Wednesday, April 22, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 355

Libur Lebaran di BIZAM, Penumpang Naik Tipis, Pergerakan Pesawat Turun

By
ekbisntb.com
-
0
Suasana di BIZAM saat libur Lebaran beberapa waktu lalu. Pada libur Lebaran tahun ini, pergerakan penumpang naik 1,5 persen. (ekbisntb.com/ham)

Lombok (ekbisntb.com) – Pergerakan penumpang pesawat udara pada musim libur lebaran tahun ini di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) hanya mengalami peningkatan sekitar 1,5 persen. Angka tersebut masih jauh di bawah prediksi awal yang diperkirakan naik sebesar 11,7 persen dengan jumlah penumpang pesawat udara yang sudah terlayani sejak tanggal 21 Maret hingga 7 April 2025 kemarin, tercatat sebanyak 126.152 penumpang.

“Rata-rata ada 7.008 penumpang perhari selama musim lebaran tahuni. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu di angka 124.278 orang atau rata-rata 6.904 penumpang per hari, jadi ada  peningkatan sebesar 1,5 persen,” ungkap Stakeholder Relation Dept. Head PT. Angkasa Pura (AP) Indonesia kantor cabang Bandara Lombok Arif Hariyanto, kepada Ekbis NTB, Selasa 8 April 2025.

Kendati jumlah penumpang secara total mengalami peningkatan, walaupun tipis tapi dari sisi pergerakan pesawat justru menurun. Dari 1.301 pergerakan pesawat atau 72 pergerakan pesawat per hari pada lebaran tahun lalu, turun sekitar 12,9 persen menjadi 1.133 pergerakan pesawat atau rata-rata 63 pergerakan pesawat per hari pada lebaran tahun ini.

Hal itu menandakan kalau jumlah pesawat yang beroperasi lebih sedikit. Tetapi load factor (tingkat keterisian pesawat udara) selama periode lebaran tahun di BIZAM tercatat cukup tinggi di atas 85 persen. Artinya, setiap pesawat yang berangkat atau datang rata-rata penuh.

“Soal faktor penyebab kecilnya kenaikan penumpang pesawat udara pada lebaran tahun ini, lebih pas ditanyakan ke analis atau pengamat,” ujar Arif, saat ditanya penyebab kecilnya persentase kenaikan penumpang pesawat udara pada musim Lebaran 2025 ini.

Lebih lanjut terkait puncak arus penumpang, Arif menambahkan pada arus mudik atau sebelum lebaran terjadi pada 28 Maret 2025 dengan 8.921 penumpang. Sementara untuk pergerakan penumpang tertinggi setelah lebaran terjadi pada Minggu, 6 April 2025 kemarin. Dengan total penumpang pada hari tersebut mencapai 9.737 orang.

Rute Jakarta-Lombok masih menjadi rute dengan jumlah penumpang terbanyak di BIZAM dengan persentase sekitar 35,6 persen diikuti kemudian rute Surabaya-Lombok 27,4 persen, Lombok-Kuala Lumpur, Malaysia 9,3 persen, Lombok-Bali 7,2 persen dan Lombok-Yogyakarta 5 persen. Rute baru Balikpapan-Lombok pergerakan penumpang juga bagus di angka 3,2 persen di atas rute Lombok- Singapura (3 persen) serta Bima (2,3 persen).

“Khusus untuk extra flight (penerbangan tambahan) selama periode Lebaran 2025 terealisasi sebanyak 15 penerbangan tambahan. Paling banyak pada tanggal 29 Maret dan 7 April 2025 kemarin, masing-maisng 6 penerbangan tambahan. Kemudian di tanggal 28 Maret dan 31 Maret 2025 masing-masing 1 dan 2 penerbangan tambahan,” terangnya seraya menambahkan, secara umum aktivitas layanan penerbangan selama lebaran kali ini di BIZAM menjalan aman dan lancar. (kir)

Bupati Lombok Timur Sebut Bulog Wajib Beli Gabah Petani 

By
ekbisntb.com
-
0
Kegiatan panen raya di Kabupaten Lombok Timur, Selasa 8 April 2025(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin mengatakan Perum Bulog wajib membeli gabah petani sesuai harga pokok penjualan (HPP), yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram.

