Thursday, April 9, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 264

Genggong Kesenian Warisan Leluhur Terancam Punah Butuh Pelestarian

0
Pelaku kesenian tradisional Genggong Desa Gelangsar tampil di CFN Kota Gerung, Sabtu 14 Juni 2025 malam. (ekbisntb.com/her)

Kesenian Genggong Desa Gelangsar Kecamatan Gunungsari Lombok Barat (Lobar) merupakan warisan leluhur turun temurun. Seni memadukan suara atau bunyi nada dari napas mulut itu terancam punah seiring perkembangan zaman. Pihak Sanggar Seni di desa itu pun berupaya keras untuk melestarikannya.

Lukman, Ketua Sanggar Seni Pade Angen Desa Gelangsar mengatakan bahwa Kesenian Genggong ini diundang oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Lobar untuk tampil mengisi Car Free Nite (CFN) secara swadaya. “Kami berinisiatif supaya kesenian Genggong ini dikenal lagi sama masyarakat Lobar. Karena Genggong ini hampir punah,”kata Lukman, Minggu 15 Juni 2025.

Upaya melestarikan kesenian ini pun menjadi tantangan. Pihaknya selaku anggota sanggar seni berupaya mengembangkan kesenian ini. Pihaknya melatih anak-anak usia dini, mulai dari Tingkat SD, SMP dan MTs agar kesenian ini tidak hilang. Pelaku seni yang senior melatih para juniornya secara berkala. Saat ini jumlah anak binaan yang sering latihan di sanggar seni sebanyak 25 anak.

“Mereka ini sudah bisa dua tiga lagu, imbuhnya. Antusias warga setempat untuk belajar kesenian ini lumayan tinggi. Sebab bagaimana pun kesenian ini peninggalan leluhur,’’ terangnya.

Apa saja intervensi Pemdes dan Pemkab Lobar untuk pelestarian kesenian ini? Menurutnya dalam bentuk insentif kepada pelaku seni tidak ada. Mereka bersifat sukarela. Sedangkan untuk peralatan, diberikan oleh pihak Unram.

Pihaknya juga kerjasama dengan pihak taman budaya dan dewan budaya Lobar. “Kita tampil dulu di taman Narmada, kerja sama dengan Dewan Seni Lobar,” ujarnya.

Sekarang, kata dia, kesenian ini belum tampil sekali pun. Baru kali pertama di CFN. Menurutnya untuk mempertahankan kesenian ini butuh peran aktif pemerintah menyiapkan panggung atraksi. Melibatkan kesenian ini dalam kegiatan pemerintah. Selain itu, perlu dukungan alat yang masih kurang yakni microphone mini. “Kita kekurangan mik kecil,” imbuhnya.

Kesenian ini sangat penting untuk kekayaan seni budaya lokal Lobar. Kesenian ini sangat unik, karena tidak butuh banyak peralatan. Hanya bermodalkan tangan dan napas mulut, untuk menarik dan memadukan nada, sehingga menghasilkan sebuah irama musik.

Kesenian ini, bagi orang tua zaman dulu dimainkan setiap turun ke sawah mau tabur benih. Mereka duduk di pematang sawah, memainkan kesenian ini sebelum sarapan. Orang tua dulu menjadikan kesenian ini sebagai wahana untuk meminta kesuburan tanaman dan hasil panen yang melimpah.

Sementara itu, Sekretaris Dinas PUTR Lobar Lalu Ratnawi mengatakan pada CFN kali ini pihaknya mengangkat kesenian Genggong dari Gelangsar yang unik dan hampir punah. “Genggong ini kesenian unik dan langka yang blm mendapat panggung untuk promosi. Makanya kami angkat kesenian ini biar lebih dikenal publik,” kata dia.

Ia mengaku sangat bangga bisa menampilkan salah satu kesenian tradisional lokal Lobar.  Selain itu, pada CFN ini banyak edukasi yang disisipkan pihaknya. Pihaknya bersama tim menginisiasi untuk gerakan sadar akan kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya.

Pada CFN, tim  membagikan kantong plastik ke semua UMKM dan seluruh peserta CFD untuk memungut sampah. Pihaknya mengadakan permainan bagi peserta membawa kantong plastik yang telah disediakan untuk mencari sampah-sampah plastik di sekitar arena CFD. “Dan peserta diberikan doorprize menarik dari Dinas PUTR,” imbuhnya. (her)

254 Desa/Kelurahan di Lotim Sudah Bentuk Koperasi Merah Putih

0
Muhammad Safwan (ekbisntb.com/rus)

Sebanyak 254 desa dan kelurahan se Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sudah membentuk Koperasi Merah Putih. Dari jumlah tersebut, 70 persen di antaranya sudah berbadan hukum. Telah dibuatkan akta notaris dengan biaya Rp2 juta per koperasi.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Lotim Muhammad Safwan, Jumat, 12 Juni 2025 menjelaskan koperasi merah putih di desa maupun kelurahan di Lotim dalam waktu dekat ini semua sudah terbentuk badan hukumnya.

Sebagaimana target pemerintah pusat sebelum tanggal 12 Juli 2025 mendatang semua Koperasi Kelurahan Merah Putih maupun Koperasi Desa Merah Putih harus sudah berbadan hukum. Untuk seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Lotim diyakini Kepala Dinas Koperasi semuanya akan terbentuk. Diyakinkan setelah semua berbadan hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan diresmikan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sebagaimana disyaratkan pembentukan Koperasi Merah Putih di atas notaris sejatinya memang harus dibuat melalui Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK). Akan tetapi karena ini merupakan proses percepatan maka Notaris yang belum memiliki NPK juga ikut membuat akta notaris koperasi desa atau Koperasi Kelurahan Merah Putih.

