Beranda blog Halaman 234

Bulog NTB Sudah Beli 48 Ribu Ton Jagung Petani

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Mara Kamin Siregar menggencarkan kunjungan lapangan untuk memaksimalkan serapan jagung. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) — Perum Bulog Kantor Wilayah NTB akan terus menyerap hasil panen jagung petani di tengah musim panen yang berlangsung di sejumlah daerah di NTB dalam beberapa bulan terakhir. Hingga 19 Mei 2026, Bulog NTB tercatat telah menyerap sekitar 48 ribu ton jagung pipil kering dari seluruh wilayah di daerah ini.

Wakil Pemimpin Wilayah Perum Bulog NTB, Rizal P. Sukmaadijaya mengatakan, penyerapan jagung ini merupakan bagian dari penugasan pemerintah kepada Bulog untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung kesejahteraan petani.

“Perum Bulog Wilayah NTB tetap melakukan penyerapan sesuai penugasan yang diberikan. Sampai dengan 19 Mei ini, total jagung yang sudah kami serap mencapai 48 ribu ton dari seluruh wilayah Provinsi NTB,” ujarnya.

Untuk tahun 2026, Bulog NTB mendapatkan target penyerapan jagung pipil kering sebesar 200 ribu ton. Target ini merupakan bagian dari target nasional Bulog sebesar 1 juta ton jagung.

Menurut Rizal, pihaknya optimistis target serapan dapat tercapai meskipun saat ini proses penyerapan masih terus berlangsung.

“Kami tetap upayakan maksimal. Sampai hari ini penyerapan masih berjalan dengan rata-rata sekitar 500 hingga 1.000 ton per hari,” katanya.

Terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Rizal menjelaskan pemerintah menetapkan harga Rp5.500 per kilogram untuk jagung pipil dengan kadar air 18 hingga 20 persen.

Sementara untuk jagung yang diserap di gudang Bulog dengan spesifikasi kadar air 14 persen dan aflatoksin maksimal 50 ppb, harga yang ditetapkan mencapai Rp6.400 per kilogram.

Ia memastikan petani tidak perlu khawatir terkait mekanisme penjualan hasil panen ke Bulog karena prosesnya dinilai mudah tanpa persyaratan yang rumit.

“Tidak ada mekanisme khusus yang memberatkan petani. Selama spesifikasi terpenuhi, Bulog siap menyerap hasil panen petani,” tegasnya.

Rizal juga mengimbau para petani di NTB agar tetap semangat meningkatkan produksi jagung karena Bulog akan terus menjalankan penugasan pemerintah dalam menyerap hasil panen masyarakat.

“Petani tidak usah khawatir. Perum Bulog tetap melakukan penyerapan jagung pipil kering sesuai penugasan pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan,” tandasnya. (bul)

Pemkot Mataram Tegaskan Tidak Ada Keringanan PBB untuk Hotel

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Achmad Amrin (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram menegaskan tidak memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada pelaku usaha hotel, meskipun sektor perhotelan tengah menghadapi tekanan akibat menurunnya tingkat hunian atau okupansi. Kebijakan tersebut diambil karena pemerintah daerah tidak memiliki dasar hukum untuk memberikan relaksasi PBB kepada sektor usaha perhotelan.

Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Penagihan (P3) BKD Kota Mataram, Achmad Amrin, mengatakan PBB merupakan pajak yang dikenakan atas penguasaan objek berupa tanah dan bangunan sehingga tidak berkaitan langsung dengan kondisi usaha yang dijalankan.

“Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan ramai atau sepinya usaha hotel,” ujarnya, Kamis (21/5/2026).

Menurut Amrin, penetapan besaran PBB dilakukan berdasarkan luas lahan dan bangunan yang disesuaikan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Karena itu, kondisi usaha hotel tidak mempengaruhi besaran kewajiban pajak yang harus dibayarkan pemilik usaha.

“Bukan berarti karena hotel sedang sepi kemudian nilai PBB-nya ikut berubah. Penilaian tetap berdasarkan luas lahan dan bangunan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, selama objek tanah dan bangunan tersebut masih dikuasai atau dimanfaatkan pemilik, maka kewajiban pembayaran PBB tetap melekat. Kondisi operasional usaha, menurutnya, tidak menghapus kewajiban perpajakan atas aset tersebut.

