Sunday, April 12, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 257

Pertamina Pastikan Stok Elpiji 3 Kg Masih Aman dan Mencukupi

0
Foto : Ahad Rahedi (Ekbis NTB/bul)

PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) menegaskan pasokan elpiji bersubsidi 3 kilogram (kg) di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat, dalam kondisi aman dan mencukupi. Isu kelangkaan yang beredar pasca perayaan Idul Adha pada 6 Juni 2025 dipastikan tidak berasal dari sisi distribusi resmi Pertamina.

Pernyataan ini disampaikan oleh Area Manager Communication, Relations, and CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi, yang menjelaskan bahwa kelangkaan kemungkinan besar terjadi di tingkat pengecer, bukan di pangkalan resmi.

“Distribusi resmi elpiji 3 kg bersubsidi hanya sampai ke pangkalan yang ditandai dengan papan nama. Kami memiliki sistem digital early warning untuk memantau stok di setiap pangkalan. Jika stok menipis, sistem akan memberikan peringatan,” jelas Ahad.

Menurut Ahad, lonjakan permintaan elpiji 3 kg terjadi sepekan setelah Idul Adha, dipicu oleh meningkatnya aktivitas memasak masyarakat, termasuk banyaknya acara hajatan dan kedatangan wisatawan selama libur panjang. Kondisi ini diperparah oleh fenomena panic buying yang membuat barang lebih cepat habis di pangkalan dibandingkan hari biasa.

“Kondisi pembelian elpiji 3 kg saat momen Idul Adha dan libur panjang memang meningkat tajam, bahkan di atas kebutuhan normal rumah tangga,” terangnya.

Untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan tersebut, Pertamina telah menyalurkan penyaluran fakultatif—yakni penambahan distribusi di luar kuota harian—hingga 98% dari rata-rata harian, dengan total lebih dari 20 ribu tabung elpijj 3 Kg. Tambahan ini dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan sesuai estimasi kebutuhan wilayah.

Pertamina menjelaskan bahwa sesuai aturan, pangkalan hanya diperbolehkan menjual maksimal 10% dari stok kepada pengecer, sementara 90% dialokasikan untuk konsumen langsung seperti rumah tangga dan usaha mikro.

“Pangkalan lebih mendahulukan pembeli langsung. Kami tidak bisa memantau aktivitas pengecer yang bukan bagian dari distribusi resmi,” ujar Ahad.

Ia menegaskan bahwa sebagian besar keluhan masyarakat mengenai kelangkaan gas melon berasal dari pengecer, bukan dari pangkalan resmi yang selama ini masih memiliki stok.

“Bisa saja ada pengecer yang menyatakan stok kosong, padahal pangkalan tempat ia mengambil gas masih punya stok. Ini bisa memicu kesan kelangkaan di masyarakat,” tambahnya.

Pertamina juga menyiapkan skema extra dropping untuk menjaga stabilitas distribusi di wilayah terdampak. Selain itu, pihaknya terus mengimbau agar masyarakat menggunakan elpiji 3 Kg sesuai peruntukan, karena masih ditemukan konsumsi tidak tepat sasaran oleh pelaku usaha besar seperti hotel, restoran dan peternakan.

“Kami mohon kerja sama semua pihak untuk mengedukasi masyarakat bahwa elpiji 3 Kg adalah barang bersubsidi yang hanya diperuntukkan bagi rumah tangga tidak mampu dan usaha mikro,” kata Ahad.

Pertamina juga mengklarifikasi tugas utamanya hanya sampai ke pangkalan, bukan pengecer. Rantai distribusi resmi elpiji 3 kg mencakup pengisian di SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji), kemudian ke agen, lalu ke pangkalan sebagai titik distribusi terakhir yang diawasi langsung oleh Pertamina.

“Kami pastikan stok aman hingga di pangkalan. Penyaluran hingga ke pengecer di luar pengawasan kami,” pungkasnya.

