Monday, April 13, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 247

Permintaan Kopi Meningkat, Petani Sembalun Makin Tergiur Menanam Kopi

0
Kelompok Tani Lunaco(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Meningkatnya permintaan kopi, baik dari wisatawan lokal maupun pasar ekspor, membuat warga Sembalun, Kabupaten Lombok Timur semakin tergiur untuk beralih menanam kopi. Hal ini menjadi tren baru di tengah penurunan harga komoditas hortikultura seperti bawang yang selama ini menjadi andalan pertanian di kawasan kaki Gunung Rinjani.

Menurut Moh Roli Wahyudi, Sekretaris Kelompok Tani Kopi Lunaco (Lunaco Agro Kopi), antusiasme masyarakat terhadap budidaya kopi terus meningkat. Hal ini didorong oleh nilai jual kopi yang menjanjikan, baik untuk biji kering maupun green bean.

“Harga kopi saat ini sangat bagus, bisa menyentuh Rp20.000 untuk biji kering, bahkan green bean bisa mencapai Rp250.000 sampai Rp300.000 per kilogram,” ujarnya, Selasa, 1 Juli 2025.

Ia mengungkapkan bahwa kondisi ini mulai mengubah pola pikir masyarakat, yang semula lebih fokus pada hortikultura, kini mulai serius melirik komoditas kopi.

Dengan peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Sembalun, kebutuhan akan kopi lokal pun meningkat pesat.
Namun, meski permintaan tinggi, produksi kopi di Sembalun masih terbatas. Saat ini luas lahan kopi yang telah ditanami warga baru mencapai sekitar 100 hektare dari total luas wilayah Desa Sembalun yang mencapai 5.000 hektare.

“Itu sudah tertanami dan mulai berproduksi. Tapi untuk memenuhi kebutuhan lokal saja kami masih sangat kekurangan,” tambah Roli.

Kelompok Tani Lunaco sendiri mulai aktif sejak tahun 2022 didukung Pertamina Patra Niaga, dan memulai program penanaman kopi pada 2023. Dari 65 anggota yang tergabung, mereka sudah mulai panen perdana dan hasilnya dipasarkan secara lokal.

Roli menambahkan, pihaknya masih membutuhkan dukungan berbagai pihak agar budidaya kopi ini bisa berkembang lebih pesat, terutama dari sisi pembibitan. Kelompoknya saat ini dalam pendampingan dari program CSR Pertamina Patra Niaga dari hulu hingga hilir.

“Harapannya, ke depan bantuan pembibitan bisa ditingkatkan lagi agar lebih banyak masyarakat yang bisa menanam kopi. Ini peluang besar untuk meningkatkan perekonomian warga,” jelasnya.

Dengan potensi alam yang cocok untuk budidaya kopi dan dukungan berbagai pihak, kopi Sembalun diprediksi akan menjadi komoditas andalan baru yang mampu mengangkat kesejahteraan petani di daerah subur ini.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi menegaskan komitmen Pertamina dalam mendukung pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program Corporate Social Responsibility (CSR) di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Ahad menyampaikan bahwa kehadiran Pertamina Patra Niaga tidak hanya sebatas distribusi energi, tetapi juga menyertakan peran sosial yang nyata di tengah masyarakat.

“Kami tidak hanya fokus pada bisnis distribusi energi, tetapi juga melakukan peranan lebih melalui pemberdayaan masyarakat. Ini adalah bentuk keberpihakan kami,” ujarnya.

Contoh konkretnya salah satunya dengan dukungan untuk mengembangkan petani kopi di Sembalun dan NTT, termasuk pembangunan sumur bor air bersih.

Pertamina Patra Niaga juga aktif dalam menyusun program-program CSR berdasarkan pemetaan sosial dan potensi lokal di berbagai wilayah.

“Kami ingin memberikan energi bukan hanya secara fisik, tapi juga energi semangat agar masyarakat tetap percaya diri dan terus berkembang,” tandasnya.(bul)

KPPU Jatuhkan Denda Rp12 Miliar Atas Dugaan Persekongkolan Tender Air Bersih di Lombok Utara

0
Sidang pembacaan putusan yang digelar di Kantor KPPU Jakarta(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi tegas terhadap dua pelaku usaha yang terbukti melakukan persekongkolan dalam pengadaan penyediaan air bersih di Kabupaten Lombok Utara. Total denda yang dikenakan mencapai Rp12 miliar. Putusan ini diambil dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di Kantor KPPU Jakarta pada Senin 30 Juni 2025, dipimpin oleh Ketua Majelis Rhido Jusmadi bersama dua Anggota Majelis, M. Fanshurullah Asa dan Moh. Noor Rofieq.

Dua pihak yang terbukti melanggar adalah Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Amerta Dayan Gunung (sebelumnya bernama PDAM Kabupaten Lombok Utara) sebagai Terlapor I, dan PT Tiara Cipta Nirwana sebagai Terlapor II. Perumda dikenakan denda sebesar Rp 8 miliar, sementara PT Tiara Cipta Nirwana didenda Rp 4 miliar.

