Beranda blog Halaman 260

GT World Challenge Asia Mandalika 2026, 22 Supercar Siap Adu Cepat

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Praya (ekbisntb.com) – Ajang balap roda empat paling prestisius di kawasan Asia, GT World Challenge Asia 2026 by AWS siap mentas di Pertamina Mandalika International Circuit akhir pekan ini. Sebanyak 22 supercar dari berbagai pabrikan otomotif dunia bakal tampil untuk adu kecepatan dan ketahanan di sirkuit yang memiliki panjang lintasan 4,3 km tersebut. Dengan sekitar 44 pembalap bakal ambil bagian, termasuk pembalap asal Indonesia selaku tuan rumah.

Beberapa pembalap top dunia yang sudah dipastikan turun di lintasan Sirkuit Mandalika pada tanggal 1 sampai 3 Mei 2026 mendatang diantaranya Jules Gounon, pembalap pabrikan Mercedes-AMG sekaligus juara berbagai ajang GT dunia. Kemudian ada nama Raffaele Marciello, mantan juara GT World Challenge dan pembalap top GT3 global. Ditambah Nick Foster pembalap yang sudah kenyang membalap diberbagai ajang GT hingga Porsche Carrera Cup Asia.

Indonesia selaku tuan rumah juga akan mengirim sejumlah nama beken. Diantaranya, Setiawan Santoso dan Andrés Pato. Satu nama lain yakni pembalap top dunia dari Indoneia Sean Gelael yang saat ini masih aktif membalap disejumlah ajang balap mobil internasional.

“Kehadiran sejumlah pembalap internasional ternama dan berprestasi tersebut kian memperkuat kualitas kompetisi yang akan tersaji di sirkuit Mandalika nantinya,” ungkap Direktur Utama Mandalika Grand Prix Assocation (MGPA) Priandhi Satria, dalam keterangnya di Mataram, Selasa (28/4/2026).

Selain gengsi pembalap, GT World Challenge Asia Mandalika 2026 ini juga akan menjadi ajang adu gengsi sejumlah merk otomotif ternama dunia. Mulai dari Porsche, BMW, Mercedes-AMG, Ferrari, Lamborghini, Audi hingga Nissan. Dengan Porsche menjadi pabrikan dengan jumlah entri terbanyak melalui model 911 GT3 R yang diturunkan oleh sejumlah tim. Seperti Origine Motorsport, Porsche Center Okazaki, Phantom Global Racing, AMAC Motorsport serta Absolute Racing.

Pabrikan BMW akan turun dengan model M4 GT3 yang digunakan oleh Team Studie dan Team KRC. Kemudian Mercedes-AMG mengandalkan GT3 Evo melalui Climax Racing dan Craft-Bamboo Racing.

Pabrikan asal Italia, Ferrari akan hadir dengan model 488 GT3 Evo yang digunakan oleh tim seperti 33R Harmony Racing, Winhere Harmony Racing serta Garage 75 yang akan diperkuat Sean Gelael. Pabrikan Lamborghini menurukan model Huracán GT3 Evo, Audi dengan model R8 LMS GT3 Evo II dan Nissan dengan GT-R NISMO GT3-nya akan melengkapi persaingan di ajang kali ini.

Untuk peserta dan mobil yang akan turun memang ada penurunan dibandingkan dengan penyelenggaraan tahun lalu. Tetapi grid GT World Challenge Asia Mandalika 2026 tetap kompetitif dengan hadirkan hamper semua pabrikan otomotif dunia. Kendati dengan jumlah peserta yang lebih selektif.

“Kami optimis penyelenggaraan GT World Challenge Asia di Sirkuit Mandalika tahun ini akan tetap menghadirkan kualitas kompetisi yang tinggi. Kendati jumla pembalap dan mobil yang turun mengalami penuruna. Karena memang Sirkuit Mandalika merupkana sirkuit dengan karakter yang unik dan memiliki daya tarik tersendiri bagi tim serta pembalap internasional,” ujarnya seraya menambahkan, hadirnya ajang tersebut memberikan dampak positif bagi daerah. Baik itu dari sisi penyerapan tenaga kerja, pariwisata dan ekonomi daerah. (kir)

Perkuat Budaya Integritas, PLN UIP Nusra Sosialisasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Kepatuhan

