Beranda blog Halaman 287

Optimalisasi Aset, BKAD NTB Kejar Target Triple Agenda di Tengah Pemangkasan Anggaran

Penulis
ekbisntb.com
-
0
H. Nursalim (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Menyikapi pemangkasan dana Transfer Ke Daerah (TKD) oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil langkah progresif menuju kemandirian fiskal. Melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Pemprov NTB melakukan perombakan besar-besaran pada tata kelola aset daerah untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala BKAD NTB, Dr. H. Nursalim, S.Sos., MM., menegaskan pihaknya kini berperan sebagai pilar krusial untuk menjaga agar program strategis daerah tetap berjalan sesuai rencana (on the track). BKAD juga berfungsi sebagai perpanjangan tangan pusat dalam mengevaluasi APBD di 10 kabupaten/kota agar selaras dengan “Triple Agenda”.

“Kami memastikan 10 kabupaten/kota berada dalam satu gerbong. Dengan intervensi bersama, beban pengentasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dan stunting akan terasa lebih ringan karena dikeroyok bersama melalui satu kebijakan,” ujar Nursalim di ruang kerjanya, Rabu 8 April 2026.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah aset-aset potensial yang selama ini belum memberikan kontribusi maksimal bagi PAD. BKAD kini membidik sejumlah aset untuk program hilirisasi guna menciptakan efek berganda (multiplier effect).

Beberapa titik fokus tersebut meliputi, kawasan Serading di Kabupaten Sumbawa. Lahan milik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ini akan dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui program hilirisasi.

Selain itu di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara. Dalam hal ini, BKAD tengah melakukan koordinasi intensif dengan UPTD Pariwisata untuk memastikan pengelolaan aset di kawasan internasional tersebut lebih profesional dan bernilai tambah tinggi.

‘’Sektor lain adalah pemetaan potensi juga dilakukan pada aset di Dinas Perikanan dan Kelautan, Pertanian, hingga sektor pertambangan dan lingkungan hidup,’’ ujarnya.

Mantan Kepala Biro Organisasi Setda NTB ini mengakui, selama bertahun-tahun, kendala utama optimalisasi aset di NTB adalah minimnya tenaga ahli penilai (appraiser). Sebelumnya, ribuan persil aset daerah hanya ditangani oleh satu orang penilai.

Mengatasi hal tersebut, Nursalim telah mengirimkan SDM terbaik untuk dididik langsung oleh kementerian terkait.

“Saat ini kita sudah memiliki 29 tenaga ahli bersertifikasi. Mereka inilah yang akan melakukan penilaian (appraisal) aset agar kerja sama dengan pihak ketiga berjalan akuntabel,” jelasnya.

Dari sisi pengamanan hukum, BKAD bekerja sama dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional untuk mengebut sertifikasi lebih dari 200 persil aset yang belum legal dari total 1.663 persil yang ada. Langkah ini krusial untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang telah diraih NTB selama 14 kali berturut-turut.

Nursalim optimistis bahwa penguatan fiskal melalui optimalisasi aset adalah kunci kesejahteraan rakyat. Dengan PAD yang kuat, pemerintah memiliki keleluasaan untuk mengintervensi sektor-sektor produktif seperti pariwisata, UMKM, dan infrastruktur.

‘’”Filosofinya sederhana. Jika PAD meningkat, intervensi pemerintah untuk kesejahteraan rakyat akan maksimal. Kita tidak lagi meratapi pemotongan anggaran pusat, melainkan menciptakan inovasi dari apa yang kita miliki,” ujarnya. (r/ham)

Jumlah Pencari Kerja di NTB Tinggi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Jumlah Pencari Kerja di NTB Tinggi
H. Aidy Furqan (Suara NTB/sib)

JUMLAH pencari kerja di NTB cukup tinggi. Namun, tingginya jumlah tenaga kerja tersebut tidak sebanding dengan jumlah ketersediaan lapangan pekerjaan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, sampai Desember 2025, jumlah pencari kerja di wilayah NTB mencapai 20.561 orang.

Sementara, pencari kerja yang baru ditempatkan (bekerja) di dalam negeri sampai Januari 2025, baru sekitar 1.290 orang. Sedangkan, di luar negeri sekitar 7.719-an orang, sehingga, total pencari kerja di NTB saat ini mencapai 11.552 orang.

Belasan ribu pencari kerja ini berasal dari latar belakang lulusan berbeda, mulai dari sarjana, diploma, hingga tamatan SMA/SMK.

Jumlah pencari kerja ini dinilai belum sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang bisa menyerap mereka.

“Kalau ditanya sebanding tidak? Belum sebanding dengan jumlah pencari kerja dengan ketersediaan lapangan kerja. Jadi masih sangat tinggi ketidaksesuaian itu,” ujar Kepala Disnakertrans NTB, Aidy Furqan, kepada Suara NTB, Rabu (8/4).

