Friday, April 17, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 233

Inflasi Kota Mataram Capai 2,14 Persen

0
Pedagang cabai rawit di salah satu pasar di Kota Mataram (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Inflasi Kota Mataram pada bulan Juni mencapai 2,14 persen. Inflasi ini jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan Mei mencapai 1,46 persen. Salah satu pemicunya adalah kenaikan harga cabai rawit dan tomat.

Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setda Kota Mataram, Luh Putu Sari Savitri menjelaskan, berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Kota Mataram bahwa pada Juni 2025 terjadi inflasi year on year sebesar 2,14 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,3 pada Juni 2024 menjadi 108,58 pada Juni 2025. Salah satu komoditas penyebab inflasi dari bulan ke bulan adalah cabai rawit dan tomat. “Cabai rawit dan tomat menjadi salah satu pemicu inflasi di Kota Mataram,” ujarnya.

Menurutnya, inflasi year on year terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sembilan indeks kelompok pengeluaran dari total sebelas indeks kelompok. Yakni, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 11,36 persen. Kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,06 persen. Kelompok kesehatan sebesar 2,33 persen. Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,32 persen. Kelompok pendidikan sebesar 2,11 persen. Kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,37 persen. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,71 persen. Kelompok transportasi sebesar 0,22 persen; dan Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,15 persen.

Sedangkan penurunan indeks kelompok pengeluaran terjadi pada kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,84 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,09 persen.

Sepuluh komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi year on year pada Juni 2025, antara lain emas perhiasan, beras, kopi bubuk, tomat, minyak goreng, nasi dengan lauk, bimbingan belajar, kelapa, bawang merah, dan bahan bakar rumah tangga.

Sedangkan sepuluh komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: daging ayam ras, cabai merah, angkutan udara, telepon seluler, pisang, bensin, daun bawang, bawang putih, sabun detergen bubuk, dan detergen cair.

Sementara sepuluh komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi mount to mount antara lain: tomat, cabai rawit, nasi dengan lauk, beras, bawang merah, bahan bakar rumah tangga, tukang bukan mandor, angkutan udara, emas perhiasan, dan kopi bubuk. “Sedangkan sepuluh komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m pada Juni 2025, antara lain: daging ayam ras, bawang putih, ikan tongkol/ ikan ambu-ambu, angkutan laut, detergen cair, bensin, sabun detergen bubuk, rampela hati ayam, ketimun, dan kecap,” sebutnya.

Pada Juni 2025, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi year on year yakni, kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,99 persen. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,66 persen. Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,20 persen. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,12 persen. Kelompok pendidikan sebesar 0,11 persen. kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,06 persen. Kelompok kesehatan sebesar 0,06 persen. Dan kelompok transportasi sebesar 0,03 persen.

“Sedangkan pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan deflasi year on year pada kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,03 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,06 persen,” sebutnya.

Pemkot Mataram tetap berupaya menekan laju inflasi dengan menggelar pasar rakyat, kopling, dan intervensi program lainnya melibatkan OPD teknis dan Bank Indonesia. (cem)

Pengurus APA Kota Mataram Resmi Terbentuk, Pedagang Asongan Makin Terorganisir

0
Pelantikan Pengurus Asosiasi Pedagang Asongan (APA) Kota Mataram(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pengurus Asosiasi Pedagang Asongan (APA) Kota Mataram secara resmi dilantik, Rabu 16 Juli 2025. Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum APA NTB, Kamarudin.

Dalam kesempatan ini, Kamarudin menyampaikan harapannya agar keberadaan APA Kota Mataram dapat menjadi wadah yang solid untuk memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan para pedagang asongan. Ia juga berharap APA Kota Mataram mampu meningkatkan kapasitas anggotanya, serta berperan aktif dalam pengembangan ekonomi lokal.

Komeng begitu dia disapa juga mengajak seluruh pengurus baru untuk segera bekerja, menyusun data anggota, dan memperkuat kemitraan dengan pemerintah maupun sektor swasta.

