Beranda blog Halaman 274

ITDC Salurkan Hasil Lelang Amal MotoGP 2025 untuk Pencegahan Stunting di Desa Rembitan, Monitoring Awal Tunjukkan Indikasi Perbaikan Gizi

0
ITDC Salurkan Hasil Lelang Amal MotoGP 2025 untuk Pencegahan Stunting di Desa Rembitan, Monitoring Awal Tunjukkan Indikasi Perbaikan Gizi

Lombok Tengah (ekbisntb.com)– nJourney Tourism Development Corporation (ITDC) menyalurkan bantuan pencegahan stunting kepada masyarakat Desa Rembitan, Lombok Tengah, pada Rabu, (1/04), sebagai bagian dari pemanfaatan dana hasil lelang amal pada gelaran MotoGP 2025. Program ini merupakan wujud komitmen berkelanjutan ITDC dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya di desa penyangga kawasan KEK Mandalika, melalui pemberian makanan tambahan (PMT) padat gizi secara rutin kepada balita underweight dan ibu hamil dengan kondisi Kekurangan Energi Kronik.

Dana bantuan berasal dari lelang barang-barang bertanda tangan pembalap MotoGP yang diselenggarakan dalam rangkaian event MotoGP 2025, dengan total nilai mencapai Rp 72.523.800. Dari jumlah tersebut, dana dibagi antara ITDC dan Mandalika Grand Prix Association (MGPA), masing-masing sebesar Rp 36.261.900, untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.

Vice President Destination Management ITDC, Nurhadi Nugraha mengatakan program ini diharapkan tidak hanya memberikan dampak langsung terhadap peningkatan status gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya pencegahan stunting sejak dini. “Dalam pelaksanaannya, program ini turut melibatkan kader kesehatan desa serta tenaga gizi dari Puskesmas Desa Kuta yang melakukan pemantauan dan pengukuran secara berkala setiap minggu. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan efektivitas intervensi serta perkembangan kondisi kesehatan para penerima manfaat,” ujar Nurhadi Nugraha.

Melalui ITDC, dana itu disalurkan secara langsung dalam bentuk program Bantuan PMT padat gizi kepada 10 balita dengan kondisi underweight dan 5 ibu hamil dengan status Kekurangan Energi Kronik di Desa Rembitan. Program ini dirancang untuk diberikan secara berkelanjutan, yaitu selama 56 hari bagi balita dan 120 hari bagi ibu hamil, guna memastikan intervensi gizi yang optimal dan terukur. Sementara itu, penyaluran dana melalui MGPA akan difokuskan untuk masyarakat yang membutuhkan di sekitar Mandalika International Circuit.

Berdasarkan hasil monitoring pada minggu pertama dan kedua bulan April 2026, program intervensi menunjukkan respons awal yang positif. Pada kelompok ibu hamil dengan kondisi Kekurangan Energi Kronik, tercatat adanya peningkatan rata-rata berat badan dari 44,24 kg pada pengukuran awal menjadi 44,98 kg pada minggu pertama, dan kembali meningkat menjadi 45,26 kg pada minggu kedua. Sementara itu, pada kelompok balita dengan kondisi underweight, rata-rata berat badan juga mengalami peningkatan bertahap dari 7,72 kg pada kondisi awal menjadi 7,95 kg pada minggu pertama, dan 8,1 kg pada minggu kedua, dengan tinggi badan relatif stabil. Meskipun masih dalam tahap awal, capaian ini menunjukkan indikasi perbaikan status gizi secara bertahap, sebagai respons intervensi PMT yang dilakukan secara konsisten dan terukur.