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com)- PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) terus memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik melalui sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan Sistem Manajemen Kepatuhan (SMK) kepada seluruh pegawai dan Tenaga Alih Daya (TAD) di lingkungan PT PLN (Persero) UIP Nusra, Selasa, 28 April 2026.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran manajemen PT PLN (Persero) UIP Nusra dan diikuti secara daring oleh seluruh Unit Pelaksana Proyek (UPP), yakni UPP Nusra 1, UPP Nusra 2, dan UPP Nusra 3. Sosialisasi ini menjadi bagian dari langkah strategis perusahaan dalam membangun budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan berintegritas di seluruh lini organisasi.

Dalam pemaparannya, Sekretaris Tim Kepatuhan PT PLN (Persero) UIP Nusra, Darwin, menjelaskan bahwa PT PLN (Persero) UIP Nusra telah berhasil memperoleh sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mencegah praktik korupsi dan penyuapan di lingkungan kerja.

“PLN UIP Nusra juga menargetkan pencapaian sertifikasi ISO 37301:2021 tentang Sistem Manajemen Kepatuhan pada tahun 2026 sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat sistem pengawasan dan kepatuhan perusahaan,” ujar Darwin.

Selain itu, sebagai bagian dari penguatan budaya integritas, PT PLN (Persero) UIP Nusra secara konsisten melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas setiap tahun oleh seluruh pegawai beserta pasangan. Upaya ini didukung pula dengan sosialisasi berkala melalui berbagai kanal komunikasi internal, seperti WhatsApp broadcast, pemasangan x-banner, dan penyediaan materi edukasi kepatuhan di lingkungan kantor.

General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, Rizki Aftarianto, menegaskan bahwa penerapan SMAP dan penguatan sistem kepatuhan merupakan fondasi penting dalam menjaga kredibilitas perusahaan sekaligus memastikan setiap proses bisnis berjalan sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG).

“Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Sistem Manajemen Kepatuhan merupakan langkah strategis PLN UIP Nusra dalam membangun budaya kerja yang berintegritas. Ini bentuk nyata komitmen perusahaan untuk memastikan seluruh proses bisnis berjalan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Rizki.

Ia menambahkan, dengan penguatan sistem kepatuhan ini, PT PLN (Persero) UIP Nusra optimistis mampu meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan sekaligus mendukung keberhasilan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang berkelanjutan di wilayah Nusa Tenggara.

“Melalui penguatan budaya integritas ini, PLN UIP Nusra ingin memastikan bahwa setiap pembangunan infrastruktur kelistrikan dilaksanakan secara profesional, bersih, dan sesuai aturan. Kepercayaan publik adalah modal penting bagi kami untuk terus menghadirkan pembangunan ketenagalistrikan yang andal dan berkelanjutan,” tambah Rizki.

PT PLN (Persero) UIP Nusra berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan kelistrikan yang andal sekaligus membangun organisasi yang menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan kepatuhan guna mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.(bul)

Dipilih Aklamasi, Junaidi Kasum Kembali Pimpin Organda NTB

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com)- Junaidi Kasum kembali terpilih sebagai Ketua DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk periode lima tahun ke depan. Ia terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI Organda NTB yang berlangsung di salah satu hotel berbintang di Kota Mataram, Rabu (29/4/2026).

Pemilihan secara aklamasi itu berlangsung setelah seluruh pemilik suara menyatakan dukungan penuh kepada Junaidi untuk kembali memimpin organisasi transportasi darat terbesar di NTB tersebut.

“Alhamdulillah pemegang hak suara memberikan dukungan penuh. Ini menjadi evaluasi sekaligus amanah untuk lima tahun ke depan,” kata Junaidi Kasum usai Musda.

JK, sapaan akrabnya, menegaskan, Organda NTB akan terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi NTB untuk mendukung program pembangunan transportasi yang aman dan tertib di era kepemimpinan Gubernur NTB.

Menurutnya, pembenahan sektor transportasi darat harus dibarengi dengan peningkatan keselamatan kendaraan dan kepatuhan terhadap aturan operasional angkutan.

“Organda akan terus mendukung program pemerintah, termasuk pembenahan transportasi dan keselamatan kendaraan di NTB,” ujarnya.

