Beranda blog Halaman 262

Penuhi Belanja Pegawai, Pemkab Dompu Lakukan Penghematan dan Peningkatan PAD

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bambang Firdaus.(Suara NTB/dok)

Dompu (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Dompu sedang mengkaji langkah untuk memenuhi belanja pegawai 30 persen. Upaya dilakukan melalui efisiensi dan peningkatan pendapatan asli daerah. Kebijakan ini dilakukan agar tidak melanggar undang – undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).

Hal itu disampaikan Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE., saat ditemui di kantornya pada, Senin (27/4). “Pada prinsipnya untuk mencapai itu tidak ada lain. Bagaimana kita melakukan penghematan belanja pegawai dan melakukan peningkatan PAD. Selain dari itu, kita tidak bisa,” tegasnya.

Sejumlah daerah kata Bupati, memiliki harapan agar pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Tujuannya belanja pegawai dalam APBD maksimal 30 persen bisa terealisasi. “Di satu sisi, ada beberapa harapan kita seperti PPPK dan lain – lain bisa dibebankan pada APBN,sehingga bisa dicapai belanja pegawai maksimal 30 persen,” ungkap Bambang.

Menurutnya, kebijakan memangkas tambahan penghasilan pegawai (TPP) dipangkas sebagai konsekuensi penerapan aturan dinilai tidak berpengaruh signifikan. Pasalnya, belanja pegawai di Kabupaten Dompu tetap lebih dari 30 persen.

Orang nomor satu di Kabupaten Dompu memberikan gambaran total anggaran untuk membayar TPP di Kabupaten Dompu senilai Rp93.341.797.174, sehingga total belanja pegawai sebesar Rp512.344.003.035 atau 43,61 persen dari total belanja daerah sebesar Rp1.174.821.733.543,-.

Dalam struktur APBD Kabupaten Dompu tahun 2026, tercantum total TPP ASN sebesar Rp205.260.518.727., Karena digabungkan dengan tambahan penghasilan guru dan dokter spesialis sebanyak Rp111.918.721.553. Alokasi ini merupakan kebijakan pusat yang ditransfer langsung ke rekening guru dan dokter spesialis, sehingga dikecualikan.

Di sisi lain, kata Bambang Firdaus, TPP ASN di Kabupaten Dompu merupakan terendah se-NTB. Namun ketentuan ini harus dilaksanakan. Saat ini, belum ada yang memenuhi maksimal belanja pegawai maksimal 30 persen. “TPP kita sebenarnya paling kecil di 10 kabupaten / kota se NTB. Dalam rangka kita mengindahkan undang – undang (HKPD). Untuk itu, diperlukan untuk melihat secara komprehensif persoalan belanja pegawai dan peningkatan PAD,” katanya. (ula)

Program Cetak Sawah Baru Dikelola Pusat

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Syahrul Ramadhan.(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) – Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Syahrul Ramadhan, SP., menegaskan program nasional untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui cetak sawah baru sepenuhnya dikelola pusat. Kuota daerah tetap diberikan selama potensi tersedia.

“Daerah yang cepat menyerap anggaran dan punya potensi besar (untuk program cetak sawah baru), bisa mendapat tambahan di pusat,” ungkap Syahrul Ramadhan, SP di kantor Bupati Dompu, Senin (27/4) kemarin.

Syahrul mengaku program cetak sawah baru memiliki perbedaan yang sangat signifikan di tahun 2026 dibandingkan tahun–tahun sebelumnya. Kondusifitas daerah dan potensi daerah cukup mempengaruhi realisasi program.

Untuk program cetak sawah baru, Kabupaten Dompu mendapat kuota dari usulan seluas 1.300 ha dan hasil verifikasi SID Universitas Mataram seluas 1.097 ha. Jumlah ini masih bisa bertambah, tetapi syaratnya diajukan melalui petugas penyuluh pertanian lapangan (PPL) selaku perpanjangan tangan Kementerian Pertanian di daerah.

Usulan harus ada kesesuaian lokasi secara teknis. Lahan tersebut memiliki potensi air untuk irigasi, tidak berada dalam kawasan hutan. Selain itu, tidak tumpang tindih dengan lahan pertanian atau lahan peruntukan lain yang sudah ada. Potensi lahan ini memiliki titik koordinat yang terkoneksi aplikasi di Kementrian Pertanian.