Aidy menyebut, saat ini jenis pekerjaan di daerah yang dominan tersedia adalah pekerjaan Informal. Di antaranya, petani, nelayan, hingga rumah tangga.

Sementara pekerjaan formal seperti pegawai kantor, perusahaan, pabrik, dan industri jumlahnya terbatas. Untuk jenis pekerjaan yang tengah berkembang di antaranya pekerja toko daring dan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Sektor formal yang saat ini masih membutuhkan banyak tenaga itu seperti pendidikan (guru atau tenaga pendidik) dan sektor kesehatan (dari dokter sampai perawat),” sebut mantan Kadis Dikbud NTB itu.

Ia menambahkan, ke depan sejumlah perusahaan akan membuka pelayanan jasa di NTB dan membutuhkan tenaga kerja yang besar. Hal ini menurutnya, bisa menjadi angin segar bagi para pencari kerja.

“Seperti saat ini baru mulai proses di STM (Sumbawa Timur Mining), pertambangan di Hu’u, Dompu. Itu cukup besar, di atas 20.000-an orang, tapi itu tenaga-tenaga teknis dan ahli. Itu yang saya sebut sektor formal,” jelasnya.

Sementara itu terdapat isu strategis yang menjadi alasan pencari kerja di NTB masih tinggi antara lain masih rendahnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja formal dan belum optimalnya pembangunan di kawasan transmigrasi.

Hal ini diperparah dengan sejumlah permasalahan yang tengah dihadapi sektor ketenegakerjaan di antaranya, rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Terbatasnya kesempatan kerja formal di dalam negeri. Belum ada taut-suai (link and match) antara supply dan demand tenaga kerja, pembangunan ketenagakerjaan belum inklusif bagi perempuan dan sederet persoalan lainnya.

Karena itu Pemprov NTB dan Disnakertrans terus berusaha memperlebar pintu pekerjaan agar pencari kerja semakin mudah mendapatkan pekerjaan.

Langkah-langkah strategis telah disiapkan Pemprov dan Disnakertrans untuk mewujudkan hal tersebut. Beberapa di antaranya, Transformasi Skill Center menjadi BLUD di 2026, pembentukan LSP-P2, perumusan pola pinjaman lunak bagi CPMI melalui KUR, skema penempatan CPMI/PMI melalui zero cost (diberikan 5 persen untuk masyarakat desa berdaya).

Kemudian, penyediaan data sistem informasi ketenagakerjaan (SIM Kerja) berbasis daring, pembentukan Satgas PPMI, Diklat LSP-P2, Integrasi Vokasi dengan Dikpora untuk program SMK Go-Global, Diversifikasi kurikulum pelatihan CPMI, uji kompetensi 1.000 calon tenaga kerja gratis, Pelatda pemagangan Jepang, dan pemberian BPJS Ketenagakerjaan.

Aidy menjelaskan, melalui SIM Kerja, aksesibilitas mendapatkan informasi tentang peluang kerja semakin mudah. Sementara itu, dengan inovasi transformasi BLK (Skill Center) menjadi BLUD, BLK diharapkan dapat lebih mandiri dan fleksibel.

“Selama ini pelatihan hanya tergantung dana pemerintah. Kalau ada dana baru jalan, kalau tidak ada ya tidak bisa. Jika sudah jadi BLUD, kita bisa lebih fleksibel,” pungkasnya. (sib)

Lima Desa di Lobar Diusulkan Dapat Program KNMP

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Tim KKP turun survei ke desa-desa di Lobar yang diusulkan mendapatkan program kampung nelayan merah putih. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Lima Desa di Lombok Barat (Lobar) diusulkan mendapatkan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2026 ini. Usulan ini pun telah ditindaklanjuti oleh KKP dengan menerjunkan tim untuk melakukan survei awal terhadap desa-desa yang diusulkan tersebut.

Tim didampingi oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan (DKP dan Ketapang) Lobar, ingin memastikan kondisi lahan di desa yang diusulkan sesuai ketentuan dan beberapa kuesioner yang harus dipenuhi.

“Hari ini Rabu 8 April 2026, tim KKP sudah turun melakukan survei, sampai besok (Jumat). Hari ini (Rabu) ke Kuranji Dalang dan Lembar Selatan, besok rencananya akan ke Batu Putih dan Gili Gede. Dan hari Jumat ke Buwun Mas. Itu (desa) yang sudah Kita usulkan,” Kepala DKP dan Ketapang Lobar H. Afgan Kusumanegara, dikonfirmasi media, di kantornya Rabu (8/4).

Tim KKP yang beranggotakan dua orang turun mengecek ketentuan syarat untuk program ini, yakni memiliki lahan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan harus clean and clear atau tidak bermaslah. Tanah Pemda yang sudah bersertifikat atau lahan warga yang hibahkan ke Pemda dan bersertifikat.

