Beranda blog Halaman 276

PLN Perkuat Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Lokal, Program Ternak di Desa Wewo Sekitar Pengembangan PLTP Ulumbu Tunjukkan Dampak Positif

Penulis
ekbisntb.com
-
0
PLN Perkuat Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Lokal, Program Ternak di Desa Wewo Sekitar Pengembangan PLTP Ulumbu Tunjukkan Dampak Positif

 

Manggarai (ekbisntb.com) – Program bantuan ternak babi yang disalurkan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) kepada kelompok masyarakat di Desa Wewo, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.

Hingga saat ini, sebanyak 41 ekor ternak bantuan yang telah berusia sekitar lima bulan terpantau tumbuh sehat dan terawat dengan baik oleh kelompok penerima manfaat.

Kepala Desa Wewo, Laurensius Langgut, menyampaikan bahwa capaian tersebut tidak lepas dari kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan pola pemeliharaan yang baik dan berkelanjutan.
“Kebersihan kandang menjadi perhatian utama, diikuti dengan pemberian pakan yang teratur dan berkualitas. Selain itu, pemberian obat cacing dilakukan setiap dua bulan sekali untuk memastikan kondisi ternak tetap sehat dan terhindar dari penyakit,” ujarnya.

Ia menambahkan, kelompok ternak juga telah menyusun rencana pengembangan usaha secara bertahap. Dari total ternak yang ada, sebagian akan dipersiapkan sebagai indukan untuk proses perkembangbiakan, sementara sisanya direncanakan untuk dijual guna meningkatkan pendapatan kelompok.

“Keberhasilan awal ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi masyarakat lainnya untuk turut mengembangkan usaha peternakan. Antusiasme warga mulai terlihat, dan kami berharap program seperti ini dapat terus berlanjut,” tambahnya.

Salah satu penerima bantuan, Marselinus, mengungkapkan bahwa program bantuan anakan babi ini tidak hanya sebatas pemberian ternak, tetapi juga disertai dengan pendampingan teknis yang berkelanjutan.

“Kami juga mendapatkan pelatihan untuk membuat pakan alternatif dan pakan fermentasi dari bahan lokal, sehingga lebih efisien sekaligus bernutrisi,” jelasnya.

Selain itu, bantuan yang diberikan turut dilengkapi dengan pakan, obat-obatan, serta pembangunan kandang permanen guna mendukung keberlanjutan usaha peternakan masyarakat.

Program ini menjadi bagian dari upaya PLN dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, khususnya di sekitar wilayah pengembangan proyek panas bumi. General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, Rizki Aftarianto, menegaskan bahwa program bantuan ternak ini merupakan wujud komitmen PLN dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. “Melalui program pemberdayaan seperti ini, kami berharap masyarakat dapat semakin mandiri secara ekonomi dan merasakan manfaat jangka panjang dari setiap inisiatif yang dijalankan,” ujarnya.(bul)

Proyek Strategis Daerah Belum Diputuskan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Supratman, ST. (Suara NTB/ula)

Dompu (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Dompu belum memutuskan proyek strategis di tahun 2026. Minimnya anggaran untuk memenuhi belanja publik menjadi salah satu penyebab.

Penetapan proyek strategis tetap dilakukan untuk memenuhi program pencegahan korupsi yang dimonitor langsung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, melalui Monitoring Center for Prevention (MCP). “Penetapan proyek strategis daerah tahun ini kemungkinan lima sampai tujuh paket. Untuk kepastiannya, masih kita koordinasikan,” ungkap Kepala PBJ Setda Kabupaten Dompu, Suparman, ST,.

Pembangunan area Pusat Jajanan Serba Ada (Puja Sera) atau Food Court Kota Dompu di lokasi eks SDN 19 Dompu depan Polres Dompu. Pembangunan ini dianggarkan senilai Rp2,1 miliar. Pada area ini akan dibangun 30 unit kios dan lapak, sehingga pelaku UKM bisa memanfaatkan secara bertanggungjawab.

Selain itu, paket pembangunan pusat oleh–oleh khas Dompu di Jalan Gajahmada Dompu. Paket ini dianggarkan sebesar Rp1,4 miliar. Paket ini memanfaatkan lahan dua rumah dinas dan akan dibangun lima gerai sebagai pusat oleh-oleh.

