Tuesday, April 7, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 288

Emas Antam Hari Ini Anjlok Rp23.000 Kembali ke Angka Rp1,871 Juta Pergram

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Selasa 20 Mei 2025 mengalami penurunan Rp23.000 setelah kemarin mengalami lonjakan dengan jumlah serupa.

Sehingga kini harga emas kembali dibanderol dengan harga Rp1.871.000 per gram atau sama dengan harga jual pada 17 Mei.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut turun ke angka Rp1.715.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Selasa:
– Harga emas 0,5 gram: Rp985.500.

– ⁠Harga emas 1 gram: Rp1.871.000.

– ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.682.000.

– ⁠Harga emas 3 gram: Rp5.498.000.

– ⁠Harga emas 5 gram: Rp9.130.000.

– ⁠Harga emas 10 gram: Rp18.205.000.

– ⁠Harga emas 25 gram: Rp45.387.000.

– ⁠Harga emas 50 gram: Rp90.695.000.

– ⁠Harga emas 100 gram: Rp181.312.000.

– ⁠Harga emas 250 gram: Rp453.015.000.

– ⁠Harga emas 500 gram: Rp905.820.000.

– ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.811.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.(ant)

Menaker Terbitkan SE Larangan Penahanan Ijazah Pekerja

0
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan/atau Dokumen Pribadi Milik Pekerja/Buruh oleh Pemberi Kerja, di Kantor Kemnaker RI Jakarta, Selasa.

Menaker mengatakan, SE ini diterbitkan menyusul banyaknya praktik penahanan ijazah di berbagai perusahaan, dan sudah terjadi dengan periode yang lama di Indonesia.

“Dengan posisi yang lebih lemah dari pemberi kerja, pekerja tidak bisa mendapatkan ijazahnya yang ditahan. Hal ini berpotensi bagi pekerja semakin terbatas mendapatkan pekerjaan lain yang lebih baik, membuat tertekan, sehingga berdampak pada produktivitasnya,” kata Yassierli.

Dalam rangka memberikan pelindungan bagi pekerja/buruh untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan memperhatikan praktik penahanan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik pekerja/buruh, Menaker menegaskan bahwa pemberi kerja dilarang mensyaratkan dan/atau menahan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik pekerja/buruh sebagai jaminan untuk bekerja.

Dokumen pribadi tersebut merupakan dokumen asli antara lain sertifikat kompetensi, paspor, akta kelahiran, buku nikah, dan buku pemilik kendaraan bermotor.

Selanjutnya, pemberi kerja dilarang menghalangi atau menghambat pekerja/buruh untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak.

“Lalu, calon pekerja/buruh dan pekerja/buruh perlu mencermati dan memahami isi perjanjian kerja terutama jika terdapat ketentuan yang mensyaratkan penyerahan ijazah dan/atau dokumen pribadi sebagai jaminan untuk bekerja,” kata Menaker.

Namun, Yassierli mengatakan dalam hal adanya kepentingan mendesak yang dibenarkan secara hukum untuk adanya persyaratan penyerahan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi milik pekerja/buruh kepada pemberi kerja, hanya dapat dilakukan dengan sejumlah ketentuan yang sudah diatur.

“Ijazah dan/atau sertifikat kompetensi tersebut diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang dibiayai oleh pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja tertulis,” kata Menaker.

“Lalu, pemberi kerja wajib menjamin keamanan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi yang disimpan dan memberikan ganti rugi kepada pekerja apabila ijazah dan/atau sertifikat kompetensi tersebut rusak atau hilang,” imbuhnya.

Adapun SE ini, lanjut Menaker Yassierli, diteruskan kepada gubernur serta bupati/walikota di seluruh daerah Indonesia.

“Semoga SE ini dapat mempedomani agar tercipta hubungan industrial yang harmonis,” kata Menaker. (ant)

Stok Beras 3,8 Juta Ton, RI Selangkah Menuju Swasembada

0
Andi Amran Sulaiman(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman menyatakan stok beras nasional saat ini mencapai 3,8 juta ton berkat sinergi pemerintah dan Perum Bulog, sehingga Indonesia selangkah lagi menuju swasembada beras yang berkelanjutan dan mandiri.

