Beranda blog Halaman 314

Pemkab Lotim Siapkan Paket Ramadan Rp30 Miliar untuk 198.000 Warga Miskin

0
H. Haerul Warisin (suarantb.com/rus)

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) mengalokasikan dana sebesar Rp30 miliar untuk bantuan sosial berupa paket Ramadan bagi masyarakat miskin. Bupati Lotim, H. Haerul Warisin, menargetkan penyaluran bantuan tersebut rampung sebelum Hari Raya Idulfitri.

“Bantuan paket Ramadan ini diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Sekarang sudah jelas sasarannya, yaitu warga kurang mampu. Ini juga diharapkan bisa menekan laju inflasi setelah kita bagikan,” ujarnya saat ditemui di pendopo Bupati Lotim, Senin (2/3/2026).

Ia merinci, paket sembako yang disalurkan akan berisi beras sebanyak 5 kilogram, ditambah gula, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya. Dengan total anggaran Rp30 miliar, pemerintah menargetkan bantuan menjangkau sekitar 198.000 kepala keluarga (KK) penerima manfaat.

“Jumlah penerimanya sekitar 198.000 KK. Mereka yang masuk dalam data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan prioritas lainnya. Saya minta agar penerima bisa lebih banyak, tetapi komposisi isi paketnya disesuaikan. Misalnya beras dikurangi sedikit dari tahun sebelumnya, namun tetap ada gula, minyak, dan lainnya,” jelasnya.

Terkait jadwal pasti pendistribusian, Bupati menyerahkan sepenuhnya kepada dinas teknis. Ia memastikan bahwa secara administratif dan anggaran, program tersebut sudah siap dijalankan.

“Pendistribusiannya kapan, tanyakan ke dinas terkait. Saya tidak mengurus teknis lapangan. Yang penting anggaran dan paketnya sudah siap,” tegasnya.
Diharapkan, bantuan ini dapat meringankan beban warga kurang mampu selama bulan suci Ramadan serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di pasaran. Pemkab Lotim juga mengimbau agar proses penyaluran berjalan tepat sasaran dan transparan.

Ketua Komisi III DPRD Lotim, Amrul Jihadi berharap pemberian paket sembako Ramadan yang sudah mendapat persetujuan dewan itu dapat menekan laju inflasi. Diketahui di tengah lonjakan harga selama bulan suci Ramadan. “Jangan sampai setelah digelontorkan dana besar ini membuat kita tetap inflasi,'” harapnya.

Lonjakan harga sejumlah komoditi pangan, seperti cabai dikhawatirkan memicu inflasi. Diketahui, Lotim pernah menjadi daerah dengan lonjakan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi se Indonesia. Bantuan yang disalurkan diminta dewan tepat sasaran menyentuh masyarakat, sehingga tidak terlalu para dampak negatif yang dirasakan akibat lonjakan harga. (rus)

Wakaf Ayam Petelur MIM Foundation Sukses, Mulai Berdampak Untuk Ekonomi dan Beasiswa untuk Masyarakat Kurang Mampu

0
Wakaf Ayam Petelur Tembus 6.000 Populasi, Intens Produksi Telur Omega-3
Romi Saefudin (paling kanan) di kandang wakaf ternak ayam petelur di Lelede, Lombok Barat

Mataram (ekbisntb.com) – Program wakaf produktif yang dikelola Lembaga Amil Zakat Metro Insan Mulia (LAZ MIM) Foundation menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga Februari 2026, populasi ayam petelur dalam program ini telah mencapai 6.000 ekor, meningkat dari sekitar 2.000 ekor saat awal pengembangan pada Maret 2025.

Ketua LAZ MIM Foundation, Romi Saefudin, mengungkapkan peningkatan populasi terjadi secara bertahap dengan dukungan para wakif dan mitra. Saat ini, sekitar 80 persen ayam telah memasuki fase produktif, dengan usia 18 hingga 22 minggu dan aktif bertelur.

“Dari total 6.000 ekor, yang sudah produksi sekitar 5.500 butir telur per hari,” ujarnya, Selasa, 3 Maret 2026.

Telur yang dihasilkan terdiri dari dua jenis, yakni telur reguler dan telur Omega 3. Untuk telur omega 3, jumlah produksinya berkisar antara 500 hingga 1.000 butir per hari, menyesuaikan permintaan pasar. Sebelumnya produksi sempat menyentuh 2.000 butir per hari, namun dikurangi karena tingginya serapan telur reguler di pasar sebagai dampak kebutuhan telur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Telur Omega-3 sendiri menjadi salah satu yang favorit karena dianggap punya nutrisi yang melimpah.

telur omega-3 dan telur biasa didapat dari ayam yang dibudidayakan dengan cara yang sama. Namun, pakan yang diberikan untuk ayam yang menghasilkan telur omega 3 dan ayam yang menghasilkan telur biasa tidak sama. Inilah yang membuat adanya perbedaan pada telur omega 3 dan telur biasa.

