Monday, April 13, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 313

Harga Emas Penyumbang Inflasi di NTB

0
Foto : Wahyudin (Ekbis NTB/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Kenaikan harga emas yang terus meningkat, bahkan hampir menembus Rp2 juta per gram, turut berkontribusi terhadap inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Wahyudin, dalam keterangan resminya, Jumat, 2 Mei 2025.

Wahyudin menjelaskan, pada April 2025, NTB mengalami inflasi tahunan (year on year/y-o-y) sebesar 1,8 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 108,72. Salah satu faktor utama yang menyumbang inflasi adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, yang tercatat mengalami kenaikan harga signifikan sebesar 12,78 persen.

“Kenaikan harga emas yang terus meningkat mendorong masyarakat untuk berinvestasi pada logam mulia ini. Permintaan yang tinggi tersebut berdampak pada kenaikan harga di kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, yang mencakup perhiasan emas,” ujar Wahyudin.

Selain itu, BPS NTB juga mencatatkan kenaikan indeks harga pada beberapa kelompok pengeluaran lainnya, di antaranya pendidikan (3,82 persen), kesehatan (2,86 persen), rekreasi, olahraga, dan budaya (1,88 persen), serta makanan, minuman, dan restoran (1,74 persen).

Tingkat inflasi bulanan (month to month/m-t-m) NTB pada April 2025 tercatat sebesar 0,69 persen, sementara tingkat inflasi tahun berjalan (year to date/y-t-d) hingga April 2025 mencapai 1,57 persen.

Fenomena kenaikan harga emas yang berkontribusi pada inflasi ini menjadi perhatian serius. Masyarakat NTB yang tergiur potensi keuntungan dari investasi emas diharapkan dapat mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas harga secara keseluruhan. Pemerintah daerah diharapkan terus mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga inflasi tetap terkendali di tengah tren kenaikan harga komoditas global, termasuk emas. (bul)

Kekosongan Jabatan Kadis Nakeswan NTB Hambat Pengiriman 3.000 Ekor Sapi Kurban ke Jabodetabek

0
Furkan Sangiang(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) — Kekosongan jabatan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Nakeswan) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dinilai menghambat proses perizinan pengangkutan ribuan ekor sapi kurban ke luar daerah, menjelang Iduladha 2025.

Ketua Asosiasi Peternak dan Pedagang Sapi Bima Indonesia (APPSBI), Furkan Sangiang, mengungkapkan bahwa lebih dari 3.000 ekor sapi asal Bima tertahan pengirimannya ke Jakarta dan wilayah Jabodetabek akibat belum terbitnya izin resmi. Hal ini terjadi setelah Kepala Dinas sebelumnya, Muhammad Riyadi, dimutasi menjadi Kepala Biro Umum Pemprov NTB pada 30 April 2025.

“Ini kondisi darurat bagi kami peternak. Waktu penjualan sapi kurban hanya sekitar 30 hari sebelum Iduladha. Jika izin tertahan, kerugian besar pasti terjadi,” kata Furkan, Jumat, 2 Mei 2025.

Selain itu, ratusan truk tronton di wilayah Bima dan Dompu juga terdampak karena belum memperoleh dokumen izin keluar daerah. Para sopir terpaksa tinggal di dalam kendaraan selama berhari-hari, sementara pemilik perusahaan pengangkutan menanggung biaya operasional tambahan.

“Ada truk yang sudah menunggu 8 sampai 10 hari. Pemilik CV harus menanggung biaya tambahan, dan beberapa bahkan dikejar peternak karena merasa dirugikan. Ini sangat tidak adil,” lanjut Furkan.

Ia meminta Sekretaris Dinas Peternakan segera mengambil inisiatif menandatangani dokumen yang telah siap tanpa harus menunggu pejabat definitif. Gubernur NTB juga didesak segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kadis untuk menghindari stagnasi layanan publik.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Nakeswan NTB, Lalu Amjad, menyatakan bahwa penunjukan Plt Kadis telah dilakukan dan pihaknya telah menyiapkan surat rekomendasi untuk pengiriman sapi.

“Hari ini sudah ada penunjukan Plt. Saya sudah siapkan dokumen yang akan ditandatangani Plt untuk rekomendasi pengiriman sapi. Ada 10 CV hari ini,” ujarnya.