Ketentuan luas lahan untuk program Kampung Nelayan Merah Putih ini bervariasi, kisaran luas 50 are dengan fasilitas yang akan dibangunkan lengkap, ada kuliner, bengkel, cold storage dan sebagainya. Ada juga yang kurang dari itu, tetapi dengan bangunan yang akan dibangunkan tidak seperti lahan seluas 50 are.

Survei ini pun lanjut dia, dilakukan beberapa tahap. Setelah turun survei pertama ini, tim KKP akan turun lagi untuk survei lanjutan. “Mereka juga akan turun survei gelombang kedua,” imbuhnya.

Hal itu dilakukan karena target kampung nelayan merah putih di Indonesa ini banyak sekali yang harus dipenuhi. Informasi yang diperolehnya, dari 1.000 kampung nelayan merah putih, baru 600 yang sudah terpenuhi. Karena itu, pihaknya pun berupaya mengusulkan sebanyak-banyaknya desa.

Lima desa yang diusulkan ini lanjut dia, baru tahap pertama untuk program kampung nelayan merah putih. Tahap selanjutnya, pihaknya terus menelusuri desa-desa lain yang memenuhi ketentuan syarat untuk diusulkan lagi. Seperti Taman Ayu, jika memenuhi syarat dari sisi lahan akan diusulkan lagi. Pihaknya akan turun survei terlebih dahulu, barulah diajukan ke KKP untuk disurvei.

Pihaknya sendiri dalam mengusulkan program Kampung Nelayan Merah Putih ini, berkoordinasi dengan desa untuk memastikan kesiapan lahan tersebut. Setelah itu, tim Dinas turun melakukan survei pendahuluan, sebelum tim KKP turun mensurvei ke lapangan. Nantinya pihak KKP yang akan menentukan desa mana yang layak mendapatkan program ini dengan mempertimbangkan hasil survei, seperti ketersediaan lahan, kebeberterimaan (acceptability) masyarakat terhadap program ini, dan banyaknya nelayan di daerah itu.

Pihaknya berharap tahun ini ada desa yang mendapatkan program kampung nelayan merah putih. Terkait besaran anggaran program ini, pihaknya belum berani memastikan. Tetapi dari informasi tergantung puas lahan dan sarana prasarana yang dibangun. (her)

Triwulan I 2026, Penumpang di BIZAM Naik Signifikan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Penumpang pesawat udara di BIZAM menunjukkan tren positif selama triwulan I tahun 2026 ini. (Suara NTB/kir)

Praya (ekbisntb.com) – Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) mencatatkan peningkataan jumlah penumpang pesawat udara yang cukup signifikan selama triwulan pertama tahun 2026 ini. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2025 lalu, pergerakan penumpang pesawat udara mengalami peningkatan hingga 24,8 persen.

Momen libur Lebaran menjadi salah satu faktor pendorong meningkatkan angka pergerakan penumpang pesawat udara dalam tiga bulan awal tahun 2026.

“Peningkatan frekuensi penerbangan, penambahan rute serta tumbuhnya aktivitas pariwisata dan perekonomian di wilayah NTB juga turun jadi faktor pendorong,” ungkap General Manager (GM) PT Angkasa Pura (AP) Indonesia Kantor Cabang Bandara Lombok Aidhil Philip Julian, dalam keterangnya, Rabu (8/4).

Ia mengatakan, pertumbuhan signifikan tidak hanya terjadi pada indikator pergerakan penumpang saja. Namun, hampir di semua indikator trafik yang ada. Artinya, secara tidak langsung peningkatan jumlah penumpang pesawat udara yang mencapai 628.889 orang berbanding 504.061 ditahun 2025 lalu, turut mendorong peningkatan pada aspek lain.

Misalnya, indikator pergerakan pesawat yang tumbuh sebesar 43,2 persen atau 7.560 pergerakan di triwulan I 2026. Berbanding 5.280 pergerakan pada periode yang sama tahun sebelumnya. “Begitu juga dari sisi kargo, BIZAM juga mencatat peningkatan yang cukup tinggi. Dari 2.515,2 ton pada tahun 2025 3.487,7 ton pada tahun ini. Atau meningkat sebesar 38,7 persen,” jelasnya.

Dari 11 rute penerbangan yang ada di BIZAM, ada lima rute yang mendominasi. Mulai dari rute Jakarta, Surabaya, Bali, Kuala Lumpur, dan Yogyakarta. Sementara rute yang lain seperti, Surabaya, Makassar, Balikpapan, Labuan Bajo, Sumbawa, Bima, hingga rute Singapura secara umum juga menunjukkan tren menggembirakan.

Ia menjelaskan, peningkatan tersebut merupakan indikator positif atas meningkatnya aktivitas penerbangan dan mobilitas masyarakat di daerah ini. Sekaligus menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap moda transportasi udara serta semakin membaiknya konektivitas penerbangan dari dan menuju Lombok.