“ITDC terus berkomitmen untuk menghadirkan program-program yang tidak hanya mendukung pengembangan kawasan pariwisata, tapi juga memberikan kontribusi nyata bagi perubahan positif dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta lingkungan di sekitar kawasan,” tutup Nurhadi Nugraha.(bul)

Bupati Manggarai Apresiasi Program TJSL Air Bersih PLN UIP Nusra, Perkuat Kesejahteraan Warga di Lungar dan Wewo

0
Bupati Manggarai Apresiasi Program TJSL Air Bersih PLN UIP Nusra, Perkuat Kesejahteraan Warga di Lungar dan Wewo

Manggarai (ekbisntb.com) — Bupati Manggarai, Herybertus Nabit, menyampaikan apresiasi atas komitmen PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) dalam menghadirkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berupa penyediaan sarana air minum bersih di Desa Lungar dan Desa Wewo, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Program yang dilaksanakan secara bertahap tersebut dimulai di Desa Lungar pada 2024 dan dilanjutkan di Desa Wewo pada 2025. Kehadirannya dinilai memberikan dampak nyata dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga di sekitar wilayah pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu Unit 5-6 di Poco Leok.

“Dalam beberapa tahun terakhir sudah ada begitu banyak bantuan maupun kegiatan pemberdayaan yang dilakukan PLN, termasuk sarana air minum bersih ini,” ujar Nabit.

Ia menambahkan, keberadaan infrastruktur air bersih tidak hanya mempermudah aktivitas harian masyarakat, tetapi juga berkontribusi dalam menurunkan risiko penyakit serta meningkatkan kualitas hidup warga secara menyeluruh.

Menurutnya, program ini menjadi bukti kuat sinergi antara PLN dan pemerintah daerah dalam menghadirkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Nabit juga berharap, berbagai program bantuan yang telah dijalankan dapat terus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pentingnya pengembangan energi bersih dan terjangkau melalui pemanfaatan panas bumi.

Salah seorang warga Desa Wewo, Karolus Sagur, turut merasakan manfaat langsung dari program tersebut. Ia mengungkapkan bahwa distribusi air bersih kini berjalan lancar berkat infrastruktur yang telah dibangun.

“PLN membangun bak penampung dan jaringan distribusi, sehingga air bersih bisa langsung mengalir ke rumah warga. Debit airnya juga cukup besar,” ungkap Karolus.

Ia berharap, ke depan program serupa dapat terus dikembangkan agar manfaatnya semakin luas dan menjangkau lebih banyak masyarakat.

Sementara itu, General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, Rizki Aftarianto, menegaskan bahwa penyediaan air bersih merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan manfaat berkelanjutan di wilayah operasional.

“PLN berupaya menjawab kebutuhan dasar masyarakat, termasuk akses terhadap air bersih. Program ini merupakan wujud nyata komitmen kami dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ujar Rizki.

Ia menambahkan, PLN akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat guna memastikan setiap program TJSL berjalan tepat sasaran, berkelanjutan, serta memberikan dampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.(bul)

Karantina NTB Musnahkan 5,9 Ton Daging Ayam Tidak Layak

0

Giri Menang (ekbisnb.com)– Badan Karantina Indonesia (Barantin) melalui Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat (Karantina NTB) melakukan tindakan karantina pemusnahan terhadap 5.962,7 kilogram daging ayam dari Jawa Timur. Komoditas tersebut ditemukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara NTB di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, NTB tanpa dokumen, sehingga dilakukan tindakan karantina penahanan oleh Karantina NTB.

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas karantina, komoditas tersebut tidak dilengkapi persyaratan karantina dari daerah asal.

Selain itu komoditas juga diangkut menggunakan truk tanpa pendingin serta kondisi pengemasan dan penyimpanan daging tersebut tidak memenuhi standar teknis yang dipersyaratkan.

“Sesuai Undang-Undang No. 21 Tahun 2019, setiap komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan dan produknya yang dilalulintaskan masuk ke NTB wajib dilaporkan pada petugas karantina. Dengan memenuhi dokumen persyaratan, kita bisa memastikan asal-usul produk, juga standar higienitasnya dari daerah asal. Tanpa itu, komoditas dianggap berisiko karena status kesehatan dan keamanannya tidak dapat ditelusuri,” jelas Ina Soelistyani, Kepala Karantina NTB saat mempimpin tindakan karantina pemusnahan dengan metode kubur di Kantor Karantina NTB, Lembar, Lombok Barat, Kamis, 16 Aptil 2026.