Pertamina akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan elpiji bersubsidi 3 Kg tersalurkan secara tepat sasaran.(bul)

APTI Minta Tidak Dikambinghitamkan 

0
Seorang petani memperlihatkan hasil panen daun tembakau di Lombok Tengah beberapa waktu lalu. (ekbisntb.com/ant)

ASOSIASI Petani Tembakau Indonesia (APTI) NTB menegaskan bahwa kesulitan masyarakat mendapatkan tabung elpiji 3 kilogram (kg) di beberapa wailayah di Pulau Lombok tidak ada kaitannya dengan aktivitas petani tembakau.

Ketua APTI NTB, Sahminuddin, menyatakan  penggunaan elpiji subsidi untuk kebutuhan omprongan atau pengeringan daun tembakau adalah hal yang tidak berdasar.

“Itu salah besar. Jangan kambinghitamkan petani tembakau,” tegas Sahminuddin, Sabtu, 21 Juni 2025.

Diakuinya, pernah dilakukan uji coba penggunaan elpiji sebagai bahan bakar pengering tembakau virginia. Namun, hasilnya tidak efektif karena tingginya kebutuhan gas dalam proses tersebut. “Sekali omprongan itu butuh sekitar 150 tabung gas. Petani mana yang mampu sediakan tabung sebanyak itu?” ujarnya.

Karena tidak efisien secara ekonomi, petani tembakau di Lombok tetap menggunakan bahan bakar alternatif seperti kayu bakar, cangkang kemiri, dan cangkang sawit dalam proses pengeringan tembakau.

Selain lebih mudah diakses, bahan bakar tersebut dinilai jauh lebih hemat biaya dan sesuai dengan kondisi petani.

Saat ini siklus budidaya tembakau baru memasuki tahap penanaman. Artinya, proses omprongan atau pengeringan daun tembakau belum dilakukan.

“Musim omprongan belum dimulai. Jadi sekali lagi tidak benar kalau saat ini petani menggunakan elpiji untuk tembakau,” katanya menegaskan.

Ia meminta semua pihak agar pihak-pihak tertentu tidak membuat asumsi yang tidak mendasar. APTI berharap pihak terkait, khususnya pemerintah dan lembaga pengawas distribusi energi, bisa menelusuri penyebab sebenarnya dari kelangkaan LPG di tingkat pengecer, agar tidak menimbulkan keresahan dan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat. (bul)

Gas Bersubsidi Sulit Diperoleh akibat Permintaan Tinggi 

0
Tim Disdag NTB, Polda NTB dan Pertamina saat melakukan sidak ke SPBBE terkait kondisi elpiji 3 kg. Pemerintah memastikan jika stok elpiji di NTB aman. (ekbisntb.com/ist)

KEPALA Dinas Perdagangan (Disdag) Provinsi NTB, Jamaluddin S.Sos., MT., memastikan pasokan gas bersubsidi atau elpiji 3 kg dalam kondisi aman. Sulitnya masyarakat memperoleh gas bersubsidi, karena permintaan tinggi.

“Sekarang sudah normal. Memang sebelumnya ada keterlambatan distribusi, karena habis Idul Adha, lanjut haji, lalu libur panjang. Tapi sekarang sudah lancar. Kami sudah turun langsung bersama tim Polda dan Pertamina,” ujarnya pekan kemarin.

Menurutnya,  keterlambatan pengiriman terjadi bukan karena kelangkaan pasokan, melainkan akibat faktor hari libur yang menyebabkan berkurangnya aktivitas distribusi. Namun, ia memastikan stok elpiji 3 kg di NTB saat ini sudah mencukupi dan terus dilakukan penambahan distribusi ke wilayah-wilayah yang sebelumnya terdampak.

Terkait dengan harga gas melon yang dijual hingga mencapai Rp26 ribu, Ia mengimbau masyarakat agar membeli elpiji sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Dari pihak agen, harga maksimal elpiji 3 kg adalah Rp18 ribu. Namun,  harga di tingkat pengecer bisa lebih tinggi.