Manfaat-manfaatnya antara lain, meningkatkan kesehatan otak, termasuk kemampuan berpikir, konsentrasi, mengingat, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah

Menurunkan risiko penyakit terkait otak, seperti penyakit Alzheimer. Mengurangi kadar trigliserida dan mencegah pembekukan darah, sehingga risiko terjadinya penyakit jantung dapat menurun. Mengurangi gejala ADHD pada anak. Memperkuat imunitas tubuh. Menurunkan risiko terkena gangguan mental, seperti depresi dan gangguan kecemasan. Karena itulah Telur Omega-3 ini banyak diminati.

Lanjut Romi, seluruh usaha peternakan ini dikelola dengan skema wakaf produktif. Artinya, modal pokok wakaf tidak boleh berkurang dan harus terus berputar. Hasil penjualan telur diputar kembali sebagai modal usaha, sementara keuntungan dialokasikan untuk program sosial.

“Skemanya ada dua, komersial dan sosial. Dari keuntungan itu sebagian dikembalikan untuk pengembangan usaha, dan sebagian lagi untuk program pengentasan kemiskinan,” jelasnya.

Total dana wakaf yang saat ini dikelola mencapai sekitar Rp975 juta, di luar aset kandang yang menggunakan skema kerja sama pemanfaatan lahan. Dana wakaf dihimpun melalui mekanisme offline maupun online, termasuk melalui platform “Satu Wakaf Indonesia” Bank Indonesia.

Dari hasil pengelolaan tersebut, pada awal 2026 program ini mulai mencatat keuntungan. Selama tiga bulan terakhir, sekitar Rp18,4 juta telah dialokasikan untuk program sosial, di antaranya bantuan bagi masyarakat sekitar lokasi peternakan dan beasiswa untuk 20 siswa tingkat SMP yang berasal dari keluarga kurang mampu. Beasiswa tersebut diberikan dalam bentuk bantuan rutin bulanan.

Romi menegaskan, model wakaf produktif ini dirancang agar mampu memberikan dampak ekonomi berkelanjutan, bukan sekadar bantuan sesaat. Selain membuka lapangan kerja di peternakan, program ini juga berpotensi dikembangkan lebih jauh, termasuk produksi pakan omega 3 bagi peternak lain, meski masih dalam tahap kajian terkait aspek perizinan.

“Aturan wakaf mengatur bahwa ada persentase keuntungan yang harus kembali ke masyarakat dalam bentuk program sosial. Itu yang kami jalankan. Jadi wakaf ini bukan hanya menjaga aset, tapi juga menggerakkan ekonomi dan membantu yang membutuhkan,” demikian Romi.(bul)

Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga, OJK Perkuat Penegakan Hukum dan Berantas Judi Online

0
Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Februari 2026
Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Februari 2026

Jakarta (ekbisntb.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) nasional tetap terjaga meski berada di tengah dinamika geopolitik global yang meningkat di awal tahun 2026. Dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) pada 25 Februari 2026, OJK menegaskan komitmennya untuk memperkuat integritas sistem keuangan melalui langkah-langkah pengawasan ketat dan penegakan hukum yang tegas.

Kondisi Ekonomi dan Pasar Modal Perekonomian Indonesia menunjukkan pertumbuhan solid sebesar 5,11 persen sepanjang tahun 2025. Di pasar modal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada level 8.235,49 pada akhir Februari 2026. Meskipun terdapat volatilitas akibat konflik di Timur Tengah, OJK terus berkoordinasi dengan Self-Regulatory Organization (SRO) untuk mengambil langkah kebijakan yang diperlukan guna menjaga kepercayaan investor.

Hingga Februari 2026, jumlah investor di pasar modal telah tumbuh menjadi 22,88 juta orang. Hal ini diikuti oleh penghimpunan dana korporasi yang mencapai Rp39,09 triliun melalui berbagai Penawaran Umum.

Sektor Perbankan dan Kredit BNPL Industri perbankan mencatatkan kinerja positif dengan pertumbuhan kredit sebesar 9,96 persen secara tahunan (yoy) menjadi Rp8.557 triliun per Januari 2026. Menariknya, produk kredit Buy Now Pay Later (BNPL) atau “paylater” di perbankan tumbuh signifikan sebesar 20,15 persen (yoy) dengan total baki debet mencapai Rp27,1 triliun dan melibatkan 31,23 juta rekening.

Tindakan Tegas: Pencabutan Izin BPR dan Pemblokiran Rekening Judi Online

Sebagai bagian dari perlindungan konsumen dan penegakan ketentuan, OJK mengambil tindakan tegas dengan mencabut izin usaha tiga Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sepanjang awal tahun 2026, yaitu:

  1. PT BPR Prima Master Bank di Surabaya (27 Januari 2026).
  2. Perumda BPR Bank Cirebon (9 Februari 2026).
  3. PT BPR Kamadana di Bangli, Bali (18 Februari 2026).

