Beranda blog Halaman 258

Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Perkuat Subsidi Tepat, Tingkatkan Layanan QR Code di Jawa Timur

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Surabaya (ekbisntb.com)— Pertamina Patra Niaga terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga keandalan pasokan energi bagi masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui evaluasi dan pemutakhiran data konsumen secara berkala, guna memastikan penyaluran BBM subsidi semakin tepat sasaran serta mudah diakses.

Pada Rabu (29/4), Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menerima dan menampung aspirasi dari kelompok sopir truk terkait penerapan barcode dalam program Subsidi Tepat. Dalam pertemuan tersebut, para sopir menyampaikan berbagai masukan, mulai dari kendala teknis di lapangan hingga harapan agar kebijakan ini dapat berjalan lebih efektif tanpa menghambat aktivitas distribusi barang.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menjelaskan bahwa pemutakhiran data merupakan langkah strategis untuk memastikan penggunaan QR Code dan kuota BBM subsidi sesuai dengan kepemilikan kendaraan yang sah. Penerapan QR Code dalam program Subsidi Tepat merupakan kebijakan pemerintah untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi, baik Biosolar maupun Pertalite, tepat sasaran dan digunakan oleh pihak yang berhak. Dalam hal ini, Pertamina bertindak sebagai pelaksana distribusi sesuai penugasan dari pemerintah.

Ahad juga menambahkan, Aksi yang dilakukan para sopir merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan perhatian dari pelanggan. Pertamina memandang hal ini secara positif dan berkomitmen untuk terus mendengarkan serta menindaklanjuti setiap masukan yang ada, dengan menghadirkan solusi sesuai kewenangan demi meningkatkan kualitas layanan bagi seluruh pelanggan.

Terkait QR Code yang mengalami kendala atau tidak dapat digunakan untuk bertransaksi, sistem secara berkala melakukan pemantauan terhadap data kendaraan yang terdaftar serta pola penggunaan QR Code di SPBU. Sistem juga mendeteksi adanya anomali transaksi, seperti pengisian dalam volume besar dalam waktu berdekatan atau pengisian di beberapa SPBU berbeda dalam waktu singkat. Kondisi tersebut dapat menjadi penyalahgunaan QR Code oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga memerlukan proses verifikasi ulang.

Untuk melayani kebutuhan sopir truk yang mengalami kendala pada QR Code saat bertransaksi, Pertamina telah membuka 147 helpdesk di seluruh wilayah Jawa Timur. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat proses verifikasi ulang dan mengaktifkan kembali QR Code agar dapat digunakan dalam pembelian BBM bersubsidi.

Sebagai informasi, terdapat 119 kendaraan yang melakukan pendaftaran ulang untuk pengaktifan QR Code. Dari jumlah tersebut, sekitar 73,1% atau 87 kendaraan telah berhasil menyelesaikan proses pendaftaran ulang. Sementara itu, 26,9% atau sekitar 32 kendaraan masih belum berhasil memperoleh QR Code. Kendala yang dihadapi beragam, antara lain nomor polisi yang belum terdaftar, QR Code yang terhapus, serta perlunya revisi data kendaraan.

Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat yang datanya belum aktif untuk segera melakukan pendaftaran ulang dengan menggunakan data kendaraan yang sesuai. Proses pendaftaran dirancang sederhana agar masyarakat tetap dapat memperoleh BBM subsidi tanpa kendala, sehingga layanan dapat dinikmati secara lancar dan aman.

Melalui berbagai upaya tersebut, Pertamina tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan distribusi energi yang lebih adil dan tepat sasaran.

Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, masyarakat dapat mengakses laman https://subsiditepat.mypertamina.id/ atau menghubungi Pertamina Contact Center 135.(bul)

Mori Hanafi Dorong Pembangunan TPST Oi Mbo

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi memaparkan rencana pembangunan TPA Oi Mbo, Rabu (29/4). TPST Oi Mbo yang ditargetkan mendapat dukungan anggaran 2027. (Suara NTB/ist)

Kota Bima (ekbisntb.com) – Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi mendorong pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Oi Mbo di Kota Bima. Pembangunan ini diharapkan terealisasi di tahun 2027, dengan dukungan anggaran pemerintah pusat

Dorongan tersebut disampaikan saat meninjau langsung lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Oi Mbo di Kelurahan Oi Mbo, Kecamatan Rasana’e Timur pada, Rabu (29/4).