Junaidi juga menyoroti persoalan angkutan online yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi ketentuan administrasi operasional di NTB. Ia menyebut Dinas Perhubungan telah mulai melakukan langkah penertiban terhadap kendaraan yang melanggar aturan.

Selain itu, ia mengungkapkan sejumlah capaian Organda NTB selama lima tahun terakhir, termasuk keterlibatan dalam penataan transportasi saat ajang internasional World Superbike (WSBK) di Sirkuit Mandalika.

Saat itu, kata dia, Organda berada di posisi sulit karena harus menjaga kepentingan pemerintah sekaligus melindungi anggota angkutan lokal.

“Organda ini seperti dua sisi mata pisau. Di satu sisi mendukung aturan pemerintah, di sisi lain harus memperjuangkan anggota,” katanya.

Ia juga menyinggung persoalan kendaraan wisata odong-odong yang hingga kini belum memiliki payung hukum jelas di NTB. Padahal, kendaraan tersebut masih banyak beroperasi dan digunakan masyarakat.

Data Organda NTB mencatat sedikitnya ada hampir 500 unit odong-odong beroperasi di berbagai daerah di NTB.

“Kami berharap pemerintah provinsi bisa menghadirkan regulasi agar odong-odong ini punya payung hukum dan standar keselamatan yang jelas,” ujar Junaidi.

Tak hanya itu, tantangan lain yang disorot ialah masih adanya perusahaan angkutan yang menggunakan pelat luar daerah untuk beroperasi di NTB. Junaidi menegaskan Organda mendukung penegakan aturan kendaraan angkutan agar menggunakan pelat DR sesuai ketentuan daerah.

Ia mencontohkan perusahaan otobus Sinar Jaya yang sebelumnya menggunakan pelat luar daerah, namun kini telah menyesuaikan aturan dengan menggunakan pelat kendaraan NTB.

“Kalau mengikuti aturan tentu tidak ada masalah. Yang penting semua taat regulasi,” tegasnya.

Dalam Musda XI ini, total terdapat 13 suara yang terdiri dari DPD dan DPC Organda kabupaten/kota se-NTB. Seluruh suara bulat mendukung Junaidi Kasum kembali memimpin Organda NTB.(bul)

Satgas PASTI Hentikan 953 Entitas Pinjol Ilegal Dan Penawaran Investasi Ilegal

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (Suara NTB) – Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah menemukan dan menghentikan 951 entitas pinjol ilegal serta 2 penawaran investasi ilegal pada sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Dalam keterangan resminya, Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Hudiyanto melalui OJK NTB disampaikan, Satgas PASTI juga mencermati sejumlah modus kegiatan keuangan ilegal dan penipuan yang saat ini paling banyak dilaporkan masyarakat, antara lain , jasa periklanan dengan sistem deposit. Modus ini menawarkan penghasilan dari aktivitas sederhana seperti memberi ulasan, menonton iklan, atau meng-klik tautan yang kemudian mensyaratkan setoran dana dengan janji keuntungan berlipat.

Duplikasi atau peniruan penawaran investasi entitas berizin (impersonation). Pelaku meniru nama, logo, atau identitas pelaku usaha jasa keuangan yang legal untuk meyakinkan masyarakat, padahal penawaran tersebut tidak dilakukan oleh pihak yang berizin dimaksud.
Penawaran pendanaan. Modus ini menawarkan pendanaan untuk usaha atau proyek tertentu dengan janji imbal hasil tetap, namun tanpa penjelasan model bisnis, perjanjian, dan pengawasan yang memadai.

Money game. Skema ini mengandalkan perekrutan anggota baru (member get member) sebagai sumber pembayaran keuntungan, bukan dari kegiatan usaha yang nyata dan berkelanjutan.

Perdagangan aset kripto ilegal. Modus ini menawarkan investasi atau perdagangan aset kripto oleh pihak yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin dari otoritas berwenang, yang kerap disertai klaim keuntungan tinggi tanpa risiko.
Modus-modus tersebut umumnya disebarluaskan melalui media sosial, pesan pribadi, grup percakapan, serta kanal digital lainnya.

Selama periode 22 November 2024 sampai dengan 31 Maret 2026, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah menerima 515.345 laporan dari masyarakat. Dalam penanganan laporan tersebut, sebanyak 872.395 rekening telah dilaporkan dan diverifikasi, dan 460.270 rekening telah dilakukan pemblokiran.