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran dalam Tender Pengadaan Badan Usaha Penyedia Air Bersih dengan Teknologi SWRO (Sea Water Reverse Osmosis) oleh PDAM Kabupaten Lombok Utara untuk Tahun Anggaran 2017. Tender tersebut dilaksanakan melalui skema prakarsa badan usaha. Berdasarkan hasil persidangan yang dimulai sejak 1 November 2024, Majelis Komisi menemukan adanya praktik tidak sehat yang mengarah pada pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Tindakan yang dilakukan kedua terlapor antara lain berupa kerja sama yang melanggar hukum dalam mengatur pemenang tender, pemberian peluang eksklusif kepada PT Tiara Cipta Nirwana, serta penetapan perusahaan tersebut sebagai pemrakarsa tanpa memenuhi prosedur dan dokumen yang sah. Hal ini menyebabkan berkurangnya partisipasi pelaku usaha lain dalam proses tender, dan secara langsung merusak iklim persaingan yang sehat.

Selain itu, pengadaan tersebut juga ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 19 Tahun 2015.

Setelah melalui berbagai proses persidangan, Majelis Komisi memutuskan bahwa kedua terlapor secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, yang melarang pelaku usaha bersekongkol dalam menentukan pemenang tender.

Kedua terlapor diwajibkan membayar denda tersebut ke kas negara dalam waktu maksimal 30 hari setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht). Jika mengajukan keberatan, masingmasing terlapor wajib menyampaikan jaminan bank sebesar 20% dari nilai denda ke KPPU dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan.

Lebih lanjut, KPPU juga memberikan rekomendasi kepada Bupati Lombok Utara agar menyelesaikan masalah perizinan dan administrasi teknis yang terkait pengadaan tersebut, serta kepada Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang di Lombok Utara untuk memberikan pembinaan kompetensi dan profesionalisme dalam proses pengadaan barang dan jasa.(r/bul)

Tinggi, Antusiasme Peserta Ikuti Event Fornas VIII 2025 di NTB

0
Plh Sekda NTB H. Lalu Moh. Faozal (tengah), Deputi 1 Bidang Sport Mihra Dildari (dua dari kiri) saat memberikan keterangan terkait kesiapan pelaksanaan Fornas VIII 2025 di Mataram, Senin 30 Juni 2025. (ekbisntb.com/ham)

Lombok(ekbisntb.com) –Minat peserta dari 72 Induk Organisasi Olahraga (Inorga) mengikuti event Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) VIII 2025 di NTB, tanggal 26 Juli hingga 1 Agustus 2025 mendatang cukup tinggi. Hal ini bisa dilihat dari jumlah pendaftar sementara hingga Senin, 30 Juni 2025 yang mencapai 2.000 orang.

“Hingga saat ini, tercatat sebanyak 2.000 peserta dan masih berjalan. Di antaranya 15.000 atlet dan ofisial telah mendaftar dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Partisipasi dari provinsi-provinsi ini menandakan antusiasme tinggi terhadap olahraga masyarakat berbasis komunitas dan budaya,” ungkap Deputi 1 Bidang Sport Panitia Fornas VIII 2025 Mihra Dildari dalam keterangannya di Mataram, Senin, 30 Juni 2026. Hadir juga pada kesempatan ini, Pelaksana Harian (Plh) Sekda NTB H. Lalu Moh. Faozal, S.Sos., M.Si.

Menurutnya, Fornas VIII NTB 2025 merupakan panggung olahraga rakyat dan budaya Nusantara mengusung tema: “Kalah Menang, Semua Senang” dengan tagline “NTB Makmur Mendunia”. Hal ini sebagai semangat membumikan olahraga di tengah masyarakat dan mempromosikan kekayaan budaya serta potensi pariwisata NTB ke level nasional bahkan internasional.

Selain itu sebanyak 72 + 2/3 Inorga, akan dipertandingkan dalam Fornas VIII. Dan, terdapat 3 olahraga tradisional negara ASEAN yang akan tampil sebagai bagian dari pengenalan dan pengembangan cabang olahraga masyarakat baru.

“Beberapa inorga yang populer antara lain Senam Tera Indonesia, panco, egrang dan gasing tradisional. street soccer, barongsai, dan lainnya,” terangnya.

Ajang ini juga diikuti perwakilan dari sejumlah negara ASEAN dan negara dari Turki untuk kegiatan ekshibisi budaya dan olahraga. “Seperti dari Turki (yakni memanah – berkuda). Ada juga SUP-kelas OPEN (partisipasi internasional) dan olahraga tradisional negara ASEAN,” ujarnya.

Mengenai venue dan pendukung, diakuinya, panitia telah mempersiapkan 40 venue utama dan pendukung yang tersebar di Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara dan Pulau Sumbawa. Tahap uji coba venue (test event) telah dilakukan sejak awal Juli 2025, dan akan terus dilakukan simulasi teknis hingga hari H penyelenggaraan.  ‘’Atlet dan ofisial, dijadwalkan mulai tiba tanggal 24 Juli 2025,’’ tambahnya.

 Mengutip pesan Ketua Panitia Pelaksana Fornas VIII 2025, Nauvar Furqony Farinduan, jika Fornas VIII bukan hanya ajang olahraga, tapi juga momentum strategis membangun persatuan, budaya, dan kebangkitan ekonomi lokal.