“Kita buktikan bahwa pedagang asongan bisa mandiri, tertib, dan sejahtera. Bahwa dari asongan, kita bisa ikut membangun NTB yang Makmur dan Mendunia,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua APA Kota Mataram yang baru dilantik, Evi Ariyani berharap bahwa dengan pelantikan ini, sinergi antara pedagang asongan, pemerintah, dan pihak terkait lainnya dapat terjalin lebih erat. Evi berkomitmen untuk memperjuangkan legalitas dan pemberdayaan pedagang asongan di Kota Mataram, serta meningkatkan citra positif profesi ini di mata masyarakat.

Acara pelantikan turut dihadiri oleh Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Jamaludin Malady. Dalam sambutannya, Jamaludin memberikan apresiasi tinggi terhadap semangat dan inisiatif para pedagang asongan.

“Tugas Ketua (APA NTB) tinggal lima kabupaten/kota lagi yang harus segera disegerakan pelantikannya. Saya sangat mengapresiasi semangat kawan-kawan pedagang asongan,” ujar Jamaludin.

Ia menekankan pentingnya peran pedagang asongan dan pelaku UMKM lainnya dalam roda perekonomian.

“Tanpa keberadaan teman-teman APA, APKLI, dan UMKM lainnya, tentu perekonomian kita tidak berjalan optimal,” katanya.

Jamaludin juga mengingatkan bahwa NTB saat ini sedang bersiap menyambut event besar, yakni Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII NTB, yang akan mendatangkan puluhan ribu tamu dari 38 provinsi.

“Pengurus APA, khususnya Kota Mataram, saya harap dapat mengajak anggota agar bisa membawa nama baik Nusa Tenggara Barat,” tandasnya. Pelantikan ini menandai babak baru bagi Asosiasi Pedagang Asongan di Kota Mataram. Diharapkan dengan keberadaan APA Kota Mataram dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan mendukung suksesnya berbagai agenda daerah. (bul)

Pendaki Swiss Terjatuh di Rinjani, Tim SAR Gabungan Dikerahkan

0
Ilustrasi Pendakian(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Seorang pendaki berkebangsaan Swiss, Benedikt Emmenegger, dilaporkan mengalami kecelakaan saat mendaki Gunung Rinjani pada Rabu, 16 Juli 2025. Emmenegger yang memulai pendakian via Jalur Sembalun pada Selasa 15 Juli 2025, terjatuh di jalur Pelawangan Sembalun menuju Danau Segara Anak.

Laporan insiden ini diterima Kantor SAR Mataram pada Rabu siang dari Bapak Yarman, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR). Menanggapi informasi tersebut, Kantor SAR Mataram langsung memberangkatkan Tim Rescue Pos SAR Kayangan menuju lokasi kejadian.

“Tim ini kemudian disusul oleh personel tambahan dari Kantor SAR Mataram untuk memperkuat upaya evakuasi,” terang Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Mataram, Saidar Rahmanjaya dalam keterangan resminya.

Tim SAR dilengkapi dengan berbagai perlengkapan, seperti peralatan mountaineering, komunikasi, medis, evakuasi, kendaraan operasional, dan pendukung lainnya.

Operasi penyelamatan ini melibatkan koordinasi lintas instansi dan berbagai unsur, seperti Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR), TNI, Polri, BPBD, Unit SAR Lombok Timur, EMHC, Rinjani Squad, Damkar, Relawan Rinjani, porter, guide, dan unsur terkait lainnya. Seluruh tim gabungan saat ini bersinergi untuk menjangkau lokasi korban dan memberikan pertolongan secepatnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi lebih lanjut mengenai kondisi pasti Benedikt Emmenegger. Tim SAR gabungan terus berupaya keras mengevakuasi korban dari medan yang sulit dan terjal.(bul)

RUPS-LB Jamkrida NTB Syariah, Lalu. Taufik Mulyati Dipertahankan jadi Dirut

0
RUPS – LB Jamkrida NTB Syariah, memutuskan melakukan perombakan direksi, komisaris, dan DPS, terkecuali jabatan Dirut tetap diisi oleh Lalu. Taufik Mulyajati(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemegang saham melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) NTB Syariah. Hasilnya, direktur, komisaris hingga Dewan Pengawas Syariah (DPS) diberhentikan dengan hormat, kecuali Direktur Utama, Lalu. Taufik Mulyajati tetap dipertahankan.