Selain dua paket pekerjaan ini, paket pembangunan dan rehabilitasi di RSUD Dompu juga disebut–sebut akan masuk dalam proyek strategis daerah. Termasuk lanjutan pembukaan jalan baru tembus Soro Kecamatan Kempo–Nangatumpu, Kecamatan Manggelewa yang dianggarkan tahun 2026 ini sebesar Rp400 juta. (ula)

Sumbawa Jadi Lumbung Pangan Nasional

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa saat melakukan audensi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mendukung Sumbawa sebagai lumbung pangan nasional.(Suara NTB/ist)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa, berharap agar Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia, memberikan perhatian khusus ke Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu lumbung pangan nasional untuk komoditas jagung dan padi.

“Sumbawa kan salah satu lumbung pangan nasional terutama untuk komoditas padi dan jagung,sehingga kami berharap Kementan terus mendukung dalam meningkatkan hasil produksi pertanian,” kata Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sumbawa, H.M.Berlian Rayes kepada Suara NTB, Rabu, 15 April 2026.

Berlian melanjutkan, kondisi krusial yang dihadapi petani saat ini jelang puncak panen padi dan jagung pada bulan April, yakni ketersediaan pengering yang minim. Persoalan ini menjadi kendala utama yang dihadapi petani di tengah tingginya kadar air akibat curah hujan yang masih tinggi.

“Kami sangat membutuhkan mesin pengering dengan kapasitas besar, minimal 10-30 ton. Tanpa alat ini, harga gabah dan jagung di tingkat pengusaha anjlok karena kadar air yang tinggi,” ucapnya.

Selain mesin pengering, ia berharap kekurangan alat mesin pertanian (Alsintan) yang cukup signifikan bisa dipenuhi pemerintah. Bahkan berdasarkan data Sumbawa masih membutuhkan sekitar 1.400 unit traktor roda 4, sejumlah 1.759 unit traktor roda 2, dan sekitar 2.400 unit pompa air.

“Kami sangat berharap agar kekurangan itu bisa dipenuhi, sehingga hasil produksi bisa terus ditingkatkan. Termasuk juga penambahan kuota pupuk karena ada penambahan luas areal tanam di beberapa wilayah,” ucapnya.

Selain itu, ia turut menyoroti kebutuhan jalan usaha tani dengan spesifikasi khusus untuk memudahkan proses mobilisasi hasil pertanian. Sebab wilayah Sumbawa memiliki topografi yang berbeda-beda dan ada yang cukup ekstrem seperti Batulanteh, agar akses pengangkutan hasil panen tidak terhambat.

“Kendala yang terjadi di daerah saat ini kami berharap bisa diselesaikan, sehingga produksi pertanian bisa meningkat dalam mendukung program swasembada pangan,” ujarnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, perwakilan Dirjen Prasana dan Sarana Pertanian (PSP) melalui Kapoksi Data, Evaluasi, dan TLHP Ditjen PSP, Sri Hartono, memastikan akan tetap memberikan atensi khusus ke Sumbawa meski di tengah keterbatasan anggaran. Bahkan Sumbawa tetap menjadi skala prioritas nasional mengingat statusnya sebagai salah satu sentra pangan utama.

“Daerah harus segera menyesuaikan diri dengan sistem e-proposal terbaru ini. Kami juga mengingatkan pentingnya pembentukan UPJA (Usaha Pelayanan Jasa Alsintan) agar alat bantuan yang diberikan memiliki umur ekonomi yang panjang dan biaya perawatannya mandiri,” ucapnya. (ils)

Pendakian Tambora Mulai Dibuka

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pendakian Tambora Mulai Dibuka
Abdul Azis Bakry. (Suara NTB/dok)

Dompu (ekbisntb.com) – Balai Taman Nasional Nasional Tambora mulai membuka jalur pendakian ke Gunung Tambora mulai Selasa, 14 April 2026. Pembukaan aktifitas pendakian ini pasca ditutup sejak 28 Desember 2025 akibat cuaca ekstrim.

Kendati dibuka aktivitas pendakian, pendaki diingatkan untuk tidak memasuki radius 3 kilometer dari pusat aktivitas kawah Gunung Tambora. Termasuk turun ke dasar kaldera dan mendekati kawah aktif Doro Afi Toi, Doro Afi Bou, dan lubang–lubang gas di dasar kaldera.