Ina menjelaskan bahwa pemenuhan dokumen karantina bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan instrumen penting untuk menjaga ketertelusuran (traceability) pangan.

Selain itu, lalu lintas produk hewan seperti daging ayam segar juga sangat krusial untuk penerapan standar rantai dingin (cold chain). Suhu penyimpanan yang stabil sangat penting untuk menekan pertumbuhan mikroba.

Tanpa rantai dingin yang konsisten, risiko kontaminasi dan ancaman penyakit serta cemaran menjadi sangat tinggi, sehingga keamanan pangan tidak lagi terjamin.

“Tentu ini sangat berbahaya ya, dalam hal ini untuk menjaga keamanan pangan, sumber pangan yang dikonsumsi masyarakat, kita tidak menginginkan adanya bahan pangan tidak layak yang dilalulintaskan maupun hingga dikonsumsi oleh masyarakat,” terang Ina.

Ina menekankan bahwa kondisi keamanan pangan yang dilalulintaskan atau didistribusikan pada masyarakat menjadi salah satu tugas dan fungsi Barantin guna melakukan pengawasan. Dimana hal tersebut tertuang dalam pasal 7, UU No. 21 Tahun 2019, dimana penyelenggaraan karantina salah satunya bertujuan untuk menjamin keamanan pangan.

Menurutnya, pengemasan yang buruk dan suhu penyimpanan yang tidak standar berisiko tinggi memicu kontaminasi serta mempercepat proses pembusukan selama distribusi. Hal tersebut menjadi perhatian serius, karena kondisi itu secara langsung menurunkan tingkat kelayakan pangan sebelum sampai kepada masyarakat.

Ina mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan di NTB yang terus bersinergi dalam pengawasan lalu lintas komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan guna mencegah potensi masuknya hama penyakit, termasuk menjaga lalu lintas pangan yang aman.

“Kami terus berkolaborasi dengan semua instansi, kementerian, lembaga baik pusat, daerah, Polri, TNI dan yang lainnya, ini adalah komitmen nyata dalam menjaga keamanan dan kelayakan pangan yang masuk ke wilayah Nusa Tenggara Barat,” demikian Ina.(bul)

Akses Air Bersih di Kawasan PLTP Ulumbu, PLN Perkuat Komitmen Pembangunan Berkelanjutan

0

 

Manggarai (ekbisntb.com)— PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyediaan sarana air minum bersih bagi masyarakat Desa Wewo, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur.

Program yang dilaksanakan pada tahun 2025 ini telah menjangkau 67 keluarga yang bermukim di sekitar wilayah pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu Unit 5-6 di Poco Leok.

Bagi masyarakat setempat, kehadiran fasilitas air bersih ini menjadi solusi atas keterbatasan akses terhadap sumber air layak konsumsi yang selama ini menjadi tantangan sehari-hari.

Salah satu penerima manfaat, Karolus Sagur, mengungkapkan bahwa sumber mata air yang dimanfaatkan dalam program ini berada sekitar 4 kilometer dari permukiman warga.

Meski jaraknya relatif jauh dan akses menuju lokasi cukup menantang, proses pembangunan hingga distribusi air berjalan lancar tanpa kendala berarti.

“Sejauh ini tidak ada kendala. Bahkan saat uji coba pertama, air minum bersih bantuan PLN sudah bisa dirasakan oleh semua warga,” ujar Karolus.

Dalam implementasinya, PLN membangun bak penampung serta jaringan distribusi yang memungkinkan air bersih dialirkan langsung ke rumah-rumah warga.

Infrastruktur tersebut telah rampung pada Desember 2025 dan kini berfungsi optimal dalam memenuhi kebutuhan air bersih untuk aktivitas harian masyarakat.

Karolus menambahkan, ketersediaan debit air yang cukup besar membuka peluang pengembangan jaringan distribusi agar manfaat program dapat menjangkau lebih banyak warga.

