Lombok (ekbisntb.com) – Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan pembelaan terhadap Pemerintah Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Lalu Muhammad Iqbal, menyusul sorotan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian atas pertumbuhan ekonomi NTB yang tercatat mengalami kontraksi minus 1,47 persen pada triwulan I tahun 2025.
Ketua Komisi II DPRD NTB, Lalu Pelita Putra, menilai bahwa indikator pertumbuhan ekonomi yang menyertakan sektor tambang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi NTB yang sebenarnya.
“Menyertakan sektor tambang membuat ekonomi NTB tampak tidak stabil, padahal sektor riil seperti pertanian dan pariwisata tumbuh konsisten. Indikator non-tambang justru memberikan gambaran ekonomi yang lebih sehat dan representatif,” ujarnya, Senin, 26 Mei 2025.
Ia menjelaskan, berdasarkan data Sakernas BPS Agustus 2024, sekitar 36,16 persen penduduk NTB bekerja di sektor pertanian. Sektor ini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di provinsi tersebut.
“Topografi NTB sangat mendukung aktivitas pertanian. Sebanyak 71,80 persen atau sekitar 2,22 juta orang bekerja di sektor informal, termasuk pertanian,” tambah politisi PKB tersebut.
Lalu Pelita juga menyampaikan bahwa sektor pertanian telah menjadi fokus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Iqbal–Dinda, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan mayoritas penduduk NTB.
“Dengan membangun sektor pertanian, pasangan Iqbal–Dinda ingin menyejahterakan masyarakat NTB,” tegasnya.
Menurut Lalu Pelita, di tengah sorotan terhadap kontraksi ekonomi, indikator kesejahteraan masyarakat justru menunjukkan peningkatan. “Berdasarkan data BPS, kesejahteraan masyarakat meningkat sebesar 5,57 persen,” katanya.
Senada dengan itu, anggota Komisi II DPRD NTB, Lalu Arif Rahman Hakim, menyampaikan bahwa kontraksi ekonomi terjadi karena sektor pertambangan menyumbang capital flight, di mana keuntungan tidak beredar di daerah.
“Pertambangan ini uangnya langsung ke luar negeri, seperti ke Amerika. Tapi kalau kita bicara sektor riil, justru pertumbuhannya bagus, mencapai 5,57 persen menurut BPS,” ungkap politisi Partai NasDem ini.
Ia mengingatkan agar penilaian terhadap kondisi ekonomi NTB tidak dilakukan secara parsial. Menurutnya, masih banyak komponen lain yang harus dipertimbangkan dalam menghitung pertumbuhan ekonomi, termasuk belum beroperasinya smelter dan larangan ekspor mineral mentah.
“Salah besar jika menyebut pemerintahan Iqbal–Dinda gagal. Justru sebaliknya, ada banyak pencapaian positif yang tidak terlihat jika hanya melihat angka secara parsial,” pungkasnya. (ndi)
