Friday, April 17, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 234

Pengosongan Lahan Tanjung A’an Lancar, Kapolres Loteng Tepis Tudingan Pelanggaran HAM

0
Proses pengosongan lahan di kawasan Pantai Tanjung A’an, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah (Loteng), Selasa 15 Juli 2025 kemarin, berjalan lancer(ekbisntb.com/kir)

Lombok (ekbisntb.com) – Proses pengosongan lahan di kawasan Pantai Tanjung A’an, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah (Loteng), Selasa 15 Juli 2025 kemarin, berjalan lancar tanpa perlawanan dari warga. Bahkan, warga memilih untuk membongkar sendiri bangunan serta warung miliknya di bawah pengawalan ratusan personel gabungan dari unsur kepolisian, TNI, Pol PP hingga BKD.

Pembongkaran bangunan serta lapak milik warga tersebut dimulai sekitar pukul 09.00 Wita. Sebelumnya, aparat gabungan menggelar apel pasukan sebelum kemudian bergerak mendatangi bangunan milik warga. Satu demi satu warga pemilik tempat usaha diminta untuk membongkar bangunannya. Jika tidak mau dibongkar oleh petugas.

Sejumlah alat berat dikerahkan dalam proses pengosongan lahan tersebut. Guna mengantisipasi jika ada bangunan milik warga yang perlu dibongkar paksa. Namun hingga siang, alat berat tersebut tidak digunakan. “Setelah kita jelaskan, warga akhirnya mau membongkar sendiri bangunannya,” terang Kapolres Loteng AKPB Eko Yusmiarto, SIK., saat memimpin langsung pengosongan lahan.

Proses pengosongan lahan sempat berlangsung tegang, saat petugas hendak membongkar bangunan  café Aloha. Pasalnya, pemilik café serta puluhan karyawannya menolak lahan tersebut dikosongkan. Perdebatan panjang pun terjadi melibatkan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Loteng Lalu Sungkul bersama Camat Pujut dengan pemilik kafe.

Situasi kian memanas setelah pemilik kafe diamankan petugas keamanan untuk kemudian dibawa ke Mapolres Loteng. Karena kedapatan membawa senjata tajam. Setelah proses dialog yang cukup panjang, pemilik kafe akhirnya mengalah dan bersedia membongkar bangunannya sendiri. Dan, menolak bantuan tenaga dari pihak ITDC.

“Terkait warga yang diamankan itu karena kedapatan membawa senjata tajam. Sehingga dari pada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka yang bersangkutan sementara ini kita amankan di Mapolres Loteng,” terang AKBP Eko.

Meski sempat ada gejolak, secara umum proses pengosongan lahan di kawasan Pantai Tanjung A’an pada hari pertama berlangsung aman dan lancar. Sesuai rencana semua, proses pengosongan lahan ditargetkan selesai dalam tiga hari. Kalaupun tidak selesai karena kondisi di lapangan, nanti akan diperpanjang. Yang jelas kawasan Pantai Tanjung A’an harus segera dikosongkan.

Disinggung terkait ada tudingan pelanggaran HAM dalam proses pengosongan lahan di kawasan Pantai Tanjung A’an, AKBP Eko menampiknya. Menurutnya yang dilakukan saat ini ialah pengosongan lahan. Bukan penggusuran atau eksekusi karena ada sengketa lahan. Pasalnya, lahan yang ditempati warga untuk membangun tempat berjualannya tersebut bukan milik warga.

Peringatan untuk membongkar bangunan pun sudah jauh-jauh hari diberikan oleh Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola kawasan The Mandalika. Termasuk kawasan Pantai Tanjung A’an. “Kami tegaskan ini bukan penggusuran karena ada sengketa lahan. Tapi pengosongan lahan dan tidak ada satu pun warga yang menjadi pemilik lahan,” tandasnya.

Pengosongan lahan yang berlangsung tersebut pun sempat menjadi tontotan wisatawan mancanegara yang tengah berlibur. Para wisatawan sendiri tampaknya juga tidak terganggu dengan kegiatan pengosongan lahan tersebut. Mereka tetap melakukan aktifitas wisata. Mulai dari berenang dan berjemur di pantai dan kegiatan-kegiatan wisata lainya.

