Beranda blog Halaman 247

Puluhan Titik Jalan dan Jembatan di Lobar Ditangani Tahun Ini

0
Puluhan titik jalan dan jembatan dibangun Pemkab Lobar tahun 2026. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) tahun 2026 ini menangani puluhan titik ruas jalan dan jembatan yang tersebar di berbagai wilayah strategis, mulai dari kawasan Sekotong hingga Gunungsari. Pembangunan infrastruktur ini menindaklanjuti instruksi dari Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) yang memprioritaskan infrastruktur jalan sebagai penggerak roda ekonomi daerah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPRPKP) Lobar, Lalu Ratnawi, mengungkapkan, tahun ini pemerintah telah memetakan belasan titik jalan yang akan ditingkatkan statusnya menjadi jalan hotmix. Peningkatan kualitas aspal ini mencakup wilayah-wilayah yang selama ini menjadi jalur vital bagi masyarakat.

“Atas arahan dan instruksi Bupati, memang beliau memprioritaskan infrastruktur jalan. Di tahun ini, yang akan kita hotmix atau lakukan peningkatan jalan ada sekitar belasan titik,” ujarnya, Jumat (8/5/2026).

Beberapa titik yang menjadi fokus utama di antaranya adalah kawasan Sekotong 2, jalur Mareje-Kambeng, hingga wilayah Kuripan. Selain itu, pengerjaan tahap kedua juga dilakukan di jalur Terong Tawah hingga mencapai Puskesmas Labuan Tereng. Titik lain yang juga masuk dalam daftar pengerjaan adalah Bagik Polak Datar serta Banyumulek.

Selain melakukan peningkatan jalan baru dengan aspal hotmix, Pemkab Lobar juga memberikan perhatian khusus pada jalan-jalan yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang. Metode overlay atau tambal sulam diterapkan pada puluhan ruas jalan untuk memastikan keamanan pengendara tetap terjaga. Setidaknya terdapat 25 hingga 30 titik ruas jalan yang masuk dalam program pemeliharaan ini.

“Alhamdulillah tahun ini Bapak Bupati sangat concern untuk infrastruktur, sehingga kami mendapatkan anggaran pemeliharaan untuk overlay jalan sekitar Rp2 miliar,” jelas Ratnawi.

Salah satu titik penting yang juga akan menerima perbaikan hotmix sepanjang 1,5 kilometer adalah kawasan Gunungsari. Secara keseluruhan, total anggaran yang digelontorkan untuk infrastruktur jalan dan jembatan pada tahun ini mencapai angka kurang lebih Rp90 miliar.

Tidak hanya jalan, infrastruktur jembatan juga menjadi prioritas yang tidak terpisahkan. Salah satu proyek besar yang menyedot perhatian adalah pembangunan Jembatan Prengge dengan anggaran mencapai Rp7 miliar. Jembatan Kambeng serta beberapa titik jembatan lainnya juga masuk dalam daftar penanganan guna memperlancar aktivitas sosial dan ekonomi warga.

Lalu Ratnawi juga menekankan bahwa penanganan infrastruktur ini tidak terbatas pada akses transportasi semata, tetapi juga menyentuh aspek mitigasi bencana. Melalui bidang Sumber Daya Air (SDA), pemerintah mengalokasikan sekitar Rp15 miliar untuk pembangunan talud dan perbaikan saluran irigasi guna mengantisipasi banjir dan tanah longsor.

“Kami lakukan penolutan dan perbaikan-perbaikan saluran irigasi yang ada, belajar dari pengalaman pasca banjir kemarin di titik-titik seperti Labuan Tereng, Gunungsari, Sekotong. Tujuannya agar masyarakat terbebas dari ancaman longsor,” tambahnya. Disamping itu penataan kawasan kuliner dan penyediaan air minum melalui bidang Cipta Karya, diupayakan tahun ini. (her)

Di Tengah Tantangan Desentralisasi, Pertumbuhan Ekonomi Lotim Terbaik Se-NTB

0

Di tengah berbagai tantangan desentralisasi dan keuangan daerah, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mencatatkan prestasi membanggakan sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi terbaik di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2025. Capaian ini menjadi bukti bahwa sinergi antara program pusat dan daerah mampu mendorong roda ekonomi sekaligus menjaga pemerataan. Pertumbuhan mencapai 4,93 persen.