Dari upaya tersebut, total dana korban yang berhasil diblokir mencapai sekitar Rp585,4 miliar. IASC telah mengembalikan dana korban sebesar Rp169 miliar yang berasal dari rekening pada 19 bank yang digunakan oleh pelaku kejahatan penipuan.

Sehubungan dengan masih maraknya aktivitas keuangan ilegal dan penipuan transaksi keuangan, Satgas PASTI dan OJK mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap penawaran investasi atau kegiatan yang menjanjikan keuntungan tinggi, pasti, dan menghasilkan dalam waktu singkat.

Memastikan legalitas pelaku usaha dan produk jasa keuangan melalui kanal resmi OJK (Kontak 157). Tidak mudah percaya terhadap penawaran yang disampaikan melalui pesan pribadi, media sosial, atau tautan yang tidak jelas sumbernya.

Tidak memberikan data pribadi, informasi rekening, kode OTP, maupun kata sandi kepada pihak mana pun; dan “Segera melaporkan apabila menemukan indikasi aktivitas keuangan ilegal ke sipasti.ojk.go.id dan melaporkan penipuan transaksi keuangan ke iasc.ojk.go.id,” sarannya.

Apabila menemukan indikasi penawaran investasi atau pinjaman online ilegal, masyarakat dapat melaporkannya melalui website sipasti.ojk.go.id atau melalui Kontak OJK 157, WhatsApp 081 157 157 157, dan email konsumen@ojk.go.id.

Sementara itu, masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan dapat melapor melalui website iasc.ojk.go.id untuk mendukung upaya pemblokiran rekening pelaku secara cepat.(bul)

164 Desa Bima Tetapkan APBDes

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Safriatna (Suara NTB/dok)

Bima (Suara NTB) – Sejumlah 164 dari 191 desa di Kabupaten Bima telah menyelesaikan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) hingga akhir April 2026. Dari jumlah tersebut, sebagian desa sudah memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan tinggal menunggu proses pengajuan pencairan.

Kabid Pemdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kabupaten Bima, Safriatna menyebutkan sejumlah 164 desa telah menetapakan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) sampai akhir bulan April. Namun demikian, sebagian pemerintah desa belum mengajukan pencairan meskipun secara administarsi sudah dinyatakan lengkap.

“Dari 164 ini masih ada juga yang belum pengajuan juga, seperti Desa Timu, Kecamatan Bolo. Desa Timu itu belum pengajuan, tetapi dari sisi APBDes-nya sudah,” katanya.

Ia menegaskan, keterlambatan pengajuan pencairan dana desa bukan disebabkan kekurangan persyaratan, melainkan proses administrasi pengajuan belum dilakukan oleh pemerintah desa.

Sementara, batas waktu penyaluran dana desa kata Safriatna, secara nasional mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan batas hingga 5 Juni. Namun, pemerintah daerah mendorong agar proses dapat diselesaikan lebih awal.

“Ada sampai tanggal 5 Juni kalau secara Peraturan Menteri Keuangannya. Tetapi kalau kita (Pemerintah) Kabupaten (Bima) tidak membatasi sampai tanggal 5, harusnya sebelumnya itu,” jelasnya.

Sementara itu, beberapa desa di Kabupaten Bima melewati batas waktu penyaluran dana desa, meski beberapa diantaranya menyelesaikan proses mendekati tenggat waktu.(hir)

Wisman Belum Tertarik Ikut Festival Rimpu

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Festival Rimpu(ekbisntb.com/ant)

Kota Bima (Suara NTB) – Program perjalanan wisata dalam rangkaian Festival Rimpu Mantika (FRM) 2026, belum diminati wisatawan mancanegara. Kegiatan tahunan ini lebih banyak mendatangkan peserta lokal.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bima, Sukarno menyampaikan, sampai pelaksanaan FRM 2026 belum ada kunjungan wisman. Pengunjung yang hadir mayoritas berasal dari kabupaten dan kota di NTB. Hal ini berdampak pada program perjalanan wisata atau city tour yang dirancang sebelumnya untuk memperkenalkan destinasi wisata di Kota Bima. “City tour belum ada peminat, mungkin karena berbayar,” sebutnya.