“Bulan-bulan ini kunjungan wisarawan memang sedang ramai-ramainya. Termasuk kunjungan ke Pantai Tanjung A’an,” aku Camat Pujut Jumahir. (kir)

Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp10.000 ke Angka Rp1,914 Juta/gram

0
Emas Antam(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Selasa (15/7) mengalami penurunan Rp10.000 dari semula Rp1.924.000 menjadi Rp1.914.000 per gram.

Harga jual kembali (buyback) emas batangan turut turun ke Rp1.758.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Selasa:
– Harga emas 0,5 gram: Rp1.007.000.
– ⁠Harga emas 1 gram: Rp1.914.000.
– ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.768.000.
– ⁠Harga emas 3 gram: Rp5.627.000.
– ⁠Harga emas 5 gram: Rp9.345.000.
– ⁠Harga emas 10 gram: Rp18.635.000.
– ⁠Harga emas 25 gram: Rp46.462.000.
– ⁠Harga emas 50 gram: Rp92.845.000.
– ⁠Harga emas 100 gram: Rp185.612.000.
– ⁠Harga emas 250 gram: Rp463.765.000.
– ⁠Harga emas 500 gram: Rp927.320.000.
– ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.854.600.000.
Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.(ant)

Menko Pangan: Kopdes Dapat Pinjaman Modal Kalau Sudah Terbukti Untung

0
Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengatakan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan mendapatkan pinjaman modal dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) setelah koperasi tersebut menunjukkan kinerja positif dan terbukti untung.

Menurut pria yang akrab disapa Zulhas itu, di Jakarta, Selasa, sebanyak 103 Kopdes percontohan yang sudah beroperasi akan menjadi model penerapan pendekatan ini. Fokus awal adalah memastikan bahwa berbagai lini usaha yang dijalankan Kopdes, seperti agen LPG, pupuk dan sembako memang menguntungkan.

“Enggak ada APBN-nya, kan usahanya dulu. Kalau sudah bagus, kelihatan … sudah untung, baru kita pikirkan modalnya gimana. Modalnya itu nanti dapat pinjaman dari Himbara, plafon. Bukan dibagi duitnya,” kata Zulhas setelah rapat koordinasi persiapan peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Jakarta.

Zulhas mengatakan jumlah pinjaman yang diberikan akan disesuaikan dengan nilai kebutuhan riil dan kelayakan usaha yang diajukan oleh koperasi.

Sebagai contoh, jika sebuah koperasi membutuhkan modal untuk membeli pupuk senilai Rp60 juta, maka bank akan memberikan pinjaman sebesar itu, bukan jumlah yang lebih besar tanpa dasar.

Meski demikian, Zulhas tidak menjelaskan secara spesifik dari mana sumber modal awal yang digunakan oleh 103 koperasi percontohan untuk menjalankan usaha pertama kalinya.

Namun, menurut Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah putih yang ditandatangani pada 11 April 2025, Dana Desa dapat disalurkan sebagai modal penyertaan desa untuk kegiatan ketahanan pangan Koperasi Desa Merah Putih, jika di desa itu tidak terdapat BUMDes atau sejenisnya.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga mengamanatkan bahwa pendanaan untuk percepatan pembentukan 80 ribu koperasi desa dibebankan pada APBN, APBD, APBDes, dan sumber lain yang sah.

Total anggaran yang dibutuhkan untuk pembentukan 80 ribu Kopdes Merah Putih diperkirakan mencapai Rp400 triliun. Sebagai modal awal, pemerintah berencana memberikan plafon pinjaman hingga Rp3 miliar per unit koperasi dari Himbara.

Dana itu bukan hibah, melainkan pinjaman yang wajib dikembalikan melalui mekanisme cicilan dengan tenor enam tahun.

Selain itu, Inpres Nomor 9 Tahun 2025 juga menginstruksikan bank-bank Himbara untuk turut mengongkosi pendirian koperasi di bawah koordinasi Kementerian BUMN melalui skema channelling untuk investasi dan program khusus Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui skema executing untuk modal kerja.

Akan tetapi, menjelang peluncuran Koperasi Desa Merah Putih, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan menjadi dasar hukum penyaluran pembiayaan dari Himbara, Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) belum diterbitkan.