Berkaca dari kondisi tersebut, pihaknya menegaskan terus berkomitmen untuk menjaga kualitas pelayanan penerbangan. Sekaligus memastikan operasional bandara berjalan dengan aman, selamat dan nyaman.

“Sebagai pengelola bandara, kita akan akan terus berupaya meningkatkan layanan dan fasilitas. guna mendukung pertumbuhan trafik serta memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh pengguna jasa bandara,” tegasnya.

Lebih lanjut Aidhil menambahkan, membaiknya pergerakan penumpang pesawat udara di BIZAM secara tidak langsung juga kian menambah kepercayaan maskapai penerbangan yang ada. Terbukti, dalam waktu dekat ini tepatnya pada 17 April 2026 mendatang maskapai TransNusa akan menambah layanan penerbangan khusus untuk rute Jakarta, menjadi dua kali setiap hari.

Tambahan layanan penerbangan tersebutb diharapkan semakin memperkuat konektivitas dan memberikan lebih banyak pilihan jadwal bagi masyarakat. (kir)

Bupati Lotim: Menjual Elpiji Bersubsidi di Atas HET Bisa Dipenjarakan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kegiatan operasi pasar elpiji bersubsidi yang dikawal berama Satgas Elpiji Lotim yang telah dibentuk Bupati Lotim. (Suara NTB/rus)

Selong (ekbisntb.com) – Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin kembali angkat bicara soal polemik elpiji bersubsidi di tengah masyarakat. Orang nomor satu di Lotim ini kembali mengingatkan bahwa elpiji bersubsidi 3 kilogram ini merupakan barang di bawah pengawasan. Menjual elpiji bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) bisa dipenjarakan.

Penegasan itu disampaikan Bupati saat silaturahmi dengan guru dan tenaga kependidikan di Kantor Camat Montong Gading, Rabu (8/4/2026). Bupati menuturkan, pada saat lebaran lalu terpantau di media sosial masyarakat di Jerowaru ada yang membeli elpiji melon ini seharga Rp50 ribu. Angka yang sangat jauh dari HET Rp18 ribu per tabung.

Mengetahui informasi itu, Bupati Lotim ini langsung menghubungi bawahannya yang ada di Jerowaru. Ditanyakan siapa pangkalan, pengecer, dan agen elpiji yang menjual seharga Rp50 ribu tersebut.

“Saya minta datanya, di mana dan siapa yang menjual barang bersubsidi di atas HET itu, jika ditemukan maka akan diberikan tindakan tegas,” ujar Bupati.
Setelah dikroscek, netizen ini dinilai hanya omong, tidak bisa menunjukkan siapa dan di mana penjualnya. “Kalau berani ada yang bilang, maka pangkalan akan disetop dan agen akan diproses (hukum atau dipenjara, red), karena memang itu tata niaganya dalam mendistribusikan elpiji bersubsidi ini,” terangnya.

Distribusi elpiji bersubsidi di Lotim sejak H+1 lebaran sudah ditambahan 17 ribu tabung per hari. Sebagai contoh, kata Bupati yang juga pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE), di Sikur sehari 50 ribu ton. Dengan adanya lebaran, ditambah sehari 30 ton, sehingga total mencapai 80 ribu ton. “80 ribu ton ya, ditambah sampai H+7 lebaran,” tuturnya.

Menurut Bupati, masih adanya gejolak di tengah masyarakat itu murni karena kekhawatiran berlebihan. Terjadi panic buying di tengah masyarakat. Bahkan kuat dugaanya ada praktik penimbunan.

Menurut Bupati, kalau ada yang beli banyak, maka mereka sangat rugi. Ia menegaskan, tidak akan pernah akan terjadi kelangkaan kalau sesuai kebutuhan pemakaiannya.

“Sehingga saya curiga banyak menimbun, anak dan menantu semua disuruh beli, biasanya satu tabung di rumahnya sekarang menjadi tujuh tabung,” ungkapnya.

Pemerintah Indonesia, kata Bupati, sudah memberikan jaminan tidak akan ada kelangkaan di Indonesia. Masyarakat Lotim khususnya diminta tidak perlu khawatir.

Guna mengatasi polemik elpiji ini, Bupati Lotim telah membentuk Satgas khusus untuk menanganinya. Setelah dibentuk diminta untuk mengawal terus pendistribusian elpiji bersubsidi dengan bekerjasama dengan Pertamina.

Elpiji ditangani oleh BUMN, bukan dilakukan oleh Bupati. Namun, atas nama rakyat, Bupati menegaskan hak rakyat harus terpenuhi. (rus)

Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Raih 13 Penghargaan PROPER

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Raih 13 Penghargaan PROPER

Jakarta (Suara NTB)– Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan lingkungan dengan meraih penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada ajang Anugerah Lingkungan PROPER 2025.

Dalam ajang tersebut, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus berhasil meraih predikat PROPER Emas melalui Integrated Terminal Surabaya serta predikat PROPER Hijau yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dari sepuluh predikat PROPER Hijau menjadi dua belas predikat PROPER Hijau. Penghargaan PROPER Emas diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, dan diterima oleh Group Head Operation Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Budi Prasojo, di Sasono Langen Budoyo, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta.