Sebagai contoh, Amrin menyebut Hotel Grand Legi yang saat ini sudah tidak lagi beroperasi. Meski demikian, kewajiban pembayaran PBB tetap berlaku karena lahan dan bangunan hotel masih tercatat sebagai objek pajak.

“Walaupun hotel itu sudah tidak beroperasi, pajak PBB-nya tetap melekat atas penguasaan lahan dan bangunan tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut, BKD Kota Mataram menegaskan tidak memiliki dasar aturan untuk memberikan pembebasan maupun pengurangan PBB kepada pelaku usaha hotel. Namun demikian, pemerintah daerah masih membuka kemungkinan relaksasi dalam bentuk penyesuaian jatuh tempo pembayaran.

Sementara itu, apabila pelaku usaha mengajukan keringanan pajak hotel, menurut Amrin hal tersebut masih memungkinkan untuk dipertimbangkan. Namun, pengajuan tersebut tetap harus melalui proses evaluasi dan kajian lebih lanjut.

“Kalau yang diajukan keringanan pajak hotel mungkin bisa dipertimbangkan, tapi tetap harus ditinjau dan dikaji dulu,” katanya.

Ia menambahkan, pajak hotel pada dasarnya merupakan pungutan dari tamu hotel yang dititipkan kepada pengelola usaha untuk kemudian disetorkan kepada pemerintah daerah. Karena itu, pajak hotel berbeda dengan PBB yang langsung melekat pada kepemilikan aset tanah dan bangunan.

Amrin juga mengungkapkan, pada masa pandemi Covid-19 lalu Pemerintah Kota Mataram tidak pernah memberikan keringanan PBB kepada sektor perhotelan. Relaksasi yang diberikan saat itu hanya menyasar pajak hotel sebagai bentuk dukungan terhadap dunia usaha yang terdampak pandemi. “Pajak hotel itu bukan uang milik pemilik hotel, melainkan uang titipan dari tamu hotel,” ungkapnya. (pan)

Dishub Mataram Catat 12 Titik Parkir Baru, Optimistis Dongkrak PAD

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Sejumlah motor terparkir di salah satu pertokoan di Jalan Panca Usaha pada Kamis (21/5/2026). Dishub Mataram catat 12 titik parkir baru, optimistis dongkrak PAD. (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram mencatat sebanyak 12 titik parkir baru resmi terdaftar sepanjang Januari hingga Mei 2026. Penambahan tersebut diharapkan dapat mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir pada tahun ini.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin, mengatakan keberadaan titik parkir baru diyakini akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan retribusi parkir dibanding tahun sebelumnya.

“Tentunya akan berpengaruh pada peningkatan retribusi dibanding sebelumnya,” ujarnya, Kamis (21/5/2026).

Ia menyebutkan, sejumlah lokasi usaha yang telah terdaftar sebagai titik parkir baru di antaranya Valette Kosmetik di Rembiga, Alicia Kosmetik, Rumah Makan Puyung, Titik Koma, Ahpek, Bonolo Kafe, serta Kopi Kenangan di Jalan Pendidikan.

Menurut Zulkarwin, usaha kafe dan tempat nongkrong kekinian menjadi jenis usaha yang paling mendominasi penambahan titik parkir baru tahun ini. Dari total 12 titik parkir yang tercatat, empat di antaranya berasal dari usaha kafe.

“Ada empat titik parkir kafe. Sementara untuk yang lain masih dalam pemantauan kami. Selalu kami pantau kalau ada usaha-usaha baru,” jelasnya.

Ia mengatakan, bertambahnya titik parkir baru secara tidak langsung berpotensi meningkatkan retribusi parkir tahunan. Namun demikian, Dishub Kota Mataram tetap berhati-hati dalam menetapkan target penerimaan agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Menurutnya, sebelum sebuah titik parkir baru diresmikan, Dishub terlebih dahulu melakukan pengawasan dan analisis terhadap tingkat keramaian lokasi usaha tersebut.

“Jangan sampai nanti ramai hanya di awal, kemudian di pertengahan menurun. Makanya kami analisa dulu,” katanya.

Mantan Camat Selaparang itu juga meminta para pemilik toko maupun pelaku usaha untuk merekomendasikan juru parkir yang akan bertugas di lokasi usaha mereka. Saat ini, seluruh titik parkir baru tersebut masih berada pada tahap penyelesaian administrasi.