Menurut dia, tidak ada alasan Bulog tidak mempunyai uang, karena tugas dan fungsi Bulog adalah menyerap gabah dan beras masyarakat sebanyak-banyaknya dalam rangka mendukung program kedaulatan pangan.

“Tidak ada alasan apapun, Bulog harus beli gabah petani,” kata Haerul di Lombok Timur, NTB, Selasa.

Haerul mengatakan melihat kondisi pertanian saat ini dirinya optimistis petani dapat meraup keuntungan berlimpah dari hasil jual gabah kering, karena pemerintah telah menetapkan harga gabah Rp6.500 per kilogram.

Oleh karena itu, Haerul meminta Bulog segera menyerap hasil panen raya para petani, khususnya di wilayah Lombok Timur.

“Saat ini panen raya telah mulai, hasil produksi padi petani harus bisa diserap,” katanya.

Ia memberi apresiasi atas suksesnya hasil tanaman padi para petani saat ini, meski cuaca saat musim tanam pertama dinilainya kurang mendukung.

“Musim tanam saat ini, hasil pertanian bagus, diperkirakan hasil tanam padi rata-rata mencapai 7 ton per hektare,” katanya.

Pada kesempatan itu, Bupati juga menyinggung soal pupuk subsidi, agar petani yang tidak dapat pupuk subsidi segera melapor ke dinas pertanian, pemerintah kecamatan, atau pemerintah desa.

“Segera lapor, jangan sampai nama Bapak/Ibu tidak masuk dalam RDKK,” katanya.

Ia juga menekankan kepada Dinas Pertanian segera mengundang seluruh pengecer dan distributor pupuk di Lombok Timur untuk melakukan pengamanan distribusi pupuk subsidi hingga ke tingkat dusun, agar tidak ada lagi petani membeli pupuk nonsubsidi.

“Saya minta OPD terkait segera bertindak, mengaktifkan kembali seluruh gapoktan di Lombok Timur, termasuk membentuk penyuluh pertanian di setiap desa,” katanya.

“Satu desa, satu penyuluh. Tidak boleh ada desa yang kosong penyuluhnya. Ini amanah undang-undang, supaya petani gampang konsultasi untuk mengembangkan hasil pertanian mereka,” lanjutnya. (ant)

Gubernur NTB Lapor Presiden, Petani NTB Puas Hasil Penjualan Gabah

By
ekbisntb.com
-
0
Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal, melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bahwa petani di NTB tengah tersenyum puas berkat hasil penjualan gabah pada musim panen awal tahun 2025.(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bahwa petani di NTB tengah merasakan manfaat dari hasil penjualan gabah pada musim panen awal tahun 2025. Laporan tersebut disampaikan secara daring dalam audiensi dan panen raya serentak di 14 provinsi di Indonesia, Senin, 8 April 2025. Acara ini dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Majalengka, Jawa Barat.

Gubernur Iqbal menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, sangat mendukung sektor pertanian di NTB. Ia memaparkan bahwa pada tahun 2023, produksi padi di NTB mencapai 1,4 juta ton, dengan surplus beras sebesar 155.000 ton. Sementara itu, pada Musim Tanam I (MT I) tahun 2025, dari Januari hingga April, produksi padi di NTB telah mencapai lebih dari 900 ribu ton, dengan surplus hampir 300 ribu ton.

“Semua ini berkat kebijakan Bapak Presiden, terutama terkait irigasi, pupuk, dan kenaikan harga pembelian gabah serta beras. Para petani di NTB sangat bersyukur. Saya bahkan khawatir, dalam beberapa bulan ke depan, banyak petani yang akan memenuhi pesawat untuk berangkat umrah ke Arab Saudi,” ujar Gubernur Iqbal. Pernyataan ini disambut tepuk tangan para petani yang hadir di lokasi panen raya di Desa Teruwai, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.