Hal senada disampaikan Plh Sekda NTB H. Lalu Moh. Faozal. Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) Setda NTB ini menegaskan, komitmen Pemprov NTB dalam mendukung pelaksanaan Fornas VIII 2025 di NTB. Pihaknya juga mengingatkan jajaran panitia tingkat nasional dan daerah merapatkan barisan dan mempersiapkan dengan baik event Fornas.

tak hanya menjadi ajang olahraga masyarakat terbesar, tapi juga diharapkan menjadi pemicu kebangkitan ekonomi lokal.

Dengan estimasi kehadiran lebih dari 15.000 peserta dan ofisial dari seluruh provinsi di Indonesia serta delegasi dari negara ASEAN, NTB dipastikan akan mengalami lonjakan aktivitas ekonomi di berbagai sektor.

Diakuinya, event ini akan menciptakan multiplier effect yang signifikan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor akomodasi, transportasi, serta industri kreatif lokal. Peserta akan menginap di  lebih dari 38 titik penginapan yang ada di daerah ini. Belum lagi kebutuhan logistik, makanan, transportasi, hingga suvenir, semuanya akan memberdayakan pelaku usaha lokal.

Pihaknya juga menargetkan 90 persen kebutuhan logistik dan perlengkapan untuk Fornas VIII 2025 disediakan oleh pelaku usaha dari dalam daerah, mulai dari tenda, konsumsi, kaos, hingga cetakan materi promosi seluruhnya dikerjakan oleh vendor lokal. Begitu juga dari sisi transportasi dan penyedia jasa lainnya di NTB akan merasakan dampak dari pelaksanaan event ini.

Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sekitar Rp 38 miliar untuk mendukung penyelenggaraan event ini dan menggandeng influencer (selebriti internet) dalam mempromosikan venue atau kegiatan pertandingan nanti. (ham)

Pelaku Wisata Akui Jalur Treking Rinjani Belum Memenuhi Standar Keselamatan Pendaki

0
Jalur treking ke Gunung Rinjani yang disebut masih belum memenuhi standar keselamatan pendaki. (ekbisntb.com/tngr)

Lombok (ekbisntb.com) – Ketua Forum Ketua Forum Wisata Lingkar Rinjani, Royal Simbahulun mendorong untuk peningkatan standar kualitas keselamatan jalur pendakian ke Gunung Rinjani Rinjani. Pasalnya sejauh ini, jalur treking belum memenuhi standar kesehatan. Masih sangat minim fasilitas kesehatan dan minimnya tenaga penyelamatan.

Menjawab media di Selong, Senin 30 Juni 2025, Royal, menyebut kasus jatuhnya wisatawan asal Brasil, Juliana Marins, meninggal harus jadi pelajaran besar. Standar Operasional Prosedur pendakian harus dibuat lebih baik dan memenuhi standar penyelamatan.

Rencana teknis, kata Ketua Forum ini empat wisatawan akan didampingi satu pendamping baik guide ataupun porter. Kalaupun rombongan sudah lima, maka bisa saja dua guide yang mendampingi.

“Mulai perbaiki dari hulu, ke depan syarat jadi guide dan porter bisa memiliki sertifikat rescuer atau setidaknya memiliki sertifikat dasar soal penyelamatan,” ungkapnya.

Saat ini di sekitar kawasan Rinjani terdapat 750 guide dan 1.700 porter. Soal profesionaliame para guide dan porter ini diakui selama ini hanya dalam hal melayani tamu, sedangkan untuk teknik penyelamatan ketika terjadi masalah masih lemah.

Mestinya dari regulasi dari TNGR sebagai pemilik kawasan untuk melatih. “Makanya perlu dilakukan pemerintah, Rinjani kan mau masuk kelas dunia,” imbuhnya.

Royal menambahkan tamu yang datang ke Rinjani adalah tamu-tamu berduit dan berkualitas. Peralatan memang harus disediakan. Kasus Juliana yang jatuh jam 5 Subuh, tapi tim yang datang sore hari. “Kita ingin siapkan tim penyelamat bukan tim mengambil mayat orang,” paparnya.

Ke depan Rinjani diyakini banyak peminatnya. Kalau tidak memiliki standar keselamatan, khawatir yang datang merupakan tamu yang tidak berduit. (rus)

Wacana Tambang Sekotong Dilegalkan, Walhi NTB Ingatkan Pemkab Perlu Kajian Mendalam dan Komprehensif

0
Wabup Lobar Hj. Nurul Adha saat mendampingi Wakil Kepala I BP Taskin RI Nanik Sudaryati Deyang meninjau lokasi tambang emas di wilayah Sekotong belum lama ini. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Munculnya wacana melegalkan pertimbangan emas di Sekotong dari Pemkab Lombok Barat (Lobar) mendapatkan respons dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB. Kendati tujuannya untuk memberikan kesejahteraan yang merata bagi warga di daerah itu, WALHI mengingatkan Pemkab jangan buru-buru memberikan izin legalitas. Perlu ada kajian mendalam dan komprehensif terkait dampaknya.

Ketua Walhi NTB, Amri Nuryadin meminta agar Pemkab Lobar tidak serta merta atau ujug-ujug memberikan izin tanpa melihat daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang sampai hari ini sebenarnya sudah mengalami kerusakan.