Ia menjelaskan, pendataan titik parkir baru dilakukan untuk memastikan tidak ada lokasi parkir yang beroperasi tanpa terdaftar secara resmi. Selain itu, melalui sistem yang diterapkan Dishub, seluruh potensi retribusi nantinya dapat langsung terekam secara digital.

“Dengan sistem ini, potensi pendapatan parkir bisa lebih terpantau,” ujarnya.

Sebelumnya Dishub menyebutkan realisasi retribusi parkir Kota Mataram hingga April 2026 masih tergolong rendah. Dari target Rp18,5 miliar tahun ini, realisasi yang tercapai baru sekitar Rp3 miliar.

Untuk meningkatkan capaian tersebut, Dishub Kota Mataram kini menugaskan para koordinator lapangan (korlap) agar lebih aktif melakukan pengawasan terhadap juru parkir yang menunggak setoran retribusi.

Zulkarwin mengakui, selama ini masih ditemukan sejumlah juru parkir yang tidak menyetorkan retribusi sesuai ketentuan dan justru menggunakan hasil pungutan parkir untuk kepentingan pribadi.

“Kami minta korlap aktif turun ke lapangan untuk mengingatkan dan mengawasi jukir yang malas setor,” pungkasnya. (pan)

Jelang Iduladha, TPID NTB Sidak Pasar di Mataram Guna Pastikan Stok dan Stabilkan Harga

Penulis
ekbisntb.com
-
0
TPID NTB Sidak Pasar di Mataram

Mataram (Ekbis NTB) — Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar inspeksi mendadak (sidak) di dua pasar utama Kota Mataram, yakni Pasar Mandalika dan Pasar Kebon Roek, Kamis (21/5/2026). Langkah ini diambil guna menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha 1447 H.

Sidak yang berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 11.00 WITA ini melibatkan sinergi lintas instansi. Di antaranya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Bulog, Satgas Pangan Polda NTB, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dari hasil pemantauan di lapangan, pasokan kebutuhan pokok seperti beras, gula, dan tepung dipastikan berada dalam kondisi aman. Pihak Bulog bahkan menyatakan bahwa stok beras saat ini mencukupi untuk kebutuhan hingga dua tahun ke depan, sementara pasokan minyak goreng aman untuk satu bulan. Selain itu, distribusi elpiji di tingkat pangkalan juga terpantau relatif stabil.

Harga Bawang Merah dan Daging Ayam Merangkak Naik

Meski pasokan pangan secara umum aman, TPID mencatat adanya kenaikan harga pada beberapa komoditas strategis akibat lonjakan permintaan dan kendala distribusi.

  • Bawang Merah: Mengalami kenaikan harga dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram, yang dipicu oleh meningkatnya biaya transportasi.
  • Daging Ayam: Mengalami tren kenaikan akibat melonjaknya permintaan dari masyarakat menjelang hari raya.
  • Komoditas Lain: Cabai merah dan bawang putih lokal juga menunjukkan kecenderungan naik.

Sebaliknya, untuk komoditas daging sapi, harga terpantau masih stabil di kisaran Rp140.000 hingga Rp150.000 per kilogram.

Gelar Pangan Murah di Tiga Wilayah dan Imbauan Belanja Bijak

Guna mengantisipasi tekanan inflasi yang lebih tinggi, Bank Indonesia menyatakan dukungannya untuk menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di beberapa wilayah strategis, meliputi Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, dan Kota Bima.

Melalui keterangan resminya, TPID Provinsi NTB menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan demi menjaga keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta stabilitas pasokan pangan.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan bijak saat berbelanja. Masyarakat diminta untuk tidak melakukan panic buying (aksi borong), karena tindakan tersebut justru berpotensi menekan ketersediaan bahan pangan dan memicu lonjakan harga yang merugikan di pasar. (r/fan)

Transportasi Bandara ZAM Dibuat Satu Pintu

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Transportasi Bandara ZAM Dibuat Satu Pintu

Lombok (Ekbis NTB) – PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) meresmikan Ground Transport Desk sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa melalui integrasi layanan transportasi darat dalam satu area yang lebih terpusat dan tertata.