RUPS LB dilaksanakan Rabu, 16 Juli 2025 di Mataram. Dipimpin langsung oleh Pj. Sekda NTB, Lalu. Moh. Faozal, mewakili Pemegang Saham Pengendali (PSP) yaitu Gubernur NTB, Dr. H. Lalu. Moh. Iqbal.

Dari keputusan RUPS LB ini, setidaknya ada lima jabatan kosong di Jamkrida NTB Syariah. Yaitu 1 kursi direktur, 2 kursi komisaris, dan 2 kursi DPS.
“Sudah selesai (RUPS-LB),” jelas Pj. Sekda NTB, Lalu. Moh. Faozal.

Sementara itu, Direktur Utama, Lalu. Taufik Mulyajati yang tetap dipertahankan posisinya menegaskan, bahwa jabatan yang diamanahkan kepadanya adalah sebuah kepercayaan dari PSP, dalam hal ini Gubernur NTB, Lalu. Moh. Iqbal.

Ada beberapa PR besar yang harus diwujudkan sebagaimana arahakan gubernur NTB, misalnya, hilirisasi penjaminan kredit dari Bank NTB Syariah kepada PT. Jamkrida NTB Syariah sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak disektor keuangan. Termasuk menjawab keinginan besar gubernur NTB untuk menjadikan BUMD keuangan di NTB ini dalam satu holding.

“Kita juga harus berfikir keras terhadap visi misi besar gubernur dan wakil gubernur NTB yaitu NTB Mendunia. Itu konsep besar. itu PR besar bersama termasuk Jamkrida NTB Syariah,” jelas Lalu. Taufik.

Selain itu, amanat dari gubernur sebagai PSP yang dipertegas kembali oleh Sekda NTB, Lalu. Moh. Faozal adalah 15 hari kedepan untuk menyiapkan pengurus yang kompeten di Jamkrida NTB.

“15 hari kedepan itu untuk persiapan perekrutan calon-calon yang akan mengisi kekosongan di direksi, komisaris dan DPS. Bahkan sesuai arahakan pak Seda agar secepat-cepatnya dipersiapkan,” tambahnya.

Pada prinsipnya, seluruh arahan atau delegasi PSP kepadanya menurut Lalu. Taufik akan dilaksanakan sebaik-baiknya. Dan memastikan kinerja perseroan juga tetap dalam performance yang baik.(bul)

Viral Isu Beras Premium Oplosan, Sejumlah Merek Menghilang dari Rak Retail Modern di Mataram

0
Komoditas beras premium yang dijual di salah satu retail di Kota Mataram(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Isu peredaran beras premium yang diduga dioplos kini menjadi sorotan publik, menyusul langkah Kepolisian yang berhasil mengungkap peredaran beras oplosan ke pasaran. Sebanyak 13 merek beras diketahui ikut terseret dalam proses penyelidikan yang tengah berlangsung.

Merek-merek yang diduga masuk dalam praktik pengoplosan itu di antaranya Sania, Sovia, Fortune, dan Siip, yang merupakan produk dari Wilmar Group. Selain itu, beberapa produk beras premium seperti Sentra Ramos, Beras Pulen Wangi, Food Station, Ramos Premium, Sentra Pulen, serta Sentra Ramos yang diproduksi oleh Food Station Tjipinang Jaya, juga termasuk dalam daftar.

Hingga berita ini diturunkan, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram belum memberikan tanggapan resmi terkait merebaknya isu ini. Upaya konfirmasi yang dilakukan juga belum mendapat respon dari pihak terkait.

Sementara itu, berdasarkan pantauan di sejumlah gerai ritel modern di Kota Mataram, sejumlah merek beras yang disebutkan dalam penyelidikan mulai menghilang dari peredaran. Salah satunya merek Sania, yang stoknya tampak kosong di beberapa titik penjualan.

“Stok beras Sania-nya kosong, sudah beberapa hari ini belum masuk barang (ke toko),” ungkap salah seorang petugas salah satu retail di Kota Mataram saat dikonfirmasi, Selasa, 15 Juli 2025.