SEKRETARIS Daerah Lotim, H.M. Juaini Taofik, dalam diskusi peringatan 30 Tahun Hari Otonomi Daerah (Otda) Refleksi Prestasi atau Retorika bersama Forum Jurnalis Lombok Timur (FJLT) di Selong, pada Sabtu (9/5/2026) malam mengingatkan bahwa esensi otonomi bukanlah tujuan, melainkan instrumen untuk mendekatkan pelayanan dan mengembangkan potensi lokal.

“Daerah masih punya semangat memperingati Otda sebagai pemangku kepentingan,” ujar Juaini.

Kak Ofik, sapaan akrab Sekda Lotim ini menambahkan, setelah era pemerintahan Jokowi, banyak pihak menilai otonomi daerah seolah tak lagi terasa, padahal semangat awalnya adalah memberi kewenangan seluas-luasnya. “Kita sebenarnya kembali ke esensi Otda: mendekatkan pelayanan, mengembangkan potensi masyarakat, serta hak mengatur dan mengurus daerah sendiri,” tegasnya.

Pertumbuhan ekonomi Lotim dinilai cukup baik dan merata di semua elemen masyarakat. Faktor unik lainnya adalah peningkatan jemaah umrah. “Jemaah umrah dari 2024 ke 2025 meningkat 115 persen. Ada pengeluaran signifikan yang masuk ke perekonomian Lotim,” ungkap Sekda.

Sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar dengan share 26,7 persen, diikuti oleh uang yang masuk dari berbagai program pusat yang bersinergi dengan daerah, seperti subsidi pupuk yang bertambah.

Yang lebih membanggakan, pertumbuhan tinggi tidak disertai kesenjangan lebar. Indeks Gini Ratio Lotim berada di angka 0,267, nomor dua terbaik setelah Lombok Utara (KLU). Bandingkan dengan Kota Mataram yang mencapai 0,404.

Menurut Sekda, yang menarik, pertumbuhan terjadi di tengah penurunan fiskal daerah. Faktor utamanya adalah meningkatnya jumlah uang beredar karena hadirnya banyak program pusat ke Lotim. Salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Tahun 2025, uang yang beredar lebih besar dibanding 2024. Program MBG mengucurkan sekitar Rp3,6 triliun dengan rata-rata belanja Rp50 juta tiap MBG, dikalikan 200 jumlah dapur se-Lotim. Jumlah itu bahkan lebih besar dari APBD yang Rp3,1 triliun,” jelas Sekda.

Dosen Universitas Teknologi Mataram, Lalu Muhammad Kabul, mengungkapkan, Lombok Timur selama lima tahun terakhir kerap tertinggal dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan ekonomi. Namun, tahun 2025 menjadi titik balik.

“Memang berat menghilangkan stigma rendah. Syukur, kita harus ubah data Lotim yang selalu buncit. Kita harus bangga: Kabupaten Lombok Timur terbaik se-NTB di tahun 2025,” ujar Kabul.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Lotim, pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 4,93 persen pada 2025, selaras dengan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Angka ini menjadi yang tertinggi di NTB.

Adapun angka kemiskinan Lotim tercatat 13,63 persen. Kabul mengingatkan bahwa data bersifat rata-rata, sehingga kebijakan pemkab harus terukur dan kasus per kasus. “Desil I (sangat miskin), desil II (miskin), desil III (hampir miskin), dan desil IV (rentan miskin) perlu perhatian khusus,” pungkasnya.

Kabag TU BPS Lotim, Zainul Irfan, memaparkan tiga penyumbang tertinggi pertumbuhan ekonomi: pertama, Industri makanan dan minuman–termasuk di dalamnya program MBG. Lotim mencatat progres pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tertinggi se-Indonesia, sudah lebih dari 200 unit.

Kedua, Penyediaan akomodasi makan minum tumbuh 9,85 persen, didorong tingginya hunian hotel. Ketuga, Pengadaan listrik, gas, dan reparasi mobil tumbuh masing-masing 6,35 persen dan 6,68 persen.