“Kalau di lapangan memang kita tidak tahu pasti dijual berapa, tapi harusnya wajar. Kalau lebih dari HET, segera lapor. Kemarin sempat ada laporan harga sampai Rp26 ribu, tapi itu karena distribusi terganggu. Sekarang sudah lancar kembali,” jelasnya.

Dinas Perdagangan bersama aparat penegak hukum juga akan terus memantau distribusi elpiji subsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Masyarakat diminta turut aktif melaporkan jika menemukan harga tak wajar atau indikasi penyelewengan distribusi.

“Tentu teman-teman dari Polda, Polres bisa mengontrol. Tidak boleh harga yang terlalu tinggi,” ujarnya mengingatkan.

Beberapa waktu lalu, mantan Kepala Dinas Pariwisata ini mengatakan pihaknya telah turun ke lapangan untuk melihat kondisi penyaluran elpiji 3 kilogram. Sidak yang dilakukan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPPBE) menunjukkan bahwa stok tabung gas terpantau masih dalam jumlah aman dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sidak yang dilakukan oleh tim Disdag NTB, Polda NTB, dan Pertamina ini memberikan informasi mengenai distribusi harga gas subsidi di Kota Mataram. Harga tabung gas 12kg di Pangkalan Sweta yaitu Rp192 ribu per tabung dan Rp18 ribu per tabung untuk tabung gas 3kg.

Pendistribusian tabung gas elpiji ke agen dilakukan tiga kali seminggu dengan kuota 100-160 tabung sekali pengiriman.

Pihaknya juga mengharapkan tidak ada penyalahgunaan elpiji 3 kg, terutama untuk proses pengolahan tembakau. Penggunaan elpiji 3 kg untuk proses pengolahan tembakau tidak boleh dilakukan, karena gas ini merupakan subsidi untuk keluarga miskin dan usaha mikro. (era)

Sebelum Balik Italia, Emil Audero Mulyadi Sambangi Anak Yatim di SMPN 6 Jonggat

0
Penjaga gawang Timnas Emil Audero Mulyadi bersama keluarga menggelar kegiatan sosial di SMPN 6 Jonggat, Sabtu 22 Juni 2025. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero Mulyadi yang saat ini tengah berlibur di kampung halamannya di Praya Lombok Tengah (Loteng), mengisi waktu senggangnya dengan menggelar kegiatan sosial. Dengan menyambangi anak yatim yang bersekolah siswa SMP Negeri 6 Jonggat, Sabtu 21 Juni 2025.

Selain menyerahkan bantuan kepada anak yatim, Emil yang datang bersama keluarganya juga menyempatkan diri bermain bola dengan anak-anak di sekitar sekolah. Kedatangan pemain naturalisasi itu pun disambut ramah siswa dan anak-anak sekitar sekolah. Beberapa di antaranya memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berfoto bersama sembari meminta tanda tangan pemain bertinggi badan 1,92 meter tersebut.

“Kegiatannya informal. Jadi tidak ada persiapan apapun,” ungkap Kepala SMPN 6 Jonggat M. Zaki Nurzam, Minggu 22 Juni 2025.

Dikatakanya, Emil datang bersama istri dan dua anaknya beserta saudara, ayah serta ibunya. Tidak hanya memberikan santunan, Emil juga turut memberikan motivasi kepada para anak yatim yang tengah menuntut ilmu di SMPN 6 Jonggat. Yang memang merupakan boarding school khusus anak yatim di Loteng.

“Anak-anak pun sangat antusiasi dan senang bisa dikunjungi pemain sepak bola dunia. Itu jadi tambahan motivasi tersendiri bagi anak-anak kami,” sebutnya.

Perihal rencana kedatangan penjaga gawang timnas tersebut disampaikan oleh ayah Emil dua hari sebelumnya. Atas rekomendasi dari Yayasan Peduli Yatim Loteng, karena kebetulan SMPN 6 Jonggat memang menampung anak yatim. “Jadi ya mereka datang dan kita sambut dengan apa adanya. Karena memang tidak ada persiapan sebelumnya,” terang Zaki.