Menurut Syahrul pengajuan ini tidak hanya untuk program cetak sawah baru,melainkan untuk program irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, rehabilitasi jaringan irigasi dan kegiatan untuk penanggulangan bencana kekeringan. “Apalagi sekarang ini dalam rangka el-nino, semua dalam rangka antisipasi,” ungkap Syahrul Ramadhan.

Alokasi anggaran dan pengelola program ini bukan berada di daerah,melainkan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat lanjutnya, akan menunjuk perwakilan di setiap provinsi. Penanganan program ini dikawal langsung aparat penegak hukum dan aparat keamanan,termasuk program pompanisasi, sumur bor, jalan usaha tani, irigasi dan lainnya. “Bagi kabupaten yang tidak mampu menyerap, baru direfocusing ke daerah yang punya potensi,” jelasnya.

Selain itu, Kementerian Pertanian juga menyiapkan skim kredit berupa fasilitas pembiayaan berbunga rendah atau subsidi, seperti kredit usaha rakyat pertanian dan kredit alat mesin pertanian yang dirancang untuk mendukung permodalan petani/agribisnis, meningkatkan produktivitas, serta mempercepat operasional dari hulu ke hilir dengan bunga ringan sekitar 3 persen–6 persen per tahun bagi petani dan pelaku usaha pertanian. “Program ini untuk mengantisipasi kekurangan bantuan regular dari pusat,” jelas Syahrul Ramadhan. (ula)

Selama Festival Rimpu, Jukir Liar Diduga Masih Marak

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Selama Festival Rimpu, Jukir Liar Diduga Masih Marak
Sejumlah kendaraan parkir di kawasan Museum Asi Mbojo, Kota Bima pekan kemarin. Penyelenggaraan Festival Rimpu Mantika diduga juru parkir liar masih marak, sehingga perlu dilakukan penertiban.(Suara NTB/hir)

Kota Bima (ekbisntb.com) – Sejumlah pengunjung mengeluhkan layanan parkir saat pelaksanaan Festival Rimpu Mantika di kawasan Museum Asi Mbojo, Kota Bima. Pasalnya, juru parkiar liar diduga masih marak, karena tidak menggunakan atribut resmi serta tidak memberikan karcis parkir kepada pengunjung.

Salah seorang pengunjung, Aisyah mengaku diminta membayar parkir sebesar Rp5 ribu saat memarkirkan kendaraan roda dua di kawasan utara Museum Asi Mbojo. Namun, ia mengaku tidak menerima karcis parkir dari petugas yang memungut biaya tersebut.

“Saya datang di hari kedua festival. Bayar Rp5 ribu di awal, tetapi nggak dikasih karcis. Pas mau pulang, jukirnya juga sudah nggak ada. Motor susah keluar karena terhimpit, jadi kami agak kecewa sih,” ujar Aisyah, Minggu (26/4).

Pengelolaan parkir pada kegiatan berskala besar seperti Festival Rimpu Mantika, dapat dilakukan lebih tertib, sehingga pengunjung merasa nyaman selama mengikuti rangkaian kegiatan.

“Harusnya kalau acara besar begini, jukirnya lebih tertib. Jangan cuma narik uang di awal, tapi pas dibutuhkan malah nggak kelihatan orangnya. Mau minta Rp10 ribu juga gapapa, asal emang kerja jukirnya,” tambahnya.

Persoalan layanan parkir ini menjadi perhatian, terutama saat agenda besar seperti Festival Rimpu Mantika yang setiap tahun menarik banyak pengunjung. Mereka berharap pengawasan terhadap layanan parkir dapat dilakukan secara konsisten selama kegiatan berlangsung, sehingga kenyamanan pengunjung tetap terjaga.

“Harapannya, ke depan pengawasan parkir bisa lebih diperketat, terutama saat event besar, agar pengunjung tidak mengalami hal serupa,” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bima, Is Fahmi melalui Pejabat Fungsional Sarana dan Prasarana, Amir Ma’ruf menjelaskan bahwa selama pelaksanaan festival, pihaknya melakukan pengawasan pada sejumlah titik yang berpotensi menjadi akses masuk juru parkir yang tidak terdaftar.

Menurutnya, panitia kegiatan juga turut menerbitkan kartu identitas bagi petugas parkir resmi yang bertugas selama kegiatan berlangsung.