Larangan ini menyusul status Gunung Api Tambora hingga 13 April 2026 masih berada pada level II atau waspada. Namun, terpantu aktivitas kegempaan masih terjadi untuk vulkanik dalam, tektonik lokal dan jauh. Tetapi tidak teramati asap kawah, sehingga potensi bahaya tetap ada di area tertentu.

Pembukaan aktivitas pendakian ini juga berdasarkan hasil pemantauan dari laporan resmi MAGMA Indonesia dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), dan memperhatikan hasil pantauan cuaca di Taman Nasional Tambora yang dipadukan dengan konsolidasi prakiraan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Muhammad Salahauddin Bima.

Kondisinya cuaca berawan, hujan ringan dan angin bertiup dari Timur Laut – Tenggara dengan kecepatan angin maksimum 30 km per jam, suhu udara berkisar antara 23°C -31°C. “Ini dipandang aman dibuka kembali untuk aktivitas wisata pendakian dan aktivitas lainnya,” kata Kepala Balai Taman Nasional Tambora, Abdul Azis Bakry, S.Pi., M.Si., Rabu (15/4) kemarin.

Pendaki dilarang menggunakan jalur illegal untuk mendukung prinsip zero accident dan zero waste. Jalur pendakian di Tambora meliputi jalur pendakian Pancasila, jalur pendakian Kawinda To’I, jalur pendakian Doro Ncanga, dan jalur pendakian Piong. (ula)

Orang Kaya Diminta Sadar Diri Tidak Pakai Elpiji Bersubsidi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lotim menyisir kandang ayam dan menemukan penggunaan elpiji tabung 3 kg. (Suara NTB/rus)

Selong (ekbisntb.com) – Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin, meminta para pengusaha dan orang kaya untuk tidak menggunakan elpiji bersubsidi jenis tabung melon. Ia menekankan pentingnya kesadaran diri bagi kalangan mampu agar beralih ke elpiji non subsidi berwarna pink.

“Gunakanlah elpiji non subsidi. Yang kaya, yang mampu, harus sadar diri. Jangan gunakan yang subsidi,” tegas Bupati saat dikonfirmasi media di Selong, Rabu (14/4/2026).

Pernyataan ini menyusul temuan di lapangan bahwa masih banyak pengusaha kandang ayam di Lotim yang menggunakan elpiji bersubsidi. Dalam satu kandang saja, petugas menemukan 65 tabung elpiji melon.

Guna mengatasi benang kusut polemik kelangkaan elpiji bersubsidi di Lotim, Bupati secara khusus mendatangi kantor Pertamina Patra Niaga di Mataram. “Kemarin saya datang ke sana (Pertamin,a-red) saya ingin memastikan pelayanan berjalan normal. Alhamdulillah, sudah normal. Jadwal untuk hari ini sudah terekam semua, tinggal dijalankan,” klaimnya

Bupati Haerul Warisin menjelaskan, pihaknya akan menggelar pertemuan dengan para pengusaha kandang ayam pada Jumat mendatang. Dalam pertemuan tersebut, akan dibahas penggantian sekitar 13.000 tabung elpiji subsidi menjadi tabung non subsidi.

“Dari 200 kandang, ada 13.000 tabung yang harus disiapkan Pertamina untuk mengganti tabung subsidi menjadi non subsidi. Insya Allah, aman sudah semua,” ujarnya.

Bupati juga memastikan bahwa kondisi pendistribusian elpiji di Lotim sudah kembali normal setelah sebelumnya sempat terkendala jadwal perekaman.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lotim, Salmun Rahman, mengaku telah menyisir sejumlah kandang ayam. Hasilnya, sebagian besar kandang masih memanfaatkan elpiji bersubsidi.

Namun, petugas tidak langsung mengambil tindakan selama tabung masih terpakai karena khawatir memicu kematian ayam dalam jumlah besar. Para pengusaha pun telah berkomitmen untuk tidak lagi menggunakan elpiji bersubsidi ke depannya. (rus)

Untuk Operasional Dapur MBG di NTB, Uang Turun Bisa Mencapai Rp8 Triliun Setahun

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Tigor Panggaribuan (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Badan Gizi Nasional (BGN) menghitung aliran dana untuk operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat mencapai hingga Rp8 triliun per tahun. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding APBD NTB.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Dr. Ir. Tigor Panggaribuan menyebutkan, perputaran dana dalam jumlah besar tersebut akan menjadi penggerak utama ekonomi lokal, terutama di sektor pangan dan pertanian.
“Kalau 750 SPPG berjalan semua, maka potensi dana yang beredar sangat besar dan ini akan langsung menggerakkan ekonomi masyarakat di bawah,” ujarnya di Mataram, Rabu, 15 April 2026.