Meski demikian, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa pencapaian ini tidak boleh menjadi alasan untuk berpuas diri. Beberapa strategi terus disiapkan untuk meningkatkan produksi pertanian di NTB. Salah satunya adalah memastikan sistem irigasi berjalan optimal. Sebagian besar jaringan irigasi di NTB merupakan peninggalan masa Orde Baru (era Presiden Soeharto), yang membutuhkan revitalisasi. Jika revitalisasi ini dilakukan, misalnya di Lombok Tengah, maka sekitar 20.000 hektare lahan pertanian produktif dapat terairi dengan baik.

NTB juga mulai mengadopsi penggunaan varietas unggul. Salah satunya adalah benih padi Gamagora 7, yang dilaporkan kepada Presiden mampu menghasilkan 11–12 ton per hektare, meningkat signifikan dari rata-rata produksi sebelumnya yang hanya 6–7 ton per hektare.

“Alhamdulillah, di sini (Teruwai), yang sebelumnya mengandalkan sistem pertanian gora (gogo rancah) atau tadah hujan, kini telah dicoba varietas unggul di lahan sekitar 40 hektare. Hasilnya, produksi padi meningkat dari 6–7 ton menjadi 11–12 ton per hektare. Selain itu, penggunaan pupuk kimia dikurangi dan digantikan dengan pupuk organik. Petani NTB kini tersenyum dan terus mendoakan Bapak Presiden agar senantiasa sehat dalam memimpin bangsa hingga seluruh target pembangunan tercapai,” kata Gubernur Iqbal, yang juga mantan Duta Besar RI untuk Turki.

Di akhir laporannya, Gubernur Iqbal turut meminta dukungan Presiden agar petani tetap mendapatkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan). Presiden Prabowo merespons dengan meminta Gubernur untuk menyampaikan proposal resmi kepada Menteri Pertanian, dengan tembusan kepada dirinya, terkait dukungan revitalisasi jaringan irigasi pertanian di NTB serta permintaan alsintan sesuai kebutuhan petani.

Secara terpisah, Kepala Bidang Pertanian Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah, SP, M.Si., menegaskan bahwa data yang dilaporkan Gubernur NTB kepada Presiden bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Surplus beras Provinsi NTB tahun 2024 dan 2025 mengacu pada data Angka Tetap (ATAP) Kerangka Sampel Area (KSA) dari BPS. Untuk tahun 2024, produksi Gabah Kering Giling (GKG) sebesar 1.453.408 ton, setara dengan 827.788 ton beras. Sementara itu, konsumsi beras tahun 2024 di NTB mencapai 671.994 ton, dengan surplus sebesar 155.795 ton.

Untuk Musim Tanam I tahun 2025, pada periode Januari–April, produksi GKG mencapai 907.632 ton atau setara 516.941 ton beras. Dengan konsumsi beras selama periode tersebut sebesar 226.249 ton, maka surplus beras mencapai 290.692 ton.

“Data yang kami gunakan adalah data resmi BPS, karena lembaga ini yang diberi mandat oleh negara untuk melakukan perhitungan, termasuk produksi pangan di NTB. Jadi, apa yang disampaikan Pak Gubernur adalah data BPS,” tegas Lalu Mirza. (bul)

Hingga Februari, Penerimaan Pajak di NTB Baru Rp243 Miliar, Bea Cukai NTB Alami Tekanan

By
ekbisntb.com
-
0
Ratih Hapsari Kusumawardani (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Hingga Februari 2025, penerimaan pajak di Provinsi NTB mencapai Rp243,51 miliar atau 6,85 persen dari target tahunan, dengan dominasi Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp145,28 miliar dan PPN serta PPnBM sebesar Rp79,88 miliar.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan, PPN Dalam Negeri menjadi penyumbang terbesar yaitu 32,33 persen, namun realisasinya masih relatif rendah di angka 5,0 persen dari target.