“Pihak panitia juga yang menerbitkan ID Card. Dishub hanya melakukan kontrol pada titik tertentu yang menjadi potensi masuknya jukir yang tidak terdaftar,” jelas Amir.

Pihaknya tidak secara langsung melakukan penertiban di lapangan, melainkan memastikan petugas parkir yang beroperasi menggunakan karcis resmi sesuai ketentuan.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa sebagian petugas parkir berasal dari unsur kelurahan dan panitia kegiatan, sehingga pengelolaan teknis di lapangan juga melibatkan kelurahan dan panitia penyelenggara. (hir)

DPRD Loteng Dorong Pemda Serius Genjot PAD, Optimis Bisa Tembus Rp900 Miliar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ahmad Syamsul Hadi (ekbisntb.com/dok)

Praya (ekbisntb.com) – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng) Ahmad Syamsul Hadi mendorong pemerintah daerah agar benar-benar serius mengenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kalau bicara potensi, sumber PAD Loteng cukup besar di atas Rp900 miliar. Artinya, jika memang pemerintah serius, angka tersebut bukan hal mustahil untuk dicapai.

“Tinggal soal kemauan saja untuk mau benar-benar mengoptimalkan potensi yang ada. Kalau pemerintah daerah serius, optimis PAD Loteng bisa mencapai Rp900 miliar,” sebutnya pekan kemarin.

Menurutnya, angka Rp900 miliar angka rasional jika melihat potensi yang ada. Dalam dua tahun terakhir PAD Loteng juga mengalami peningkatan yang cukup progresif. Dari Rp388 miliar di tahun 2024 lalu menjadi Rp423 miliar pada tahun lalu dan tahun ini prediksi di angka Rp523 miliar.

“Boleh tanya seluruh ekonom, seluruh yang berbicara tentang ekonomi dan grafik kita di Loteng itu, Rp900 miliar itu bukan angka kosong. Bisa dicapai,” tegas Ketua DPD Partai NasDem Loteng ini.

Caranya, pemerintah daerah harus serius melakukan penertiban atas potensi PAD yang ada. Untuk apa Loteng punya kawasan selatan dengan laju investasi yang tinggi. Artinya, memang harus ada tenaga ekstra agar potensi-potensi PAD yang ada bisa ditarik secara maksimal.

Dikatakannya, di tengah kebijakan efisiensi anggaran serta pemangkasan dana transfer dari pusat, PAD menjadi harapan untuk bisa menjawab berbagai persoalan pembangunan di daerah ini. Mulai dari pembangunan fisik hingga persoalan peningkatan kesejahteraan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya PPPK paruh waktu yang banyak dikeluhkan.

Belum lagi bicara kebijakan pusat yang menegaskan kalau belanja pegawai di tahun 2027 mendatang maksimal 30 persen. Dengan kondisi sekarang ini, maka setidaknya APBD Loteng tahun 2027 mendatang di angka Rp3,5 triliiun, baru persentase belanja pegawai bisa ditekan mendekati ketentuan pemerintah pusat. Maka untuk bisa meningkatkan belanja program agar bisa menekan prosentase belanja pegawai caranya yakni dengan meningkatkan PAD.

Terkait hal tersebut Wakil Bupati (Wabup) Loteng Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.,M.Si., yang dikonfirmasi diruang kerjanya, Senin (27/4) kemarin, mengaku untuk bisa mencapai target PAD sebesar itu jelas butuh kerja ekstra keras. Namun jika berkaca dari potensi yang ada saat ini belum bisa mencapai angka tersebut.

Namun, bukan berarti pemerintah daerah tidak serius melakukan optimalisasi pemungutan PAD. “Secara pandangan politik bisa saja. Tapi kalau pemerintah daerah ketika bicara soal kebijakan PAD tentu bicara perangkat dan potensi yang dimiliki daerah. Ada hitungan dan kajiannya. Baru bisa menyatakan berapa persen PAD bisa dinaikkan,” sebutnya.

Bicara kawasan selatan misalnya, memang potensinya terlibat besar. Namun, realisasi di lapangan belum begitu besar. Dari pajak hotel itu di tahun 2025 lalu realisasinya baru sekitar Rp60 miliar. Sedangkan dari pajak restoran baru mencapai Rp64 miliar. Event MotoGP yang diharapkan bisa mendongkrat juga belum terlalu signifikan dengan kontribusi sekitar Rp miliar tahun lalu.