Gini ratio ekonomi Lotim juga sangat rendah. Hal ini menunjukkan tingkat pemerataan ekonomi di Lotim cukup baik. “Semakin mendekati angka 1, berarti ketimpangan tinggi. Gini Ratio Lotim sangat menggembirakan. Antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan berjalan sejalan,” ujar Zainul Irfan. (rus)

Bagi Hasil AMNT Tahun 2025 Minus Rp110 Miliar Dibanding 2024

0
Baiq Nelly Yuniarti (Ekbis NTB/dok)

BAGI keuntungan atas Dana Bagi Hasil (DBH) PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di tahun 2025 minus Rp110 miliar dibanding tahun 2024 lalu. Tahun 2025, NTB hanya mendapatkan keuntungan Rp62 miliar, sedangkan pada tahun 2024 provinsi bisa mendapatkan hingga Rp172 miliar.

Minusnya pendapatan dari bagi hasil tahun 2025 membuat fiskal daerah kian tertekan. Bahkan berpeluang defisit apabila kantong-kantong pendapatan lain tidak dimaksimalkan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti menegaskan adanya penurunan pendapatan dari sektor tambang ini membuat pihaknya harus kembali menyesuaikan belanja daerah. “Kemungkinan nanti kami lakukan di perubahan. Kondisi-kondisi terakhir itu selalu kita upayakan, itulah adanya APBD Perubahan,” ujarnya.

Sejauh ini, opsi yang dimiliki Pemprov NTB untuk menjaga keuangan daerah adalah dengan menyesuaikan belanja dengan pendapatan. Beberapa belanja yang berpotensi dikurangi Pemprov NTB di antaranya belanja perjalanan dinas. Namun, opsi ini bisa berubah ketika Pemprov sudah mengetahui potensi-potensi pendapatan lain pasca-revisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan hitungan sementara, beberapa kantong pendapatan baru yang diharapkan mampu menambah pendapatan daerah belum menutupi kekurangan pendapatan dari PT AMNT. Misalnya Izin Pertambangan Rakyat (IPR), enam blok IPR yang ada di NTB dinilai hanya mampu memberikan keuntungan sekitar Rp29 miliar kepada provinsi.

“Kadis ESDM memperkirakan pendapatan sekitar Rp29 miliar. Sementara yang kurang di angka Rp50an miliar lebih,” katanya.

Selain menggali kantong baru, Kepala Bappeda NTB itu juga menyoroti rendahnya kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Padahal, pendapatan dari sektor pajak dinilai penting untuk menambah pendapatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan.

“Masih banyak warga yang belum rajin membayar pajak kendaraan, padahal itu kewajiban karena mereka menggunakan fasilitas jalan yang dipelihara negara,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Samsudin mengaku DBH Pemprov dari PT AMNT merosot. Penurunan ini terjadi akibat perusahaan tambang terbesar di NTB itu tidak bisa melakukan ekspor konsentrat selama dua triwulan. Ditambah terjadinya force major akibat kebakaran di smelter.

“Kejadian kahar itu menyebabkan dia tidak berproduksi kan. Hanya memperbaiki beberapa infrastruktur yang ada. Kalau tidak ada produksi kan pasti turun kan pendapatan ke negaranya. Otomatis untuk daerah juga DBH nya berkurang,” jelasnya.

Per April 2026, AMNT tidak lagi diperbolehkan izin konsentrat tembaga. Hal ini dikhawatirkan dapat semakin memperburuk kondisi fiskal daerah, termasuk juga dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan berikutnya karena ekonomi NTB masih ditopang oleh sektor tambang.

PT AMNT Belum Ajukan Perpanjangan

PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN) menyampaikan proses peningkatan kapasitas produksi (ramp-up) smelter terus menunjukkan perbaikan setelah perusahaan menyelesaikan pekerjaan perbaikan fasilitas pada kuartal IV 2025.
Perusahaan menegaskan tetap berkomitmen menjalankan kebijakan pemerintah terkait hilirisasi mineral, seiring berakhirnya izin ekspor konsentrat pada akhir April 2026.

Vice President Corporate Communications AMMAN, Kartika Octaviana dalam keterangan resmi kepada media ini menyampaikan, saat ini fokus utama perusahaan adalah memastikan proses peningkatan produksi smelter berjalan secara bertahap, aman, dan tetap sesuai ketentuan yang berlaku.