“Sebaliknya, PPh Orang Pribadi mencatat capaian tertinggi terhadap target sebesar 17,5 persen, diikuti PPh Badan 10,5 persen. Secara keseluruhan, upaya optimalisasi penerimaan pajak perlu difokuskan pada peningkatan kepatuhan PPN serta strategi intensifikasi PPh untuk mendorong pencapaian target fiskal daerah,” ujar Ratih Hapsari Kusumawardani belum lama ini.

Sementara itu, penerimaan Bea Cukai NTB hingga Februari 2025 mengalami tekanan akibat kontraksi aktivitas perdagangan internasional. Realisasi Bea Masuk (BM) turun Rp13,11 miliar YoY (-47,9 persen) seiring dengan penurunan volume impor mesin dan alat listrik.

“Bea Keluar mengalami penurunan signifikan sebesar Rp375,79 miliar YoY (-97,5 persen), tanpa adanya ekspor barang tambang mineral logam yang sebelumnya menjadi kontributor utama,” katanya.

Penerimaan Cukai turun Rp0,36 miliar YoY (-37,1 persen), dengan pendapatan utama berasal dari pemesanan pita cukai hasil tembakau dan sanksi administrasi. Defisit neraca perdagangan mencapai 13,96 juta Dolar AS (-116,3 persen), dipicu oleh lemahnya ekspor daging ikan serta anjloknya devisa ekspor hingga 229,90 juta Dolar AS (YoY).

Dengan kondisi ini kata Ratih, penguatan daya saing ekspor dan diversifikasi sumber penerimaan menjadi kunci pemulihan ekonomi NTB.

Sementara itu DJPb NTB juga memandang perlunya optimalisasi kinerja keuangan APBD di NTB. Upaya yang perlu dilakukan yaitu seluruh pemerintah daerah perlu mempercepat digitalisasi dan intensifikasi pajak daerah guna meningkatkan efektivitas pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebab berdasarkan data, pendapatan daerah di NTB hingga akhir Februari terealisasi 10,27 persen dari target 2025, dengan pertumbuhan negatif 0,14 persen. Seluruh komponen PAD mengalami penurunan yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk pertumbuhan ekonomi regional yang melambat, penurunan aktivitas sektor-sektor basis yang signifikan terhadap PAD.

“Atau menurunnya kemampuan masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi,” katanya. Selain itu, percepatan realisasi belanja daerah harus difokuskan pada program padat karya, penyederhanaan prosedur pencairan belanja modal, serta belanja sosial berbasis data terpadu agar manfaat langsung dirasakan masyarakat.

“Penguatan dana transfer dilakukan dengan skema performance-based budgeting, mengalokasikan dana lebih besar ke daerah dengan capaian pembangunan nyata, serta mempercepat penyaluran Dana Desa berbasis cash for work untuk meningkatkan daya beli masyarakat,” katanya.

Di sisi lain, SiLPA atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran harus dimanfaatkan secara produktif dengan mengalokasikannya ke program investasi daerah seperti bantuan permodalan UMKM, subsidi logistik bahan pokok, serta akselerasi proyek infrastruktur strategis, sehingga pengelolaan fiskal dapat berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di Provinsi NTB.(ris)

Rupiah Melemah Dipengaruhi Kekhawatiran Eskalasi Perang Dagang

By
ekbisntb.com
-
0
Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Analis Doo Financial Futures Lukman Leong menganggap pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi kekhawatiran pasar terhadap eskalasi perang dagang.

“Rupiah ditutup melemah terhadap dolar AS tertekan oleh kekhawatiran eskalasi perang dagang. Pelemahan ini akumulasi dari sentimen risk off di pasar selama sepekan lebih liburan hari raya Lebaran,” ujarnya, di Jakarta, Selasa.

Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari ini di Jakarta melemah sebesar 69 poin atau 0,41 persen menjadi Rp16.891 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.822 per dolar AS.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.849 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.566 per dolar AS.

Baru-baru ini, Presiden AS Donald Trump melontarkan ancaman tarif tambahan sebesar 50 persen atas impor dari China pasca-Negeri Tirai Bambu memberlakukan tarif timbal balik sebesar 34 persen terhadap AS.