Peninjauan dilakukan bersama Wakil Wali Kota Bima H. Feri Sofiyan serta sejumlah pejabat pemerintah daerah dan perangkat teknis terkait. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi pengelolaan sampah di Kota Bima, yang saat ini menghadapi tekanan kapasitas akibat meningkatnya volume produksi sampah masyarakat.

Data Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan produksi sampah di Kota Bima, mencapai sekitar 80 ton per hari. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 12 persen yang dapat dikelola secara optimal. Kondisi ini menyebabkan beban TPA Oi Mbo terus meningkat hingga melebihi kapasitas yang tersedia.

Selain mengalami kelebihan kapasitas, kondisi TPA Oi Mbo juga telah mendapat teguran dari Kementerian Lingkungan Hidup. Teguran tersebut berkaitan dengan masih diterapkannya pola open dumping serta sistem angkut-buang yang dinilai tidak lagi sesuai dengan standar pengelolaan lingkungan.

Sejalan dengan hal itu, Pemerintah Kota Bima didorong untuk segera beralih dari pola open dumping menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan melalui penerapan sanitary landfill serta penguatan pengolahan sampah di tingkat hulu.

Sebagai solusi jangka panjang, Pemerintah Kota Bima merencanakan pembangunan TPST Oi Mbo. Pembangunan fasilitas ini diharapkan mampu mengurangi beban TPA serta meningkatkan pengolahan sampah dari sumber melalui pendekatan Reduce, Reuse, dan Recycle (3R).

Mori Hanafi menegaskan bahwa persoalan sampah di Kota Bima, telah menjadi perhatian serius dan masuk dalam isu strategis nasional. Ia menyampaikan bahwa pada tahun anggaran 2026, dukungan pembangunan infrastruktur persampahan difokuskan di Kota Mataram, sedangkan untuk Kota Bima direncanakan pada tahun anggaran 2027. Ia juga memastikan dukungan pendanaan melalui APBN akan terus dikawal, agar program pembangunan TPST dapat direalisasikan sesuai rencana.

“Ini menjadi perhatian kita bersama. Penanganan sampah tidak bisa ditunda, dan kami berkomitmen untuk mendorong dukungan anggaran agar Kota Bima memiliki sistem pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan,” tuturnya.

Namun dengan komitmennya mengawal kesiapan anggaran, ia juga mengingatkan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh persyaratan teknis sebelum program pembangunan direalisasikan, termasuk legalitas lahan serta kelengkapan dokumen administrasi.

“Banyak program pembangunan usulan daerah sebenarnya sudah dapat diakomodir anggarannya oleh pemerintah pusat. Namun ketika akan dilaksanakan, sering muncul kendala teknis di lapangan, seperti persoalan lahan atau kelengkapan dokumen administrasi. Hal ini harus benar-benar diperhatikan,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bima H. Feri Sofiyan mengakui kondisi TPA Oi Mbo saat ini telah mengalami over kapasitas. Pemerintah daerah mulai mendorong penghentian operasional TPA secara bertahap dan beralih ke sistem pengolahan modern melalui pembangunan TPST.

Pemerintah Kota Bima masih memiliki sekitar 50 hektare lahan hibah yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan sistem pengelolaan sampah yang baru. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan sistem pengolahan sampah yang lebih modern dan terpadu.

“Penanganan sampah di Kota Bima membutuhkan langkah cepat dan terintegrasi. Kami berharap dukungan pemerintah pusat melalui DPR RI dapat mempercepat pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan,” ujarnya. (hir)

Pemkab Sumbawa Usulkan Tambahan Kuota Elpiji

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ivan Indrajaya. (Suara NTB/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupatan (Pemkab) Sumbawa, kembali mengusulkan tambahan kuota gas elpiji 3 kilogram ke PT Pertamina Patra Niaga. Tambahan kuota tersebut, diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat saat libur 1 Mei 2026.

“Kita sudah bersurat secara resmi ke Pertamina Patra Niaga untuk bisa menambah kuota fakultatif gas elpiji 3 kilogram sebanyak 60 persen sekitar 7.369 tabung dari kuota harian 12.280 tabung untuk menekan terjadinya kelangkaan,” kata Kabag Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Sumbawa, Ivan Indrajaya dikonfirmasi pada, Rabu (29/4).

Kuota tambahan 60 persen fakultatif dari kuota harian tersebut, diharapkan bisa dipenuhi oleh perusahaan plat merah tersebut, sehingga masyarakat tidak kesulitan untuk mencari elpiji. Selain itu, langkah ini mampu menekan harga apabila ketersediaan terbatas.

“Kita tetap mengusulkan tambahan kuota saat hari-hari besar, meski sifatnya fakultatif tetapi sudah sangat membantu masyarakat yang membutuhkan barang subsidi tersebut,” ucapnya.