Perusahaan, lanjutnya terus melakukan evaluasi serta pengawasan operasional secara ketat guna memastikan peningkatan produksi berjalan optimal. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah juga terus dilakukan secara berkelanjutan.

Hingga saat ini, AMMAN belum mengajukan perpanjangan izin ekspor konsentrat. Langkah tersebut menegaskan fokus perusahaan untuk mengoptimalkan operasional smelter sebagai bagian dari dukungan terhadap program hilirisasi mineral yang terus didorong pemerintah. (era)

Bank NTB Syariah Perluas Ekosistem QRIS Cross Border di Kawasan TNGR, 34 Ojek Wisata Kini Layani Pembayaran Non Tunai

0
Ojek wisata sedang melayani wisatawan atau pendaki ke Gunung Rinjani menggunakan pembayaran non tunai. (Suara NTB/ist)

Selong (ekbisntb.com) – Sebagai tindak lanjut penguatan implementasi QRIS Cross Border, Bank NTB Syariah kembali memperluas ekosistem pembayaran digital dengan menyerahkan merchant QRIS kepada 34 pelaku jasa ojek wisata di Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) di jalur pendakian pintu masuk Kandang Sapi.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Bank NTB Syariah dalam mendukung kemudahan transaksi digital bagi wisatawan dan pendaki Gunung Rinjani yang setiap harinya dilayani oleh para ojek wisata tersebut.


Dengan hadirnya QRIS Bank NTB Syariah, para wisatawan kini tidak perlu lagi bergantung pada transaksi tunai (cash), karena pembayaran dapat dilakukan secara praktis melalui scan QRIS.

Inisiatif ini juga merupakan respons nyata atas keberhasilan implementasi QRIS Cross Border Bank NTB Syariah yang telah berhasil menerima transaksi internasional dari beberapa negara seperti, Singapura, Thailand, Malaysia, Korea Selatan, dan China.

Negara-negara tersebut diketahui masih menjadi salah satu asal wisatawan dan pendaki mancanegara yang cukup dominan berkunjung ke kawasan Gunung Rinjani.

Sub Branch Manager Bank NTB Syariah KCP Pringgabaya, Andrian Syafrial Huda, menyampaikan bahwa penguatan ekosistem QRIS di kawasan wisata merupakan langkah strategis untuk mendukung sektor pariwisata NTB yang semakin mendunia.

“Melalui QRIS Bank NTB Syariah, kami ingin memastikan masyarakat pelaku wisata lokal dapat ikut merasakan manfaat transformasi digital. Kehadiran QRIS di kawasan Rinjani ini bukan hanya mempermudah transaksi wisatawan, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan ekonomi masyarakat berbasis digital dan inklusif,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan QRIS Cross Border menjadi bukti bahwa Bank NTB Syariah mampu menghadirkan layanan pembayaran yang sejajar dengan perbankan nasional lainnya.

“Ini adalah bentuk nyata semangat Inovasi Tanpa Batas dan Lokal ke Global. Bank daerah seperti Bank NTB Syariah kini mampu menghadirkan sistem pembayaran yang dapat digunakan wisatawan mancanegara secara mudah, aman, dan nyaman di destinasi wisata unggulan NTB,” tambahnya.

Melalui penguatan ekosistem pembayaran digital tersebut, Bank NTB Syariah berharap dapat mendukung percepatan digitalisasi sektor pariwisata, meningkatkan kenyamanan wisatawan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani.

Bank NTB Syariah akan terus memperluas implementasi QRIS pada berbagai sektor strategis sebagai bagian dari transformasi layanan digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan. (bul/*)

RUPS Tahunan Tahun Buku 2025, Bank NTB Syariah Perkuat Pondasi Pertumbuhan dan Keberlanjutan

0
Foto bersama jajaran PT Bank NTB Syariah usai melaksanakan RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 pada Jumat, 8 Mei 2026. (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – PT Bank NTB Syariah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025 pada Jumat, 08 Mei 2026 bertempat di Auditorium Raudhah Bank NTB Syariah Lantai 6, yang dihadiri oleh para pemegang saham dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB, serta PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Dalam RUPS ini, para pemegang saham menyetujui dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2025, termasuk pengesahan laporan keuangan Perseroan per 31 Desember 2025.

