Beranda blog Halaman 312

Pemprov Dorong Koperasi Merah Putih Segera Ajukan KUR

0
Pemprov Dorong Koperasi Merah Putih Segera Ajukan KUR
Wirawan Ahmad (suarantb.com/sib)

PEMERINTAH Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) untuk segera mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar bisa segera beroperasi.

Dorongan ini disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Wirawan Ahmad, Kamis, 5 Maret 2026. Menurutnya, KDMP membutuhkan modal untuk menggerakkan usaha mereka.

“Oleh karena itu, langkah awal untuk beberapa KDMP kan sudah banyak yang memulai usahanya. Memanfaatkan moda yang ada dari simpaan pokok maupun simpanan wajibnya,” ujar mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga NTB ini.

Berdasarkan penyampaian Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal beberapa waktu lalu, KUR oleh KDMP diajukan kepada Bank NTB Syariah dengan bunga sekitar 5,7 persen. Bahkan, Pemprov NTB, katanya akan memberikan subsidi terhadap sejumlah KDMP.

Adapun saat ini, koperasi juga didorong untuk memulai usaha dengan memanfaatkan modal internal seperti simpanan pokok dan simpanan wajib anggota.

“Pengalaman menjalankan usaha itu sangat penting. Itu yang akan menjadi dasar bagi koperasi untuk mendapatkan akses pendanaan yang lebih besar di masa depan,” katanya.

Salah satu peluang yang sedang didorong adalah keterlibatan koperasi dalam menyuplai kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta dukungan terhadap program Sekolah Rakyat.

“Kami berharap program-program strategis pemerintah seperti KDMP, MBG, dan Sekolah Rakyat dapat terintegrasi dalam satu ekosistem yang saling mendukung. KDMP bisa menjadi supplier kebutuhan bagi program-program tersebut,” jelasnya.

Dengan pola tersebut, koperasi desa diharapkan memperoleh kepastian pasar, sementara program lain, seperti MBG dapat memperoleh pasokan produk.

Untuk mempercepat aktivasi usaha koperasi, pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi kembali menugaskan tenaga pendamping seperti Project Entrepreneur Organizer (PEO) dan business assistant yang akan fokus membina koperasi di daerah.

Pendampingan tersebut diarahkan agar pengurus koperasi tidak menunggu seluruh fasilitas selesai, melainkan mulai menjalankan usaha dengan memanfaatkan sumber daya yang sudah ada.

Pemerintah Pusat bersama dengan Pemprov NTB melakukan peninjauan langsung terhadap progres pembangunan Kopdes Merah Putih yang berlokasi di Desa Mertak dan Rembitan. Saat ini, progress pembangunan dua KDMP tersebut telah 100 persen.

Setelah pembangunan fisik selesai, tahap berikutnya adalah proses serah terima bangunan kepada pengurus koperasi agar segera dimanfaatkan untuk menjalankan berbagai aktivitas usaha.

Menurutnya, bangunan koperasi yang ada di dua lokasi tersebut cukup representatif untuk mendukung berbagai jenis usaha masyarakat. Fasilitas yang tersedia tidak hanya berupa gerai usaha, tetapi juga dilengkapi galeri produk serta ruang yang dapat dimanfaatkan sebagai klinik.

“Gerainya sudah sangat representatif. Di dalamnya ada galeri, ruang untuk klinik, dan fasilitas lain yang memungkinkan koperasi menjalankan berbagai jenis usaha secara terpadu,” jelasnya. (era)

Pemprov Mulai Salurkan Rp300 Juta per Desa

0
Pemprov Mulai Salurkan Rp300 Juta per Desa
H. Lalu Hamdi (Suara NTB/era), Baiq Nelly Yuniarti (Suara NTB/ham)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai menyalurkan Rp300 juta untuk setiap desa. Pada tahap pertama, sebanyak 200 lebih desa di NTB akan mendapatkan anggaran tersebut. Penyaluran ini mulai dilakukan Maret 2026 sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD dan Dukcapil) NTB, Ir. H. Lalu Hamdi, MSi., mengatakan, untuk desa berdaya tematik yang menyasar seluruh desa di NTB, akan diberikan sekitar Rp300 juta uang tunai oleh Pemprov NTB.