Secara keseluruhan kuota gas elpiji 3 kilogram tahun ini berkurang 5.900 metrik ton dari 16.897 metrik ton di tahun 2025 menjadi 11.003 metrik ton. Tentu dengan adanya penambahan kuota fakultatif diharapkan bisa menekan kekurangan yang terjadi.

“Kuota tahunan kita berkurang, sehingga pengawasan proses distribusi atas gas tersebut akan kita maksimalkan untuk menekan terjadinya penyimpangan,” ujarnya.

Pemkab Sumbawa pada prinsipnya kata dia,masih sangat membutuhkan tambahan kuota gas elpiji 3 kilogram. Bahkan hasil pendataan yang dilakukan sebelumnya total kebutuhan mencapai sekitar 1.766 juta tabung per tahun.

“Sebenarnya kita sudah bersurat secara resmi ke pemerintah pusat per tanggal 25 Agustus tahun 2025 agar kuota itu bisa dipenuhi, tetapi faktanya malah berkurang,” tambahnya.

Pihaknya memastikan akan segera melakukan penertiban penyalahgunaan gas dan pangkalan yang menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Tabung gas melon itu diperuntukan bagi masyarakat miskin bukan pengusaha.

“Sudah ada dua pangkalan yang kita tutup selama tahun 2025, karena melanggar dan kami tidak akan memberikan toleransi atas penyalahgunaan tabung gas elpiji 3 kilogram ini,” ujarnya. (ils)

Rimpu Mantika Hidupkan Ekonomi Perajin Tenun Bima

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Sejumlah peserta mengenakan rimpu berbahan kain tenun dijadikan Sarung Nggoli saat Pawai Rimpu Mantika 2026 di Kota Bima, Sabtu (25/4) pekan kemarin.(Suara NTB/dok)

Kota Bima (ekbisntb.com) – Festival Rimpu Mantika menjadi angin segar bagi perajin tenun di Bima. Kain khas masyarakat Bima ini, banyak diburu oleh masyarakat lokal maupun wisatawan domestik. Kegiatan ini mampu menghidupkan ekonomi perajin tenun.

Salah satu pedagang, Yuliawati mencatat penjualan tenun mencapai Rp12 juta. Hasil penjualan ini diperoleh dari berbagai produk tenun yang dipasarkan selama festival berlangsung. Selama festival produk bahan baju dari galendo paling diminati pengunjung.

“Alhamdulillah jualan saya laku lebih kurang Rp12 juta. Kebanyakan yang laku bakal baju dari galendo,” ujarnya, Selasa (28/4).

Ia menjelaskan, harga kain tenun yang dijual rata-rata berada di kisaran Rp700 ribu per lembar. Dari total transaksi tersebut, sejumlah produk berhasil terjual dalam berbagai jenis. Pendapatan yang diperoleh bukan keuntungan bersih, melainkan total penjualan dari berbagai jenis kain secara keseluruhan.

“Keuntungannya ada yang Rp100 ribu atau Rp200 ribu per lembar. Tapi kalau Sarung Nggoli untungnya cuma Rp25 ribu per lembar,” jelasnya.

Dalam menjalankan usahanya, Yuliawati tidak memproduksi kain sendiri, melainkan mengambil stok dari sejumlah perajin di berbagai sentra tenun di Kota Bima dan Kabupaten Bima. Pola kemitraan tersebut, dinilai ikut membantu pemasaran hasil produksi perajin lokal. Ia menyebut pengrajin yang menjadi mitranya berasal dari beberapa sentra tenun di Bima, seperti Rabadompu, Oi Fo’o, Nitu, dan Ntobo, serta dari wilayah Sape.“Saya mengambil dari perajin,” ujarnya.

Hasil penjualan selama festival sangat membantu keberlangsungan usahanya. Uang yang diperoleh langsung digunakan untuk menambah stok produk yang telah habis terjual.

“Alhamdulillah sangat terbantu sekali. Dengan uang yang ada saya kembali mengumpulkan stok untuk mengisi kekosongan di etalase,” katanya.

Yuliawati menuturkan telah menekuni usaha tenun sejak tahun 2003. Ia berharap kegiatan promosi seperti Festival Rimpu Mantika, dapat terus digelar secara rutin agar pemasaran kain tenun Bima semakin luas.

“Adakan event seperti ini setiap tahun dan ajak kami sebagai perajin untuk mengikuti pameran baik di Provinsi NTB maupun di luar provinsi,supaya kain tenun Bima semakin dikenal oleh orang banyak di luar,” harapnya.