Peluncuran program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang semula dijadwalkan pada 19 Juli 2025, diundur menjadi 21 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah. (ant)

Sri Mulyani Paparkan Strategi Pemerintah Tekan Angka Pengangguran

0
Menteri Keuangan, Sri Mulyani(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah berupaya meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui penguatan program penyelarasan antara pendidikan dan dunia usaha (link & match) sebagai strategi menekan angka pengangguran di Indonesia.

Strategi tersebut menjadi penting di tengah laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,01 juta merupakan lulusan perguruan tinggi.

“Pemerintah terus memperkuat program link & match, peningkatan kualitas tenaga kerja dengan menghubungkan antara sektor pendidikan dengan dunia usaha, memperkuat sistem informasi pasar kerja dan memperkuat program peningkatan kompetensi angkatan kerja,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna Ke-24 DPR RI di Jakarta, Selasa.

Ia menambahkan bahwa tren penurunan angka pengangguran terbuka (TPT) yang sempat turun 4,91 persen atau setara 7,47 juta orang pada Agustus 2024, menjadi bukti bahwa kebijakan fiskal yang dirancang secara efektif, selektif, dan hati-hati mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Ini menggambarkan apabila APBN digunakan secara efektif selektif dan hati-hati, kita akan terus mampu menjaga Indonesia dan terutama menjaga kelompok masyarakat yang paling rentan,” kata dia.

Meski demikian, data BPS mengungkapkan bahwa jumlah angkatan kerja Indonesia per Februari 2025 mencapai 153,05 juta orang, meningkat 3,67 juta dibanding Februari 2024. Namun, tidak semua terserap pasar kerja, sehingga pengangguran meningkat sebesar 83,45 ribu orang dibanding tahun sebelumnya.

Terpisah, Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli turut menyoroti tantangan yang dihadapi lulusan pendidikan tinggi di Indonesia.

Ia mengakui bahwa angka pengangguran sarjana yang mencapai lebih dari satu juta orang merupakan potret nyata permasalahan ketenagakerjaan saat ini.

“Itu menjadi sebuah tantangan kita. Artinya, itu adalah potret saat ini, kemudian kita punya tantangan ke depan,” kata Menaker saat memberikan tanggapan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (7/7).

Untuk itu, ia mendorong kolaborasi yang lebih erat antara kementeriannya dengan para pemangku kepentingan lain, seperti Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek), dalam rangka merancang solusi bersama. (ant)

Paling Banyak di Ampenan, 7.034 Penerima Bantuan Pangan Beras di Mataram Dicoret

0
Lalu Jauhari(ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram mencoret 7.034 penerima bantuan pangan beras. Penerima manfaat paling banyak dicoret di Kecamatan Ampenan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram, Lalu Jauhari menyampaikan, jumlah penerima bantuan cadangan pangan pemerintah sebelumnya berjumlah 38.203 kelompok penerima manfaat, tetapi setelah dilakukan verifikasi dan validasi kembali menjadi 31.167 KPM atau berkurang menjadi 7.034 jiwa.

Berdasarkan data pengurangan penerima bantuan pangan beras paling banyak di Kecamatan Ampenan mencapai 7.671 jiwa, Kecamatan Cakranegara 557 jiwa, Kecamatan Mataram mencapai 26 jiwa, Kecamatan Sandubaya mencapai 1.891 jiwa, Kecamatan Sekarbela mencapai 621 jiwa dan Kecamatan Selaparang mencapai 1.321 jiwa. “Ada pengurangan mencapai 7.034 KPM,” sebutnya dikonfirmasi pada, Selasa (15/7).

Pengurangan jumlah penerima bantuan pangan beras dinilai tidak serta merta. Pemerintah melalui proses pengecekan dan validasi di lapangan. Dari hasil data sosial ekonomi nasional dinyatakan kategori mampu, maka dinilai tidak berhak menerima bantuan. “Justru malah bagus kan kalau kondisi ekonomi masyarakat meningkat,” pungkasnya.

Penyaluran bantuan pangan beras bagian dari penebalan bantuan sosial tahun 2025 untuk memberikan stimulan bagi masyarakat. Sasaran penyaluran BPB sesuai yang ditetapkan pemerintah pusat.

