajak Rp138,28 miliar, Kota Bima tumbuh 8,40 persen dengan realisasi Rp154,93 miliar, serta Kabupaten Dompu yang relatif stagnan dengan kontraksi tipis 0,79 persen.

Sementara itu, sejumlah daerah justru mengalami penurunan cukup dalam. Kabupaten Bima mencatat kontraksi terdalam hingga 24 persen dengan realisasi Rp60,38 miliar. Kabupaten Sumbawa juga tertekan dengan penurunan 11,22 persen dan realisasi Rp214,76 miliar. Penurunan kinerja juga terjadi di Lombok Timur yang terkontraksi 5,71 persen, Lombok Barat turun 4,65 persen, serta Sumbawa Barat yang melemah 2,90 persen.

Berdasarkan jenis pajaknya, PPN Dalam Negeri masih menjadi tulang punggung dengan kontribusi 33,58% (Rp1,05 triliun), disusul oleh PPh Pasal 21 sebesar 18,51% (Rp580,5 miliar). Menariknya, terdapat lonjakan drastis pada PPnBM Dalam Negeri yang tumbuh hingga 408,6% dan PPN Impor yang naik 207,3%.

Samon Jaya menekankan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari kepatuhan para Wajib Pajak (WP). Tercatat ada ribuan WP aktif yang berkontribusi, di antaranya 7.521 WP dari sektor Pegawai dan 6.483 WP dari sektor Perdagangan.(bul)

GNE Masih Nanggung Utang Rp22 Miliar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Lalu. Anas Amrullah

Mataram (ekbisntb.com) – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Gerbang NTB Emas (GNE) hingga kini masih menanggung kewajiban utang sekitar Rp22 miliar. Utang tersebut sebagian besar berada di sektor perbankan dan merupakan akumulasi dari sejumlah kegiatan usaha yang tidak lagi berjalan.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama GNE NTB, Lalu Anas Amrullah, mengungkapkan bahwa posisi utang perusahaan per 22 November 2025 lalu masih berada di angka tersebut.

“Utang kami per 22 November tersisa sekitar Rp22 miliar, sebagian besar berada di perbankan,” ujar Lalu Anas usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Rabu, 7 Januari 2026.

Anas menjelaskan, kewajiban tersebut tersebar di beberapa bank, di antaranya Bank NTB Syariah, Bank Rakyat Indonesia (BRI), serta sejumlah bank lainnya. Dana pinjaman tersebut sebelumnya digunakan untuk membiayai berbagai lini usaha GNE. Namun, sebagian unit bisnis tersebut kini tidak lagi beroperasi, sehingga penyelesaian kewajiban ke perbankan hanya bertumpu pada satu sektor usaha yang masih berjalan.

Sejumlah usaha yang dinilai tidak memberikan hasil optimal bahkan gagal, antara lain perdagangan jagung, sektor perumahan yang telah selesai namun masih menyisakan utang, usaha kayu sonokling, jasa sewa, hingga beberapa unit usaha lain. Selain itu, usaha batu split dan mesin atap juga sudah tidak lagi beroperasi sejak Anas menjabat sebagai pelaksana tugas direktur utama.

“Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi manajemen. Fokus kami saat ini adalah menyelesaikan kewajiban-kewajiban tersebut,” katanya.

Meski demikian, Anas menegaskan bahwa sebagai BUMD, GNE tetap dituntut untuk memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui setoran dividen. Tantangan ke depan adalah bagaimana perusahaan tetap mampu beroperasi secara menguntungkan di tengah beban utang yang masih cukup besar.

“BUMD harus tetap berkontribusi ke PAD melalui dividen. Artinya, di tengah kewajiban yang ada, perusahaan harus tetap dikelola secara profesional agar bisa menghasilkan keuntungan,” jelasnya.

Sementara itu, jika dilihat secara umum, nilai utang GNE berada di kisaran Rp18 miliar. Untuk utang konsumen, penagihan masih terus dilakukan, terutama untuk periode 2019 hingga 2025 yang dinilai relatif masih terkendali dan nilainya dapat ditekan. Kendala utama justru terdapat pada utang-utang lama dari periode sebelumnya, yang sebagian konsumennya sudah tidak aktif atau unit usahanya telah berhenti beroperasi.

“Utang lama ini harus diinventarisasi dulu, mana konsumennya masih ada dan mana yang sudah tidak bisa ditagih,” tambah Anas.

Di sisi lain, Anas mengungkapkan bahwa pada tahun buku 2025, GNE diperkirakan mampu mencatatkan laba bersih sekitar Rp250 juta. Dari laba tersebut, sekitar 50 persen direncanakan akan dibagikan sebagai dividen kepada pemerintah daerah selaku pemilik saham.

“Walaupun utang masih cukup besar, kami sudah berhasil menurunkan kewajiban kepada pihak ketiga sekitar Rp3 sekian miliar. Dari sebelumnya sekitar Rp26 miliar, kini menjadi sekitar Rp23 miliar,” pungkasnya.

Penurunan kewajiban tersebut, lanjut Anas, dicapai melalui berbagai langkah rasionalisasi dan efisiensi operasional yang terus dilakukan oleh manajemen.(bul)

Selama 2025, BIZAM Layani 26.337 Pergerakan Pesawat dan 2,3 Juta Penumpang

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Selama 2025, BIZAM Layani 26.337 Pergerakan Pesawat dan 2,3 Juta Penumpang

Mataram (Ekbisntb.com) – Trafik tahunan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) pada tahun 2025 juga menunjukkan pertumbuhan positif dibandingkan tahun 2024.

Sepanjang tahun 2025, BIZAM melayani sebanyak 26.337 pergerakan pesawat, meningkat 5,9 persen dibandingkan realisasi tahun 2024 sebanyak 24.879 pergerakan pesawat.

Untuk pergerakan penumpang, pada tahun 2025 BIZAM melayani sebanyak 2.497.163 penumpang, meningkat 5 persen dibandingkan capaian tahun 2024 sebanyak 2.377.410 penumpang.

Menurut General Manager BIZAM, Aidhil Philip Julian, capaian kinerja trafik 2025 dibandingkan 2024 ini semakin mempertegas peran strategis BIZAM sebagai pintu gerbang utama konektivitas udara di wilayah Nusa Tenggara Barat.

“Data pertumbuhan trafik 2025 menjadi motivasi bagi InJourney Airports BIZAM untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, guna mendukung pengembangan pariwisata serta perekonomian daerah,” ujarnya.

Sepanjang periode posko Nataru 2025/2026, BIZAM melayani sebanyak 171.241 penumpang, meningkat 15,7 persen dibandingkan periode Nataru 2024/2025, dimana BIZAM melayani sebanyak 147.974 penumpang.
Puncak arus penumpang terjadi pada 28 Desember 2025 dengan jumlah 10.682 penumpang, sekaligus menjadi rekor pergerakan penumpang harian tertinggi sepanjang tahun 2025.

Dari sisi operasional penerbangan, bandara melayani 1.905 pergerakan pesawat selama periode Nataru 2025/2026, meningkat 44,5 persen dibandingkan periode 2024/2025, dimana bandara melayani sebanyak 1.318 pergerakan pesawat.
Peningkatan ini juga didukung oleh realisasi 15 penerbangan tambahan (extra flight) dari maskapai Garuda Indonesia, Lion Air, TransNusa, dan Wings Air pada rute Jakarta, Surabaya, Bali, serta Bima.(bul)

Proyek Revitalisasi Pasar Tanah Mira Taliwang, Komisi II DPRD KSB Minta Pelaksana Segera Selesaikan Pekerjaan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Komisi II DPRD KSB saat melakukan kunjungan lapangan ke proyek revitalisasi Pasar Tanah Mira Taliwang, Selasa (6/1/2026). (suarantb.com/bug)

Taliwang (suarantb.com) – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menggelar kunjungan lapangan ke Pasar Tanah Mira, Taliwang, pada Selasa (6/1/2026). Kunjungan itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Mustafa. HZ bersama sejumlah anggota dan didampingi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta pelaksana proyek.

Di lokasi, para anggota Komisi II menyusuri hampir seluruh bagian pasar yang sedang dikerjakan. Mereka mengamati setiap bagian pasar, baik yang telah selesai maupun belum rampung dikerjakan oleh pelaksana proyek.

Di sela peninjauan itu, sesekali para anggota Komisi bertanya kepada PPK maupun pelaksana mengenai berbagai hal seputar proses pembangunan pasar terutama soal keterlambatan penyelesaiannya.

“Ada beberapa isu yang berkembang soal pasar ini. Terutama kenapa kok tidak bisa diselesaikan tepat waktu,” kata Ketua Komisi II DPRD KSB, Mustafa HZ.

Dari keterangan yang disampaikan oleh PPK dan pelaksana, Komisi II mendapati fakta bahwa keterlambatan proses pembangunan revitalisasi pasar terbesar di KSB itu disebabkan faktor alam. Tingginya intensitas hujan dalam sebulan terakhir membuat pengerjaan berjalan lambat terutama saat proses pemasangan konstruksi atap.

Mendapat keterangan tersebut, Mustafa mengatakan, pihaknya mendorong agar pelaksana memanfaatkan waktu tambahan yang telah diberikan sebaik mungkin. Segera menyelesaikan semua bagian pasar yang harus dibangun sesuai kontrak kerjanya.

“Kata pelaksananya ini kan, mereka target selesaikan dalam dua minggu ke depan. Jadi kita pegang janji itu agar pedagang dan masyarakat segera memanfaatkan pasar ini lagi,” tandasnya seraya mengapresiasi hasil sementara pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh kontraktor.

“Kalau lihat pekerjaannya yang selesai, sudah bagus. Tapi akan lebih bagus lagi kalau segera dirampungkan semuanya,” sambung politisi NasDem ini.

Selanjutnya Mustafa menyampaikan bahwa Komisi II akan mendorong tambahan penganggaran APBD Perubahan 2026 sebesar Rp10–15 miliar.

Anggaran tersebut direncanakan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan sekaligus merehabilitasi bangunan pasar yang belum tersentuh. “Kita ingin pasar ini benar-benar representatif dan memberikan kenyamanan kepada pedagang dan masyarakat,” tukasnya.

Terakhir, Mustafa menanggapi adanya bangunan di kompleks Pasar Tanah Mira yang dikelola oleh dinas lain. Ia menyatakan Komisi II mendorong agar seluruh pemangku kepentingan duduk bersama karena pengelolaan pasar diharapkan dapat disatukan di bawah satu OPD saja, yakni Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag). “Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pelayanan kepada pedagang serta masyarakat bagusnya pasar itu dikelola satu OPD saja,” pungkasnya. (bug)

1...356357358...1,088Halaman 357 dari 1,088