Selain Yuliawati, pelaku usaha tenun lainnya, Mega Syarif, juga merasakan dampak positif dari pelaksanaan festival tersebut. Ia mengaku memperoleh penjualan sekitar Rp2,8 juta selama kegiatan berlangsung.

Mega menjelaskan, produk yang paling banyak terjual adalah sarung Tenun Nggoli yang diambil dari para penenun lokal. Harga sarung yang dijual berkisar Rp280 ribu per lembar.

“Yang terjual beberapa lembar sarung nggoli. Harganya sekitar Rp280 ribu per lembar. Barangnya saya ambil dari penenun,” katanya.

Ia menyebutkan, sarung yang dipasarkan berasal dari sejumlah sentra penenun di wilayah Bima. Selain Sarung Nggoli, ia juga menjual produk tenun lain berupa bahan kain untuk pembuatan baju dari Galendo.

Mega berharap pemerintah daerah terus memberikan dukungan terhadap pelaku usaha tenun, agar usaha yang dijalankannya dapat berkembang dan semakin dikenal luas.

“Harapannya semoga usaha kami semakin besar dan tenun Bima semakin dikenal banyak orang, bahkan sampai di luar daerah,” harapnya.

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag) Kota Bima, Ruslan, SE., MM., mengatakan meningkatnya penggunaan Sarung Nggoli selama Festival Rimpu Mantika menjadi indikator positif bagi pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis budaya lokal.

Menurutnya, penggunaan tenun secara massal dalam kegiatan seperti Pawai Rimpu, turut mendorong permintaan produk tenun dari masyarakat maupun wisatawan.

“Kami melihat permintaan sarung nggoli meningkat signifikan selama Festival Rimpu Mantika. Momentum ini terus kami dorong melalui pelatihan dan pendampingan bagi pengrajin agar kualitas produk tetap terjaga,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembinaan berkelanjutan sangat diperlukan agar produk tenun Bima mampu bersaing di pasar yang lebih luas, baik tingkat nasional maupun internasional.

Festival Rimpu Mantika sendiri mengusung tema “Ekonomi Kreatif Sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi Daerah.” Tema tersebut diarahkan untuk memperkuat sektor ekonomi kreatif berbasis budaya lokal sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk tradisional, khususnya tenun khas Bima. (hir)

Pelaku Usaha Apresiasi Bupati Lombok Barat, Sengigigi Kini Bersih dan Tertata Pasca-Penertiban Perahu Nelayan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bupati Lobar, LAZ dan OPD terkait bersama kecamatan dan pihak desa memantau kawasan Sengigigi pascapenertiban perahu. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Kawasan Sengigigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat (Lobar) mulai tertata dan bersih dari perahu nelayan. Persoalan perahu yang menjadi keluhan klasik pengunjung dan pelaku usaha di kawasan tersebut kini sudah tertangani melalui langkah penertiban yang dilakukan Pemkab Lobar. Upaya ini pun mendapatkan apresiasi dari kalangan para pengusaha.

Untuk memastikan kondisi kawasan pariwisata ternama itu bersih dari perahu nelayan pascapenertiban beberapa waktu lalu, Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini, ST.,MT., pun turun langsung memantau kawasan wisata Pantai Senggigi, Rabu (29/4/2026). Bupati didampingi dinas terkait, Camat Batulayar dan Kepala Desa Senggigi melihat secara langsung kondisi Pantai Senggigi yang kini terlihat lebih rapi dan bersih dari jejeran perahu yang sebelumnya memadati kawasan wisata tersebut.

“Penataan ini penting agar Pantai Senggigi kembali menjadi destinasi yang nyaman bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara,” ujar Bupati.

Bupati mengatakan, penertiban ini perlu dilakukan karena keberadaan perahu di area wisata ini dinilai mengganggu pemandangan dan aktivitas para wisatawan.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemda untuk mengembalikan citra positif pariwisata Senggigi.

“Setelah dilakukan penertiban, ini kan pantai sudah bersih. Jadi, Pemerintah Desa Senggigi maupun perusahaan sekitar lokasi agar memanfaatkan kondisi ini untuk mendirikan beberapa tenda hias payung atau sejenisnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah kembalinya perahu nelayan dikawasan ini,” pinta Bupati.