Mentan mengatakan Indonesia kembali mencatatkan capaian monumental dalam sektor ketahanan pangan. Stok cadangan beras pemerintah (CBP) berhasil menembus angka 3,8 juta ton per Minggu, 18 Mei 2025, pukul 17.11 WIB, dengan capaian itu, CBP semakin mendekati ambang strategis 4 juta ton.

“Langkah kolaboratif yang terstruktur dan berkelanjutan antara pemerintah dan Bulog menjadi bukti nyata bahwa swasembada beras bukan lagi sekadar mimpi, tetapi sebuah realitas yang semakin dekat untuk diwujudkan,” kata Mentan dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Senin 19 Mei 2025.

Mentan mengapresiasi langkah jemput bola yang dilakukan oleh Perum Bulog dalam menyerap hasil panen langsung dari petani di berbagai daerah. Hal itu bukan hanya membantu menyerap hasil panen secara maksimal, tetapi juga menjamin harga tetap stabil di tingkat petani.

Strategi agresif Bulog ini dianggap efektif dalam memperkuat stok cadangan beras pemerintah sekaligus menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani. “Sinergi seperti inilah yang kita harapkan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan,” ujar Amran.

Dia menyebutkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, produksi beras nasional pada semester pertama 2025 diproyeksikan mencapai 18,76 juta ton, meningkat 11,17 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Kenaikan produksi itu tidak lepas dari keberhasilan program pemerintah dalam memperluas lahan tanam, menyediakan subsidi pupuk berkualitas dengan harga terjangkau, dan mendistribusikan alat mesin pertanian secara masif.

Pemerintah juga memperkuat sektor pertanian melalui kebijakan pengendalian impor, yang tidak hanya melindungi hasil panen petani lokal tetapi juga memperkokoh produksi dalam negeri.

Sementara itu, adopsi teknologi modern dan praktik pertanian presisi semakin memaksimalkan hasil panen di berbagai sentra produksi utama. Penguatan cadangan beras nasional merupakan langkah konkret menuju swasembada pangan.

“Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, Bulog, dan petani, kami optimistis target 4 juta ton cadangan beras segera tercapai. Ini menunjukkan bahwa Indonesia kian kokoh dalam menjaga ketahanan pangan,” kata Mentan. (ant)

Kebutuhan Hari Raya Iduladha, 8.000 Ekor Ternak Tersedia

0
Muhamad Taufik (ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Ketersediaan ternak sapi di Lombok Barat (Lobar) masih terjamin aman untuk kebutuhan Hari Raya Iduladha atau Hari Raya Kurban yang diadakan Umat Muslim awal Juni mendatang. Bahkan, potensi ketersediaan ternak siap dipotong mencapai 8.000 ekor ternak. Jumlah ini diperkirakan 10 persen dari populasi ternak di Lobar mencapai 95 ribu ekor lebih.

Dinas Pertanian pun telah membentuk tim pengawas peredaran dan pemotongan hewan kurban tersebut.

Pelaksana Harian (Plh) Kadis Pertanian Lobar Muhamad Taufik, SP.,M.Ling., menyebutkan populasi ternak khususnya sapi di Lobar mencapai 95 ribu ekor. “Dari populasi itu, katakanlah sapi kalau bicara potensi sekitar 8000 ekor per tahun untuk kebutuhan hari Raya Kurban,” kata dia, Senin 19 Mei 2025.

Kalau melihat pemotongan pada Hari Raya Iduladha tahun lalu, sebanyak 3.000-an ekor yang dipotong. Jumlah ini, masih jauh dari ketersediaan. Dengan ketersediaan ternak ini, daerah tidak membutuhkan ternak dari luar untuk dipotong. “Karena kita masih bisa memenuhi kebutuhan di daerah,” klaimnya, semeentara sapi dari Sumbawa tidak boleh masuk ke Lobar, mencegah penularan penyakit.

Namun persoalannya adalah tidak ada batasan dari daerah, sehingga ketika masuk dari daerah lain, sulit dideteksi atau monitor. Sehingga untuk memantau peredaran dan pemotongan ternak ini, langkah pengawasan pun dilakukan pihaknya. Dinas telah membentuk tim pengawasan dengan menyiapkan petugas medik dan para medik di lapangan memantau perkembangan hewan kurban ini.