“Tapi semua itu menjadi tambahan dorongan bagi pemerintah daerah untuk bisa terus bekerja kerja meningkatkan capaian PAD ke depan,” tandas mantan Sekda Loteng ini. (kir)

Pemberangkatan CJH, Pemda KLU Siapkan 4 Unit Bus

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemberangkatan CJH, Pemda KLU Siapkan 4 Unit Bus
Syamsudirman (Suara NTB/ist)

Tanjung (ekbisntb.com) – Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan menyiapkan empat unit armada bus untuk mengangkut Calon Jemaah Haji (CJH) dari titik pelepasan menuju asrama haji Mataram. Sebanyak 154 orang CJH asal Lombok Utara, dijadwalkan akan dilepas oleh Bupati Lombok Utara pada 7 Mei mendatang.

Kepala Bagian Kesra, Setda Lombok Utara, H. Syamsudirman, Jumat (24/4/2026) mengungkapkan, pelepasan CJH dijadwalkan pada bulan Mei dengan titik kumpul di Islamic Center Lombok Utara.

“Kita sudah menggelar koordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk pemberangkatan Calon Jamaah Haji. Kita sepakat untuk melakukan pengawalan dan pengamanan yang melibatkan Satpol PP, Dinas Perhubungan, maupun dukungan TNI dan Polri,” ujar Syamsudirman.

Dijelaskan pada hari pelepasan, seluruh CJH Lombok Utara akan dikumpulkan lebih dulu di Islamic Center. Seluruh CJH akan melaksanakan momen Subuh Berjamaah dengan Bupati dan jajaran OPD, sekaligus doa bersama demi kesehatan dan keselamatan para peserta haji. Selanjutnya, Bupati akan melepas secara resmi.

Sebagai wujud keberpihakan kepada Calon Jemaah Haji, Pemda seperti tahun-tahun sebelumnya, tetap memfasilitasi armada angkut untuk CJH tahun ini.

“Pemda akan menyiapkan empat unit bus, terdiri dari tiga bus besar berkapasitas 45 orang, dan satu bus kecil dengan kapasitas 30 orang. Selain itu, rompi khusus sebagai identitas daerah juga telah disiapkan untuk seluruh jamaah,” ujarnya.

Kabag Kesra juga menyampaikan, Pemda menyiapkan tenaga pendampingan haji atau Petugas Haji Daerah (PHD) untuk membantu pelayanan jemaah, meliputi bimbingan ibadah, kesehatan, dan umum. PHD bekerja sinergi dengan PPIH pusat untuk memastikan kelancaran ibadah CJH.

Untuk memastikan CJH Lombok Utara terpantau kondisi kesehatannya, Pemda kata Syamsudirman, telah menyiapkan dua orang tenaga kesehatan. Tenaga ini sebelumnya telah diseleksi. Dimana, petugas yang dipercayakan adalah dr. Topik Abidin dari Puskesmas Nipah, dan perawat Haji Munawar dari Puskesmas Bayan.

“Seluruh persiapan pemberangkatan di daerah sudah dilalui, dari manasik haji, bimbingan kesehatan maupun tahapan lainnya. Vaksinasi kepada jamaah juga sedang berjalan dan lebih banyak yang sudah selesai,” tandasnya. (ari)

Sempat Ditutup KPK, Tambang Ilegal di Sekotong Beroperasi Kembali

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi tambang ilegal di Sekotong yang tetap beroperasi, meski sudah ditutup pemerintah. Penambang liar diduga melakukan operasinya saat malam hari. (Suara NTB/Artificial Intelligence)

Mataram (ekbisntb.com) – Tambang emas ilegal yang sempat ditutup Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ada di kawasan Sekotong, Lombok Barat kembali beroperasi. Tambang ilegal itu diduga bisa menghasilkan hingga Rp1 triliun lebih per tahun, karena tidak resmi, KPK menutup operasional tambang tersebut tahun 2024 lalu.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Samsudin membenarkan operasional tambang ilegal tersebut. Ia mengaku, pihaknya telah melakukan pemantauan, namun tambang ilegal cukup sulit diberantas oleh pemerintah, hal ini karena penambang beraksi saat malam hari.

“Kalau kami sih melakukan klarifikasi dengan pihak terkait. Memang kami terus melakukan pemantauan,” katanya.