Penyaluran anggaran untuk desa berdaya tematik dilakukan secara bertahap. Sampai dengan akhir masa kepemimpinan H. Lalu Muhamad Iqbal dan Hj. Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) pada tahun 2029 mendatang.

“Karena desa berdaya tematik kan ada 1.166 desa/kelurahan. Penyalurannya di tahun pertama sekian, tahun kedua, tahun ketiga sampai 1.166 desa terakomodir semua,” ujarnya di Kantor Gubernur, Kamis, 5 Maret 2026.

Dari anggaran tersebut, desa harus mengembangkan sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Hamdi mengaku, telah ada petunjuk teknis yang harus diikuti oleh desa dalam memanfaatkan anggaran senilai Rp300 juta itu.

Dalam implementasinya, Pemprov NTB tetap melakukan pengawasan melalui Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Hal ini guna memastikan dana yang telah diberikan oleh Pemprov NTB tidak disalahgunakan.

Di samping desa berdaya tematik, Pemprov NTB juga akan menyalurkan Rp500 juta untuk desa berdaya transformatif, yaitu desa dengan kategori miskin ekstrem. Skemanya, Rp300 juta diberikan langsung kepada desa, sementara Rp200 juta dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Permukiman (PUPR-Perkim) untuk membantu melakukan pembangunan.

Pada bagian lain, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti membeberkan Rp128 miliar dialokasikan kepada sekitar 227 dari total 1166 desa yang ada di provinsi ini. Penyaluran program desa berdaya, katanya akan dilakukan secara bertahap, selama empat tahun sisa kepemimpinan Iqbal-Dinda.

“Nggak mungkin langsung semua. Karena nanti kan ada program-program dari OPD juga yang menyentuh desa-desa ini. Belum lagi kabupaten/kota, nah kami ingin nanti di kabupaten/kota juga akan ada keterlibatan,” ujarnya.

Khusus program desa berdaya tematik, akan diberikan bantuan sebesar Rp300 juta per desa. Bantuan keuangan ini akan diberikan sesuai dengan kebutuhan desa tersebut. Misalnya saja, di Desa Batu Mekar di Lombok Barat akan diberikan bantuan Rp300 juta untuk membangun akses jalan untuk agrobisnis para petani di desa tersebut.

“Di sana terdapat hasil buah durian melimpah. Tetapi kondisi saat ini ternyata pasar duriannya pinggir jalan, bikin macet, jalannya kecil. Hal-hal seperti itu yang harus kita tata. Seperti itu harapan kita program ini,” katanya.

Nelly mengaku, bantuan itu tidak diberikan secara cuma-cuma kepada desa. Melainkan melalui verifikasi yang ketat. Desa, lanjutnya harus mampu mengembangkan desa sesuai dengan tema Desa Berdaya dan anggaran yang mereka dapatkan.

“Kami akan panggil dulu kadesnya, nanti baru kemudian kita sosialisasikan. Kemungkinan kita akan eksekusi dulu di awal tahun ini, untuk yang tematik,” lanjutnya.

Ia menjelaskan, untuk program Desa Berdaya tematik prinsipnya sudah mulai berjalan. Namun, pemerintah masih menunggu umpan balik dari masing-masing kepala desa terkait rencana penggunaan anggaran.

“Nanti kadesnya sebelum membuat proposal, harus betul-betul mempelajari kebutuhan desanya. Untuk pariwisatakah, sampah lingkungankah, atau untuk ketahanan pangankah, nah itu yang harus kita lihat,” sambungnya.

Sementara itu, program desa berdaya transformatif kata dia, lebih kepada transfer aset yang diberikan Pemprov NTB kepada warga miskin ekstrem. Semisal, ada masyarakat membutuhkan program ayam petelur untuk bisa mandiri maka akan diberikan pendampingan membuat usahanya berjalan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

“Maka ayam kandang akan diberikan. Kalau dia butuh jala karena dia nelayan, mungkin jala, seperti itu,” terangnya. (era)

Wabup Akui Lotim Masih Setengah Hati Kembangkan Sektor Pariwisata

0
Wabup Akui Lotim Masih Setengah Hati Kembangkan Sektor Pariwisata
Objek wisata Sunrise Land Lombok yang telah diubah menjadi Sunrise Point Lombok oleh Pemkab Lotim karena telah berganti pengelola. (suarantb.com/rus)

Selong (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terbilang masih setengah hati dalam mengembangkan sektor pariwisata. Sektor jasa ini belum masuk menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pengakuan ini disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Lotim, H. Moh Edwin Hadiwijaya.