Menurutnya, program city tour telah disosialisasikan ke sejumlah penginapan, termasuk di wilayah Sape, Kabupaten Bima. Namun, tidak adanya jadwal kunjungan wisman pada rentang waktu pelaksanaan FRM mempengaruhi minimnya minat peserta.

Meski belum diminati, program city tour tetap dicantumkan dalam agenda FRM sebagai bagian dari upaya pengenalan kepada pelaku wisata. Dinas Pariwisata berharap kegiatan tersebut, dapat berjalan pada pelaksanaan festival berikutnya.

“Kami tetap cantumkan giat city tour karena berharap giat ini akan tersosialisasikan dulu tahun ini, insyaallah tahun 2027 akan lebih awal disosialisasikan,” ujarnya.

Selain evaluasi minat peserta, sejumlah catatan teknis juga disiapkan untuk pelaksanaan FRM 2027. Persoalan kebersihan menjadi salah satu prioritas dengan pembentukan tim khusus serta penambahan fasilitas pendukung.
Selain itu, penataan parkir juga menjadi perhatian, agar sejumlah kawasan terlihat tertata dengan rapi.

Di area panggung utama, panitia juga akan menyiapkan kursi bagi penonton agar tidak duduk lesehan di depan panggung. Optimalisasi tata cahaya panggung dan pengaturan peserta pawai akan diperbaiki untuk menghindari kepadatan massa.

“optimalisasi lighting panggung. Serta pemisahan peserta lelaki ( saremba tembe) dgn peserta rimpu (wanita) untuk menghindari desak-desakan,” lanjutnya.

Penguatan konten budaya lokal juga menjadi bagian dari evaluasi. Pihaknya akan mengarahkan pengisi acara lebih banyak melibatkan seniman dan budayawan lokal agar identitas budaya tetap kuat.

Selain itu, pengamanan jalur kegiatan juga akan diperkuat dengan menghadirkan posko di sejumlah titik strategis.“Harus ada posko pengamanan untuk pengarahan pada beberapa titik dari star dan finish pawai rimpu mantika terdiri, yang dari kepolisian, Pol PP, Perhubungan, Dikes dan relawan, misalnya dari teman-teman media kampus dan pers,” pungkasnya.(hir)

Pembangunan Pelabuhan Kilo Dijawal Pertengahan Mei

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Anggota Komisi V DPR RI H. Mori Hanafi didampingi Bupati Dompu, Bambang Firdaus dan Ketua DPRD Kepala UPP Kelas III Calabai Dompu, Prayitno saat mengunjungi lokasi pembangunan Pelabuhan Laut Kilo pada, Selasa (28/4).

Dompu (ekbisntb.com) – Peletakan batu pertama pembangunan Pelabuhan Laut Kilo, dijadwalkan pada pertengahan bulan Mei. Proyek strategis nasional ini, telah terikat kontrak dengan PT Wijaya Inti Nusa Sentosa asal Surabaya sejak 19 Februari 2026. Pembangunan tertunda karena masih harus menunggu dokumen dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB. Hal itu disampaikan Kepala UPP Kelas III Calabai Dompu, Prayitno, SH., saat dihubungi, Selasa (28/4).

Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) lanjutnya, rencana peletakan batu pertama juga menunggu kapal tongkang dan tugas kapal yang membawa tiang pancang dari Surabaya.

Keterlambatan ini dikatakan Prayitno, tidak akan sampai membuat pengerjaan proyek yang ditargetkan tuntas 30 Desember 2026, akan molor. “Insyaallah selesai tepat waktu. Kontraktor sudah berkomitmen menyelesaikan tahun ini,” jelas Prayitno.

Proyitno juga mengatakan, lokasi pembangunan Pelabuhan Laut Kilo mendapat kunjungan anggota Komisi V DPR RI, H.Mori Hanafi. Kunjungan Mori didampingi langsung Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE., Ketua DPRD Dompu, Ir. Muttakun dan sejumlah anggota DPRD Dompu, Selasa (28/4) siang.