“Debit air ini cukup besar. Kami berharap ke depan ada pengembangan lanjutan, sehingga lebih banyak masyarakat Desa Wewo yang bisa merasakan manfaatnya,” tambahnya.
Program penyediaan air bersih ini menjadi wujud nyata kehadiran PLN dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup di sekitar wilayah proyek.

General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, Rizki Aftarianto, menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen PLN untuk menghadirkan manfaat berkelanjutan di luar penyediaan listrik, sekaligus mendorong penguatan ekonomi masyarakat dan kesehatan lingkungan. Ia menegaskan, PLN akan terus mengembangkan program sosial yang adaptif dan berkelanjutan agar manfaatnya semakin luas dan merata.(bul)

PLN Perkuat Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Lokal, Program Ternak di Desa Wewo Sekitar Pengembangan PLTP Ulumbu Tunjukkan Dampak Positif

0
PLN Perkuat Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Lokal, Program Ternak di Desa Wewo Sekitar Pengembangan PLTP Ulumbu Tunjukkan Dampak Positif

 

Manggarai (ekbisntb.com) – Program bantuan ternak babi yang disalurkan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) kepada kelompok masyarakat di Desa Wewo, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.

Hingga saat ini, sebanyak 41 ekor ternak bantuan yang telah berusia sekitar lima bulan terpantau tumbuh sehat dan terawat dengan baik oleh kelompok penerima manfaat.

Kepala Desa Wewo, Laurensius Langgut, menyampaikan bahwa capaian tersebut tidak lepas dari kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan pola pemeliharaan yang baik dan berkelanjutan.
“Kebersihan kandang menjadi perhatian utama, diikuti dengan pemberian pakan yang teratur dan berkualitas. Selain itu, pemberian obat cacing dilakukan setiap dua bulan sekali untuk memastikan kondisi ternak tetap sehat dan terhindar dari penyakit,” ujarnya.

Ia menambahkan, kelompok ternak juga telah menyusun rencana pengembangan usaha secara bertahap. Dari total ternak yang ada, sebagian akan dipersiapkan sebagai indukan untuk proses perkembangbiakan, sementara sisanya direncanakan untuk dijual guna meningkatkan pendapatan kelompok.

“Keberhasilan awal ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi masyarakat lainnya untuk turut mengembangkan usaha peternakan. Antusiasme warga mulai terlihat, dan kami berharap program seperti ini dapat terus berlanjut,” tambahnya.

Salah satu penerima bantuan, Marselinus, mengungkapkan bahwa program bantuan anakan babi ini tidak hanya sebatas pemberian ternak, tetapi juga disertai dengan pendampingan teknis yang berkelanjutan.

“Kami juga mendapatkan pelatihan untuk membuat pakan alternatif dan pakan fermentasi dari bahan lokal, sehingga lebih efisien sekaligus bernutrisi,” jelasnya.

Selain itu, bantuan yang diberikan turut dilengkapi dengan pakan, obat-obatan, serta pembangunan kandang permanen guna mendukung keberlanjutan usaha peternakan masyarakat.

Program ini menjadi bagian dari upaya PLN dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, khususnya di sekitar wilayah pengembangan proyek panas bumi. General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, Rizki Aftarianto, menegaskan bahwa program bantuan ternak ini merupakan wujud komitmen PLN dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. “Melalui program pemberdayaan seperti ini, kami berharap masyarakat dapat semakin mandiri secara ekonomi dan merasakan manfaat jangka panjang dari setiap inisiatif yang dijalankan,” ujarnya.(bul)

Proyek Strategis Daerah Belum Diputuskan

0
Supratman, ST. (Suara NTB/ula)

Dompu (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Dompu belum memutuskan proyek strategis di tahun 2026. Minimnya anggaran untuk memenuhi belanja publik menjadi salah satu penyebab.