Sebelumnya, layanan transportasi darat di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid tersebar di beberapa titik. Melalui Ground Transport Desk, seluruh layanan kini ditempatkan dalam satu area terpadu guna memudahkan penumpang memperoleh informasi maupun layanan transportasi lanjutan dari dan menuju bandara.

General Manager Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Aidhil Philip Julian, menyampaikan bahwa kehadiran Ground Transport Desk diharapkan mampu menciptakan pengalaman pelayanan yang lebih nyaman, tertib, dan efisien bagi penumpang.

“Ground Transport Desk ini merupakan wujud integrasi layanan transportasi darat di bandara yang dirancang agar lebih tertata, mudah diakses, dan terintegrasi. Dengan layanan yang terpusat dalam satu area, penumpang diharapkan dapat menikmati pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dan seamless sejak tiba hingga melanjutkan perjalanan menuju destinasi akhir. Kehadiran Ground Transport Desk juga menjadi bagian dari komitmen kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan kebandarudaraan sekaligus mendorong peningkatan kualitas mitra transportasi lokal,” ujarnya.

Selain meningkatkan kenyamanan penumpang, pengelolaan layanan transportasi darat yang terintegrasi dalam satu lokasi juga diharapkan dapat mendukung optimalisasi area komersial bandara serta memperkuat sinergi bersama para mitra transportasi darat dalam menciptakan ekosistem pelayanan yang aman, tertib, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna jasa.

Adapun mitra yang tergabung dalam layanan Ground Transport Desk BIZAM terdiri dari kategori transport service yaitu Sumber Karya, CV. BIL Lokal Trans, Mandalika Tour & Travel, Dharma Lestari, Lombok Baru, dan CV. Rinjani Lombok Trans; kategori car rental yaitu TRAC; kategori airport taxi yaitu Bluebird; kategori public transport yaitu Damri; serta kategori airport transfer & car rental yaitu Goldenbird.

Seluruh petugas diharapkan menjaga profesionalisme, mulai dari penggunaan seragam, kerapihan area kerja, hingga konsistensi dalam memberikan pelayanan yang ramah kepada penumpang.
Melalui penataan dan integrasi layanan ini, BIZAM berharap Ground Transport Desk dapat menghadirkan alur pelayanan yang lebih baik sekaligus memberikan kesan positif bagi seluruh pengguna jasa bandara.(bul)

Waspada Modus Baru! Satgas PASTI Hentikan Penipuan Investasi CANTVR dan YUDIA

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi (Ekbis NTB/fan)

Jakarta (EKbis NTB) – Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) resmi menghentikan kegiatan usaha dua entitas, yaitu CANTVR dan YUDIA. Keduanya diduga kuat melakukan tindakan penipuan dengan modus investasi ilegal yang merugikan masyarakat.

Ketua Sekretariat Satgas PASTI, Hudiyanto, mengungkapkan bahwa penghentian ini dilakukan setelah melalui proses klarifikasi dan verifikasi. Langkah tegas diambil karena aktivitas kedua platform tersebut terindikasi menggunakan skema penipuan terstruktur.

Modus Impersonasi CANTVR dan Saham IPO Fiktif

Platform CANTVR diketahui menggunakan modus impersonasi atau mencatut nama perusahaan asing berizin asal Amerika Serikat dan Singapura, Cantor Fitzgerald. Dalam operasinya, CANTVR bekerja sama dengan Monexplora (MEX) untuk menawarkan investasi saham melalui aplikasi.

“CANTVR terindikasi menjalankan skema penipuan dengan metode penyetoran deposit. Anggota dijanjikan keuntungan lebih besar berdasarkan level keanggotaan,” tulis siaran pers resmi Satgas PASTI, Kamis (21/5/2026).

Tidak hanya itu, CANTVR juga memakai modus alokasi pembelian saham IPO fiktif secara acak. Para anggota kemudian dipaksa melakukan pembayaran atas saham fiktif tersebut.

Secara legalitas, CANTVR melanggar izin dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM, serta tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Sementara mitranya, MEX, sama sekali tidak memiliki badan hukum di Indonesia.

Penipuan Kerja Paruh Waktu Drama Cina oleh YUDIA

Berbeda dengan CANTVR, entitas bernama YUDIA melancarkan aksi penipuan dengan modus penawaran kerja paruh waktu. Masyarakat diiming-imingi pendapatan harian dan bonus tambahan hanya dengan menonton video drama Cina serta membeli hak ciptanya.