BGN menghitung setiap satu unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemerintah mengucurkan dana operasional mendekati Rp1 miliar per bulan. Jika dihitung, dalam setahun, dana yang dikucurkan pemerintah untuk satu SPPG/Dapur MBG sekitar Rp10 miliar per unit.

Dengan target 750 SPPG beroperasi penuh di NTB, total anggaran yang berputar diperkirakan berada di kisaran Rp8 triliun, bahkan menuju Rp9 triliun setahun. Saat ini terdapat sebanpyak 722 SPPG yang sudah beroperasi.

Dana tersebut digunakan untuk mendukung operasional dapur MBG yang menjadi tulang punggung penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat.
“APBD NTB sekitar Rp6 triliun setahun. Masih lebih besar uang dari dapur MBG,” ujarnya.

Dijelaskan Tigor, Skema distribusi anggaran dilakukan secara bertahap setiap 10 hari. Menariknya, dana tidak disalurkan melalui BGN, melainkan langsung dari Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke masing-masing SPPG.

“Dana sudah mulai turun bagi SPPG yang sudah aktif. Penyaluran dilakukan langsung ke SPPG, sehingga perputaran ekonomi di daerah sudah mulai terasa,” jelasnya.

Dana operasional yang diterima SPPG dialokasikan untuk beberapa komponen utama, yakni, untuk bahan baku makanan sebesar rata-rata Rp10.000 per porsi. biiaya operasional sekitar Rp3.000 per porsi. Insentif pengelola sebesar Rp2.000 per porsi atau sekitar Rp6 juta per hari untuk kapasitas 3.000 porsi
Skema ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi berlapis, mulai dari petani, pemasok bahan pangan, hingga tenaga kerja lokal.

Untuk menjaga transparansi, BGN memastikan seluruh penggunaan anggaran berada dalam pengawasan ketat. Audit akan dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Ada audit dari BPKP. Jadi kalau tidak sesuai ketentuan, pasti akan terdeteksi,” tegasnya. (bul)

Pemprov NTB Bersurat ke Kemenhub untuk Penambahan Kapal Pengiriman Ternak

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Antrean truk pengangkut ternak yang akan dikirim ke Jabodetabek menumpuk di Pelabuhan Gili Mas, Lembar. (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa proses pengiriman ternak sapi ke wilayah Jabodetabek pada tahun 2026 berjalan lebih tertata, terkendali, dan jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pernyataan ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, sebagai respons atas pemberitaan yang menyebut adanya persoalan serius dalam distribusi ternak di Pelabuhan Gili Mas.

“Secara umum pelaksanaan lalu lintas ternak tahun ini justru mengalami perbaikan signifikan. Sistem pengaturan yang dilakukan pemerintah berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan mendasar seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya,” tegasnya.

Ia menjelaskan, NTB sebagai salah satu lumbung ternak nasional memiliki peran strategis dalam penyediaan hewan kurban, khususnya menjelang Hari Raya Iduladha, dengan volume pengiriman mencapai sekitar 20 ribu ekor setiap tahun ke wilayah Jabodetabek.

Menurutnya, tantangan utama selama ini bukan pada tata kelola di daerah, melainkan keterbatasan moda transportasi laut, khususnya kapal pengangkut truk dan tronton.

“Isu penumpukan di pelabuhan sebenarnya merupakan persoalan yang hampir terjadi setiap tahun. Namun pada 2026 ini, pemerintah telah melakukan berbagai langkah antisipatif sejak awal untuk meminimalkan hal tersebut,” ujarnya.

AKA, panggilan akrabnya, menjelaskan, jika terdapat kepadatan di beberapa titik, hal tersebut lebih disebabkan oleh faktor momentum yang bersamaan, yakni musim pengiriman ternak yang beririsan dengan masa panen jagung di NTB.

“Kepadatan yang terjadi bukan karena kegagalan sistem pengaturan ternak, tetapi karena adanya pertemuan dua arus logistik besar secara bersamaan, yaitu ternak dan hasil pertanian,” jelasnya.