Selain itu, dalam upaya memberantas judi online, OJK telah meminta perbankan untuk memblokir sekitar 32.556 rekening berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Bank juga diminta melakukan penutupan rekening yang identitasnya sesuai dengan data kependudukan pelaku serta menerapkan Enhance Due Diligence (EDD).

Sanksi di Pasar Modal OJK juga tidak segan menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp23,63 miliar kepada 33 pihak di bidang pasar modal selama Februari 2026. Beberapa perusahaan seperti PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL), PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA), dan PT Indo Pureco Pratama Tbk (IPPE) beserta pihak terkait dikenakan sanksi denda dan pembekuan izin usaha karena berbagai pelanggaran.

Inovasi dan Aset Kripto Di sektor teknologi, OJK mencatat peningkatan jumlah konsumen aset kripto yang mencapai 20,70 juta orang per Januari 2026. OJK terus memantau perkembangan ini melalui mekanisme regulatory sandbox untuk memastikan inovasi teknologi sektor keuangan tetap aman bagi masyarakat.

Dengan langkah-langkah ini, OJK optimistis ketahanan sektor jasa keuangan akan tetap kuat dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional sepanjang tahun 2026. (r)

Indosat Pastikan Jaringan Aman dan Stabil di NTB Selama Ramadan 2026, Antisipasi Lonjakan Trafik Hingga 23%

0
Indosat memastikan Ramadan dan Idulfitri 2026 berjalan lebih nyaman, lebih aman, dan tetap nyambung. Lonjakan trafik tertinggi terjadi di Lombok Tengah, Lombok Timur, Bima, Flores Timur, dan Kota Kupang dengan prediksi puncak mencapai 15-23%.
Indosat memastikan Ramadan dan Idulfitri 2026 berjalan lebih nyaman, lebih aman, dan tetap nyambung. Lonjakan trafik tertinggi terjadi di Lombok Tengah, Lombok Timur, Bima, Flores Timur, dan Kota Kupang dengan prediksi puncak mencapai 15-23%.

Lombok (ekbisntb.com) – Menyambut bulan suci Ramadan dan Idulfitri 1447 H, Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) melalui kampanye #LebihBaikIndosat memastikan kesiapan infrastruktur jaringan yang andal di wilayah Nusa Tenggara, khususnya Lombok dan Sumbawa. Langkah ini diambil untuk menjamin kelancaran komunikasi masyarakat selama momen silaturahmi.

Khusus di wilayah Nusa Tenggara, Indosat memprediksi akan terjadi lonjakan trafik data yang cukup signifikan. Titik lonjakan tertinggi diperkirakan menyasar wilayah Lombok Tengah, Lombok Timur, Bima, Flores Timur, hingga Kota Kupang, dengan kenaikan trafik mencapai 15% hingga 23%.

EVP-Head of Circle Java Indosat Ooredoo Hutchison, Fahd Yudhanegoro, menegaskan bahwa penguatan jaringan dilakukan di titik-titik keramaian dan jalur mudik utama.

“Penguatan jaringan kami lakukan untuk memastikan pelanggan tetap lancar berkomunikasi tanpa gangguan, baik di kota besar maupun daerah tujuan mudik,” ujar Fahd dalam keterangan resminya, Selasa (3/3/2026).

Indosat memastikan Ramadan dan Idulfitri 2026 berjalan lebih nyaman, lebih aman, dan tetap nyambung. Lonjakan trafik tertinggi terjadi di Lombok Tengah, Lombok Timur, Bima, Flores Timur, dan Kota Kupang dengan prediksi puncak mencapai 15-23%.

Inovasi Anti-Scam Berbasis AI

Selain fokus pada stabilitas sinyal, Indosat juga memperkuat aspek keamanan digital bagi pelanggannya di NTB melalui teknologi AIvolusi5G.

Melalui brand IM3, diluncurkan fitur SATSPAM+ (Satuan Anti Scam dan Spam Plus). Inovasi ini diklaim sebagai perlindungan WhatsApp Call pertama di Indonesia yang mampu mendeteksi potensi penipuan digital secara real-time. Fitur ini menjadi krusial mengingat tren kejahatan siber yang kerap meningkat selama bulan Ramadan.

Indosat memastikan Ramadan dan Idulfitri 2026 berjalan lebih nyaman, lebih aman, dan tetap nyambung. Lonjakan trafik tertinggi terjadi di Lombok Tengah, Lombok Timur, Bima, Flores Timur, dan Kota Kupang dengan prediksi puncak mencapai 15-23%.
Indosat memastikan Ramadan dan Idulfitri 2026 berjalan lebih nyaman, lebih aman, dan tetap nyambung. Lonjakan trafik tertinggi terjadi di Lombok Tengah, Lombok Timur, Bima, Flores Timur, dan Kota Kupang dengan prediksi puncak mencapai 15-23%.