Kunjungan Mori Hanafi untuk memastikan proses pembangunan pelabuhan berjalan optimal serta mendorong percepatan penyelesaian sebagai bagian dari program nasional. Terlebih, ia merupakan salah satu anggota DPR RI yang memperjuangkan kelanjutan pembangunan Pelabuhan Laut Kilo. Namun, ia mengingatkan agar pelabuhan ini tidak hanya dibangun, tetapi harus bisa difungsikan sebagai penggerak ekonomi masyarakat dan akses keluar hasil bumi Dompu dan sekitarnya.

Sementara itu, Bupati Dompu, Bambang Firdaus menyampaikan apresiasi atas dukungan dan perhatian H. Mori Hanafi selaku anggota Komisi V DPR RI yang juga wakil rakyat dari Pulau Sumbawa atas pembangunan Pelabuhan Laut Kilo. Sinergi ini menjadi kunci mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan. (ula)

Juru Masak Hotel dan Restoran Eksodus ke Dapur MBG

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kegiatan chef salah satu dapur hotel di Mataram. (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberi dampak signifikan terhadap industri kuliner dan perhotelan, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Salah satu fenomena yang kini muncul adalah berpindahnya sejumlah tenaga juru masak (chef) dari hotel dan restoran ke dapur-dapur mitra MBG.

Ketua Asosiasi Chef Indonesia Provinsi NTB, Anton Sugiono, membenarkan adanya perpindahan tenaga kerja tersebut. Menurutnya, banyak chef dan tenaga dapur level menengah memilih bergabung dengan dapur MBG karena kebutuhan tenaga profesional di sektor itu semakin tinggi.

“Betul, banyak yang join ke dapur MBG. Memang ada perpindahan tenaga kerja ke sana,” ujar Chef Anton, Selasa, 28 April 2026.

Anton menjelaskan, meningkatnya kebutuhan chef profesional di dapur MBG dipicu tingginya standar keamanan pangan yang harus dipenuhi. Sejumlah kasus keracunan makanan di beberapa daerah membuat para mitra penyelenggara MBG kini lebih selektif dan tidak ingin mengambil risiko.

“Karena banyak kejadian keracunan makanan, mitra MBG tidak mau ambil risiko. Makanya mereka mencari tenaga profesional, yaitu chef,” katanya.

Meski terjadi perpindahan tenaga kerja, Anton menegaskan industri hotel dan restoran belum sampai mengalami kekurangan tenaga secara serius. Namun, perpindahan paling banyak terjadi pada posisi chef level menengah seperti Chef de Partie (CDP) dan level bawah lainnya.

“Kalau kekurangan besar-besaran tidak juga. Tapi yang banyak bergabung ke dapur MBG itu level-level CDP, bukan executive chef,” jelasnya.

Menurut Chef Anton, chef di level manajerial seperti Sous Chef maupun Executive Chef masih cenderung bertahan di hotel dan restoran karena jenjang karier serta pendapatan di industri tersebut masih lebih tinggi.

“Kalau level Sous Chef atau Executive Chef, tentu penghasilannya masih lebih besar di hotel atau restoran,” terangnya.

Chef Anton juga mengungkapkan, salah satu alasan tenaga dapur level menengah tertarik pindah ke MBG karena dari sisi penghasilan dinilai cukup kompetitif, bahkan dalam beberapa posisi lebih menarik dibanding hotel.

“Kalau untuk level yang sama, misalnya level CDP, gaji di dapur MBG memang lebih sehat atau lebih besar dibanding di hotel,” katanya.

Kondisi ini membuat dapur MBG menjadi alternatif baru bagi tenaga kerja kuliner, terutama bagi chef muda dan pekerja dapur yang ingin mendapatkan pendapatan lebih baik.

Di sisi lain, Anton menilai hadirnya program MBG justru membuka peluang kerja baru di sektor kuliner. Permintaan tenaga profesional chef kini meningkat, terutama di wilayah NTB bagian timur seperti Sumbawa dan Bima.

“Peluang kerja chef sekarang semakin terbuka. Di wilayah timur seperti Sumbawa dan Bima, kebutuhan tenaga profesional sangat tinggi,” ujarnya.

Menurutnya, banyak dapur mitra MBG di daerah tersebut masih kekurangan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan standar industri kuliner.

Melihat kebutuhan itu, Asosiasi Chef Indonesia NTB kini aktif memberikan pelatihan kepada dapur-dapur mitra MBG agar kualitas produksi makanan tetap terjaga.