Samsudin mengungkapkan, pihaknya sempat turun ke lapangan. Namun, pada saat melakukan pengecekan, tidak ditemukan aktivitas pertambangan. Namun, mereka kembali beroperasi saat malam hari. “Saling intip, kami pun kemarin ke sana harus pakai double cabin,” lanjutnya.

Menurutnya, kondisi di lapangan menjadi salah satu alasan susahnya pemberantasan tambang ilegal. Hal ini karena tambang ilegal biasanya berlokasi di kawasan perbukitan yang sulit dijangkau.

Selain di Sekotong, ditemukan juga aktivitas pertambangan ilegal yang masih beroperasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Samsudin mengaku, aktivitas pertambangan ilegal di KEK tidak boleh dilakukan, pemerintah bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) juga telah menutup tambang di kawasan itu. Namun, penambang tetap melakukan aktivitas pertambangan di malam harinya.

“Dia kerjanya malam. Kalau kita bongkar hari ini, malamnya mereka bangun lagi,” ucapnya.

Mantan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran DLHK NTB itu mengaku aktivitas tambang ilegal biasa beroperasi mulai pukul 00.00-04.00 Wita. Seluruh kawasan di Lombok, kecuali Sekotong dikatakan tidak memperbolehkan adanya aktivitas tambang. Pun di Sekotong, hanya blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang memperoleh izin tambang.

“Tetap kita lakukan (pemberantasan, red), tapi tidak bisa ujug-ujug. Harus ada pendekatan persuasifnya,” ujarnya. (era)

Investor Tiongkok Tertarik Bangun PLTS di NTB

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pertemuan Gubernur bersama investor Tiongkok di Pendopo Gubernur NTB, Minggu (26/4/2026) malam. (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Investor asal Tiongkok tertarik untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di NTB. Kini, investor tersebut telah melakukan peninjauan. Dalam tinjauannya, pihaknya bersama dengan gubernur membahas sejumlah rencana strategis seperti lokasi pembangunan, pemetaan potensi energi surya di sejumlah wilayah strategis, hingga penjajakan skema business plan yang akan dikembangkan dalam proyek tersebut.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan apresiasi dan menyambut baik minat investasi vang diarahkan untuk kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. la menilai, pengembangan PLTS di kawasan tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong transisi energi bersih serta memperkuat daya tarik investasi berkelanjutan di NTB.

“Pertemuan ini menjadi langkah awal yang strategis dalam memperkuat kerja sama internasional di sektor energi terbarukan, sekaligus menegaskan komitmen NTB dalam mengembangkan potensi energi surya sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan di masa depan,” ujarnya di Pendopo Gubernur NTB, Minggu (26/4/2026) malam.

Pada tahun ini, NTB menargetkan sejumlah proyek strategis dapat terealisasi. Di antaranya pembangunan pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) oleh PT Berkah Energi Lombok yang bekerja sama dengan PT Shine Green Energy Indonesia. Proyek senilai Rp3,1 triliun ini mencakup pembangunan PLTS dan PLTB dengan total kapasitas 130 MW yang tersebar di Lombok Utara, Dompu, Bima, dan Lombok Barat.

Sebelumnya, investor asal Australia tertarik untuk membangun PLTS di lahan eks Bandara Selaparang. Mereka tidak hanya tertarik mengembangkan PLTS, tetapi juga melirik pariwisata hingga UMKM di NTB.

Dikatakan, investor tertarik pada lahan berstatus clean and clear seluas minimal 50 are. Salah satu opsi yang disarankan oleh Pemprov adalah eks Bandara Selaparang yang kini berada di bawah pengelolaan Angkasa Pura.

Tak hanya energi baru terbarukan (EBT), sektor pariwisata juga menarik perhatian mereka. Para investor dikatakan melirik kawasan pasar seni seluas kurang lebih 1 hektare untuk dikembangkan menjadi pusat UMKM terpadu dan atraksi budaya.

Pemprov NTB juga berencananya akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) atau Waste to Energy (WtE) di sejumlah titik rawan sampah di NTB, terutama di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Kebon Kongok.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Samsudin mengaku saat ini terdapat sekitar 4-5 investor yang telah melakukan pra Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan untuk pembangunan PLTSa tersebut. “Sudah ada kurang lebih 4-5 investor yang akan melakukan pra FS. Kita kawal sama-sama. Termasuk sampah yang di Mandalika. Bagaimana penyelesaian sampah-sampah yang masuk wilayah NTB,” ujarnya.