Paket Khusus Ramadan dan Program Sosial

Untuk mendukung kebutuhan data yang tinggi, Indosat menghadirkan berbagai pilihan paket:

  • IM3: Paket kuota besar hingga 300GB yang sudah termasuk perlindungan SATSPAM+.
  • Tri: Kampanye #PilihanBijak dengan paket 65GB seharga Rp100.000 yang dilengkapi perlindungan AI Anti Spam.
  • Indosat HiFi Air: Perangkat internet portabel yang bisa dibawa saat mudik, tersedia dalam versi 4G maupun 5G.

Tak hanya soal bisnis, Indosat juga menjalankan program CSR bertajuk “Indosat Berkah Ramadan – Surau Berdaya”. Program ini bertujuan merevitalisasi surau dan mushola agar lebih nyaman digunakan sebagai pusat kegiatan ibadah dan pemberdayaan masyarakat selama bulan suci.

“Melalui penguatan jaringan dan inovasi perlindungan digital, kami ingin menghadirkan Ramadan yang lebih nyaman, aman, dan bermakna bagi seluruh pelanggan,” tutup Fahd. (r/fan)

Bendungan Batujai Jadi “Hub Seaplane”, PT AMAN Siap Investasi hingga Rp450 Miliar

0
Bendungan Batujai Jadi “Hub Seaplane”, PT AMAN Siap Investasi hingga Rp450 Miliar
Bendungan Batujai akan menjadi lokasi hub seaplane yang dikelola PT AMAN. Kesepakatan kerja sama pun sudah ditandatangani dengan Pemkab Loteng akhir pekan kemarin. (suarantb.com/kir)

Praya (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah menandatangani kerja sama dengan PT Abadi Mega Angkutan Nusantara (AMAN) untuk pengembangan Bendungan Batujai sebagai Hub Seaplane di NTB, akhir pekan kemarin. Fasilitas tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada bulan Juni 2026 mendatang.

Di tahap awal, PT AMAN akan mendatangkan dua unit seaplane dan ada potensi bertambah hingga 10 unit sampai lima tahun kedepan. Kehadiran fasilitas seaplane tersebut diharapkan memberikan opsi transportasi udara yang nyaman bagi wisata. Sekaligus memberikan kecepatan bagi wisatawan yang memiliki waktu terbatas untuk berwisata.

“Seaplane ini rencananya akan mulai beroperasi di bulan Juni mendatang untuk mendukung berbagai event internasional di daerah ini. Khususnya di Sirkuit Internasionla Mandalika. Sekaligus menghadirkan wisatawan berkelas dunia,” ungkap Presiden Direktur PT AMAN Michael Nicholas, dalam keterangan, Minggu (1/3/2026).

Guna mendukung operasional Seaplane tersebut, PT AMAN akan membangun berbagai fasilitas pendukung di kawasan Bendungan Batujai. Seperti hanggar pesawat dan fasilias penunjang lainnya dengan nilai investasi awal sebesar Rp450 miliar.

Hadirnya berbagai fasilitas penunjang tersebut tentunya akan mendorong terbukanya lapangan kerja bagi banyak lulusan di bidang pariwisata, hospitality restaurant dan resort hingga serta pelaku UMKM. “Pengalaman internasional menunjukkan bahwa konektivitas seaplane dapat menjadi katalis transformasi ekonomi,” ujarnya.

Seperti yang terjadi di Maladewa, kehadiran seaplane menjadi fondasi lahirnya sebuah ekosistem pariwisata kelas dunia. Dengan begitu, Maladewa kini mampu menghasilkan devisa hingga sekitar USD 5 miliar devisa setiap tahun. Dan, mampu mempekerjakan sekitar 60.000 tenaga kerja serta menjadi industri ekspor terbesar bagi negara kepulauan tersebut.

Terkait kesiapan Bendungan Batujai, Bupati Loteng H. Lalu Pathul Bahri, S.I.P.,M.A.P., menegaskan sangat siap. Pemkab Loteng dalam hal ini juga sangat mendukung rencana investasi di salah satu bendungan terbesar di NTB tersebut. “Hadirnya investasi ini diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi daerah. Berupa pertumbuhan dan pergerakan ekonomi masyarakat,” sebutnya.