Kegiatan tersebut digelar keluarga Emil sebelumnya Emil berangkat kembali ke Italia untuk persiapan di klub jelang kompetisi sepak bola Italia dimulai. Sebelum itu, Emil ingin mengisi dengan kegiatan-kegiatan positif. “Informasinya awal Juli mendatang Emil sudah harus kembali ke Italia. Jadi sebelum itu, Emil mengisi waktu libur dengan kegiatan sosial,” imbuhnya. (kir)

Tingkatkan Gizi, Program MBG Disosialisasikan di Mataram

0
Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – DRR RI bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Mataram Rabu, 18 Juni 2025. Sosialisasi ini merupakan upaya nyata pemerintah dalam memerangi gizi buruk yang terjadi di masyarakat.

Kegiatan sosialisasi DPR RI dan BGN itu bertempat di Aula PT Cipta Rezeki Utama, Kota Mataram. Acara yang dimulai pada pukul 08.00 WIB itu diikuti oleh 300-an peserta yang merupakan warga setempat.

Acara sosialisasi program MBG dihadiri oleh anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar, Sekretaris Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN Lalu Muhammad Iwan, Anggota DPRD Mataram Ahmad Azhari Gufron, dan Camat Ampenan Muzakir Walad.

Program unggulan Prabowo-Gibran menuju Indonesia emas 2045 ini harus didukung penuh oleh seluruh masyarakat, agar siswa-siswi mendapat program makan bergizi gratis, adanya program ini juga ditujukan untuk Ibu hamil dan menyusui. Manfaat MBG ini diharapkan dapat meningkatkan gizi, kecerdasan, dan lapangan kerja di Kecamatan Ampenan.

Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar menyampaikan dalam pelaksanaan program ini, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dan harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

“Keterlibatan masyarakat yang dapat dilakukan yaitu dapat membangun SPPG sesuai SOP dan menjadi mitra kerja BGN, Indonesia membutuhkan sekitar 30.000 dapur yang dibangun bersama dan melibatkan rakyat,” ucap Muazzim Akbar.

Tujuan lain dari program MBG yakni dapat meningkatkan perekonomian Indonesia menjadi lebih hidup lewat penjualan berbagai komoditas di sekitar dalam menyuplai kebutuhan program ini, serta menyerap tenaga kerja dari warga sekitar.

Sekretaris Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan menyampaikan terkait dapur sehat atau SPPG yang sudah berjalan di daerah NTB.

“Hingga saat ini, telah berdiri 54 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Jika setiap dapur menerima dukungan anggaran sebesar Rp1 miliar, maka potensi dana yang masuk ke NTB mencapai Rp54 miliar. Dengan target pendirian 400 SPPG, NTB berpotensi memperoleh hingga Rp400 miliar,” papar Lalu Muhammad Iwan.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, Program MBG diharapkan menjadi instrumen strategis dalam mengatasi masalah gizi kronis sekaligus memperkuat kemandirian pangan dan ekonomi daerah.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis Badan Gizi Nasional yang bertujuan untuk pemenuhan gizi dan peningkatan pengetahuan gizi sasaran peserta didik dan non peserta didik (sesuai Perpres tahun 2024) dalam rangka mendukung terwujudnya generasi emas menuju Indonesia 2045.

Berdasarkan riset, Indonesia diproyeksikan akan memiliki populasi muda yang besar pada tahun 2045 dan program ini dapat menjadi pilar penting dalam mendukung generasi muda yang sehat, produktif, dan siap bersaing di masa depan.(r)

Wujudkan Impian Berhaji Dengan Program MAXI dan ABATANA di BSI

0
Nasabah BSI(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Seiring meningkatnya antusiasme warga membuka tabungan haji di beberapa cabang bank syariah Indonesia Tbk yang ada di NTB, saat ini PT Bank syariah Indonesia Area Denpasar telah mempersiapkan beberapa program yang menarik bagi masyarakat calon jemaah haji pendaftar baru maupun nasabah jemaah haji tunggu yang sudah mendaftar.