Wakil Bupati Edwin Hadiwijaya menjawab Suara NTB di Gedung DPRD Lotim, Kamis (4/3/2026) menegaskan, selama ini pariwisata belum ditempatkan sebagai sektor prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah. Diakui pula dari sisi keberpihakan anggaran di Dinas Pariwisata masih sangat minim.

Menurutnya, ketiadaan regulasi yang jelas selama ini menjadi kendala utama untuk mengalokasikan anggaran lebih besar bagi sektor pariwisata. Dengan telah disahkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang kepariwisataan, ia optimistis tata kelola dan pendanaan dapat ditingkatkan.

“Karena kemarin kita tidak ada regulasi yang jelas, sehingga tidak berani menganggarkan terlalu besar. Sekarang setelah ada Perda, kita punya payung hukum. Ini yang akan menjadi pedoman untuk melaksanakan tata kelola pariwisata dengan baik, terutama terkait anggaran dan teknis di lapangan,” jelasnya.

Senada dengan Wabup, Ketua DPRD Lotim Muhammad Yusri menekankan bahwa pengembangan pariwisata membutuhkan langkah terpadu mulai dari penggalian potensi, industrialisasi, pemasaran, hingga pembentukan kelembagaan yang kuat. Ia mengaku pihaknya telah banyak belajar dari Provinsi Bali yang sukses mengelola industri pariwisata.

Memajukan pariwisata ini telah tertuang jelas dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam dokumen perencanaan lima tahun tersebut sudah tertuang upaya untuk memajukan sektor pariwisata selain pendidikan dan kesehatan.

Yusri menambahkan, sebagai inisiator Perda Pariwisata, DPRD akan lebih agresif mendorong eksekutif untuk fokus pada sektor ini. Keberadaan Perda dinilai menjadi dasar kuat untuk meningkatkan alokasi anggaran serta memastikan pengawasan berjalan optimal.

“Setelah adanya Perda ini, kita akan bisa menganggarkan lebih besar. Karena kalau sudah ada Perda, itu jadi pedoman kita untuk melaksanakan tata kelola pariwisata yang baik, terutama dalam hal anggaran dan teknis pelaksanaannya,” tandasnya.

Dengan hadirnya payung hukum tersebut, diharapkan sektor pariwisata di Lotim dapat berkembang dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. (rus)

Pertamina Patra Niaga Pastikan Stok dan Distribusi BBM Aman dan Lancar di Wilayah Jatimbalinus

0

Mataram (ekbisntb.com) – Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus memastikan pasokan dan distribusi BBM bagi masyarakat tetap aman dan terkendali. Perusahaan terus memantau secara cermat perkembangan global dan potensi terjadinya koreksi proses pendistribusian energi di dalam negeri.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyampaikan bahwa kondisi stok BBM di wilayah Jatimbalinus saat ini berada pada level yang aman.

“Saat ini rata-rata stok BBM, khususnya di wilayah Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, dipastikan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya di momen Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Ketersediaan ini terus diperkuat melalui pasokan rutin dan terjadwal sesuai perencanaan suplai dan distribusi yang telah ditetapkan dan ditambah pola build up stock yang sudah dijalankan jauh hari sebelum Bulan Ramadhan,” ujar Ahad.

Ia menambahkan, pendistribusian BBM ke lembaga penyalur sejauh ini berjalan lancar tanpa kendala berarti. Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus terus memperkuat koordinasi lintas sektor dengan pemerintah, aparat penegak hukum, serta berbagai pemangku kepentingan guna mengantisipasi dinamika maupun memastikan ketepatan dalam proses distribusi mecapai sasaran yang sesuai peruntukan.