Bank NTB Syariah mencatatkan kinerja keuangan yang tetap terjaga sepanjang Tahun Buku 2025, sebagai bentuk konsistensi Perseroan dalam memperkuat fundamental bisnis, menjaga kepercayaan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Dengan strategi yang tepat dan terukur, Bank NTB Syariah berhasil melewati berbagai tantangan risiko operasional maupun risiko pembiayaan sepanjang tahun 2025.

Pengalaman tersebut selanjutnya menjadi pijakan penting bagi Perseroan dalam memperkuat ketahanan dan pengelolaan risiko secara berkelanjutan di seluruh lini bisnis perbankan.

Selain itu, RUPS juga menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2025, penetapan pembayaran zakat perusahaan yang didistribusikan melalui BAZNAS di masing-masing daerah, serta alokasi anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) Tahun 2026 sebagai bentuk komitmen sosial dan kontribusi Perseroan kepada masyarakat.

Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazaruddin menyampaikan bahwa pelaksanaan RUPS Tahunan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen Perseroan terhadap tata kelola perusahaan yang baik, transformasi berkelanjutan, dan penguatan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 menjadi bentuk komitmen Bank NTB Syariah dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik di tengah dinamika industri perbankan yang terus berkembang.

” Keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam RUPS ini diharapkan semakin memperkuat fondasi Bank dalam melanjutkan transformasi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah di Nusa Tenggara Barat,” ujar Nazaruddin.

Ia menambahkan, Bank NTB Syariah akan terus mendorong penguatan layanan digital, peningkatan kualitas bisnis, serta pengembangan ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

“Bank NTB Syariah terus bergerak dengan semangat Berkah Bermakna, tidak hanya fokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga memastikan keberadaan Bank mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat, pemerintah daerah, pelaku UMKM, dan seluruh stakeholder,” tambahnya.

RUPS Tahunan juga memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam melakukan audit laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2026.

Melalui pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 ini, Bank NTB Syariah optimis dapat terus memperkuat perannya sebagai bank syariah kebanggaan masyarakat NTB yang adaptif, profesional, dan mampu bersaing di tingkat nasional. (bul)

Masyarakat Diminta Dukung Sensus Ekonomi

0
Kepala BPS KSB Ni Ketut Alit Rahayu Hendrayani memberikan sambutan saat sosialisai penyelenggaraan sensus ekonomi tahun 2026. Masyarakat diminta mendukung sensus tersebut. (Suara NTB/ist)

Taliwang (Suara NTB) – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) yang akan digelar serentak mulai Mei-Juli 2026.

Kepala BPS KSB, Ni Ketut Alit Rahayu Hendrayani, mengatakan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam kegiatan sensus ekonomi dalam menentukan kualitas data. “Kami minta bantu sosialisasikan Sensus Ekonomi 2026 ke tetangga, keluarga, dan pelaku UMKM. Saat petugas datang, mohon berikan data sejujurnya. Data Anda dijamin kerahasiaannya oleh UU Statistik,” katanya saat hadir dalam acara Forum Yasinan yang digelar Pemda KSB, Kamis malam (7/5).

Alit Rahayu menjelaskan, pada kegiatan sensus ini seluruh unit usaha masyarakat akan didata. Baik usaha menetap, tidak menetap, maupun online. Cakupannya mulai dari pedagang kaki lima, warung, bengkel, kontraktor, hingga perusahaan skala besar. “Semua usaha akan didatangi, kecuali sektor pertanian yang sudah tercakup Sensus Pertanian. Tujuannya memotret struktur ekonomi masyarakat terkini,” ujarnya.

Petugas akan dilengkapi tanda pengenal resmi, rompi, dan surat tugas BPS. Dikatakan Alit Rahayu, masyarakat patut mempertanyakan para petugas sensus saat berkunjung untuk menunjukkan bukti dirinya sebagai petutas.