Tito Indratno, Area Manager BSI Area Denpasar menyampaikan kemudahan pembukaan tabungan haji melalui aplikasi BYOND by BSI serta melalui agen agen bsi di seluruh outlet BSI yang ada di Bali, NTB dan NTT menjadi pemicu ada nya lonjakan jumlah kenaikan account penabung tabungan haji.

Lebih lanjut dikatakan, antusiasme daftar haji melalui aplikasi Byond By BSI juga dilakukan oleh milenial dan Gen Z yang mulai menabung haji dengan setoran awal yang cukup ringan, hanya sebesar Rp100 ribu saja.

Saat ini porsi daftar haji tunggu maupun yang jemaah penabung haji yang belum mendapatkan porsi, BSI saat ini telah menyediakan beberapa program untuk calon jamaah haji tersebut berupa program MAXI (Mabrur Ektra Rejeki BSI ) dan Program ABATANA (Ayo berhaji aman dan terencana)

Program Haji MAXI BSI adalah program yang cukup menarik dan memberikan kemudahan buat calon jamaah haji ntk meningkatkan saldo tabungan haji untuk persiapan porsi haji atau persiapan pelunasan haji.

Program ini berupa top up tabungan haji bagi nasabah eksisting dan yang baru mendaftar dengan beberapa hadiah dan souvenir menarik dan eksklusiv yang di sediakan oleh kantor bank BSI yang diberikan kepada nasabah yang melalukan top up saldo tabungan hajinya tersebut.

Sementara untuk Program haji ABATANA ( Ayo Berhaji Aman dan Terencana ) adalah program tabungan haji yang dirancang untuk mendukung perencanaan ibadah haji secara rutin dan aman melalui mekanisme autodebet dari rekening utama nya di bank BSI ke rekening haji BSI secara rutin dan bisa di sesuaikan dengan keingingan dan kempuan nasabah.

Target program tabungan haji ABATANA ini bisa dilakukan juga untuk perencanaan haji anak anak usia dini untuk persiapan ibadah haji nya kelak.

Tito, menjelaskan program haji ABATANA ini menjadi trend saat ini bagi orang tua merencanakan ibadah haji anak anak nya sejak dini karena program ini menjadi sarana edukasi dan literasi keuangan serta memberikan pemahaman agama yang cukup kuat ke anak anak untuk merencanakan tabungan haji yang bisa di pesankan porsi hajinya kelak kedepannya.

Selain program MAXI dan ABATANA, BSI juga saat ini melalui aplikasi BYOND by BSI nya menyediakan tabungan E- MAS yang memungkinkan nasabah berinvestasi emas atau menabung emas dan bisa dikonversi menjadi dana tunai untuk pelunasan haji kelak pungkasnya.(bul)

Segera Dibangun Investor, ITDC Lakukan Pengosongan Lahan Tanjung Aan

0
Pantai Tanjung Aan yang segera dibangun investor. ITDC akan melakukan pengosongan di lahan yang akan dibangun tersebut. (ekbisntb.com/ham)

Lombok (ekbisntb.com) – Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) memulai kegiatan pengosongan lahan di kawasan Tanjung Aan Desa Sengkol Kecamatan Pujut, Lombok Tengah (Loteng). Pengosongan lahan dilakukan sebagai persiapan awal sebelum proses pembangunan sejumlah fasilitas penunjang pariwisata dimulai di area timur kawasan The Mandalika tersebut. Sejauh ini ITDC sudah membangun komitmen dengan setidaknya dua investor untuk mengembangkan area tersebut.

Salah satu dengan PT. Kleo Mandalika Resort yang akan membangun hotel bintang lima. Dengan total investasi direncanakan mencapai Rp 2 triliun lebih. “Pembangunan dan investasi di Tanjung Aan telah sejalan dengan tujuan awal pengembangan KEK Mandalika yang diharapkan dapat memberikan manfaat sosial maupun ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan dan Loteng pada khususnya serta warga NTB pada umumnya,” terang PGS. General Manager The Mandalika Wahyu M. Nugroho, dalam keterangannya, Jumat 10 Juni 2025.