General Manager (GM) Holiday Resort Lombok I Ketut Murta Jaya Kusuma, S.Tr.Par.,CHA., mengapresiasi langkah Pemkab dalam hal ini Bupati yang konsisten memperhatikan kawasan Sengigigi. Termasuk salah satunya melalui upaya penertibkan perahu di kawasan itu, karena menurutnya baru sekarang Pemda mampu menertibkan perahu dikawasan tersebut. “Kita apresiasi karena baru sekarang pemda mampu melakukan penertiban perahu ini,”kata Ketut yang dikonfirmasi terpisah pada Rabu (29/4/2026).

Menurutnya, penataan perahu nelayan ini bagus untuk menjadikan Pantai Senggigi lebih bersih dan rapi. Dampaknya pun akan dirasakan dalam jangka panjang ke depan. Namun demikian ia berharap perlu dilanjutkan dengan penataan pedestrian yang sudah ada dari Meninting sampai Mangsit. Area Dusun Mangsit terdiri dari hotel-hotel besar dan wisatawannya mayoritas internasional, namun pedestrian belum ada sehingga wisatawan yang menelusuri pinggir jalan terancam keselamatannya.

Di sisi lain, Ketua Senggigi Hotels Association (SHA) ini berharap moratorium izin minuman beralkohol harus ditanggapi serius Pemkab. Pasalnya sejauh ini belum ada tanggapan serius dari Pemda Lobar sehingga terkesan tidak peduli akan kebutuhan pengusaha pariwisata dan juga kenyamanan wisatawan.

“Wisatawan yang notabene banyak dari mancanegara memiliki pilihan terbatas untuk menikmasi minuman beralkohol. Mungkin strategi pemda mau wisata halal di Senggigi,” selorohnya.

Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Senggigi, Mastur, S.E., menyatakan komitmennya untuk menjaga kebersihan pantai. “Penertiban ini bertujuan agar pantai Senggigi lebih rapi. Sebagai tindak lanjut, kami siap menambah petugas kebersihan khusus di area pesisir agar sampah kiriman maupun sisa aktivitas wisata bisa langsung ditangani dengan baik,” tandasnya. (her)

Pemprov NTB: Green Card Kedua Tegaskan Kelas Dunia Geopark Rinjani

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Geopark Rinjani berhasil mempertahankan status UNESCO Global Geopark melalui green card kedua. Ini bukti Geopark Rinjani sudah mendapatkan pengakuan dunia pada kualitas kualitas tata kelola kawasan berbasis konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat. (Suara NTB/dok)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan bahwa keberhasilan Geopark Rinjani-Lombok mempertahankan status UNESCO Global Geopark melalui perolehan Green Card kedua merupakan bukti nyata pengakuan dunia atas kualitas tata kelola kawasan berbasis konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menanggapi hasil revalidasi internasional UNESCO yang berlangsung di Paris, Prancis, pada 28 April 2026.

“Capaian ini bukan sekadar penghargaan, tetapi validasi global bahwa pengelolaan Geopark Rinjani-Lombok telah berjalan pada standar internasional dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya dalam keterangannya, Rabu (29/4).

Ia menegaskan, keberhasilan mempertahankan status tersebut justru lebih menantang dibandingkan saat pertama kali diperoleh, karena menuntut konsistensi dan peningkatan kualitas pengelolaan secara berkelanjutan.

Menurut Ahsanul Khalik, Geopark Rinjani-Lombok saat ini tidak hanya berfungsi sebagai destinasi wisata, tetapi telah berkembang menjadi ruang edukasi, laboratorium alam, serta pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal.

“Ini adalah hasil kerja kolektif seluruh pihak—pemerintah, pengelola, masyarakat, hingga komunitas—yang bersama-sama menjaga dan mengembangkan kawasan ini secara berkelanjutan,” tegasnya.

Ke depan, Pemerintah Provinsi NTB akan terus memperkuat pengelolaan geopark melalui sejumlah langkah strategis, antara lain peningkatan konservasi berbasis masyarakat, penguatan literasi geologi, pengembangan ekonomi lokal, serta integrasi mitigasi bencana dalam pengelolaan kawasan.

Selain itu, promosi Geopark Rinjani-Lombok di tingkat global juga akan diperluas untuk meningkatkan daya saing pariwisata NTB di kancah internasional.

“Kami ingin Geopark Rinjani-Lombok tidak hanya bertahan, tetapi terus berkembang menjadi ikon dunia yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat posisi NTB di tingkat global,” tambahnya.