Untuk memastikan kelancaran distribusi, Pemprov NTB telah melakukan berbagai langkah strategis, antara lain, Membentuk Satuan Tugas Terpadu Lalu Lintas Hewan Kurban 2026 melalui Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-127 Tahun 2026, yang melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, instansi vertikal, hingga asosiasi peternak, mengatur penerbitan rekomendasi, izin, dan sertifikat veteriner secara terjadwal guna menghindari pengiriman bersamaan, menetapkan pembatasan jumlah pengiriman maksimal 20 truk/tronton per kabupaten/kota per hari, disesuaikan dengan jadwal kapal, melakukan edukasi kepada peternak dan pelaku usaha agar menyesuaikan waktu pengiriman dengan ketersediaanu kapal dan memastikan pelayanan lapangan, termasuk kesehatan hewan oleh dokter hewan serta penyediaan air minum melalui dukungan BPBD dan Karantina

Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB juga telah berupaya menambah kapasitas angkutan laut dengan bersurat kepada Kementerian Perhubungan RI untuk penambahan armada kapal melalui Pelabuhan Lembar/Gili Mas serta optimalisasi jalur tol laut melalui Pelabuhan Bima.

“Upaya tersebut terus kami dorong, meskipun hingga saat ini penambahan armada belum sepenuhnya optimal. Namun demikian, pengaturan di daerah tetap berjalan dengan baik,” ujarnya.

AKA menegaskan bahwa secara keseluruhan, distribusi ternak tahun ini berlangsung aman dan terkendali, serta tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap peternak.

“Alhamdulillah, dengan kerja sama semua pihak, proses pengiriman ternak berjalan lancar. Ini menjadi indikator bahwa sistem yang kita bangun sudah berada pada jalur yang tepat,” katanya. (bul)

Sensus Ekonomi 2026 Segera Digelar, BPS Mataram Butuh Ratusan Petugas Lapangan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Sensus Ekonomi 2026 Segera Digelar, BPS Mataram Butuh Ratusan Petugas Lapangan
Mohammad Reza Nugraha Kusumowinoto (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram bersiap melaksanakan Sensus Ekonomi yang dijadwalkan mulai pada Mei 2026. Dalam pelaksanaannya, BPS akan melibatkan ratusan petugas lapangan untuk mendukung proses pendataan di wilayah Kota Mataram.

Pendataan ini bertujuan memetakan secara menyeluruh aktivitas ekonomi masyarakat guna menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah.

Kepala BPS Kota Mataram, Mohammad Reza Nugraha Kusumowinoto, menjelaskan rangkaian kegiatan sensus akan dimulai pada Mei, sementara pelaksanaan pendataan lapangan berlangsung selama tiga bulan, yakni Juni hingga Agustus 2026.

“Sensus Ekonomi dimulai bulan Mei, sedangkan pelaksanaan di lapangan dilakukan pada Juni, sampai Agustus,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).

Ia menekankan pentingnya dukungan masyarakat dan media dalam menyukseskan agenda nasional yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun tersebut, khususnya dalam membantu sosialisasi kepada publik.

Untuk menunjang kegiatan tersebut, BPS Kota Mataram akan merekrut tenaga tambahan sebagai petugas lapangan. Secara keseluruhan, kebutuhan petugas di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai sekitar 5.000 orang.

Sementara untuk Kota Mataram, kebutuhan petugas diperkirakan mencapai ratusan orang, mengingat kota ini merupakan salah satu pusat perekonomian di NTB.

“Kalau di Mataram sekitar ratusan, tidak sampai ribuan. Tetapi yang jelas kami membuka kesempatan bagi masyarakat umum,” jelasnya.

Reza menambahkan, proses rekrutmen akan dilakukan secara terbuka, terutama bagi masyarakat yang berdomisili di masing-masing kecamatan. Informasi terkait jadwal dan teknis pendaftaran akan diumumkan melalui kanal resmi BPS Kota Mataram, seperti media sosial dan situs web.

“Nanti kami akan melakukan rekrutmen dari masyarakat di tingkat kecamatan. Informasi lebih lanjut bisa dipantau melalui Instagram, kanal resmi, maupun situs web kami,” katanya.

Menurutnya, Sensus Ekonomi memiliki peran strategis dalam menyediakan basis data ekonomi yang komprehensif dan akurat. Data tersebut nantinya akan menjadi rujukan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan di berbagai sektor.