Ia menegaskan, rencana penempatan seaplane tersebut sudah melalui proses kajian yang matang. Termasuk terkait dampak lingkungannya dan soal keberadaan nelayan diwilayah tersebut. “Semua sudah dikaji dan di analisis dampaknya,” tandas Ketua DPD Partai Gerindra NTB ini. (kir)

DPRD Lombok Barat Sambut Baik Penyesuaian Tarif PAM Giri Menang

0
DPRD Lombok Barat Sambut Baik Penyesuaian Tarif PAM Giri Menang
Wakil Ketua DPRD Lobar bersama Komisi II DPRD Lobar usai sosialisasi kenaikan tarif dari Dirut PT PAM Giri Menang, Sudirman dan manajemen, Senin (2/3/2026). (suarantb.com/her)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Perusahaan Air Minum (PAM) Giri Menang melakukan penyesuaian tarif air untuk golongan dasar dan penuh. Penyesuaian tarif ini berlaku per 1 Maret 2026, sehingga sebulan setelahnya, tepatnya pada 1 April 2026, pelanggan PAM Giri Menang mulai membayar dengan tarif baru. Penyesuaian tarif ini berlaku hanya kepada pelanggan golongan II, III, dan IV. Yaitu pelanggan rumah tangga dan instansi serta niaga.

Untuk pelanggan rumah tangga, kenaikan tarif mencapai 8,5 persen atau Rp300 sampai Rp750 per kubik. Semula pelanggan membayar sekitar Rp50 ribu per bulannya, naik menjadi sekitar Rp54 ribu. Kenaikan tarif ini pun mendapatkan dukungan dari lapangan DPRD. Seperti diungkap Wakil Ketua DPRD Lobar, H. Abubakar Abdullah, bahwa pihaknya mendukung langkah penyesuaian tarif ini dengan beberapa hal yang dipastikan ke pihak PAM Giri Menang.

Pihaknya ingin memastikan tiga hal dalam kenaikan tarif PAM Giri Menang ini. Pertama, sesuai regulasi yang ada. Seperti ada SKB Bupati dengan Wali Kota, kemudian ada batas tarif yang ditentukan oleh provinsi dalam hal ini Gubernur NTB. Karena ini menyangkut kebijakan, maka tarif ini disosialisasikan. PAM Giri Menang pun sudah melakukan sosialisasi, termasuk ke DPRD sesuai regulasi yang ada. “Mereka sudah melakukan proses itu sesuai dengan regulasi yang ada,” ujarnya selepas sosialisasi tarif PAM di Aula DPRD Lobar, Senin, 2 Maret 2026.

Kedua, Komisi II memastikan penyesuaian tarif ini tidak boleh berlaku untuk masyarakat berpenghasilan rendah. “Itu dulu kami tegaskan, boleh naik tarif tapi jangan masyarakat berpenghasilan rendah juga ikut disesuaikan,” tegasnya.

Penyesuaian tarif ini tidak berlaku bagi pelanggan yang MBR. Ketiga, dengan penyesuaian tarif ini, ia juga menekankan agar dibarengi dengan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Keluhan pelanggan betul-betul ditindaklanjuti dan diperhatikan.

Selain itu, keempat, sebagai BUMD melalui pengelolaan yang baik bisa berkontribusi bagi daerah berupa dividen. Bicara kontribusi ke daerah melalui dividen, tahun lalu mencapai Rp13 miliar, ketika kebijakan penyesuaian tarif ini diproyeksikan oleh PT PAM bisa mencapai Rp15 miliar. “Diproyeksikan naik sekitar Rp2 miliar,” sebutnya.

Sementara itu, Direktur Utama PAM Giri Menang, H. Sudirman mengatakan, penyesuaian ini dilakukan setelah berbagai pertimbangan. Di antaranya pemenuhan pemulihan biaya pokok produksi, peningkatan investasi jaringan, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) air minum. Termasuk dengan mempercepat penanganan berbagai keluhan dan aduan masyarakat yang selama ini terkendala pembiayaan.

“Tidak hanya untuk perusahaan, tapi bagaimana supaya keluhan-keluhan atau aduan-aduan masyarakat, kekurangan kami yang memang solusinya membutuhkan biaya, itu bisa cepat kami tuntaskan,” ujarnya.

Menurutnya, penyesuaian tarif ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum. Dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 100.3.3.1497 Tahun 2025 tentang Besaran Tarif Batas Bawah dan Batas Atas Air Minum Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Barat Tahun 2026.

Adapun jenis tarif PAM Giri Menang dibagi dalam tiga golongan, yaitu tarif rendah, dasar, dan penuh. Sejak berlakunya penyesuaian tarif ini, golongan pelanggan tarif rendah kini membayar Rp2.750 per meter kubik. Tarif dasar senilai RpRp4.450 ribu, dan tarif penuh senilai Rp8.650. Sementara, tarif kesepakatan yaitu Rp26.550 per meter kubik.

“Sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok sosial. PAM Gir Menang mengambil kebijakan untuk tidak melakulan penyesuaian tarif pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah,” katanya.