“Hari ini wilayah Sekotong banyak tempat yang sudah mengalami kerusakan yang tentunya membutuhkan pemulihan terlebih dahulu,” ujarnya terkait adanya wacana Pemkab Lobar untuk melegalkan aktivitas pertambangan rakyat di Kawasan Sekotong, Senin 30 Juni 2025.

Kalau konteksnya untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, kata dia, banyak pilihan-pilihan yang sebenarnya bisa dilakukan Pemkab Lobar. Kalau pun pemberian izin itu tetap dilakukan, itu harus berdasarkan kepada bahwa pemberian izin itu tidak pada semua tempat atau lokasi dan pada semua orang.

”Itu prinsip izin. Kenapa ? karena operasional pertambangan itu pasti memiliki daya rusak, sehingga perlu mengkaji lebih dalam tentang pemberian izin itu,” lanjutnya.

Menurut Amri Nuryadin, ada kajian ekologi yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Seperti bagaimana kemudian limbahnya seperti apa dikelola, yang menggunakan (zat kimia) apa nantinya. Itu tidak serta merta karena alasan mencari keuntungan, tapi tidak memikirkan kerugian yang akan dirasakan nanti ke depan,” tegasnya.

 Sebelumnya Wabup Lobar Hj. Nurul Adha belum lama ini mengatakan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Lobar sebesar 12,6 persen, dan kemudian angka kemiskinan ekstrem 1,57 persen. Kecamatan Sekotong menjadi menyumbang angka kemiskinan tertinggi. Padahal secara potensi, kawasan Sekotong memiliki begitu banyak potensi yang menjanjikan seperti pertambangan, pariwisata, pertanian hingga kelautan.

Sebagai salah satu daerah yang kaya akan potensi alam, pemerintah pun mulai mencoba mencari formula untuk menekam angka kemiskinan di kawasan Sekotong. Salah satu upaya yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melegalkan aktivitas pertambangan masyarakat yang ada di kawasan Sekotong.

”Kantong kemiskinan tertinggi di Lobar itu Sekotong.  Karena dasar itu, kemudian bapak Kapolda NTB sesuai keterangan Ibu Wakil Kepala I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) RI Nanik Sudaryati Deyang menyampaikan ada pertambangan di Sekotong, tapi masyarakat sekitar miskin, kemudian Beliau datang untuk survei,”  ungkapnya.

Atas dasar itulah muncul harapan agar Pertambangan rakyat itu bisa dilegalkan, kemudian membentuk bentuk koperasi, sehingga masyarakat betul-betul menikmati hasilnya. ”Supaya Pertambangan kita aman secara kesehatan lingkungan, tidak lagi memakai mercury, tetapi ada alternatif lain dan teknologi yang tepat juga dipakai untuk pertambangan yang ramah lingkungan,” jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Kepala I BP Taskin RI Nanik Sudaryati Deyang menyampaikan bahwa saat ini pertambangan masih digarap dalam “iegal” dan belum digarap dengan pola-pola yang modern. Bahkan untuk pemurnian masih menggunakan merkuri yang sangat berbahaya. “Ini kan ironis, bagaimana kekayaan alam kita dibawa ke luar dengan secara ilegal. Bapak Kapolda NTB mengusulkan akan dibuat yang mengelola ini adalah seperti koperasi. Dan akan dibuat sekitar 60 koperasi dan beranggotakan satu koperasi 500 orang,” jelasnya.

Ditambahkan Nanik, bahwa nanti BP Taskin RI akan memperjuangkan agar koperasi itu diusulkan dan mendapatkan izin baik dari Kementerian Koperasi dan izin tambang dari Kementerian ESDM.  (her)

Rencana Pajak E-Commerce Digodok, UMKM di Mataram Masih di Bawah Ambang Kena Pajak

0
M. Ramadhani(ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah pusat tengah membahas rencana pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi digital, termasuk e-commerce dan marketplace. Menanggapi wacana ini, Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM (Disperinkop dan UKM) Kota Mataram menyatakan bahwa mayoritas pelaku UMKM di Kota Mataram belum mencapai ambang penghasilan yang dikenai pajak.

Kepala Disperinkop dan UKM Kota Mataram, M. Ramadhani, mengungkapkan bahwa pelaku UMKM yang aktif berjualan di platform e-commerce masih sangat terbatas.

“UMKM yang jualan di e-commerce itu ada, tapi kira-kira hanya 10 persen yang benar-benar aktif di sana. Untuk penghasilannya, saat ini belum terdata secara rinci,” sebutnya saat dikonfirmasi Ekbis NTB, Senin, 30 Juni 2025.

Ia meyakini bahwa sebagian besar UMKM digital di Mataram belum memiliki omzet yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak.

“Saya yakin, untuk e-commerce UMKM di Kota Mataram belum ada yang mencapai penghasilan Rp500 juta per tahun. Biasanya mereka berada di kisaran di bawah Rp300 juta. Jadi saya yakin mereka belum ada yang memenuhi syarat untuk pembayaran pajak,” tegasnya.

Meski demikian, Ramadhani menegaskan bahwa jika kebijakan tersebut resmi diberlakukan, pihaknya akan mendukung pelaksanaannya sesuai regulasi. Pihaknya juga akan melakukan pendataan lebih rinci terhadap UMKM digital.