Adapun dua belas unit yang meraih PROPER Hijau yaitu Aviation Fuel Terminal Lombok (BIL), Aviation Fuel Terminal Juanda, Aviation Fuel Terminal El Tari, Bitumen Plant Gresik, Fuel Terminal Madiun, Fuel Terminal Malang, Fuel Terminal Maumere, Fuel Terminal Tuban, Integrated Terminal Ampenan, Integrated Terminal Bima, Integrated Terminal Tanjung Wangi, dan Integrated Terminal Tenau.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, dalam sambutannya menyampaikan bahwa PROPER merupakan instrumen untuk mendorong ketaatan dan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
“Penghargaan Anugerah Lingkungan PROPER merupakan bagian dari upaya mendorong peran perusahaan dalam menjaga dan perlindungan lingkungan hidup. Kementerian Lingkungan Hidup mengajak sekitar 74.000 unit dunia usaha untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup dengan mengikuti aturan lingkungan hidup,” ujar Hanif.

Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Rasio Ridho Sani, menyatkan bahwa PROPER merupakan program penilaian kinerja yang bertujuan meningkatkan kepatuhan perusahaan untuk menjadi lebih dari sekedar patuh.
“Dapat kami laporkan bahwa jumlah peserta PROPER tahun 2025 meningkat sebesar 22% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 4.495 perusahaan menjadi 5.476 perusahaan. Dari hasil evaluasi kinerja, sebanyak 2.437 perusahaan dinyatakan taat, 2.886 perusahaan tidak taat, dan 153 perusahaan tidak beroperasi. Acara ini juga dihadiri oleh 9 pimpinan perusahaan penerima Green Leadership, 39 pimpinan perusahaan peraih PROPER Emas dan 243 pimpinan perusahaan peraih PROPER Hijau” ungkap Rasio

Pada kesempatan terpisah, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengatakan bahwa capaian ini merupakan hasil dari konsistensi perusahaan dalam mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam operasional bisnis.
“Pencapaian penghargaan PROPER Emas dan Hijau ini menjadi bukti komitmen Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus dalam menjalankan operasional yang selaras dengan prinsip Environment, Social & Governance (ESG), serta memberikan nilai tambah bagi lingkungan dan masyarakat. Ke depan, kami akan terus mendorong inovasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) secara berkelanjutan,” tutup Ahad.

Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus berharap capaian ini dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan serta memperkuat implementasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(bul)

Trafik Pesawat, Penumpang dan Kargo di Bandara Lombok Melonjak

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Trafik Pesawat, Penumpang dan Kargo di Bandara Lombok Melonjak
Trafik Pesawat, Penumpang dan Kargo di Bandara Lombok Melonjak

Mataram (Suara NTB)- PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) mencatat kinerja positif pada trafik pesawat, penumpang, dan kargo selama periode triwulan I (Januari–Maret) tahun 2026 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025.

Secara keseluruhan, pertumbuhan signifikan terjadi pada seluruh indikator trafik. Jumlah penumpang pada triwulan I tahun 2026 tercatat sebanyak 628.889 penumpang atau tumbuh sebesar 24,8% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 504.061 penumpang. Pergerakan penumpang selama periode ini didominasi oleh lima rute tersibuk, yaitu Jakarta (CGK), Surabaya (SUB), Bali (DPS), Kuala Lumpur (KUL), dan Yogyakarta (YIA).

Sementara itu pada triwulan I tahun 2026, BIZAM tercatat melayani 7.560 pergerakan pesawat atau meningkat sebesar 43,2% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5.280 pergerakan pesawat. Saat ini, BIZAM melayani 11 rute domestik yang mencakup Jakarta, Surabaya, Bali, Yogyakarta, Makassar, Balikpapan, Labuan Bajo, Sumbawa, Bima, Tambolaka, dan Waingapu, serta 2 rute internasional yaitu Kuala Lumpur dan Singapura.
Di sisi kargo, BIZAM juga mencatat peningkatan yang cukup tinggi. Volume kargo pada triwulan I tahun 2026 mencapai 3.487,7 ton, atau meningkat sebesar 38,7% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 2.515,2 ton.

General Manager BIZAM, Aidhil Philip Julian, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan indikator positif atas meningkatnya aktivitas penerbangan dan mobilitas masyarakat di Nusa Tenggara Barat.

Peningkatan ini didorong oleh berbagai faktor, di antaranya momentum libur Lebaran pada bulan Maret, peningkatan frekuensi penerbangan, penambahan rute, serta tumbuhnya aktivitas pariwisata dan perekonomian di wilayah Nusa Tenggara Barat.