Pengembangan waste to energy, katanya menjadi bagian dari upaya mengurangi beban tempat pemrosesan sampah sekaligus memaksimalkan nilai ekonomi dari sampah. Masuknya investor WtE, kata dia, masih membutuhkan kajian komprehensif, terutama terkait kelayakan ekonomi.

Investor perlu menghitung proyeksi keuntungan, skema pengembalian modal, serta kepastian pasokan sampah yang sesuai spesifikasi teknologi.

“Yang membuat lama itu kan mereka harus memikirkan berapa keuntungannya kan. Walaupun sekarang sudah ada kemudahan dari pemerintah pusat, tetap perlu kajian menyeluruh,” katanya.

Selain aspek bisnis, tantangan lain adalah persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan air lindi. Samsudin menegaskan penerapan teknologi PLTSa nantinya harus memenuhi baku mutu lingkungan yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup. (era)

Perkuat Posisi Tambora dengan Peningkatan Status

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda NTB Iskandar Zulkarnain (kanan) memimpin rapat persiapan Revalidasi dan Peningkatan Status Geopark Nasional Tambora menjadi UGGp, Senin (27/4/2026). (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) — Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Bappeda NTB, Iskandar Zulkarnain, S.Pt., M.Si., memimpin Rapat Persiapan Revalidasi dan Peningkatan Status Geopark Nasional Tambora menjadi UNESCO Global Geopark (UGGp) tahun 2026, Senin (27/4/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Lakey Bappeda NTB ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi Tambora di kancah internasional.

Dalam sambutannya, Iskandar menegaskan bahwa proses revalidasi dan peningkatan status geopark merupakan agenda penting yang membutuhkan sinergi lintas sektor. Ia mengajak seluruh peserta rapat untuk berkomitmen menyiapkan data dan dukungan yang dibutuhkan guna memenuhi standar yang ditetapkan UNESCO.

Ia juga memaparkan pengalaman pengelolaan geopark di Indonesia, termasuk keberhasilan Geopark Rinjani yang telah lebih dahulu menyandang status UGGp dan menunjukkan progres pengelolaan yang baik, baik dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia, hingga pengembangan destinasi. Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi referensi dalam memperkuat pengelolaan Geopark Tambora.

Ia menekankan pentingnya kontribusi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melengkapi data dukung, baik berupa program kegiatan yang telah dilaksanakan maupun rencana pengembangan ke depan. Data tersebut akan menjadi bagian penting dalam proses evaluasi oleh tim nasional dan internasional.

“Melalui kerja sama yang solid, kita optimis Geopark Tambora dapat memenuhi seluruh kriteria dan berhasil meraih status UNESCO Global Geopark. Ini bukan hanya kebanggaan daerah, tetapi juga peluang besar untuk meningkatkan daya saing pariwisata dan ekonomi NTB,” ujarnya.

Rapat ini diharapkan menjadi titik awal percepatan langkah konkret dalam menyiapkan revalidasi, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjadikan NTB sebagai daerah dengan pengelolaan geopark yang unggul dan berkelas dunia. (r/ham)

Lotim Miliki 113 Ribu Hektare Lahan Kering yang Ditanami Tanaman Musiman

Penulis
ekbisntb.com
-
0
H. Haerul Warisin (Suara NTB/dok)

KABUPATEN Lombok Timur (Lotim) mengandalkan lahan kering seluas 113 ribu hektare untuk komoditas tanaman musiman. Luas tersebut jauh melampaui lahan beririgasi teknis yang hanya mencapai 45 ribu hektare dari total areal pertanian yang cukup luas di Lotim.

Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menjelaskan, lahan kering seluas 113 ribu hektare tersebut tersebar di lima kecamatan, yakni Pringgabaya, Sambelia, Sakra Timur, Keruak, dan Jerowaru. Sementara lahan irigasi teknis seluas 45 ribu hektare tersebar di berbagai wilayah.

“Untuk wilayah utara, petani mengandalkan sumur bor, sedangkan di selatan menggunakan ribuan embung yang juga dimanfaatkan untuk budidaya ikan,” ujarnya, pekan kemarin.