Ia menjelaskan, kegiatan pengosongan sekaligus penataan lahan akan dilakukan di lima titik. Masing-masing di HPL No. 49, 64, 80 dan 82 serta HPL dan 83 di kawasan Pantai Tanjung A’an dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Karena lahan-lahan tersebut merupakan lahan yang secara sah dan diakui oleh negara dikelola oleh ITDC selaku pengelola kawasan The Mandalika.

“Sejauh ini tidak ada gugatan, klaim atau pun kepemilikan lain atas lahan-lahan yang akan dikosongkan tersebut selain kepemilikan berupa HPL ITDC,” tegasnya.

Kegiatan pengosongan dan penataan lahan di kawasan Pantai Tanjung Aan tersebut menuai reaksi warga yang menempati area tersebut. Warga pun mengaku sudah mendapat surat peringatan untuk mengosongkan area tersebut dalam 14 hari ke depan. Warga protes karena pengosongan lahan dilakukan tanpa konsultasi yang transparan, sehingga telah menimbulkan rasa takut dan ketidakpastian di tengah warga yang beraktivitas di kawasan Tanjung Aan.

Warga khawatir selama masa pembangunan akses ke pantai akan ditutup. Akibatnya, warga akan kehilangan penghasilan sepenuhnya untuk waktu yang tidak jelas. Padahal banyak warga yang menggantungkan hidup dari aktivitas pariwisata di kawasan tersebut. Mulai dari pendagang, guru selancar, nelayan hingga pemandu lokal.

Banyak warga yang juga merasa tidak punya suara dan tidak tahu harus mencari bantuan ke mana. Di satu sisi, sebagian besar warga yang tinggal memang tidak memiliki sertifikat tanah. Walaupun warga  sudah tinggal dan bekerja di kawasan tersebut selama bertahun-tahun.

Terkait protes tersebut, Wahyu menegaskan kalau kegiatan pengosongan lahan di area tersebut, dilaksanakan untuk menyiapkan lahan, sehingga dapat dibangun oleh investor yang telah bekerjasama dengan ITDC. Pembangunan akan dilaksanakan sesuai masterplan KEK Mandalika dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia juga menegaskan kalau kegiatan tersebut tidak dimaksudkan sebagai tindakan penggusuran paksa. Melainkan sebagai bagian dari penataan kawasan agar sesuai dengan peruntukan dan perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan. “Kita siap membuka ruang komunikasi dan masukan dari para pelaku usaha serta masyarakat yang terdampak. Guna memastikan transisi yang adil dan terukur,” imbuhnya.

ITDC berharap masyarakat bisa memberikan dukungan dan kerja sama dalam penataan area di Tanjung A’an. Supaya bisa tercipta iklim investasi yang kondusif di kawasan The Mandalika. Sejalan dengan rencana pengembangan kawasan yang telah disusun sebelumnya.

Tidak kalah penting kehadiran investasi di Tanjung Aan itu nantinya juga akan mendatangkan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar. Seperti peningkatan lapangan kerja, peluang kemitraan UMKM lokal serta bisa berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Loteng. (kir)

Cegah Gesekan Pelaku Wisata, DPRD NTB Dorong Pembentukan Forum Koordinasi Zona Penyangga Mandalika

0
Raden Rahadian Soedjono(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Anggota DPRD Provinsi NTB, Raden Rahadian Soedjono, mendorong pembentukan forum koordinasi khusus untuk mencegah konflik antar pelaku wisata di kawasan penyangga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Hal ini disampaikannya menyusul insiden pengusiran perahu wisata dari luar daerah oleh Bupati Lombok Timur di Teluk Ekas.

Menurut Rahadian, langkah Bupati Lombok Timur dapat dipahami karena masyarakat setempat belum merasakan manfaat ekonomi dari geliat wisata, khususnya wisata selancar di Teluk Ekas. “Sikap Pak Bupati sebenarnya untuk melindungi pelaku wisata lokal. Bisa dimaklumi karena masyarakat belum mendapat dampak ekonomi dari booming wisata surfing di sana,” ujarnya, Jumat, 20 Juni 2025.