Penetapan proyek strategis tetap dilakukan untuk memenuhi program pencegahan korupsi yang dimonitor langsung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, melalui Monitoring Center for Prevention (MCP). “Penetapan proyek strategis daerah tahun ini kemungkinan lima sampai tujuh paket. Untuk kepastiannya, masih kita koordinasikan,” ungkap Kepala PBJ Setda Kabupaten Dompu, Suparman, ST,.

Pembangunan area Pusat Jajanan Serba Ada (Puja Sera) atau Food Court Kota Dompu di lokasi eks SDN 19 Dompu depan Polres Dompu. Pembangunan ini dianggarkan senilai Rp2,1 miliar. Pada area ini akan dibangun 30 unit kios dan lapak, sehingga pelaku UKM bisa memanfaatkan secara bertanggungjawab.

Selain itu, paket pembangunan pusat oleh–oleh khas Dompu di Jalan Gajahmada Dompu. Paket ini dianggarkan sebesar Rp1,4 miliar. Paket ini memanfaatkan lahan dua rumah dinas dan akan dibangun lima gerai sebagai pusat oleh-oleh.

Selain dua paket pekerjaan ini, paket pembangunan dan rehabilitasi di RSUD Dompu juga disebut–sebut akan masuk dalam proyek strategis daerah. Termasuk lanjutan pembukaan jalan baru tembus Soro Kecamatan Kempo–Nangatumpu, Kecamatan Manggelewa yang dianggarkan tahun 2026 ini sebesar Rp400 juta. (ula)

Sumbawa Jadi Lumbung Pangan Nasional

0
Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa saat melakukan audensi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mendukung Sumbawa sebagai lumbung pangan nasional.(Suara NTB/ist)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa, berharap agar Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia, memberikan perhatian khusus ke Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu lumbung pangan nasional untuk komoditas jagung dan padi.

“Sumbawa kan salah satu lumbung pangan nasional terutama untuk komoditas padi dan jagung,sehingga kami berharap Kementan terus mendukung dalam meningkatkan hasil produksi pertanian,” kata Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sumbawa, H.M.Berlian Rayes kepada Suara NTB, Rabu, 15 April 2026.

Berlian melanjutkan, kondisi krusial yang dihadapi petani saat ini jelang puncak panen padi dan jagung pada bulan April, yakni ketersediaan pengering yang minim. Persoalan ini menjadi kendala utama yang dihadapi petani di tengah tingginya kadar air akibat curah hujan yang masih tinggi.

“Kami sangat membutuhkan mesin pengering dengan kapasitas besar, minimal 10-30 ton. Tanpa alat ini, harga gabah dan jagung di tingkat pengusaha anjlok karena kadar air yang tinggi,” ucapnya.

Selain mesin pengering, ia berharap kekurangan alat mesin pertanian (Alsintan) yang cukup signifikan bisa dipenuhi pemerintah. Bahkan berdasarkan data Sumbawa masih membutuhkan sekitar 1.400 unit traktor roda 4, sejumlah 1.759 unit traktor roda 2, dan sekitar 2.400 unit pompa air.

“Kami sangat berharap agar kekurangan itu bisa dipenuhi, sehingga hasil produksi bisa terus ditingkatkan. Termasuk juga penambahan kuota pupuk karena ada penambahan luas areal tanam di beberapa wilayah,” ucapnya.

Selain itu, ia turut menyoroti kebutuhan jalan usaha tani dengan spesifikasi khusus untuk memudahkan proses mobilisasi hasil pertanian. Sebab wilayah Sumbawa memiliki topografi yang berbeda-beda dan ada yang cukup ekstrem seperti Batulanteh, agar akses pengangkutan hasil panen tidak terhambat.

“Kendala yang terjadi di daerah saat ini kami berharap bisa diselesaikan, sehingga produksi pertanian bisa meningkat dalam mendukung program swasembada pangan,” ujarnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, perwakilan Dirjen Prasana dan Sarana Pertanian (PSP) melalui Kapoksi Data, Evaluasi, dan TLHP Ditjen PSP, Sri Hartono, memastikan akan tetap memberikan atensi khusus ke Sumbawa meski di tengah keterbatasan anggaran. Bahkan Sumbawa tetap menjadi skala prioritas nasional mengingat statusnya sebagai salah satu sentra pangan utama.