Situasi ini turut dirasakan oleh warga. Citra, warga Mataram, mengaku cukup kesulitan mencari merek beras favoritnya, Sania, yang biasa ia beli di toko dekat rumahnya.

“Biasa beli beras merek Sania, kalau Raja itu kurang pulen, Sania itu bersih enak, pulen juga. Tapi setelah berita oplosan itu muncul, susah banget carinya,” ujarnya saat ditemui, Selasa, 15 Juli 2025.

Karena tidak menemukan merek yang biasa ia beli, Lusiana akhirnya beralih ke produk lokal yang tersedia di salah satu retail besar yang menjual beras asli dari wilayah Lombok Utara.

“Ya udah balik lagi ke produk daerah,” katanya singkat.

Hal serupa juga diungkapkan Nisa, warga Pagesangan, yang kini beralih menggunakan beras lokal untuk kebutuhan harian keluarganya.

“Beras merek yang diduga oplosan itu harganya lebih murah sebenernya. Walaupun harganya beda Rp5 sampai Rp6  ribuan, jadi mungkin itu kenapa pada banyak yang suka, rasanya juga pulen dan bersih. Karena sudah mau semingguan barangnya hilang di retail-retail sini, jadi beralih dulu ke beras lokal disini saja,” katanya.

Isu beras oplosan ini memicu kekhawatiran masyarakat sekaligus mendorong sebagian konsumen untuk kembali menggunakan produk lokal, meski dengan perbedaan harga. Pemerintah daerah diharapkan segera memberikan penjelasan serta melakukan langkah antisipasi agar tidak menimbulkan keresahan lebih luas di tengah masyarakat. (hir)

Deposito di Bank,  Lotim dapat PAD Rp 255 Juta Per Bulan

0
H. Hasni (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Kebijakan mendepositokan kas daerah ke salah satu bank milik negara merupakan bentuk kebijakan manajemen kas daerah. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) bagi Lotim. Dari Deposito tersebut, Lotim bisa memperoleh Rp 255 juta per bulan sebagai bagian dari PAD.

Demikian dikemukakan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lotim, H. Hasni menjawab Ekbis NTB di Selong, kemarin.

Dia menjelaskan, Pemkab Lotim sengaja memilih deposito dibandingkan jasa giro. “Dalam bentuk deposito Lombok Timur mendapat  jasa 5,5 persen, sedangkan dalam bentuk giro hanya 3 persen,” terangnya.

Ada kelebihan Rp 100 juta dari deposito dibandingkan giro. “Jasa giro itu hanya kita dapat Rp 150 juta per bulan, jadi kita pilih deposito karena lebih besar,” tegas Hasni.

Deposito kas ini semata sebagai wujud dari manajerial kas daerah. Dimana ada potensi kas daerah yang bisa didepositokan Rp 137 miliar. Lotim sudah depositikan Rp 50 miliar. “Deposito dilakukan semata hanya untuk manajemen kas guna memaksimalkan jasa bunga,” imbuhnya.

Adanya uang uang dimasukkan ke perbankan dalam waktu tertentu itu kata Hasni tidaklah jadi alasan terjadi penundaan pembayaran sejumlah proyek yang dilakukan pihak ketika. Dipastikan, semua utang sudah dibayar ke pihak ketiga.

“Deposito bukan alasan keterlambatan realisasi belanja, mana pihak ketiga yang mau dibayar.kita akan bayar. Alhamdulillah keuangan Lotim tahun ini cukup bagus,” terang bendahara Kabupaten Lotim ini. (rus)

Pemprov NTB Ajukan Rp130 Miliar untuk Peningkatan Jalan dan Jembatan

0
Sadimin (ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemprov NTB mengajukan adanya bantuan anggaran senilai Rp130 miliar ke pemerintah pusat untuk peningkatan beberapa ruas jalan dan jembatan di tahun depan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Sadimin mengatakan saat ini pihaknya mulai menyusun desain teknis untuk segera diajukan ke pusat.

Salah satu proyek prioritas adalah pembangunan Jembatan Kemakmuran di wilayah Kebon Ayu, Kabupaten Lombok Barat, yang rusak akibat diterjang air bah di awal tahun lalu.