“Pada 17 April 2026, akan terdapat penambahan layanan penerbangan oleh maskapai TransNusa untuk rute Jakarta dengan frekuensi sebanyak 2 kali setiap hari, yang diharapkan semakin memperkuat konektivitas dan memberikan lebih banyak pilihan jadwal bagi masyarakat.” tambah Aidhil.

Sebagai pengelola bandara, PT Angkasa Pura Indonesia menegaskan akan terus berupaya meningkatkan layanan dan fasilitas guna mendukung pertumbuhan trafik serta memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh pengguna jasa bandara.(bul)

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Bareskrim POLRI, Atas Komitmen Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Bareskrim POLRI, Atas Komitmen Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi

 


Jakarta (Suara NTB)-Pertamina Patra Niaga mengapresiasi langkah cepat dan tegas Kepolisian Republik Indonesia melalui Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Bareskrim POLRI dalam mengungkap dugaan tindak pidana penyalahgunaan BBM & LPG subsidi 3 kg di berbagai wilayah di Indonesia dari tahun 2025 hingga 2026.

Penindakan ini merupakan upaya menjaga distribusi BBM dan LPG subsidi agar tepat sasaran serta melindungi masyarakat dari praktik-praktik ilegal yang merugikan.

Konferensi Pers penegakan hukum dilaksanakan di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri pada Senin, 7 April 2026 dan dihadiri Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifudin, Direktur Tipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh. Irhamni, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Wadanpuspom TNI Marsekal Pertama TNI Bambang Suseno, perwakilan PPATK Deputi Analisis dan Pemeriksaan Danang Trihartono, perwakilan Jampidum Kejaksaan Agung RI Kasubdit Pratut Muttaqien Harahap, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, perwakilan Ditjen Migas Kementerian ESDM Edy Tarigan, dan Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto.

Wakabareskrim Polri, Irjen Pol Nunung Syaifudin menegaskan bahwa penindakan terhadap penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi merupakan bagian dari komitmen aparat penegak hukum dalam menjalankan arahan pemerintah guna menjaga distribusi energi bersubsidi tetap tepat sasaran.

“Bagi para pelaku, kami tegaskan untuk segera menghentikan praktik ilegal ini. Kami tidak akan ragu melakukan tindakan tegas terhadap siapa pun yang terlibat, termasuk oknum aparat. Penegakan hukum akan dilakukan secara konsisten dan tanpa toleransi. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat. Kami tidak main-main, setiap pelanggaran akan ditindak tegas demi melindungi hak masyarakat atas energi bersubsidi,” ucap Nunung.

Sementara itu, Direktur Tipidter Bareskrim POLRI, Brigjen Pol Moh. Irhamni mengungkapkan bahwa dalam periode 2025 hingga 2026, Bareskrim POLRI bersama jajaran POLDA telah melakukan penegakan hukum secara intensif terhadap penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi di seluruh wilayah Indonesia.

“Modus operandi dari para pelaku antara lain pembelian BBM subsidi secara berulang di beberapa SPBU lalu ditimbun dan dijual kembali ke industri dengan harga lebih tinggi, penggunaan truk modifikasi, serta penggunaan plat nomor palsu untuk menyiasati barcode. Sedangkan untuk LPG subsidi, modusnya adalah pemindahan isi tabung 3 kg ke tabung 12 kg atau 50 kg untuk dijual sebagai non subsidi,” ungkap Irhamni.

Irhamni menambahkan, keberhasilan pengungkapan ini tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap distribusi energi bersubsidi.

“Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi dan kolaborasi yang solid antara POLRI dengan TNI, Kejaksaan Agung, PPATK, Kementerian ESDM, Pertamina, SKK Migas, BPH Migas, serta dukungan masyarakat. Ke depan, kami akan terus memperkuat kerja sama ini dalam meningkatkan pengawasan, pencegahan, serta penindakan terhadap setiap bentuk kejahatan di sektor energi,” pungkas Irhamni.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto menegaskan bahwa Pertamina Patra Niaga mendukung dan mengapresiasi Aparat Penegak Hukum dalam penindakan terhadap penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi. Eko Ricky menyampaikan subsidi harus disalurkan sesuai peruntukannya agar benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

“Kami sangat berterima kasih dan mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan juga pihak TNI, terutama dalam hal menindak tegas dan mendukung penuh proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak maupun oknum yang juga terlibat dalam praktik ilegal. “Kami berkomitmen untuk terus bersinergi dengan POLRI dan juga TNI dalam hal penindakan hukum atas penyalahgunaan dan distribusi BBM dan LPG yang tidak tepat sasaran,” ujar Eko.

Eko menegaskan bahwa Pertamina Patra Niaga berkomitmen penuh memastikan penyaluran BBM dan LPG subsidi 3 kg berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran, serta tidak mentolerir adanya penyimpangan di tingkat distribusi.

“Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk menjaga penyaluran dan pendistribusian BBM dan LPG subsidi 3 kg sesuai dengan ketentuan. Kami telah melakukan berbagai upaya pelaksanaan pengawasan dan monitoring terhadap mitra kami dan lembaga penyalur yang ada. Apabila terbukti melakukan pelanggaran, tentunya secara pidana akan diputuskan dalam ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, kami juga akan menjatuhkan sanksi tegas, baik itu pembinaan maupun hingga Pemutusan Hubungan Usaha (PHU),” tegas Eko.

Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk membeli *BBM di SPBU resmi serta LPG di pangkalan resmi* dengan plang hijau, memastikan tabung dalam kondisi tersegel, serta menggunakan LPG secara bijak sesuai kebutuhan. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif melaporkan indikasi penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi kepada aparat penegak hukum maupun melalui Pertamina Contact Center 135.(bul)

Gencarkan Operasi Pasar Elpiji 3 Kg di Lombok Timur

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Salah satu kegiatan operasi pasar elpiji 3 Kg untuk meredam gejolak masyarakat di Lombok Timur


Mataram (ekbisntb.com) – Distribusi elpiji 3 kilogram dipastikan dalam kondisi aman, meski sempat terjadi antrean panjang di sejumlah pangkalan, khususnya di Lombok Timur. Untuk mengurai lonjakan permintaan, operasi pasar dan penambahan pasokan (extra dropping) terus digencarkan.


Plt. Ketua Hiswana Migas NTB, Reza Nurdin, mengatakan pasokan LPG ke NTB berjalan sesuai jadwal, ditandai dengan bersandarnya kapal tangki LPG dalam beberapa hari terakhir.


“Distribusi secara umum lancar. Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Utara aman, tidak ada gejolak. Hanya di Lombok Timur ada peningkatan permintaan, kemungkinan karena panic buying,” ujarnya, Rabu, 8 April 2026.


Ia menjelaskan, antrean panjang yang terjadi di pangkalan bukan disebabkan kelangkaan pasokan, melainkan karena tidak tersedianya stok di tingkat pengecer. Akibatnya, masyarakat langsung membeli ke pangkalan saat jadwal distribusi tiba.


“Antrian itu terjadi saat barang datang. Karena di pengecer kosong, masyarakat langsung ke pangkalan. Jadi bukan antre setiap saat,” jelasnya.


Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas bersama pemerintah daerah dan stakeholder terkait menggelar operasi pasar di sejumlah titik di Lombok Timur, seperti Desa Pengadangan, Lenek, Aikmel Utara, Karang Baru, hingga wilayah Sakra, Keruak, dan Jerowaru.


Dalam operasi pasar ini, penyaluran LPG dilakukan langsung kepada konsumen agar tepat sasaran. Selain itu, pengawasan distribusi juga diperketat dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, aparat kecamatan, Satpol PP, kepolisian, hingga perangkat desa.


“Penyaluran wajib langsung ke konsumen. Kami juga libatkan Disperindag, bagian ekonomi pemda, Satpol PP, Polsek, serta perangkat desa, termasuk Pertamina dan Hiswana Migas,” katanya.


Reza mengungkapkan, total tambahan pasokan LPG untuk Lombok Timur mencapai sekitar 70 persen dari alokasi harian, atau setara dengan 24.440 tabung. Langkah ini diharapkan mampu meredam lonjakan permintaan dan mengurangi antrean di masyarakat.
Ia juga menegaskan, tidak ada praktik penimbunan atau permainan distribusi di lapangan. Menurutnya, kondisi yang terjadi murni dipicu oleh kepanikan masyarakat akibat isu yang tidak benar.


“Tidak ada permainan di bawah, seperti penimbunan. Ini lebih ke panic buying. Sama seperti isu kenaikan BBM sebelumnya yang ternyata tidak benar,” tegasnya.


Menurutnya, fenomena panic buying membuat konsumsi menjadi tidak wajar. Masyarakat yang biasanya membeli satu tabung, kini membeli lebih banyak karena khawatir kehabisan.
Padahal, elpiji 3 kilogram merupakan barang subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, sehingga penggunaannya seharusnya tetap terkontrol.


“Ini barang subsidi, konsumennya terbatas. Tapi sekarang banyak yang punya lebih dari satu tabung di rumah, sehingga saat panik, pembelian jadi berlebihan,” ujarnya.


Meski demikian, ia menilai operasi pasar yang dilakukan cukup efektif. Di sejumlah lokasi, distribusi berjalan tertib tanpa penumpukan pembeli karena masyarakat sudah mendapatkan jatah masing-masing.


“Di operasi pasar kemarin justru tertib, tidak ada penumpukan. Rata-rata masyarakat sudah bisa mendapatkan LPG,” pungkasnya.(bul)

Dirut PLN Darmawan Prasodjo Raih Penghargaan Green Leadership, PLN Borong 11 PROPER Emas KLH 2025

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Jakarta (ekbisntb.com)-Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan Green Leadership PROPER dalam ajang Anugerah Lingkungan PROPER 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Penghargaan ini menjadi yang ketiga kalinya diraih, sekaligus menegaskan konsistensi kepemimpinannya dalam mendorong transformasi hijau di tubuh PLN.