Jika China tak membatalkan kenaikan tarif sebesar 34 persen pada hari ini, Trump akan mengenakan tarif tambahan sebesar 50 persen pada negara tersebut, yang mulai berlaku pada Rabu 9 April 2025. Selain itu, semua pembicaraan dengan China terkait permintaan pertemuan mereka dengan AS akan dihentikan.

Pemberlakuan tarif 34 persen dari China per 10 April nanti merupakan respons dari tarif timbal balik AS terhadap Beijing yang memberikan tarif sebesar 34 persen juga.

Secara keseluruhan, tarif Pemerintah AS terhadap barang impor dari China mencapai 54 persen.

Sebelumnya, Trump sudah mengenakan tarif tambahan 25 persen untuk mobil yang diproduksi di luar AS mulai 3 April 2025 dan tarif 25 persen pada seluruh impor baja beserta aluminium.

Pemerintahan Trump pun telah mengenakan bea tambahan impor sebesar 20 persen terhadap barang-barang asal China.

Adapun China pada Februari hingga Maret sudah mengumumkan tarif 15 persen untuk impor batu bara dan produk gas alam cair dari AS. Ada pula tarif 10 persen untuk minyak mentah, mesin pertanian, dan mobil bermesin besar.

Selanjutnya, Beijing menetapkan tarif tambahan hingga 15 persen untuk impor produk pertanian utama AS, termasuk ayam, babi, kedelai, dan daging sapi.

Negara lain yang berjanji membalas kebijakan dari AS adalah Kanada. Perdana Menteri (PM) Kanada Mark Carney menyatakan pihaknya akan melawan tarif ini dan bakal membangun ekonomi terkuat di G7.

Tarif sebesar 10 persen untuk barang-barang berdasarkan Perjanjian Amerika Serikat-Meksiko-Kanada (USMCA) berhasil dihindari Kanada, tetapi barang-barang lain yang tidak tercakup dalam perjanjian tersebut akan dikenakan tarif sebesar 25 persen dan 10 persen untuk energi dan kalium.

Selain itu, ada tarif sebesar 25 persen untuk impor mobil asing, serta tarif sebesar 25 persen untuk baja dan aluminium Kanada masih berlaku.

Uni Eropa (UE) juga tengah menyiapkan langkah balasan atas keputusan Trump untuk memberlakukan tarif 20 persen terhadap barang-barang asal Eropa.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan pihaknya sedang merampungkan paket pertama langkah balasan terhadap tarif baja, dan sedang menyiapkan langkah lebih lanjut untuk melindungi kepentingan serta bisnis UE jika negosiasi gagal.

“Sentimen global yang sedikit memulih hari ini tidak cukup untuk mendukung rupiah,” kata Lukman Leong pula. (ant)

Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp4.000 Jadi Rp1,754 Juta Per gram

By
ekbisntb.com
-
0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia pada Selasa mengalami penurunan sebesar Rp4.000 menjadi Rp1.754.000 dari Rp1.758.000 per gram pada Senin 7 April 2025.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut turun menjadi Rp1.604.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Selasa:

– Harga emas 0,5 gram: Rp927.000.

– ⁠Harga emas 1 gram: Rp1.754.000.

– ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.448.000.

– ⁠Harga emas 3 gram: Rp5.147.000.

– ⁠Harga emas 5 gram: Rp8.545.000.

– ⁠Harga emas 10 gram: Rp17.035.000.

– ⁠Harga emas 25 gram: Rp42.462.000.

– ⁠Harga emas 50 gram: Rp84.845.000.

– ⁠Harga emas 100 gram: Rp169.612.000.

– ⁠Harga emas 250 gram: Rp423.765.000.

– ⁠Harga emas 500 gram: Rp847.320.000.

– ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.694.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Airlangga: Belanja Masyarakat Capai Rp248,1 Triliun di Idul Fitri 2025

By
ekbisntb.com
-
0
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa belanja masyarakat selama periode Ramadhan hingga Idul Fitri 2025 mencapai Rp248,1 triliun.