“Pak Gubernur sudah bersurat ke pusat karena fiskal kita terbatas. Jembatannya cukup panjang, kurang lebih 100 meter. Memerlukan anggaran sekitar Rp50 miliar. Jadi kita diminta menyiapkan desainnya dan akan diusulkan menggunakan APBN,” ujarnya, Selasa, 15 Juli 2025.

Pembangunan jembatan ini menjadi salah satu prioritas karena menjadi akses penting penghubung kawasan ekonomi di wilayah tersebut. Proses perencanaan teknis tengah disusun oleh konsultan, termasuk opsi-opsi struktur jembatan yang akan digunakan.

“Nanti konsultan perencana yang menentukan. Sekarang kan belum. Tidak tahu pakai rangka, pakai girder atau pakai apa. Karakteristik setiap jalan dan jembatan itu berbeda, makanya tergantung pertimbangan teknis konsultan,” jelasnya.

Selain Jembatan Kebon Ayu, Pemprov NTB juga mengajukan sejumlah proyek lainnya melalui program Instruksi Jalan Daerah (IJD) tahun 2025. Di antaranya adalah jalan penghubung menuju jalur nasional di kawasan Sembalun yang tembus ke Kayangan, serta perbaikan Jembatan Konca yang terletak di Kabupaten Bima yang kini miring akibat terdampak banjir.

“Kalau IJD tahun ini ada beberapa, termasuk jalan provinsi yang tembus ke jalan nasional di Sembalun, kemudian Jembatan Konca yang kemarin kena banjir dan sudah miring. Jalan Kebon Ayu juga termasuk, yang sepanjang 4 kilometer dari Lembar kondisinya rusak,” ujarnya.

Meski sejumlah jalan sedang diusulkan, namun pembangunan jembatan yang belum memiliki dokumen kemungkinan baru bisa dimasukkan dalam usulan tahun depan.

Saat ini, Pemprov masih fokus menyiapkan seluruh perencanaan teknis yang menjadi prasyarat utama usulan anggaran ke pusat. “Untuk jembatan, kita belum bisa masukkan tahun ini. Sekarang kita siapkan dulu perencanaannya. Biasanya, untuk program IJD, datelinenya mepet. Jadi kita siapkan semua dari sekarang,” imbuhnya.

Secara keseluruhan, total usulan anggaran infrastruktur yang diajukan Pemprov NTB untuk tahun anggaran 2025 mencapai sekitar Rp130 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp90 miliar dialokasikan untuk jalan dan sisanya Rp40 hingga Rp50 miliar untuk pembangunan dan rehabilitasi jembatan.

Adapun peningkatkan tiga jalan besar provinsi yang rencananya diperbaiki tahun ini yaitu Jalan Pohgading-Tanjung-Geres, Jalan Simpang Tano-Seteluk, dan Jalan Lunyuk.

Untuk tiga jalan besar tersebut dibutuhkan anggaran sekitar Rp86 miliar dengan rincian Pohgading-Tanjung-Geres Rp28 miliar, Simpang Tano-Seteluk membutuhkan anggaran sekitar Rp39 miliar, kemudian Lunyuk sekitar Rp19 miliar. (era)

Didukung Pemdes, Rp12,6 Miliar BLT DD Sasar 3.527 KPM Miskin Ekstrem

0
Warga miskin ekstrem di Desa Kediri Selatan diberikan BLT DD(ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Pengentasan miskin ekstrem di Lombok Barat (Lobar) salah satunya dilakukan melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT DD). Tahun ini BLT untuk warga miskin ekstrem yang dialokasikan mencapai Rp12,6 miliar lebih. Anggaran ini menyasar sekitar Rp3.527 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Upaya pengentasan miskin ekstrem dari DD inipun mendapatkan dukungan dari pemdes.

Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas PMD Lobar,  Ahmad Maryuki menyebutkan tahun 2025 ini jumlah KPM yang disasar BLT DD mencapai 3.527 KPM dengan anggaran Rp.12.697.200.000. Jumlah ini menurun dibanding tahun 2024, jumlah KPM 4.269 dan BLT yang disalurkan Rp.15.368.400.000. “Sebanyak 3.527 KPM yang disasar BLT DD,”sebutnya, kemarin.