Di bawah navigasi Darmawan, kinerja lingkungan PLN juga menunjukkan capaian yang positif. Sepanjang 2025, PLN berhasil meraih 11 PROPER Emas dan 35 PROPER Hijau dalam penilaian kinerja pengelolaan lingkungan. Capaian ini mencerminkan keberhasilan perseroan dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam operasional bisnis.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, yang mengapresiasi para pemimpin perusahaan atas kontribusinya dalam mendorong praktik bisnis berkelanjutan.

“Kepada teman-teman pimpinan perusahaan, CEO (Chief Executive Officer), diucapkan terima kasih yang luar biasa dari kami. Bagian dari compliance yang telah Bapak lakukan berkontribusi serius dalam rangka membangun banyak hal, mulai dari efisiensi sumber daya kita, kemudian pencegahan pencemaran, dan banyak kemudian kegiatan-kegiatan yang mampu membangun ekonomi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung,” ungkap Hanif di Jakarta (7/4).

Menurut Hanif, PROPER berperan sebagai kompas yang mengarahkan dunia usaha dalam menjalankan praktik bisnis berkelanjutan dengan prinsip ekonomi hijau. Ia menambahkan bahwa penganugerahan ini turut mendorong kinerja industri untuk melampaui standar kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup.

“Hari ini tentu menjadi hari yang berbahagia untuk kita semua. Yang hadir di depan saya ini sejatinya adalah tokoh-tokoh yang kemudian memberi arah lingkungan hidup di nasional. Sekali lagi terima kasih,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Darmawan Prasodjo menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada perseroan. Ia menegaskan bahwa dalam lima tahun terakhir, PLN terus mempercepat transisi energi bersih melalui pengembangan energi baru terbarukan (EBT), penurunan emisi, serta pengolahan limbah bernilai ekonomi.

“Terima kasih kami sampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup atas penghargaan yang diberikan. Bagi PLN, PROPER bukan sekadar kepatuhan, melainkan akselerasi transformasi. Komitmen kami adalah menyediakan listrik andal yang memberi nilai bagi lingkungan dan kesejahteraan,” ucap Darmawan.

Darmawan melanjutkan, ke depan PLN akan terus memperkuat implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), mempercepat target Net Zero Emissions 2060, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperluas program pemberdayaan masyarakat.

“Kami terus mendorong inovasi teknologi hijau, kolaborasi global, dan menjadikan keberlanjutan sebagai budaya kerja. PROPER adalah momentum untuk bertransformasi dari sekadar compliance menjadi lead dalam transisi energi. Kini tugas PLN bukan hanya menyediakan listrik yang andal, tapi juga memastikan listrik tersebut semakin bersih, ramah lingkungan, dan memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat,” ujarnya.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, PLN terus menjalankan berbagai inisiatif penurunan emisi gas rumah kaca, mulai dari dekarbonisasi, hingga pengembangan pembangkit EBT. Tercatat pada periode 2021 hingga 2025, PLN berhasil meningkatkan angka reduksi emisi dari 12,9 juta ton CO2 menjadi 51,1 juta ton CO2.

Perseroan juga mencatat kemajuan dalam pengembangan energi baru terbarukan yang telah mencapai sekitar 9,4 gigawatt (GW) pada 2025. Bukan hanya itu, PLN juga melakukan ekspansi pembangkit berbasis gas dengan produksi mencapai 33,7 terawatt hour (TWh) pada 2025.

Sementara itu, sebagai salah satu inisiatif dekarbonisasi, sejak 2023 PLN telah mengembangkan hidrogen dengan mengoperasikan Green Hydrogen Plant (GHP) pertama di Indonesia yang berada di Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Muara Karang, Jakarta. PLN juga menjadi pionir dengan menghadirkan GHP pertama di Asia Tenggara yang memanfaatkan energi panas bumi, berlokasi di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang, Jawa Barat pada 2024.

Kini, kelebihan produksi hidrogen di pembangkit listrik PLN yang sebelumnya tidak dimanfaatkan, telah dikembangkan dan menjadi GHP yang tersebar di 22 lokasi di seluruh Indonesia dengan total kapasitas mencapai 203 ton per tahun. Ke depan, pemanfaatan green hydrogen dapat semakin dioptimalkan sebagai co-firing Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), bahan bakar transportasi ramah lingkungan, serta kebutuhan di sektor industri.

”Harapannya, inisiatif-inisiatif yang kami jalankan ini bukan hanya berdampak positif terhadap pelestarian lingkungan, namun juga dapat memberikan multiplier effect dengan mendorong terciptanya lapangan kerja, memperkuat ekonomi lokal, serta mendukung pembangunan infrastruktur nasional,” pungkas Darmawan.(bul)

1...286287288...1,085Halaman 287 dari 1,085