Lebih jauh, penyesuaian tarif ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas perusahaan dalam mengembangkan jaringan distribusi air bersih ke wilayah-wilayah yang belum terlayani. Biaya pengembangan jaringan dinilai cukup besar, sementara kebutuhan masyarakat terhadap akses air bersih terus meningkat. Penyesuaian tarif ini pun telah selesai disosialisasikan di Kota Mataram dan Lobar dengan mengundang lurah, camat, DPRD kota dan DPRD Lobar. “Terakhir kami di sini kami diterima oleh DPRD Lobar,” imbuhnya. (her)

Gunakan Produk UMKM Lokal

0
Gunakan Produk UMKM Lokal
Hj. Baiq Mirdiati. (Suara NTB/dok)

HJ Baiq Mirdiati, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, mendorong agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Mataram benar-benar memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal serta memperketat pengawasan kualitas gizi makanan yang disajikan kepada anak-anak.

Menurutnya, program MBG yang saat ini berjalan di Mataram seharusnya menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian masyarakat setempat, bukan justru membuka ruang bagi produk-produk dari luar daerah.

Mirdiati menegaskan bahwa bahan makanan dalam program MBG, terutama makanan ringan, seharusnya dipasok oleh UMKM dan Industri Kecil Menengah (IKM) lokal. Ia menyoroti masih adanya penggunaan produk luar daerah, seperti makanan ringan kemasan pabrikan, yang dinilai berpotensi mematikan usaha masyarakat setempat.

Ia mencontohkan, untuk menu utama seperti ayam dan nasi, sebagian besar sudah menggunakan bahan dari lokal. Namun, untuk makanan ringan tambahan, sejumlah dapur penyedia MBG masih menggunakan produk dari luar.

Padahal, kata dia, Kota Mataram memiliki beragam makanan khas dan produk olahan lokal yang bisa dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan program tersebut. Dengan ribuan porsi yang diproduksi setiap hari, permintaan yang stabil dari program MBG diyakini dapat mendorong pertumbuhan UMKM secara signifikan.

“Kalau semua dapur MBG berjalan sesuai arahan menggunakan produk lokal, UMKM kita akan berkembang pesat. Ini kesempatan besar bagi masyarakat,” tegasnya.

Selain soal pemberdayaan ekonomi, politisi Partai Gerindra ini juga menekankan pentingnya peran ahli gizi dalam setiap dapur MBG. Ia mengingatkan agar pengawasan tidak dilakukan sekadar formalitas, melainkan benar-benar memastikan kualitas dan kandungan gizi makanan sesuai standar.

Menurutnya, setiap bahan makanan yang masuk ke dapur harus melalui proses pengecekan sebelum dikemas dan didistribusikan kepada anak-anak. Ia menyoroti adanya laporan masyarakat terkait temuan makanan yang kurang layak, seperti adanya ulat pada bahan tertentu.

Ia menilai, keberadaan tenaga gizi dalam program MBG merupakan bagian penting dari upaya pemerintah meningkatkan kesehatan anak-anak, termasuk dalam menekan angka stunting. Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari bahan baku hingga makanan siap saji.

Mirdiati berharap, dengan pelaksanaan MBG yang sesuai standar gizi, angka stunting di Kota Mataram dapat ditekan. Program ini, menurutnya, merupakan langkah strategis pemerintah dalam memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup, seperti telur, tempe, tahu, ayam, dan susu.

Ia menambahkan, asupan gizi yang baik tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga pada konsentrasi dan kemampuan belajar anak. Dengan menu yang tepat dan bergizi, anak-anak diharapkan lebih fokus saat menerima pelajaran di sekolah.

“Program ini sangat bagus untuk menyehatkan anak-anak dan mengurangi angka stunting. Tinggal bagaimana kita semua mengawasi dan menjalankannya dengan benar,” kata anggota dewan tiga periode ini. (fit)

Tunggu SE Kemenaker, THR Pekerja Dibayarkan H-7 Lebaran

0
 H. Miftahurrahman. (Ekbis NTB /cem)

Mataram (ekbisntb.com) – Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, masih menunggu surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) Republik Indonesia terkait pembayaran tunjangan hari raya (THR) pekerja. Idealnya THR dibayarkan H-7 lebaran.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram H. Miftahurrahman menjelaskan, pihaknya masih menunggu surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja RI perihal pembayaran THR pekerja. Pengusaha yang memiliki pekerja harus menindaklanjuti surat edaran tersebut. “Kami secara tertulis belum menerima surat edaran dari pemerintah pusat maupun provinsi, tetapi kita meminta pengusaha untuk membayar THR pekerja,” terangnya ditemui pada, Senin (2/3/2026).

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016. Peraturan tersebut dengan tegas menyatakan bahwa THR wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja paling lambat tujuh hari (H-7) sebelum hari raya keagamaan.