Amjad juga memastikan bahwa kebutuhan teknis peternak tetap menjadi prioritas meskipun dirinya baru dilantik. “Peternak tidak usah khawatir. Semua tetap menjadi perhatian,” tandasnya. (bul)

Alasan Mengapa Umur Minimal 17 Tahun Ditetapkan untuk Membuat SIM C

0
Edukasi safety riding yang dilakukan oleh Astra Motor NTB bersama pihak Kepolisian(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Setiap pengendara kendaraan bermotor diwajibkan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai bukti bahwa mereka memenuhi persyaratan administrasi, kesehatan jasmani dan rohani, serta kemampuan dalam mengemudi. Bagi pengendara sepeda motor, SIM C adalah kewajiban yang harus dimiliki setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Salah satu persyaratan utama untuk mendapatkan SIM C adalah batas usia minimal 17 tahun. Namun, mengapa batas usia ini ditetapkan? Apakah usia 17 tahun memiliki pengaruh terhadap kemampuan berkendara seseorang?

Menurut beberapa ahli, pada usia 17 tahun, seseorang sudah dianggap cukup matang secara mental dan fisik untuk mengendalikan kendaraan bermotor. Pada usia ini, individu dinilai mampu fokus dalam mengambil keputusan saat berkendara dan sudah mulai dapat mengendalikan emosi. Secara postur, usia ini juga dianggap sebagai usia ideal untuk mengendarai sepeda motor.

Keamanan dalam berkendara dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti konsentrasi, pengendalian emosi, teknik berkendara, dan cara berkendara itu sendiri. Oleh karena itu, menetapkan batasan umur minimal 17 tahun untuk memiliki SIM bertujuan untuk mengurangi risiko kecelakaan. Jika seseorang di bawah usia 17 tahun diperbolehkan berkendara, potensi bahaya meningkat karena kurangnya kontrol emosi, pengetahuan lalu lintas yang terbatas, serta postur tubuh yang belum ideal.

Berkendara dengan aman di jalan raya wajib memprioritaskan keselamatan, baik untuk diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Untuk itu, Satlantas Polres Lombok Barat bekerja sama dengan Astra Motor NTB rutin mengadakan kegiatan edukasi keselamatan berkendara (safety riding) di berbagai sekolah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai keselamatan berlalu lintas di kalangan pelajar di wilayah hukum Polres Lombok Barat.

Selain pelajar, kegiatan edukasi ini juga menyasar kalangan perusahaan swasta, PNS, hingga masyarakat umum. Tujuan utamanya adalah membentuk budaya tertib berlalu lintas dan keselamatan berkendara yang kuat di seluruh lapisan masyarakat. Kolaborasi ini merupakan wujud komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman dan nyaman.

Jeffry Mei Gamastra Runawang, Kepala Wilayah Astra Motor NTB, mengungkapkan harapannya. “Kami berharap edukasi safety riding yang dilakukan bersama kepolisian tidak hanya menjadi rutinitas, tetapi dapat membentuk budaya baru di kalangan generasi muda NTB, budaya berkendara yang #Cari_Aman. Kami ingin seluruh lapisan masyarakat memahami bahwa keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Mari kita pastikan bahwa jalan raya bukan tempat untuk uji coba keberanian, tetapi ruang bersama yang harus kita jaga dengan tertib dan penuh kesadaran,” ujarnya. (bul)

Turunkan Target PAD, Pimpinan OPD Diminta Teken Surat Pernyataan

0
Lalu Alwan Basri(ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Alwan Basri cukup geram dengan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang ingin menurunkan target pendapatan asli daerah (PAD). Pimpinan OPD diminta meneken atau menandatangani surat pernyataan tidak mampu dan menjadi bahan evaluasi.

“Kalau ada OPD yang menurunkan target sesuai kesepakatan awal. Kita minta mereka mengeluarkan dan menandatangani surat pernyataan tidak mampu melampui target itu,” tegas Sekda, Jumat 2 Mei 2025.

Menurut Sekda, sumber keuangan daerah berasal dari dana alokasi umum (DAK) dan pendapatan asli daerah. Saat ini, Pemkot Mataram sedang berupaya meningkatkan sumber pendapatan dari pajak dan retribusi sebagai tanggung jawab daerah. “Kita sedang berupaya menggenjot PAD,” ujarnya.