Jauhari menambahkan, bantuan pangan akan didistribusikan sebanyak 10 kilogram untuk dua bulan yakni, bulan Juni dan Juli 2025. Proses penyaluran BPB paling lambat sampai 31 Juli 2025. “Jadi masyarakat akan mendapatkan 20 kilogram untuk jatah selama dua bulan,” sebutnya.

Sebelum proses pendistribusian bantuan diawali dengan sosialisasi kepada camat dan lurah se-Kota Mataram. Ia berharap penyaluran bantuan pangan besar memberikan dampak bagi masyarakat untuk meringankan beban dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. (cem)

20 Unit Rumah Rusak Akibat Banjir akan Diperbaiki

0
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram, Muhammad Nazaruddin Fikri(ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram, akan memperbaiki 20 unit rumah rusak akibat terdampak banjir. Perbaikan rumah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Mataram tahun 2025.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram, Muhammad Nazaruddin Fikri menjelaskan, pihaknya telah mengecek atau menyurvei rumah yang rusak akibat banjir. Data sementara diterima dari kelurahan dan kecamatan sejumlah 30 unit rumah rusak. Sementara, 20 unit rumah akan ditangani sembari menunggu sisa data rumah rusak dengan kondisi tidak terlalu parah, karena beberapa lokasi yang harus dipertimbangkan. “Ada sekitar 20 unit rumah rusak akan kita perbaiki, tetapi sambil menunggu sisa data rumah yang lain karena proses memasak di atas lahan milik warga,” katanya ditemui pada, Selasa (15/7).

Pihaknya juga harus berhati-hati, karena rekap data diterima melalui kecamatan dan kelurahan. Laporan atau data diterima perlu dikroscek atau survey di lapangan untuk mengetahui kondisi rumah yang terdampak banjir.
Skema penganggaran perbaikan rumah ini melalui daftar penggunaan anggaran di instansinya dan belanja tidak terduga. Nazaruddin menegaskan, prioritas perbaikan rumah pada semua jenis kerusakan baik berat, sedang, dan ringan. “Tetapi tidak bisa serta-merta karena kerusakan ringan tetapi sulit ditangani akibat akses jalan. Contohnya, Lingkungan Karang Jero rusaknya relatif sudah berat dan masuknya susah. Pengangkutan material harus pakai argo. Perbaikan di edelwis juga akan ditangani sesuai permintaan Pak Wali,” pungkasnya.

Pemerintah Kota Mataram kata dia, bergerak cepat untuk membantu masyarakat terdampak banjir. Hal ini mempertimbangkan aspek kemanusiaan karena warga tinggal di bawah tenda atau terpal, sehingga tidak merasa nyaman. (cem)

Ratusan Kilogram Sarang Burung Walet Asal Sumbawa Tembus Pasar Nasional

0
Ilustrasi sarang walet(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Sebanyak 777 kilogram sarang burung walet asal Sumbawa telah melalui proses pemeriksaan dan sertifikasi karantina oleh Karantina Pertanian NTB dalam sepekan terakhir. Produk bernilai tinggi tersebut dikirim menuju pasar Sumatera dan Jawa, dua wilayah yang menjadi konsumen utama sarang burung walet dalam negeri.

Pemeriksaan dilakukan melalui Tempat Pelayanan Karantina Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin, Sumbawa Besar. Petugas karantina memastikan bahwa setiap kemasan sarang burung walet telah memenuhi persyaratan sanitasi, mutu, dan kelayakan sebelum diterbitkan Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (KH-2) sebagai dokumen resmi pelalulintasan.

“Pemeriksaan dilakukan secara fisik dan organoleptik. Artinya, selain dicek secara visual dan kebersihannya, kami juga memastikan tidak ada kerusakan kemasan serta tidak ada indikasi kontaminasi yang membahayakan,” jelas Sudaryono.

Semenrara itu, Kepala Karantina Pertanian NTB, Agus Mugiyanto, menegaskan bahwa proses sertifikasi merupakan langkah penting untuk menjaga kualitas sarang burung walet agar mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional.

“Kami percaya bahwa sertifikasi karantina adalah kunci utama untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Ini bukan sekadar kewajiban formal, tapi komitmen terhadap kualitas dan keamanan pangan,” tegas Agus.