Lanjut ia menyampaikan bahwa hasil sensus akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan. Sebab itu, data valid diperlukan untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat terkini. “Jadi kalau ada petugas yang datang, bapak ibu dijawab jujur. Jangan ada yang disembunyikan, toh tidak ada data penting yang akan diminta oleh petugas,” janjinya.

Penyelenggaran sensus ekonomi diterangkan Alit Rahayu, akan dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama untuk usaha menengah dan besar yang akan didata secara daring lewat website yang telah disediakan oleh BPS.

Sementara tahap II, ia melanjutkan akan mendata pelaku usaha UMKM . Alit Rahayu menuturkan, petugas sensus nantinya akan turun mendatangi langsung dari rumah ke rumah warga. “Nanti petugas sensusnya door to door ke semua warga. Begitu juga untuk bangunan khusus seperti kios dan toko pasti dikunjungi,” cetusnya. (bug)

Elpiji Non Subsidi di Bima Langka

0
Juriadin. (Suara NTB/hir)

Bima (ekbisntb.com) –  Ketersediaan elpiji non subsidi di Kabupaten Bima, masih langka. Pemerintah Kabupaten Bima mengusulkan pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima, Juraidin, ST., M.Si., mengatakan tidak tersediannya SPBE di Kabupaten Bima, memicu distribusi elpiji non subsidi bergantung dari Pulau Lombok, sehingga harga bakar bakar di tingkat masyarakat menjadi lebih mahal.

“Karena kita belum ada SPBE untuk gas non subsidi di Bima. Jadi barang ini harus diambil di Lombok,” ujarnya.

Menurutnya, biaya distribusi dari Lombok ikut mempengaruhi harga elpiji lebih mahal dibandingkan daerah lain. Persoalan tersebut diperparah dengan kenaikan harga dalam beberapa bulan terakhir. Ia menyebutkan, elpiji non subsidi ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram mengalami kenaikan sekitar 18-19 persen.

“Jadi saat ini ada kecenderungan masyarakat kembali lari ke LPG tiga kilogram, karena harga LPG non-subsidi naik,” ujarnya.

Selain harga sebutnya, keterbatasan distribusi juga sulit ditemukan di pasaran. Akibatnya, masyarakat yang sebenarnya mampu membeli tetap menggunakan elpiji bersubsidi.

Pihaknya bersama DPRD Kabupaten Bima telah berkonsultasi dengan Kementerian ESDM, untuk mengusulkan pembangunan SPBE non-subsidi di Bima.

“Kami sebenarnya pernah menghadap dan melakukan konsultasi ke Kementerian ESDM bersama Komisi II meminta supaya SPBE untuk LPG non-subsidi ini ada di Bima,” ujarnya.

Menurut Juraidin, keberadaan SPBE akan memangkas biaya distribusi sehingga harganya lebih terjangkau dan ketersediaan barang lebih mudah diakses masyarakat.

“Kalau ada SPBE di Bima, harga elpiji non-subsidi kemungkinan bisa lebih terjangkau. Sekarang harganya berkisar Rp107 ribu untuk ukuran 5,5 kilogram dan Rp228 ribu untuk ukuran 12 kilogram, harga tersebut adalah harga yang belum termasuk biaya distribusi, sehingga masyarakat tidak cenderung lagi beralih ke elpiji 3 kilogram,” tandasnya. (hir)

Sembilan Desa di Dompu Lolos Verifikasi KNMP 2026

0
Amiruddin(ekbis NTB/dok)

Dompu (ekbisntb.com) – Sebanyak 9 desa di Kabupaten Dompu lolos verifikasi lanjutan untuk ditunjuk sebagai lokasi pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih tahun 2026 dari Kementrian Kelautan dan Perikanan RI.

Kesembilan desa ini yaitu Hu’u Kecamatan Hu’u, Desa Tolokalo dan Soro Kecamatan Kempo, Desa Malaju dan Karama Kecamatan Kilo, Desa Kwangko Kecamatan Manggelewa, Desa Jambu Kecamatan Pajo, Desa Pekat dan Nangamiro Kecamatan Pekat.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu, Amiruddin, S.Hut pada Jumat (8/5) kemarin mengaku telah mendapat informasi rencana peninjauan calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahun 2026. Peninjauan ini untuk keperluan penyusunan DEDnya. “Di Dompu ada 9 calon lokasi yang akan ditinjau,” ungkapnya.

Dikatakan Amiruddin, peninjauan ini sekaligus melakukan survei topografi dan akan dilakukan paling cepan pekan depan. “Kita sekarang tinggal menkoordinasikan dengan desa lokasi KNMP untuk menyiapkan dokuman dan persyaratan pendukung,” jelasnya.

Dengan adanya jawaban dari kementrian, Amiruddin, berharap akan lebih banyak daerah pesisir di Dompu bisa dikembangkan sebagai lokasi kampung nelayan. Program ini tidak hanya menghadirkan pemberdayaan bagi nelayan dan Masyarakat pesisir, tapi juga akan didampingi hingga tumbuh dan berkembang.

Karena program KNMP ini targetnya untuk pengentasan kemiskinan ekstrim dan mengeluarkan Kawasan pesisir dari kekumuhan. “Kita ingin mendorong kemandirian ekonomi Masyarakat pesisir melalui kampung nelayan. Kita menargetkan lebih banyak desa di Dompu menjadi sasaran,” katanya.

Untuk tahun 2025, Desa Jala Kecamatan Hu’u ditunjuk sebagai lokasi KNMP. Di des aini Tengah dibangun beberapa sarana prasarana pendukung sebagai kawasan yang mendukung perekonomian nelayan dengan nilai anggaran Rp22 miliar. Alokasi ini ada untuk pembangunan sarana prasarana, juga untuk peralatan kebutuhan industry perikanan. (ula)

Setelah GT World Challenge Asia, MHA Nantikan Ajang yang Lebih Tinggi Levelnya

0
Ajang GT World Challange Asia 2026 di Sirkuit Mandalika sukses memberi dampak bagi geliat pariwisata di kawasan The Mandalika. (Suara NTB/ist)

Praya (ekbisntb.com) – Ajang GT World Challenge Asia 2026 yang berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit akhir pekan kemarin, mencatatkan sukses tersendiri. Tidak hanya dari aspek penyelenggaraannya saja, event balap mobil skala Asia tersebut juga sukses memberi dampak terhadap geliat pariwisata khususnya di kawasan The Mandalika dan sekitarnya. Kehadiran event dengan level yang lebih tinggi pun sangat dinanti para pelaku wisata di daerah ini.

“Selama event GT World Challenge Asia berlangsung, pariwisata di kawasan Kuta menggeliat,” ujar Ketua Mandalika Hotel Assocation (MHA) Syamsul Bahri, kepada Suara NTB, Jumat (8/5/2026) kemarin.

Dari sisi tamu hotel, okupansi hotel di kawasan Kuta Mandalika mencapai hingga 100 persen. Dengan long stay bahkan ada yang sampai lima hari. Hal itu menunjukkan bagaimana besarnya dampak kehadiran event tersebut terhadap geliat pariwisata di daerah ini. Khususnya di kawasan The Mandalika.

Sehingga pihaknya berharap kedepan, event-event dengan skala dan level lebih tinggi bisa hadir di kawasan The Mandalika. “Kita selaku pelaku wisata berharap event dengan level lebih tinggi dari GT World Challange Asia bisa hadir kedepanya,” sebut Syamsul.

Pihaknya siap mendukung dan membantu mempromosikan event-event tersebut. Supaya jangkauan promosinya bisa lebih luas lagi. Dengan begitu, semakin banyak orang tahu bahwa ada event di kawasan The Mandalika. Dan, tentunya bisa menarik minat wisatawan untuk datang menonton event tersebut.

“Ini jadi catatan dari kami, promosi event harus lebih awal. MGPA selaku penyelenggara juga penting mengandeng pelaku wisata yang ada untuk membantu promosinya melalui jaringan yang dimilikinya. Dalam hal ini kami siap,” tegasnya.

Terkait aspirasi untuk bisa menghadirkan event dengan level lebih tinggi dari GT World Challenge Asia, Direktur Utama MGPA Priandhi Satria sebelumnya mengaku, itu sedang dipertimbangkan. Saat ini memang ada beberapa event balap mobil yang masuk dalam list target untuk diselengarakan di Sirkuit Mandalika. Salah satunya balap Le Mans Asia.

Lebih lanjut Priandhi juga menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak di daerah ini. Sehingga ajang GT World Challenge Asia 2026 bisa berlangsung dengan sukses serta bisa memberikan dampak positif bagi daerah.

Dari catatan MGPA ajang GT World Challenge Asia 2026 yang kemarin, mampu menarik antusiasme penonton yang tinggi. Selama tiga hari pelaksanaannya total pengunjung mencapai 12.522 orang. Baik di area paddock maupun tribun. Kehadiran belasan ribu pengunjung tersebut mampu menggerakkan pelaku UKM yang ada.

“Kesuksesan ini tidak terlepas dari sinergi lintas sektor yang kuat antara penyelenggara, pemerintah, aparat keamanan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya,” pungkasnya seraya menambakan, untuk tenaga kerja GT World Challenge Asia 2026 sukses menyerah hingga 347 tenaga kerja lokal. (kir)

NTB Kejar Lama Menginap Wisatawan

0
Wisatawan sedang check in di salah satu hotel di Mataram. (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya meningkatkan rata-rata lama menginap wisatawan di daerah ini. Salah satu strategi yang disiapkan adalah memperbanyak atraksi dan aktivitas wisata agar wisatawan tidak hanya datang singkat, tetapi menghabiskan lebih banyak waktu di destinasi wisata di NTB.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi NTB, Ahmad Nur Aulia, mengakui rata-rata lama menginap wisatawan masih menjadi tantangan yang harus dibenahi ke depan.

“Rata-rata lama menginap ini yang terus kita dorong untuk meningkat. Salah satu caranya dengan memperbanyak atraksi dan aktivitas wisata yang bisa membuat wisatawan lebih lama tinggal di destinasi,” ujarnya, Jumat, 8 Mei 2026.

Berdasarkan data BPS, wisatawan yang menginap di hotel rata rata masih dibawah 2 hari. Namun menurutnya, data lama tinggal wisatawan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil di lapangan.

Pasalnya, masih ada pola akomodasi wisatawan yang belum terpantau secara utuh, seperti wisatawan kapal pesiar yang datang ke Lombok namun memilih menginap di kapal.

Nur Aulia menjelaskan, kunjungan kapal pesiar memang memberikan kontribusi terhadap angka kunjungan wisatawan. Namun, dampaknya terhadap tingkat hunian hotel dan lama tinggal wisatawan di daratan masih belum maksimal.

“Puluhan ribu wisatawan bisa datang melalui kapal pesiar, tetapi mereka menginap di kapal. Ke depan kita ingin bagaimana wisatawan kapal pesiar ini bisa overnight di Lombok dan bermalam di daratan,” katanya.

Selain wisatawan kapal pesiar, pola kunjungan wisatawan harian atau one day trip juga menjadi tantangan tersendiri karena belum memberikan dampak optimal terhadap sektor perhotelan dan ekonomi lokal.

Meski tren rata-rata lama menginap pada awal tahun terlihat menurun, Aulia menilai kondisi ini masih dipengaruhi faktor musim kunjungan wisata atau low season. Ia optimistis tren tersebut akan bergerak positif pada bulan-bulan berikutnya.

“Ini masih awal tahun dan masih masa low season. Kami optimistis ke depan trennya akan membaik,” katanya.

Di sisi lain, Pemprov NTB juga mulai memfokuskan promosi wisata pada pasar potensial, khususnya kawasan Australia, Asia, dan Oseania. Pemilihan kawasan tersebut mempertimbangkan konektivitas penerbangan langsung serta kontribusi wisatawan dari kawasan tersebut yang dinilai cukup besar dalam beberapa tahun terakhir.

“Fokus pasar kita saat ini Australia, Asia, dan Oseania karena konektivitasnya sudah ada dan kontribusinya juga cukup baik. Tapi bukan berarti kita mengabaikan pasar dari negara lain,” jelasnya.

Tahun ini, Pemprov NTB menargetkan kunjungan wisatawan mencapai 2,55 juta orang. Pemerintah berharap target tersebut dapat tercapai seiring penguatan promosi, peningkatan konektivitas, serta penambahan atraksi wisata di berbagai destinasi unggulan di NTB. (bul)