Sebagai langkah antisipatif, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus juga mengimplementasikan metode RAE (Regular, Alternative, dan Emergency) dalam pengelolaan rantai pasok dan distribusi energi. Berbagai langkah mitigasi dilakukan untuk memastikan ketahanan pasokan tetap terjaga, dengan tetap memprioritaskan keselamatan pekerja, keamanan aset, serta keberlangsungan operasional melalui pemantauan intensif dan penguatan manajemen risiko, tuutp Ahad.

Selain itu, dalam rangka menyambut momen arus mudik dan perayaan Idul Fitri, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus juga akan memulai Kick Off Kesiapan Satuan Tugas (Satgas) Ramadan dan Idul Fitri pada 9 Maret. Satgas ini dibentuk untuk memastikan kesiapan infrastruktur, suplai, serta layanan energi bagi masyarakat selama periode Ramadan hingga Idul Fitri.

Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak perlu panik dalam membeli BBM sehingga membeli sesuai kebutuhan. Apabila menemukan pelanggaran atau ketidaknyamanan di lembaga penyalur, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui Pertamina Contact Center 135.(bul)

BI NTB : Kuota Penukaran Uang Baru Ludes Lebih Cepat

0

Lombok Barat (ekbisntb.com)- Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB melihat tingginya antusiasme masyarakat melakukan penukaran uang baru untuk puasa dan lebaran Idul Fitri 1447H/2026. Pada termin pertama yang digelar Februari 2026, total nilai penukaran uang sudah mencapai Rp19,91 miliar.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Hario K. Pamungkas, Kamis, 5 Maret 2026 mengatakan, tingginya angka tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap uang layak edar, baik pecahan kecil maupun besar, terutama menjelang Idulfitri.
“Pada termin pertama Februari 2026, total nilai uang yang ditukarkan melalui aplikasi PINTAR mencapai Rp19,91 miliar. Ini menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap uang pecahan baru cukup tinggi,” ujarnya.
Pada termin pertama, BI NTB menggelar enam kali kegiatan kas keliling, khususnya di wilayah NTB. Selain itu, layanan penukaran juga dibuka melalui kerja sama dengan perbankan di 85 titik kantor bank yang tersebar di seluruh NTB.
Seluruh proses penukaran dilakukan melalui aplikasi PINTAR milik Bank Indonesia. Masyarakat diwajibkan melakukan reservasi terlebih dahulu agar layanan berjalan tertib, terjadwal, dan menghindari antrean panjang.
Memasuki termin kedua pada Maret 2026, BI NTB kembali melaksanakan layanan kas keliling pada 3 dan 4 Maret 2026. Layanan penukaran melalui jaringan perbankan juga dijadwalkan kembali berlangsung pada 12 Maret 2026 di 85 titik kantor bank.
Selain itu, layanan penukaran terpadu bersama perbankan akan dipusatkan di Islamic Center Mataram pada 9–12 Maret 2026 pukul 10.00–13.00 WITA.
Hario mengungkapkan, kuota penukaran pada termin kedua saat ini telah habis dipesan masyarakat melalui aplikasi PINTAR.
“Untuk termin kedua ini, kuota sudah habis. Jika mendaftar sekarang melalui aplikasi PINTAR, sudah tidak tersedia karena seluruh jadwal penukaran telah terisi,” jelasnya.
Secara keseluruhan, BI NTB menyiapkan uang tunai sebesar Rp3,3 triliun guna memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode Ramadan dan Idulfitri 2026.(bul)

Keluarga Miskin di Loteng Dibantu Meter Listrik Gratis

0
Keluarga Miskin di Loteng Dibantu Meter Listrik Gratis
Salah satu warga Desa Labulia kini bisa menikmati listrik setelah menerima bantuan meter listrik gratis dari PLN. (suarantb.com/kir)

Praya (ekbisntb.com) – Sebanyak 16 kepala keluarga (KK) miskin di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mendapat bantuan meter listrik gratis dari PLN wilayah NTB. Penyerahan bantuan meter listrik gratis ditandai dengan penyalahan serentak meter listrik di Desa Labulia Kecamatan Jonggat, Rabu (4/3/2026). Di NTB sendiri total ada 60 keluarga miskin yang mendapat bantuan serupa.