“Kita sudah bentuk semacam tim di sini, sampai ke tingkat kecamatan yang jumlahnya puluhan orang,” sebutnya.

Tim ini tersebar di tiap Kecamatan, seperti di Sekotong ada 10 orang, Lembar 8 orang, Gerung 8 orang dan kecamatan lainnya ada petugas pengawasnya. Mereka ini turun melakukan kontrol ke lapangan. Tempat penjualan atau pemotongan yang ada di kecamatan tetap dipantau, terutama sebelum dilakukan pemotongan ada tahapan yang dicek oleh petugas.

“Kalau ada ditemukan terindikasi sakit, sebisanya tidak dilakukan pemotongan. Kalaupun dilakukan Pemotongan, maka jeroannya tidak boleh dikonsumsi,”imbuhnya.

Ternak di Lobar dijamin aman, sebab sudah tidak ada kasus PMK. Pihaknya tetap memantau begitu ada gejala langsung dilakukan penanganan. (her)

Sempat Deflasi, Ekonomi Sumbawa Diklaim Tetap Bertumbuh

0
H. Khaeruddin(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa, mengklaim pertumbuhan ekonomi cenderung positif di triwulan kedua tahun 2025 meski sempat terjadi deflasi di awal tahun (Maret) yang mencapai 0,50 persen di beberapa sektor.

“Memang di triwulan pertama (Maret) kita mengalami deflasi khususnya di perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, tetapi kondisi tersebut tidak berlangsung lama,” Kata kabag Ekonomi Setda Sumbawa, H. Khaeruddin kepada wartawan, kemarin.

Berdasarkan data lanjut Haji Her, deflasi cukup parah terjadi pada bulan Maret yang mencapai 0,50 persen lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Kondisi tersebut terjadi akibat musim kering yang cukup panjang sehingga ekonomi di masyarakat sedikit terdampak.

“Memang sempat terjadi deflasi karena daya beli masyarakat yang kurang khususnya di belanja perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga,” ucapnya.

Dia melanjutkan, pergerakan ekonomi di masyarakat selama ini ditopang oleh sektor pertanian dan perkebunan. Bahkan 39 persen Produk Domestik Bruto (PDB) ditopang oleh sektor pertanian dan hanya sebagian kecil dari sektor lain seperti kelautan dan jasa.

“Karena PDB kita lebih dominan pertanian ketika terjadi paceklik maka akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Apalagi masyarakat kita rata-rata adalah petani,” ujarnya.

Seraya menambahkan, meski terjadi di deflasi tetapi kondisi tersebut tidak berlangsung lama dan pemerintah juga langsung melakukan intervensi. Hal tersebut dilakukan untuk menekan terjadinya gejolak di masyarakat terutama kaitannya dengan bahan pokok seperti beras dan kebutuhan lainnya.

“Deflasi kita bisa terkendali karena kita langsung menggelar operasi pasar di beberapa lokasi sehingga tidak terjadi di gejolak di masyarakat,” tambahnya.

Dirinya pun optimis pertumbuhan ekonomi Sumbawa akan terus terjadi meski sempat terjadi deflasi. Bahkan pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan masih tetap sama dengan tahun sebelumnya sebesar 3 persen.

“Kami yakin pertumbuhan ekonomi kita masih tetap positif di angka 3 persen sehingga tingkat inflasi bisa terus ditekan di angka 1,38 persen,” jelasnya. (ils)

Pembentukan Koperasi Merah Putih Disosialisasikan

0
Sosialisasi percepatan pembentukan koperasi merah putih di seluruh wilayah NTB.(ekbisntb.com/ist)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Bupati Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot mengajak seluruh kepala desa untuk membentuk koperasi merah putih sesuai instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih.

“Mari jadikan koperasi ini sebagai wadah membangun desa, perekonomian dengan prinsip kerakyatan ditingkat desa dan kelurahan,” ajak haji Jarot saat membuka kegiatan sosialisasi pembentukan koperasi merah putih, Senin 19 Mei 2025.