“Target sensus ekonomi ini adalah mendata seluruh aktivitas ekonomi, sehingga data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan mendukung berbagai program pembangunan,” pungkasnya. (pan)

Soroti Kafe Ilegal dan Judi, Massa Aksi Nilai Mataram Jauh dari “HARUM”

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Sejumlah massa sedang melakukan aksi demontrasi di depan Kantor Wali Kota Mataram di Jalan Pejanggik pada Rabu (15/4/2026). (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) –Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Suara Mahasiswa untuk Demokrasi Rakyat (SAMUDRA) NTB dan LSM NTB Corruption Watch (NCW) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Wali Kota Mataram, Jalan Pejanggik, Rabu (15/4/2026).

Pantauan Suara NTB sekitar pukul 11.00 Wita, puluhan massa membawa spanduk berisi berbagai tuntutan terkait penegakan Peraturan Daerah (Perda) yang dinilai belum berjalan optimal. Massa menilai masih maraknya aktivitas ilegal di Kota Mataram menunjukkan lemahnya pengawasan dan penindakan dari pemerintah.

Selain itu, massa juga menyoroti visi Kota Mataram “HARUM” (Harmonis, Aman, Ramah, Unggul, Mandiri) yang dinilai kontras dengan kondisi di lapangan. Mereka menyebut adanya dugaan pembiaran terhadap keberadaan kafe ilegal, kos-kosan tanpa izin, hingga praktik perjudian sabung ayam yang beroperasi secara terbuka.

Koordinator lapangan aksi, Fathurrahman, mengatakan kondisi penegakan hukum di Kota Mataram saat ini memprihatinkan.

“Bagaimana mungkin kota ini disebut ‘HARUM’ jika aktivitas ilegal yang mencederai ketertiban umum dibiarkan terjadi secara masif. Ini menunjukkan Perda tidak terimplementasi dengan baik,” ujarnya saat berorasi.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang dihimpun pihaknya, menduga terdapat sedikitnya 15 titik kafe ilegal yang masih beroperasi di Kota Mataram. Selain itu, praktik judi sabung ayam atau gocekan terdeteksi di delapan titik di Kota Mataram dan empat titik di wilayah Lombok Barat.

Aksi tersebut merupakan lanjutan dari gerakan serupa yang sebelumnya digelar di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Fathurrahman menilai lemahnya pengawasan dan minimnya tindakan tegas dari aparat penegak Perda memunculkan spekulasi adanya pembiaran yang terstruktur.

“Kami mendesak penutupan permanen seluruh kafe ilegal dan kos-kosan tanpa izin. Jangan ada tebang pilih. Negara tidak boleh kalah oleh pelanggar hukum,” tegasnya.

NCW juga memberikan ultimatum kepada Pemerintah Kota Mataram untuk segera menertibkan praktik perjudian sabung ayam yang dinilai merusak tatanan sosial masyarakat. Mereka menilai, jika kondisi ini terus dibiarkan, wibawa pemerintah daerah dan kepercayaan publik akan menurun.

“Tagline ‘HARUM’ akan menjadi sekadar slogan tanpa realisasi jika tidak ada keberanian menindak pelanggaran. Kami menuntut tindakan nyata, bukan sekadar janji,” ucapnya.

Massa bahkan mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah lebih besar apabila tuntutan tersebut tidak segera ditindaklanjuti.

Menanggapi aksi tersebut, Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, yang menerima perwakilan massa menyatakan bahwa aspirasi yang disampaikan menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah.

Ia menegaskan, Pemerintah Kota Mataram terbuka terhadap kritik dan berkomitmen menjaga ketertiban serta marwah kota.

“Kami menerima semua saran, masukan, dan kritik. Pada prinsipnya tujuan kita sama, yakni untuk kebaikan Kota Mataram sebagai rumah bersama,” ujarnya di hadapan massa.

Terkait data dugaan 15 titik kafe ilegal yang disampaikan, Martawang meminta informasi lebih rinci untuk segera diverifikasi. Ia memastikan pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap usaha yang terbukti melanggar aturan, tidak memiliki izin, maupun yang beroperasi di luar norma.

“Nanti kami minta data detailnya. Mana saja yang tidak memiliki izin dan melanggar aturan, akan kami pelajari secara seksama,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah akan menempuh langkah sesuai prosedur yang berlaku, dimulai dari pemberian teguran secara bertahap kepada pelaku usaha. Namun, jika teguran tersebut tidak diindahkan, pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas.

“Jika sudah diberikan teguran namun tidak ada perbaikan, maka akan kami berikan ultimatum hingga penutupan paksa,” pungkasnya. (pan)

Kelurahan Cantik dan Website Pintar Jadi Motor Penguatan Kebijakan Berbasis Data di Mataram

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Dari kanan ke kiri. Kepala BPS NTB, Kepala BPS Kota Mataram, Wali Kota Mataram, dan Diskominfo Kota Mataram sedang melakukan penandatanganan piagam pencanangan program kelurahan cantik di halaman Kantor Lurah Ampenan Selatan pada Rabu, (15/4/2026). (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, menegaskan data dan statistik menjadi fondasi utama dalam setiap pengambilan kebijakan pembangunan berbasis bukti di Kota Mataram.

Hal tersebut disampaikannya dalam sambutan pada acara pencanangan Kelurahan Cantik (Cinta Statistik) sekaligus peluncuran Website Pintar (Pusat Informasi dan Layanan Data Terpadu) yang berlangsung di Kantor Lurah Ampenan Selatan, Rabu (15/4/2026).

“Data menjadi fondasi utama dalam setiap pengambilan kebijakan. Semua yang kita rumuskan, implementasikan, hingga evaluasi harus berbasis data, angka, dan statistik yang akurat, serta bukti (evidence-based policy),” tegasnya.

Menurutnya, ketersediaan data yang valid dan berkualitas sangat menentukan arah pembangunan, baik dalam aspek pemerintahan maupun kehidupan masyarakat.

Karena itu, kehadiran program Kelurahan Cantik dinilai penting untuk meningkatkan literasi statistik serta mendorong peran aktif aparatur kelurahan dalam pengelolaan data.

Mohan berharap melalui program tersebut, aparatur di tingkat kelurahan dapat menjadi agen perubahan dalam penyediaan data yang berkualitas, seragam, dan berdampak bagi pembangunan daerah.

Selain itu, ia menekankan pentingnya konektivitas data lintas sektor, mulai dari data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS), hingga data kesejahteraan sosial, ekonomi, dan kesehatan dalam satu sistem terpadu.

Orang nomor satu di Kota Mataram itu juga menyoroti pentingnya penguatan literasi digital, khususnya bagi aparatur di tingkat kelurahan, agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta tuntutan tata kelola pemerintahan modern.

“Saya berharap, dengan pendampingan dari BPS, kelurahan yang ditunjuk dapat menjadi contoh dalam pengelolaan data yang baik, serta mendukung program satu data dan sensus nasional ke depan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Mataram, Mohammad Reza Nugraha Kusumowinoto, menjelaskan bahwa program Kelurahan Cantik merupakan inisiatif BPS untuk meningkatkan kapasitas perangkat kelurahan dan masyarakat dalam memahami serta mengelola data statistik.

“Program ini dirancang agar kelurahan mampu mandiri dalam mengelola dan memanfaatkan data untuk mendukung pembangunan di tingkat daerah,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemilihan kelurahan dilakukan berdasarkan sejumlah kriteria, antara lain ketersediaan infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan fasilitas internet.

Program Kelurahan Cantik sendiri telah berjalan sejak 2021. Di Kota Mataram, terdapat empat kelurahan yang telah menjadi percontohan, yakni Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kelurahan Mataram Timur, Kelurahan Pejeruk, dan Kelurahan Monjok Timur.

Pada 2026, program ini mengusung tema Peran Kelurahan Cantik sebagai Kunci Pembangunan yang Lebih Baik dengan menetapkan tiga kelurahan di Kecamatan Ampenan sebagai lokasi pelaksanaan, yakni Kelurahan Ampenan Tengah, Ampenan Selatan, dan Dayan Peken.

Reza menambahkan, sebagai bagian dari penguatan ekosistem data, turut diluncurkan Website Pintar Kota Mataram yang diinisiasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mataram bersama BPS Kota Mataram.

Platform tersebut dirancang untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya data sekaligus mendukung kebutuhan perencanaan pembangunan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. (pan)

1...275276277...1,084Halaman 276 dari 1,084