“Pemberian meter listrik gratis ini merupakan program dari karyawan PLN. Di mana di NTB total ada 60 keluarga yang kita bantu tahun ini. Khusus di Loteng ada 16 KK,” sebut General Manager (GM) PT PLN Unit Induk Wilayah (UIW) NTB, Sri Heny Purwanti, kepada awak media.

Program tersebut masih akan terus berlangsung di tahun-tahun berikutnya. Harapannya, dengan bantuan meter listrik gratis tersebut sedikit tidak bisa meringankan beban keluarga miskin. Khususnya dalam memenuhi kebutuhan akan energi listrik. Mengingat, masih banyak rumah tangga miskin yang sampai saat ini belum memiliki meter listrik sendiri.

Keberadaan meter listrik tersebut juga bisa dimaksimalkan oleh keluarga penerima manfaat untuk meningkatkan taraf ekonominya. “Dengan adanya bantuan meter listrik ini bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan produksi yang bisa meningkatkan taraf ekonomi keluarga penerima bantuan,” ujarnya.

Pihaknya sejauh ini masih membuka peluang bagi pemerintah desa atau pemerintah daerah unuk mengusulkan penerima bantuan meter listrik ini ke PLN. Setiap usulan nantinya akan dicek kembali oleh PLN. Untuk menilai layak tidaknya rumah tangga yang diusulkan tersebut mendapat bantuan meter listrik dari PLN.

Di tempat yang sama Wakil Bupati (Wabup) Loteng Dr. H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si., memberikan apresiasi atas bantuan dari PLN tersebut. Bantuan yang ada diharapkan bisa bermanfaat dan memberikan impact luas bagi masyarakat di daerah ini, khususnya bagi keluarga penerima bantuan.

Ke depan, guna menjawab masih banyaknya rumah tangga miskin yang belum memiliki meter listrik sendiri, Pemkab Loteng akan mengkaji peluang untuk mengabdopsi pola yang dilakukan PLN tersebut. “Bisa jadi pola yang dilakukan PLN ini kita adopsi. Tapi tetap kita kaji dulu,” tegas Ketua DPD II Partai Golkar Loteng ini. (kir)

Ditarget Tuntas April, Proyek Alun-Alun dan Taman Kota Gerung Dikebut

0
Pengerjaan Alun-alun Giri Menang Kota Gerung ini terus dikebut. (suarantb.com/her)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Pengerjaan dua proyek penataan kawasan publik pusat Kota Gerung tahap II yang menelan anggaran Rp13,8 miliar terus dikebut Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Pemukiman (PUPR-KP) Lombok Barat (Lobar). Pasalnya, proyek Alun-alun Giri Menang Park senilai Rp9,4 miliar dan Taman Kota Gerung Rp4,4 miliar ini ditarget tuntas pada HUT Lobar, tanggal 17 April. Waktunya tinggal satu bulan lebih. Saat ini dua proyek ini pun memasuki tahapan finising.

Melihat progres pengerjaan proyek ini, Kepala Dinas PUPR-KP Lobar Lalu Ratnawi berani memastikan dua proyek ikon baru Lobar itu akan selesai sebelum perayaan hari ulang tahun (HUT) Lobar 17 April 2026 mendatang. Bupati ingin meresmikan ikon baru estetika Kota Gerung dan ruang terbuka hijau representatif bagi masyarakat itu saat momen HUT mendatang. “Kita Optimis sebelum HUT sudah selesai, seperti instruksi pak bupati,” terang Ratnawi yang dikonfirmasi, Selasa, 3 Maret 2026.

Ratnawi menjelaskan progres pembangunan saat ini sudah sangat signifikan. Secara teknis, pekerjaan konstruksi berat atau struktur utama telah diselesaikan pada tahap sebelumnya. Fokus pengerjaan pada tahap kedua ini lebih dititikberatkan pada penataan lanskap, estetika, dan fungsionalitas area agar lebih nyaman digunakan oleh pengunjung dari berbagai kalangan usia.

Detail-detail kecil seperti jalur pedestrian dan area terbuka sedang dirapikan agar selaras dengan konsep desain awal yang modern, tetapi tetap asri. Menariknya penataan Lapangan Alun-Alun ini tidak menggunakan metode tanam rumput konvensional, melainkan menggunakan benih rumput. Kualitas bibit yang digunakan berupa rumput standar lapangan bola. Hal ini dilakukan karena area tersebut juga diproyeksikan sebagai lapangan olahraga yang mumpuni.