Miftah menegaskan, pembayaran THR seperti tahun-tahun sebelumnya H-7 lebaran. “Untuk saat ini, kita belum tahu bagaimana mekanisme dan lain sebagainya. Kita menunggu secara resmi,” ujarnya.

Pihaknya akan membuka posko pengaduan THR di Kantor Disnaker Kota Mataram di Jalan Gajahmada, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela. Petugas dari Bidang Hubungan Industrial akan menangani pengaduan pekerja. Akan tetapi, ia meminta pekerja yang tidak mendapatkan haknya melapor agar segera ditindaklanjuti. “Kita minta pekerja melapor saja,” katanya.

Untuk besaran THR diterima pekerja disesuaikan dengan masa kerja. Artinya, tunjangan hari raya keagamaan diberikan proporsional. Pekerja denga masa kerja lebih dari 12 bulan, maka akan mendapatkan THR dihitung satu kali gaji. (cem)

Jelang GP Indonesia, Tim MGPA Matangkan Persiapan dengan FIM di Thailand

0

Praya (ekbisntb.com) – Gelaran Grand Prix Indonesia (GP) di Pertamina Mandalika International Circuit memang baru akan berlangsung pada bulan Oktober 2026 mendatang. Namun persiapan sudah mulai dilakukan Mandalika Grand Prix Association (MGPA) selaku tuan rumah. Hal ini untuk memastikan penyelenggaraan GP Indonesia tahun ini bisa berlangsung lebih baik lagi.

Sebagai persiapan MGPA sendiri telah mengirim tim untuk menggelar pertemuan dengan Team Safety Officer Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) yang dipimpin Mr. Bartolome Alfonso. Termasuk dengan pihak International Road-Racing Teams Association (IRTA) dan MotoGP Sport & Entertainment Group. Sekaligus mempelajari secara langsung penyelenggaraan GP Thailand.

Pertemuan berlangsung di sela-sela gelaran GP Thailand yang merupakan seri pembuka untuk balapan MotoGP musim 2026 ini, Minggu (1/3/2026). Ada beberapa agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Terutama soal kebutuhan teknis dan operasional Sirkuit Internasional Mandalika jelang homologasi FIM. Sebagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa menggelar balapan MotoGP.

“Kehadiran tim MGPA ke Chang International Circuit, Buriram, Thailand untuk melakukan koordinasi dengan FIM dari sisi Operasional dan Motorsport. Terkait dengan pemenuhan kebutuhan homologasi untuk MotoGP di Mandalika pada 9-11 Oktober 2026 nanti,” Sebut Vice President Motorsport MGPA Donny Mardjono, dalam keterangan, Senin, 2 Maret 2026.

Dikatakannya, ada peberapa poin penting yang menjadi topik bahasan. Mulai dari masalah race elektronik, run-off area, pembersihan sirkuit serta kebutuhan track yang berkaitan dengan gravel. Pembahasan tersebut penting agar nanti Sirkuit Mandalika bisa memperoleh homologasi FIM Grade A.

“Kami juga sudah berdiskusi dengan tim Safety Officer dari IRTA untuk membahas sejumlah pembaruan. Diantaranya persoalan kedalaman dan leveling gravel serta race elektronik sistem. Dan, beberapa hal lainnya yang diharapkan mampu menunjang keberhasilan untuk penyelenggaraan MotoGP di Mandalika pada Oktober 2026,” tambah Track & Race Operation Officer MGPA Abdul Hamid.

Adapun pertemuan dengan MotoGP Sport Entertainment Group membahas berbagai aspek operasional di sirkuit. Mulai dari fasilitas paddock, manajemen arus lalu lintas (traffic flow), pengaturan keluar-masuk penonton, sistem parkir dan transportasi hingga spectators journey secara menyeluruh.

Menurut VP Operation MGPA Try Agung Hartanto pertemuan tersebut sebagai langkah penting dari proses penyempurnaan event di Indonesia. Bahwa banyak hal yang masih perlu ditingkatkan terkait penyelenggaraan MotoGP di Sirkuit Mandalika. Dan, gelaran GP Thailand bisa menjadi salah satu refresensi yang nanti bisa diterapkan di Sirkuit Mandalika. Khususnya yang terkai operasional.

“Di GP Thailand Kami melihat langsung bagaimana pengelolaan fasilitas, traffic flow, keamanan hingga perjalanan penonton dari datang, menikmati balapan, sampai kembali pulangnya. Semua kami pelajari untuk memastikan Indonesian MotoGP 2026 bisa berjalan lebih baik lagi,” imbuhnya. (kir)

Imbauan Tunda Umrah Karena Perang Picu Polemik, Pemerintah Bicara Keamanan, Travel Hitung Kerugian

0
Imbauan Tunda Umrah Karena Perang Picu Polemik, Pemerintah Bicara Keamanan, Travel Hitung Kerugian
Jemaah umrah melaksanakan serangkaian kegiatan ibadah di Masjidil Haram, Kota Suci Makkah. (suarantb.com/ist)

Mataram (suarantb.com) – Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia mengimbau calon jamaah umrah menunda keberangkatan menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah yang berpotensi memicu penutupan ruang udara di sejumlah negara. Di sisi lain, asosiasi penyelenggara perjalanan umrah meminta pemerintah mempertimbangkan dampak finansial bagi jamaah dan travel yang sudah membayar tiket, hotel, dan visa.