Haji Jarot mengatakan, pembentukan koperasi ini merupakan tindak lanjut dari instruksi presiden Prabowo Subianto dengan target 80.000 koperasi Desa merah putih di seluruh Indonesia. Khusus di Sumbawa ada 157 desa dan 8 kelurahan dan ditargetkan juga segera terbentuk.

“Jadi dari 157 desa dan 8 kelurahan ada 34 desa yang sudah masuk tahap konselidasi dan ada tahap-tahap selanjutnya untuk dapat sertifikaasi dari kemenkumham,” ucapnya.

Haji Jarot menambahkan, kegiatan ini juga diharapkan bisa membentuk koperasi yang profesional, yang kompeten, memiliki jiwa entrepreneur, serta kemampuan menagerial. Karena pembentukan koperasi ini sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mendorong kemandirian di desa.

“Kemandirin yang dimaksudkan yakni swasembada pangan berkelanjutan dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, I Gusti Putu Milawati, mengatakan Pembentukkan Koperasi merah putih ini, merupakan upaya mendorong kepentingan bangsa. Yakni mensukseskan program swasembada pangan dan perkembangan industri agro bisnis berbasis koperasi.

“Sosialisasi ini sangat penting untuk percepatan pembangunan koperasi desa dan kelurahan merah putih yang targetnyan 80.000,” ucapnya.

Dia melanjutkan, di Provinsi NTB sendiri, terdapat 1.166 Desa/Kelurahan yang menjadi target pembentukkan koperasi Merah Putih ini. Sehingga ini memerlukan Langkah-langkah strategis dalam pembentukkan koperasi ini.

“Perlu kerja kolaboratif untuk mensukseskan program pemerintah ini, dan kami juga akan terus melakukan sosialisasi terkait program tersebut,” tukasnya. (ils)

Promosikan Wisata Melalui Festival Lakey

0
Peselancar yang membawa papan selancar menaiki perahu menuju titik ombak di Pantai Lakey Dompu.(ekbisntb.com/ist)

Dompu (ekbisntb.com) – Festival Lakey akan kembali digelar dan menjadi event tahunan dalam mempromosikan potensi wisata Kabupaten Dompu. Pesona Lakey dengan keindahan ombak untuk olahraga selancar dengan kejuaraan surfing yang akan menghadirkan peselancar dunia ini direncanakan pada 12 – 20 Juli 2025.

Kejuaraan surfing sendiri akan dilaksanakan pada 17 – 19 Juli 2025. Sebelum kejuaraan surfing, berbagai event akan digelar panitia. Seperti gowes to Lakey, dan fun run Lakey pada 12 Juli 2025. Jelajar destinasi wisata pada 13 Juli, lomba perahu layer mini pada 14 Juli, Lakey Expo pada 18 – 20 Juli 2025.

Pada kegiatan Lakey Expo, akan digelar beberapa kegiatan seperti gelar UMKM, festival Timbu, Kuliner khas Lakey, Lakey Coffee Sumset, dan Lakey Fashion Show. Sementara pada kegiatan atraksi dan pentas budaya akan menampilkan biola, gantau, tarian Nusantara, dan pameran foto.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu, Yani Hartono, SP kepada Ekbis NTB, Senin 19 Mei 2025 siang mengungkapkan, kegiatan Festival Lakey salah satu upaya pengembangan industry pariwisata yang sudah masuk dalam kalender event Provinsi NTB dan disuport pemerintah pusat. Pariwisata merupakan sektor unggulan nasional hingga daerah yang diharapkan dapat memberi dampak luas bagi peningkatan pendapatan Masyarakat.

Sebagai event yang didukung pemerintah pusat, Yani mengatakan, panitia tengah mempersiapkannya dengan meningkatkan koordinasi dengan beragai pihak terkait. Tidak hanya lingkup daerah, tapi juga skala nasional hingga dunia untuk menghadirkan pesurfing dunia. Sehingga target menghadirkan lebih banyak peselancar nasional hingga dunia bisa terwujud. “Pada akhirnya akan meningkatkan kunjungan wisata di daerah,” kata Yani Hartono.