Dengan penggunaan benih khusus ini, diharapkan rumput yang tumbuh memiliki daya tahan yang baik dan permukaan yang rata. Selain area olahraga dan plasa utama, proyek ini juga menyasar penyediaan fasilitas bagi anak-anak melalui pembangunan playground atau tempat bermain.

Area ini terletak di bagian ujung kawasan dan sedang dalam tahap penataan. Meskipun alat permainan mungkin akan dilengkapi secara bertahap, tetapi ruang publik untuk anak-anak dipastikan akan tersedia saat peresmian nanti.

Terkait dengan fasilitas pendukung lainnya seperti food court, Lalu Ratnawi mengonfirmasi bahwa fasilitas tersebut merupakan proyek yang terpisah namun tetap terintegrasi dalam kawasan Alun-Alun. Keberadaan pusat kuliner ini diharapkan mampu menghidupkan ekosistem ekonomi lokal bagi pelaku UMKM di Lombok Barat, sehingga Alun-Alun tidak hanya menjadi tempat rekreasi, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi baru.“Progresnya semua sekitar 60 persen lebih,” ucapnya.

Ratnawi menegaskan bahwa sisa pengerjaan yang ada saat ini tidak melibatkan konstruksi bangunan yang rumit, melainkan lebih banyak pada aspek landscaping atau penghijauan yang pengerjaannya cenderung lebih cepat jika didukung oleh cuaca yang bersahabat.

“Kalau Alun-Alun sama kayak Taman Kota, itu tinggal landscaping saja. Tidak ada pembangunan konstruksi lagi karena konstruksinya sudah jadi kemarin, seperti koloseum itu. Sekarang tinggal kolam sama beberapa jogging track di dalam,” pungkasnya. (her)

Waspada Dampak Perang, Pemprov NTB Pastikan Stok BBM dan LPG Aman

0
Waspada Dampak Perang, Pemprov NTB Pastikan Stok BBM dan LPG Aman
Pemerintah Provinsi NTB memastikan ketersediaan energi di daerah masih dalam kondisi aman dan terkendali. (suarantb.com/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Di tengah meningkatnya tensi geopolitik global akibat konflik Israel–AS dengan Iran yang memicu kekhawatiran terhadap jalur distribusi minyak dunia, Pemerintah Provinsi NTB memastikan ketersediaan energi di daerah masih dalam kondisi aman dan terkendali.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Samsudin, mengatakan pihaknya bersikap waspada menyikapi dinamika global tersebut, mengingat Indonesia masih sangat bergantung pada impor bahan bakar minyak (BBM).

“Pada prinsipnya kita melihat perkembangan geopolitik global dengan sikap waspada, karena negara kita memang masih sangat tergantung pada impor BBM,” ujarnya, Rabu, 4 Maret 2026.

Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengingatkan potensi gangguan ketahanan energi nasional apabila konflik global berdampak pada distribusi minyak dunia. Secara nasional, konsumsi minyak Indonesia mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara lifting minyak berada di kisaran 605 ribu barel per hari. Artinya, Indonesia masih mengimpor sekitar 1 juta barel per hari, dengan cadangan energi nasional diperkirakan hanya cukup sekitar 21 hari apabila pasokan impor terganggu.

Mengantisipasi potensi dampak tersebut, Pemprov NTB memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan mitra strategis di sektor energi. Samsudin menyebut pihaknya akan berkoordinasi langsung dengan Pertamina terkait stok dan distribusi BBM, serta dengan PLN untuk memastikan ketersediaan energi pembangkit, termasuk pasokan batu bara.

“Detail terkait cadangan dan distribusi akan kami koordinasikan dengan Pertamina untuk BBM dan PLN terkait pasokan batu bara,” katanya.

Langkah koordinatif ini dinilai penting untuk mengantisipasi potensi gangguan distribusi yang dapat memicu kepanikan masyarakat, seperti antrean panjang di SPBU apabila terjadi keterlambatan pasokan.