Target PAD Kota Mataram di tahun 2025, senilai Rp608 miliar. Dengan rincian Rp291 miliar pajak dan retribusi daerah senilai Rp300 miliar lebih.

Diakui, OPD memiliki tantangan dalam memenuhi target. Diantaranya, terkendala sumber daya, sarana prasarana dan lain sebagainya. Pemkot Mataram memiliki komitmen kekurangan sumber daya maupun sarana-prasarana akan dilengkapi. Apalagi kata Sekda, ada penambahan pegawai dari pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian (PPPK). “Bisa juga didroping dari lama untuk membantu back up pekerjaan di OPD,” ujarnya.

Mantan Asisten II Setda Kota Mataram menegaskan, OPD yang tidak melampui target PAD akan menjadi bahan evaluasi kinerja.

Diketahui, realisasi PAD di triwulan I cukup signifikan yakni mencapai Rp134 miliar lebih atau 114 persen. Capaian ini dinilai signifikan dan dipastikan memenuhi target sampai akhir tahun 2025. Untuk pendapatan dari pajak Rp67 miliar dan retribusi daerah Rp67,1 miliar. (cem)

Gubernur NTB dan BHS Bahas Solusi Logistik Murah dan Cepat untuk NTB

0
Pertemuan Gubernur NTB, BHS dan PT. DLU membahas solusi logistik murah dan cepat untuk NTB(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, melakukan pertemuan intensif selama lebih dari tiga jam dengan Ir. H. Bambang Haryo Soekartono (BHS), anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, anggota Badan Legislasi DPR RI, Dewan Pakar DPP Gerindra, dan Ketua Dewan Penasehat DPD Gerindra Provinsi Jawa Timur. Pertemuan Jumat, 2 Mei 2025 ini fokus pada pembahasan solusi transportasi logistik yang lebih efisien dan murah untuk NTB.

Bambang Haryo Soekartono menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas upaya untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan transportasi logistik di NTB, terutama yang melibatkan PT. Dharma Lautan Utama (DLU).

“Kami membicarakan mengenai hal yang berhubungan dengan transportasi, terutama transportasi logistik, di mana gubernur menginginkan Nusa Tenggara Barat ini bisa di-cover oleh transportasi yang murah dan komoditas semua yang ada di NTB ini betul-betul bisa ter-cover oleh transportasi dengan cepat, jadi ini tidak hanya murah, tapi juga cepat,” ujar BHS.

BHS menambahkan bahwa tarif transportasi logistik dari Jawa ke NTB sudah relatif murah dibandingkan dengan rute serupa ke Kalimantan dan Sulawesi. Namun, Gubernur Iqbal terus berinovasi untuk mencari solusi yang lebih efektif dan efisien.

“Saya yang ada di DPR RI, akan mendukung semua langkah-langkah positif Gubernur NTB yang luar biasa penuh dengan kreativitas dan imajinasi untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di NTB. Jadi, ini kami akan dukung dari sisi DPR RI, dan dapat kami suarakan ke kementerian terkait. Tadi juga membicarakan mengenai pariwisata dan lain-lain yang berhubungan dengan komisi saya di DPR RI, jadi ini sudah in line, sudah bagus, semoga dengan kepemimpinan beliau NTB ini bisa berkembang jauh lebih pesat. Jadi ini yang akan kita dukung sepenuhnya,” tambahnya.

Asisten II Setda NTB, Lalu Moh. Faozal, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menambahkan bahwa kehadiran PT. DLU telah memberikan dampak positif bagi masyarakat NTB.

“Karena DLU ini sudah banyak sekali melayani rute-rute penting di NTB, lebar menuju ke Tanjung Perak oleh Kapal Kirana sudah sangat membantu masyarakat dan sudah sangat dirasakan. Sekarang cari tiket Kapal Kirana itu sudah susah banget dan ini adalah berkat kehadiran DLU di NTB, termasuk juga lintasan Kayangan Poto Tano,” ungkap Faozal.