Legislator dari Dapil IV Lombok Timur bagian selatan itu menilai, kejadian tersebut menjadi pelajaran penting akan perlunya koordinasi lintas daerah dalam pengelolaan zona penyangga KEK Mandalika, terutama antara Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah. “Teluk Ekas adalah zona penyangga KEK Mandalika. Seharusnya ada mekanisme koordinasi yang jelas antara Lombok Timur dan Lombok Tengah,” tegas politisi Partai Demokrat itu.

Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara pengelolaan kawasan inti KEK Mandalika di Lombok Tengah dengan kawasan penyangga di sekitarnya agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata. “KEK Mandalika punya potensi keuntungan hingga Rp14 triliun per tahun. Zona penyangga seperti Teluk Ekas harus mendapat porsi yang jelas dari spillover effect ini,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD NTB itu.

Untuk itu, Rahadian mengusulkan pembentukan forum koordinasi trilateral yang melibatkan Pemprov NTB, Pemkab Lombok Tengah, dan Pemkab Lombok Timur. “Kita butuh forum koordinasi yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi sebagai mediator agar tidak terjadi gesekan antar pelaku wisata ke depannya,” jelasnya.

Selain aspek koordinasi, ia juga mendorong Pemkab Lombok Timur mempercepat pembangunan infrastruktur pariwisata dan memberi ruang pengembangan potensi lokal. “Kita harus meningkatkan kualitas pariwisata di Lombok Timur agar tingkat hunian hotel meningkat dan sektor usaha lain di bidang pariwisata ikut tumbuh,” ujarnya.

Rahadian juga mengingatkan bahwa Teluk Ekas merupakan kawasan pesisir yang dihuni komunitas nelayan dengan berbagai kegiatan ekonomi tradisional seperti keramba ikan, budidaya rumput laut, udang, dan lobster. “Diversifikasi ekonomi di Ekas sudah ada. Maka, penting untuk melindungi sektor tradisional agar bisa diintegrasikan dengan pariwisata modern tanpa mengorbankan salah satunya,” pungkasnya. (ndi)

PLTMH Santong, Sumber Listrik Ramah Lingkungan di NTB

0
PLTMH Santong(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Santong di Kabupaten Lombok Utara menjadi salah satu pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT) yang dikelola PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Nusa Tenggara Barat (NTB). Pembangkit berkapasitas 1.000 kilowatt (kW) ini memanfaatkan aliran air pegunungan sebagai sumber energi bersih dan berkelanjutan.

General Manager PLN UIW NTB, Sri Heny Purwanti, dalam kunjungannya ke PLTMH Santong bersama media pada Kamis, 19 Juni 2025, menyatakan bahwa pembangkit tersebut merupakan bagian dari strategi PLN dalam mendorong transisi energi hijau di wilayah NTB. “Pembangkit ini adalah upaya PLN menghadirkan listrik yang tidak hanya andal, tetapi juga rendah emisi. Ini merupakan simbol pemanfaatan potensi lokal untuk keberlanjutan energi,” ujarnya.

Saat ini, total kapasitas pembangkit EBT di NTB mencapai 39,20 megawatt (MW), dengan 16,47 MW di antaranya berasal dari pembangkit mikrohidro yang tersebar di Pulau Lombok dan Sumbawa. PLTMH Santong turut berkontribusi terhadap bauran energi bersih NTB yang per Mei 2025 telah mencapai 5,11%.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, PLN NTB menargetkan penambahan pembangkit EBT sebesar 457 MW, atau setara 36,94% dari total tambahan kapasitas listrik di wilayah tersebut hingga 2034. Khusus di Pulau Lombok, pengembangan difokuskan pada energi surya dan air dengan target sebesar 190 MW.

PLN juga tengah mengembangkan produk energi hijau seperti Renewable Energy Certificate (REC) untuk mendorong partisipasi pelanggan dalam mendukung transisi energi bersih dan pencapaian target net zero emission (NZE) lebih cepat.