Menurutnya, permintaan sarang burung walet berkualitas terus meningkat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong para pelaku usaha, terutama eksportir dan pengumpul di wilayah NTB, agar selalu melibatkan karantina dalam setiap proses distribusi.

Sarang burung walet dikenal sebagai salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia dengan nilai jual yang sangat tinggi, bisa mencapai jutaan rupiah per kilogram tergantung kualitasnya. Produk ini banyak digunakan dalam industri makanan dan kesehatan, terutama di Tiongkok dan negara-negara Asia Timur lainnya, sebagai bahan dasar sup walet yang dipercaya memiliki khasiat kesehatan.

NTB, khususnya Pulau Sumbawa, merupakan salah satu daerah penghasil sarang burung walet alami yang cukup potensial. Dengan kondisi lingkungan yang masih relatif bersih dan alami, produk sarang walet dari Sumbawa memiliki karakteristik khas yang diminati pasar.

“Ke depan, potensi ini akan terus kita dorong, baik dari sisi produksi maupun distribusinya. Dengan standar mutu dan sanitasi yang baik, sarang walet asal NTB berpeluang besar untuk masuk ke pasar ekspor,” kata Agus.

Karantina Pertanian NTB menyatakan bahwa mereka tak hanya fokus pada aspek pengawasan, tetapi juga pendampingan kepada para pelaku usaha walet. Hal ini mencakup edukasi teknis mengenai sanitasi produk, prosedur pemeriksaan, serta pentingnya dokumen karantina sebagai jaminan mutu.

“Dengan terus meningkatkan kolaborasi dengan peternak, eksportir, dan pemerintah daerah, kami berharap distribusi sarang walet dari NTB akan lebih tertata dan mampu berdaya saing tinggi. Ini juga menjadi bagian dari kontribusi sektor pertanian dalam meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan petani walet,” pungkas Agus.(bul)

Hotel Lombok Astoria Siapkan Space Jualan Gratis untuk UMKM

0
Andri Tasman(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Hotel Lombok Astoria menyediakan ruang jualan gratis bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Inisiatif ini tak hanya memberi tempat promosi dan pemasaran, tetapi juga menjadi kepedulian sektor perhotelan terhadap ekonomi kerakyatan pasca Pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu.

Owner Representative Lombok Astoria Hotel, Andri Tasman menjelaskan bahwa program ini secara khusus dibuka setiap akhir pekan, terutama pada acara rutin hotel bertajuk “Saturday BBQ Event” yang kerap menarik banyak pengunjung.

“Kita beri ruang tanpa pungutan biaya, tanpa mengambil revenue sedikit pun dari UMKM. Silakan mereka manfaatkan fasilitas hotel untuk jualan, mengembangkan produk, bahkan melakukan riset pasar. Jadi mereka bisa bertumbuh,” ujarnya.

Menurutnya, lokasi yang disediakan berada di area strategis dekat kolam renang hotel yang ramai pada akhir pekan. Momentum inilah yang dinilai efektif untuk memperkenalkan produk UMKM ke pasar yang lebih luas.

“Setiap Sabtu, pengunjung datang untuk barbeque, berenang, bersantai. Nah, momen ini bisa dimanfaatkan UMKM untuk memamerkan dan menjual produknya,” jelasnya.

Namun demikian, hotel tetap memberlakukan kurasi terhadap produk yang akan dipasarkan agar tetap sesuai dengan suasana dan program yang tengah berlangsung.

“Kami minta pelaku UMKM mengajukan proposal. Harus sinkron dengan konsep acara. Misalnya, kalau ada BBQ di area terbuka, tentu nggak cocok ada yang jual parfum atau baju karena bisa terganggu oleh asap makanan. Jadi ada seleksi,” tambahnya.

UMKM yang lolos seleksi juga berpeluang menjadikan produk mereka sebagai bagian dari layanan hotel. Mulai dari cemilan lokal, kerajinan tangan, hingga produk spa yang bisa masuk ke dalam kamar hotel dengan sistem kemitraan.

“Kalau memang memungkinkan, dan terkoordinasi dengan baik, kita bisa fasilitasi produk-produk UMKM masuk ke layanan hotel, termasuk snack di kamar, atau produk dengan barcode mereka sendiri,” jelasnya lagi.