Dikatakan, acuan data sasaran BLT DD ini ada yang mengacu P3KE, namun ada juga tidak mengacu itu. Sebab dari hasil komunikasi dengan pihak desa, setelah divalidasi oleh pihak desa melibatkan kepala dusun (kadus) dan RT ternyata data P3KE itu menurut versi desa banyak tidak layak diberikan BLT.

Kepala Desa Kediri Selatan Edi Erwinsyah menyampaikan pihaknya menyalurkan BLT DD di desanya sebanyak 33 orang, masing-masing diberikan Rp300 ribu per KPM. Tahun lalu jumlah penerima mencapai 50 orang. “Penerima bantuan BLT ini beda-beda orangnya per tahunnya, datanya kami mengacu dari data miskin ekstrem di Pemda,” terang Edi, kemarin.

Sasaran BLT DD ini diberikan ke orang berbeda tiap tahun, sebab kalau diberikan ke orang yang sama sementara masih ada warga statusnya sama dari tingkat kemiskinan dan ekonomi juga membutuhkan.

Dikatakan, program BLT ini telah dimulai sejak tiga tahun terakhir, sehingga yang disasar mencapai ribuan jiwa. Selama program ini digelontorkan belum ada dampak signifikan, artinya mampu mengangkat mereka dari status miskin ekstrem.  Sebab BLT ini terbatas untuk kebutuhan sehari-hari warga. “Kita berikan Rp300 ribu, itu hanya mencakupi biaya hidupnya,” imbuhnya.

Namun, menurutnya, BLT ini paling tidak meringankan membantu warga.  Seharusnya BLT ini memiliki daya ungkit besar. Kalau penanganan terintergrasi, desa mencakup dari sisi BLT DD, kemudian OPD menangani dari ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan rumah serta yang lainnya. “Harus semua aspek ini ditangani,” imbuhnya.

Hal senada disampaikan Kades Ombe Baru, Muslihudin menerangkan di desanya ada 35 orang penerima BLT tahun ini, sedangkan tahun 2024 sebanyak 40 orang.  Data penerima BLT DD ini, mengacu pada hasil musyawarah desa bersama kepala dusun dan BPD. Di mana penerima diberikan kepada warga lansia, data ini juga tetap divalidasi dengan data P3KE di Pemkab Lobar.

Sebab jika hanya ansih mengacu data P3KE masuk Desil 1 itu rata-rata warga yang masih tergolong muda dan tidak memenuhi kriteria tersebut. “Sebelum kita anggarkan kami cek langsung orang-orangnya,” jelasnya. (her)

Dilobi Bupati, Menkes Berikan Bantuan Dua Puskesmas Baru dan Alkes ke Lobar

0
Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini menemui Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di kantornya terkait sarana dan prasarana kesehatan di Lobar(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Lalu Ahmad Zaini melakukan berbagai terobosan untuk program pembangunan daerah dengan melobi pemerintah pusat. Terbaru Bupati Loba menemui Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin 14 Juli 2025.

Dalam pertemuan tersebut Menteri didampingi sejumlah Dirjen. Sementara Bupati Lalu Ahmad Zaini didampingi oleh Direktur RSUD Tripat dan Direktur RSUD Awet Muda.

Bupati Lobar mengatakan pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Ia menambahkan pihaknya menemui Menkes untuk mencari terobosan program pembangunan di bidang kesehatan.

Bupati menambahkan dalam pertemuan tersebut Menteri Kesehatan menerima usulan tambahan dua unit puskesmas baru di wilayah Batulayar dan Kuripan dan diberikan bantuan pembangunan. “Selain itu Menteri kesehatan juga memberikan dukungan berupa bantuan peralatan puskesmas dan rumah sakit melalui bantuan peralatan dari Kemenkes,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lobar juga mengatakan Menteri Kesehatan juga menyetujui memberikan beasiswa dokter spesialis dari Kemenkes kepada dokter-dokter umum, terutama putra daerah.  Hal ini untuk menambah jumlah dokter spesialis di Lobar.