“Kalau nanti aturan itu berlaku, saya pikir akan berjalan sesuai regulasinya. Kalau memang UMKM kita memiliki omzet tinggi (Rp500 juta per tahun) dan sesuai pada aturan, pasti mereka akan mengikuti regulasi, karena sudah proporsional dengan omzetnya. Dan tentu akan ada pendataan lebih rinci kepada UMKM-UMKM yang berjualan di e-commerce,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mataram, I Nyoman Suwandiasa, menyebut tren digitalisasi di kalangan UMKM Mataram terus berkembang. Menurutnya, sebagian pelaku usaha sudah mulai aktif memanfaatkan platform digital, terutama media sosial, untuk memasarkan produk.

“Beberapa UMKM yang ada sudah mulai aktif dalam dunia digital, terutama di media sosial. Untuk e-commerce, memang beberapa sudah mulai masuk ke ranah tersebut, khususnya yang bergerak di kuliner seperti kripik, jajanan, hingga kopi,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa pertumbuhan dunia digital menjadi peluang besar yang harus terus didorong. “Dunia digital berkembang sangat pesat. UMKM mulai aktif di dunia digital. Ini perlu terus didorong,” tambahnya.

Bagi Pemerintah Kota Mataram, rencana kebijakan ini menjadi momentum untuk memperkuat basis data dan pendampingan terhadap pelaku UMKM, sekaligus mendorong kesadaran pentingnya pencatatan usaha yang rapi dan transparan di tengah era ekonomi digital yang semakin kompetitif.(hir)

RUPS, Pemegang Saham Setujui LPJ Direksi Bank NTB Syariah Tahun Buku 2024

0
Para pemegang saham foto bersama usai RUPS Tahunan Bank NTB Syariah untuk Tahun Buku 2024, Senin, 30 Juni 2025 di Kantor Pusat Bank NTB Syariah.(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Bank NTB Syariah untuk Tahun Buku 2024 dilaksanakan pada Senin, 30 Juni 2025 di Kantor Pusat Bank NTB Syariah, Jalan Udayana, Mataram. Dalam forum ini, para pemegang saham menyetujui laporan pertanggungjawaban direksi, sekaligus menetapkan sejumlah usulan penting terkait susunan direksi dan komisaris baru yang diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

RUPS yang dihadiri oleh para pemegang saham dari seluruh kabupaten/kota di NTB serta Pemerintah Provinsi NTB ini berlangsung dinamis dan penuh masukan konstruktif.

Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal selaku pemegang saham pengendali menyampaikan bahwa laporan keuangan Bank NTB Syariah tahun 2024 telah disetujui dalam rapat, meskipun dengan sejumlah catatan penting yang harus ditindaklanjuti pengurus ke depan.

“RUPS sudah selesai dan laporan keuangan disetujui dengan catatan. Catatan ini penting untuk diperhatikan oleh pengurus baru agar kinerja bank lebih baik ke depan. Penetapan direksi yang akan diajukan ke OJK juga sudah clear,” tegas Gubernur.

Gubernur Iqbal menyampaikan akan segera mengusulkan enam nama calon Direksi Bank NTB Syariah ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selanjutnya ke enam nama yang diusulkan ini, akan mengikuti fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatuhan.

Iqbal mengatakan, poin penting pembenahan Bank NTB Syariah saat ini adalah menyelesaikan seleksi jajaran direksi BUMD tersebut. Dipastikan, enam nama tersebut sudah dipilih oleh Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan disetujui oleh 10 kabupaten/kota.

“Bukan sudah mengerucut, sudah diputuskan, sudah ditetapkan sebagai direksi. Susunannya sudah ditetapkan dan nanti tinggal diteruskan, dimandatkan kepada Bank NTB untuk diteruskan ke OJK untuk memintakan fit and proper test,” terangnya.

Sementara itu, menyinggung soal adanya usulan dari Bupati Sumbawa terkait pengajuan mantan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W. Musyafirin sebagai komisaris independen Bank NTB Syariah? Mantan Dubes RI untuk Turki ini mengatakan bahwa ia memberikan satu alokasi calon komisaris untuk Pulau Sumbawa.

Proses pemilihan jajaran direksi, lanjut Iqbal tidak dilakukan oleh satu pihak, yaitu dirinya sebagai pemegang saham pengendali. Namun, dilakukan dengan berbagai proses, mulai dari rekomendasi dan keputusan kabupaten/kota, serta melalui seleksi.

“Itu kesepakatan kita, proses RUPS ini pembahasan berlangsung cair. Saya tahu saya sebagai PSP bisa saja mengambil keputusan sendiri, tapi saya tidak ingin melakukan itu. Saya ingin memberikan kesempatan kepada para pemegang saham lain untuk didengarkan,’’ jelasnya.

Hal senada disampaikan oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., yang menekankan bahwa RUPS telah menghasilkan keputusan penting, termasuk penetapan calon direksi dan komisaris independen yang berasal dari Pulau Sumbawa.

“Alhamdulillah kami menyetujui hasil audit keuangan. Kami menerima laporan keuangan tahun 2024 dengan catatan khusus, antara lain evaluasi pembenahan Good Corporate Governance (GCG), kepatuhan terhadap regulasi, serta pemanfaatan CSR oleh pengurus baru,” ujar Jarot.

Ia juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Sumbawa telah menyepakati dan mengusulkan satu nama, yakni Firin, sebagai perwakilan dari Pulau Sumbawa untuk menduduki jabatan komisaris independen. Nama tersebut telah melalui proses seleksi dan akan diajukan ke OJK.

“Ada tiga nama direksi yang diajukan, termasuk cadangan (back-up). Kami berharap ke depan pengawasan lebih ketat, dan aspek kepatuhan tidak diabaikan,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menyoroti perlunya efisiensi pengelolaan dana, termasuk pengeluaran sponsorship yang dinilai cukup besar pada tahun sebelumnya.

“Ke depan kami berharap pengelolaan bank lebih efisien. Sponsorship tahun 2024 sangat tinggi. Bank ini jangan hanya melayani ASN atau guru, tapi juga harus mendukung UKM dan sektor usaha masyarakat luas,” katanya.

Haerul juga menyinggung kurangnya keterwakilan putra daerah dalam jajaran calon direksi. “Memang Pansel sudah melakukan tugasnya. Tapi dari enam nama, hanya satu orang yang berasal dari NTB. Ini menjadi perhatian, karena pemahaman terhadap kondisi lokal sangat penting,” tegasnya. (bul/era)

Jadi Pelajaran Tata Wisata Lebih Nyaman

0
Hj. Baiq Isvie Rupaeda (ekbisntb.com/dok)

KETUA DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda berharap tragedi kematian WNA Brasil Juliana Marins akibat terjatuh di Gunung Rinjani hendaknya menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk menata pariwisata setempat menjadi lebih aman dan nyaman.

‘’Semoga ini menjadi pembelajaran buat kita untuk menata lebih baik lagi tempat wisata yang kini menjadi perhatian masyarakat, baik nasional maupun internasional,’’ kata Baiq Isvie Rupaeda di Mataram, Senin 30 Juni 2025.

Isvie menyampaikan dukacita mendalam atas insiden tersebut. Ia mengapresiasi kinerja sejumlah pihak yang turut terlibat aktif untuk membantu pencarian dan evakuasi Juliana meski tim evakuasi sempat mengalami kendala adanya cuaca buruk, termasuk kabut tebal dan badai.

Kendati demikian, lokasi Juliana baru berhasil ditemukan pada hari Senin 23 Juni 2025 di kedalaman sekitar 600 meter. “Atas nama pimpinan DPRD NTB kami berterima kasih kepada tim SAR gabungan mulai Basarnas, TNI/Polri, Pemprov NTB, dokter forensik RS Bali Mandara Bali, serta dua pendaki profesional menggunakan helikopter dan drone thermal untuk mencari korban hingga diketemukan,” katanya.

Isvie membenarkan bahwa selama pencarian, warganet Brasil mendesak Pemerintah Indonesia untuk mempercepat upaya penyelamatan melalui media sosial, mengungkapkan kekhawatiran atas keselamatan Juliana.

Untuk itu, pihaknya menyampaikan permohonan maaf atas nama DPRD Provinsi NTB kepada Presiden dan pemerintah serta masyarakat Brasil atas insiden tersebut. Atas kejadian tersebut, DPRD akan meminta Pemprov NTB untuk lebih meningkatkan upaya perlindungan dan keamanan bagi setiap wisatawan yang berkunjung ke provinsi ini.

Selanjutnya, kata Isvie, keberadaan tim SAR yang terlatih yang terus siaga jika dibutuhkan dengan cepat. Untuk wisatawan yang ke Gunung Rinjani, dia meminta agar lebih berhati-hati dan memperhatikan kondisi dan cuaca gunung tersebut setiap harinya.

“Jajaran pemprov dan pemkab juga harus berkolaborasi untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan wisatawan selama berada di NTB,” katanya. (ant)

Mengunjungi Peruri, Menembus Ketatnya Ruang Pencetak Uang Rupiah

0
Bulkaino, Wartawan Suara NTB Group mendapat kesempatan berkunjung ke Peruri di Karawang, menyaksikan betapa rahasianya mencetak dan memproses uang rupiah(ekbisntb.com/bul)

Karawang (ekbisntb.com) – Suasana Karawang hangat, ketika saya dan teman-teman rombongan Forum Wartawan Ekonomi (FWE) Nusa Tenggara Barat bersama tim dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Barat memasuki salah satu wilayah paling tertutup di republik ini, komplek Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri), tempat seluruh fisik rupiah yang beredar di negeri ini diproduksi.

Mengunjungi Peruri Karawang bukan perkara sederhana. Tak cukup hanya menunjukkan identitas pers atau surat tugas dari lembaga resmi. Bahkan pegawai Bank Indonesia pun tidak serta-merta bisa masuk ke komplek pencetakan uang ini tanpa izin khusus. Akses ke area ini begitu terbatas, sangat eksklusif dan penuh protokol. Inilah jantung dari kedaulatan ekonomi Indonesia, tempat lahirnya simbol kedaulatan bangsa.

Katanya, tidak banyak pihak yang bisa mendapatkan kesempatan mengunjungi Peruri. Menyaksikan uang dicetak. Bahkan orang Bank Indonesia sekalipun. Karenanya, bagi saya, bisa berkunjung ke tempat ini adalah momentum sejarah.

Keinginan berkunjung ke Peruri adalah keinginan lama. Karena rasanya penasaran, selama ini hanya menulis dan memberitakan tentang uang rupiah sebagai simbol kedaulatan bangsa. Baru tercapai, 26 Juni 2025. Itupun, kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat harus mengajukan jadwal lama untuk disediakan jadwal oleh Peruri.

Beroperasi di lahan seluas 320 hektare, Peruri Karawang adalah satu-satunya tempat pencetakan uang rupiah, baik kertas maupun logam. Termasuk tempat dicetaknya dokumen negara seperti paspor dan materai. Kantor Peruri yang lain berada di Jakarta, tetapi hanya untuk kegiatan administratif. Proses produksi uang hanya dilakukan di Karawang.

Peruri dijuluki “BUMN rasa Bank Indonesia.” Meskipun berstatus Badan Usaha Milik Negara, seluruh proses produksi diatur, diawasi, dan ditentukan oleh Bank Indonesia. Bahkan bahan baku kertas uang, jumlah cetakan uang, harus dari Bank Indonesia.

Tiba di Peruri, Kamis pagi, 26 Juni 2025, kami disambut Kepala Departemen Perencanaan dan Produksi Kontrol Peruri, Uswatun Hasanah beserta tim. Rombongan kami dipimpin oleh Deputy Kepala Kantor Bank Indonesia Nusa Tenggara Barat, Andhy Wahyu Riyadno. Sebelum diperkenankan masuk ke area vital, kami terlebih dulu dikumpulkan di Gedung Serbaguna Wahju Hagono untuk briefing. Di sana kami diberi penjelasan panjang lebar mengenai aturan dan etika selama mengunjungi gedung pencetakan uang.

Aturannya dijelaskan lengkap. Semua benda pribadi harus ditinggalkan. Tak ada kompromi, ponsel, dompet, uang, jam tangan, kamera, semua harus dikeluarkan. Tak ada ruang untuk pelanggaran sekecil apa pun. Setelah dipastikan tidak ada lagi barang-barang lain terbawa, kami diberikan ID Card VVIP, yang sekaligus berfungsi sebagai akses elektronik melewati pintu besi gedung pencetakan uang.

Jarak gedung pencetakan uang ini sekitar 100 meter dari Gedung Serba Guna, kami diarahkan memasuki jalur khusus pengunjung. Setiba di dalam gedung, aroma khas uang kertas baru menyergap hidung begitu pintu terbuka. Rasanya seperti memasuki dunia lain, steril, dan aktivitas di seperti sunyi, dan tertib.

Pengunjung akan melewati gallery seluruh uang yang sudah dicetak oleh Peruri dari semua Tahun Emisi, logam, maupun kertas. Semuanya dipajang di dalam lemari kaca. Hanya bisa dilihat, tak bisa dipegang. Gallery cetakan uang ini adalah cerita panjang perjalanan rupiah di Republik Indonesia.

Kami kemudian diarahkan melalui jalur khusus. Pengunjung tidak diperbolehkan bersinggungan langsung dengan proses pencetakan. Jalur pgawai tidak boleh sama dengan jalur tamu. Pegawai diperiksa saat masuk dan keluar. Mereka mengenakan pakaian kerja khusus dan diawasi oleh sistem keamanan berlapis sebagai SOP di dalam gedung pencetakan uang ini.

Pengunjung hanya punya akses menuju lantai II. Dari sanalah, kita menyusuri ruangan kaca, yang dibawahnya bisa dilihat pegawai Peruri dengan seluruh tahapan proses produksi uang rupiah, layaknya melihat ikan dalam akuarium.

Uang tidak dicetak sembarangan. Prosesnya dimulai dari ruang desain, tempat para pendesain uang bekerja menciptakan gambar, angka, hingga hologram yang menyulitkan pemalsuan. Desain yang sudah disetujui Bank Indonesia kemudian masuk tahap pemelatan sebelum dicetak.

Kami menyaksikan bagaimana mesin-mesin raksasa buatan Jerman dan Jepang bekerja, mencetak uang. Dari tumpukan kertas kosong berselimut pengamanan tinggi ditransformasi menjadi lembaran rupiah. Setiap ruang adalah setiap tahapan hingga ke ruang terakhir yang memastikan seluruh pencetakan uang. Semua proses ini diawasi ketat.

Satu lembar kertas khusus bisa memuat 45 lembar uang. Dan setiap lembar harus sesuai jumlah lembaran uang yang tercetak — tak boleh lebih, apalagi kurang. Hasil cetakan yang cacat sedikit pun, meski hampir tak kasat mata, diberi tanda untuk diserahkan kembali ke Bank Indonesia untuk dimusnahkan.

“Misalnya ada gambar atau garis kecil yang tidak tercetak sempurna, itu tetap dianggap gagal. Semua jumlahnya yang tercetak sempurna dan tidak sempurna dicatat dan dilaporkan ke Bank Indonesia,” ujar Uswatun Hasanah.

Proses pencetakan uang memakan waktu 21 hari hingga benar-benar diserahkan ke Bank Indonesia untuk diedarkan. Bukan hanya karena teknis mesin, tetapi karena tinta yang digunakan pun sangat spesifik. Pewarnanya tidak dijual bebas, hanya dipasok oleh vendor luar negeri yang ditunjuk.