Panitia juga menyiapkan hadiah menarik diantara event yang diselenggarakan. Baik kejuaraan surfing maupun event – event yang memeriahkannya. Sehingga kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi Masyarakat sekitar.

“Pada akhir event tanggal 20 Juli direncanakan aka nada Gerakan pembersihan Pantai Lakey. Kegiatan ini untuk mengajak dan mengedukasi semua stakeholder dalam menjaga kebersihan dan keindahan Pantai Lakey,” ungkap Yani. (ula)

Poltekkes Mataram Buka Peluang Lulusan Berkarier di Jepang

0
Kampus Poltekpar Mataram(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Mataram membuka peluang bagi lulusannya untuk bekerja di Jepang sebagai tenaga kesehatan. Tahun ini, Poltekkes diminta menyiapkan 30 calon tenaga kesehatan (nakes) oleh Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.

Wakil Direktur III Poltekkes Mataram, Masadah, menyampaikan bahwa permintaan lulusan Poltekkes Mataram untuk bekerja di Jepang terus meningkat. Hal ini didorong oleh rekam jejak alumni yang positif serta kerja sama yang terjalin dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah Jepang.

“Untuk tahun 2025, kami diminta menyiapkan 30 calon nakes. Namun, melihat kebutuhan dan antusiasme yang tinggi, kami didorong untuk mengirimkan lulusan sebanyak mungkin, terutama sebagai perawat,” ujar Masadah di Mataram, Senin, 19 Mei 2025.

Saat ini, dari 30 kuota yang diminta, 11 orang lulusan telah siap diberangkatkan dan tinggal menunggu proses administrasi. Sebelumnya, sebanyak 20 lulusan Poltekkes Mataram juga telah diberangkatkan ke Jepang.

Masadah menambahkan, tidak hanya lulusan keperawatan, peluang kerja juga terbuka bagi tiga jenis tenaga kesehatan lainnya. Ini sejalan dengan hasil pertemuan Poltekkes Mataram dengan Kementerian Kesehatan.

Meski demikian, ia mengakui tantangan utama terletak pada membangun keyakinan lulusan dan orang tua untuk berkarier di luar negeri. “Banyak yang masih ragu. Padahal, bekerja di Jepang bukan hanya soal gaji yang lebih tinggi, tetapi juga pengalaman dan peningkatan kualitas kerja,” jelasnya.

Sebagai upaya persiapan, Poltekkes Mataram menyediakan pelatihan bahasa Jepang gratis bagi calon peserta. Beberapa lulusan bahkan dinilai cepat menguasai bahasa Jepang.

Masadah menilai, bekerja di Jepang adalah langkah strategis bagi lulusan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. “Menjadi nakes di Jepang sangat dihargai secara profesi, dan gaji yang ditawarkan juga cukup tinggi,” pungkasnya. (bul)

Luas Tanaman Padi Musim Tanam Kedua di Lombok Tengah 32 Ribu Hektare

0
Petani menyemprotkan pupuk daun ke arah tanaman padi miliknya di area pertanian desa.(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat luas area tanaman padi pada musim tanam kedua di 2025 ini mencapai 32 ribu hektare.

“Luas tanam kedua untuk padi di Lombok Tengah mencapai 32 ribu hektare,” kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah M Kamrin di Lombok Tengah, Senin 19 Mei 2025.

Ia mengatakan untuk luas tanam padi pada musim tanam pertama itu sebanyak 52 ribu hektare di 12 kecamatan di Lombok Tengah.

Sedangkan pada musim tanam kedua ini luas area tanam berkurang, karena lahan sawah di Lombok Tengah tidak semua bisa di tanami padi, padi, palawija sesuai pola tanam.

“Ada beberapa wilayah yang hanya bisa menanam padi satu kali seperti di Kecamatan Praya Barat, Praya Barat Daya dan Pujut,” katanya.

Sementara itu, target luas tanam di Lombok Tengah di 2025 mencapai 96 ribu hektar per tahun dan target tersebut dipastikan tercapai, karena masih ada lahan sawah yang bisa ditanami padi hingga tiga kali sekitar 7 ribu hektare di wilayah yang dekat dengan sumber mata air.