“Belanja saat Ramadhan itu kelihatan naik di angka Rp248,1 triliun. Jadi natal, tahun baru, dan Ramadhan membantu daya ungkit daripada konsumsi kita,” kata Airlangga dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia, di Jakarta, Selasa.

Ia menuturkan pada momentum natal, tahun baru, dan Idul Fitri ini turut mendorong konsumsi nasional.

Konsumsi masyarakat menjadi sektor yang penting dalam menopang perekonomian nasional, mengingat saat ini kondisi ekonomi global tengah menghadapi tantangan.

Hal itu tercermin dari kondisi pasar keuangan yang masih menunjukkan fluktuasi, dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat berada di zona negatif, namun kini sudah menunjukkan tren positif.

Selain itu, nilai tukar rupiah juga relatif stabil meskipun ada pelemahan, namun masih lebih baik dibandingkan dengan negara lain.

“Nilai tukar rupiah juga relatif terjaga, walaupun ada pelemahan tetapi kalau kita bandingkan negara lain di Jepang pelemahan itu sampai 50 persen demikian pula beberapa negara lain, kita masih lebih baik,” kata Menko Airlangga.

Di sisi lain, Airlangga juga menyampaikan bahwa yield treasury Indonesia dan obligasi masih terjaga dengan baik, serta cadangan devisa Indonesia relatif tetap stabil.

Meski demikian, ia menyampaikan bahwa Indonesia masih perlu mewaspadai kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS).

“Trade policy uncertainty -nya juga tinggi, sehingga kita masuk dalam kebijakan yang tidak pasti, terjadi gejolak pasar uang seluruh dunia, pelemahan mata uang di emerging market, kemudian juga retaliasi tarif oleh China, kemudian rantai pasok global juga terganggu,” katanya pula. (ant)

BBPOM Jelaskan Soal Teh Celup Mengandung Mikroplastik Tinggi

By
ekbisntb.com
-
0
Yosef(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Sejumlah merk teh celup yang beredar di Indonesia ramai di media sosial diduga mengandung mikroplastik tinggi dan harus diwaspadai.

Lima merk tersebut yang dirilis para peneliti dari Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan adalah Teh Celup Sosro, Teh Poci, Sari Murni, Sari Wangi, dan Tiong Tji.

Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram, Yosef Dwi Irwan menyampaikan, BPOM senantiasa melakukan evaluasi mutu dan keamanan produk sebelum beredar sebagai bentuk pengawasan post market.

“Kami juga melakukan sampling dan pengujian terhadap produk yang telah mendapatkan izin edar sebagai bentuk pengawasan post market, tentunya jika ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran BPOM akan melakukan langkah-langkah untuk perlindaungan bagi kesehatan masyarakat,” katanya.

Yosef juga menyampaikan pernyataan resmi dari BPOM pusat terkait hal ini. dalam keterangan tersebut dipaparkan, berkenaan dengan informasi yang beredar di media sosial tentang bahaya kemasan plastik dan kertas yang digunakan pada produk teh celup, Badan POM menjelaskan bahwa, kantong teh celup umumnya terbuat dari kertas dan plastik.

Kantong teh celup terbuat dari kertas biasanya berupa jenis kraft dilapisi plastik polietilen yang berfungsi dalam perekatan panas. Industri kertas untuk kemasan pangan sudah tidak menggunakan senyawa klorin sebagai pemutih dan syarat ini sertakan pada saat permohonan penilaian keamanan produk.

Polietilen yang digunakan sebagai fungsi perekatan tidak meleleh pada suhu titik didih air, hal ini terlihat saat kantong kertas teh celup tidak terbuka saat diseduh dengan air panas. Selain kantong kertas, kantong plastik teh celup juga terbuat dari plastik jenis nilon, polietilen terefltalat (PET) atau asam polilaktat (PLA).

Teh celup yang terdaftar di Badan POM telah melalui evaluasi penilaian keamanan pangan termasuk penilaian keamanan kemasannya (kantong teh celup).