Faozal juga menjelaskan bahwa salah satu fokus pembahasan adalah mengatasi mahalnya biaya transportasi logistik, terutama dalam pengiriman komoditas seperti sapi dan jagung.

“Keinginan Pak Gubernur itu begini, kita ini ada problem di logistik, belanja transport logistik kita kadang kala menjadi mahal. Dan baru-baru ini kita ada hiruk pikuk dengan kapal angkutan sapi. Itu masalah utamanya adalah transportasi. Nah, ini tadi yang coba kita urai, termasuk juga sekarang jagung. Jagung itu produksi melimpah di Sumbawa, tapi keluarnya itu ternyata kalau dengan truk darat mahal sekali. Nah, sudah disampaikan Pak Bambang, bahwa ada peluang untuk lebih efisien biaya pengirimannya dari laut. Ini yang sedang kita coba,” jelasnya.

Direktur Utama (Dirut) PT. Dharma Lautan Utama adalah Erwin H. Poedjono menambahkan, diskusi dengan Gubernur NTB terkait logistik menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah NTB. Ada beberapa usulan alternatif yang didiskusikan terkait hal tersebut.

“Untuk saat ini, PT. DLU sudah memberikan pelayanan terbaik dan harga logistik yang sangat murah untuk komoditas serta kegiatan usaha di NTB, sehingga hal ini harus bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh pelaku usaha,” kata Erwin.

Pertemuan ini menunjukkan komitmen kuat dari pemerintah NTB dan DPR RI untuk meningkatkan efisiensi logistik demi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.(bul)

Rupiah Menguat Seiring Perang Tarif AS-China Melunak

0
Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Analis Bank Woori Saudara Rully Nova mengatakan penguatan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi perang tarif antara China dengan Amerika Serikat (AS) yang melunak.

“Rupiah hari ini diperkirakan ditutup menguat di level Rp16.550-Rp16.450 dipengaruhi oleh sentimen global, yaitu mulai mendinginnya isu perang tarif seiring sikap China yang melunak dan membuka negosiasi dengan AS,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, sikap China yang membuka peluang dialog dengan AS karena masih sangat bergantung impor bahan baku dari industri di Negeri Paman Sam.

Selain itu, China juga sangat mengandalkan ekspor untuk bertumbuh mengingat sektor properti belum pulih pasca mengalami kejatuhan pada periode sebelumnya.

“Tidak ada pemenang dari perang tarif, yang ada boncos semuanya, baik AS maupun China,” kata Rully.

Dia memperkirakan akan tercipta hubungan baru yang resiprokal di bidang perdagangan dan investasi antara kedua negara tersebut.

Meninjau sentimen domestik, data inflasi yang cukup tinggi secara bulanan hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS), yakni 1,17 persen pada April 2025, mengindikasikan pola deflasi telah berakhir seiring sektor ekonomi berjalan pada jalur ekspansif.

“Masih cukup ruang buat BI (Bank Indonesia) untuk menurunkan suku bunga acuannya,” ujar dia.

Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari ini di Jakarta menguat sebesar 139 poin atau 0,84 persen menjadi Rp16.438 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.577 per dolar AS.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Jumat sore juga menguat ke level Rp16.493 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.679 per dolar AS. (ant)

Emas Antam pada Jumat Kembali Merosot, Kini Jadi Rp1,912 Juta Per gram

0
Harga Emas(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia Jumat 2 Mei 2025 mengalami penurunan sebesar Rp20.000 setelah sehari sebelumnya anjlok Rp33.000. Kini harga emas dibanderol Rp1.912.000 semula Rp1.932.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut turun ke angka Rp1.761.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Jumat:

– Harga emas 0,5 gram: Rp1.006.000.

– ⁠Harga emas 1 gram: Rp1.912.000.

– ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.764.000.

– ⁠Harga emas 3 gram: Rp5.621.000.

– ⁠Harga emas 5 gram: Rp9.335.000.

– ⁠Harga emas 10 gram: Rp18.615.000.

– ⁠Harga emas 25 gram: Rp46.412.000.

– ⁠Harga emas 50 gram: Rp92.745.000.

– ⁠Harga emas 100 gram: Rp185.412.000.

– ⁠Harga emas 250 gram: Rp463.265.000.

– ⁠Harga emas 500 gram: Rp926.320.000.

– ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.852.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Menteri PKP Tegaskan Rumah Subsidi Hanya untuk Hunian Pertama Bagi MBR

0
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan rumah subsidi tidak boleh dimiliki oleh orang kaya, namun diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Saya tegaskan rumah subsidi itu bukan untuk orang kaya. Tidak boleh ya. Tapi rumah subsidi itu untuk rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah,” ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Kementerian PKP akan memastikan bahwa rumah subsidi tepat sasaran misalnya untuk rumah pertamanya MBR sesuai peraturan yang ditetapkan pemerintah.

Ara akan meminta jajarannya dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk mengecek apakah rumah subsidi yang ada telah benar-benar dihuni oleh pemiliknya atau tidak.

Pasalnya dari hasil kunjungan kerjanya ke lapangan banyak rumah-rumah subsidi yang tidak dihuni pemiliknya dan kondisinya juga tidak layak huni.

Lebih lanjut, Ara menyatakan telah menetapkan Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 yang mengatur batas penghasilan MBR yang boleh memiliki rumah subsidi. Hal itu akan memperluas jangkauan akses masyarakat sekaligus mendorong pasar perumahan di Indonesia.

“Kami mengucapkan terimakasih atas kerja keras BP Tapera dan Bank penyalur KPR FLPP karena semakin banyak masyarakat yang bisa memiliki rumah layak huni. Tahun ini kami menargetkan sebanyak 220.000 rumah subsidi untuk masyarakat dan akan terus kami upayakan kuotanya bisa bertambah lagi,” katanya.

Ara menyatakan akan terus berusaha melaksanakan perintah Presiden Prabowo Subianto agar Program 3 Juta Rumah bisa terlaksana dengan melibatkan semua pihak.

Untuk itu, Kementerian PKP akan berkolaborasi dengan berbagai Kementerian seperti Kementerian Ketenagakerjaan untuk rumah buruh, Kementerian Pertanian untuk rumah petani, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk rumah wartawan, Kementerian Pendidikan Dasar untuk rumah guru dan Kementerian Kesehatan untuk rumah bagi tenaga kesehatan, bidan dan perawat.

“Kami tidak melaksanakan groundbreaking tapi langsung menyerahkan kunci rumah subsidi untuk MBR,” ujar Ara. (ant)

Rentan Layoff, Menaker Harap Satgas PHK Bisa Lindungi Pekerja Media

0
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli berharap jika Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) sudah siap, nantinya dapat melindungi para pekerja media.

Melihat fenomena yang terjadi belakangan ini, Menaker mengakui bahwa para awak media merupakan sektor pekerja yang cukup rentan untuk diputus hubungan kerjanya.

“Tentunya kita prihatin, karena kita berharap media ini bisa tumbuh. Saya berharap nanti kalau Satgas PHK yang sudah jelas dan taktis, yang segera di-launch, (dapat) melihatnya sebagai PR (pekerjaan rumah, red), bahwa media adalah salah satu sektor yang cukup rentan terhadap PHK,” kata Menaker Yassierli saat ditemui di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa untuk mewujudkan hal ini, diperlukan kerja sama lintas kementerian. Untuk pekerja media, lanjut Menaker, dibutuhkan pula keikutsertaan kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

“Ini butuh kolaborasi lintas kementerian. Ini tidak hanya Kemnaker saja, tentunya (untuk sektor media), ada Komdigi dan seterusnya. Nanti kita lihat bersama,” kata Menaker Yassierli.

Ia menegaskan bahwa para pekerja media memiliki peran penting dalam kehidupan bernegara dan berdemokrasi, sehingga baik perusahaan media maupun para pekerja di dalamnya juga harus diperhatikan kesejahteraannya secara berkelanjutan.

“Yang jelas kami melihat media itu penting dan harus berkembang di Indonesia. Karena media itu sarana edukasi,” ujar Yassierli.

Di sisi lain, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dalam keterangannya pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025, Kamis 1 Mei 2025, menyoroti bagaimana pekerja media rentan akan PHK sepihak dan upah rendah.

Ketua Umum AJI Indonesia Nany Afrida menilai, gelombang PHK seakan terus memburu para buruh media seiring dengan pengaruh disrupsi digital membuat perusahaan media kehilangan pemasukan iklan, yang beralih ke media sosial.