Setelah semua terbentuk Koperasi Merah Putih akan dilakukan pelatihan-pelatihan. Setelah itu kemudian semua pengurus dan pengawas update Merah Putih dan Koperasi Merah Putih bisa mengakses permodalan di perbankan.

Modal awal menjadi koperasi adalah simpanan pokok dan simpanan wajib yang berasal dari anggota. Kata sapuan modal awal untuk koperasi secara reguler minimal Rp 15 juta. Dikecualikan untuk koperasi desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih ini modal awal tidak diwajibkan Rp 15 juta. Besaran simpanan pokok maupun simpan wajib yang berasal dari anggota diserahkan sepenuhnya sesuai dengan kesepakatan pengurus bersama dengan anggota.

Mengenai besaran pinjaman yang bersumber dari perbankan yakni himpunan bank negara (Hmbara) tidak langsung berupa uang cash Rp 3 sampai Rp 5 miliar. Pihak perbankan dipersilakan menganalisa standar bisnis yang ada di Koperasi Merah Putih.

Pemerintah sudah menyiapkan beberapa jenis skor bisnis yang bisa dijalankan oleh Koperasi Merah Putih. Mulai dari gerai apotek, klinik, penjualan tabung gas, gerai sembako dan lainnya. Jumlah besaran pinjaman yang akan diberikan Himbara kepada Koperasi Merah Putih akan disesuaikan dengan tingkat kelayakan bisnis yang dijalankan. (rus)

Mahasiswa Universitas Hamzanwadi Gali Kearifan Etnomatematika di Masjid Bayan dan Bale Gumantar

0
Mahasiswa Universitas Hamzanwadi melakukan KKN di Bayan, KLU. Mereka mengeksplorasi dua situs budaya, yakni Masjid Kuno Bayan dan Bale Adat Gumantar. (ekbisntb.com/ist)

Sebagai wujud implementasi pembelajaran berbasis pengalaman langsung (experiential learning), mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Hamzanwadi baru-baru ini melaksanakan Kuliah Lapangan Etnomatematika dan Pembelajaran Kontekstual.

Kegiatan ini mengajak mereka mengeksplorasi dua situs budaya penting di Kabupaten Lombok Utara, yakni Masjid Kuno Bayan dan Bale Adat Gumantar.

Humas Universitas Hamzanwadi, Dr. Muhammad Halqi, Minggu 15 Juni 2025 menjelaskan kuliah lapangan ini bukan sekadar kunjungan biasa. Para mahasiswa terjun langsung untuk mengidentifikasi dan menganalisis konsep-konsep matematika yang hidup dan terpatri dalam arsitektur tradisional.

Mahasiswa akan secara aktif mengeksplorasi berbagai bentuk geometri, pola simetri yang menakjubkan, serta konsep ukur panjang dan luas yang diterapkan secara cermat dalam pembangunan masjid kuno dan bale adat. Selain pengamatan fisik, kegiatan ini juga melibatkan dialog mendalam.

Mahasiswa melakukan wawancara dengan tokoh adat setempat untuk menggali nilai-nilai filosofis yang melandasi struktur bangunan serta praktik budaya terkait, yang mencerminkan logika dan struktur berpikir matematis masyarakat Lombok Utara.

Koordinator Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Hamzanwadi, Dr. Sri Supiyati, M.Pd.Si., menegaskan pentingnya kegiatan ini dalam membentuk calon pendidik. “Kuliah lapangan ini dirancang untuk memperluas perspektif mahasiswa,” ujarnya.

Ditambahkan, mahasiswa juga tidak hanya mempelajari matematika sebagai ilmu eksak murni di ruang kelas, tetapi langsung menyaksikan dan mengalami bagaimana matematika hidup, bernafas, dan melekat erat dalam budaya dan kearifan lokal masyarakat. Masjid Kuno Bayan dan Bale Adat Gumantar merupakan laboratorium alam dan media pembelajaran yang sangat kaya akan unsur etnomatematika.

Dr. Supiyati menambahkan pengalaman lapangan ini sejalan dengan visi prodi untuk mencetak guru-guru matematika masa depan yang kreatif, adaptif, dan terampil mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam proses pembelajaran. “Memahami etnomatematika adalah kunci untuk membuat pembelajaran matematika lebih bermakna dan relevan bagi siswa, terutama dalam konteks lokal mereka,” jelasnya.

Kegiatan ini mendapat sambutan dan dukungan penuh dari tokoh masyarakat serta pengelola situs budaya di Bayan dan Gumantar. Kolaborasi ini memungkinkan mahasiswa memperoleh pemahaman yang utuh dan autentik.

Sebagai tindak lanjut, para mahasiswa ditantang untuk menyusun bahan ajar kontekstual berbasis etnomatematika yang diangkat dari temuan mereka di lapangan. Bahan ajar ini diharapkan dapat menjadi model pembelajaran inovatif yang menghubungkan teori matematika dengan konteks budaya nyata.

Melalui inisiatif seperti kuliah lapangan etnomatematika ini, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Hamzanwadi secara konsisten mendorong terciptanya inovasi pembelajaran. Pendekatan ini tidak hanya menjawab tuntutan Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran berdiferensiasi dan kontekstual, tetapi juga turut serta aktif dalam upaya pelestarian dan pendokumentasian kearifan lokal Indonesia, khususnya di bidang matematika, untuk dunia pendidikan yang lebih kaya dan relevan.(rus)

Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2022, Dewan Pertanyakan Keberadaan Pergub Garam

0
Abdul Rauf (ekbisntb.com/ist)

WAKIL rakyat DPRD Provinsi NTB mempertanyakan komitmen Pemprov NTB untuk mendukung peningkatan kesejahteraan bagi petani garam. Pasalnya sampai dengan saat ini, belum ada satupun kebijakan konkrit dari Pemda dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bagi petani garam.