Penilaian keamanan kantong teh celup juga mensyaratkan pemenuhan terhadap batas migrasi baik yang berbahan kertas maupun plastik yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.23.07.11.6664 tahun 2011 tentang Pengawasan Kemasan Pangan.

Sebagai perlindungan terhadap masyarakat, Badan POM senantiasa terus melakukan pengawasan terhadap produk yang kemungkinan tidak memenuhi syarat.

Dihimbau kepada masyarakat yang memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Contact Center HALO BPOM 1-500-533, SMS 0812-1-9999-533, e-mail halobpom@pom.go.id atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar/Balai POM diseluruh Indonesia.(bul)

REI NTB Beri Penjelasan Soal Ribuan Developer Nakal Belum Terbitkan 120 Ribu Sertifikat Rumah

By
ekbisntb.com
-
0
Hery Athmaja(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mengungkapkan adanya ribuan pengembang (developer) perumahan yang tidak menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah untuk proyek rumah yang dibiayai melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari BTN. Sejak tahun 2019, tercatat ada sekitar 120 ribu sertifikat yang bermasalah akibat ulah developer yang dinilai tidak bertanggung jawab.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirpun telah meminta agar para pengembang dan notaris nakal tersebut dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist) dan tidak lagi bisa bekerja sama dengan seluruh bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), termasuk BTN, BRI, Mandiri, dan BNI.
Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Hery Athmaja, memberikan tanggapan atas hal ini. Ia menilai penting bagi BTN untuk membuka data secara transparan, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau generalisasi terhadap seluruh pengembang.

“Lebih bagus kalau ada datanya, misalnya 4.000 developer-nya, karena selama ini hanya BTN yang tahu. Kita dari REI sudah pernah mempertanyakan hal ini agar jelas siapa saja yang dimaksud,” kata Hery saat dimintai keterangan.

Hery juga menegaskan bahwa anggota REI NTB dipastikan tidak terlibat dalam persoalan tersebut. Ia menjelaskan bahwa setiap pengembang anggota REI NTB yang ingin mengajukan pembiayaan ke bank wajib memperoleh rekomendasi dari REI terlebih dahulu melalui sistem aplikasi bernama Sikumbang.

Aplikasi Sikumbang adalah singkatan dari Sistem Informasi Kumpulan Pengembang, yaitu sebuah platform digital yang dibuat oleh Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur untuk mendata, mengelola, dan memverifikasi para pengembang perumahan yang ingin ikut serta dalam program-program perumahan pemerintah, termasuk program KPR Subsidi.

“Kalau REI NTB, insya Allah aman. Kita memang sudah buat persyaratan seperti itu agar proses pengajuan modal ke bank bisa lebih terkontrol dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Dengan sistem yang ketat dan pengawasan internal yang baik, REI NTB memastikan bahwa anggotanya tidak terlibat dalam praktik yang merugikan konsumen maupun pihak perbankan. Hery pun mendukung langkah pemerintah dalam menindak tegas oknum developer yang tidak bertanggung jawab, namun menekankan pentingnya validasi data agar tidak menyudutkan pelaku usaha yang benar-benar taat aturan.(bul)

Gubernur Lapor Presiden, Khawatir Petani NTB Penuhi Pesawat Umrah dari Hasil Gabah

By
ekbisntb.com
-
0
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bahwa para petani di NTB saat ini tengah tersenyum puas berkat hasil penjualan gabah pada musim panen awal tahun 2025(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bahwa para petani di NTB saat ini tengah tersenyum puas berkat hasil penjualan gabah pada musim panen awal tahun 2025.

Laporan tersebut disampaikan secara daring dalam audiensi dan panen raya serentak di 14 provinsi di Indonesia, Senin, 8 April 2025. Acara ini dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Majalengka, Jawa Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Iqbal menyampaikan bahwa petani NTB merasa diuntungkan oleh kebijakan pemerintah, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, yang sangat mendukung sektor pertanian. Ia memaparkan bahwa pada tahun 2023, produksi padi di NTB mencapai 1,4 juta ton, dengan surplus beras sebesar 155.000 ton.