Di sisi lain, Pemprov NTB juga mendorong langkah jangka panjang berupa penguatan energi baru terbarukan (EBT), seperti energi surya, mikrohidro, dan bioenergi, guna mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil impor.

“Penghematan energi dan peningkatan pemanfaatan energi lokal non-fosil harus terus kita dorong,” tegas Samsudin.

Sementara itu, Sekretaris Dinas ESDM NTB, Niken Arumdati, menegaskan berdasarkan hasil koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, ketersediaan BBM dan LPG di wilayah NTB saat ini masih aman dan distribusi berjalan normal melalui seluruh jaringan di kabupaten/kota.

“Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus untuk memastikan kelancaran distribusi serta menjaga kecukupan stok energi bagi masyarakat dan aktivitas ekonomi di daerah,” ujarnya.

Namun demikian, pada awal Maret terjadi penyesuaian harga untuk produk BBM non-PSO (non subsidi). Harga Pertamax (RON 92) naik menjadi Rp12.300 per liter dari sebelumnya Rp11.800 per liter. Pertamax Green (RON 95) menjadi Rp12.900 per liter dari Rp12.450 per liter, Pertamax Turbo menjadi Rp13.100 per liter dari Rp12.700 per liter, Dexlite menjadi Rp14.200 per liter dari Rp13.250 per liter, serta Pertamina Dex menjadi Rp14.500 per liter dari Rp13.500 per liter.

Penyesuaian ini, menurut Niken, merupakan kebijakan regional dan telah dikoordinasikan dengan pihak komunikasi regional Pertamina Jatimbalinus.
Pemprov NTB mengimbau masyarakat tetap tenang, menggunakan energi secara bijak, serta tidak melakukan pembelian BBM maupun LPG secara berlebihan agar pasokan tetap terjaga bagi seluruh masyarakat.

Di tengah ancaman krisis global, NTB memilih memperkuat kewaspadaan dan koordinasi, bukan kepanikan, demi menjaga stabilitas energi daerah tetap aman. (bul)

Segera Buka Pendaftaran Mudik Gratis, Dishub Mataram Siapkan Empat Bus

0
Segera Buka Pendaftaran Mudik Gratis, Dishub Mataram Siapkan Empat Bus
Zulkarwin (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram melalui Dinas Perhubungan kembali menggelar program mudik gratis Lebaran 2026 dengan menyiapkan empat armada bus. Program bertajuk Mudik Seru dengan HARUM ini menyediakan kuota bagi ratusan pemudik dengan tiga rute tujuan di Pulau Sumbawa.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram, Zulkarwin, menuturkan pendaftaran mudik gratis mulai dibuka pada Kamis, 5 Maret 2026. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui platform media sosial Dishub Kota Mataram. Peserta yang telah mendapatkan konfirmasi persetujuan diwajibkan melakukan registrasi ulang di Kantor Dishub Kota Mataram paling lambat tiga hari setelah menerima pemberitahuan dari panitia.

Menurut Zulkarwin, skema dan teknis pelaksanaan program tahun ini hampir sama dengan tahun sebelumnya. Setelah pengumuman pembukaan pendaftaran melalui media sosial, panitia akan melakukan verifikasi terhadap peserta yang telah mendaftar.

“Pendaftaran akan ditutup apabila kuota sudah terpenuhi. Untuk teknis lebih detail bisa langsung ke Kepala Bidang Angkutan,” ujarnya, Rabu, 4 Maret 2026.

Ia menjelaskan, keberangkatan pemudik dijadwalkan pada 16 Maret 2026 dari halaman Kantor Wali Kota Mataram di Jalan Pejanggik.

Sebanyak empat bus besar disiapkan untuk mendukung kelancaran perjalanan. Armada tersebut dilengkapi fasilitas pendingin udara (AC), televisi, toilet, kursi reclining seat, pelacak GPS (GPS tracking), port USB, serta bagasi.

“Kita menggunakan bus dari Damri. Sempat mempertimbangkan bus jenis Altaf, tetapi tidak dilengkapi toilet, sehingga tetap menggunakan armada seperti tahun lalu,” jelasnya.

Empat armada tersebut akan melayani tiga rute, yakni Mataram–Sumbawa, Mataram–Dompu, dan Mataram–Bima.