Anggota Komisi II DPRD Provinsi NTB, Abdul Rauf menyampaikan bahwa kondisi petani garam di NTB saat ini masih cukup memprihatinkan. Karena harga garam lokal sampai dengan saat ini masih belum berpihak kepada petani garam di NTB.

“Kita minta agar harga HPP untuk garam perlu didorong. Apalagi ditengah adanya impor garam ini, pasti akan sangat sulit garam lokal akan mampu bersaing kalau garam impor dibiarkan masuk,” ujar Abdul Rauf kepada Suara NTB, pada Minggu 15 Juni 2025.

Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal secara langsung berkeinginan kuat untuk membantu petani garam dalam meningkatkan kesejahteraan. Salah satunya lewat kebijakan strategis melalui hilirisasi produk garam. Dengan mengolah garam mentah menjadi produk yang memiliki nilai tambah ekonomi jauh lebih tinggi.

Hilirisasi produk garam lokal tersebut diyakini tidak hanya akan membuka peluang pasar baru, tetapi juga menciptakan ekosistem industri garam yang lebih tangguh dan berkelanjutan di NTB. Sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani garam.

Namun oleh Wakil Rakyat di Udayana menilai, hal itu masih berupa wacana saja. Belum ada upaya konkrit dan serius dari pemerintah daerah. “Industri garam sudah ada, namun belum beroperasi dan harus dikelola dengan baik agar ada nilai tambah, dan pasar bisa diperluas kalau kualitas sudah bisa ditingkatkan,” kata politisi partai Demokrat itu.

Diketahui NTB sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan petani garam yakni Perda nomor 3 tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam. Namun demikian implementasi dari keberadaan Perda tersebut masih belum jelas.

Bahkan sampai sejauh ini belum diketahui apakah Perda nomor 3 tahun 2022 tersebut sudah memiliki aturan turunan yakni Peraturan Gubernur sebagai aturan tekhnis pelaksanaan. Karena itu Sebagai Ketua Pansus Perda Garam itu, Abdul Rauf akan mempertanyakan keberadaan Pergub tersebut.

“Kelemahan kita di daerah ini di tingkat implementasi Pergub memang sangat lemah. Saya belum cek tentang Pergub Garam apa sudah dibuat. Kalau memang belum, kita akan pressure dinas terkait untuk membuat Pergub ini,” katanya.

Selain akan memanggil OPD terkait untuk mempertanyakan keberadaan Pergub Garam tersebut. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD NTB untuk melakukan evaluasi. “Nanti kami juga akan minta bapemperda untuk evaluasi terkait apakah sudah dibuat apa belum Pergub Garam ini,” pungkasnya. (ndi)

Tidak Lagi Punya Program Garam

0
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lotim, Muhammad Zainudin bersama Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Sumaryadi mendampingi Direktur Jasa Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan  RI mengunjungi sentra produksi garam di Pijot beberapa waklu lalu. (ekbisntb.com/rus)

SEKRETARIS Dinas Kelautan dan Perikanan Lotim, Sumaryadi yang dikonfirmasi terpisah menyampaikan sejak tahun 2023 lalu, Lotim sudah tidak mengampu program budidaya garm lagi. Semua program budidaya kini di tangan pemerintah provinsi. “Sekarang provinsi yang tangani,” ujarnya pada Ekbis NTB pekan kemarin.

Ditanya soal potensi, Lotim saat ini memiliki luas lahan garam 1.385,13 hektare (ha). Hanya saja, sebagkan kecil dari semua  potensi tersebut dimanfaatkan. Selama lima tahun terakhir, terluas pemanfaatannya tahun 2024 dengan luas areal 76,69 ha. Tahun 2023 76,6 ha, tahun 2022 49,17 ha, tahun 2021 seluas 55,75 ha dan tahun 2020 hanya  50 ha.

Melihat areal produksi kecil, jumlah produksi garam di Lotim diakui tidaklah terlalu besar. Tahun 2024 lalu, produksi garam di Lotim mencapai 4.725,33 ton. Tahun 2023 lebih rendah, yakni hanya 2.364 ton. Tahun 2022 produksi 1.103,21 ton. Tahun 2021 lebih banyak, 3.034,16 ton dan tahun 2020 lalu 2.954,20 ton.

Produksi garam Lotim ini hanya memenuhi kebutuhan lokal. Harapannya, garam dari luar daerah tidak masuk di Lotim untuk menjaga kualitas harga. “Yang banyak datang ke Lotim ini garam dari Bima dan Madura,” ungkapnya.

Lotim kabarnya masuk menjadi salah satu daerah yang menjadi sentra produksi garam nasional. Hanya saja memang tidak seluas wilayah Bima. Meski demikian, diharapkan potensi yang ada di Lotim saat ini bisa dimanfaatkan lebih luas, sehingga bisa produksi lebih besar, terutama di sentra produksi garam di Lotim ada di Keruak dan Jerowaru. “Sentranya ada di Pijot, Ketapang Raya, Jerowaru, Tutuk, Sekaroh dan Batunampar Selatan,” sebutnya.

Lebih jauh soal sentuhan pemerintah, selama ini terakhir ada namanya program Pugar dari APBN, khusus dari APBD Lotim selama ini belum ada. Jenis bantuan yang diberikan antara lain pompa air, bantuan geo membran, pergudangan dan lainnya. “Bantuan gudang yang kita berikan itu pernah di Ketapang Raya,” ungkapnya.

Cuaca memang menjadi tantangan terberat tambak garam. Karena itulah pemerintah sudah berupaya untuk membantu geo membran dengan harapan garam tidak terpengaruh produksinya, karena persoalan cuaca. Diperlukan juga pemanfaatan teknologi agar garam yang dihasilkan jauh lebih baik.

Persoalan harga tidak ditampik belum bisa tertangani. Menurut  Sumaryadi, belum ada regulasi khusus soal harga garam, sehingga penjualan garam selama ini diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.

Seperti pegakuan para petambak, secara keseluruhan di wilayah Lotim sebagian besar memang belum  bisa produksi. Tantangan terberatnya adalah hujan yang terus mengguyur. Dilihat dari siklus produksi, pada bulan Mei dan Juni ini sebenarnya petambak tengah proses pengolahan lahan. Setelah itu, memasukkan air ke dalam kolam produksi dan puncaknya panen pada Oktober dan November.  Mengingat kondisi cuaca saat ini, sampai sekarang belum ada informasi dari petugas di bawah soal rencana produksi.

Pemerintah sudah berusaha untuk meningkatkan nilai tambah garam agar nilai jual garam ini bisa lebih baik diperoleh para petambak. Dulu pernah katanya ada program pemerintah iodisasai garam. Pemkab Lotim sencara khusus lewat Perusahaan Daerah Agro Selaparang untuk bantu pemasaran garam.  Akan tetapi, hal ini ternyata belum bisa mengangkat lebih optimal karena sejumlah keterbatasan.

Menurutnya, belum ada penanam modal besar di bidang garam ini. Sebagian besar pelaku bisnis garam di Lotim merupakan pemain kecil. Produksi pun tidak ada yang masuk industri. Sementara, dilihat dari peluang bisnisnya sangatlah besar. “Untuk spa dan berbagai industri jasa dan produksi lainnya itu kan banyak menggunakan garam,” demikian. (rus)

Nilai Tambah Garam NTB Harus Naik

0
H. Lalu Muhamad Iqbal (ekbisntb.com/ist)

GUBERNUR NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan nilai tambah garam dan sektor perikanan di wilayah pesisir. Upaya ini menjadi strategi kunci Pemprov NTB dalam mengatasi angka kemiskinan yang masih tinggi di kawasan pesisir.

Gubernur Iqbal menyoroti bahwa lebih dari 50 persen kemiskinan di NTB terpusat di sepanjang garis pantai, membentang dari Ampenan, Sekotong, Awang, Tanjung Luar, hingga Sape. Untuk itu, strategi agromaritim diyakini akan menjadi ujung tombak pengentasan kemiskinan di area tersebut.

Dr. Iqbal melihat potensi besar pada diversifikasi produk garam. Seperti garam farmasi, garam industri, dan garam untuk kosmetik. ‘’Ini tiga jenis garam yang harus kita kembangkan,” ujarnya belum lama ini.

Ia menambahkan kondisi air laut di NTB yang berbeda-beda, mulai dari bagian barat, tengah, hingga timur, sangat mendukung pengembangan jenis-jenis garam ini sesuai kewilayahan. “Jadi peluangnya cukup bagus untuk mengembangkan potensi garam ini,” katanya optimis.

Pemerintah Provinsi NTB bahkan tengah berdiskusi dengan beberapa investor, termasuk dari Malaysia dan Australia, untuk mengembangkan garam industri. Gubernur Iqbal melihat peluang pasar yang besar, terutama ke Malaysia.

“Kalau kita bisa memproduksi garam yang sama kualitasnya dengan Australia, pasti biaya transportasinya lebih murah ke Malaysia, jadi lebih punya peluang kita untuk mengirim ke Malaysia,” jelasnya.

Peningkatan nilai tambah garam ini bukan sekadar urusan ekonomi, melainkan bagian dari solusi fundamental.

“Karena kalau garam dan perikanan ini kita majukan, maka pada saat yang sama kita menyelesaikan masalah kemiskinan di pesisir,” tegasnya.

Selain garam, Gubernur Iqbal juga menyoroti potensi besar NTB dalam budidaya perikanan. Dengan kualitas air pantai yang sangat baik dan sumber daya manusia yang melimpah, sistem padat karya sangat mungkin diterapkan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Namun, ia mengakui bahwa budidaya komoditas kelautan perikanan saat ini belum dilakukan secara masif di NTB. “Budidaya yang dilakukan di NTB masih terfokus pada rumput laut dan udang vaname, itupun belum bisa optimal,” ungkap Iqbal.

Padahal, banyak potensi lain yang bisa dikembangkan, seperti ikan napoleon, ikan kerapu, nila, hingga lobster yang budidayanya masih dalam skala uji coba. “Semua itu butuh ekosistem,” tambahnya.

Dalam upaya mengimplementasikan strategi agromaritim ini, Gubernur Iqbal menekankan pentingnya kolaborasi dan pendekatan berbasis sains.  “Yang dibutuhkan sekarang kolaborasi, ke depan kita butuh pendekatan-pendekatan sains, karena itu kita butuh dan kita akan melibatkan akademisi ke dalam proses pembuatan kebijakan,” tegasnya.

Pendekatan ini akan mengadopsi konsep pentahelik, yang tidak hanya melibatkan akademisi tetapi juga dunia usaha. “Bukan saja kita akan libatkan akademisi, tapi dunia usaha juga harus dilibatkan,” pungkasnya.

Sinergi antara pemerintah, akademisi, dan dunia usaha diharapkan mampu mendorong sektor kelautan dan perikanan NTB menuju kemajuan yang signifikan, sekaligus menjadi motor penggerak pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir.(bul)

Garam Bima Butuh Solusi Nyata-Produksi Tertunda, Harga Terpuruk

0
Petani di Lotim sedang memproses garam di tambak. (ekbisntb.com/rus)

Panas terik memang menjadi teman setia para petani garam. Termasuk petani garam di Desa Talabiu, Desa Penapali, Kabupaten Bima.  Di tengah ladang garam yang luas, mereka terus bergelut demi mencari nafkah, meskipun hasil yang diterima tak sebanding dengan kerja keras yang dikeluarkan.

RENDAHNYA harga garam di tingkat petani menjadi masalah kronis yang tak kunjung terurai. Petani tak dapat menikmati pendapatan yang layak, padahal proses pembuatan garam membutuhkan kerja fisik yang berat, biaya yang tak murah, dan risiko cuaca yang sulit diprediksi.  Di tengah tantangan cuaca dan keterbatasan dukungan, para petani garam terpaksa menerima kenyataan bahwa hasil jerih payah mereka hanya dihargai murah.

Seorang petani garam asal Desa Talabiu, Yusuf, mengakui, harga jual garam saat ini sangat rendah, hanya berkisar antara Rp18 ribu hingga Rp20 ribu per sak. “Ada yang Rp20 ribu per sak, ada juga yang Rp18 ribu per sak,”  tuturya kepada Ekbis NTB, Jumat, 13 Juni 2025.

Satu sak garam, menurutnya, memiliki berat sekitar 50 hingga 55 kilogram. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, selisih harga sangat mencolok. “(Tahun ini harga garam) murah. Tahun lalu malah sempat sampai Rp50.000 per sak,” sebutnya.

Yusuf mengelola lahan seluas lima petak berukuran 5×20 meter di Desa Penapali, Kabupaten Bima. Dari lahan itu, ia bisa menghasilkan sekitar 600 hingga 700 sak garam dalam satu musim. “Sekali panen kira-kira dapat 50 sak. Itu dalam rentang waktu satu minggu,” katanya.

Untuk satu musim produksi, Yusuf memperkirakan biaya yang dibutuhkan bisa mencapai sekitar Rp10 juta, meski menurutnya tidak terlalu besar. Pengeluaran sehari-hari seperti makan, bensin motor, serta perbaikan gudang atau baling-baling menjadi bagian dari biaya produksi.

Sementara itu, dalam hal distribusi, para petani biasa menjual hasil panen mereka kepada pengepul maupun pedagang yang langsung membawanya ke luar daerah. Namun, harga yang diterima tetap tak berubah. “Ada yang ke pengepul, ada juga ke pedagang yang langsung bawa ke luar daerah, seperti ke Banjarmasin dan Madura. Tapi harganya tetap sama, Rp20 ribu per sak,” tuturnya.

Menurut Yusuf, salah satu solusi jangka pendek untuk mengatasi anjloknya harga garam adalah penetapan harga minimal yang layak oleh pemerintah. “Menurut saya penetapan harga standar minimal itu perlu,” ujarnya.

Masalah harga ini muncul di tengah kondisi produksi yang masih belum bisa dimulai. Yusuf mengatakan, musim produksi tahun ini tertunda akibat cuaca yang tidak bersahabat, sering mendung dan turun hujan. “Kalau untuk tahun ini belum digarap. Yang petani jual sekarang adalah garam yang disimpan di gudang,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa dalam setahun, masa produksi garam hanya berlangsung sekitar lima hingga enam bulan, yakni saat musim kemarau. Idealnya, proses produksi seharusnya sudah dimulai sejak bulan Mei lalu. Namun cuaca yang belum stabil membuat para petani belum bisa menggarap lahan mereka. “Seharusnya Bulan Mei kemarin petani sudah mulai garap, tapi karena cuacanya sekarang masih sering mendung dan hujan, jadi petani belum bisa garap,” terangnya.

Cuaca, menurut Yusuf, menjadi tantangan utama dalam usaha produksi garam. “Iya, cuaca sangat berpengaruh terhadap kadar air,” tambahnya.

Selain faktor cuaca, para petani garam juga pernah menghadapi bencana alam seperti banjir, yang merusak tambak dan gudang penyimpanan. Kualitas air menjadi tidak layak untuk produksi, proses panen terganggu, dan garam hasil panen pun rusak total. Kerugian akibat banjir diperkirakan mencapai ribuan ton garam yang hilang tanpa sisa.

Dalam situasi sulit tersebut, Yusuf mengaku belum merasakan adanya bantuan konkret dari pemerintah. “Kalau yang sampai ke kita petani, setahu saya nggak ada. Nggak tahu kalau tempat lain,” ungkapnya.

Menanggapi rencana Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, yang ingin mendorong hilirisasi produk garam dengan mengolahnya menjadi produk spa dan bahan industri, Yusuf mengaku belum mendengarnya secara langsung. Namun ia menyambut positif gagasan tersebut. “Nggak tahu. Selama itu baik buat kami petani garam, menurut saya bagus,” katanya.

Pihaknya berharap agar pemerintah tidak hanya hadir saat terjadi aksi atau gejolak harga, tetapi benar-benar memberi perhatian yang konsisten kepada petani. Terutama soal distribusi bantuan alat produksi yang selama ini menurutnya belum merata. “Kalau pun ada bantuan dari pemerintah terkait alat produksi, tolong dikawal dengan baik biar bisa sampai dengan benar ke petani. Soalnya kejadian di sini itu ada yang dapat, ada yang nggak,” ungkapnya.

“Harapan saya sih ke depan harga garam bisa stabil. Dan tolong pemerintah lebih serius lagi memperhatikan kami petani garam. Jangan di saat ada demo terkait harga garam saja baru ada perhatian. Poinnya, kami sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah, baik itu dari daerah maupun dari provinsi,” tambahnya.

Pada bagian lain, petani garam di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) bersikap apatis terhadap kebijakan pemerintah. Selama ini, apapun kebijakan yang dihadirkan pemerintah dalam membantu petambak hasilnya stagnan. Pasalnya, yang diinginkan paling utama dari petambak adalah kesesuaian harga. Faktanya, harga garam ini lebih kerap menyedihkan dibandingkan menyenangkan petani garam.

Amaq Mustiadi, petani garam di Keruak mengakui banyak bantuan pemerintah. Utamanya berupa terpal. Akan tetapi, jawaban pasar atas hasil produksi tak berbanding lurus dengan harapan.

Sebaliknya, produksi garam dari terpal kurang begitu diminati oleh pasar lokal. Rasanya lebih pahit meski diakui lebih putih. Rasa masakan bumbu garam putih hasil terpal ini kurang enak.

Dalam proses produksi garam, masalah utama yang dihadapi petambak katanya adalah cuaca. Kondisi saat ini, terhitung hampir setahun produksi gagal panen terus. Hal itu dikarenakan hujan yang tak berhenti mengguyur.

Sementara, garam bisa produksi ketika cuaca panas. Cuaca mendung dan hujan tidak akan bisa menghasilkan garam. Bantuan pemerintah berupa atap terpal selama ini dinilai kurang begitu membantu. Terlihat, areal produksi garam di Pijot menyisakan puing-puing terpal penutup tambak.

Sementara itu, para penjual garam eceran di Pijot mengakui kondisi harga garam ini tidak terlalu menggembirakan. Hj. Parhiah salah satu pedagang eceran ini mengatakan pembeli lebih senang membeli produksi garam lokal. Yakni yang diproduksi tidak menggunakan terpal, tapi langsung dari tanah.

Produksi garam tradisional ini katanya jauh lebih mudah diterima pasar. Hanya saja memang warnanya relatif lebih hitam dibandingkan dengan garam yang diproduksi lewat membran terpal.

Diakuinya, garam lokal ini lebih kering dan mengkristal. Hal ini membuat garam lokal jauh lebih awet dibandigkan garam yang hanya mengandalkan warna putih, namun mudah sekali mencair.

Adapun harga saat ini dijual Rp 20 ribu ukuran 5 Kg atau Rp 4 ribu per Kg. Stok yang dijual saat ini merupakan hasil produksi tahun lalu. Terakhir diketahui petani garam   memproduksi garam pada bulan Agustus 2024 lalu. “Hingga saat ini belum ada yang produksi,” ujarnya.

Garam lokal dibeli Rp 150 ribu per karung yang ukurannya sekitar 50 Kg. Oleh pengecer ini kemudian dipecah dalam bentuk takaran karung kecil masing-masing 5 Kg. Mengingat lamanya garam tak produksi, diprediksi harga garam dalam waktu dekat ini akan merangkak naik.

Dituturkan, beberapa waktu lalu sempat harga garam ini meningkat cukup tajam. Satu karung ukuran 50 Kg itu dibeli Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta. Saat harga mahal tersebut, satu karung kecil ukuran 5 Kg itu dijual Rp 150-200 ribu.

Selama ini belum pernah terjadi lagi lonjakan harga tersebut. Namun, jika melihat kondisi cuaca yang terus menerus hujan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi lonjakan seperti beberapa tahun lalu. Gudang-gudang penyimpanan katanya sudah mulai kosong.

Pengecer ini pun khawatir ketersediaan makin terbatas. Hal ini memicu para pelaku usaha garam ini mendatangkan garam dari Madura dan Bima. Garam dari luar daerah itu katanya tidak selaris garam lokal. “Kalau garam lokal ini jauh lebih laris manis,” imbuhnya.

Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan nilai tambah para penjual garam yang notabenenya juga keluarga para petambak ini memproduksi sendiri garam halus. Semua jenis garam ini katanya bisa dibuat menjadi garam halus. Harga jualnya disebut lebih mahal dibandingkan garam kristal. (hir/rus)

Hilirisasi Garam Bima Dinilai Jadi Solusi Potensional Tingkatkan Harga Garam

0
Sitti Hilyana (ekbisntb.com/ist)

NTB dikenal sebagai salah satu daerah penghasil garam di Indonesia. Namun, harga garam lokal NTB masih cenderung murah. Beberapa faktor menjadi penyebab rendahnya harga tersebut, mulai dari tingginya pasokan hingga kualitas garam yang belum memenuhi standar.

Produksi garam yang melimpah setiap musim kemarau menjadi faktor utama turunnya harga. Ditambah lagi, proses produksi garam di NTB masih menggunakan teknologi tradisional, sehingga kualitasnya belum memenuhi standar industri.

Garam NTB juga belum memiliki standarisasi atau sertifikasi mutu, seperti SNI (Standar Nasional Indonesia), yang membuatnya kurang diminati untuk kebutuhan industri makanan olahan dan farmasi.

Selain itu, distribusi garam NTB masih terbatas akibat kendala logistik, infrastruktur yang belum memadai, serta keterbatasan modal petani. Akibatnya, pemasaran garam hanya berkutat di pasar lokal untuk konsumsi rumah tangga. Minimnya fasilitas penyimpanan, pengolahan, dan rantai pasok turut memperburuk situasi, sehingga petani garam kesulitan menjual hasil produksinya dengan harga yang lebih menguntungkan.

Wakil Rektor I Universitas Mataram, Prof. Dr. Sitti Hilyana, menjelaskan, hilirisasi garam di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima menjadi upaya potensial pemerintah untuk mengembangkan sumber daya kelautan ini.

Garam dari Bima berpotensi dikembangkan menjadi berbagai produk turunan, seperti garam industri, garam farmasi, produk spa dan kecantikan, briket pakan ternak, hingga olahan pangan berbasis garam.

“Diversifikasi Produk Turunan Garam, dapat dikembangkan menjadi garam industri dan farmasi, untuk olahan makanan,” jelasnya.

Ditambah dengan sumber daya manusia yang memadai, garam lokal akan cukup mudah menyaingi pasar luar dalam pemenuhan kebutuhan garam daerah.

Dikatakan, kebutuhan pasar domestik untuk garam industri masih sangat besar, mengingat Indonesia masih mengimpor garam industri dari Australia dan India. Dengan penguatan hilirisasi, ketergantungan terhadap impor bisa dikurangi.

Apalagi, dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat untuk pengembangan sentra garam di Bima, ia menilai garam NTB sangat potensional sebagai pemasok kebutuhan lokal.

“Pasar Domestik yang besar, kita masih impor garam industri dari Australia dan India. sehingga hilirisasi garam bisa mengurangi ketergantungan impor,” terang Wakil ketua Dewan Pakar HKTI Provinsi NTB ini.

Adapun untuk mewujudkan potensi ini, dibutuhkan langkah konkret seperti mendirikan koperasi atau BUMDes garam sebagai lembaga yang mengelola pengolahan dan pemasaran garam.

Selain itu, menggandeng mitra industri untuk alih teknologi dan investasi sangat diperlukan. Pemerintah daerah juga didorong untuk menyediakan pelatihan dan sertifikasi produk melalui dinas terkait.

“Pelatihan dan Sertifikasi Produk, melalui dinas terkait seperti dinas perindustrian, dinas koperasi dan dinas perdagangan agarparoduk bisa masuk ke pasar modern,” ujarnya

Serta pembangunan sentra hilirisasi dan mendorong mini industrial estate garam seperti mesin pencuci dan pengemas produk garam dinilai bisa menjadi motor penggerak peningkatan kualitas dan perkembangan harga garam lokal. (era)

Pasar Jadi Persoalan Klasik Garam NTB 

0
Hikmah Aslinasari (Ekbis NTB/ist)

DI tengah produksi garam yang terus melimpah dari berbagai sentra di  NTB, petani garam masih harus menghadapi persoalan klasik yang belum kunjung tuntas, yakni pemasaran.

“Selama pemasarannya masih bermasalah, mau harga murah atau tinggi, ya sama saja. Jalur pemasaran ini tidak ada yang benar-benar memfasilitasi. Kalau kami di Dinas Kelautan dan Perikanan, tugas kami hanya sampai produksi,” ujar Hj. Hikmah Aslinasari, ST., MM, Sekretaris sekaligus Pelaksana Harian Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB.

Produksi garam NTB tahun 2023 tercatat mencapai 205.535 ton, dengan daerah penghasil terbesar berada di Kabupaten Bima seluas 4.068 hektare, diikuti Kabupaten Sumbawa (3.550 hektare), dan Lombok Timur (1.183 hektare). Namun demikian, serapan terhadap hasil produksi lokal masih sangat terbatas.

“Di Bima sudah ada pabrik garam, dan kalau pengelolaannya bagus, hasil petambak bisa langsung diserap untuk peningkatan kualitas. Tapi sampai hari ini, kualitas garam yang baik pun dihargai sama dengan yang rendah, ini yang membuat petani putus asa,” jelas Hikmah.

Struktur rantai produksi garam rakyat di NTB melibatkan banyak pihak: pemilik lahan, penggarap, penyewa, pengumpul, hingga pedagang antar-pulau. Masing-masing memiliki kebiasaan yang sudah mengakar dan sering kali saling bergantung, namun juga bisa saling merugikan.

“Pedagang seringkali menyamaratakan harga, tak peduli kualitas. Ini membuat petani tidak terdorong untuk memperbaiki mutu produksinya,” tambah Hikmah.

Fenomena ini membentuk lingkaran masalah yaitu,  mutu rendah, harga tetap,  semangat menurun, mutu tidak meningkat, yang pada akhirnya menyulitkan proses hilirisasi dan penyerapan oleh industri.

Meski NTB memiliki potensi pengolahan, sebagian besar hasil garam masih dipasarkan dalam daerah. Sementara itu, industri besar justru masih bergantung pada pasokan dari luar NTB bahkan impor.

“Butuh komitmen bersama. Garam NTB sebenarnya bisa langsung diolah di sini, bahkan ada potensi untuk garam spa seperti di Lombok Barat, yang kini sudah masuk ke hotel-hotel dengan nilai cukup tinggi,” terang Hikmah.

Dinas Kelautan dan Perikanan NTB sebenarnya telah melakukan sejumlah program seperti pendampingan teknis, pembangunan gudang, pemberian perlengkapan geomembran, hingga pelatihan produksi bersih. Namun, semua itu belum berdampak signifikan jika pasar tetap mandek.

“Teknologinya sudah bagus, pendampingan jalan, tapi kendalanya tetap di pasar. Semua hasil garam bisa saja terserap, asal ada yang siap membeli,” ucapnya.

Pemerintah daerah berharap keterlibatan lebih luas dari berbagai sektor, termasuk industri pupuk dan makanan yang notabene membutuhkan bahan baku garam. Hikmah menegaskan, diperlukan laboratorium uji mutu garam agar harga bisa berbasis kualitas, bukan semata kuantitas.

“Industri belum kita sentuh secara optimal, padahal mereka butuh garam. Ke depan, kita harus dorong komitmen bersama, dari hulu hingga hilir, supaya petani garam kita bisa sejahtera,” tandasnya. (bul)

Pembelian Garam Hidupkkan Ekonomi Masyarakat Pesisir 

0
H. Ahmad Rozi dan H. Badrun Tammam(ekbisntb.com/her)

LOMBOK Barat (Lobar) merupakan salah satu daerah penghasil garam di NTB. Selama ini, produksi garam di Lobar dipasarkan melalui program pembelian garam oleh ASN lingkup Pemkab Lobar.

Namun, program ini mandek selama dua tahun (2024-2025). Padahal program pembelian ini sangat dibutuhkan oleh petani untuk melindungi mereka dari anjloknya harga garam. Selama dijalankan, program pembelian garam ini juga menghidupkan ekonomi masyakarat pesisir yang notabene menjadi kantong kemiskinan ekstrem.

Ketua Koperasi Nelayan Bina Laut Kecamatan Sekotong H Badrun Tammam  mengatakan, kebijakan pembelian garam oleh ASN Pemkab Lobar berhenti sejak Penjabat (Pj) Bupati tahun 2024 hingga sekarang. “Kami sangat berharap dilanjutkan kembali oleh Pak Bupati dan Wabup yang baru, karena itu sangat dibutuhkan, berdampak positif bagi petani garam. Dan itu tergantung kebijakan pimpinan (Bupati),” harap Badrun, Minggu 15 Juni 2025.

Dikatakan, program ini butuh kebijakan pimpinan sebab kalau tidak ada semacam Edaran ASN tidak mau membayar garam petani. Pembelian garam ASN biasanya 3-4 ton per bulan. Tidak saja ASN lingkup Pemkab, namun ada juga guru-guru di sekolah yang membeli garam, sehingga lumayan garam petani yang bisa dibeli. Garam yang dihasilkan petani pun lumayan disukai oleh ASN.

Dampak program ini pun sangat dirasakan oleh petani garam. Dari sisi penghasilan lumayan meningkat dibandingkan tidak ada pembelian dari ASN. “Petani garam kita banyak yang bisa sekolahkan anak dari hasil garam ini,’’ imbuhnya.

Dari sekitar 200 KK lebih petani garam yang ada di daerah itu hampir semua anaknya melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Banyak di antara mereka yang mendapatkan gelar sarjana dari hasil penjualan garam rakyat.

 Program ini diharap tidak sekadar membeli garam rakyat oleh Pemkab Lobar. Namun dari sisi harga petani juga sangat terlindungi dari anjloknya harga yang kerap terjadi pada komoditas garam. Dengan dibeli koperasi, petani garam bisa mendapatkan harga jual lebih mahal. Harga garam petani dibeli koperasi Rp7 ribu per kilogram.

“Kita beli di petani Rp7 ribu per kilogram, itu lumayan memberi nilai tambah (penghasilan) bagi petani kita,” kata dia.

Lalu dijual ke ASN melalui Koperasi Patut Patuh Patju (Tripat) hingga Rp9 ribu per kilogram. Sedangkan pihak Koperasi Tripat menjual diatas harga itu karena sudah ada kemasan dilengkapi SNI dan BPOM. Untuk standar SNI sendiri, tiap tahun distandarisasi atau diaudit dengan biaya Rp30 juta. “Lumayan besar, makanya kalau ndak berjalan (pembelian garam) rugi kita,” ujarnya.

Semenjak dihentikannya program pembelian garam oleh ASN ini, mengakibatkan dua tahun ini petani sepi pembeli. Para petani yang notabene ibu-ibu yang memproduksi garam masak, kesulitan menjual hasil produksi garamnya. Bahkan mereka kerap kali mengalami kerugian. Dari produksi hingga puluhan ton hingga ratusan ton per sekali panen, Petani butuh fasilitasi pasar dari pemerintah. Paling tidak melalui pembelian oleh ASN ini bisa sedikit membantu pasar garam.

Untungnya masih ada pembelian garam oleh PDAM mencapai 25 ton per bulan. Namun garam yang dibeli garam kasar, sedangkan garam halus terkendala pasarnya sejak tidak dibeli ASN Pemkab Lobar. Rencananya ia dan petani garam akan menghadap Bupati serta Wabup untuk menyampaikan harapan petani garam ini.

Plt Kadis Kelautan dan Perikanan Lobar H Ahmad Rozi mengatakan garam di Lobar dibeli oleh PDAM, sehingga harga garam selalu stabil dibandingkan di daerah lain seperti di Bima. “Kita punya dua jenis garam, garam konsumsi dan tambak. Dan garam kasar petani kita diserap oleh PDAM,” sebutnya. Garam kasar yang diserap PDAM mencapai 25 ton per bulan.

Terkait garam halus, sejauh ini sudah ada kerja sama dengan Koperasi Tripat untuk pembelian garam oleh ASN. Tahun lalu program ini memang mandek sejak tahun lalu, karena stok di tingkat petani tidak ada dan dari koperasi tidak mau menagih ke ASN. “Rencananya kita mau kerja sama lagi dengan Koperasi Tripat, bila perlu dari kita yang nagih juga. Itu kita mau buatkan MoU, kami sudah koordinasi dengan koperasi untuk melanjutkan program ini,” imbuhnya.

Diakuinya, program pembelian garam oleh ASN ini memang berdampak positif bagi petani, di samping melindungi petani juga meningkatkan perekonomian masyarakat. (her)