Sementara itu, pada Musim Tanam I (MT I) tahun 2025, dari Januari hingga April, produksi padi di NTB telah mencapai lebih dari 900 ribu ton, dengan surplus hampir 300 ribu ton.

“Ini semua berkat kebijakan Bapak Presiden—baik terkait irigasi, pupuk, maupun kenaikan standar harga pembelian gabah dan beras. Para petani di NTB sangat bersyukur. Saya bahkan khawatir, dalam beberapa bulan ke depan, banyak petani akan memenuhi pesawat untuk berangkat umrah ke Arab Saudi,” ujar Gubernur Iqbal. Pernyataan ini disambut tepuk tangan para petani yang hadir di lokasi panen raya di Desa Teruwai, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.

Meski demikian, Gubernur menegaskan bahwa pencapaian saat ini bukan alasan untuk berpuas diri. Sejumlah strategi terus disiapkan untuk meningkatkan produksi pertanian di NTB.

Salah satunya adalah memastikan sistem irigasi pertanian berjalan optimal. Saat ini, jaringan irigasi di NTB, yang sebagian besar merupakan peninggalan masa Orde Baru (era Presiden Soeharto), membutuhkan revitalisasi. Jika revitalisasi dapat dilakukan, misalnya di Lombok Tengah saja, akan mampu mengairi sekitar 20.000 hektare lahan pertanian produktif.

NTB juga mulai mengadopsi penggunaan varietas unggul. Salah satunya adalah benih padi Gamagora 7, yang dilaporkan kepada Presiden mampu menghasilkan 11–12 ton per hektare, meningkat signifikan dari rata-rata produksi sebelumnya yang hanya 6–7 ton per hektare.

“Alhamdulillah, di tempat ini (Teruwai), yang sebelumnya mengandalkan sistem pertanian gora (gogo rancah) atau tadah hujan, kini telah dicoba varietas unggul di lahan sekitar 40 hektare. Hasilnya, produksi padi meningkat dari 6–7 ton menjadi 11–12 ton per hektare. Selain itu, penggunaan pupuk kimia dikurangi dan digantikan dengan pupuk organik. Petani NTB kini tersenyum dan terus mendoakan Bapak Presiden agar senantiasa sehat dalam memimpin bangsa hingga seluruh target pembangunan tercapai,” kata Gubernur Iqbal, yang juga mantan Duta Besar RI untuk Turki.

Di akhir laporannya, Gubernur Iqbal turut meminta dukungan Presiden agar petani tetap mendapatkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).

Presiden Prabowo merespons dengan meminta Gubernur menyampaikan proposal resmi kepada Menteri Pertanian, dengan tembusan kepada dirinya, terkait dukungan revitalisasi jaringan irigasi pertanian di NTB serta permintaan alsintan sesuai kebutuhan petani.

Secara terpisah, Kepala Bidang Pertanian Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah, SP, M.Si., menegaskan bahwa data yang dilaporkan Gubernur NTB kepada Presiden bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Surplus beras Provinsi NTB tahun 2024 dan 2025 mengacu pada data Angka Tetap (ATAP) Kerangka Sampel Area (KSA) dari BPS. Untuk tahun 2024, produksi Gabah Kering Giling (GKG) sebesar 1.453.408 ton, setara dengan 827.788 ton beras. Sementara itu, konsumsi beras tahun 2024 di NTB mencapai 671.994 ton. Dengan demikian, terdapat surplus sebesar 155.795 ton.

Untuk Musim Tanam I tahun 2025, pada periode Januari–April, produksi GKG mencapai 907.632 ton atau setara 516.941 ton beras. Dengan konsumsi beras selama periode tersebut sebesar 226.249 ton, maka surplus mencapai 290.692 ton.

“Data yang kami gunakan adalah data resmi BPS, karena lembaga ini yang diberi mandat oleh negara untuk melakukan perhitungan, termasuk produksi pangan di NTB. Jadi apa yang disampaikan Pak Gubernur adalah data BPS,” tegas Lalu Mirza.(bul)

1...354355356...815Page 355 of 815

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami