Beranda blog Halaman 248

Kawasan The Mandalika Masuk Zona Merah Karhutla

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pengendara melintasi area pegunungan diwilayah sekitar kawasan The Mandalika yang ditanami jagung oleh masyarakat(ekbisntb.com/kir)

Praya (ekbisntb.com) – Potensi terjadinya kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mulai meningkat. Seiring dengan mulai masuknya musim kemarau yang tahun ini diperkirakan bakal berlama lama dan lebih panas. Efek dari fenonema El Nino yang akan berlangsung selama musim kemarau tahun ini.

Wilayah selatan menjadi wilayah yang berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan. Termasuk kawasan The Mandalika, masuk menjadi salah satu zona merah kasus kebakaran hutan dan lahan di daerah ini.

Mengingat, dari catatan kasus kebakaran hutan dan lahan sebelum-sebelumnya itu terjadi di kawasan The Mandalika. Pasalnya, di kawasan tersebut masih ada beberapa masyarakat yang mengelola lahan dan melakukan aktivitas pembakaran saat membuka lahan.

“Di selatan banyak zona merah kita. Termasuk kawasan The Mandalika dan sekitarnya. Karena disitu masih ada masyarakat kita yang membuka lahan dengan cara membakar,” ungkap Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Loteng Drs. H. Supardan, kepada Suara NTB, Kamis (7/5/2026).

Masyarakat pun diimbau untuk tetap berhati-hati. Terutama bagi masyarakat yang berada atau tinggal di dekat kawasan hutan diminta agar bisa ikut berpartisipasi menekan potensi terjadinya kebakatan lahan dan hutan. Salah satunya dengan tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar semak ataupun hasil sisa pembukaan lahan.

“Terutama masyarakat kita yang ada di wilayah selatan, diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Karena itu bisa memicu kebakaran hutan,” ujar.

Ditemui di Kantor Bupati Loteng, Supardan mengatakan, bersama instansi terkait pihaknya mulai melakukan pemetaan daerah-daerah rawan dan berpotensi terjadi kebakaran hutan. Sosialisasi kepada masyarakat sekitar kawasan hutan juga terus digalakkan. Harapannya, bisa menumbuhkan kesadaran dari masyarakat akan dampak dari kasus kebakaran lahan dan hutan.

“Pos pemadam kebakaran di kawasan Kuta Mandalika juga kita perkuat. Baik dengan penyiapan armada maupun personel pendukung. Bekerjasama dengan ITDC sebagai pengelola kawasan The Mandalika,” sebutnya seraya menambahkan pos-pos pemadam kebakaran yang lain juga tetap disiagakan untuk mengantisipasi kasus kebakaran hutan dan lahan di daerah ini. (kir)

Butuh Triliunan Rehabilitasi Ratusan Ribu Hektare Hutan Kritis di NTB

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Lahan jagung sebagai salah satu penyebab hutan kritis. Butuh dana besar dalam melakukan rehabilitasi hutan. (Suara NTB/era)

Mataram (ekbisntb.com) – Hingga tahun 2025 luas hutan kritis di NTB sekitar 180 ribu hektare. Angka ini sempat mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 lalu yang mencapai 192 ribu hektare. Rehabilitasi lahan kritis di NTB membutuhkan anggaran besar, sekitar Rp5-6 triliun.

Kepala Bidang Planologi dan Pemanfaatan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB, Burhan Bono mengatakan perbaikan hutan kritis Rp8-10 juta per hektare. Ia menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana alam, seperti banjir dan longsor.

“Lahan kritis itu kan lahan yang tidak punya penutupan lagi yang optimal untuk mendukung fungsinya. Karena sudah tidak ada tempat lagi untuk menampung air. Begitu kan lahan kritis itu,” ujarnya belum lama ini.

Atas kondisi itu, pihaknya mendorong perubahan pola pengelolaan lahan. Salah satu pendekatan yang dinilai efektif adalah konsep agroforestri seperti yang berkembang di sejumlah wilayah Pulau Lombok. Pola pengelolaan hutan berbasis tanaman produktif dinilai mampu menjaga tutupan hutan sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Konsep-konsep yang dilakukan teman-teman di Pulau Lombok ini harus kita adopsi. Di wilayah kaki Rinjani banyak masyarakat berkegiatan, tapi hutannya masih tetap ada,” ungkapnya.

Hutan kritis, lanjutnya tersebar di sejumlah wilayah di NTB, Paling banyak berada di Kabupaten Dompu, Sumbawa, dan Bima. Sementara di Pulau Lombok banyak ditemukan di Lombok Barat bagian selatan. Penyebab utama lahan kritis yaitu aktivitas manusia. Termasuk pembukaan lahan yang menghilangkan tutupan vegetasi.

Namun, tidak semua kawasan minim pohon dapat dikategorikan rusak, karena beberapa wilayah memang memiliki karakter ekosistem alami seperti savana di kawasan Rinjani.

“Lahan kritis itu lahan yang tidak punya penutupan optimal untuk mendukung fungsinya. Tapi jangan salah, seperti di Rinjani ada ekosistem savana, itu memang ekosistem alami dan tidak perlu diubah lagi,” jelasnya.

Rehabilitasi hutan kritis, sambungnya tidak melulu soal anggaran. Pemerintah bisa mengambil kebijakan lain tanpa mengganggu APBD. Misalnya, kebijakan larangan menanam jagung di kawasan hutan yang dikeluarkan oleh Bupati Sumbawa. Persoalan rehabilitasi hutan tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran.

Yang lebih utama yaitu perubahan tata kelola dalam pengelolaan kawasan hutan agar lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. “Anggaran bukan lagi menjadi salah satu alasan untuk menghutan kembali kawasan. Yang harus kita atur adalah tata kelolanya,” katanya.

Perubahan tata kelola dapat dilakukan melalui transformasi pola tanam dan pemanfaatan kawasan hutan. Salah satu skema yang mulai didorong adalah peralihan dari pola monokultur menuju sistem agroforestri. Menurutnya, pola monokultur yang selama ini diterapkan dinilai memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu jenis tanaman.

Sementara sistem agroforestri memungkinkan pengelolaan lahan dengan kombinasi tanaman kehutanan dan tanaman produktif lainnya. “Tata kelola misalnya sekarang monokultur, besok kita agroforestri, itu kan tata kelola,” tutupnya. (era)

Pertamina Ungkap Pemicu Kepanikan Pembelian BBM dan Elpiji di NTB

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ahad Rahedi (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – PT Pertamina Patra Niaga memastikan lonjakan pembelian bahan bakar minyak (BBM) maupun Elpiji akibat aksi panic buying masyarakat di NTB hanya bersifat sementara dan tidak berdampak signifikan terhadap konsumsi secara keseluruhan.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengatakan kepanikan masyarakat biasanya terjadi pada momen tertentu, seperti saat muncul kekhawatiran kenaikan harga BBM non-subsidi.

“Seperti yang terjadi pada akhir Maret menuju awal April, ada kekhawatiran harga BBM non-subsidi naik sehingga masyarakat membeli secara berbondong-bondong di SPBU. Tapi kondisi seperti itu biasanya hanya berlangsung singkat,” ujarnya.

Menurut Ahad, lonjakan konsumsi saat panic buying umumnya hanya terjadi selama satu hingga tiga hari. Kenaikan permintaan pun relatif kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 persen.

“Kalau terjadi kepanikan, biasanya hanya satu sampai tiga hari. Setelah kebutuhan terpenuhi, konsumsi kembali normal. Secara rata-rata kenaikannya hanya sekitar 1 sampai 2 persen,” katanya.

Untuk Elpiji, ia menjelaskan kepanikan biasanya dipicu isu kelangkaan barang di tingkat pengecer. Padahal, stok di pangkalan resmi masih tersedia.

Karena itu, Pertamina terus memperketat distribusi agar penyaluran Elpiji bersubsidi lebih diprioritaskan kepada masyarakat pengguna langsung, bukan pengecer. Langkah ini dilakukan untuk mencegah permainan harga di tingkat pengecer.

Ahad menyoroti masih adanya praktik penjualan Elpiji di atas harga wajar di tingkat pengecer. Bahkan, harga tabung ELPIJI 3 kilogram di beberapa tempat dilaporkan bisa mencapai Rp30 ribu per tabung.

“Harga seperti itu dipastikan bukan berasal dari pangkalan resmi. Karena itu kami mendorong masyarakat membeli langsung di pangkalan,” tegasnya.

Untuk memudahkan masyarakat, Pertamina juga telah menyediakan akses informasi lokasi pangkalan resmi melalui tautan dan situs yang dapat digunakan masyarakat untuk mencari pangkalan Elpiji terdekat.

Sementara itu, konsumsi energi di NTB saat ini masih menunjukkan tren meningkat, terutama untuk Elpiji 3 kilogram dan BBM subsidi. Sebaliknya, konsumsi BBM non-subsidi cenderung menurun setelah adanya penyesuaian harga.

Menurut Ahad, pemerintah tetap menjaga harga Pertalite agar selisih harga dengan BBM non-subsidi tidak terlalu jauh. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah perpindahan konsumsi secara besar-besaran ke BBM subsidi yang dapat membebani anggaran negara.

Di sisi lain, Pertamina juga terus meningkatkan kapasitas produksi BBM nasional melalui kilang di Balikpapan dan Cilacap guna memperkuat pasokan domestik dan mengurangi ketergantungan impor.

“Yang jelas, masyarakat tidak perlu panik karena stok tetap kami pantau dan akan ditambah jika diperlukan,” katanya. (bul)

Hingga April 2026, 183 Lembar Uang Palsu Ditemukan di NTB

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Hario K Pamungkas

Mataram (ekbisntb.com) – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Barat mencatat temuan sebanyak 183 lembar uang palsu di wilayah ini hingga April 2026. Temuan uang palsu didominasi oleh pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB, Hario K Pamungkas menjelaskan, seluruh temuan tersebut berasal dari laporan perbankan yang menemukan uang yang diragukan keasliannya saat proses transaksi maupun penyetoran uang tunai.

“Sampai bulan April 2026, kami mencatat temuan uang palsu sebanyak 183 lembar yang didominasi pecahan Rp100 ribu. Biasanya memang uang palsu yang paling banyak ditemukan adalah pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu,” ujarnya.

Berdasarkan data BI NTB, rincian temuan uang palsu tersebut meliputi:
* Pecahan Rp100.000 sebanyak 111 lembar
* Pecahan Rp50.000 sebanyak 71 lembar
* Pecahan Rp20.000 sebanyak 1 lembar

Hario menegaskan, temuan tersebut tidak serta-merta menunjukkan maraknya peredaran uang palsu, namun menjadi peringatan agar masyarakat semakin waspada saat bertransaksi, terutama di pasar tradisional dan pusat keramaian.

Ia menyinggung kasus ketika seseorang diketahui berbelanja menggunakan uang mainan di pasar tradisional di Lombok. Menurutnya, kejadian seperti itu menunjukkan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar lebih teliti saat menerima uang tunai.

“Yang kami edukasi adalah bukan bagaimana mengenali uang palsu, tetapi bagaimana memahami ciri-ciri keaslian uang rupiah,” tegasnya.

Sebagai langkah pencegahan, BI NTB terus menggencarkan sosialisasi mengenai metode 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang) untuk memastikan keaslian uang rupiah.

Edukasi dimaksud dilakukan secara langsung ke sekolah-sekolah, asosiasi pedagang, kelompok masyarakat, hingga aparat penegak hukum.

Selain itu, BI juga memperkuat sinergi dengan perbankan dalam proses klarifikasi apabila terdapat uang yang diragukan keasliannya. Jika bank menemukan uang yang mencurigakan, maka uang tersebut akan diserahkan kepada BI untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut.

Ke depan, BI NTB juga berencana memperluas edukasi melalui berbagai platform media massa, mulai dari media cetak, radio, hingga televisi agar informasi mengenai ciri keaslian rupiah dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

Hario berharap meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ciri-ciri keaslian uang rupiah dapat mempersempit ruang gerak pelaku pemalsuan uang di daerah.

“Semakin masyarakat paham terhadap ciri-ciri keaslian uang rupiah, maka ruang gerak para pemalsu uang akan semakin sempit,” katanya.(bul)

Jalan Lendang Re-Menjot Sekotong Mulai Dikerjakan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Proyek jalan Lendang Re-Menjot Sekotong, Lombok Barat ini kembali dikerjakan setelah beberapa bulan mandek. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Setelah mandek hampir beberapa bulan, proyek pembangunan ruas jalan Lendang Re-Menjot Kecamatan Sekotong, Lombok Barat akhirnya mulai dikerjakan kembali. Proses pengerjaan pengaspalan proyek jalan senilai Rp6,5 miliar ini pun ditarget bisa tuntas bulan ini, sehingga jalan ini bisa dipergunakan atau dilalui masyarakat.

Kepala Dinas PUPRPKP Lobar, Lalu Ratnawi mengatakan, pengerjaan jalan ini sempat terjadi keterlambatan yang disebabkan banyak faktor. Mulai dari akhir Desember, Januari hingga Februari, pengejaran proyek hampir vakum karena curah hujan tinggi di wilayah setempat. Bahkan oleh Pemkab dalam hal ini Bupati Lobar mengeluarkan SK tanggap darurat bencana di Sekotong saat itu.

“Itu (pengerjaan) sempat vakum satu bulan setengah, tidak bisa kita kerja. Kita mau kerja, begitu selesai langsung hujan,” terangnya, Jumat (8/5/2026).
Akibat hujan itu, banyak material LPA jalan itu yang tergerus. Sehingga atas dasar itu dilakukan penyetopan atau penghentian pengerjaan proyek. Hal ini yang menyebabkan keterlambatan.

Setelah itu, pemasangan LPA mulai bergerak. Namun, di saat yang sama juga terjadi kenaikan BBM, yang memicu kelangkaan material aspal di NTB. Hal ini juga yang menghambat pekerjaan proyek ini.

Terkait kenaikan harga BBM berpengaruh terhadap proyek ini pun, pihaknya sudah dipanggil BPK. Pihaknya menejelaskan pada BPK terkait langkah-langkah yang telah diambil. Sehingga berkat dukungan semua pihak, stok aspal pun bisa diperoleh pihak rekanan. Aspal pun sudah tersedia, meskipun dengan harga yang jauh lebih tinggi karena imbas kenaikan harga BBM.

“Kami sudah lakukan koordinasi, dan di lapangan saat ini sedang dilakukan perapian LPA, karena LPA ini perlu dilakukan perapian dan dipadatkan lagi agar permukaan jalan siap diaspal”imbuhnya.

Pihaknya menargetkan perapian dan pemadatan ini bisa selesai 3-4 hari ke depan. Setelah itu barulah dilakukan pengaspalan. “Kalau pengaspalan tiga hari bisa clear (selesai), tidak memerlukan banyak waktu,” ujarnya.

Pengerjaan jalan ini pun ditarget tuntas dalam waktu dua minggu ke depan atau akhir bulan ini selesai. Untuk memastikan pelaksanaan proyek ini berjalan maksimal, pihaknya memperketat pengawasan dan pengendalian di lapangan untuk mengecek progresnya secara intensif. Pihaknya juga berharap agar cuaca mendukung sehingga pengerjaan pengaspalan jalan ini bisa tuntas sesuai target.

Dengan cepat selesainya pengerjaan jalan ini, tentu warga masyarakat di wilayah tersebut bisa menggunakan jalan itu secepatnya. Terhadap kontrak proyek ini lanjut dia diberlakukan perpanjangan waktu. Dan ini secara aturan dibolehkan dengan ketentuan diberlakukan denda bagi rekanan tersebut. (her)

Dua Bulan Jelang Porprov, Kontingen Lobar Berjuang dengan Minimnya Dukungan Anggaran

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ketua KONI Lobar H. Abubakar Abdullah bersama Bupati Lobar LAZ dan Wabup Hj. Nurul Adha serta atlet. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2026 Juli mendatang. Meski dibayangi keterbatasan anggaran, tetapi dedikasi para atlet dan pengurus cabang olahraga (cabor) jadi modal utama menjaga asa meraih prestasi tertinggi.

Apresiasi yang tinggi bahkan diungkapkan Ketua KONI Lobar, Abubakar Abdullah, SE., kepada seluruh patriot olahraga di Lobar. Di tengah segala keterbatasan fasilitas dan finansial tersebut, semangat membela nama daerah tidak pernah luntur. “Kita sangat apresiasi setinggi-tingginya kepada para patriot olahraga kita,” terang Abubakar, Kamis (7/5/2026).

Abu menjelaskan, awalnya KONI menyusun perencanaan yang cukup matang berdasarkan hasil musyawarah sebelum Pelatda (Pusat Latihan Daerah) dimulai. Proposal awal yang diajukan pada Desember 2025 lalu, kebutuhan ideal dipetakan di angka Rp4,5 miliar hingga Rp6 miliar.

Sayangnya, kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami tekanan membuat Pemda baru bisa menyiapkan anggaran sebesar Rp1 miliar.

“Memang kita memahami situasi fiskal daerah saat ini. Namun, karena momentum Porprov ini sangat krusial, kami berinisiatif menggandeng rekan-rekan di DPRD untuk memberikan dukungan tambahan. Alhamdulillah, melalui beberapa program inisiatif, ada tambahan sekitar Rp700 juta, sehingga total persiapan kita saat ini berada di angka Rp1,7 miliar,” ujar Abu.

Meskipun dengan fiskal terbatas itu tak lantas membuat KONI Lobar menyerah pada keadaan. Abu Bakar menegaskan pihaknya kini fokus pada efisiensi dan penetapan skala prioritas. Strategi utamanya melakukan pemetaan terhadap cabang olahraga (cabor) yang memiliki potensi medali paling besar.

KONI akan memfokuskan sumber daya yang ada pada cabor unggulan tanpa mengabaikan cabor potensial lainnya. Hal ini dilakukan agar target “Lobar Juara” tetap realistis untuk dicapai.
“Kita menyusun satu perencanaan dengan beberapa opsi alternatif. Fokus kita bagaimana Lombok Barat bisa tampil maksimal. Kami sudah memetakan mana cabor unggulan dan mana cabor potensial. Keterbatasan anggaran ini tidak boleh sampai memadamkan semangat juang para patriot olahraga kita,” tambahnya dengan nada optimis.

Salah satu fenomena yang cukup menyentuh Abu, kemandirian di tingkat bawah. Banyak atlet, orang tua, hingga pelatih yang menggunakan dana pribadi untuk tetap menjalankan latihan rutin. Abu mengakui bahwa dedikasi semacam ini aset yang tidak bisa dinilai dengan uang.
Ia melihat langsung bagaimana proses latihan tetap berjalan meski dukungan finansial dari organisasi belum maksimal. Semangat juang ini diharapkan menjadi pemantik motivasi tambahan saat berlaga di arena Porprov nanti.

Baginya, komitmen untuk mengharumkan nama Lombok Barat adalah bentuk kecintaan terhadap daerah tempat mereka lahir dan dibesarkan. “Saya sangat merasakan semangat juang teman-teman. Latihan tetap jalan, bahkan banyak yang dilakukan secara mandiri dari kantong pribadi atlet, orang tua, dan pelatih. Ini adalah dedikasi yang luar biasa yang harus kami apresiasi. Momentum Porprov 2026 ini harus menjadi medan juang bagi para atlet untuk membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk berprestasi,” tegasnya.

Abu mengajak seluruh pengurus cabang olahraga untuk tetap teguh pada komitmen awal. Dalam waktu dekat, KONI Lombok Barat berencana melakukan diskusi yang lebih konkret dan teknis dengan setiap cabor untuk menyelaraskan langkah di tengah segala keterbatasan sumber daya.

Upaya ini dilakukan agar transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran dapat terjaga. (her)

Penuhi Kebutuhan Kurban, Pemkab Dompu Kirim 7.250 Ekor Sapi ke Jabodetabek

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ilham. (Suara NTB/dok)

Dompu (ekbisntb.com) – Sebanyak 7.250 ekor sapi asal Kabupaten Dompu, telah dikirim ke Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) untuk memenuhi hewan kurban menjelang Iduladha. Tercatat 11 ribu ekor telah dikirim untuk memenuhi kebutuhan di sejumlah wilayah di Pulau Jawa.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu, Ilham, SP., pada Kamis (7/5) mengaku, jumlah ternak yang dikeluarkan dari Kabupaten Dompu untuk kebutuhan hewan kurban mencapai 7.250 ekor. Jumlah ini khusus untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban wilayah Jakarta dan Jawa Barat. “Pengiriman ternak potong tahun ini jauh lebih teratur. Tidak ada penumpukan di penyeberangan,” ungkapnya.

Ternak potong asal Kabupaten Dompu, juga diburu pembeli di Jakarta dan Jawa Barat. Sapi asal Dompu yang didominasi jenis Sapi Bali memiliki daging yang padat dan lembut,sehingga sangat disenangi pembeli. “Sejauh ini, pedagang kita di Jabodetabek merasa bersyukur. Ternak – ternak mereka laris dan terjangkau oleh pembeli,” jelasnya.

Ilham mengatakan akan mengevaluasi pengiriman ternak keluar daerah pasca lebaran Iduladha. Karena hingga saat ini, jumlah ternak yang dikirim ke luar pulau telah mencapai 11 ribu ekor. Pengiriman terbanyak ke Jabadetabek dan Kalimantan. “Nanti kita akan lakukan evaluasi setelah lebaran sebelum memberikan rekomendasi pengiriman kembali ternak,” katanya.

Ia pun memastikan, setiap ternak yang dikirim keluar adalah hewan yang dinyatakan sehat dan bebas dari penyakit. Di dalam daerah sendiri lanjutnya, vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan rutin dilakukan dengan memberdaya peternak itu sendiri, sehingga bisa terus bersinergi dengan petugas di masing–masing kecamatan dan UPTD. (ula)

Pelaku UMKM di Sumbawa Minim Kantongi Sertifikasi Halal

Penulis
ekbisntb.com
-
0
E. S. Adi Nusantara.(Suara NTB/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Perdagangan (KUKMIndag) Kabupaten Sumbawa, mencatat hingga awal bulan jumlah pelaku UMKM yang mengantongi sertifikasi halal masih minim. Jumlah ini diprediksi mencapai 2.000 dari 20.000 pelaku usaha.

“Kendala utama yang kita sehingga capaian kita masih rendah, karena rata-rata pelaku UMKM berasumsi mereka tidak mendapatkan keuntungan dari sertifikasi halal yang akan mereka terima,” kata Kepala Dinas KUKMindag Sumbawa E.S. Adi Nusantara, kepada Suara NTB, Kamis (7/5).

Adi melanjutkan, meskipun program sertifikasi halal ini gratis, tetapi asumsi para pelaku usaha meski tanpa sertifikasi banyak masyarakat yang mengkonsumsi olahan mereka. Pihaknya tetap berupaya maksimal untuk terus melakukan pembinaan terhadap para pelaku usaha.

Sehingga para pendamping ini kesulitan untuk melakukan sertifikasi karena mereka dipaksa membeli produk yang akan dilakukan sertifikasi halal. Sosialisasi program sertifikasi halal akan terus dimasifkan ke masyarakat dengan harapan mereka bisa mengikuti program tersebut.

“Sertifikasi halal ini sebenarnya sebagai tanggung jawab mereka terutama mereka yang menyajikan konsumsi untuk memastikan produk yang mereka jual sudah memiliki label halal,” ujarnya.

Adi menyebutkan, jika mengacu ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) seluruh produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal. Bahkan pemerintah menegaskan, kewajiban tersebut mulai diterapkan pada tanggal 18 Oktober 2026 termasuk UMKM.

“Berdasarkan UU nomor 33 tahun 2014 dan peraturan presiden (PP) nomor 39 tahun 2021 mereka yang tidak memiliki sertifikasi halal akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.

Bahkan di aturan tersebut kata dia, sudah sangat jelas bagi pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikasi halal, maka pemerintah berhak memberikan surat teguran. Selain itu, pelaku usaha juga akan dikenakan denda administratif maksimal Rp2 miliar, termasuk juga penarikan produk dari pasaran.

“Pemerintah juga bisa mencabut izin edar atau izin usaha terutama bagi restoran, kafe dan hotel yang beroperasi sebagai bentuk tindakan tegas dari pemerintah,” jelasnya.

Sertifikat halal ini lanjutnya, memiliki batas waktu selama 4 tahun dan wajib diperpanjang sebelum habis masa berlakunya. Bahkan produk yang mengandung barang haram namun tidak mencantumkan label nol halal juga akan dikenakan sanksi termasuk berpotensi pidana.

“Kami akan terus melakukan sosialisasi terkait kebijakan sertifikasi halal dengan menggandeng beberapa lembaga lainnya. Sehingga seluruh pelaku UMKM bisa mengantongi sertifikat halal,” ujarnya. (ils)

Retribusi Pasar Sila Mulai Ditarik Tahun 2027

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kondisi Pasar Sila yang telah rampung dikerjakan. Penarikan retribusi pasar ditargetkan dimulai tahun 2027, karena menunggu hibah pekerjaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.(Suara NTB/hir)

Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Bima menargetkan penarikan retribusi di Pasar Sila dimulai tahun 2027. Saat ini, proses hibah aset pasar dari pemerintah pusat masih dalam tahap penyelesaian, sehingga pemerintah daerah belum dapat melakukan pungutan retribusi pasar maupun parkir.

Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Bima, Fahri Rahman, mengatakan penyelesaian hibah Pasar Sila tinggal menunggu proses akhir di pemerintah pusat. Proses penyelesaian hibah ini diminta bantuan dari Anggota DPR RI, H. Mori Hanafi, agar bisa dipercepat oleh Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

“Belum. Karena kita coba kemarin itu, kita minta bantuan lewat Pak Mori Hanafi DPR RI. Beliau sampai sudah menanyakan langsung ke Dirjen di PUPR bahwa berkas Pasar Sila itu sudah sampai di Kemenkeu. Jadi prosesnya tinggal sedikit lagi. Makanya beliau berjanji kemarin akan menuntaskan itu,” ujarnya, Kamis (7/5).

Menurut Fahri, apabila hibah rampung tahun 2026 ini, maka penarikan retribusi dapat mulai diberlakukan pada 2027. Pengerjaan Pasar Baru Sila merupakan bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Karena status hibah belum tuntas, Pemkab Bima belum memiliki kewenangan penuh untuk menarik pungutan dari aktivitas perdagangan maupun parkir di kawasan pasar.

Pasar Baru Sila sendiri disiapkan untuk menampung 661 tempat usaha. Jumlah tersebut terdiri dari 150 kios dan 511 lapak bakulan.

“Untuk kiosnya 150, kemudian lapak bakulannya itu 511. Jadi 661 semuanya total yang disediakan pemerintah pusat untuk pedagang,” sebutnya.

Fahri mengatakan, keberadaan Pasar Sila akan menambah sumber pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pasar. Saat ini, retribusi pasar baru dipungut dari enam pasar yang telah beroperasi penuh di Kabupaten Bima.

Target penerimaan retribusi pasar dipastikan meningkat setelah Pasar Sila resmi masuk dalam objek pungutan daerah.

“Iya, pasti naik targetnya (retribusi pasar), itu pasti ikut naik nanti kalau masuk pasar itu,” pungkasnya. (hir)

Bagi Hasil Tahun 2025, Pemprov NTB Kembali Surati PT AMNT

Penulis
ekbisntb.com
-
0
H. Nursalim (Suara NTB/era)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali bersurat pada PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) soal perhitungan pembagian hasil keuangan perusahaan tersebut kepada pemerintah daerah tahun 2025.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Dr. H. Nursalim, S.Sos., M.M., mengatakan surat yang dilayangkan tersebut untuk mengetahui keuntungan perusahaan selama setahun ke belakang. Termasuk juga untuk mengetahui besaran yang diterima Pemprov NTB, sembilan kabupaten/kota, dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) selaku daerah lokasi PT AMNT.

“Saya belum lihat laporan keuangannya. Kita sudah surati untuk kalkulasi pendapatan bulan ini,” ujarnya, Kamis, 7 Mei 2026.

Adanya pembatasan ekspor pada triwulan I dan II tahun 2025, Nursalim mengaku pendapatan daerah dari Amman bisa tembus seperti DBH tahun lalu. Hal ini karena ada peningkatan ekspor di triwulan akhir tahun lalu. “Kalau meningkat, ya meningkat pendapatan kita,” lanjutnya.

Nursalim mengaku, Pemprov NTB juga sempat menyurati PT AMNT di awal tahun lalu. Pemprov, lanjutnya mendapatkan balasan dan kepastian pembagian DBH perusahaan tersebut sesuai kinerja tahun 2025. Bahkan, dikatakan bagi hasil perusahaan itu di tahun 2025 bisa melebihi tahun 2024.

“Sudah kita surati. Sudah ada jawaban. Dan ada kontribusinya. Sudah dijawab bahwa ada kontribusinya. Tapi tergantung kan berapa progresnya di lapangan,” katanya.

Diketahui, di tahun 2025 lalu, NTB mendapatkan DBH senilai Rp174 miliar dari PT AMNT. Nilai tersebut dibayarkan secara bertahap. Tahap pertama AMNT menyetor sekitar Rp87 miliar pada Juni 2025, dan kembali menyetorkan sekitar Rp88 miliar pada bulan Juli.

Adapun rincian pendapatan provinsi dan kabupaten/kota dari hasil Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT AMNT sebesar 1,5 persen kepada Pemprov NTB senilai 10,7 juta Dolar AS atau Rp174 miliar.

2,5 persen diberikan kepada KSB sebagai daerah penghasil atau sejumlah 17,9 juta Dolar AS atau Rp291 miliar, dan 2 persen kepada kabupaten/kota sejumlah 14,3 juta Dolar AS atau Rp232 miliar yang dibagi sembilan, sehingga masing-masing kabupaten/kota menapatkan 1,5 juta Dolar As atau Rp25 miliar.

Sementara, di tahun 2023, PT AMNT telah menyetorkan DBH senilai Rp114,9 miliar kepada Pemprov NTB di pertengahan November tahun 2024 lalu. Dengan rincian, untuk 10 kabupaten/kota ditransfer pada awal Desember 2024, dengan transfer tertinggi untuk Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sebagai daerah penghasil sejumlah 12,3 juta Dolar AS atau Rp191 miliar, dan 9,8 juta Dolar AS yang dibagi untuk sembilan kabupaten/kota di NTB.

Sehingga jika dibagi rata, masing-masing daerah selain KSB mendapatkan 1,08 juta Dolar AS atau sekitar Rp17 miliar. (era)

1...247248249...1,080Halaman 248 dari 1,080