Ketahanan warnanya telah teruji tak luntur dan tahan suhu ekstrem.

Ini menjadikan rupiah sebagai salah satu mata uang dengan tingkat keamanan tertinggi di dunia. Bahkan desain rupiah masuk daftar mata uang terumit secara artistik dan teknis.

Uniknya, semua pekerja Peruri harus Warga Negara Indonesia. Tak satu pun pekerja asing diperbolehkan terlibat, meskipun bidang pekerjaannya termasuk sangat teknis dan kompleks. Sebab mencetak uang bukan sekadar soal produksi, ini soal kedaulatan bangsa.

Peruri bukan museum atau tempat wisata. Menginjakkan kaki di dalamnya adalah pengalaman yang langka, nyaris mustahil bagi masyarakat umum. Tapi begitu masuk, melihat dari dekat bagaimana uang dilahirkan, kita akan faham, setiap lembar rupiah yang ada di kantong kita menyimpan kisah panjang, kerahasiaan tinggi, dan pengawasan ekstra ketat.

Maka, saat mengeluarkan selembar uang, ingatlah, itu bukan sekadar alat tukar. Itu adalah simbol kedaulatan bangsa yang dihasilkan dari proses panjang dan tidak sederhana. Dan rasanya beruntung, kami menjadi saksi mata dari proses paling rahasia di republik ini.

Terimakasih Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Barat, Berry A Harahap, beserta jajaran, dan terimakasih Peruri atas pengalaman berharganya.(bul)

Pemprov NTB Bentuk Institusi Juliana Buntut Meninggalnya WNA Brasil di Rinjani

0
Rapat evaluasi pengamanan gunung rinjani oleh Basarnas, TNGR, dan Sekda NTB, Senin, 30 Juni 2025 di Mataram. (ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi NTB berencana membangun institusi Juliana. Pembangunan ini menyusul Jatuhnya Warga Negara Asing (WNA) asal Brasil, Juliana Marins (27) di kawasan Cemara Nunggal menuju Puncak Rinjani pada Sabtu, 21 Juni 2025 lalu.

Plh Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Mohammad Faozal menyampaikan Institusi Juliana adalah sebuah lembaga yang akan fokus pada peningkatan keselamatan dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di kawasan wisata alam Gunung Rinjani.

“Dia menawarkan apa yang dilihat soal safety dan peralatan, minimnya alat keselamatan di pendakian. Ini yang akan kita bahas dengan taman nasional, tali aja tidak ada, penunjuk arah aja tidak ada,” ujarnya, Senin, 30 Juni 2025.

Ia mengatakan, lembaga-lembaga terkait seperti TNGR, Basarnas bisa berkoordinasi lebih lanjut terkait rencana tersebut dengan Duta Besar Brasil. Rencana ini dinilai bukan asal-asalan atau tanpa alasan melainkan pembentukan lembaga ini sudah dipertimbangan.

“Ini tidak asal-asalan tapi memang sudah dipertimbangkan untuk membentuk Juliana institute,” tegasnya.

Pembentukan Institusi Juliana dikatakan permintaan khusus dari orang tua Juliana, bertujuan agar hal yang sama tidak terjadi kepada pendaki-pendaki lain. Komitmen ini sudah disampaikan secara langsung dengan nama Juliana Institut.

“Ini kan mereka yang minta menjadi momentum dari Juliana itu bagi keluarganya,” ungkapnya.

Institusi Juliana dirancang untuk memberikan pelatihan kepada pemandu wisata, tim SAR, serta pelaku wisata alam lainnya, dengan mengedepankan penggunaan peralatan keselamatan standar internasional dan protokol penyelamatan darurat.

Saat ini, Pemprov NTB tengah meminta Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) untuk menyusun proposal pembangunan Institusi Juliana untuk segera dikirim ke Duta Besar Brasil.

“Yang paling penting kita akan membahas satu proposal resmi ke Dubes Brazil untuk tindak lanjut dari diskusi kita soal Juliana Institut yang akan banyak membantu soal safety dan peningkatan SDM terutama Rescue di Rinjani. Terakhir pertemuan hari ini menjadi flashback bagimana pengelolaan rinjani ke depan,” jelasnya.

Selain pembahasan soal institusi Juliana, rapat evaluasi juga mencatat sembilan isu penting lain yang harus segera dibenahi, antara lain penyusunan ulang SOP pendakian, pengelolaan sampah, sistem asuransi, regulasi e-Rinjani, pembatasan kuota, serta lisensi dan sertifikasi untuk tour organizer dan pemandu wisata. Salah satu temuan penting adalah, dari sekitar 600 pelaku wisata di Rinjani, hanya separuh yang memiliki sertifikat resmi.

“SOP ini penting untuk kita pastikan apakah sudah berkesesuaian atau belum dengan orang yang ke rinjani. Usulan tadi bagus, misalnya orang yang ke Rinjani adalah orang yang punya kualifikasi khusus. Kalau yang pemula jangan naik ke Rinjani dulu, sangat beresiko. Mungkin taman nasional harus selektif memberikan orang yang memang punya kualifikasi khusus,“ pungkasnya. (era)