Program ini juga menyasar wirausaha muda, khususnya generasi milenial, yang dinilai lebih adaptif dengan inovasi dan pemasaran digital. Ide memberi ruang kepada UMKM ini juga muncul setelah adanya kegiatan pemberdayaan UMKM millennial yang dilakukan oleh Ketua Lombok Womenpreneur Club (LWC), Indah Purwanti.

“Kita tahu UMKM yang survive saat pandemi kemarin adalah fondasi ekonomi nasional. Sekarang saatnya kita yang mendukung mereka,” tegasnya.

Pihak hotel mengajak pelaku UMKM di NTB, khususnya di Mataram dan sekitarnya, untuk segera mengajukan proposal. Kerja sama ini diharapkan tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga membentuk ekosistem kewirausahaan yang kuat dan berkelanjutan.

“Kita buka peluang selebar-lebarnya, yang penting niatnya jelas, produknya relevan, dan semangat berkembangnya tinggi. Kami siap support,” pungkasnya.(bul)

Serap PAD, Komisi III DPRD Dorong Bangun Sarpras Pertanian

0
H. Nirdip (ekbisntb.com/ari)

Lombok (ekbisntb.com) – Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) melihat celah potensi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih cukup besar. Khususnya di sektor pertanian secara umum. DPRD mendorong Pemda menghadirkan fasilitas (sarana dan prasarana) pendukung yang memungkinkan untuk ditariknya retribusi ke kas daerah.

Hal tersebut ditegaskan Anggota Komisi III DPRD KLU, H. Nirdip, Senin 14 Juli 2025. Ia menegaskan, optimalisasi PAD memerlukan pendekatan inovatif dari OPD terkait agar sumber masuknya PAD tidak monoton pada satu sektor.

Sejauh ini kata dia, sumber PAD masih dominan berasal dari sektor pariwisata. Namun sektor ini cukup rentan jika dihadapkan pada kejadian force majeure (keadaan kahar).

“Peristiwa gempa dan Covid 19 pernah melanda sektor pariwisata. Sektor ini mengalami dampak paling parah. Pajak dan retribusi tidak hanya tidak bisa ditarik, tetapi Pemerintah memberikan insentif fiskal sebagai upaya recovery,” terang Nirdip.

Politisi Gerindra KLU yang kerap disapa H. Jojo ini, menyatakan, pemerintah daerah perlu menciptakan potensi baru sebagai sumber PAD. Di sektor pertanian, ia melihat peluang bagi pemerintah daerah untuk hadir masih terbuka lebar.

Beberapa di antara sarana dan prasarana yang belum tersedia namun dibutuhkan oleh masyarakat adalah gudang sewa. Gudang ini penting untuk mengakomodir berbagai perusahaan yang banyak menyerap komoditas lokal yang membutuhkan lokasi penyimpanan standar seperti gabah, jagung, kakao dan lainnya.

Selain gudang, ia juga menyebut potensi lantai jemur untuk disewakan juga berpotensi mendatangkan PAD. Sebab, d iantara faktor yang menyebabkan menurunnya kualitas komoditas lokal adalah tidak memadainya lantai jemur yang memadai.

“Kalau lantai jemur dan gudang penyimpanan ini ada, kita optimis, tidak hanya PAD, tapi mungkin akan membuka jalan bagi lahirnya calon eksportir baru dari Lombok Utara,” sambungnya.

Selain sarpras tersebut, Jojo juga mendorong agar Pemda melalui BUMD PT. Tata Tunaq Berkah mulai merancang produksi air minum dalam kemasan (AMDK). Ia menilai, AMDK lokal ini sebagai produk inklusif yang dapat dinikmati oleh masyarakat Lombok Utara ataupun dipasarkan ke luar KLU. “Air minum produksi KLU nantinya, ibarat produk koperasi. Dibuat oleh KLU, dipasarkan di KLU dan manfaatnya untuk masyarakat KLU melalui deviden.”

“Secara bisnis produk air minum tidak mungkin tidak dibeli, apalgi kualitasnya bagus. Di tingkat Pemda saja, kami hitung-hitungan, anggaran untuk makan minum saja mencapai Rp 10 miliar. Kalau ini berputar di daerah, tentu akses ekonomi akan semakin luas,” terangnya.

Menurut Jojo, untuk mewujudkan produk AMDK, Pemda dan BUMD tentunya harus melibatkan Universitas atau lembaga lain yang memiliki Tenaga Litbang dengan spesialisasi AMDK. Dengan kerjasama tersebut, penerapaan teknologi dan kualitas produksi terjamin dan tidak diragukan oleh pasar.

“Kita juga minta Pemda untuk merevitalisasi Balai Potong atau Rumah Potong Hewan. Tentu dengan pendekatan fasilitas yang memberi kenyamanan bagi pembeli. Syukur-syukur, higienitas yang terjaga menarik konsumen luar daerah untuk membeli daging yang dipotong di KLU,” tandasnya. (ari)

Gubernur Sebut Pelaksanaan Fornas VIII Berdampak Besar bagi Perekonomian NTB

0
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal, Wagub NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, Pj Sekda NTB H. Lalu Moh. Faozal dan panitia pelaksana Fornas VIII 2025 memberikan keterangan terkait kesiapan pelaksanaan Fornas VIII 2025 di Hotel Lombok Raya Mataram, Senin 14 Juli 2025(ekbisntb.com/ham)

Lombok (ekbisntb.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa penyelenggaraan Pekan Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) VIII tahun 2025 di NTB akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah. Tidak hanya dari sukses dari sisi penyelenggaraan, event Fornas ini juga akan berdampak langsung ke masyarakat.

Hal itu disampaikan Gubernur dalam konferensi pers di Mataram, Senin, 14 Juli 2025. Hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur (Wagub) NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, Pj. Sekda NTB H. Lalu Moh. Faozal, Ketua KORMI NTB Nauvar Farinduan, serta Ketua Panitia Pelaksana Fornas VIII, Ibnu Sina Pradipta.

Meski pemerintah daerah mengalokasikan anggaran Rp28 miliar, tetapi perputaran ekonomi yang ditimbulkan dari penyelenggaraan Fornas VIII bisa mencapai Rp100 miliar. ‘’Ini berdampak langsung ke masyarakat, mulai dari hotel, UMKM, kerajinan tangan, transportasi, hingga sektor-sektor lain,” ujar Gubernur.

Iqbal mengungkapkan, saat awal persiapan Fornas VIII, NTB sempat mengalami keterlambatan hingga empat bulan akibat transisi kepemimpinan di daerah. Penunjukan NTB sebagai tuan rumah telah dilakukan sebelumnya, namun komunikasi awal dengan KORMI baru bisa terlaksana pada Maret 2025.

“Itu artinya kita sudah tertinggal empat bulan dalam proses persiapan. Kita belum pernah punya pengalaman menggelar event sebesar ini. Jadi, kita betul-betul bekerja ekstra keras,” katanya.

Menurut Gubernur, Fornas kali ini jauh lebih kompleks dibanding event olahraga lainnya. Tercatat ada sekitar 73 Induk Organisasi Olahraga (Inorga) yang berpartisipasi, melebihi jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON).

Ia juga menyebut pada awalnya diperkirakan peserta ditargetkan 12.000 orang. Namun hingga kini, jumlah yang mendaftar sudah mencapai 15.400 orang. “Masih ada beberapa hari lagi, jadi bisa saja peserta dan pendamping yang hadir mencapai 18.000 hingga 20.000 orang,” ucapnya.

Untuk mendukung mobilitas peserta dan tamu, Pemprov NTB menyiapkan shuttle bus berbahan bakar konvensional maupun kendaraan listrik. Selain itu, promosi melalui media dan influencer juga dilakukan agar Fornas semakin dikenal luas.

“Ini adalah momentum penting untuk pemanasan sebelum NTB menjadi tuan rumah PON 2028. Maka dari itu, kita libatkan banyak pihak, termasuk putra-putri daerah yang berdomisili di luar NTB untuk membantu percepatan pelaksanaan,” jelas Iqbal.

Di sisi anggaran, Gubernur memaparkan bahwa dari Rp30 miliar yang awalnya disiapkan melalui APBD 2024, telah dilakukan efisiensi menjadi Rp28 miliar. Dari jumlah itu, Rp25 miliar digunakan untuk pelaksanaan kegiatan, dan Rp3 miliar untuk mendukung kontingen NTB. Sementara total estimasi kebutuhan anggaran sebenarnya mencapai Rp40 miliar.

“Seluruh pembiayaan kita rancang sesuai aturan. Kita berkomitmen untuk menyelenggarakan event ini tanpa meninggalkan utang dan masalah di kemudian hari,” tegasnya.

Harapan senada disampaikan Wagub NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri. Mantan Bupati Bima ini mengingatkan agar elemen pemerintah dan masyarakat menunjukkan komitmen untuk menjadi tuan rumah yang baik, bagi seluruh peserta yang hadir dari seluruh Indonesia. Selain itu, kesiapan venue, khususnya di Kota Mataram yang baru dilanda banjir harus dipersiapkan dengan matang.

‘’Mudah-mudahan kegiatan ini juga bisa menambah semangat, kemudian memastikan kembali tumbuhnya ekonomi pasca banjir beberapa waktu yang lalu. Saya berharap kehadiran kita semua sesuai dengan undangan yang kita terima, pada kesempatan kali ini untuk bersama-sama memastikan komitmen dan semangat kita memastikan acara ini harus sukses, membanggakan tidak hanya bagi Nusa Tenggara Barat dengan seluruh masyarakatnya lebih-lebih panitia pelaksana tentunya,’’ ujarnya mengingatkan.

Hal senada disampaikan Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) NTB Nauvar Farinduan yang siap menggelar event Fornas VIII Tahun 2025 tanggal 26 Juli hingga 1 Agustus 2025. Event nasional dua tahunan ini, ujarnya, akan mempertemukan belasan ribu pegiat olahraga masyarakat dari seluruh provinsi di Indonesia, sekaligus menjadi panggung promosi budaya, sport tourism, dan semangat persatuan dari NTB untuk Nusantara dan dunia.

Fornas VIII tahun ini akan menjadi yang paling inklusif dan menyeluruh, dengan penyelenggaraan kegiatan tersebar di tujuh kota/kabupaten di NTB, terutama di wilayah Pulau Lombok seperti Kota Matararn, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Utara, serta potensi perluasan kegiatan ke Pulau Sumbawa dan Bima.

‘’Secara keseluruhan, kegiatan akan menggunakan 36 venue yang dipersiapkan untuk menampung seluruh rangkaian pertandingan dan kegiatan pendukung. Terdapat 74 Inorga yang akan berpartisipasi, terbagi ke dalam tiga kategori besar. Olahraga Kesehatan dan Kebugaran (OKK) akan dilangsungkan di Kota Mataram. Sementara itu, jenis Olahraga Petualangan dan Tantangan (OPT) akan dilaksanakan di wilayah Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan sebagian di Kota Mataram,’’ terangnya.

Mantan Wakil Ketua DPRD NTB ini menambahkan jenis Olahraga Tradisi dan Kreasi Budaya (OTKB) akan digelar di Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Kota Mataram. Seluruh cabang olahraga masyarakat ini akan menjadi ajang partisipasi lintas generasi dan komunitas, dengan dukungan penuh dari pemerintah kabupaten/kota, relawan, dan masyarakat lokal. Komitmen semua daerah terlibat aktif dalam mempersiapkan lokasi, infrastruktur, serta penguatan partisipasi komunitas setempat.

Begitu juga Panitia Pelaksana Fornas VIII 2025 Ibnu Sina Pradipta, mengakui jika pihaknya sudah melakukan sinkronisasi dengan panitia pelaksana selama beberapa hari terakhir. Bahkan, telah melakukan rapat koordinasi dengan 13 kementerian/lembaga terkait.

‘’Alhamdulillah 13 kementerian/lembaga terkait sangat support mendukung event Formas kali ini. Jadi memang Formas kali ini kami ingin membuat berbeda. Apalagi sebelumnya Pak Menpora pada saat kami dilantik,  berpesan bahwa Fornas kali ini harus lebih baik kualitasnya dari sebelumnya,’’ tambahnya.

Jumlah peserta yang sudah teregistrasi hingga Senin 14 Juli 2025 kemarin, sebanyak 15.609 orang. Pihaknya memprediksi hingga hari H pelaksanaan, jumlah peserta akan lebih banyak lagi. Pihaknya yakin dengan penyelenggaraan ini, dampak yang ditimbulkan cukup besar, terutama dampak perputaran ekonominya. (ham)