“Daerah harus segera menyesuaikan diri dengan sistem e-proposal terbaru ini. Kami juga mengingatkan pentingnya pembentukan UPJA (Usaha Pelayanan Jasa Alsintan) agar alat bantuan yang diberikan memiliki umur ekonomi yang panjang dan biaya perawatannya mandiri,” ucapnya. (ils)

Pendakian Tambora Mulai Dibuka

0
Pendakian Tambora Mulai Dibuka
Abdul Azis Bakry. (Suara NTB/dok)

Dompu (ekbisntb.com) – Balai Taman Nasional Nasional Tambora mulai membuka jalur pendakian ke Gunung Tambora mulai Selasa, 14 April 2026. Pembukaan aktifitas pendakian ini pasca ditutup sejak 28 Desember 2025 akibat cuaca ekstrim.

Kendati dibuka aktivitas pendakian, pendaki diingatkan untuk tidak memasuki radius 3 kilometer dari pusat aktivitas kawah Gunung Tambora. Termasuk turun ke dasar kaldera dan mendekati kawah aktif Doro Afi Toi, Doro Afi Bou, dan lubang–lubang gas di dasar kaldera.

Larangan ini menyusul status Gunung Api Tambora hingga 13 April 2026 masih berada pada level II atau waspada. Namun, terpantu aktivitas kegempaan masih terjadi untuk vulkanik dalam, tektonik lokal dan jauh. Tetapi tidak teramati asap kawah, sehingga potensi bahaya tetap ada di area tertentu.

Pembukaan aktivitas pendakian ini juga berdasarkan hasil pemantauan dari laporan resmi MAGMA Indonesia dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), dan memperhatikan hasil pantauan cuaca di Taman Nasional Tambora yang dipadukan dengan konsolidasi prakiraan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Muhammad Salahauddin Bima.

Kondisinya cuaca berawan, hujan ringan dan angin bertiup dari Timur Laut – Tenggara dengan kecepatan angin maksimum 30 km per jam, suhu udara berkisar antara 23°C -31°C. “Ini dipandang aman dibuka kembali untuk aktivitas wisata pendakian dan aktivitas lainnya,” kata Kepala Balai Taman Nasional Tambora, Abdul Azis Bakry, S.Pi., M.Si., Rabu (15/4) kemarin.

Pendaki dilarang menggunakan jalur illegal untuk mendukung prinsip zero accident dan zero waste. Jalur pendakian di Tambora meliputi jalur pendakian Pancasila, jalur pendakian Kawinda To’I, jalur pendakian Doro Ncanga, dan jalur pendakian Piong. (ula)

Orang Kaya Diminta Sadar Diri Tidak Pakai Elpiji Bersubsidi

0
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lotim menyisir kandang ayam dan menemukan penggunaan elpiji tabung 3 kg. (Suara NTB/rus)

Selong (ekbisntb.com) – Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin, meminta para pengusaha dan orang kaya untuk tidak menggunakan elpiji bersubsidi jenis tabung melon. Ia menekankan pentingnya kesadaran diri bagi kalangan mampu agar beralih ke elpiji non subsidi berwarna pink.

“Gunakanlah elpiji non subsidi. Yang kaya, yang mampu, harus sadar diri. Jangan gunakan yang subsidi,” tegas Bupati saat dikonfirmasi media di Selong, Rabu (14/4/2026).

Pernyataan ini menyusul temuan di lapangan bahwa masih banyak pengusaha kandang ayam di Lotim yang menggunakan elpiji bersubsidi. Dalam satu kandang saja, petugas menemukan 65 tabung elpiji melon.