Menurutnya, produktivitas petani Lotim sudah sangat hebat, mencapai 6 ton per hektare. “Tidak ada kendala hama, ekonomi terus membaik. Kami berikan perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan kepada petani. Tidak ada cara lain selain melindungi mereka,” tegasnya.

Sektor pertanian terbukti menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Bupati Haerul Warisin mengungkapkan bahwa kontribusi pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lombok Timur mencapai 27 persen, dengan jumlah penduduk sekitar 1,5 juta jiwa.

“Potensi ini masih bisa ditingkatkan kesejahteraan masyarakatnya,” tambahnya optimistis.

Dengan luas lahan kering yang melimpah dan dukungan infrastruktur air seperti sumur bor serta ribuan embung, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mendorong optimalisasi pertanian tanaman musiman guna meningkatkan kesejahteraan petani dan pendapatan daerah. (rus)

Masyarakat Diingatkan Jauhi Pinjol dan Judol

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Lalu Wirajaya (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Kasus judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) cukup merebak di tengah masyarakat NTB. Tidak sedikit yang sudah menjadi korban, sampai mengalami kehancuran ekonomi keluarga. Berangkat dari situasi tersebut DPRD NTB bergerak untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari jeratan penyakit judol dan pinjol tersebut.

Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, Lalu Wirajaya menyampaikan bahwa pentingnya peran pemerintah daerah dalam membangun sistem perlindungan masyarakat yang lebih terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan. Terutama dari jeratan kasus pinjol dan judol.

Wirajaya menegaskan bahwa persoalan pinjol ilegal dan judol kini telah berkembang menjadi masalah yang sangat meresahkan ditengah masyarakat. Tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga sudah menjalar pada aspek sosial hingga kesehatan mental masyarakat.

“Prinsipnya DPR bagaimana membuat peraturan untuk melindungi masyarakat. Saat ini banyak sekali kita dengar kasus bercerai, orang bertengkar dan lain sebagainya akibat judi online, makanya ini perlu diatur,” ujar Wirajaya pada Senin (27/4/2026).

Menurutnya, pembentukan Perda merupakan langkah awal yang strategis dalam menghadirkan kepastian hukum sekaligus memperkuat intervensi di tingkat lokal.

“Dan kita semua sepakat ya bagaimana praktik-praktik itu harus diatur di Peraturan Daerah, sehingga ke depan bisa melindungi masyarakat,” tegasnya.

Raperda tentang Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Pinjaman atau Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Secara Ilegal dan Judi Online ini akan berfokus pada penguatan literasi digital. Termasuk, literasi keuangan masyarakat melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari perangkat daerah, dunia pendidikan, hingga masyarakat desa.

Selain itu, DPRD NTB menilai bahwa penguatan regulasi ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran pemerintah pusat, melainkan sebagai bentuk penguatan di tingkat daerah yang lebih dekat dengan masyarakat.

Peraturan Daerah nantinya akan berfungsi sebagai payung hukum utama yang mengatur arah kebijakan, sementara pengaturan teknis akan dituangkan dalam Peraturan Gubernur. Peraturan Gubernur akan mengatur secara rinci peran masing-masing perangkat daerah, pembentukan satuan tugas (satgas), serta langkah-langkah operasional pencegahan, termasuk melalui sektor pendidikan dan penguatan peran semua pihak.

“Masalah ini bukan hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu, tapi banyak juga dilakukan oleh orang berpendidikan. Bukan hanya orang yang pengangguran tapi orang yang punya NIP dan punya jabatan. Jadi bahaya harus segera kita selesaikan,” tegasnya.

Upaya penanganan ke depan juga akan difokuskan pada pendekatan berbasis sistem digital yang terintegrasi, termasuk penguatan deteksi melalui patroli siber, analisis data digital, serta penyediaan sistem pengaduan masyarakat yang mudah diakses.

Adapun poin strategis dalam Raperda ini meliputi fokus pada penanganan pinjaman online ilegal dan perlindungan masyarakat, penguatan literasi digital dan keuangan secara masif, perlindungan korban pinjol, integrasi layanan kesehatan untuk penanganan adiksi dan pemulihan mental. Sehingga penyusunan Raperda ini merupakan respons atas kondisi nyata di masyarakat. (ndi)

1...261262263...1,082Halaman 262 dari 1,082