Di sisi lain, kemudahan teknologi digital seolah menggeser tenaga jurnalis untuk memproduksi informasi.

AJI Indonesia pun meminta pemerintah menjaga ekosistem bisnis media agar sehat, independen, dan tidak partisan; mengajak buruh media untuk berserikat di perusahaannya atau lintas perusahaan untuk menaikkan posisi tawar.

Lebih lanjut, meminta Dewan Pers dan pemerintah membuat sistem pengawasan guna mencegah dan menghentikan eksploitasi buruh media; mendesak DPR merevisi UU Ketenagakerjaan; dan mendesak perusahaan media memberikan kompensasi yang laik bagi jurnalis yang mengalami pemutusan hubungan kerja. (ant)

Warga Kecamatan Sikur Lombok Timur Mendapat Sosialisasi Program MBG dari Tim Badan Gizi Nasional

0
Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Tim makan bergizi gratis yang tergabung dalam Badan Gizi Nasional (BGN) gelar sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kamis, 1 Mei 2025. Sosialisasi MBG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi kasus stunting dan meningkatkan asupan gizi masyarakat.

Kegiatan sosialisasi ini berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Sikur, Lombok Timur. Sosialisasi dengan mengangkat tema bersama mewujudkan generasi sehat Indonesia ini diikuti oleh 300-an peserta yang merupakan warga setempat.

Acara sosialisasi program MBG dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar, Sesdep Prokerma Lalu Muhammad Iwan, Camat Sikunir Saharudin, dan Anggota DPRD Lombok Sahabudin.

Kedatangan tim Badan Gizi Nasional disambut antusias oleh warga dan tokoh masyarakat setempat sebagai langkah nyata menuju peningkatan kesejahteraan dan gizi masyarakat, sejalan dengan visi menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam sambutannya, Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah mengalokasikan anggaran besar untuk memastikan program MBG berjalan optimal.

Ia juga mendorong masyarakat Kecamatan Sikur untuk segera mendaftar sebagai mitra SPPG agar manfaat program ini dapat dirasakan sesegera mungkin.

“SPPG yang beroperasi akan menyerap hingga 50 tenaga kerja dan mampu menyediakan 3.000 porsi makanan bergizi setiap hari,” ujarnya.

Lebih lanjut, Muazzim juga menambahkan bahwa pemerintah desa dapat mengalokasikan hingga 20% dana desa untuk mendukung program ini, sejalan dan sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat.

Sosialisasi program MBG ini juga bertujuan guna memperluas pemahaman masyarakat tentang MBG.

Masyarakat Lombok Timur menunjukkan antusiasme tinggi untuk segera menikmati manfaat MBG, terutama bagi balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil dan menyusui.

“Melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, program MBG diharapkan menjadi fondasi kuat dalam menyiapkan generasi sehat, cerdas, dan berdaya saing di masa depan,” jelas Muazzim.

Kemudian Camat Sikunir, Saharudin juga menyampaikan bahwa selama ini masih terdapat banyak kesimpangsiuran informasi terkait program MBG di wilayahnya.

“Dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat mendapatkan edukasi yang jelas dan transparan mengenai manfaat serta pelaksanaan MBG,” ungkap Saharudin.
Ia juga menekankan pentingnya keberadaan program ini dalam menekan angka stunting dan menggerakkan roda ekonomi lokal melalui keberadaan Sentra Pangan Program Gizi (SPPG).

Sementara itu, Sesdep Prokerma Lalu Muhammad Iwan menjelaskan bahwa saat ini sudah beroperasi 30 SPPG di NTB dan akan bertambah menjadi 35 pada 5 Mei 2025.

Ia menekankan bahwa MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi, tetapi juga menjadi lokomotif ekonomi kerakyatan dengan menyerap tenaga kerja lokal dan memberdayakan UMKM seperti toko, bumdes, dan supplier bahan pangan.

Program MBG juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Badan Gizi Nasional akan menjalin kerja sama dengan petani, peternak, dan nelayan setempat untuk memasok bahan baku makanan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Setiap harinya, ribuan porsi makanan disiapkan di dapur yang dikelola oleh tenaga kerja dari masyarakat sekitar.(r)