Guna mengatasi benang kusut polemik kelangkaan elpiji bersubsidi di Lotim, Bupati secara khusus mendatangi kantor Pertamina Patra Niaga di Mataram. “Kemarin saya datang ke sana (Pertamin,a-red) saya ingin memastikan pelayanan berjalan normal. Alhamdulillah, sudah normal. Jadwal untuk hari ini sudah terekam semua, tinggal dijalankan,” klaimnya

Bupati Haerul Warisin menjelaskan, pihaknya akan menggelar pertemuan dengan para pengusaha kandang ayam pada Jumat mendatang. Dalam pertemuan tersebut, akan dibahas penggantian sekitar 13.000 tabung elpiji subsidi menjadi tabung non subsidi.

“Dari 200 kandang, ada 13.000 tabung yang harus disiapkan Pertamina untuk mengganti tabung subsidi menjadi non subsidi. Insya Allah, aman sudah semua,” ujarnya.

Bupati juga memastikan bahwa kondisi pendistribusian elpiji di Lotim sudah kembali normal setelah sebelumnya sempat terkendala jadwal perekaman.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lotim, Salmun Rahman, mengaku telah menyisir sejumlah kandang ayam. Hasilnya, sebagian besar kandang masih memanfaatkan elpiji bersubsidi.

Namun, petugas tidak langsung mengambil tindakan selama tabung masih terpakai karena khawatir memicu kematian ayam dalam jumlah besar. Para pengusaha pun telah berkomitmen untuk tidak lagi menggunakan elpiji bersubsidi ke depannya. (rus)

Untuk Operasional Dapur MBG di NTB, Uang Turun Bisa Mencapai Rp8 Triliun Setahun

0
Tigor Panggaribuan (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Badan Gizi Nasional (BGN) menghitung aliran dana untuk operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat mencapai hingga Rp8 triliun per tahun. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding APBD NTB.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Dr. Ir. Tigor Panggaribuan menyebutkan, perputaran dana dalam jumlah besar tersebut akan menjadi penggerak utama ekonomi lokal, terutama di sektor pangan dan pertanian.
“Kalau 750 SPPG berjalan semua, maka potensi dana yang beredar sangat besar dan ini akan langsung menggerakkan ekonomi masyarakat di bawah,” ujarnya di Mataram, Rabu, 15 April 2026.

BGN menghitung setiap satu unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemerintah mengucurkan dana operasional mendekati Rp1 miliar per bulan. Jika dihitung, dalam setahun, dana yang dikucurkan pemerintah untuk satu SPPG/Dapur MBG sekitar Rp10 miliar per unit.

Dengan target 750 SPPG beroperasi penuh di NTB, total anggaran yang berputar diperkirakan berada di kisaran Rp8 triliun, bahkan menuju Rp9 triliun setahun. Saat ini terdapat sebanpyak 722 SPPG yang sudah beroperasi.

Dana tersebut digunakan untuk mendukung operasional dapur MBG yang menjadi tulang punggung penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat.
“APBD NTB sekitar Rp6 triliun setahun. Masih lebih besar uang dari dapur MBG,” ujarnya.

Dijelaskan Tigor, Skema distribusi anggaran dilakukan secara bertahap setiap 10 hari. Menariknya, dana tidak disalurkan melalui BGN, melainkan langsung dari Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke masing-masing SPPG.

“Dana sudah mulai turun bagi SPPG yang sudah aktif. Penyaluran dilakukan langsung ke SPPG, sehingga perputaran ekonomi di daerah sudah mulai terasa,” jelasnya.

Dana operasional yang diterima SPPG dialokasikan untuk beberapa komponen utama, yakni, untuk bahan baku makanan sebesar rata-rata Rp10.000 per porsi. biiaya operasional sekitar Rp3.000 per porsi. Insentif pengelola sebesar Rp2.000 per porsi atau sekitar Rp6 juta per hari untuk kapasitas 3.000 porsi
Skema ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi berlapis, mulai dari petani, pemasok bahan pangan, hingga tenaga kerja lokal.

Untuk menjaga transparansi, BGN memastikan seluruh penggunaan anggaran berada dalam pengawasan ketat. Audit akan dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Ada audit dari BPKP. Jadi kalau tidak sesuai ketentuan, pasti akan terdeteksi,” tegasnya. (bul)