Namun, untuk mendapatkan keuntungan tersebut, anggota diwajibkan menyetor dana deposit terlebih dahulu serta melakukan perekrutan anggota baru melalui skema member get member.

YUDIA terbukti beroperasi tanpa mengajukan perizinan lanjutan ke Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM, dan aplikasinya tidak tercatat sebagai PSE di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.

Pemblokiran Aplikasi dan Imbauan Laporan Korban

Menindaklanjuti temuan ini, Satgas PASTI segera memblokir seluruh akses aplikasi dan tautan (URL) milik CANTVR dan YUDIA, serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

Masyarakat yang telah menjadi korban diimbau segera melapor ke aparat penegak hukum setempat. Selain itu, korban transaksi keuangan dapat melapor melalui website Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di iasc.ojk.go.id untuk mempercepat pemblokiran rekening pelaku. (r/fan)

Jika masyarakat menemukan indikasi penawaran investasi ilegal serupa, laporan dapat dikirimkan melalui:

  • Website: sipasti.ojk.go.id
  • Kontak OJK: 157
  • WhatsApp: 081157157157
  • Email: konsumen@ojk.go.id

Astra Motor NTB Hadirkan Promo ‘Honda IstiMEIwah’, DP Mulai Rp1,5 Juta

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (Ekbis NTB) – Astra Motor Nusa Tenggara Barat (NTB) menghadirkan program khusus bertajuk “Honda IstiMEIwah” sepanjang Mei 2026. Melalui program ini, masyarakat mendapat kesempatan membawa pulang sepeda motor Honda impian dengan skema yang lebih ringan, mulai dari uang muka (DP) rendah hingga potongan angsuran bulanan.

Marketing Manager Astra Motor NTB, Yehezkiel Felix menyatakan bahwa program ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memiliki kendaraan yang terjangkau, baik untuk mobilitas harian maupun penunjang aktivitas usaha.

“Promo yang ditunggu akhirnya datang juga. Saatnya masyarakat membawa pulang motor Honda impian karena di bulan Mei ini ada Honda IstiMEIwah untuk konsumen di NTB,” ujar Felix.

Felix menjelaskan, promo spesial ini berlaku untuk pembelian model skutik yang selama ini menjadi primadona dan memiliki peminat tinggi di pasar NTB, yaitu Honda PCX 160, Honda Vario 125, dan Honda Scoopy. Ketiga model tersebut dinilai sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk penggunaan di perkotaan maupun perjalanan jarak menengah.

Secara rinci, skema promo ini menawarkan DP mulai dari Rp1,5 jutaan. Selain itu, untuk pembelian dengan tenor 36 bulan, konsumen bisa menikmati potongan angsuran bulanan yang bervariasi untuk tipe tertentu.

Potongan tersebut meliputi Rp125 ribu per bulan untuk pembelian Honda Scoopy, Rp150 ribu per bulan untuk Honda PCX 160, dan potongan hingga Rp200 ribu per bulan khusus untuk tipe Honda Vario 125.

“Mulai dari Lombok, Bima, Dompu, sampai Sumbawa, masyarakat bisa menikmati kemudahan dengan penawaran spesial yang membuat hati tenang dan dompet lebih aman,” tambah Felix.

Astra Motor NTB optimistis program ini dapat mendongkrak minat masyarakat terhadap kendaraan roda dua Honda menjelang pertengahan tahun, seiring dengan meningkatnya mobilitas warga. Untuk mendukung hal tersebut, pihak Astra Motor juga memastikan proses pengajuan pembelian dibuat lebih cepat dan mudah.

Masyarakat yang ingin memanfaatkan momentum ini diimbau untuk segera mengunjungi dealer resmi Honda terdekat di kota masing-masing sebelum periode promo berakhir dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku. (r/fan)

    Kemiskinan Ekstrem Bima Turun 0,41 Persen

    Penulis
    ekbisntb.com
    -
    0
    Hariman. (Suara NTB/hir)

    Bima (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Bima mencatat penurunan angka kemiskinan dan stunting sepanjang 2025. Persentase penduduk miskin turun menjadi 12,59 persen, sementara kemiskinan ekstrem berhasil ditekan hingga 0,41 persen dari sebelumnya 2,04 persen pada 2024.

    Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Hariman, S.E., M.Si., mengatakan, penurunan itu ditopang kolaborasi lintas sektor yang melibatkan 16 perangkat daerah dan 21 puskesmas. Pemerintah daerah menggelontorkan anggaran Rp248,2 miliar melalui 127 subkegiatan untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan.

    “Program tersebut difokuskan pada tiga strategi utama, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui program PKH, BPNT, PBI JKN, bantuan sosial, beasiswa, dan BLT Desa,” ujarnya, Rabu (20/5).

    Selain bantuan sosial, Pemkab Bima juga mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta bantuan benih bagi petani.

    Data Bappeda menunjukkan angka kemiskinan daerah turun 0,32 persen dibanding tahun sebelumnya. Penurunan paling signifikan terjadi pada kategori kemiskinan ekstrem yang kini berada di bawah satu persen.

    Di sektor kesehatan, Pemkab Bima juga memperkuat program percepatan penurunan stunting. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran Rp53,86 miliar yang tersebar pada 13 perangkat daerah untuk mendukung intervensi terpadu.

    “Sementara itu, dalam upaya percepatan penurunan stunting, Pemerintah Kabupaten Bima mengalokasikan anggaran sebesar Rp53,86 miliar yang tersebar pada 13 perangkat daerah,” ungkap Hariman.

    Anggaran tersebut digunakan untuk memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi balita, perbaikan sanitasi, hingga edukasi masyarakat di tingkat desa.

    Menurut Hariman, capaian penurunan stunting tahun ini melampaui target pemerintah daerah.

    “Hasilnya, capaian penurunan stunting tahun 2025 berhasil melampaui target, dimana target sebesar 17,33 persen mampu ditekan hingga mencapai 12,22 persen,” pungkasnya.

    Capaian itu menjadi indikator penguatan program pembangunan daerah yang difokuskan pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. (hir)

    Berhasil Kendalikan Inflasi, Pemkab Bima Raih Apresiasi Rp2 Miliar dari Kemendagri

    Penulis
    ekbisntb.com
    -
    0
    Bupati Bima Ady Mahyudi bersama Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan Zubaidi menunjukan penghargaan yang diterima usai menghadiri apresiasi pemerintah daerah berprestasi dari Kementerian Dalam Negeri RI di salah satu hotel di Senggigi pada, Selasa (19/5) malam. (Suara NTB/ist)

    Bima (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Bima meraih penghargaan pemerintah daerah berprestasi kategori pengendalian inflasi pada ajang Kemendagri Awards 2026 se-Nusa Tenggara dan Maluku pada, Selasa (19/5) malam. Penghargaan diterima berupa trofi dan dana insentif Rp2 miliar setelah menempati posisi terbaik II tingkat kabupaten.

    Kabag Prokopim Setda Kabupaten Bima, Suryadin mengatakan posisi terbaik I diraih Kabupaten Sumba Timur dengan hadiah Rp3 miliar. Sedangkan posisi terbaik III diraih Kabupaten Maluku Tenggara dengan hadiah Rp1 miliar.

    “Posisi terbaik I diraih Kabupaten Sumba Timur dengan hadiah Rp3 miliar, sedangkan terbaik III diraih Kabupaten Maluku Tenggara dengan hadiah Rp1 miliar, Bima posisi ke II,” tuturnya, Rabu (20/5).

    Penghargaan tersebut diberikan Kementerian Dalam Negeri berdasarkan penilaian terhadap konsistensi kebijakan daerah menjaga stabilitas inflasi, kepatuhan pelaporan, dukungan anggaran pengendalian, hingga efektivitas pelaksanaan program di daerah.

    “Penghargaan diberikan berdasarkan penilaian terhadap konsistensi kebijakan daerah dalam menjaga stabilitas inflasi, kepatuhan pelaporan, dukungan anggaran pengendalian, serta efektivitas pelaksanaan program,” sebutnya.

    Menurut Suryadin, Bupati Bima Ady Mahyudi menilai penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

    “Penghargaan ini tentu saja menjadi bukti nyata keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program strategis yang berfokus pada perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat,” ujarnya.