Pemerintah Indonesia mengambil langkah kehati-hatian dengan mengeluarkan imbauan penundaan keberangkatan umrah di tengah situasi keamanan Timur Tengah yang dinilai semakin dinamis dan tidak menentu.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan pemerintah serius menyikapi perkembangan geopolitik di kawasan tersebut. Eskalasi konflik yang terjadi menjadi pertimbangan utama dalam mengeluarkan imbauan ini demi meminimalisir risiko terhadap warga negara Indonesia.

Di daerah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji NTB, Lalu M. Amin, di Mataram, Senin, 2 Maret 2026 menegaskan, bahwa kebijakan tersebut bersifat imbauan dan langkah antisipatif.

“Dari yang disampaikan Pak Wamen, dihimbau untuk seluruh WNI maupun PPIU dalam pelaksanaan umrah, mengingat situasi konflik di Timur Tengah, diminta untuk antisipasi. Karena memang (perang) dikhawatirkan akan berdampak pada penutupan ruang udara di Timur Tengah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, jamaah yang saat ini masih berada di Arab Saudi diminta aktif berkomunikasi dengan pihak travel, petugas Kantor Urusan Haji (KUH), serta perwakilan pemerintah seperti KBRI untuk mitigasi jika terjadi gangguan penerbangan.

Terkait imbauan penghentian sementara keberangkatan, Amin kembali menegaskan, tidak ada instruksi penghentian total.

“Itu imbauan. Apabila ada maskapai yang tidak berangkat, itu menjadi kebijakan maskapai. Tapi sampai saat ini tetap berjalan dari beberapa maskapai,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan jamaah agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Pemberangkatan tetap mengikuti jadwal maskapai dan jamaah diminta berkoordinasi dengan travel untuk mengantisipasi kemungkinan penutupan ruang udara.

Disisi lain, imbauan pemerintah untuk menunda pemberangkatan calon jamaah memunculkan kekhawatiran di kalangan penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

Ketua Amphuri Bali Nusra, H. Zamroni, menegaskan travel umrah telah berkoordinasi dan berencana meminta penjelasan langsung kepada kementerian terkait konsekuensi finansial atas imbauan tersebut.

“Itu imbauan. Tetapi kami dari asosiasi sudah berkoordinasi supaya bisa menghadap Kementerian Haji dan Kemlu terkait komponen yang sudah dibayar travel, seperti tiket pesawat, hotel, visa, dan lainnya,” katanya.

Menurutnya, pemerintah perlu memberikan kejelasan apakah maskapai dan hotel dapat melakukan pengembalian dana (refund) penuh jika terjadi pembatalan akibat imbauan tersebut.

“Apakah pemerintah bisa memberikan jaminan maskapai refund full tiket pesawat dan hotel terhadap biaya-biaya yang sudah dikeluarkan? Ini juga harusnya dipertimbangkan,” ujarnya.

Zamroni menilai, imbauan seharusnya lebih ditujukan bagi calon jamaah yang belum melakukan pemesanan. Sementara bagi jamaah yang sudah membooking dan siap berangkat, pembatalan sepihak berpotensi menimbulkan kerugian besar.

“Kalau tidak diisi, maskapai, hotel, dan visa yang sudah dibayar bagaimana. Apalagi hotel sudah menyampaikan dari sana (Arab Saudi) tidak ada pengembalian bokingan yang sudah masuk,” tegasnya.

Ia menambahkan, hingga saat ini penerbangan rute Jakarta–Jeddah, Jeddah–Jakarta, maupun melalui Kuala Lumpur masih berjalan normal. Pemberangkatan tetap berlangsung kecuali ada pembatalan resmi dari maskapai akibat gangguan operasional.

“Kalau ada pembatalan dari maskapai, travel tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kerugian hotel dan visa tidak bisa diselamatkan kalau menyetop yang sudah siap berangkat,” katanya.

Zamroni menekankan bahwa negara memang harus hadir melindungi warganya, tetapi pemerintah juga perlu mempertimbangkan beban finansial yang telah dikeluarkan oleh travel dan jamaah sebelum mengeluarkan imbauan.

Selain itu, travel umrah dan haji menyatakan akan menunggu keputusan resmi dari otoritas penerbangan terkait kemungkinan penutupan ruang udara sebagai dampak konflik yang masih berkembang di kawasan tersebut. (bul)