“Melalui PLTMH ini dan pembangkit EBT lainnya, kami ingin memastikan keberlanjutan energi dan pemberdayaan masyarakat sekitar,” tambah Heny.

PLN mencatat sejumlah pembangkit berbasis EBT telah beroperasi di NTB, baik skala mikro, menengah, hingga sistem hibrida. Jenis pembangkit tersebut meliputi:

Pembangkit Mikrohidro: PLTMH Pengga, PLTMH Narmada, dan PLTMH Santong, serta beberapa PLTMH Independent Power Producer (IPP) seperti PLTMH Kukusan, Sesaoat, Kokoq Putih, dan Cakra.

Pembangkit Surya (PLTS): Dibangun di kawasan wisata seperti Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno. Selain itu, terdapat PLTS IPP seperti Pringgabaya, Selong, Sengkol, dan Sambelia.

Pembangkit Hybrid: Inovasi terbaru seperti PLTS Hybrid Medang yang mengombinasikan tenaga surya dengan baterai atau diesel untuk memastikan pasokan stabil, khususnya di daerah terpencil. PLN juga sedang merancang pemanfaatan potensi arus bawah laut sebagai sumber listrik masa depan di NTB.

PLN menyatakan kesiapannya mendukung Pemerintah Provinsi NTB dalam mencapai target Net Zero Emission pada 2050, yang sepuluh tahun lebih cepat dibanding target nasional tahun 2060. Saat ini, bauran EBT di sistem kelistrikan NTB mencapai 5,35% dari total kapasitas terpasang, dan ditargetkan meningkat menjadi 25,20% pada 2034. “PLN siap berkolaborasi dengan Pemprov NTB dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan NTB sebagai contoh provinsi berkelanjutan di Indonesia,” tutup Heny. (bul)

Komunitas Honda Lombok Gelar Touring Malam “Honda Community Nocturnity” di Mataram

0
Kegiatan Honda Community Nocturnity(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Ratusan anggota komunitas pecinta sepeda motor Honda dari Paguyuban Honda Asosiasi Lombok (HALO) meramaikan suasana malam Kota Mataram dengan menggelar kegiatan Honda Community Nocturnity, Jumat 13 Juni 2025 malam. Kegiatan berupa touring malam hari ini menempuh sejumlah ruas jalan utama kota dan berakhir dengan sesi nongkrong di area street food Taman Budaya Kota Mataram.

Touring dimulai pukul 19.00 WITA dari halaman kantor Main Dealer Astra Motor NTB. Para peserta, yang terdiri dari pengguna sepeda motor Honda tipe matic besar seperti Honda PCX dan Honda Vario, mengusung semangat persaudaraan dan keselamatan berkendara.

“Honda Community Nocturnity ini adalah bentuk semangat kebersamaan komunitas motor Honda di Lombok. Kami ingin menunjukkan bahwa touring dapat dilakukan secara tertib dan aman, bahkan di malam hari,” ujar Mutamam Sampurna, perwakilan pengurus HALO.

Rute touring mencakup beberapa ruas jalan protokol Kota Mataram, di antaranya Jl. Pejanggik, Jl. Udayana, Jl. Langko, hingga kawasan wisata Kota Tua Ampenan. Sepanjang perjalanan, peserta mempraktikkan etika berkendara yang aman, termasuk penggunaan perlengkapan berkendara lengkap serta menjaga formasi yang rapi.

Selain sebagai ajang silaturahmi antar klub, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi keselamatan berkendara. Panitia menyisipkan sesi penyuluhan mengenai kampanye #Cari_Aman yang menekankan pentingnya keselamatan saat berkendara di malam hari.

Marketing Manager Astra Motor NTB, Adrian Arlim, menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan ini. “Kami sangat mendukung inisiatif komunitas. Acara seperti ini memperkuat citra positif komunitas motor Honda sebagai pelopor keselamatan di jalan dan bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda,” ujarnya.

Dengan semangat brotherhood dan kepedulian terhadap keselamatan, kegiatan ini meninggalkan kesan positif bagi para peserta maupun masyarakat Kota Mataram. (bul)