Zulkarwin yang juga mantan Camat Selaparang menjelaskan, warga yang ingin mengikuti program ini wajib memiliki kartu tanda penduduk (KTP). Selain itu, peserta diminta mengikuti akun media sosial Dishub Kota Mataram serta membagikan pengalaman mengikuti program tersebut di akun media sosial masing-masing dengan menyertakan tagar #MudikGratisDishubMataram2026.

“Calon pemudik cukup mengikuti akun Dishub, memindai kode batang pendaftaran, menyiapkan KTP, serta memastikan koneksi internet stabil saat mendaftar. Simpan bukti pendaftaran untuk proses validasi. Peserta yang terpilih akan dikonfirmasi melalui WhatsApp,” terangnya.

Ia mengimbau masyarakat untuk segera mendaftar agar tidak kehabisan kuota dan dapat memanfaatkan program mudik gratis tahun ini.

Program ini terbuka bagi masyarakat umum, termasuk mahasiswa dan pekerja, yang ingin merayakan Lebaran di kampung halaman. (pan)

Disnaker Mataram Buka Posko Pengaduan THR

0
Disnaker Mataram Buka Posko Pengaduan THR
Posko pengaduan THR bagi pekerja/buruh, dan perusahaan di halaman Kantor Disnaker Kota Mataram, Jalan Gajah Mada, Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, yang dipasang tahun lalu. (Suara NTB/hir)

Mataram (ekbisntb.com) – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram akan membuka Pos Komando (Posko) Satuan Tugas (Satgas) Ketenagakerjaan untuk pelayanan konsultasi dan penegakan hukum Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2026. Pembentukan posko tersebut mengacu pada Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2026.

Sesuai ketentuan, seluruh provinsi dan kabupaten/kota diwajibkan membuka posko pengaduan mulai 2 hingga 27 Maret 2026. Di Kota Mataram, posko dipusatkan di Kantor Disnaker Kota Mataram, Jalan Gajah Mada, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela.

Posko pengaduan ini dibentuk untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR dari perusahaan kepada pekerja atau buruh. Para karyawan yang menghadapi persoalan terkait THR dipersilakan mendatangi posko tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disnaker Kota Mataram, H. Miftahurrahman, menjelaskan bahwa berdasarkan surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan, seluruh daerah membuka posko pengaduan pembayaran THR bagi karyawan pada periode tersebut.

“Pasca-Lebaran, posko masih tetap buka. Untuk jadwalnya melalui tatap muka dengan jenis layanan mediasi bersama mediator,” ujarnya, Rabu, 4 Maret 2026.

Ia menyebutkan, layanan posko dibuka setiap Senin hingga Kamis, pukul 08.00–14.30 Wita. Pelapor dapat mengajukan pengaduan secara luar jaringan (luring) maupun dalam jaringan (daring).

Pengaduan secara langsung dapat dilakukan dengan mendatangi posko di Kantor Disnaker. Selain itu, pengaduan daring dapat disampaikan melalui nomor WhatsApp yang tercantum pada akun Instagram resmi Disnaker Kota Mataram.

Miftah menegaskan, ketentuan pembayaran THR telah diatur secara jelas dalam surat edaran tersebut, yakni wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Bahkan, perusahaan diimbau membayarkan THR lebih awal sebelum batas waktu yang ditentukan.

Disnaker Kota Mataram juga telah membentuk grup WhatsApp koordinasi bersama ratusan perusahaan. Melalui grup tersebut, pihaknya menyosialisasikan surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan agar kewajiban perusahaan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik.

“Supaya perusahaan sudah memahami dan menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan,” katanya.

Ia juga mengimbau para pekerja atau buruh agar tidak ragu melaporkan apabila tidak menerima haknya sesuai ketentuan.

Mantan Kepala Dinas PUPR Kota Mataram ini berharap pelaksanaan pembayaran THR di Kota Mataram berjalan lancar tanpa kendala, serta seluruh perusahaan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan.

Terkait sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya, Miftah menjelaskan bahwa Disnaker akan mengedepankan mediasi terlebih dahulu. Namun, apabila upaya tersebut tidak diindahkan, perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif.

“Kalau mereka tidak taat, tentu akan kami tindak sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya. (pan)