Pemerintah Provinsi NTB juga berharap capaian ini dapat menjadi inspirasi bagi pengelolaan geopark lainnya di Indonesia, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga warisan geologi sebagai aset strategis bangsa. (ham)

Bersama BPN Kota Bima, PLN UIP Nusra Laksanakan PTP untuk Pastikan Kesesuaian Tata Ruang PLTU Bima FTP1

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Bima (ekbisntb.com) – PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) melaksanakan kegiatan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) sebagai bagian dari tahapan penilaian kelayakan rencana pemanfaatan ruang untuk pembangunan PLTU Bima FTP1 (2×10 MW) di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat.

Sebagai bagian dari proses tersebut, telah dilaksanakan kegiatan survei lokasi atas permohonan penerbitan PTP pada Kamis, 24 April 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang bertujuan untuk melakukan identifikasi hak atas tanah, memberikan penilaian objektif terhadap rencana pembangunan, serta memastikan pemanfaatan ruang tidak mengganggu fungsi lahan lain, termasuk kawasan pertanian dan kawasan yang dilindungi.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Bima, Hodidjah, SH, MM, QRMO, menyampaikan bahwa proses Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) merupakan tahapan penting dalam mendukung penerbitan KKPR.

“Tugas kami sebagai instansi teknis adalah mendukung penerbitan KKPR, salah satunya melalui penerbitan PTP yang diajukan oleh pemohon, dalam hal ini PT PLN (Persero). Pelaksanaan survei lokasi dan analisis data dilakukan untuk memastikan bahwa rencana kegiatan yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan tata ruang yang berlaku,” ujar Hodidjah.

General Manager PLN UIP Nusra, Rizki Aftarianto, menyampaikan bahwa pelaksanaan PTP merupakan bagian dari komitmen PLN dalam memastikan setiap tahapan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

“Pelaksanaan PTP ini menjadi langkah penting dalam memastikan rencana pembangunan PLTU Bima FTP1 dapat berjalan sesuai dengan ketentuan tata ruang. PLN berkomitmen untuk memastikan setiap tahapan perencanaan dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai regulasi,” ujar Rizki.

Ia menambahkan bahwa pemeriksaan lapangan menjadi bagian penting dalam proses penerbitan PTP untuk memastikan kesesuaian lokasi pembangunan dengan rencana tata ruang wilayah.
“Melalui proses verifikasi di lapangan, kami memastikan bahwa lokasi yang direncanakan untuk pembangunan pembangkit telah sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah Kota Bima,” tambah Rizki.

Lebih lanjut, Rizki menyampaikan bahwa penguatan aspek legal dan tata ruang menjadi fondasi penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

“Dengan memastikan kesesuaian tata ruang sejak tahap awal, PLN dapat meminimalisir potensi hambatan di lapangan sekaligus mendukung keandalan sistem kelistrikan serta pembangunan infrastruktur di wilayah Bima dan sekitarnya,” tutup Rizki.

Melalui tahapan ini, PLN UIP Nusra terus memastikan bahwa setiap rencana pembangunan tidak hanya memenuhi kebutuhan infrastruktur kelistrikan, tetapi juga selaras dengan kebijakan tata ruang serta prinsip pembangunan berkelanjutan.

PLN berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan kelistrikan yang andal sekaligus mendukung pembangunan daerah melalui perencanaan yang terstruktur, transparan, dan berkelanjutan.(bul)

Bupati KSB Dorong PT AMNT Operasikan Smelter

Penulis
ekbisntb.com
-
0
H. Amar Nurmansyah (suarantb.com/bug)

BUPATI Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), H. Amar Nurmansyah angkat bicara mengenai jelang berakhirnya izin ekspor konsentrat PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Alih-alih meminta agar pemerintah pusat memberikan kembali perpanjangan, Bupati justru mendorong PT AMNT agar mulai mengoperasikan fasilitas smelternya.

Bupati mengatakan, secara logika bisnis PT AMNT akan lebih diuntungkan jika memulai mengoperasikan pabrik smelternya ketimbang harus terus mengirim konsentrat mentah ke luar negeri.

“Bukan kewenangan kita, tapi sepengetahuan saya AMMAN tidak mengajukan permohonan perpanjangan (pengiriman konsentrat). Tapi secara bisnis (bagi saya) pasti akan menguntungkan kalau smelter mereka dioperasikan,” katanya mengenai akan berakhirnya izin ekspor konsentrat PT AMNT pada 30 April 2026 ini.

Menurut Bupati, upaya PT AMNT untuk menyegerakan pengoperasian fasilitas smelternya di Kecamatan Maluk sudah berjalan baik. Sejak diberikan relaksasi kedua di bulan Oktober 2025 hingga 30 April 2026, Bupati melihat prosesnya berjalan lancar. “Sepanjang yang saya lihat lancar-lancar saja persiapan mereka,” katanya.