Anton mengatakan pelatihan dilakukan selama satu minggu hingga 10 hari, mencakup teknik memasak, higienitas, sanitasi, hingga manajemen dapur.

“Kami sedang gencar memberi pelatihan ke dapur mitra MBG, karena banyak tenaga mereka berasal dari relawan atau tukang masak biasa, bukan chef profesional,” jelasnya.

Ia menilai pelatihan tersebut penting agar program MBG berjalan baik dan makanan yang disajikan memenuhi standar gizi serta keamanan konsumsi.

Selain berdampak pada tenaga kerja, program MBG juga mulai memengaruhi rantai pasok bahan pangan. Anton menyebut hotel dan restoran kini harus bersaing dengan dapur MBG dalam mendapatkan bahan baku di pasar.

“Kita sekarang rebutan bahan baku dengan MBG. Kadang hotel mau beli barang yang dibutuhkan, stoknya sudah habis diborong dapur MBG,” katanya.

Menurutnya, daya serap MBG terhadap hasil pertanian, peternakan, dan perikanan memang sangat besar. Hal ini positif bagi petani dan produsen lokal, namun di sisi lain berpotensi mendorong kenaikan harga bahan pangan.

“Daya serap dari petani dan peternak memang bagus sekali, tapi di sisi lain harga juga pasti ikut naik,” ujarnya.

Terkait kondisi sektor pariwisata NTB, Anton mengakui secara persentase memang mengalami perlambatan. Namun, menurutnya situasi itu belum sampai menyebabkan eksodus besar-besaran tenaga chef dari hotel ke MBG.

“Kalau dibilang lesu, memang ada penurunan. Tapi tidak sampai eksodus besar-besaran. Yang bertahan itu level atas, sedangkan level bawah lebih banyak pindah ke MBG,” jelasnya. (bul)

Inflasi NTB Melampaui Nasional, DPRD Minta Langkah Konkret BI dan TPID

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Lalu Wirajaya (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) — Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Wirajaya meminta Bank Indonesia (BI) di Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat langkah pengendalian inflasi agar tidak melampaui angka nasional.

Menurut Wirajaya, inflasi yang tinggi akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Karena itu, diperlukan langkah konkret dan terukur di lapangan untuk menekan kenaikan harga.

“Kami berharap BI dan TPID segera melakukan upaya pengendalian yang terukur supaya inflasi di NTB tidak melampaui nasional. Kasihan masyarakat, karena beban kenaikan harga akan dirasakan langsung,” ujar Lalu Wirajaya, Selasa 28 April 2026.

Politisi Partai Gerindra ini menilai, pengendalian inflasi perlu diperkuat melalui berbagai strategi, termasuk melakukan studi komparasi ke daerah lain yang dinilai berhasil menjaga stabilitas harga.

“Kita tidak perlu malu belajar dari daerah lain yang pengendalian inflasinya baik. Program-program yang berhasil bisa diadopsi dan disesuaikan dengan kondisi NTB,” katanya.

Wirajaya juga menyebut, BI dan TPID NTB sebenarnya telah memiliki sejumlah program pengendalian inflasi pada tahun-tahun sebelumnya yang dapat dijadikan rujukan. Ia mendorong agar program tersebut dilanjutkan dan dikembangkan dengan inovasi baru.

“Saya kira sudah ada program dari kepemimpinan sebelumnya yang bisa dicontoh. Pimpinan BI sekarang diharapkan bisa melanjutkan bahkan lebih kreatif lagi agar program pengendalian inflasi semakin efektif,” ujarnya.

Sejumlah program yang telah dijalankan TPID NTB antara lain TANCABKAN GAS (Tanam Cabai Kendalikan Harga), operasi pasar murah, penguatan kerja sama antar daerah, pengembangan agribisnis terpadu, hingga gerakan menanam tanaman pangan cepat panen.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, laju inflasi NTB dalam dua bulan terakhir tercatat lebih tinggi dibandingkan nasional. Pada Maret 2026, inflasi tahunan (year on year/yoy) NTB mencapai 4,09 persen, lebih tinggi dari nasional sebesar 3,48 persen.

Sementara pada Februari 2026, inflasi NTB tercatat 5,37 persen (yoy), juga melampaui angka nasional sebesar 4,76 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya tekanan harga yang cukup tinggi di awal tahun 2026.