    Dalam upaya pengendalian inflasi, Pemkab Bima mengandalkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dibentuk melalui SK Bupati Bima Nomor 188.45/100/03.4 Tahun 2025. Tim tersebut diketuai Sekda Kabupaten Bima Adel Linggi Ardi, SE, dengan Sekretaris Tim Inspektur Kabupaten Bima Iwan Setiawan, SE.

    TPID melibatkan instansi vertikal dan sejumlah organisasi perangkat daerah terkait. Tim itu bertugas menyusun kebijakan pengendalian inflasi mengacu pada kebijakan nasional dan daerah, sekaligus mengoordinasikan langkah penanganan inflasi di Kabupaten Bima.

    Capaian tersebut memperkuat posisi Kabupaten Bima sebagai salah satu daerah dengan kinerja pengendalian inflasi terbaik di wilayah Nusa Tenggara dan Maluku sepanjang 2026. Stabilitas harga, kelancaran pasokan, dan koordinasi lintas instansi menjadi faktor utama keberhasilan daerah tersebut meraih penghargaan Kemendagri Awards tahun ini. (hir)

    Kontribusi Pendapatan Sektor Wisata Baru Rp400 Juta

    Penulis
    ekbisntb.com
    -
    0
    Kontribusi Pendapatan Sektor Wisata Baru Rp400 Juta
    Dedy Heriwibowo. (Suara NTB/ils)

    Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Badan Perencanaan Pembangunan Riset Daerah (Bapperida) Kabupaten Sumbawa, mencatat pendapatan dari sektor retribusi wilayah rekreasi baru di angka Rp300 juta-Rp400 juta di tahun 2026. Daerah penunjang utama berada destinasi wisata Teluk Saleh.

    “Memang jauh jika kita bandingkan dengan penerimaan dari Gunung Rinjani dengan jumlah PNBP per tahunnya mencapai Rp30 miliar, meski sama-sama berstatus kawasan konservasi,” kata Kepala Bapperida Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedy Heriwibowo, kepada Suara NTB, Selasa, 20 Mei 2026.

    Dedy melanjutkan, minimnya penerimaan dari sektor tersebut lantaran daerah belum bisa melakukan pengelolaan secara maksimal. Faktor utamanya belum adanya penataan secara maksimal di destinasi yang menjadi unggulan daerah tersebut.

    “Kalau kita kelola secara maksimal terhadap kawasan konservasi tersebut, memang bisa menghasilkan salah satu sumber baik itu pendapatan asli daerah maupun penerimaan negara lainnya,” ujarnya.

    Karena pendapatan senilai Rp400 juta tersebut berada di kewenangan provinsi, sehingga pemerintah daerah berharap bisa menerima kompensasi dari pendapatan itu. Kompensasi itu nantinya akan digunakan untuk pembinaan terhadap masyarakat yang berada di sekitar destinasi wisata, termasuk penyediaan sarana dan prasarana penunjang.

    “Yang berdampak langsung dari retribusi tersebut adalah provinsi, jadi kita ingin ada feedback balik dari apa yang sudah diberikan daerah ke provinsi yang dianggap selama ini masih sangat minim,” ucapnya.

    Berdasarkan data dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) total destinasi wisata di Sumbawa ada sekitar 22 objek wisata yang rutin dikunjungi wisatawan. Namun,keberadaan destinasi masih membutuhkan penataan lebih lanjut terutama sarana penunjang.

    “Bicara destinasi wisata maka hal itu merupakan investasi jangka panjang. Persoalan infrastruktur yang masih belum sempurna tentu akan menjadi atensi kami untuk diselesaikan dalam mendongkrak pendapatan dari sektor tersebut,” tambahnya.

    Selain masalah infrastruktur lanjutnya, penguatan kelembagaan di destinasi wisata juga menjadi perhatian terutama kaitannya dengan sumber daya manusia. Hal itu perlu dilakukan karena pengembangan SDM di sektor wisata merupakan investasi jangka panjang termasuk pengembangan lebih lanjut.

    “Kalau secara umum memang masih banyak yang kurang, misalnya di beberapa tempat seperti toilet termasuk papan informasi. Karena destinasi kita beragam dari laut sampai gunung dan itu akan menjadi atensi kami,” tukasnya. (ils)

    1...233234235...1,080Halaman 234 dari 1,080