Dengan dioperasikannya smelter PT AMNT, Bupati melanjutkan, tidak saja akan menguntungkan perusahaan. Sebagai kebijakan nasional, kewajiban perusahaan tambang membangun fasilitas pemurnian didesain untuk mendukung program hilirisasi pengelolaan sumber daya alam sebagaimana yang dicita-citakan pemerintah pusat. “Kalau mereka operasikan sekarang, AMMAN artinya turut mempecepat terwujudnya kebijakan hilirisasi pengelolaan sumber daya alam,” ujarnya.

PT AMNT sebenarnya terus berupaya agar fasilitas smelternya segera mulai berporduksi. Setelah sempat terhenti pada Juli 2025 akibat kondisi kahar, PT AMNT kini tengah melanjutkan tahap fase commissioning sekaligus peningkatan kapasitas secara bertahap.

Sebagai informasi, PT AMNT tercatat telah dua kali mendapatkan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga setelah larangan ekspor konsentrat berlaku umum sejak pertengahan 2023 lalu. Izin pertama didapatkan PT AMNT terhitung Juli 2023 hingga 31 Mei 2024. Berikutnya diberikan perpanjangan/relaksasi pertama hingga akhir 2024 karena pembangunan smelter dinyatakan belum selesai. Memasuki tahun 2025, PT AMNT sempat berhenti melakukan pengiriman, namun pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM kembali memberikan rekomendasi ekspor atau perpanjangan kedua selama 6 bulan terhitung sejak 31 Oktober 2025 hingga April 2026.(bug)

30 Persen Masyarakat NTB Masuk Kategori Kurang Berdaya

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal (dua dari kanan) bersama dengan Sekda NTB Abul Chair (paling kanan), Kepala Diskominfotik NTB H. Ahsanul Khalik (dua dari kiri), dan Ketua Forwan Pemprov NTB Marham saat menjelaskan kondisi masyarakat NTB di Pendopo Gubernur NTB, Rabu (29/4/2026). (Suara NTB/era)

Mataram (ekbisntb.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal mengungkapkan 30 persen masyarakat NTB masuk kategori kurang berdaya. Mereka adalah penduduk yang berusia di atas 90 tahun, hidup sebatang kara, sakit-sakitan, rumah tidak layak huni, bahkan tidak memiliki keluarga.

“Sebagian memiliki anak, tetapi sudah bertahun-tahun tidak ada kabar, tidak diketahui masih hidup atau tidak. Ada pula yang hanya tinggal bersama cucu dalam kondisi serba kekurangan,” ujar Gubernur Iqbal pada Silaturahmi dengan Forum Wartawan Pemprov NTB di Pendopo Gubernur, Rabu, 29 April 2026. Hadir juga Sekda NTB Abul Chair dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik H. Ahsanul Khalik.

Masyarakat yang kurang berdaya ini kata Iqbal tidak bisa diberdayakan secara ekonomi. Namun harus diperhatikan melalui bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), BPJS kesehatan, serta memiliki rumah layak huni.

Selama melakukan pemantauan di lapangan, ia mengaku banyak menemukan kasus keluarga yang seharusnya mendapatkan PKH, namun tidak terdata sehingga tidak bisa menerima manfaat program pusat tersebut.

“Menteri Sosial sendiri pernah menyampaikan bahwa sekitar 42 persen data penerima PKH bermasalah. Ada masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tetapi tidak mendapatkannya, sementara yang tidak layak justru menerima bantuan,” tambahnya.

Adanya kondisi ini, Mantan Dubes RI untuk Turki itu mengaku pihaknya harus memperbaiki sistem pendataan tersebut. Sebagai solusi sementara selagi petugas melakukan verifikasi lapangan, Pemprov NTB melalui Baznas memberikan bantuan Rp500 ribu per bulan sebagai bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat NTB.

“Inilah kenyataan di lapangan. Tidak semua persoalan masyarakat bisa diselesaikan hanya dari balik meja atau melalui data administrasi. Pemerintah harus turun langsung, bertemu masyarakat, mendengarkan mereka, lalu mencari solusi bersama,” katanya.

Untuk membantu memberdayakan seluruh masyarakat NTB, Gubernur Iqbal menggagas program Desa Berdaya. Setiap desa diberikan anggaran Rp300-500 juta. Program ini tidak berdiri sendiri, melainkan mengintegrasikan berbagai program yang telah berjalan dengan pendekatan orkestrasi sehingga seluruh sumber daya pembangunan dapat bergerak bersama di tingkat desa.