“Target luas tanaman padi di Lombok Tengah dipastikan tercapai,” katanya.

Ia mengatakan untuk sisa lahan persawahan yang tidak bisa ditanami padi, sebagian warga juga menanam cabai, tomat dan tembakau serta jagung.

“Kondisi tanaman padi petani saat ini cukup baik, artinya kebutuhan air masih bisa terpenuhi, karena kondisi hujan masih turun,” katanya.

Sementara itu, untuk produksi gabah di Lombok Tengah pada musim tanam pertama mencapai 250 ribu ton. “Sedangkan untuk harga gabah saat ini sesuai HPP Rp6.500 per kilogram,” katanya. (ant)

Kota Mataram Siapkan Diri Jadi Destinasi ’’Urban Tourism’’

0
Cahya Samudra(ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram tengah menyusun strategi menyeluruh dalam upaya menjadikan kota ini sebagai destinasi wisata unggulan berbasis urban tourism yang menekankan pluralisme, harmoni, dan daya tarik lokal. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Dr. Cahya Samudra dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Ripparda DPRD Kota Mataram yang membahas arah pembangunan sektor pariwisata secara berkelanjutan.

Cahya menyampaikan bahwa tantangan pengembangan pariwisata tidak dapat diatasi oleh satu dinas saja. “Pariwisata bukan hanya urusan Dinas Pariwisata, tapi melibatkan seluruh perangkat daerah, dari kebersihan, perdagangan, UMKM, hingga pendidikan,” ujarnya, Senin 19 Mei 2025.

Ia menekankan bahwa Kota Mataram memiliki keunikan tersendiri dibandingkan destinasi wisata lain, seperti Yogyakarta atau Bali. “Ketika orang pergi ke Jogja, mereka ke Malioboro, Borobudur, atau Prambanan—yang sebenarnya bukan sepenuhnya berada di Kota Yogyakarta. Sementara di Mataram, kita memiliki Malioboro-nya sendiri, bahkan dengan kekayaan yang lebih plural dan terintegrasi,” katanya.

Menurut Cahya, Mataram adalah miniatur keberagaman yang hidup berdampingan dalam harmoni. “Anda mungkin tidak bisa melihat Lombok di Bali, tapi Anda bisa melihat Bali di Lombok, khususnya di Mataram,” tegasnya. Ia juga mengutip konsep “pluralism dan urban tourism” sebagai fondasi strategis dalam pembangunan kepariwisataan.

Dalam upaya memperkuat identitas pariwisata, Pemkot Mataram akan memasukkan berbagai agenda budaya lokal dalam calendar of events, seperti Lebaran Topat dan Takbiran. Rute wisata kota juga telah dibakukan, mencakup Ampenan, Kelenteng, Islamic Center, dan Taman Mayura—sebagai ikon keberagaman budaya dan sejarah.

Salah satu poin penting yang dibahas adalah pembentukan lembaga pengawas pariwisata sebagaimana diatur dalam pasal 77 Raperda Ripparda Kota Mataram. Lembaga ini akan bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan dan praktik pariwisata di lapangan, berbeda dari badan promosi daerah yang bersifat ad hoc.

Pariwisata Mataram, ditegaskan Cahya, adalah sektor strategis yang dapat menjadi penggerak utama ekonomi masyarakat. Namun, tantangan terbesarnya adalah menciptakan identitas kota yang mudah diingat wisatawan. “Apa yang terlintas di benak orang saat mendengar ‘Mataram’? Ini yang perlu kita bangun bersama.”

Selama tahun ini, Kota Mataram telah enam kali menerima kunjungan wisatawan mancanegara melalui kerja sama dengan berbagai agen perjalanan, salah satunya Lombok Paradise Travel. Hal ini menunjukkan potensi besar yang dimiliki kota sebagai pintu masuk wisata Pulau Lombok.

Rapat tersebut menyepakati pentingnya strategi lintas sektor yang menyeluruh, inklusif, dan berbasis identitas lokal. Pemkot Mataram akan terus berinovasi dalam mengemas keberagaman sebagai daya tarik utama, menjadikan kota ini bukan hanya tujuan, tetapi juga pengalaman. (fit)