Menurut Bupati Lobar bantuan yang diberikan oleh Menteri Kesehatan ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat Lobar. Diakuinya, untuk pembangunan Rumah Sakit Gunungsari Menteri kesehatan juga sangat mendukung dan akan memberikan bantuan melalui alokasi anggaran DAK. Namun, saat ini anggaran DAK Kesehatan belum turun, kalau sudah turun ini akan diprioritaskan. ‘’Mari kita berdoa bersama untuk kerja nyata yang kita lakukan semoga bermanfaat bagi semua masyarakat,” ujarnya.

Keberangkatan Bupati Lobar dan jajaran ke Kementerian Kesehatan untuk menemui Menteri Kesehatan sebagai kerja nyata Pemda Lobar dalam memajukan sektor kesehatan Lobar. Hal ini merupakan komitmen Bupati Lalu Ahmad Zaini dan Wakil Bupati Hj. Nurul Adha dalam mewujudkan Lobar Maju, Mandiri dan Berkeadilan dengan Program Utama Sejahtera dari Desa.

Sementara itu, Direktur RSUD Tripat dr. H. Suriyadi yang turut mendampingi Bupati Lobar mengatakan program yang diusulkan dan diterima Menkes, terkait pengembangan kesehatan secara umum. Mencakup masalah rencana pembangunan Rumah Sakit di Gunungsari.

Peningkatan kelas Rumah Sakit Narmada menjadi kelas B dan Rumah Sakit Tripat menjadi Rumah Sakit Pendidikan. Selain itu, terkait usulan penambahan jumlah puskesmas. “Serta pemenuhan sarana dan prasarana dan alkes di dua rumah sakit serta puskesmas,” terangnya. (her)

Realisasi PAD Lampaui Target, Komisi II Soroti Potensi “Markdown” dalam Perencanaan Anggaran

0
Suasana rapat kerja Komisi II DPRD Kota Mataram dengan jajaran BKD Kota Mataram(ekbisntb.com/fit)

Lombok (ekbisntb.com) – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram dalam tiga tahun terakhir disebut-sebut selalu melampaui target yang ditetapkan dalam APBD. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kota Mataram dengan BKD (Badan Keuangan Daerah) Kota Mataram.

Ketua Komisi II, Irawan Aprianto, ST., menyoroti adanya selisih yang cukup besar antara proyeksi pendapatan dan realisasi yang dicapai. “Kalau kita lihat dari data yang disampaikan, realisasi PAD tahun ini mencapai Rp242 miliar dari target awal Rp222 miliar. Bahkan di beberapa tahun sebelumnya, realisasi selalu lebih tinggi, bisa sampai 10 hingga 15 persen di atas rencana,” ujarnya.

Ia mempertanyakan apakah fenomena ini mengindikasikan adanya praktik “markdown” atau penurunan estimasi target secara sengaja dalam proses penyusunan APBD. “Jangan sampai ini disengaja untuk menciptakan kesan realisasi yang tinggi. Saya ingin melihat data perbandingan selama tiga tahun terakhir secara detail,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BKD Kota Mataram, Ramayoga menjelaskan bahwa tidak semua sumber PAD dikelola langsung oleh BKD. Banyak sumber pendapatan dikelola secara langsung oleh OPD teknis, seperti retribusi parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan dan pengelolaan sampah yang berada di bawah Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

“BKD hanya menghimpun data dan melakukan koordinasi. Teknis pemungutan ada di OPD masing-masing. Oleh karena itu, realisasi PAD merupakan hasil kolaborasi lintas perangkat daerah,” jelasnya.

Meski demikian, BKD mengakui bahwa pencapaian realisasi PAD yang konsisten melampaui target memang patut menjadi perhatian dalam proses perencanaan anggaran ke depan. “Data semester I menunjukkan misalnya, dari target retribusi parkir sebesar Rp8,4 miliar, realisasi baru mencapai Rp3 miliar. Laporan semacam ini terus kami kumpulkan dari OPD terkait secara berkala,” tambahnya.

Sebagai tindak lanjut, DPRD meminta pemerintah daerah untuk menyusun proyeksi PAD yang lebih realistis dan akurat, berdasarkan tren capaian sebelumnya. Evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemungutan PAD juga diharapkan bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah.

Ke depan, komisi II akan menggelar evaluasi dengan OPD mitra penghasil PAD. (fit)