“Kami tidak menciptakan program yang sepenuhnya baru. Yang kami lakukan adalah mengorkestrasi berbagai program yang sudah ada agar bekerja secara terpadu dan lebih efektif di desa,” jelasnya.

Pendekatan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha melalui program CSR, perguruan tinggi, hingga lembaga filantropi seperti Baznas.

Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB juga melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara langsung di desa melalui pendamping mandiri yang didanai oleh pemerintah provinsi.

Pendamping tersebut bekerja bersama dengan pendamping desa yang selama ini telah berada di lapangan, sehingga intervensi program benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.

“Kita lakukan dua bentuk intervensi utama, yaitu intervensi pada level keluarga dan intervensi pada level desa,” kata Gubernur Miq Iqbal.

Dalam implementasinya, masyarakat miskin ekstrem dipetakan menjadi dua kategori utama. Sekitar 60 persen merupakan kelompok yang masih produktif dan dapat diberdayakan melalui program ekonomi, sementara sisanya merupakan kelompok rentan yang tidak lagi produktif karena faktor usia atau kondisi kesehatan.

Kelompok terakhir diperlakukan sebagai mustahik tetap yang tetap mendapatkan perlindungan sosial secara berkelanjutan melalui dukungan berbagai lembaga sosial, termasuk Baznas. (era)

200 Generasi Muda NTB Dibekali Ilmu AI Lewat Platform Online

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan, H. Tarmidzi meluncurkan program pengembangan kapasitas pemuda melalui Pelatihan Artificial Intelligence (AI) secara daring, Rabu (29/4/2026). (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Kolaborasi Kementerian Pemuda dan Olahraga RI bersama PLAN Indonesia dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi NTB resmi meluncurkan program pengembangan kapasitas pemuda melalui Pelatihan Artificial Intelligence (AI) secara daring.

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Plt. Asisten Deputi Bina Kepemudaan, Badan Usaha dan Swasta Kemenpora RI, Rinilda, AP. Hadir juga Youth Engagement Officer, Lalu Agung Haris Atmaja dan Kepala Dinas Dikpora NTB yang diwakili oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan, H. Tarmidzi, S.Kom., ME.

Pelatihan ini diikuti oleh 200 lebih peserta dari kalangan pelajar dan mahasiswa yang berasal dari tiga wilayah di NTB, yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Utara, pada Rabu (29/4/2026).

Mewakili Kepala Dinas Dikpora NTB Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan, H. Tarmidzi, menjelaskan, kolaborasi strategis ini merupakan wujud komitmen bersama dalam mempersiapkan generasi muda NTB agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital dan siap bersaing di era Revolusi Industri 4.0.

Tidak cukup sampai di sini, akan ada Pelatihan Artificial Intelligence (AI) susulan yaitu batch 4 dan 5 yang menyasar Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur, rencananya akan berlangsung pada awal bulan Mei 2026. Setelahnya akan menyasar peserta dari Pulau Sumbawa.

Tarmidzi juga menekankan pentingnya penguasaan teknologi bagi pemuda saat ini dan mengucapkan terima kasih serta apresiasi kepada seluruh mitra kerja.

“Kami sangat mengapresiasi kolaborasi yang terjalin antara Dikpora NTB, PLAN Indonesia, dan Kemenpora RI. Sinergi ini membuktikan bahwa perhatian terhadap pengembangan SDM pemuda sangat besar. Melalui pelatihan AI ini, kami ingin memastikan pemuda di Mataram, Lombok Barat, dan Lombok Utara tidak tertinggal dalam penguasaan teknologi yang saat ini menjadi kebutuhan utama dunia kerja,” ujarnya.

“Kita tidak bisa lagi menutup mata terhadap perkembangan teknologi. AI adalah masa depan dan pemuda NTB harus menjadi pelaku, bukan hanya penonton. Kami ingin menjangkau lebih banyak anak muda di berbagai wilayah agar memiliki bekal keterampilan yang sama dan kompetitif,” terangnya.

Pihaknya berharap dengan pelatihan ini tidak hanya untuk memberikan pemahaman teori, tetapi lebih kepada penerapan praktis. Para peserta akan dibekali kemampuan untuk memanfaatkan AI dalam meningkatkan produktivitas, kreativitas, hingga pengembangan bisnis digital. ‘’Diharapkan, ilmu yang didapat bisa menjadi bekal untuk menciptakan inovasi dan peluang usaha baru,’’ harapnya. (ham)

1...257258259...1,082Halaman 258 dari 1,082