Secara bulanan (month to month/mtm), inflasi NTB pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,81 persen. Komoditas yang dominan menyumbang inflasi tahunan antara lain emas perhiasan, tarif listrik, daging ayam ras, kubis, serta sigaret kretek mesin. Adapun penyumbang inflasi bulanan di antaranya cabai rawit, kubis, dan daging ayam ras.

Meski demikian, Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada pekan keempat April 2026 tercatat minus 1,81 persen, yang dipengaruhi harga cabai rawit, daging ayam ras, dan daging sapi.

Dalam Laporan Perekonomian Provinsi NTB Februari 2026 yang dikutip dari bi.go.id, Bank Indonesia memperkirakan tekanan inflasi di NTB masih akan berlanjut sepanjang 2026. Meski demikian, inflasi diproyeksikan tetap dalam kondisi terkendali.

Peningkatan inflasi antara lain dipicu oleh potensi kenaikan permintaan pangan serta volatilitas harga komoditas global. BI bersama TPID disebut terus memperkuat sinergi melalui berbagai program, termasuk Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), guna menjaga stabilitas harga di daerah. (bul)

Dampak Efisiensi, Pengadaan Stok Cadangan Pangan Mataram 2026 Turun Jadi 3 Ton

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Sudirman (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram mengungkapkan pengadaan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) daerah tahun 2026 hanya sebanyak 3 ton dengan anggaran sekitar Rp20 juta. Jumlah ini menurun signifikan dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 20 ton, seiring kebijakan efisiensi anggaran.

Kepala DKP Kota Mataram, Sudirman, mengatakan stok beras CPP tahun 2025 telah habis disalurkan untuk penanganan bencana, seperti korban abrasi di Ampenan dan korban banjir di sejumlah wilayah.

“Stok tahun 2025 sudah habis disalurkan setelah mendapat persetujuan Dewan Pangan, dalam hal ini Wali Kota, untuk penanganan bencana,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).

Ia menjelaskan, seluruh cadangan sebanyak 20 ton tersebut telah tersalurkan, sehingga pada 2026 pihaknya kembali mengusulkan pengadaan CPP. Namun, karena keterbatasan anggaran, jumlah yang diajukan hanya 3 ton, yang diperkirakan mampu menjangkau sekitar 300 kepala keluarga (KK).

Meski jumlahnya jauh lebih kecil, Sudirman memastikan program-program utama di sektor ketahanan pangan tetap berjalan dengan penyesuaian porsi. Jika dalam pelaksanaannya terjadi kekurangan stok yang bersifat mendesak, DKP berencana mengajukan tambahan melalui Anggaran Biaya Tambahan (ABT).

“Kondisi sekarang kita melakukan efisiensi. Anggaran yang tersedia hanya memungkinkan pengadaan sebesar itu. Tahun lalu anggaran kita cukup besar hingga bisa menyediakan 20 ton,” jelasnya.

Untuk pengadaan CPP tahun 2026, DKP menargetkan pelaksanaannya pada triwulan kedua, yakni sekitar Mei hingga Juli. Dalam proses penyaluran, DKP menerapkan mekanisme administrasi yang ketat agar bantuan tepat sasaran.

Selain itu, DKP juga terus berkoordinasi dengan Bulog guna memastikan ketersediaan cadangan pangan darurat, khususnya jika terjadi bencana sebelum pengadaan dilakukan.

Setiap usulan bantuan akan melalui proses verifikasi berjenjang, mulai dari tingkat lingkungan, kelurahan, hingga kecamatan, sebelum diputuskan oleh Ketua Dewan Pangan, yakni Wali Kota Mataram.

Sudirman menambahkan, pemetaan wilayah rawan pangan menjadi salah satu fokus utama untuk memastikan distribusi bantuan tepat sasaran. Salah satu indikator yang diperhatikan adalah aksesibilitas masyarakat terhadap pasar, seperti di wilayah Rembiga bagian utara yang relatif jauh dari pusat distribusi pangan.

“Intinya, ketahanan pangan itu bagaimana masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan bahan pangan yang berkualitas, terjangkau, dan aman dikonsumsi,” pungkasnya. (pan)

1...259260261...1,082Halaman 260 dari 1,082